Selamat DatangKapolda Jatim...

Dua pengedar narkotika jaringan Madura dibekuk anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya usai transaksi di Jalan Kedung Cowek.
Kedua terduga pelaku inisial AS (39), asal Dusun Krajan II, Desa Maron Wetan, Probolinggo, dan YR (38), asal Desa Lantek Barat, Galis, Bangkalan, Madura.
Petugas juga menggeledah badan dan ditemukan barang bukti berupa 15 poket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 15,39 gram.
Setelah terbukti, kedua terduga pelaku digelandang ke Mapolrestabes Surabaya. “Kedua terduga pelaku merupakan pengedar jaringan Madura,” kata Kasatreskoba Polrestabes Surabaya AKBP Daniel Marunduri, Rabu (12/10).
Pengungkapan kasus ini berawal anggota terlebih dulu menangkap terduga pelau AS usai membeli narkotika di Desa Galis, Bangkalan dan hendak pulang melintas di Jalan Kedung Cowek.
Begal motor bersenjata celurit beraksi di Perumahan Griya Citra Asri, Benowo, Rabu (12/10), sekitar pukul 14.00. Dalam aksinya itu, dua terduga pelaku yang mengendarai Mio berhasil merampas Vario AG 3151 ECB milik Muhammad Zainul Abidin (19), asal Gunungkendil, Gunungsari, Ngawi, yang tinggal di daerah Pakal.
Modusnya, kedua terduga pelaku itu membeli accu mobil dan meminta korban untuk mengantarkannya ke rumah. Namun, di tengah jalan, terduga pelaku menghentikan motor korban dan mengalunginya celurit sembari merampas motor tersebut.
memakai bikini.
Bali.
seksinya
Rupanya foto-foto seksinya itu diketahui oleh sang ibunda. Denise Chariesta pun mengaku dimarah-marahi tengah malam karena foto tersebut. Ternyata gara-gara ini foto seksinya ketahuan oleh ibu Denise.
Denise Chariesta kerap kali mengunggah foto seksinya saat berada di Bali. Terlihat ia kerap kali membagikan potret seksinya mengenakan bikini di media sosial instagram-nya.
Ternyata, foto-foto Denise yang mengenakan bikini itu sampai kepada
Sidoarjo, Memorandum
Infrastruktur merupakan modal utama membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembangunan yang merata.
Hal itu dikatakan Kepala Desa Klurak H Siswoko di kantornya, Rabu (12/10).
“Pemerintah harus terus berikhtiar untuk pembangunan infrastruktur dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Siswoko.
Dikatakan dia, salah satu keberhasilan pembangunan sebagian besarnya adalah diukur dari kemajuan infrastruktur sarana dan prasarana di desa. Salah satunya juga termasuk memiliki sarana olah raga bagi para
pemuda maupun masyarakat yang menyukai olahraga.
“Termasuk sarana olah raga, dan alhamdulillah desa sini baru selesai membangunnya,” kata dia.
Pembangunan yang telah ada tersebut, dapat menopang masyarakat desa dalam mengembangkan usahanya. Yang akan berdampak pada
“Alhamdulillah saat ini Desa Klurak sudah menjadi desa maju kedepannya mudah mudahan bisa menjadi desa mandiri.” pungkasnya. (bwo/jok/mik)
Menyambut tahun ajaran baru 2022/2023, PT Megasurya Mas melaksanakan program corporate social responsibility (CSR).
Perusahaan beralamatkan di Jalan Tambak Sawah No. 32 Waru, Sidoarjo, perusahaan minyak goreng kelapa sawit dan produk turunannya secara konsisten memberikan bantuan pada pelajar.
Yakni, dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi serta siswa-siswi prasejahtera untuk SDN Tambak Sawah, SDN Tambakrejo, MI Darul Ulum, dan MI Nurul Ikhlas.
Pemberian beasiswa tersebut dilaksanakan Rabu (12/10), bertempat di SDN Tambak Sawah, MI Nurul Ikhlas, SDN tambakrejo dan MI Darul Ulum Tambakrejo.
Pemberian tersebut diberikan secara simbolis dan perwakilan di masingmasing sekolah. CSR dalam bidang pendidikan dengan cara pemberian beasiswa ini telah dilakukan oleh PT Megasurya Mas sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang.
Pada 2022, PT Megasurya Mas memberikan kepada siswasiswi di sekolah antara lain SDN Tambakrejo, SDN Tambak Sawah, MI Darul Ulum dan MI Nurul Ikhlas yang berjumlah 351 siswa. Selain sekolah tersebut, PT Megasurya Mas juga memberikan beasiswa kepada siswa-siswi di SDN Bedilan Kabupaten Gresik sejumlah 44 siswa.
Menurut Humas PT Megasurya Mas, Ponco Agung W, pemberian beasiswa ini dilakukan sebagai wujud kepedulian PT Megasurya Mas terhadap warga Desa Tambaksawah dan Tambakrejo.
Pemberian beasiswa ini diharapkan bisa mewujudkan anak didik lebih termotivasi dan lebih bersemangat untuk giat belajar sehingga tercipta
Penemuan botol minuman keras (miras) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Rabu (15/10) membuat miris. Sebab, enam botol miras yang ditemukan di gedung wakil rakyat, Jalan Yos Sudarso itu membuat gedung negara tercoreng. Kemanakah petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) gedung dewan?
Atas temuan ini, Wakil Ketua DPRD Surabaya, A Hermas Thony, menyebut perlu dilakukan pengusutan hingga mendisiplinkan pelaku. Sebab, telah mencederai marwah gedung dewan dengan melakukan tindakan yang sepatutnya tidak dilakukan.
“Kita sangat prihatin. Jelas ini mencederai marwah gedung dewan sekaligus mencederai upaya-upaya Pemkot Surabaya yang selama ini melakukan penertiban terhadap segala bentuk pelanggaran,” ucap Thony, Rabu (12/10).
Thony menjelaskan bahwa temuan tersebut tak disengaja. Hal ini berawal dari dirinya yang tengah melakukan kontrol lingkungan ruangan. Kemudian, Thony meminta staf bagian ke-
bersihan untuk bebersih.
“Ternyata saya menemukan botol-botol bekas minuman keras dengan kadar alkohol tertentu tepat di sebelah kantor saya. Maka ini menjadi satu bukti dugaan bahwa di kantor dewan sempat digunakan untuk hal yang tidak sepatutnya dilakukan,” papar politisi Gerindra ini.
Adanya temuan ini, selaku pimpinan dewan, Thony berharap kepada semua pihak untuk bisa memiliki kesadaran bahwa tidak menggunakan gedung dewan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menciderai nama baik atau citra lembaga DPRD Surabaya.
“Kita sudah seringkali memberikan edukasi ke masyarakat untuk
“ Bersambung ke halaman 4
Kami menyesalkan tempat lembaga terhormat dinodai dengan botol miras. Karena itu, kami meminta Badan Kehormatan DPRD Surabaya hendaknya bergerak untuk melakukan investigasi secara menyeluruh mulai dari anggota, staf ahli, ASN dan lainnya.
