TAYANGAN



Surabaya, Memorandum
Perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan Venna Melinda ke Mapolda Jatim, akhirnya menetapkan FI, suami artis yang baru menikah 9 bulan ini menjadi tersangka.
Motif FI melakukan dugaan penganiayaan itu salah satunya adalah Venna Melinda menolak ajakan berhubungan intim. Artis berusia 50 tahun itu mengaku sibuk terlebih ia sebagai politisi juga pengusaha.
Namun, marah yang dilakukan FI ketika dirinya ditolak Venna Melinda itu manusiawi. Sebagai lelaki, ia yang saat itu ingin meminta jatah ternyata sang istri menolaknya.
Seperti yang dikatakan
Rupanya dia baru menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Memorandum yang duduk tidak jauh dari Danang di majelis taklim bulanan sebuah masjid di Wiyung, beberapa hari lalu, mengamatinya.
Sudah cukup lama. Sejak dia mengambil napas panjang dan menghentakkannya keras-keras, seiring ustaz selesai membacakan ayat Alquran.
Bersambung
Waktu itu si ustaz sedang memberikan materi tauhid.
Ia baca al-An’am ayat 151153 dan mengartikannya. Begini: Katakanlah,”Marilah kubacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun. Berbuat baiklah terhadap ibu-bapakmu dan janganlah kamu membunuh
Mayat Mr X ditemukan warga sekitar Kamis (12/1) sekitar pukul 08.00 pagi di pantai Desa Sokarame. Waktu itu saksi hendak pulang dari mencari ikan saat dibibir pantai tidak sengaja melihat benda menyerupai manusia.
Setelah didekati dan dipastikan ke tempat kejadian perkara (TKP) ternyata sesosok mayat perempuan mengapung dalam kondisi tengkurap. Kemudian Mathari melaporkan penemuan tersebut kepada masyarakat.
Lalu masyarakat setempat melaporkan ke aparat desa setempat yang kemudian dilanjutkan ke Polsek Nonggunong mendatangi. Tidak lama kemudian aparat melakukan evakuasi.
“Dibantu masyarakat kami melakukan evakuasi ke darat untuk dilakukan pemeriksaan medis.” kata Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, Kamis
(12/1).
Lalu sambungnya, mayat dilakukan pemeriksaan oleh tim medis untuk mengetahui penyebab kematiannya. Hasilnya di tubuh korban tidak ditemukan adanya luka diperkirakan meninggalnya kurang lebih antara dua sampai tiga hari dari diketemukan.
Adapun ciri-ciri Mr X tinggi badan 160 cm (gemuk) pakaian kaos lengan panjang warna coklat muda berlogo dan bertuliskan chanel, rok abu-abu, rambut lurus sebahu dan diikat rambut warna kuning.
Karena warga setempat tidak ada yang kehilangan anggota keluarganya makan sesuai kesepakatan Forkopimcam, Kapolsek, Camat dan, aparat sepakat dikebumikan di TPU terdekat Desa Sokarame Pesisir, Nonggunong mengingat kondisi mayat sudah membusuk.(uri/mik)
Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan, memanggil manajemen Indormaret, Alfamart dan Basmalah. Pemanggilan itu menindaklanjuti audiensi Gerbang Timur dan ICW soal maraknya pasar modern di Kabupaten Bangkalan.
Mahmudi, anggota Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, keberadaan toko modern di Bangkalan cukup membeludak.
Berdasarkan data DPMPTSP, sambung Mahmudi, jumlah indomart mencapai 60 gerai. Alfarmart 23 gerai dan Basmalah 18 gerai.
“Mulai hari ini kami bersepakat untuk tidak menambah gerai baru,” tutur dia, Kamis (12/1).
Mahmudi tidak memungkiri mudahnya perizinan melalui OSS. Pihak manajemen, lanjut dia, dengan mudah mendapatkan izin.
“Setelah mereka dapat izin, ternyata tidak sesuai dengan yang di lapangan, karena Instansi PRKP tidak tahu terkait bentuknya,” ucap dia.
Oleh karena itu, Komisi A kata Mahmudi meminta semua lembaga tekhnis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan untuk pengawasan, sehingga yang tidak sesuai regulasi harus ditertibkan.
“Kalau tidak sesuai dengan perda harus ditertibkan, seperti jarak yang tidak boleh kurang dari 3 kilo ” tegas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan
undang-undang cipta kerja.
Sebab, lanjut dia, pelayanan perijinan berbasis OSS tujuannya untuk mempermudah usaha dan memangkas birokrasi.
“Perdanya perlu diupdate disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ujar dia.
Berdasarkan perda tahun
2019, jarak
modern maksimal 3 km, serta jam buka dan prodak yang dijual tidak boleh sama, sehingga harus disesuikan dengan kearifan lokal.
“Mereka berjanji akan menyesuaikan dengan kearifan lokal,” ucap dia.
Sementara itu, manajemen Indomart enggan memberikan komentar soal jumlah gerai yang cukup membeludak di Bangkalan. (*/pen/mik)
Komisi III DPRD Sumenep memberikan perhatian penuh terhadap proyek rehabilitasi dermaga Pelabuhan Kalianget. Mengingat anggaran yang dipakai mencapai Rp 60 miliar.
Proyek yang anggarannya diambil dari APBN itu progres pengerjaannya mencapai sekitar 70 persen, sementara pembangunannya ditarget selesai Maret 2023.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam menilai proyek itu butuh pengawasan yang ketat agar rekanan benar-benar memperhatikan kualitas. Karena nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat Sumenep.
Walaupun menurut Dulsiam, hasil sidaknya Rabu (11/1), tidak menemukan masalah dalam proyek tersebut, tapi ia tetap akan melakukan pengawasan maksimal sampai nanti selesai.
“Proyek itu harus diawasi secara intensif. Kalau tidak diawasi dengan ketat tentu kualitasnya patut dipertanyakan. Kalau ada masalah juga bisa segera diperbaiki dan agar bisa cepat digunakan tahun ini. Karena proyek itu anggarannya sangat besar, jadi harus maksimal,” ujar dia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, dermaga tersebut rencananya untuk bersandar kapal besar atau kapal penumpang untuk menyeberang ke Pulau Kangean, Raas, Sapudi serta lainnya.
Pembangunan itu dilaksanakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur. Sementara proyeknya dikerjakan PT. Sumber Bangun Jaya Nusantara-KSO, dan konsultan pengawas dari PT. Marindo Utama Penata Kawasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Sumenep Mohammad Jakfar mengakui bahwa instansinya hanya bertugas melakukan pengawasan karena proyek dermaga di Kalianget bukan milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Direktur PT. Sumber Bangun Jaya Nusantara-KSO Edi Purnomo mengatakan, proyek rehabilitasi dermaga Pelabuhan Kalianget dikerjakan sejak Desember 2021, dan saat ini rampung sekitar 70 persen. (aan/mik)
PENGUMUMAN
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 21/ Kelurahan Kalijudan Nomor : HP.02.04/127/300-35.80/I/2023
Hak Guna Bangunan No. 21/ Kelurahan Kalijudan, atas nama PT. BINTANG
DIPONGGO, Luas 300 m2 agar menyerahkan ke
Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dengan alamat Jalan Krembangan Barat No. 57 Surabaya, karena sertipikat tersebut tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah
Demikian pengumuman untuk diketahui khalayak umum.
yang melibatkan kereta kelinci belum pernah terjadi di wilayah hukum Polres Tulungagung, namun sejumlah kecelakaan menonjol terjadi di daerah yang ada di Jawa Timur.
Sosialisasi dilaksanakan Satlantas Polres Tulungagung, dihadiri Perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, pihak Jasa Raharja, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.
Kasat Lantas Polres Tulungagung, AKP Rahandi Gusti Pradana mengatakan, kereta kelinci dilarang beroperasi di jalan raya, dan hanya boleh beroperasi di lokasi wisata.
“Kita tegaskan, kereta kelinci sudah dilarang beroperasi di jalan raya, hanya boleh beroperasi di lokasi wisata saja,” ujar AKP Rahandi Gusti
Pradana.
Rahandi menjelaskan, dasar larangan ini berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, maupun keselamatan penumpang kereta kelinci yang tidak terjamin keselamatan dan keamanannya. “Kita lakukan pelarangan karena memang sudah ada aturannya sekaligus untuk meminimalkan potensi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan dan penumpang kereta kelinci itu sendiri,” ucapnya.
Rahandi merinci, kendati kecelakaan lalu lintas dengan korban fatal
Seperti pada 2021 sampai 2022 lalu, terdapat beberapa kejadian kecelakaan menonjol. Contoh kasus kecelakaan kereta kelinci di Kabupaten Banyuwangi mengakibatkan korban anak dan balita sampai meninggal dunia.
Kemudian pada 2022 lalu di wilayah hukum Polres Madiun, terdapat juga kecelakaan kereta kelinci yang mengakibatkan satu balita dan satu orang dewasa meninggal dunia. “Memang di sini (Tulungagung) belum ada kejadian. Kita harapkan tidak ada,” jelasnya.
Rahandi menegaskan, selama ini
mengedepankan penindakan dengan tilang. Selanjutnya pihaknya bakal menjerat pelaku pelanggaran dengan undang-undang tindak pidana lalu lintas dengan ancaman hukuman penjara.”Kita akan terapkan pasal pidana 311, bukan lagi tilang, sehingga nanti kita bisa ancam pidana 3 tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, ketua paguyuban kereta kelinci, Haryanto meminta pasca penerapan aturan ini, Pemkab Tulungagung bisa menyediakan lokasi wisata yang representatif bagi penggiat usaha kereta kelinci.
“Ya kita ikut aturan yang ada, kita juga berharap ada solusinya dari disbudpar,” tuturnya. (fir/mad/day)
Dugaan pencabulan dialami oleh siswi kelas 5 SD berinisial NN (11), warga Tulungagung pada Rabu (11/1) dini hari. Hal ini disampaikan kuasa hukum korban, Heri Widodo saat melaporkan pelaku, berinisial MB (20), warga Kecamatan Ngantru ke polisi, Kamis (12/1).
Heri mengatakan, keluarga korban sudah melaporkan terduga pelaku. Kini, pihak korban masih menjalani pemeriksaan atas laporan tersebut. Sementara itu, terlapor juga tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulungagung.
“Hari ini terlapor dan pelapor masih dimintai keterangan, untuk visum sudah dilakukan semalam, untuk hasilnya masih di kepolisian,” terangnya.
Heri menjelaskan, dugaan kasus pencabulan ini bermula saat korban dan terlapor saling kenal melalui aplikasi tantan.
Kemudian terlapor menjemput korban pada Rabu (11/1) sekitar pukul 00.00 WIB di dekat gang tempat tinggal korban.
Lalu korban diajak berkeliling kota sampai korban capek. Setelah itu terlapor mengajak korban untuk menghabiskan malam itu di salah satu warung kopi, dan kemudian menginap di kos rental di sekitar Pinka. Namun sekitar pukul 03.00 WIB, korban terbangun dalam kondisi telanjang. “Hal ini diceritakan kepada keluarga korban, dugaan pencabulan itu kemudian ada,” ucapnya.
Sebelumnya, papar Heri, diketahui jika sam-
STNK. AG. 4469. ECD. AN. SRIATIN. DSN. TUNDAN. KEC. PAPAR..kEDIRI STNK. AG. 1181 FA. AN SALIHARDJO. DS. JAGUNG. KEC. PAGU. KEDIRI
Namun
Setelah itu pihak keluarga bisa menjemput dan mengajak terlapor untuk datang ke rumah korban.
saat diketahui di pinggir jalan,” ungkapnya. Masih menurut Heri, sekitar pukul 19.00, akhirnya korban bisa dideteksi oleh pihak keluarganya.