PIMPINAN Daerah (PD) Muhammadiyah Surabaya turut menyesalkan adanya temuan 6 botol minuman keras (miras) di gedung DPRD Surabaya.
Ketua PD Muhammadiyah Surabaya, Hamri Al Jauhari, melalui Sekretaris PD Muhammadiyah Surabaya, M Arifan menyampaikan agar DPRD Surabaya segera membentuk tim in-
Surabaya, Memorandum
Intervensi Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya terhadap kawasan eks lokalisasi Dolly begitu tinggi. Namun sayang, bentuk perhatian pemkot belum menyeluruh. Masih ada yang terdampak dan butuh bantuan, akan tetapi luput dari perhatian.
Seperti misalnya, ada sebanyak enam anak berusia 11 bulan hingga 15 tahun yang belum memiliki surat administrasi kependudukan (adminduk), mulai dari akta kelahiran, KTP, dan KK. Bahkan dua dari enam anak tersebut lahir dari rahim pekerja seks komersial (PSK) eks Dolly. Hal ini terungkap saat anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengunjungi Panti Asuhan Bilyatimi, yang berada tidak jauh dari kawasan Dolly.
“Saya prihatin ketika mendengar kabar ada beberapa anak yang tinggal di panti asuhan, yang kemudian tidak memiliki surat adminduk, dan itu di antaranya adalah anak yang dulu ibunya bekerja (PSK) di Dolly,” ujar Imam, Rabu (12/10).
Oleh sebab itu, Imam meminta
Pemkot Surabaya untuk segera menaruh perhatiannya. Sebab menurutnya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan administrasi kependudukan
“Selama ini, kawasan Dolly kan kelihatannya sudah diurusi, banyak program yang selalu ditaruh di sana, tapi ternyata dampak dari penutupan Dolly itu sampai saat ini masih ada. Berarti bentuk intervensi pemkot belum menyeluruh,” ucap politisi NasDem ini.
Imam berharap, temuannya ini
dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran pemkot. Baginya, surat adminduk sangat penting. Terutama berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesehatan.
“Sangat mengherankan, karena Kota Surabaya harusnya sudah tidak boleh ada lagi yang tak memiliki adminduk. Karena kalau anak itu tidak punya NIK, tidak punya akta, anak itu nanti tidak bisa bersekolah, lalu pemerintah juga tak bisa mengintervensi di sektor lainnya,” tandas Imam.
Bersambung ke halaman 4
Warga Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan mengeluh akses jalan di kampungnya rusak parah. Kerusakan jalan mencapai 350 meter itu tentu membahayakan pengguna jalan atau masyarakat yang melintas. Kondisi serupa juga terlihat di jalan poros sepanjang 500 meter arah Dusun Samben.
Rabu, (12/10), perwakilan warga Kedungkumpul mendatangi kantor Memorandum di Jalan Ketintang 3/91, Surabaya. Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kedung Tentrem, Desa Kedungkumpul, Dedip Wiranto menyampaikan, dirinya mengajukan kebutuhan pembangunan akses jalan desa sudah lama. Melalui surat nomor 02/POKMAS. KTM/VII/2022 perihal permohonan realisasi dana pembangunan jalan rabat beton sudah diajukan sejak 1 Juli 2022 silam.
Disampaikan Dedip, usulan itu sudah diajukan melalui anggota DPRD Jatim. Namun ada keterlambatan proses terealisasinya bantuan dana hibah yang dusulkan ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. “Sampai saat ini, usulan
kami belum teralisasi. Meski semua syarat dan ketentuan lainnya sudah kami penuhi,” terang Dedip.
Dikatakan Dedip, pihaknya bersama Pokmas Kedung Tentrem sudah mempertanyakan ke beberapa pihak. Hingga ke Dinas PU Bina Marga Jatim sebagai pemangku kebijakan pembangunan dari usulan Jasmas tersebut. “Kami juga ke UPT PU Bina Marga. Namun belum ada
kejelasan kapan ada pembangunan,” tutup dia.
Dedip berharap, pihak terkait segera merealisasikan apa yang menjadi harapan warga Kedungkumpul. Mengingat, aset jalan itu sangat diperlukan masyrakat sebagai sarana yang menunjang perekonomian.
“Jika jalan bagus, otomatis roda perekonomian akan meningkat,” harapnya. (day/ono)
vestigasi untuk mengusut keberadaan botol miras tersebut, sehingga tidak menjadi fitnah.
“Kami menyesalkan tempat lembaga terhormat dinodai dengan botol miras. Karena itu, kami meminta Badan Kehormatan DPRD Surabaya hendaknya bergerak untuk melakukan investigasi secara menyeluruh
mulai dari anggota, staf ahli, ASN dan lainnya,” ujar Arifan, Rabu (12/10).
Pihaknya yakin, pelaku dapat ditemukan dengan mudah. Mengingat, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD Surabaya telah dilengkapi CCTV.
Disinggung soal kemungkinan orang luar yang sengaja membuang
sampah di dalam gedung, Arifan sangsi. Oleh sebab itu, pihaknya menilai harus ada sanksi tegas bagi pelaku, manakala perbuatan tersebut dilakukan oleh jajaran internal.
“Kalau orang luar yang membuang sampah ke gedung dewan jelas tidak mungkin. Bilamana diketahui yang melakukan miras di gedung DPRD Kota Surabaya, maka sanksi pemecatan dan hukuman lainnya sesuai undang-undang untuk bisa diterapkan,” tuntas Arifan. (bin/ono)
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) milik PT PLN (Persero). Kehadiran layanan tukar baterai ini memudahkan pengguna sepeda motor listrik dalam mengisi daya kendaraannya.
Peninjauan tersebut dilakukan di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (11/10). Turut hadir dalam peninjauan tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Darmawan Prasodjo menjelaskan, hadirnya SPBKLU membuat pengguna motor listrik cukup menukarkan baterainya ke SPKBLU dan tidak perlu lagi menunggu pengisian daya listrik. Hal ini sebagai wujud dukungan PLN terhadap ekosistem kendaraan listrik.
“Jadi konsepnya sangat mudah, pengguna motor listrik cukup datang ke SPBKLU, buka aplikasi PLN Mobile, lalu tukar baterai dengan yang dayanya sudah terisi penuh dan siap untuk digunakan.
Hanya sekitar 1 menit, lewat PLN Mobile langsung dapat baterai dengan daya penuh,” terangnya.
PLN menargetkan pengoperasian 70 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) pada tahun ini. Hingga September 2022, PLN telah lebih dulu melakukan uji coba operasional 16 unit SPBKLU yang ada di Jakarta. SPBKLU ini merupakan bagian dari kerja sama antara PLN - BRIN - Grab dan Viar. Pada Oktober, PLN akan
Darmawan berharap dengan semakin banyaknya jumlah SPBKLU dapat mendukung terbangunnya ekosistem kendaraan listrik guna mempercepat transisi energi bersih di Tanah Air.
Dari sisi emisi, lanjut Darmawan, sektor transportasi menyumbang 280 juta ton CO2e per tahun. Ini menjadi salah satu penyumbang emisi karbon dan beban subsidi tertinggi di Indonesia. Jika dibiarkan tanpa intervensi maka pada tahun 2060 akan menjadi 860 juta ton CO2e.
Darmawan menuturkan, penggunaan kendaraan listrik lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan BBM. Dari perhitungan 1 liter BBM sama dengan 1,2 kWh listrik. Emisi karbon 1 liter BBM itu 2,4 kilogram. Sedangkan 1 kWh listrik pada sistem kelistrikan di Indonesia, emisinya hanya sekitar 0,85 kg CO2e. Artinya kalau 1,2 kWh, emisinya sekitar 1,1 kg CO2e.
“Dengan menggunakan kendaraan listrik maka kita sudah menjadi bagian dalam mengurangi emisi karbon lebih dari 50 persen,” paparnya.
SPBKLU kini
Mendorong
Surabaya, Memorandum
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menghawatirkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri hasil tembakau jika pemerintah benar-benar menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di 2023.
“Saya khawatir akan terjadi gelombang PHK. Karena tahun depan adalah tahun gelap, tahun politik. Jika ada kenaikan cukai, pasti akan mengerek inflasi. Dan ketika inflasi naik maka ujung-ujungnya daya beli semakin turun sehingga produksi juga akan turun,” ungkap Adik Dwi Putranto saat bertemu dengan perwakilan industri hasil tembakau di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (12/10).
Untuk itu, Kadin Jatim meminta pemerintah untuk kembali melihat dan memikirkan dampak yang terjadi ketika kebijakan tersebut diputuskan. Apalagi kontribusi industri ini sangat besar terhadap perekonomian nasional, baik dari besaran cukai yang telah disetorkan dalam setiap tahun maupun banyaknya tenaga kerja di industri terkait.
“Kami sudah berkirim surat ke presiden meminta agar kenaikan
cukai di 2023 nol persen untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kami sangat berkepentingan karena Jatim adalah provinsi dengan produksi tembakau terbesar di Indonesia. Industri hasil tembakau disini juga sangat banyak.
Dan tenaga kerja yang terkait dengan pertembakauan ini mencapai jutaan tenaga kerja, mulai dari petani hingga pekerja di industri hasil tembakau,” ungkap Adik.
Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Jatim Sulami Bahar juga mengatakan hal yang sama, bahwa jika industri sudah tidak kuat lagi menanggung beban, maka pastinya akan terjadi rasionalisasi besar-besaran.
“Dampaknya nanti akan terjadi penurunan produksi hingga PHK. Awal kita akan mengurangi jam kerja, kalau sudah tidak sanggup ya larinya ke PHK. Dan kami prediksi yang kena PHK bisa sampai 30 persen dari total
karyawan. Sehingga kami minta tidak ada kenaikan cukai, tidak ada simplifikasi tarif cukai, baik untuk tarif cukai SKT golongan IA dan IB, tidak ada penggabungan volume produksi antara SKM dan SPM,” ujar Sulami yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Jatim.
Namun jika pemerintah “ngotot” dan tetap harus menaikkan, maka menurutnya pemerintah harus seimbang dengan memperhatikan industri hasil tembakau. Tentunya kenaikan harus moderat, maksimal sekitar 6-7 persen. Karena dengan kenaikan sebesar 12 persen di 2022 ini, produksi rokok golongan 1 sudah mengalami penurunan sebesar 7 persen.
“Kami sudah mengirim surat ke Gubernur Jatim, ke Badan Kebijakan Fiskal, ke Presiden dan Menteri Keuangan. Kami juga sudah rapat dengan BKF dan Bea Cukai. Semua sudah kami lakukan, tinggal hati nurai terketuk apa tidak,” akunya.
Terlebih kenaikan cukai ini juga menyebabkan kenaikan peredaran rokok ilegal. Penelitian Universutas Brawijaya Malang menunjukkan, kenaikan cukai 1 persen berbanding lurus dengan pertumbuhan 6,8 persen rokok ilegal dan minus 0,4 persen produksi.
Legal Market Sales PT Mustika Tembakau Indonesia Onny Wiryan-
dono juga merasa sangat keberatan dengan rencana kenaikan cukai tersebut.
Karena di 2022 perusahaan rokok golongan III yang berlokasi di Sidoarjo ini sudah banyak melakukan pengurangan pegawai akibat kenaikan cukai sebesar 12 persen.
“Sehingga di tahun ini kami tidak mau ada kenaikan cukai yang nantinya berdampak pada pengurangan
pegawai kembali. Tahun 2022, PT Mustika Tembakau Indonesia telah mengurangi pegawai sebanyak 109 karyawan dari total pegawai kami yang berjumlah 300 orang,” ungkap Onny.
Jika di tahun depan kenaikan benar-benar terjadi, maka solusinya yang akan diambil kemungkinan seperti tahun kemarin, pengurangan
pegawai karena untuk pengurangan bahan baku ia mengaku tidak bisa. “Saat ini pabrik golongan tiga sudah ada beberapa yang gulung tikar juga, tetapi di tempat kami tetap bertahan dengan melakukan pengurangan pegawai. Saat ini produksi kami turun sebesar 40 persen dibanding tahun sebelumnya,” terang Onny.(day/ono)
Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya berhasil meraih peringkat pertama ASN Achievement Award kategori Lembaga Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dari Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat menghadiri upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 yang digelar di halaman Gedung Negara Grahadi, Rabu (12/10).
“Pemberian inovasi dari BKPSDM
Jatim telah memberikan semangat kepada kami di Pemkot Surabaya untuk terus berinovasi, memberikan yang terbaik dengan penataan ASN dan pelayanan di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri.
Sebelumnya, wali kota telah memperoleh lencana penghargaan Jer Basuki Mawa Beya Emas di Hari Jadi Provinsi Jatim ke-76 pada 2021 lalu. Karenanya, dia terus mengembangkan peningkatan potensi ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.
“Kemarin saya juga mendapatkan penghargaan Jer Basuki Mawa Beya untuk kepegawaian. Hari ini Alhamdulilah lembaganya. Jadi, bukan hanya saya tapi sekaligus lembaganya juga mendapatkan penghargaan un-
Sementara itu, Kepala Pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi, Nur Fadilah, membenarkan bahwa ada sebanyak 6 anak yang belum memilili surat adminduk. Fadilah mengaku telah melakukan upaya untuk mengurus, namun dua tahun terakhir ini tak kunjung rampung.
“Ada dua anak yang lahir dari ibu yang bekerja di Dolly. Usia satu tahun dan lima tahun. Sisanya dikarenakan asal-usul orang tuanya tidak diketahui. Kita sudah berusaha mengurus tapi belum selesai-selesai selama dua tahun ini,” terangnya.
Fadilah mengungkapkan, Bilyatimi merupakan panti asuhan rujukan dari Pondok Dolly. Banyak balita yang du-
lunya dititipkan ke Bilyatimi. Ada yang atas permintaan dari tokoh masyarakat Dolly, ada pula dari ibu eks PSK Dolly yang menyerahkan ke panti.