“Nah kemudian terlapor menolak saat ditanya melakukan pencabulan atau tidak. Namun ditemukan foto alat vital korban di handphone terlapor, ini sudah kita jadikan bukti,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini, akhirnya keluarga korban memutuskan untuk melaporkan kepada polisi guna proses hukum lebih lanjut. (fir/mad/day)
(Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Aji Rahmadi menjelaskan, berkasnya telah dilimpahkan jaksa penuntut umum beberapa hari lalu. Ia menyebut berkas itu telah memenuhi persyaratan lengkap. “Iya benar, sudah kami limpahkan ke pengadilan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar,” ucapnya, Kamis (12/1).
Dengan adanya pelimpahan itu, Aji menuturkan agenda sidang perdana digelar pada Senin (16/1).
“Kalau
Kejaksaan
tersangka dan barang bukti konsultan pengawas pekerjaan dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Kota Kediri Tahun Anggaran 2019, Kamis (12/1). Yakni Imam Atoillah yang merupakan direktur CV Rizqy Barcha Consultant.
“Dalam
Kerja Nomor 600/4.06/PWS.CK/419.101/2019 tanggal 3 Juli 2019 tersangka Imam Atoillah selaku konsultan pengawas tidak melaksanakan prosedur pengawasan dengan benar,” ucapnya. Yakni dengan mempekerjakan tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi bangunan dan mutu material tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari RKS yang dibuat. Hal itu terlihat dari mutu beton yang terpasang dan progres kemajuan pekerjaan yang lamban.
“Laporan pengawasan berkala yang dibuat tersangka Imam Atoillah tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan baik secara
kualitas maupun kuantitas. Kerugian negara sebesar Rp 969.639.620,20,” tuturnya.
Karena itu, jaksa menjerat tersangka dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHPidana Subsidiair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.
“Selanjutnya tim jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan pada tersangka dan barang bukti dan berpendapat untuk melakukan penahanan selama 20 hari sejak 12 Januari hingga 31 Januari 2023 di Rutan Mapolres Kediri Kota,” tutup Harry. (mon/epe)
Kasi Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Kabupaten Bojonegoro, Agus Purnomo membenarkan penemuan jasad korban. “Jenazah diketemukan sekitar pukul 21.15 dan berhasil dievakuasi sekitar pukul 21.40. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka atas permintaan keluarga dan langsung dimakamkan,” terangnya kemarin.
Sebelumnya, tim SAR gabungan sempat menyisir ke hilir hingga sejauh 10 km dari titik korban tenggelam. Dengan menerjunkan sebanyak 86 personel dari 18 potensi
SAR. Musibah itu terjadi setelah korban dan ayahnya hendak menyeberangi Bengawan Solo dengan perahu tambang. Ketika sampai di tepi, korban diduga memainkan kunci kontak motor matik dibarengi dengan menarik gas. Dampaknya, motor itu langsung terjun ke sungai berikut korban dan ayahnya. (top/har/epe)
Hilman
Sertifikat PTSL BPN Bojonegoro Dapat Kuota 36 Ribu Bojonegoro, Memorandum BPN Bojonegoro mendapatkan kuota pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sekitar 36 ribu sertifikat tahun ini. Jumlah itu dibagi ke 33 desa. Merosot drastis dari kuota 2022 yang mencapai 60 ribu sertifikat.
Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) BPN Bojonegoro Hilman Afandi mengatakan, besaran kuota itu merupakan ketentuan dari pusat. Terlebih tahun lalu Bojonegoro menerima pinjaman atau hibah luar negeri (PHLN) untuk PTSL. “Ganti PHLN di kabupaten lain,” terang kemarin.
Menurut Hilman, saat ini tahapan PTSL masuk sosialisasi di desa. Ia meminta masyarakat yang ingin mengikuti PTSL ikut bersiap. Termasuk dengan memasang patok batas tanah. Sehingga ketika petugas datang bisa segera melakukan pengukuran. “Serta, mempersiapkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah agar proses bisa cepat. Pemasangan patok batas biasanya persetujuan pemilik tanah di sampingnya,” ujarnya. (top/har/epe)
Gresik, Memorandum Ratusan anak dan lansia di Pulau Bawean membutuhkan perbaikan penglihatan. Sebagian besar lansia menderita gangguan penglihatan katarak dan pterygium. Sedangkan anak-anak atau pelajar mengalami kelainan refraksi (mata minus, silinder).
Fakta itu disampaikan Direktur Operasional dan Pelayanan Medis Eyelink Group dr Uyik Unari SpM pada agenda Eyelink Conference, Kamis (12/1). Berdasar hasil pemeriksaan mata gratis pada 24-30 November 2022, terdapat 296 lansia menderita katarak, 90 lansia menderita katarak pterygium, dan 135 siswa dicurigai mengalami kelainan refraksi.
si maka segera dikoreksi dengan kacamata yang sesuai ukuran. Karena itu, kita akan melakukan operasi kata-
rak gratis, pterygium, dan kacamata gratis
Alena (12), siswa SDN 380 Tambak mengaku senang dengan adanya pemeriksaan gratis ini. Ternyata, penglihatan yang buram sudah ia rasakan cukup lama dan mengganggu aktivitas belajarnya. “Tidak tahu kalau butuh kacamata,” celetuk warga Kepoh Teluk, Tambak Bawean ini.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Sukaemi membagikan ribuan voucher gratis kepada pengunjung Pasar Wisata Bojonegoro, Kamis (12/1).
Dalam waktu satu jam, sebanyak 1.000 voucher masing-masing dengan nominal Rp10 ribu ludes diserbu pengunjung. Pembagian voucher gratis rencananya juga dilakukan pada 14 dan 17 Januari 2023.
Sukaemi menjelaskan, pembagian voucher dilakukan di Jalan Kopral Kasan, Kelurahan Banjarejo. Mulai pukul 06.00. “Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk meramaikan Pasar Wisata baik untuk para pengunjung maupun pedagang yang berjualan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tidak berlaku bagi ASN,” terangnya.
Salah satu pengunjung, Khazanah, warga Desa Campurejo, mengaku sangat senang berbelanja di Pasar Wisata. Selain lokasinya dekat rumah, suasananya juga cukup nyaman. “Apalagi karena mendapat voucher gratis ini. Rencananya akan ditukarkan tempe,” pungkasnya.
Sebelumnya, Khazanah mengakui belanja di Pasar Lama, julukan awal Pasar Wisata sangat tidak nyaman. Setelah berganti nama termasuk perbaikan sarana dan prasarana, kesan itu menghilang. Kondisi pasar kini jauh lebih layak. (top/har/epe)
Gresik, Memorandum
Satreskrim Polres Gresik terus mendalami kasus penipuan dukun pengganda uang di Perumahan Grand Verona Regency, Cerme. Pasalnya, diduga banyak korban dan ditemukan puluhan kantong darah berlabel Palang Merah Indonesia (PMI).
“Betul, kami menemukan puluhan kantong darah berlabel PMI yang disimpan di dalam lemari es,” kata Kasatreskrim Iptu Aldhino Prima Wirdhan, Kamis (12/1). Total, ditemukan 34 kantong darah. Polisi masih melakukan pendalaman terkait temuan itu.
Salah satu yang bakal dilakukan yakni membawa sampel darah itu ke laboratorium. Ini untuk memastikan bahwa itu benar darah manusia. Kemudian mendalami dari mana dan bagaimana pelaku bisa mendapatkan puluhan kantong darah tersebut.
“Untuk kantong darahnya memang berlabel PMI, tapi
luar daerah Gresik, ini masih kami dalami bagaimana pelaku mendapatkan kantong-kantong darah itu,” imbuh lulusan Akpol 2015 tersebut. Termasuk terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak.
Ketua PMI Gresik Ahmad Nadlir secara tegas mengatakan bahwa puluhan kantong darah itu bukan dari lembaganya. Melainkan dari luar daerah. “Bukan dari sini, kami sudah koordinasi dengan kepolisian itu dari daerah lain. Itu tidak dibenarkan, darah kok diperjualbelikan dengan bebas,” sebutnya.
Informasi yang dihimpun, sejauh ini tercatat ada 6 korban dengan kerugian bervariasi.
Aksi nekat Dwi Hatianto (23) warga Desa Dinoyo, Kecamatan Deket mencuri Toyota Yaris di Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, berakhir pahit. Kendati sudah membekali alat khusus, ia justru diringkus pemilik mobil, Edi Purwanto.
Dwi dicegat korban ketika mobil warna putih bernopol S 1820 LV itu sudah melaju sekitar 10 meter pada pukul 22.00. Korban langsung membuka pintu mobil dan menghajar pelaku.
Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Anton Krisbiantoro mengatakan, pemilik kendaraan punya nyali lebih besar dibanding terduga pelaku. “Terlebih warga sekitar membantu korban dalam menggagalkan aksi DH (Dwi Hatianto) yang dilakukan pada Selasa (10/1) malam itu,” bebernya kemarin.
Anton menjelaskan, Dwi membobol Toyota Yaris sasarannya menggunakan kunci khusus yang terbuat dari besi. Aksinya begitu lihai. Hanya hitungan menit, mesin mobil yang diparkir di depan warung itu sudah dapat dinyalakan.
Kendati demikian, aksi pelaku berhasil digagalkan usai korban curiga mendengar suara mobil. Edi Purwanto bergegas menuju tempat parkir kendaraannya. “Baru dikemudikan sejauh 10 meter, korban berhasil menghentikan laju mobilnya,” ungkap perwira Polri dengan satu balok di pundak itu.
Tanpa basa basi, korban membuka pintu mobilnya dan menarik keluar pelaku yang memiliki postur tubuh kecil itu. Warga yang mendengar ada kegaduhan langsung berdatangan untuk membantu korban. Warga yang geram melampiaskan amarahnya dengan menghajar Dwi Hatianto.
Kepolisian menduga, pelaku tak sendiri dalam melancarkan aksi curanmor. Pihaknya juga masih mendalami apakah ada indikasi pernah beraksi di tempat lain. “Setelah diperiksa, DH ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan,” tutupnya. (and/har/epe)
Seekor ular jenis piton sepanjang 2.5 meter yang menggegerkan Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu, diamankan setelah masuk rumah warga.
Kabid Damkar Satpol PP Kabupaten Tuban, Sutaji mengungkapkan, piton tersebut masuk ke dapur rumah Umarlin. Diduga, reptil tidak berbisa itu mencari tempat lembap untuk jadi sarang persembunyian.
Resah akan keberadaan ular tersebut, akhirnya anak dari pemilik rumah melaporkannya kepada petugas satpol PP.
“Kami dihubungi Shofi, putri dari Pak Umarlin, melalui telpon Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, untuk melaporkan permohonan evakuasi ular piton itu,” terangnya.
Mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut, akhirnya petugas langsung bergerak cepat dengan mendatangi kediaman pelapor. Sesampainya di lokasi, petugas langsung melakukan evakuasi sebagai tindakan untuk mengamankan warga dari keresahan.
Keberadaan ular berbagai jenis di Tuban memang masih cukup melimpah. Sepanjang 2022 saja, setidaknya ada 111 ekor ular yang diamankan. (top/har/epe)
Gresik, Memorandum
Awal 2023 belum genap satu bulan. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik sudah mulai mendulang penghargaan. Terbaru, penghargaan sebagai pembina keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terbaik tingkat Provinsi Jawa Timur.
Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah menerima penghargaan itu langsung dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa kemarin. Penyerahan penghargaan bertepatan dengan peringatan Bulan K3 Nasional dan penyerahan penghargaan kecelakaan nihil, SMK 3, P2HIV-AIDS, dan P2Covid-19 tahun 2023.
Selain Kabupaten Gresik, penghargaan diberikan juga kepada 9 kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Di antaranya, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan.