“Total ada 40 anak yang kita asuh di Bilyatimi,” kata dia.
Selama ini, belum ada perhatian konkrit yang diberikan oleh pemkot.
Hanya bantuan permakanan. Itu pun dari 40 hanya 19 anak yang diberikan. Di antaranya tidak dibantu permakanan karena tak memiliki surat adminduk.
“Tidak dapat bantuan permakanan karena tidak punya adminduk, lalu ada yang tidak dapat karena berasal dari luar daerah Surabaya,” ujar Fadilah. Kendati tak ada bantuan tersebut,
pihaknya tak masalah. Namun yang terpenting baginya adalah surat adminduk untuk anak-anak yang belum memilik akta dan NIK.
“Yang sekarang sangat dibutuhkan itu akta kelahiran dan NIK untuk anak-anak. Karena kalau tidak ada itu ya susah dapat bantuan, terutama tidak bisa bersekolah,” kata dia.
“Harapan kita, paling tidak pemerintah kota itu memperhatikan, walaupun tidak di kebutuhannya, tapi mengurus adminduknya dipermudah. Supaya kita sebagai pengasuh bisa gampang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi sudah ada KIS, KIP, atau yang lainnya. Kalau tidak ada
berkolektif sehat sesuai dengan etika-etika sosial bermasyarakat,” tuturnya.
Selanjutnya, Thony mengaku akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan peng-
tuk menunjukkan inovasi yang ada di Kota Surabaya,” ujar Eri.
Selain meraih peringkat pertama ASN Achievement Award , Pemkot Surabaya melalui Kecamatan Asemrowo dengan inovasi aplikasi Sistem Informasi Andalan, Santun, Inovatif, dan Kreatif (SI ASIK) diganjar penghargaan dari Gubernur Khofifah. Yakni, Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) Provinsi Jatim 2022 sebagai Terinovatif 1 Kategori Inovasi Daerah.
Alhamdulillah , Kecamatan Asemrowo mendapatkan yang terinovatif 1. Ini menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya bisa untuk terus berinovasi dan berinovatif,” ungkapnya.
Oleh karena itu, untuk mengem-
bangkan daya inisiatif, kolaborasi, dan inovasi di tengah perkembangan zaman dalam program pembangunan bersama di tingkat Provinsi Jatim, Wali Kota Eri Cahyadi menerangkan bahwa pesan Gubernur Khofifah dengan membentuk dan mewujudkan inovasi, kolaborasi, dan inisiasi (IKI) telah dilakukan di lingkungan pemkot.
“Sebetulnya tentang pesan Gubernur Khofifah pada Hari Jadi Provinsi Jatim ke-77 ini ada inisiasi, kolaborasi, dan inovatif (IKI). Itu semua sudah kita lakukan di Pemkot Surabaya dan akan menjadi tujuan akhir visi misi saya sebagai wali kota untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kota Surabaya,” pungkasnya. (bin/ono)
usutan internal. Termasuk juga bakal mendalami rekaman close circuit television (CCTV).
“Apabila dimungkinkan, kita juga berharap ada penggalian informasi terhadap siapa-siapa yang me-
lakukan kegiatan tersebut. Dan jika dilakukan oleh pihak internal, kita mohon ada sebuah tindak kedisiplinan melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu,” tandasnya. (bin/ono)
AA (46), warga Kecamatan Burneh, Bangkalan, hanya bisa menangis saat rumahnya digerebek petugas kepolisian.
Tidak hanya menangis saat digerebek, AA ini malah membawa-bawa nama bapaknya yang sudah meninggal dunia.
Kasatreskoba Polres Bangkalan, Iptu Muhlis Sukardi mengungkapkan, sepak terjang AA selaku pengedar sabu memang telah lama diendus polisi.
Selain itu, aktivitas peredaran narkoba di rumahnya juga menjadi perhatian masyarakat sekitar.
“Aktifitasnya memang dulu bapaknya yang jadi bandar dan dilanjutkan anaknya (tersangka AA), turun temurun,” ungkap Muhlis, Rabu (12/10).
“Kami menemukan barang bukti sejumlah 55 poket berisikan sabu dengan berat kotor total 24,14 gram, disimpan dalam lemari tempat tidur,” sambungnya.
“Kami juga menyita sebuah ponsel, uang senilai Rp 99 ribu, dan sebuah dompet berwarna hitam kombinasi putih,” imbuh Muhlis.
Pernyataan terduga pelaku AA membawa-bawa nama bapaknya yang telah tiada itu juga dibenakan Kapolres Bangkalan, AKBP Wiwit Ari Wibisono.
Pasca bencana alam angin puting beliung di Desa Karanganyar, Kecamatan Kalianget, Sumenep, masyarakat diminta waspada.
Memasuki musim penghujan tahun ini, masyarakat diminta selalu berhati-hati. Mengingat kondisi cuaca saat sekarang sulit diprediksi.
Termasuk juga bencana alam yang datangnya tidak dapat diketahui. Maka dari itu, antisipasi harus dilakukan lebih awal.
Pemerintah akan terus berkomitmen hadir menyetuh masyarakat yang tertimpa musibah untuk memberikan bantuan secara maksimal.
“Meskipun, kami tidak mengharapkan bencana alam tejadi di Kabupaten Sumenep,” kata Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, Rabu (12/10).
Kembali dikatakan olehnya, pada peristiwa angin puting beberapa waktu lalu, mengakibatkan kerusakan rumah, tempat ibadah dan gudang. Rinciannya sebanyak 13 rumah, satu masjid, satu musala dan tiga gudang.
Dalam peristiwa beberapa waktu lalu bupati bersama rombongan telah mendatangi
korban untuk melihat langsung kondisi fisik bangunan yang rusak akibat diterjang angin kencang itu, sekaligus memberikan dukungan moril maupun bantuan tanggap darurat atau stimulus.
Bantuan pemerintah yang diberikan Bupati meringankan beban korban bencana berupa paket sembako dan matras, sedangkan bantuan keuangan masih menunggu usulan pihak desa atau kecamatan melalui
Sejumlah anggota Satnarkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah AA pada Kamis (6/10) sekitar pukul 00.30.
Saat itu, tersangka tampak kaget ketika hendak keluar kamar dan berupaya kembali masuk kamar.
Bahkan, Wiwit menyatakan tersangka juga sempat memberontak dan menangis sambil menunduk di sela kedua lengannya yang sudah dililit borgol.
“Dia (edarkan) turun temurun dari bapaknya. Bapaknya meninggal turun ke dia, bandar.
Dia mengedarkan di wilayah Bangkalan,” kata Wiwit di hadapan awak jurnalis.
Terduga pelaku dijerat Pasal 114 Subsider Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.
Ia terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak, melawan hukum kedapatan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
“Dia menyimpan narkoba jenis sabu seberat 24 gram. Ia membeli Rp 700 ribu per gram dan dipecah menjadi beberapa bagian untuk kembali dijual,” pungkas Wiwit.