Tidak hanya itu, sejumlah perusahaan di Kota Pudak juga menerima penghargaan dari Gubernur Jatim. Untuk kategori
zero accident PT Smelting, PT PJB, dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Sedangkan penghargaan kategori SMK3 (sistem
Bahkan salah satu korban dikabarkan merugi sebesar Rp 565 juta. Para korban tergiur tipu daya pelaku yang mengaku bisa menggandakan uang berkali-kali lipat. Belakangan korban sadar uang
yang diterimanya ternyata uang mainan.
terus menggali keterangan dari terduga pelaku MY (43), warga Kecamatan Menganti. Aksi yang mirip dengan kedok Kanjeng Dimas Taat Pribadi dari
hkan arkan a. Para korban tergiur tipu ya pelaku yang mengaku a rkali-kali angan dar ua ng erianya rnyauang ainan. Penyid us erangan dari duga pelaku Y (43), warga Kematan si
meyakinkan korbannya. Salah satu ritual adalah menuangkan darah ke sebuah wadah. Lalu mencelupkan keris dan boneka jenglot seolah-olah meminum darah. MY kemudian mengeluarkan bundelan uang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yakni bagian atas dan bawah dipasang uang asli mengapit uang mainan di tengah.
Ritual nyeleneh itu sukses mengibuli sejumlah korban untuk setor sejumlah uang. Aksi MY terhenti setelah digerebek Satreskrim Polres Gresik, Senin (9/1) lalu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya keris, dua kardus uang mainan, beberapa boneka jenglot, dan puluhan kantong darah. (and/har/epe)
manajemen
AKP Poerlaksono belum bisa memastikan jumlah ABK kapal kargo tersebut. Namun informasi sementara sebanyak 17 orang. “Alhamdulillah semua ABK berhasil dievakuasi dengan selamat oleh tim gabungan,” katanya. Di lokasi sudah ada dua armada pemadam kebakaran laut milik Pelindo Surabaya. Tim gabungan juga sudah di lokasi, yakni dari TNI AL, Pelindo, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Hingga pukul 17.56, api belum berhasil
dipadamkan. Mantan Kasatpolairud Polres Pasuruan itu menambahkan, kapal kargo itu dalam kondisi kosong tanpa muatan. Si jago merah mengamuk terpantau di ruang kemudi bagian
penghargaan
haan, pekerja serta dukungan masyarakat luas di Kabupaten Gresik. “Ini diharapkan menjadi motivasi perusahaan lain untuk memaksimalkan penerapan budaya K3. Sehingga zero accident tiap perusahaan di Kabupaten Gresik terus ditekan,” ujar Bu Min, sapaannya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Andhy Hendro Wijaya membenarkan, selain Pemkab Gresik sejumlah perusahaan juga menerima penghargaan zero accident dan juga penerapan SMK3. “Ada tiga perusahaan penerima penghargaan kategori zero accident dan satu perusahaan menerima penghargaan kategori SMK3,” kata Andhy. Dirinya berharap, tahun depan di Kabupaten Gresik semakin banyak perusahaan yang patuh menerapkan K3 untuk untuk menuju zero accident. “Disnaker akan selalu melakukan koordinasi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan di Kabupaten Gresik dalam penerapan K3,” tandasnya. (and/har/epe)
Diduga Ada Penggelapan Pendapatan
Polemik Penguasaan Balai RW Sepihak di Bulak
Beberapa poin
“Kunjungan
Rencana aksi kepala desa (Kades) se-Indonesia 17-19 Januari ke DPR RI mendapat dukungan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Haji Samwil.
Dalam aksinya, para kepala desa menuntut hak-hak melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.
Ditegaskan Samwil, rencana aksi Kades se-Indonesia, patut mendapatkan apresiasi. Baik dari para politisi maupun dari kepala daerah.
“Kegundahan para kades tersebut bukan tanpa alasan,” tegas Samwil.
Politisi Partai Demokrat ini menyebut, selama ini merekalah (kades) ujung tombak pembangunan bangsa Indonesia langsung ke masyarakat. Samwil mendukung penuh gerakan para kepala desa (Kades).
“Peran penting kepala desa dalam pembangunan bangsa perlu di-support penuh pemerintah,” tegas wakil ketua komisi membidangi pemerintahan dan hukum ini.
Samwil yang juga Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Jatim ini menambahkan, poin penting dalam perjuangan kepala desa untuk perubahan kesejahteraan. Termasuk dukungan terkait masa jabatan kepala desa 9 tahun.
“Soal jabatan Kades merupakan hak demokrasi paling bawah yang sejak merdeka dipilih langsung masyarakat desa,” sebutnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan ruang kepada anak-anak di Kota Pahlawan untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya. Partisipasi itu dalam bentuk memberikan masukan dan gagasan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini sebagai wujud kepedulian Pemkot Surabaya bahwa anak-anak ikut menjadi bagian penentu pembangunan Kota Pahlawan. Selain itu, Kota Surabaya yang memiliki ciri khas Budaya Arek, mampu mempertahankan rasa gotong-royong. Yakni, partisipasi pelaksanaan kebijakan Musrenbang didasarkan pada UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto mengata-
“Karena itu, kami ingin masalah ini bisa selesai,” imbuhnya.
Kegaduhan pengelolaan aset wakaf tersebut bermula dari rencana pengurus RW yang hendak membalik nama sertifikat petok D Balai RW 01 menjadi atas nama Yayasan Mbok Pin Sejahtera. Warga lantang menentang. Bahkan sampai memasang tiga buah spanduk protes di sepanjang Jalan Bulak Rukem Timur I.
Pantauan Memorandum di lokasi, sedikitnya ada 9 mobil yang terparkir di halaman belakang Balai RW 01 Bulak. Seluruh pemasukan dari usaha lahan parkir mobil, usaha air bersih, dan buka tutup portal diserahkan ke pengurus RW.
“Sebelum ketua RW yang
antara lain
pasokan listrik dan beberapa item yang menjadi perhatian Kementerian PUPR untuk dibenahi. Secara keseluruhan, Wiwiek menyampai-
“Setelah
Balai RW 01 Bulak yang juga dimanfaatkan untuk persewaan parkir mobil.
Surabaya, Memorandum
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya tengah melakukan kajian kenaikan tarif parkir on street atau tepi jalan. Kajian dilakukan untuk memastikan kebutuhan parkir tersebut apakah lebih besar manfaatnya atau justru menimbulkan dampak kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan, jika parkir on street menjadi salah satu pendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, keberadaan layanan parkir ini juga harus dipertimbangankan dari segi kelancaran arus lalu lintas.
“Tentunya kalau dari pendapatan (PAD) memang baik, tapi dari segi kelancaran lalu lintas harus dipertimbangkan. Karena tidak semua parkir akan memberikan dampak positif. Tentunya merupakan hambatan samping menjadi dampak negatif,” kata Tundjung di kantornya, Kamis (12/1/2023).
Tundjung menjelaskan bahwa keberadaan parkir on street harus diperhitungkan dengan berapa kerugian orang karena dampak yang ditimbulkan karena kemacetan. Oleh sebab itu, menurutnya, parkir on street atau tepi jalan seharusnya tarif lebih mahal dari off street atau yang tersedia di gedung dan halaman.
kan pelibatan anak-anak dalam ruang partisipasi pembangunan mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota merupakan pemenuhan kebutuhan anak dan pelaksanaan konvensi hak anak. Sebab, dalam kebijakan tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat untuk turut terlibat dalam perencanaan pembangunan.
“Kita dari DP3A-PPKB bersurat ke kelurahan dan kecamatan. Kita akan mengarahkan para lurah dan camat, dalam hal ini ketika mereka melakukan kegiatan program Musbangkel (Musyawarah Pembangunan Kelurahan) dan Musrenbang, kita libatkan mereka (anak-anak) dan kita ingatkan terus karena usulan dari Forum Anak Surabaya (FAS) seperti perlu dibentuknya Forum Anak di tingkat kelurahan bahkan sampai RW sangat bagus,” ungkap Tomy, Kamis (12/1).
Ia menjelaskan, dengan keterlibatan anak-anak dalam memberikan usulan, Pemkot Surabaya akan lebih mudah mengenali potensi hingga permasalahan yang menyangkut pada anak-anak di kelurahan tersebut.
“Makanya di pinggir jalan itu harusnya dibesarkan parkirnya jangan Rp 5.000, kalau bisa Rp7.000, supaya orang kalau mau parkir yang murah banyak di gedung. Kalau di pinggir jalan parkirnya (dibuat) mahal
supaya jalannya terjaga untuk orang-orangnya,” terangnya.
Oleh sebabnya, Tundjung menyebut, pihaknya juga berencana menerapkan Transport Demand Management (TDM)
di beberapa lokasi. Langkah ini bertujuan untuk pengendalian kendaraan pribadi sekaligus mencegah kemacetan dengan membatasi parkir di tepi jalan.
“Misal parkir boleh di Jalan Tunjungan, kalau mau parkir di Gedung Siola murah, kalau di Jalan Tunjungan mahal. Karena biar orang itu cuma sebentar saja kemudian pergi dan tidak menimbulkan macet,” paparnya.
Ketika ditanya kapan kenaikan tarif parkir on street mulai diterapkan, Tundjung menyatakan belum dapat memastikan. Namun, dia mengaku, sekarang ini pihaknya masih terus mengkaji terkait rencana kenaikan tarif parkir on street. “Ini kita kaji dulu. Karena itu berimbas pada PAD parkir juga,” ujarnya.
Saat ini terdapat sebanyak 1200 titik parkir on street yang tersebar di beberapa wilayah Kota Surabaya. Jumlah parkir on street tersebut meningkat dari sebelumnya di saat pandemi Covid-19, yakni sebanyak 700 titik lokasi.
Tundjung mengakui jika keberadaan parkir on street berdampak besar terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya. Makanya, ia memastikan akan terus berupaya untuk bagaimana mengurangi pengendara parkir on street tanpa berimbas pada pengurangan terhadap PAD. (rio/ono)
(NGO),” jelasnya.
Sementara itu, salah satu pengurus Forum Anak Surabaya (FAS), Vienna Khusnul Aulia menceritakan pengalamannya saat mengikuti kegiatan Musrenbang di Kelurahan Dupak Kota Surabaya. Disana, ia mengajukan pembentukan Forum Anak di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Karena FAS tujuannya membentuk Forum Anak di tingkat kelurahan dan kecamatan. Saya mengajukan ke kekelurahan karena di lingkup kelurahan saya sendiri masih belum ada forum anak. Keberadaan FAS dengan mengajukan Forum Anak untuk menangkal adanya kenakalan remaja seperti tempo hari, serta pencegahan pelecehan dan perundungan anak,” kata siswi kelas 9 SMP Negeri 5 Kota Surabaya itu.
berkegiatan positif.
“Alhamdulillah pihak kelurahan sangat menyetujui, nanti menyertakan surat dari DP3A-PPKB agar bisa dibentuk Forum Anak dan kami masih menunggu surat tersebut. Apalagi Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, dan lurah di Kelurahan Dupak juga membuka diri dan siap mewadahi Forum Anak mengenai kebutuhan yang diperlukan,” jelasnya.
Senada dengan Vienna, anggota FAS lainnya, Ramadhania Gadis Yosnanda berbagi pengalamannya mengikuti kegiatan Musrenbang. Ia beserta kawan-lawas FAS lainnya mengaku senang bisa turut terlibat dalam penentuan kebijakan di Kota Pahlawan. Salah satunya mengenai konvensi hak anak.
“Tentunya minimal ada 1 atau 2 perwakilan di masing-masing kelurahan. Mereka yang lebih tahu potensi hingga permasalahan anak-anak di kelurahannya. Dari situ mereka akan bersuara, jadi usulan FAS tadi untuk
memperkuat jejaring mereka yang tidak hanya di tingkat kota tetapi juga di kecamatan dan kelurahan. Minimal mereka menjadi jejaring kita di luar LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Non-Governmental Organization
Vienna mengaku, bahwa di Kota Surabaya belum terbentuk Forum Anak di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Karenanya, dengan pengajuan usul tersebut, Forum Anak di tingkat kelurahan dan kecamatan akan memiliki wadah atau ruang
“Teman-teman FAS Sekarang sudah lebih banyak yang mengikuti Musrenbang. Untuk kegiatan Musrenbang yang akan datang, 2 orang teman-teman FAS akan mengikuti di Kecamatan Benowo, 2 orang lainnya di Kecamatan Sukomanunggal, dan
Jatim. Sebab, hasil survei elektabilitas masih ada 1,7% menjawab lainnya dan sebanyak 9,4% masih menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Beberapa nama sudah santer disebut sebagai favorit untuk calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim mendatang. Nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, misalnya.
Hal itu terungkap dari hasil riset yang dilakukan oleh Surabaya Survey Center (SSC). Peneliti Senior SSC, Surokim Abdus Salam mengungkapkan, jika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara elektabilitas namanya menyeruak di antara kandidat Cagub Jatim.
Setidaknya, sebanyak 17,0% elektabilitas Eri Cahyadi diperoleh dalam bursa Cagub Jatim. Menempel perolehan Tri Rismaharini yang memeroleh sebanyak 18,8%. Kemudian ada Emil Dardak dengan 15,6%.
“Memang Khofifah masih memuncaki hasil survei elektabilitas di Jatim dengan 33,5%, dan sisanya Syaifullah Yusuf dengan 4,0%,” ungkap Surokim dalam konferensi pers bertajuk Palagan Surabaya di Hotel Narita, Kamis (12/1).
Surokim mengatakan, ceruk di kalangan masyarakat Surabaya masih sangat terbuka lebar bagi seluruh nama yang beredar dalam bursa Cagub
“Dengan jumlah sebanyak ini, yang bisa merangkul mereka, maka bisa menyalip di tikungan akhir,” tandas dosen sekaligus Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura ini.
Sebagai informasi, hasil penelitian yang dilakukan oleh SSC dilaksanakan mulai dari tanggal 1-10 Januari 2023 di 31 Kecamatan di Kota Surabaya.
Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Penentuan responden dalam setiap Kartu Keluarga (KK) dilakukan dengan bantuan kish grid. (bin/ono)
segera melakukan perbaikan,” tambahnya.
lama berganti jabatan, dua bulan terakhir pendapatan itu mencapai Rp4.050.000. Untuk rincian sewa lahan parkir untuk mobilnya dalam sebulan berapa itu kurang tahu,” jelasnya.
Sementara itu, Achmad, tokoh masyarakat RW 01 Bulak menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan audiensi yang ditujukan kepada ketua RW 01 Bulak periode 2023-2027 Anang Witono.
Dikatakan Achmad, warga menginginkan penjelasan mengenai rencana pemindahan aset tanah dan bangunan Balai RW 01 Bulak ke Yayasan Mbok Pin Sejahtera. Sebab, sejak awal aset tersebut diwakafkan untuk warga RW 01. Digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Kita mohon dengan hormat agar dapat bertemu dengan Bapak Ketua RW 01 beserta jajarannya untuk melakukan audiensi, mengingat amanah warga Bulak Rukem Timur I pada instansi pemerintah yang belum tersentuh kebijakan agar apat mengakomodir aset milik warga RW 01 harap dikembalikan kepada warga,” kata dia.
Terpisah, Anang Witono, ketua RW 01 Bulak periode 2023-2027 sekaligus ketua Yayasan Mbok Pin Sejahtera mengatakan pihaknya terbuka untuk diajak komunikasi terkait lahan di Balai RW tersebut. (bin/ono)
Surabaya, Memorandum
Komisi D DPRD Jawa Timur meminta pemerintah segera memperbaiki jalur Guyangan-Pajeng yang menghubungkan Kabupaten Nganjuk dan Bojonegoro.
Jalur alternatif itu rusak parah, akibat aktivitas truk melebihi tonase yang membawa material pembangunan waduk Semantok, di Bojonegoro.
Ketua komisi D DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono berharap agar Pemprov Jatim bekerjasama dengan Kabupaten Bojonegoro mempercepat perbaikan jalan tersebut, agar tidak menganggu ekonomi masyarakat.
Agung menilai kontraktor pembangunan waduk Semantok juga ikut bertanggung jawab. Karena jalur itu dilewati oleh truk yang memuat material pembangunan waduk.
“Jadi harus secepatnya berkolaborasi dengan Kabupaten seperti Bojonegoro,
dan kami sebagai mitra akan mengawal untuk mencari solusi agar secepatnya bisa diperbaiki,” kata Agung Mulyono.
Dari hasil hearing antara komisi D DPRD Jatim dengan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri Dinas PU Bina Marga Jatim, terungkap sejumlah permasalahan. Selain kerusakan jalur Guyangan-Pajeng, sejumlah ruas jalan provinsi juga mengalami kerusakan.
Diantaranya adalah jalur kota Kediri-kabupaten Blitar, jalur Pare-Jombang. Kondisi jalur provinsi itu harus mendapatkan perbaikan berkala karena sering dilalui truk pasir dan material yang kelebihan tonase.
Disamping itu, jalur provinsi dari arah Ngantru, Tulungagung kearah Srengat, Blitar kondisinya juga memprihatinkan. Jalur itu juga mengalami kerusakan, sehingga perlu mendapat perbaikan secara berkala. Bendahara DPD Demokrat Jatim itu
meminta agar pada APBD tahun 2023 mendatang, UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kedir PU Bina Marga Jatim segera memprioritaskan perbaikan jalur tersebut.
“Jadi harus melakukan 3B yakni membikin program kerja dan realisasi yang bagus, berkolaborasi dengan mitra di Dapil untuk mengawal anggaran dan membuat output yang bisa dirasakan oleh rakyat. Salah satunya dengan memprioritaskan perbaikan jalan di ruas yang mengalami kerusakan itu,” tambah alumnus Fakultas Kedokteran (FK) Unair itu.
Sementara itu, anggota komisi D DPRD Jatim dari Dapil Tuban-Bojonegoro, Surawi mengaku sedih dengan kerusakan jalur provinsi di Guyangan-Pajeng. Menurut dia, seharusnya, kontraktor yang mengerjakan pembangunan waduk Semantok bertanggung jawab memperbaiki kerusakan.
“Terus terang saya trenyuh kalau melewati jalur itu. Karena kerusakannya cukup parah. Saya kira kontraktor harus
Selain itu, Surawi berharap agar Pemprov Jatim dan Pemkab Bojonegoro duduk bersama untuk mencari solusi, agar jalur tersebut bisa diperbaiki. Pasalnya, jalur yang menghubungkan kabupaten Nganjuk-Bojonegoro itu cukup vital karena sebagai jalur alternatif yang sering dilewati.
Selain menyoroti masalah kerusakan jalan, DPRD Jatim juga meminta agar Pemprov Jatim antisipasi wilayah rawan banjir dan longsor. Wakil Ketua komisi D DPRD Jatim Mohamad Ashari meminta agar pengerukan beberapa sungai di Jatim dilakukan secara optimal. Agar potensi banjir dan tanah longsor di wilayah Jatim bisa diminimalisir.
“Harus dilakukan kerja yang maksimal untuk mengantisipasi wilayah rawan bencana,” katanya.
Sementara itu UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Kediri, Toni mengaku akan berusaha maksimal untuk menjalankan program kerja di instansinya. (day/ono)
apresiasi kinerja kami hingga proses saat ini,” jelas Wiwiek. Wiwiek melanjutkan, dalam kunjungannya ke Kota Pahlawan, FIFA bersama sepakat bersama pemkot untuk membuat akses khusus penonton disabilitas di bagian area khusus dari Gate 1 Stadion GBT. “Jadi nanti kita bikinkan jalur khusus dari gate 1, nanti ada akses menuju ke bagian tribunnya,” lanjutnya.
Bukan hanya berkunjung ke Stadion GBT, rombongan juga melakukan survey di Lapangan Thor dan Gelora 10 November. Sejauh ini, FIFA puas dengan fasilitas lapangan latihan tersebut. “Mulai lapangan latihan A dan C di GBT hingga Gelora 10 November, FIFA sudah sangat puas dengan progresnya,” paparnya.
Sedangkan untuk akses jalan menuju ke Stadion GBT, FIFA menilai sudah sangat baik dan mudah dijangkau. “Keseluruhan mereka mengapresiasi upaya kami (pemkot) dalam melakukan perbaikan fasilitas. Selanjutnya, kami serahkan kepada Kementerian PUPR sesuai dengan timeline yang akan dikerjakan, sedangkan pemkot hanya melakukan pendampingan,” pungkasnya. (rio/ono)
Poin berikutnya adalah tentang peran kepala desa dalam penanganan Pandemi Covid-19 selama 2 tahun lebih ternyata tidak memberikan ruang maksimal terhadap kepemimpinan mereka. “Terdapat aturan-aturan terkait pandemi covid-19 yang membuat kepala desa menjadi kurang maksimal dalam mengabdikan diri
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), segera membuka akses radial road atau jalan lingkar di kawasan Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep. Pembukaan akses jalan tersebut melalui beberapa tahap, salah satunya sosialisasi kepada warga.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Dwi Djajawardana mengatakan, rencana membuka akses radial road telah memasuki tahap dua kali sosialisasi. Dalam sosialisasi tersebut, DSDABM memberikan beberapa pemberitahuan terkait rencana pembangunan radial road.
“Mulai dari teknis pembangunannya, mempersiapkan persyaratan atau data-data kepemilikan tanah, serta berkas pendukung lainnya, sebagai bukti pendukung pembebasan ganti untung lahan warga,” kata Dwi di Kantor Kelurahan Lontar, Kamis (12/1). Dwi menjelaskan, pada sosialisasi kali ini, pemkot juga menampung aspirasi warga mengenai besaran nominal dari pembebasan lahan tersebut. Agar ke depannya tidak terjadi miss komunikasi dalam pembebasan lahan tersebut. “Jadi, agar warga paham dan mempersiapkan sejak dini, apakah mungkin sertifikat atau petok. Ketika di lahan warga itu ada nilai ekonomisnya, maka itu bisa dinilai. Misal, pohon yang
ada nilai ekonomisnya, atau bangunan septik tank juga kita nilai,” jelas Dwi.
Tujuan utama pembangunan jalan radial road adalah sebagai penghubung antara Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dengan Jalan Lingkar Luar Dalam Barat (JLDB). Selain itu, juga difungsikan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan oleh besarnya volume kendaraan di kawasan Jalan Raya Lontar.
Pembuatan radial road ini, juga untuk mendukung kemudahan akses menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Dengan adanya radial road diharapkan dapat membantu sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pengkajian dan perencanaan pembangunan jalan radial road, sudah sejak pertengahan tahun 2022. Pada intinya, akses ini sebagai pendukung JLLB dan JLDB,” ujarnya.
Lahan yang akan digunakan untuk akses jalan radial road ini, bukan hanya milik warga. Akan tetapi, juga ada lahan milik pengembang. Diketahui, lahan yang akan digunakan untuk akses jalan tersebut luasnya sekitar 54.724 meter persegi, termasuk milik warga, pengembang, dan pemkot.
“Terkait lahan pengembang, justru harus mau menyerahkan, tidak kita bebaskan. Diharapkan realisasinya bisa selesai tahun ini, tentu kami menyesuaikan anggaran juga,” imbuhnya. (rio/ono)
pada masyarakat,” ungkap Ketua Komisi Pordasi Pusat ini. Kepala desa Indonesia bersatu, mengusulkan revisi UU Desa Nomor 6 tahun 2014, di pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa, dan Pasal 72 supaya anggaran dana desa dikembalikan ke fungsi awal untuk menjaga keutuhan
2 orang lainnya akan ikut di Kecamatan Genteng” kata Dhania sapaan akrabnya.