Di hadapan penyidik, tersangka AA mengaku narkoba jenis sabu itu dipasok dari seorang pria berinisial AL, warga Kecamatan Socah yang saat ini ditetapkan DPO oleh Satnarkoba Polres Bangkalan.
“Setiap kulakan, tinggal menelpon dan ketemuan di jalan. Sekitar 3 hingga 4 kali kulakan ke AL. Untuk 5 gram sabu, biasanya habis dalam waktu dua minggu,” singkat AA. (*/mik)
Bangkalan, Memorandum
Setelah sempat jadi polemik, kepastian jadwal pemilihan kepala desa (pilkades) serentak jilid II di Bangkalan terjawab.
Bupati R Abdul Latif Amin Imron menegaskan, jika tidak ada penundaan pelaksanaan pilkades serentak. Pilkades tetap digelar pada 3 Mei 2023.
“Pilkades serentak tahap II di Bangkalan sudah ditetapkan pada Rabu 3 Mei 2023 mendatang,” kata Ra Latif, Rabu (12/10)
Kuota peserta pilkades aerentak juga tidak ada perubahan. Sebanyak 149 dari 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan, dipastikan bakal tampil dalam gawe akbar politik praktis di tingkat pedesaan itu.
Penegasan kepastian jadwal pilkades serentak jilid II itu, sudah diunggah dihadapan unsur Ketua dan anggota DPRD ketika memberikan sambutan dalam paripurna DPRD Selasa (11/10).
aplikasi E Sutanggap.
“Bantuan keuangan itu menyesuaikan dengan tingkat kerusakan setiap rumah, dan pencairannya langsung ke rekening penerima,” ujarnya. (uri/mik)
DPRD Sumenep bergerak cepat untuk memroses sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda).
Baru dua hari lalu digelar rapat bamus (badan musyawarah), sudah ada empat raperda yang memasuki tahap penyampaian nota penjelasan melalui paripurna, Selasa (11/10).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengingatkan atas ancaman terjadinya krisis global. Dimana saat ini menjadi perhatian para kepala negara di forum pertemuan internasional yang baru-baru ini dilaksanakan di Amerika Serikat.
Ancaman krisis global itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat di beberapa negara bahkan
cenderung bergerak negatif, termasuk salah satunya Indonesia.
Apalagi menurut Hamid, perang Rusia melawan Ukraina yang berkepanjangan telah mengganggu stabilitas perekonomian dunia karena mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok termasuk harga minyak bumi yang memaksa pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
Hamid menegaskan, situasi tersebut memerlukan respon cepat dan akurat, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
Ia mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan di Sumenep segera merumuskan kebijakan yang responsif dan antisipatif
terhadap dampak terjadinya krisis global.
“Oleh karena itu, momentum pembentukan raperda inisiatif DPRD seperti Raperda Perlindungan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern serta Raperda Desa Wisata menunjukkan respon kami di legislatif sudah sangat tepat,” tegas Hamid.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, dua raperda tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi faktor penentu bagi penciptaan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal yang sanggup bertahan bahkan mampu tumbuh walaupun dalam pengaruh krisis global.
“Harapan kami, raperda yang akan kita bahas benarbenar disikapi secara serius
sehingga menghasilkan perda yang berkualitas dan bermanfaat dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat Sumenep,” imbuh Hamid.
Selain itu, ada dua lagi raperda yang digarap, yaitu satu raperda usul prakarsa DPRD yaitu raperda Perhubungan Darat dan satu usul eksekutif yaitu raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Sumekar.
“Semua tahapan raperda itu kami upayakan terlaksana dengan cepat. Kalau hari ini (kemarin, red) paripurna penyampaian nota penjelasan atas empat raperda, maka kami langsung jadwalkan besok (hari ini, red) paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi,” tandas Hamid. (adv/aan/mik)
Diakui, kepastian jadwal pelaksanaan pilkades serentak jilid II memang sempat di otak-atik dan menjadi polemik di jagad medsos. Beberapa LSM lantang menyuarakan agar pesta demokrasi rakyat di lini pedesaan itu ditunda dengan berbagai alasan dan pertimbangan.
Bahkan dalam Sidang Paripurna sebelumnyta, FPDIP dalam pemandangan umumnya, menyarakan agar agedn Pilkades Serentak Jilid II ditunda hingga tahun 2025. Namun Pemkab tetap tak berkehendak menunda. Pilkades Serentak harus tetap dihelat Mei 2023. Bahkan jadual hari dan tanggalnya sudah klir dipatok. Yakni Rabu 23 Mei 2023.
Ada beberapa alasan logis mengapa kepastian itu akhirnya ditetapkan.
“Salah satunya, tidak ada anjuran apa lagi keputusan dari Kemendagri agar Pilkades Serentak di Kabupaten Bangkalan ditunda. Jadi harus tetap digelar Mei 2023,” ungkap Ra Latif.
Selain itu, Panitia Pilkades Serentak jilid II di tingkat kabupaten sudah terbentu. Terlebih,
“ Jadi tidak ada alasan harus ditunda. Sebab tahapan awalnya sudah terlaksana sesuai agenda jadwal,” tandas Ra Latif.
Selain itu, seperti kerap dijelaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), plavon dana untuk pilkades serentak jilid II sudah resmi diaggarkan. Plavon nominalnya dipatok Rp 17 miliar. Kesimpulannya, jadual pelaksanaan pilkades serentak jilid II harus tetap dihelat Rabu 3 Mei 2023. (ras/mik)
Guna memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Iskak Tulungagung terus melakukan pengembangan di berbagai sektor. Salah satunya yaitu penambahan fasilitas untuk pasien maupun keluarga pasien.
Dan terbaru, rumah sakit umum daerah yang bergelimang prestasi membanggakan itu resmi mengoperasikan Instalasi Kedokteran Forensik (IKF) dan Medikolegal.
Direktur RSUD dr Iskak, dokter Supriyanto mengatakan, peresmian IKF dan Medikolegal sudah dilakukan pada Senin (10/10) lalu oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo. “Peresmiannya dipimpin langsung oleh pak Bupati Maryoto Birowo. Saat itu juga disaksikan oleh Bupati Subang,
H Ruhimat,” ujarnya, Rabu (12/10).
Dokter Supriyanto menegaskan, IKF yang diresmikan ini merupakan langkah untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Di dalam IKF, masyarakat akan mendapatkan pelayanan transit jenazah, hingga rumah duka bagi yang membutuhkannya. “IKF bisa disebut sebagai one stop service pelayanan untuk masyarakat. Mulai dari transit jenazah hingga rumah duka,” terangnya.
Ditambahkan oleh dokter Sup-
riyanto, pembangunan gedung IKF memerlukan biaya Rp 3 miliar, yang bersumber dari anggaran BLUD RSUD dr Iskak.
“Dananya dari kami sendiri. Untuk pembangunan gedungnya saja anggarannya mencapai Rp 1,9 M, kemudian untuk alat-alat yang ada di dalamnya total mencapai Rp 3 M,” ucapnya.