Para anggota FAS yang mengikuti kegiatan Musrenbang, sebelumnya telah ditugaskan di masing-masing sesuai dengan domisili tempat tinggalnya. Karenanya, undangan tersebut langsung menyasar para anggota di setiap wilayah di Kota Surabaya.
“Bisanya ada undangan. Teman-teman antusias karena kami sudah dibagi per wilayah. Surabaya Pusat, Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Jadi ketika ada Musrenbang di wilayah masing-masing akan segera ditugaskan. Misalkan ada musrenbang di wilayah Surabaya Pusat, maka teman-teman yang berada di wilayah Surabaya Pusat akan langsung ditugaskan mengikuti kegiatan tersebut,” ujarnya.
Anggota FAS sendiri rata-rata merupakan para siswa yang duduk di bangku SMP dan SMA/SMK di Kota Surabaya. Mereka berbagi usulan mengenai persoalan anak-anak hingga memberikan solusi. Dhania mengingat, saat itu ia mengusulkan beberapa hal, mulai dari taman bermain dan taman kota yang aman bagi anak, hingga pemblokiran situs pornografi
“Saya saat itu mengusulkan taman bermain yang
desa (desa berdaulat).
“Anggaran dana sesa yang semestinya bisa membangun desa sesuai kebutuhan, namun dialihkan untuk penanggulangan Covid19, ini perlu ada evaluasi,” urai
aman untuk anak-anak. Bawahnya kan masih ada yang paving, nah diusulkan untuk lebih baik tanah saja. Seperti untuk arena bermain perosotan atau ayunan, jadi kalau jatuh tidak sakit karena kena tanah,” ungkapnya.
Kemudian, ia memberikan usulan mengenai pembahasan pemblokiran akses pornografi. Sebab, pada era digitalisasi, anak-anak dirasa lebih gampang untuk mengakses situs tersebut. “Maka, FAS mengusulkan itu. Apalagi saat ini sangat mudah mengakses media sosial,” terangnya.
Dhania melanjutkan, untuk taman yang berada di tengah Kota Surabaya dan berdekatan dengan jalan raya, biasanya dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain bola. Kalau bola tersebut menggelinding hingga keluar lapangan, dikhawatirkan anak-anak akan mengejar bola dan berbahaya jika tidak melihat sekeliling karena berdekatan dengan jalan raya.
“Kami mengusulkan untuk diberikan pagar pembatas agar anak-anak bisa bermain dengan aman dan nyaman. Setelah kami memberikan usulan, langsung dicatat oleh pihak kelurahan maupun kecamatan untuk ditindaklanjuti atau disampaikan kepada OPD terkait,” pungkasnya. (rio/ono)
Kedua terduga pelaku itu adalah sopir dan sopir pengganti yang saat diamankan di kawasan Jalan Raya KM.30 Bypass, Krian pada Senin (19/12/2022) lalu sekitar pukul 18.00, sedang mengangkut BBM bersubsidi jenis bio solar.
Hal tersebut dibenarkan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro saat gelar press relese di halaman Mapolresta Sidoarjo, Kamis (12/1), didampingi Wakapolresta AKBP Denny Agung Andriana dan Kasatreskrim AKP Tiksnarto Andaru.
Dikatakannya, berdasar informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi, Satreskrim Polresta Sidoarjo menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di wilayah Sidoarjo Barat (Krian, Balongbendo, Tarik).
Lanjutnya, tepatnya di Jalan
Karena sering terjadi banjir saat musim hujan, membuat warga di sekitar Jalan Pahlawan, samping RS Delta Surya mengeluhkan gorong-gorong (drainase) saluran pembuangan yang tak maksimal.
Seperti yang diungkapkan Arif, salah seorang warga Pondok Jati Sidoarjo, Arif, Rabu (11/1).
“Di Jalan Pahlawan di samping Rumah Sakit Delta Surya , saluran drainasenya macet, mungkin karena banyak sampah. Alhasil ketika musim hujan , jalanan selalu banjir,” ungkapnya.
Arif menjelaskan, jika baru hujan sebentar, dalam hitungan menit sudah banjir. Hal itu dikarenakan drainase sempit dan banyak sampah.
“Akibatnya drainase mampet membuat air dari sepanjang Jalan Pahlawan bawah jembatan tol sampai samping Rumah Sakit Delta Surya sering terjadi banjir dan menimbulkan kemacetan arus lalulintas,” sahutnya.
Arif berharap pemerintah untuk dapat membenahi saluran. Selain untuk mengantisipasi banjir, juga agar kesehatan dan kebersihan permukiman terjamin,” harapnya. (yud/jok/mik)
Semarang Jawa Tengah dengan cara menggunakan kendaraan lain, selanjutnya BBM-nya disedot dan dipindahkan kedalam kendaraan Truck Fuso warna merah nopol H-1598-QF. Nantinya pembongkaran dilakukan di wilayah Sidoarjo atas petunjuk dari I selaku pemiliknya (handphone hingga kini tidak aktif).
“FT dan SH ini hanya sebagai kurir pengantar BBM saja, dengan upah borongan sebesar Rp3 juta untuk mengantar BBM ke Sidoarjo. Menurut FT, dia melakukan hal seperti ini sudah 4 kali sedangkan SH baru 2 kali melakukannya,” urai Kapolresta Sidoarjo.
Dari hasil penangkapan, beberapa barang bukti berhasil diamankan, antara lain 1 unit
kendaraan Truck Fuso warna merah Nopol H-1598-QF yang di dalam Boxnya terdapat 1 buah tangki kapasitas 10.000 Liter yang berisi sekitar 8.000 liter BBM Jenis Bio Solar, 1 buah kunci berwarna hitam, 1 buah STNK Nopol H-1598-QF. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua orang kurir BBM FT dan SH tersebut dikenakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000. (bwo/jok/mik)
Berselang beberapa jam, satpol PP dan personel Satsabhara Polres Mojokerto Kota yang menerima laporan, segera meluncur ke tempat kejadian perkara (TKP). Selain memeriksa TKP, petugas juga memutar ulang CCTV. Diketahui jika aksi mesum pasangan di bawah umur itu dilakukan siang bolong.
Ironisnya, mereka masih mengenakan seragam sekolah dan datang dengan motor
ke lokasi sekitar pukul 13.30. Keduanya lantas duduk di bawah pohon rindang tepi jalan menghadap pematang sawah yang berada tepat di belakang Rusunawa Cinde.
Aksi panas mereka sempat terhenti ketika ada pengendara motor melintas. Lokasi tersebut memang terbilang terbuka. Selain lalu lalang kendaraaan, dekat lokasi juga terdapat warung kopi.
Kantor Satpol PP Jombang didemo puluhan orang yang mengaku gabungan dari empat LSM, Kamis (12/1). Dalam aksi itu, mereka menuntut polisi perda tersebut untuk lebih tegas menegakkan aturan pada pengusaha yang melanggar. Selain membawa sejumlah poster serta alat pengeras suara, puluhan pendemo juga membawa kesenian Singo Barong.
Perwakilan massa aksi, Dwi Andika menuding pembangunan pabrik di Kabuh yang tidak mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG). “Adalah sebuah tontonan penegakan hukum yang memalukan di Kabupaten Jombang. Ini adalah bentuk kemandulan hukum yang dilakukan Satpol PP Jombang,” ungkapnya.
Dwi menuding investor besar kerap membangun tanpa kajian teknis. Termasuk, tanpa dilengkapi dengan analisa dampak lingkungan hingga dampak lalin (amdal lalin). “Mereka membangun bukan karena backup legalitas, tetapi mereka membangun atas backup kekuasaan, ada apa dengan bapak kasatpol PP,” bebernya.
Karena itu, massa menuntut satpol PP menutup dan membongkar pabrik itu. Apalagi, menurut Dwi, dampak pembangunan itu, lahan petani setempat rusak terendam air.
Massa akhirnya ditemui Kepala Satpol PP Thonsom Pranggono. Dari hasil pemeriksaan, mantan Camat Gudo itu membenarkan jika pembangunan pabrik di Kabuh belum mengantongi izin. Oleh sebab itu, pihaknya sudah melakukan surat teguran pertama atau SP-1.
Thonsom mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang PT Kema Sejahtera Kabuh untuk klarifikasi. Namun yang bersangkutan tidak hadir. “Jika sampai tujuh hari PT Kema tidak bisa menunjukkan surat izin, maka dilanjutkan dengan SP-2. Apabila sampai SP-3 tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan, maka kami akan lakukan tindakan tegas sesuai aturan,” terangnya. (wan/war/epe)
Mojokerto, Memorandum
Memperingati bulan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) PT Tjiwi Kimia Tbk Sidoarjo menggelar upacara serta simulasi penanganan kebocoran bahan kimia jenis HCL, Kamis (12/01). Dalam simulasi tersebut sebuah truk tangki sarat HCL bocor di lingkungan pabrik.
Kebocoran senyawa kimia sekitar pukul 09.00 itu tak pelak memicu perhatian ratusan karyawan pabrik yang terletak di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto.
Insiden merembesnya asam klorida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan tersebut langsung disikapi awak tangki tersebut. Dengan agak tergopoh, awak kendaraan jumbo ini langsung menempatkan bak di bawah truk untuk menampung HCL agar tidak merembes ke jalan. Mengenakan pakaian safety dengan masker gas mereka berusaha mengeliminir HCL yang tumpah dengan material pasir.
Tak berselang lama sejumlah mobil pemadam kebakaran datang ke TKP. Kru damkar terlihat menyemprotkan air di sekitar lokasi kejadian. Sementara di sisi
Mematangkan rencana relokasi RSUD serta gedung DPRD Jombang, pansus bentukan wakil rakyat kemarin meninjau lahan yang bakal digunakan. Yakni tanah kas desa (TKD) Pandanwangi, Kecamatan Diwek untuk RSUD serta lahan milik perorangan dan TKD Kelurahan Jombatan untuk gedung dewan.
Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi merinci, dua lokasi yang ditinjau untuk pembangunan RSUD Jombang seluas 9 hektare. “Lahan yang dibutuhkan untuk relokasi RSUD, seluas 9 hektare. Dua lokasi yang sesuai
berada di Pandanwangi serta Kelurahan Jombatan,” jelasnya.
Seiring kondisi itu, lanjut politisi PKB tersebut, pansus cenderung memilih TKD Pandanwangi. Selain memudahkan proses pembebasan lahan, karena bukan milik perorangan. Di sebelah selatan tanah milik pemerintah tersebut juga terdapat lahan aset negara. “Nantinya ketika ada kebutuhan perluasan juga lebih gampang, sebab di sebelah selatan juga tanah milik negara,” lanjutnya.
Ditegaskan Mas’ud, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan TKD Pandanwangi menca-
lain, petugas berpakaian tertutup berusaha mengatasi kebocoran tangki tersebut. Berkat kesigapan petugas, kebocoran dapat diatasi sekitar seperempat jam kemudian.
sarana pendukung dialokasikan sebesar Rp 430 miliar. “Jadi nanti RSUD Jombang langsung menerima gedung baru. Semua mekanisme perencanaan serta pengerjaan, langsung di- handle pusat,” terang Mas’ud.
Sedangkan untuk lahan relokasi gedung dewan, luasnya mencapai 3,5 hektare. “Lokasinya berada tepat di utara STIKES Pemkab Jombang. Dapat kami sampaikan jika lahan seluas 3,5 hektar tersebut juga milik pemerintah,” tutur Mas’ud yang diberi amanah sebagai ketua pansus tersebut.
Lahan itu merupakan
beberapa
lokasi setelah hujan turun. Selain terekam CCTV, perbuatan mesum itu sempat direkam rekan kerja Mathias dan penghuni rusunawa lainnya. ”Tempatnya
di sebelah timur atau belakang rusunawa,” terangnya.
Menurutnya, tidak ada penghuni yang menegur aksi keduanya. ”Tidak ada yang menegur, dia pergi setelah hujan,” imbuh pria yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan ini. Ia mengakui baru kali ini mendapati pasangan mesum di sekitar rusunawa.
Rabu (11/1) petang, satpol PP berhasil mengamankan kedua pelajar tersebut. Keduanya sempat diintergorasi di rusunawa sebelum dibawa ke Kantor Satpol PP untuk pendataan dan pembinaan. ”Kami juga panggil orang tua masing-masing untuk diberi pembinaan,” jelas Kasi Operasional Satpol PP Kota Mojokerto Mulyono kemarin. (no/war/epe)
Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Pemkot Mojokerto, fokus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ika Puspitasari ketika membuka asistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Malang, Rabu (11/1) malam.
Ning Ita, sapaan akrab wali kota menyampaikan, penyusunan renstra bertujuan menyiapkan arah pembangunan kota. Sebagai kota kecil yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA),
rencana pembangunan ke depan akan menyesuaikan dengan kondisi geografis dan geososial.
“Kota Mojokerto menjadi daerah terpadat kedua di Jawa Timur. Dengan luas hanya 20,21 km persegi, kota ini dihuni oleh 132 ribu jiwa atau 0,33 persen dari jumlah penduduk Jatim. Ini merupakan berkah, karena kita dilimpahi SDM yang melimpah,” terangnya.
Untuk itu, lanjut Ning Ita, terhadap keunggulan kompetitif yang dimiiliki oleh Kota Mojokerto, telah ditetapkan 4 isu strategis yang melibatkan partisipasi
masyarakat didalamnya. “Fokus kita adalah mem-
bangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan menggu-
gah peran serta masyarakat,” ujarnya.
Di antaranya yakni, melalui strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi penciptaan pusat pertumbuhan baru (growth pole), menciptakan green economy dengan partisipasi masyarakat dalam smart city dengan smart people, smart environment, smart economy yang mengarah pada mass transportation, emisi carbon menuju PDRB hijau.
“Kita juga perlu menerapkan strategi competitiv eness berupa kearifan lokal dengan pemantapan sektor pariwisata dan eko-
bekas TKD Kelurahan Kepanjen. Setelah mengetahui kondisi ini, pansus berharap agar perencanaannya segera dilakukan. “Yang jelas lahan yang nantinya digunakan merupakan milik negara. Seiring kecocokan dari semua yang turut hadir hari ini, kami berharap perencanaannya segera bisa dilakukan,” bebernya.
Terakhir, guna merealisasikan relokasi pansus bakal melanjutkan pembahasan dengan semua pihak terkait. Targetnya, akhir Februari sudah rampung. “Target kami perencanaan RSUD dimulai tahun depan sementara pekerjaan rampung pada 2025, sedang
nomi kreatif serta bagaimana menciptakan reformasi birokrasi,” pungkasnya.
Dr Ignitia Martha Hendrati SE, ME selaku nara sumber akademisi dari UPN Veteran Surabaya memaparkan, dalam penyusunan RPD agar juga memperhatikan dan memahami isu lokal dan nasional, namun juga isu global yang sedang berkembang. “Saat ini isu strategis utama bergeser dari pemulihan ekonomi menuju transformasi ekonomi. Meskipun tampak sama tetapi keduanya memiliki penekanan berbeda,” sebutnya. (war/epe)
Kasatlantas Polres Ngawi Iptu Achmad Fahmi Adiatma membenarkan kejadian tersebut. Kecelakaan antara Honda Mobilio dengan truk tronton bermula saat Honda Mobilio Nopol AE 1403 KO mengangkut delapan orang berjalan dari timur ke barat. Namun sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut melaju dengan kencang sehingga menabrak truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan Dijelaskan, jumlah korban akibat kecelakan tersebut delapan orang
yang kesemuanya berada di dalam mobil MPV. “Korban meninggal 5 orang dan 3 orang mengalami luka. Untuk yang luka menjalani perawatan medis,” jelasnya.
Adapun data penumpang yang tewas dan mengalami luka-luka, terang Iptu Achmad Fahmi Adiatma, yaitu Anjas Qodar Sobeki (23) asal Desa Tapan, Kecamatan Nglegok, Blitar. Korban mengalami luka robek kepala kepala dan robek wajah. Rizal Pamungkas (26) warga Desa Wido-
daren Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi meninggal dunia di TKP. Qoiril Guntur Akbar (26) Desa/ Kecamatan Gerih, Ngawi. Juan Dwipa Anggaraputra (22) Desa/Kecamatan Gerih, Ngawi meninggal dunia di TKP. Hariyanto (35), warga Desa Widodaren, Kecamatan Gerih mengalami luka patah tulang kaki kiri dan
patah tangan kanan dan kiri. Tita Ervianti (35) Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta. Rima Anggraini (22) Desa Kedungputri Kecamatan Paron.
Ditambahkan Achmad Fahmi Adiatma, Ditlantas Polda Jatim juga telah menerjunkan Tim Accident Analysis (TAA) untuk melakukan
olah tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini guna membantu proses penyidikan dan melakukan analisa menggunakan program TAA.
“Ini untuk mencari faktor penyebab kecelakaan baik faktor kendaraan maupun faktor manusia. Alat ini merekam kondisi jalan, TKP, dan kondisi kendaraan. Diinput melalui
program TAA kemudian kita proses untuk mendapatkan kronologis kecelakaan,” terangnya. Dugaan sementara, ungkapnya, kecelakaan dipicu karena kecepatan kendaraan. “Sesuai dengan speedometer kecepatan diangka 100 Km/ perjam dengan gigi persneling di posisi 5,” pungkasnya. (aa/lis)
Ngawi, Memorandum
Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera menjalin silaturahmi dengan para pengurus Da’i Kamtibmas di wilayah Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan di Ruang Guyup Mapolres Ngawi, Rabu (11/1).
Kapolsek Geneng AKP Farid Suharta
kejadian tersebut. Menurutnya, kecelakaan maut itu terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.
Dijelaskan, kejadian bermula saat korban Aldi Susanto hendak menyeberang dari timur ke barat. Mendadak ada KA Kertanegara melaju cepat di jalur dobel track. “Korban tertemper kereta api dan terseret sejauh 30 meter dengan kondisi korban meninggal dunia dan motor mengalami rusak berat,” ungkapnya. (aa/lis)
Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera menjelaskan, pihaknya meminta kepada Ketua Da’i Kamtibmas KH Suroto bersama seluruh pengurus yang hadir untuk ikut membantu Polres Ngawi dalam menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat serta menjaga situasi di wilayah Kabupaten Ngawi yang sejuk, damai dan ramah.
“Tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu sebab adanya gangguan keamanan dan ketertiban di Ngawi,” katanya. Rabu, (11/01).
Selain itu, Kapolres Ngawi juga berharap kepada para Da’i Kamtibmas juga menyampaikannya kepada masyarakat sehingga bisa ditekan dan dicegah bersama. Sebab, tanpa adanya dukungan, doa, dan sinergitas dari para tokoh agama dan para ulama ke depannya agar pernikahan dini bisa ditekan dan kita cegah bersama.
“Silaturahmi Polres Ngawi dengan pengurus Da’i Kamtibmas ini adalah suatu bentuk sinergitas antara aparat keamanan (Polri)
Tanamkan budaya tertib berlalulintas sejak usia dini, Satbinmas dan Satlantas Polres Madiun Kota memberikan sosialisasi kepada peserta didik TK Al Barakah, Desa Grobogan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Rabu (11/1).
Sosilaisasi bertajuk Polsanak atau Polisi Sahabat Anak ini, merupakan program pembinaan yang dilakukan oleh anggota Satbinmas dan Satlantas. Dengan tujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan sosok Polri, dalam rangka membentuk karakter anak yang disiplin dan memiliki etika berlalu lintas sejak dini.
Kasatbinmas Polres Madiun Kota AKP Anis Heni Winarsih mengatakan, program Polsanak ini sebagai wadah
pendekatan aparat kepolisian kepada anak-anak. Untuk memperkenalkan tugas dan fungsi dari kepolisian.
“Kita memperkenalkan tugas-tugas polisi dan edukasi agar tumbuh kebanggaan terhadap Polri. Sehingga anak-anak tidak takut dengan sosok polisi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, AKP Anis turut memaparkan, pemberian materi pun disesuaikan dengan usia anak-anak, yakni pengenalan rambu-rambu lalu lintas, serta cara memakai helm yang aman dan benar. Hal itu guna memupuk kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini.
“Kami mengenalkan tata cara berlalu lintas sejak usia dini dengan benar dan mengenalkan rambu-rambu lalu lintas,” pungkasnya. (rap/lis)
dengan Ulama demi tercipta Ngawi yang aman dan kondusif,” ujar Dwiasi.
Sementara itu, Ketua Da’i Kamtibmas KH Suroto mengucapkan terima kasih kepada Polres Ngawi
atas sinergitas yang dibangun selama ini bersama para tokoh agama, ulama, dan juga tokoh masyarakat.
Pihaknya akan tetap mendukung kepolisian dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas
Madiun, Memorandum
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun menaikkan tarif air mulai Rp 400 sampai Rp 450 per kubik.
Direktur PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun, Sumaryono mengatakan penyesuaian tarif PDAM menyesuaikan keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2022 dan Peraturan Bupati Madiun No 65 tahun 2022 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum untuk tiga kelompok pelanggan. Kelompok I terdiri dari pelanggan sosial. Kelompok II rumah tangga A dan B. Kelompok III terdiri dari niaga kecil dan besar, industri kecil dan besar, pemerintahan. Dan, kelompok IV terdiri dari pelanggan khusus.
“Melatarbelakangi perhitungan Permendagri, Keputusan Gubernur Jatim dan Perbup yang mana tarif
Rp 3200,
dari Rp 2.950 menja-
3.400, niaga besar dari Rp 3.200 menjadi Rp 3.650, industri kecil dari Rp 3.050 menjadi Rp 3.500, industri besar dari Rp 3.500 menjadi Rp 3.950 dan kelompok pemerintahan dari Rp 3.050 menjadi Rp 3.500, “Karena pada 2015-2023 belum ada penyesuaian tarif, maka kami melakukan upaya penyesuaian tarif yang selama delapan tahun belum dilakukan,” ujarnya.
Sementara untuk kegiatan kelompok pelanggan sosial tidak dilakukan penyesuaian pada prinsipnya di kelompok pelanggan sosial Rp 1.650 rupiah per kubik. “Kami upayakan penyesuaian tarif pelanggan sosial itu tetap jadi tidak ada perubahan di tahun 2023,” pungkasnya. (dry/lis)
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengalihkan pos anggaran kegiatan bersih-bersih lingkungan tahun ini. Jika tahun lalu pos anggaran diberikan pada Ketua Rukun Warga (RW), tahun ini diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT).
Diketahui, di Kota Madiun terdapat 267 RW dan 1.013 RT. Selain dialihkan, jumlahnya pun terbilang meningkat, sebelumnya anggaran bersih-bersih itu diberikan Rp 9 juta per RW. Tahun ini, ditingkatkan
jadi Rp 5 juta per RT. Harapannya pembersihan lingkungan makin maksimal.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, sejumlah anggaran itu dirasa cukup untuk urusan kebersihan lingkungan di masing-masing RT. Anggaran itu diperuntukan mulai bersih-bersih saluran air, gang, jalan, dan lain sebagainya. Sejumlah anggaran itu juga bisa digunakan masyarakat setempat untuk membeli peralatan atau upah yang mengerjakan.
“Urusan kebersihan lingkungan memang kita libatkan masyarakat. Tahun ini anggarannya kita tingkatkan,” ungkap dia.