Mas Dokter Pri, sapaan akrab dr Supriyanto merinci, penghematan dan pengelolaan anggaran yang baik dengan New Concept Hospital Management yang diterapkan oleh pihaknya yang telah diakui dunia, menjadi kunci terwujudnya kemajuan RSUD dr Iskak.
Pihaknya memaparkan, penghematan dan pengalokasian anggaran yang dilakukan bisa terwujud karena
semua pihak bekerja dengan profesional, dan atas dukungan Bupati Tulungagung yang memberikan keleluasaan untuk bekerja sesuai undang--undang yang telah ditetapkan.
“Itu new concept yang kita temukan dan kita paparkan dalam seminar di Oman kemarin. Dan ini tentu atas dukungan Bupati Tulungagung,” paparnya.
Sementara Bupati Maryoto Birowo mengaku selalu mendukung langkah maju yang diambil oleh RSUD dr Iskak dalam mengupayakan pelayanan prima bagi masyarakat.
“Kami mendukung langkah-langkah pengembangan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, salah satunya penambahan gedung ini,” terangnya. (adv/fir/mad/lis)
Hendik Suprianto, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Kediri mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan penyakit DBD dan meningkatkan kebersihan di lingkungan masing-masing.
Sebab menurutnya, peralihan cuaca dari kemarau ke penghujan seperti saat ini menjadi pemicu atas naiknya penyakit DBD. Apalagi memasuki Oktober ini Kota Kediri sudah terdapat 1 kasus positif DBD. Atas hal inipun menjadikan kewaspadaan bersama untuk terhindar dari terjangkitnya penyakit ini.
Ia menjelaskan, pada musim hujan, ada beberapa tempat yang menjadi sarang nyamuk di antaranya penampungan air hujan dan sumber genangan di sekeliling rumah, seperti ban, kaleng, botol bekas, cekungan batang kayu, tempurung kelapa, ataupun talang yang tersumbat.
Menurut Hendik, dengan bergantinya cuaca ini menyebabkan populasi nyamuk Aedes Aegypti ini meningkat. Hendik pun memaparkan upaya paling efektif untuk mencegah DBD yakni dengan melakukan gerakan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus, yakni menguras, menutup dan mengubur.
“Selain itu, kami juga berupaya untuk terus melakukan sosialisasi dan meningkatkan kinerja dari para kader jumantik, melakukan foging bila ada kasus DBD,” ungkapnya.
Antisipasi DBD juga dilakukan oleh Pemkab Kediri melalui Dinas Kesehatan setempat. Retno Handayani, Kasi Pencegahan Pengendakian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau masyarakatnya untuk melakukan pencegahan DBD.
Ia menjelaskan, pada musim hujan, ada beberapa tempat yang menjadi sarang nyamuk di antaranya penampungan air hujan dan sumber genangan di sekeliling rumah, seperti ban, kaleng, botol bekas, cekungan batang kayu, tempurung kelapa, ataupun talang yang tersumbat.
Lebih lanjut, Retno membeberkan, pada Oktober 2022 ini, meski belum terdapat pasien positif kasus DBD. Namun di Kabupaten Kediri sudah terdapat 4 pasien tersangka atau memiliki gejala infeksi virus dengue. “Untuk saat ini, 4 pasien tersebut tengah mendapat perawatan di rumah sakit,” ujarnya.
Menurut Retno, berdasarkan pengalaman sebelumnya. Puncak dari kasus DBD biasa terjadi pada akhir Desember hingga Januari. “Biasanya waktu naik-naiknya iti terjadi pada dua bulan itu,” ungkapnya.
Dengan meningkatnya populasi nyamuk Aedes Aegypti ini, Retno memaparkan upaya paling efektif untuk mencegah DBD yakni dengan melakukan gerakan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus, yakni menguras, menutup, dan mengubur.(*/mon/lis)
Kediri, Memorandum
Intensitas hujan di wilayah Kabupaten Kediri sangat deras dalam pekan ini dan berdampak naiknya debit air di beberapa sungai besar dan anak sungai. Tak terkecuali di area pembangunan Jembatan Ngadi.
Sementara debit air yang melintas di sungai area pembangunan Jembatan Ngadi juga naik, dan air yang mengalir tercatat normal. Namun hal ini tak terpengaruh pada proses
pembangunan Jembatan Ngadi, utamanya penyangga dan dinding jembatan.
Margono, Kepala Desa Ngadi menjelaskan, air sungai di wilayah Ngadi debitnya memang naik. Terlebih saat musim cuaca tidak menentu dan sering hujan. Petugas tetap konsen pada tugas masing-masing untuk percepatan pembangunan Jembatan Ngadi agar cepat selesai pada akhir 2022.
“Tidak ada kendala dan pengerjaan petugas proyek Jembatan Ngadi tetap bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Petugas sudah mengetahui mekanisme penanganan pembangunan jembatan saat debit air naik,” kata Margono, Rabu (12/10).
Margono menyampaikan, pengerjaan Jembatan Ngadi tentu sudah menganalisa dan bertindak jika debit air naik. Pengerjaannya sesuai dengan prosedur yang benar
dan pekerja dengan perlengkapan keamanan proyek sesuai standar pengamanan yang ada. Jika selesai dibangun tentu transportasi ekonomi di kedua wilayah lancar.
Jembatan Ngadi sebelumnya rusak akibat diterjang banjir di 2017. Selama lima tahun, pengguna jalan melintas di jembatan bally. Dengan anggaran Rp10,5 miliar dengan panjang 4 meter ini ditargetkan selesai akhir 2022. (*/mon/lis)
Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kediri melaksanakan pengangkatan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Firman Widia Nanda. Acara tersebut digelar di ruang rapat dan dipimpin langsung Kepala Kantor Pertanahan Eko Priyanggodo.
Dalam sambutannya, Eko mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik “Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik sebagai PPAT. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan sumpah dan janji yang baru saja diucapkan,” urainya.
Eko menambahkan, harus tetap menjaga dan mengamalkan sumpah jabatan yang sudah diucapkan. Selalu meng-update dan memedomani setiap peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan Peraturan Pertanahan dan ke-PPAT-an, serta tetap menjaga koordinasi dan selalu
Dinas Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri. “Untuk sosialisasi sudah dilakukan sejak Juni lalu hingga Oktober ini. Dengan harapan PKL memahami aturan yang ada yang sudah ditentukan Pemkab Kediri,” jelasnya.
Ditambahkan, lahan baru yang sudah terbangun hanya untuk PKL CFD dan Pasar Tugu yang
“Sosialisasi
bersinergi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
Dihubungi selepas kegiatan tersebut, Widia Nanda merasa bersyukur atas agenda tersebut serta mengucapkan rasa terima kasih kepada BPN Kabupaten Kediri yang telah memfasilitasinya. Ia menambahkan, tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.
Masalah tanah erat sekali hubungannya dengan manusia sebagai pemenuhan kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya, di saat populasi manusia yang terus meningkat sementara luas tanah yang tidak bertambah. Tanah tidak hanya merupakan tempat membangun rumah tinggal tetapi dari tanah juga mendapatkan bahan makanan, pakaian, serta kebutuhan lainnya yang bersifat primer.