Terpenting, lanjut Maidi, anggaran yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan. Dia berharap masyarakat semakin bersemangat dalam membersihkan dan menjaga lingkungan masing-masing.
“Kebersihan lingkungan tanggung jawab setiap RT, makanya kita kasih anggaran Rp 5 juta,” papar dia.
Program tersebut saat ini masih
dalam tahapan penghimpunan usulan titik yang mau dibersihkan. Dihimpun melalui ketua RT dan RW untuk dilaporkan ke masing-masing kelurahan. Harapannya, program bisa tepat sasaran. Maidi menyebut program ditargetkan Februari sudah mulai jalan.
“Sebelum musim penghujan, lingkungan sudah harus bersih. Program ini juga sekaligus untuk mengantisipasi banjir. Sehingga masuk musim penghujan nanti aman,” tandasnya. (rap/lis)
“Kami meminta agar relokasi ditunda hingga usai lebaran,” kata Budi, salah satu pedagang loak, Kamis (12/1).
Menurutnya, waktu relokasi yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Blitar terlalu dekat dengan Idulfitri. Sehingga ia khawatir kebutuhan keluarga yang meningkat saat bulan puasa dan Idulfitri tidak bisa terpenuhi.
“Kalo direlokasi kan ibarat babat (mengawali baru-red) baru
mas, jadi masih cari pelanggan lagi,” tambahnya.
Budi menambahkan, para pedagang meminta agar relokasi dilakukan setelah hari raya Idulfitri 2023 mendatang. Dengan begitu diharapkan para pedagang mampu mengumpulkan dana untuk biaya pemindahan barang dagangan mereka. “Kami juga butuh biaya yang tidak sedikit untuk memindahkan barang,” gerutunya.
Selain meminta relaksasi waktu untuk relokasi, para pedagang loak juga mengeluhkan sempitnya kios di Pasar Dimoro Kota Blitar. “Luas kios yang disediakan di Pasar Dimoro Kota Blitar tidak akan cukup menampung semua barang dagangan pedagang loak mas,” ungkapnya.
Masih menurut Budi, dengan kios yang sempit itu otomatis barang dagangan yang dapat ditawarkan ke pembeli menjadi terbatas, dan hal ini bisa berpotensi menurunkan penghasilan para pedagang.
Tidak hanya itu, para pedagang juga mempertanyakan belum adanya fasilitas toilet dan pintu kios. Menurut mereka
sampai sejauh ini belum ada pembicaraan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dengan pedagang terkait kurangnya fasilitas di Pasar Dimoro tersebut.
“Fasilitas pendukung di bekas pasar Dimoro juga belum lengkap, kalau kami disuruh pindah mohon dilengkapi dulu,” harapnya.
Untuk sekedar diketahui, pedagang loak di Pasar Templek akan direlokasi oleh Pemkot Blitar menuju Pasar Dimoro pada Februari sampai dengan Maret depan, namun para pedagang loak tersebut berharap ada relaksasi waktu dan dipindah setelah Idulfitri. (nus/git/lis)
Blitar, Memorandum Sesuai arahan pemerintah pusat, mulai 2023 media massa yang melakukan kerja sama pemberitaan dengan pemerintah daerah diwajibkan mendaftarkan produk jasanya ke E-Katalog Lokal.
Penerapan E-Katalog Lokal ini dimaksudkan untuk meningkatkan belanja produk lokal pada kegiatan pemerintahan termasuk belanja publikasi dan advetorial pada media massa agar lebih efektif dan efisien.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Blitar Marhaendra Pudji mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa untuk belanja media harus dilakukan secara elektronik pada 2023 ini.
“Jadi untuk semua perusahaan media yang akan melakukan kerja sama dengan kami di tahun 2023 harus masuk di dalam e-Katalog Lokal,” katanya.
Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo. Dengan tujuan
untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta keterbukaan informasi dan transparansi.
”E-Katalog ini memberikan proses yang lebih cepat dan mudah dalam pengadaan barang dan jasa, serta lebih transparan dan tercatat secara elektronik,” imbuhnya Sementara itu menurut Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Blitar Dwi Agus Santoso, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dituntut bergerak cepat untuk mengikuti perkembangan jaman yang ada.
“Kominfo sebagai fasilitator akan selalu berusaha semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dari rekan media dengan tetap mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya, Kamis (12/1).
Disinggung mengenai pelaksanaan sistem E-Katalog tersebut di Kabupaten Blitar, Agus mengatakan akan dimulai pada anggaran 2023 ini.
“Paling lambat Februari, yang penting penyedia jasa
media sudah mendaftar dan punya link untuk kami belanja,” terangnya.
Sementara itu bagi para pelaku media khususnya di lapangan, mereka menganggap rumit pelaksanaan E- Katalog tersebut.
Seperti kata Arif (35) salah satu reporter media televisi di Blitar, ia mengatakan belum paham terkait sistem E-Katalog itu. Bahkan untuk cara daftar ke sistem tersebut ia mengaku bingung.
“Wah rumit mas, ini mau mendaftar saja belum ngerti bagaimana caranya. Jujur saya bingung mas meski pihak Kominfo sudah memberi panduannya,” katanya.
Untuk diketahui, mulai tahun anggaran 2023 pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara elektronik. Dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta keterbukaan informasi dan transparansi. Sehingga semua bentuk kegiatan pemerintahan akan lebih terarah pada sistem digitalisasi atau online tersebut. (nus/git/lis)
Bupati Suprawoto dan Kapolres AKBP Muhammad Ridwan serta Ketua DPRD Magetan Sujatno bersama-sama meresmikan gedung Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Magetan, Kamis (12/1).
Gedung dua lantai Satlantas Polres Magetan tersebut akan difungsikan sebagai Regional Traffic Management Center (RTMC), MinOps, Unit Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas), Gakkum serta keamanan dan keselamatan (Kamsel).
Selain gedung Satlantas, Kapolres Magetan AKBP Muhammad Ridwan bersama Bupati Suprawoto serta Ketua DPRD Sujatno juga meresmikan gedung bagian logistik (Baglog) serta secara simbolis meneken prasasti peresmian kantor Kepolisian Sub Sektor Sidorejo.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa meresmikan tiga gedung sekaligus, “ kata AKBP Muhammad Ridwan, Kamis (12/1).
Muhammad Ridwan meminta doa kepada masyarakat Kabupaten Magetan agar di 2023 rencana pembangunan dua Mapolsek yakni Polsek Panekan dan Polsek Karangrejo dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Masih minimnya fasilitas umum di Mal dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Jember, memantik komisi B DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang para pengusaha dan persatuan penyandang cacat (Perpenca).
Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengungkapkan, kegiatan tersebut sengaja dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 tahun 2016 tentang Fasilitas Difabel dan hak-haknya agar bisa jadi karyawan perusahaan.
“Jujur ini adalah masalah bersama, terutama tentang
“InsyaAllah
nia
Kepala
persekutuan tenaga kerja dan akses yang harusnya pemerintah kabupaten mendukung. Buktinya, di pasar-pasar tradisional belum ada fasilitas difabel,” kata Siswono. Kamis (12/1).
Menurutnya, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jember agar sarana disabilitas dapat dibangun di pasar tradisional pada 2024.
“Jadi mulai tahun depan, skala prioritas untuk fasilitas difabel bisa dianggarkan di seluruh pasar tradisional Kabupaten Jember,” kata Siswono.
Siswono juga menyebut
hampir semua daerah publik belum memiliki fasilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus, mulai dari alun-alun Kabupaten Jember hingga Pendapa Bupati Jember.
“Jadi semuanya termasuk kantor dewan. Jadi kantor dewan ini belum ada (fasilitas disabilitas). Makanya ketika pembahasan anggaran, kami akan clear kan masalah anggaran untuk bangun akses bagi teman-teman difabel,” ujar legislator Partai Gerindra ini.
Menanggapi hal ini, Publik Relations (PR) Lippo Plaza Jember Rizky Julian fasilitas yang telah dibangun oleh pusat perbelanjaan ini di antaranya eskalator disabilitas dan juga lift.
“Selain itu kami juga punya toilet khusus, difabel yang ada di lantai satu F dan 2 F, untuk tempat parkir pun kami usahakan yang terdekat,” tanggapnya.
Namun yang perlu dievaluasi, Rizky mengaku kurang merekrut karyawan dari kalangan disabilitas. Kerena, dia mengaku baru mengetahui adanya aturan bahwa 1 persen pekerja, harus ada dari mereka yang berkebutuhan khusus.
“Kami memang mau penyempurnaan, karena difabel tidak hanya tuna netra saja, bukan hanya yang pakai kursi roda, masih banyak yang lainnya, itu yang mungkin akan kami usulkan ke MD,” paparnya.
“Lantai pertama itu ruangan Kamsel dan Gakkum untuk menangani laka lantas. Sementara lantai dua ada ruangan MinOps dan ruang RTMC, dari ruangan ini kita bisa memantau arus lalu lintas yang ada di wilayah Magetan, “ beber AKP Trifonia Situmorang.
Ketua Dewan Pertimbangan Perpanca Kabupaten Jember Asroul Muis mengaku masih banyak gedung pemerintah yang belum inklusi dan belum ramah disabilitas. “Seperti di parkiran untuk disabilitas di kantor Pemda cuma di luar, sementara di dalam tidak ada,” katanya.
Selain itu, kata Muis, sarana fasilitas disabilitas di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) cuma ada di lantai satu saja. Sementara akses menuju lantai dua tidak tersedia.
“Portal disabilitas cuma ada dari parkiran hingga lantai satu, untuk ke lantai dua sudah tidak ada, juga tidak ada lift,” urainya.
Muis berharap perda Ka-
bupaten Jember nomor 7 tahun 2016 tentang fasilitas difabel bisa dilaksanakan serius oleh pemerintah. Karena regulasi tersebut sudah disahkan lebih dari lima tahun.
Achmad Fauzi (22). Warga Dusun Arjosari Desa Andonosari, Tutur ini mengaku menjadi korban atas pencurian dua ekor sapi miliknya. Sapi-sapi itu hilang pada Kamis (12/1) sekira pukul 03.00 dini hari. Hilangnya dua ekor sapi tersebut baru diketahui pada pukul 05.00, saat akan melakukan rutinitasnya memerah susu sapi. Keterangan korban, dua ekor sapi tersebut berada di dalam kandang yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Fauzi tidak curiga jika kedua ekor sapinya
tersebut sudah hilang. Mengingat posisi pintu kandang tidak rusak.
Sekitar pukul 05.00, korban
Fauzi seperti biasanya setiap pagi melakukan pemerahan susu sapi di dalam kandang. Namun alangkah terkejutnya dia saat membuka pintu kandang. Ia tak menemukan sapinya pagi itu.
Fauzi pun lantas melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga serta warga. Mereka pun beramai-ramai dengan warga lain mencari sapi yang hilang dengan mengikuti jejak kaki sapi.
Mereka melihat dari dekat puing-puing reruntuhan bangunan. Termasuk mengecek galvalum atau canal C yang dipakai untuk penyangga atap bangunan. “Hasil sidak kami, setelah kami baca RAB memang ada kesalahan pekerjaan. Karena ini sudah tidak sesuai dengan RAB. Khususnya ada ketebalan canal C nya dan boardingnya yang tidak sesuai,” ujar H Arifin, Sekretaris Komisi 1 yang membacakan hasil rekomendasi dari sidak lokasi.
Seperti diketahui, atap balai desa Sumber Glagah Kecamatan Rembang, ambruk saat proses pembangunan, Senin (9/1) lalu. Ambruknya bangunan ini mengakibatkan beberapa tenaga kerjanya mengalami luka lecet kaki dan tangan. Ambruknya balai desa menyentak perhatian banyak pihak.