“Akibat keterbatasan luas tanah ini menyebabkan kepemilikan hak atas suatu tanah sering kali berujung
sengketa akibat tidak dimilikinya dasar hukum yang kuat sebagai pegangan dan bukti atas kepemilikan suatu tanah,” urai Widia.
Untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu tanah dapat diperoleh dengan beberapa cara salah satunya dapat diperoleh melalui proses jual beli tanah. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) ber-
janji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
Oleh sebab itu, lanjut Widia, PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. (mon/lis)
Agenda hearing itu untuk mengambil sikap menyusul dihapuskannya Kartu Jombang Sehat (KJS) yang sebenarnya masih dibutuhkan warga Kota Santri. “Sebagaimana diketahui bersama, KJS dihapuskan. Padahal masih sangat dibutuhkan masyarakat miskin non data terpadu kesejahteraan sosial
(DTKS),” terang Ketua Komisi D Erna Kuswati, Rabu (12/10). Untuk mencari solusi terkait hal ini, komisi D mendorong Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan direvisi. “Sekaligus, menambah ketersediaan anggaran yang dibutuhkan bagi masyarakat miskin apabila
berobat,” ujarnya.
Hasil rekapitulasi dinkes serta 2 RSUD pelat merah, diketahui pada 2021, uang yang terserap untuk anggaran rumah sakit sebesar Rp 6 miliar. Namun tahun ini, jumlah uang yang terpakai turun menjadi Rp 3,3 miliar. “Ini menandakan jika masyarakat kita semakin banyak yang sehat,” terang politisi PKB itu.
Dengan kondisi itu, komisi D ingin memastikan jika ketersediaan anggaran masih ada. Utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan berobat bagi
masyarakat miskin. “Hearing hari ini kami ingin mengetahui ketersediaan anggaran yang nanti dapat diserap. Sebab bagaimanapun, kasihan masyarakat miskin apabila harus dibingungkan dengan anggaran rumah sakit,” ungkapnya.
Khusus terkait revisi perbup, Erna menyebut jika hal itu harus dilakukan sebagai bentuk payung hukum. Agar ke depan, selain memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin non DTKS juga tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. (wan/war/epe)
sama
lain Indonesia, tergabung pula Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, dan
mengaku bangga sebagai warga negara Indonesia. Pasalnya Indonesia telah dipercaya untuk menyelenggarakan event internasional sekelas G20. “Tentu ini prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Kami selaku pelaku jurnalis dari awak media turut mendukung suksesnya event itu,” katanya, Rabu (12/10).
Menurutnya, ada beberapa keuntungan bagi Indonesia dalam forum ini. Mengingat dalam forum G20 nanti akan membahas isu-isu global yang terutama terkait dengan ekonomi, seperti stabilitas keuangan, perdagangan, kebijakan, dan keberlanjutan.
“Terutama disektor ekonomi
Indonesia saat ini tengah berjibaku untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pascapandemi Covid-19,” terang wartawan senior Jombang itu.
G20 Indonesia 2022 mengusung tema “Recover Together,
Recover Stronger”. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk saling bahu membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. (wan/war/epe)
Pembangunan proyek peningkatan Jalan Empunala sepanjang 2,3 km yang ditarget rampung 30 Desember 2022, bakal semakin mempercantik Kota Mojokerto. Pembangunan jalan dua jalur yang dilengkapi lampu penerangan di atas median jalan tersebut saat ini masih proses pengecoran setelah dipasang beton precast Rencananya, proyek yang dikerjakan PT PP Presisi tersebut secara keseluruhan akan dilapisi aspal hotmix. Proyek senilai Rp 101 miliar itu nantinya akan memiliki lebar 18 meter, dilengkapi trotoar di setiap sisi dan taman.
Wali Kota Ika Puspitasari menyampaikan, Jalan Empunala merupakan etalase pintu masuk ke Kota Mojokerto setelah keluar dari Exit Tol Sumo By Pass Mojokerto.
“Jalan Empunala adalah etalase, wajah depan masuk ke Kota Mojokerto setelah dari exit tol. Ya ini wajahnya, maka Jalan Empunala nanti akan jadi wajah cantiknya Kota Mojokerto,” tutur Ning Ita sapaan wali kota.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kota Mojokerto Mashudi, melalui Kabid Bina Marga Endah Supriyani menjelaskan, proyek prestisius yang anggarannya bersumber dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut ditargetkan tuntas pada 30 Desember 2022. “Kita yakin akan selesai tepat waktu dan masyarakat segera menikmati hasilnya,” katanya.
Endah menerangkan Jalan Empunala akan dibuat menjadi dua jalur dan empat lajur, serta akan ada median jalan di tengahnya. “Titik pengerjaan terhitung mulai jalan By Pass masuk Kota Mojokerto hingga simpang empat Sekarsari, kurang lebih sepanjang 2,3 kilometer,” ujar Endah.
Lebih lanjut Endah menjelaskan Dinas PUPR meminta masyarakat di sekitar Jalan Empunala tidak perlu khawatir kebanjiran sebagai dampak dari pelebaran. Karena sudah didesain sedemikian rupa. Kendati posisinya lebih tinggi dari pintu masuk gang sepanjang jalan. “Di sebelah selatan Jalan Empunala nanti kan ada u-ditch (saluran air). Air yang dari gang akan ditampung di u-ditch sebelum akhirnya masuk sungai,” terangnya.
Endah meminta masyarakat dan pengguna jalan agar mematuhi
rambu-rambu yang dipasang di sepanjang proyek. Ia mencontohkan jalur Empunala dari arah timur ke barat telah diberi rambu larangan lewat,
“Kenaikan pangkat itu bukanlah hak dari 637 ASN, tapi merupakan penghargaan dari pemerintah atas kinerja pegawai yang bersangkutan dengan memperhatikan aturan yang ada. Sehingga jangan terlena, akan tetapi harus terus memberikan kinerja terbaik,” kata Washil.
Menurutnya, kenaikan pangkat ASN dapat digunakan sebagai pemacu semangat dalam bekerja. Yang diharapkan dapat memberikan stimulus dalam melahirkan inovasi atau gagasan baru dan melayani masyarakat secara lebih maksimal.
“Harapan kita ke depannya adalah semua pegawai memperhatikan output yang dihasilkan, jangan cuma datang, duduk diam terus pulang,” ucap sekda.
Kepala BPKSDM Gresik Khusaini merinci, 637 ASN yang mendapat kenaikan tingkat terdiri dari empat golongan. Golongan I terdiri dari 2 orang, 123 Golongan II, 396 Golongan III, dan 116 Golongan IV. Khusaini juga menyampaikan, proses kenaikan pangkat memang terkesan agak lambat. Hal ini disebabkan oleh kendala singkronisasi data di beberapa aplikasi kepegawaian. “Kendala yang terjadi adalah selain dari aplikasi lama SAPK dengan SI-ASN aplikasi baru,” ujarnya.
Melihat kondisi itu, dia menegaskan para ASN untuk selalu update data. Menurutnya dengan data yang selaku up to date, pemerintah dapat dengan mudah melakukan tracking data untuk berbagai macam keperluan. Salah satunya kenaikan pangkat.(and/har/epe)
reforma Pemerint (Pemkab) Gresik
Komitmen reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dalam rangka menghadirkan pelayanan yang cepat dan tepat kembali mendulang prestasi. Kementerian Investasi atau Badan Koordina-si Penanaman Modal (BKPM) menobatkan Kabupaten Gresik sebagai kabupaten terbaik nasional terkait pelayanan investasi tahun
Penghargaan itu diberikan langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Bupati Fandi Akhmad Yani dalam Anugerah Layanan Investasi yang berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (12/10). Bupati pun menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak atas penghargaan di bidang layanan investasi. Sebab capaian tersebut berkat ikhtiar dan kerja keras bersama.
Lebih lanjut, Gus Yani berharap agar seluruh jajarannya terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki pelayanan.
Ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut hendaknya menjadi sebuah motivasi untuk terus berbenah dan tidak berpuas diri.
Pelayanan
berinvestasi di Gresik.
“Alhamdulillah, ikhtiar dan kerja keras yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik terutama DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) membuahkan hasil. Kemudahan yang diberikan ternyata menumbuhkan rasa kepercayaan investor untuk berinvestasi di Gresik. Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras yang dilakukan selama ini,” kata Gus Yani sapaan akrab bupati kemarin.
“Penghargaan ini adalah motivasi kami untuk semakin berbenah dan meningkatkan pelayanan. Dan yang terpenting, saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang selalu mendukung pemerintah dalam menjalabkan kinerja. Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk segenap masyarakat Gresik,” tandasnya.
Mantan Ketua DPRD Gresik itu optimistis, kepercayaan investor untuk berinvestasi di Gresik dapat memberi-
kan dampak positif bagi perekonomian. “Dengan kepercayaan investor dan berkembangnya iklim investasi di Gresik, mudah-mudahan berdampak positif, terutama bagi masyarakat. Salah satunya adalah menekan angka pengangguran sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Gresik,” tambahnya. Pelayanan yang cepat dan tepat ini berjalan seiringan dengan capaian investasi yang masuk ke Gresik. Per Juli 2022, realisasi investasi yang dicatatkan pemerintah daerah mencapai Rp 12,68 triliun yang didominasi penanaman modal asing (PMA) mencapai 75,1 persen. Serta penanaman modal dalam negeri sebesar 24,9 persen.
Pencapaian ini merupakan suatu prestasi dan wujud kebangkitan Kabu-
paten Gresik pascapandemi Covid-19. Sebagai perbandingan, total investasi pada 2021 (Januari-Desember) sebesar Rp 16,76 triliun atau 76 persen pencapaian investasi 2022 (Januari-Juli). Di sisa bulan yang ada, pihaknya optimistis mampu melampaui capaian tahun sebelumnya dengan catatan yang lebih ciamik.
Gus Yani menegaskan pihaknya bersama Forkopimda Gresik akan terus menjaga kondusivitas dan kestabilan daerah agar investasi bisa berjalan dengan baik. Selain itu, melakukan pemberdayaan BUMD juga bakal dimaksimalkan untuk bisa menangkap semua kesempatan yang muncul. “Kita pastikan ramah investasi, bahwa investasi di Kabupaten Gresik itu mudah dam cepat,” tutunya. (and/har/epe)
Bojonegoro, Memorandum
Bupati Anna Mu’awanah membuka acara wisuda Hifdhil Qur’an 2022 jenjang SD, di Pendapa Malawapati kemarin.
Total ada 600 wisudawan/ wisudawati penghafal AlQur’an Juz 30 yang telah dinyatakan lulus oleh guru
PAI di masing-masing sekolah. Prestasi itu mengundang kebanggaan tersendiri bagi bupati perempuan pertama di Kabupaten Bojonegoro tersebut. “Saya harap upaya menumbuhkan bibit pecinta dan penghafal Quran terus berjalan di Kabupaten Bojonegoro,” ungkapnya.
Bupati mengingatkan, Alquran harus menjadi pedoman hidup setiap umat muslim. Karena kandungan Alquran mencakup segala per-
Lamongan, Memorandum
Tindak pidana konvensional 3C (curanmor, curat, curas) terus menjadi atensi jajaran Polres Lamongan. Ini terbukti dari hasil 12 hari pelaksanaan Operasi Sikat Semeru 2022 (19-30 September), mengungkap 21 kasus curat dan curanmor dengan menangkap 11 tersangka.
Kapolres Lamongan AKBP Yakhob Silvana Delareskha merinci, ungkap kasus yang dilakukan terdiri dari 16 curanmor dan 5 pencurian kambing. Enam tersangka tersandung kasus curat dengan barang bukti 9 ekor kambing. Sedangkan 5 lainnya kasus curanmor dengan barang bukti 13 motor.
Kapolres menyebutkan, tersangka curat terdiri dari MS (57) dan SM (37), keduanya warga Tuban. Lalu MM (47), SMD (27), dan MS (50) warga Kecamatan Kembangbahu. Serta seorang perempuan inisial NVT (28), warga Kecamatan Glagah.
Sementara tersangka kasus curanmor antara lain SSR (36), warga Jombang, MYD (46), warga Kecamatan Sugio.
Kemudian HM (28), warga Kabupaten Pemalang, MR (34), warga Kecamatan Pucuk, serta seorang perempuan NA (27), warga Tuban. “Rata - rata mereka beraksi lebih dari sekali. Bahkan ada yang komplotan atau jaringan dan berulang kali mencuri kendaraan bermotor di wilayah Lamongan dan daerah lain. Alhamdulillah berhasil kami amankan. Mayoritas tersangka juga residivis,” kata AKBP Yakhob Silvana Delareskha, Rabu (12/10).
Untuk curanmor, rata-rata tersangka menyasar jemaah masjid. Mereka menyasar kendaraan yang ditinggal pemiliknya beribadah. “Maka saya imbau juga kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat beribadah dengan mengunci ganda motornya atau dimasukkan ke halaman parkir masjid,” tuturnya.
Sementara kasus pencurian kambing, aksinya selalu malam hari. Dengan mendatangi kandang korban yang jauh dari permukiman. “Tersangka beraksi menggunakan motor. Jadi
Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, ter-
“Barang-barang bukti ini kita kembalikan ke masyarakat lagi termasuk kambing yang harusnya dirawat oleh pemiliknya. Tapi nanti akan tetap diserahkan ke kejaksaan. Selanjutnya untuk curanmor ada empat orang yang kita kembalikan karena korban sangat membutuhkan,” pungkas kapolres.
Zainal Abidin (44), warga Desa/Kecamatan Paciran mengaku bersyukur karena delapan ekor kambingnya telah kembali berkat bantuan kepolisian.
“Alhamdulillah, hilang awal September 2022 sekarang sudah dikembalikan.
Terima kasih Pak Kapolres Lamongan dan anggota atas kinerjanya,” tutup Zainal. (and/har/epe)