Sebelumnya, pihak Komisi 1 memanggil sejumlah pihak. Mulai dari Kades Fatkhur Rozi, pihak kecamatan diwakili Kasi PMD. Lalu, dari dinas DPMD diwakili kasi BKK. Dan dari Inspektorat juga hdair diwakili Bu Kasi. “Di lapangan kami tanyakan sama pak kades soal kesalahan pekerjaan ini. Pak kades mengiyakan, ada kesalahan konstruksi. Sehingga, kami dari dewan akan membuat rekomendasikan kepada Pemkab (inspektorat) agar bisa dijadikan perhatian khusus,” tegas politisi asal Wonokoyo Beji ini.
Dalam Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), bangunan atap Balai Desa ini dianggarkan sebesar 390 juta. Dicairkan sebanyak dua kali. Yakni pada 2021 sebesar Rp 250 juta. Digunakan untuk pengurukan, pondasi dan 10 tiang penyangga.
Lalu, pada 2022 dianggarkan sebesar Rp 140 juta untuk kontruksi atap dan keramik lantai. “Tapi pada saat kami sidak tadi, ada temuan lagi. Tiangnya ada tambahan lagi. Karena waktu itu tiangnya dianggap kecil. Jadi ini ditambahi lagi kayak mainan gitu,” tegasnya.
Nah yang agak mencengangkan lagi adalah soal prosedur Bantuan Khusus Keuangan (BKK). Menurut temuan komisi 1, bahwa Kasi Kecamatan Rembang ini tidak menerima proposal terhadap BKK bala desa ini. Sehingga, ada pihak yang langsung meminta ke kecamatan dan minta rekomendasi pencairan. “Menurut aturan pembangunan ini harus selesai 17 hari lagi. Harus sudah ada SPJ nya. Nah, pertanyaannya mampu ndak menyelesaikan pekerjaan dengan tenggat waktu itu,” cetus politisi PDI-P ini.
Komisi 1 juga memberikan saran kepada seluruh kepala desa, termasuk Dinas PMD dan kecamatan untuk memberikan evaluasi dan penekanan kepada yang menerima BKK. “Meskipun yang menerima Pokir itu dewan. Jangan takut. Tegur saja. Karena kalau tidak konsultasi dengan yang ahli, jangan direkom. Kejadian di Sumber Glagah ini pelajaran. Jangan sampai ada kesalahan yang sama,” tegasnya. (mh/day)
Pasuruan, Memorandum
Nasib naas menimpa EWS (18), pelajar SMKN Kelas XII di Sukorejo. Ia tewas, setelah tertabrak Kereta Api (KA) 367 Penataran jurusan Surabaya – Blitar.
Kapolsek Sukorejo, AKP Syafiudin menjelaskan, kejadian menimpa korban saat berangkat sekolah. Karena menjadi kebiasaan korban, selalu menuju sekolah melalui jalur kereta api.
“Kejadian di perlintasan KA KM 18+ 4/5 petak jalan Dusun
Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan,” terang AKP Syafiudin.
Sementara itu, Eko Supriyono saksi di lokasi kejadian menyebutkan, korban masih berseragam berjalan menyusuri rel kereta api sekitar pukul 07.00. Eko Supriyono mengaku sempat meneriaki pelajar asal Desa Glagahsari, Sukorejo untuk minggir, karena ada kerata api akan melintas.
“Setiap ke sekolah selalu
berjalan kaki menyusuri rel KA. Karena mempersingkat perjalanannya menuju sekolah,” kata saksi di lokasi kejadian. Eko juga menyebutkan, warga lain di lokasi kejadian juga meneriaki korban untuk keluar dari jalur kereta. Karena dari utara terlihat kereta Penataran. Apalagi KA Penataran sudah membunyikan klakson untuk memberikan tanda bahwa kereta akan melintas. Namun suara klakson tersebut rupanya
Warga akhirnya menemukan 1 ekor sapi yang hilang sudah berada di dalam aliran sungai. Namun sapi yang ditemukan sudah dalam keadaan mati. Jarak antara penemuan sapi dengan kandang berjarak sekitar 300 meter di antara perkebunan warga. Sementara satu ekor sapi lainnya ditemukan masih hidup. Sapi itu diikat di pepohonan yang tak jauh dari penemuan sapi yang mati.
Petugas dari Polsek Nongkojajar yang mendapatkan informasi warga langsung mendatangi lokasi penemuan dua ekor sapi yang hilang tersebut. Polisi meminta keterangan warga terkait kronologis pencurian sapi milik Fauzi.
Menurut polisi, sapi yang dicuri tersebut sengaja ditinggalkan, karena salah satunya jatuh ke sungai. Sehingga diperkirakan
pencurinya ada yang terluka. Apalagi di sekitar TKP penemuan sapi terdapat ceceran darah.
“Diperkirakan pencurian sapi tadi itu dilakukan lebih dari satu orang. Kita akan kembangkan kasus ini,” terang AKP. Kusmani, Kapolsek Nongkojajar, Kamis (12/1).
Atas kejadian hilangnya dua ekor sapi perah tersebut, Kapolsek Nongojajar, AKP Kusmani meminta masyarakat untuk kembali menggalakkan Siskamling. Hal ini untuk menekan angka kriminalitas di lingkungannya serta keamanan bersama.
“Saya meminta kepada warga untuk menghidupkan kembali Siskamling. Setidaknya ada alat komunikasi yang dapat membantu, jika terjadi sesuatu yang meresahkan warga,” lanjut Kapolsek. (kd/mh/day)
tidak didengar korban hingga terjadi kecelakaan. “Sepertinya korban tidak mendengarnya,” ujar Eko Supriyono.
Warga yang mengetahui kejadian tersebut melaporkan ke kepolisian. Petugas dari Polsek Sukorejo langsung mendatangi TKP.
Informasi lain menyebutkan, korban nampak seperti orang depresi. Mengingat korban baru saja ditinggal ibunya meninggal dunia. “Seperti orang linglung. Ibunya baru
saja meninggal,” lanjut Eko Supriyono.
Polisi yang sudah di TKP segera mengevakuasi jasad korban untuk di bawa ke RSUD Bangil guna mendapatkan visum. Sementara barang bukti milik korban seperti handphone, sandal dan barang lainnya diamankan petugas. “Korban kita evakuasi di rumah sakit Bangil. Kita dibantu oleh warga,” terang AKP Syafiudin, Kapolsek Sukorejo. (kd/mh/day)
Arah kebijakan pembangunan dari Pemkab Pasuruan sudah bisa dipotret saat ini. Utamanya untuk rencana pembangunan daerah jangka panjang periode 2024 -2026. Hal ini tergambar saat pemkab menggelar forum Konsultasi Publik di kawasan Taman Dayu Pandaan.
Kegiatan dibuka Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, dihadri jajaran Forkopimda, unsur masyarakat, kepala OPD dan juga para steakholder terkait.
Kepala Bappelitbanda Kabupaten Pasuruan, Ihwan menyatakan acara tersebut digelar untuk mendapatkan masukan dan saran dari para berbagai pihak. Sehingga nantinya fokus dan arah pembangunan Kabupaten Pasuruan selama beberapa tahun ke depan bisa ditentukan.
Ia menggambarkan, misalnya untuk arah kebijakan pembangunan pada 2025, lebih difokuskan pada peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah. Yakni dengan proyek
strategis, seperti rintisan sister colleges, menciptakan 1.000 (seribu) wirausaha muda, sertifikasi halal 10.000 produk usaha mikro dan kecil, rintisan 10 Start Up regional dan nasional.
Kemudian,
kawasan
sebagainya.
Bupati Pasuruan, Gus Irsyad menegaskan seluruh proyek tersebut harus bersinergi antar perangkat daerah. Serta adanya kolaborasi dengan stakeholder pentahelix. “Pelaksanaan semua proyek strategis tersebut membutuhkan sinergitas lintas perangkat daerah dan kolaborasi dengan stakeholders penta helix,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM Sudiono Fauzan menilai, kegiatan ini sangat penting sekali sebagai pedoman rencana dan rancangan pembangunan daerah. Terutama untuk masa transisi pejabat bupati yang meneruskan selanjutnya sampai nanti ada pilkada hingga ada kepala daerah definitif.
“Yang saya tekankan disini adalah tentang mempersempit disparitas (kesenjangan) wilayah antara Kabupaten Pasuran wilayah barat dan Timur. Saya setuju itu apalagi rencana di tahun 2026 itu lebih serius lagi. Sehingga bupati yang akan datang tidak keluar dari frame yang sudah kita buat,” ungkapnya. (mas/mh/day)
Mengawali Tahun Anggaran 2023, Gubernur Khofifah mengapresiasi jajaran kepala OPD di Pemprov Jawa Timur. Untuk itu, ia mengajak membangun semangat bersama dan memaksimalkan seluruh kinerja.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa saat Refreshment Manajemen Pemerintahan Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BPSDM Jatim, di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Rabu (11/1).
“Seluruh energi yang bisa kita kolaborasikan dan berbagai hal kita maksimalkan. Tentunya, dalam membawa pembangunan di Provinsi Jawa Timur ini,” terang Khofifah.
Ia mencontohkan, salah satu kebijakan dalam pemutihan kendaraan bermotor. Dengan memberikan subsidi, ternyata menghasilkan banyak income baru. Dimulai April, diperpanjang Juni dan perpanjang sampai November.
“APBD mensubsidi sekitar Rp 168 miliar, tapi incomenya Rp 1,1 triliun. Jadi, kemudian banyak provinsi yang mengikuti pola Jawa
Timur. Kita awali mengkoordinasikan jumlah kendaraan yang telat membayar pajak,” lanjutnya.
Perpres 80 tahun 2019, kata Khofifah, adalah tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Untuk itu, ada laporan 3 bulanan progresif yang disampaikan ke Presiden.
Mantan Mensos ini juga menyebut, adanya 7 prioritas utama pembangunan Jawa Timur. Terus melakukan strong partnership strong kolaborasi terutama dengan jajaran forkopimda, TNI, Polri, kejaksaan, dan seterusnya.
Selain dihadiri wakil gubernur serta seluruh penjabat tinggi Provinsi Jawa Timur,
Setelah dilakukan penggeledahan, didapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 206,80 gram. Barang bukti lain yang diamankan berupa timbangan digital dan HP.
“Sekitar pukul 08.15, Satreskoba Polresta mengamankan KA. Setelah digeledah, kedapatan menguasai narkotika jenis sabu,” terang Kasatreskoba Kompol Dodi Pratama, Kamis (12/1).
Atas perbuatannya, kini tersangka meringkuk di sel tahanan Mapolresta Malang Kota. Bahkan, diduga melanggar pasal 112 (2) dan 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman pidana kurungan penjara paling lama 20 tahun.
“Sesuai arahan Bapak Kapolresta, untuk terus mengampanyekan War on Drugs. Melalui edukasi ke sekolah-
Akhyari Hananto, Mantan Mendiknas Moch Nuh, Komisaris Memorandum Dahlan Iskan dan Dr Agus Ali Fauzi. (edr/lis)
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang dalam menyongsong satu abad NU yang lahir pada 7 Februari 1936 (16 Rajab 1344 H) akan menggelar ‘mujahadah kubro dan apel akbar’ dengan diikuti 15.000 kader NU se-Kabupaten Malang.
Kegiatan ini bakal digelar selama dua hari, Sabtu - Minggu (14 -15/1), di Alun-Alun Pesarean Gunung Kawi. “Kami targetkan 15 ribu kader NU se-Kabupaten Malang hadir. Namun, dalam rapat koordinasi sebelumnya yang sudah memastikan hadir justru melebihi target,” terang Ketua Panitia Pelaksana Husnul Hakim Syadad, Kamis (12/1).
Satreskrim
Namun sebelum kegiatan puncak itu dilakukan, dalam menyambut satu abad NU ini PCNU Kabupaten Malang telah menggelar beberapa kegiatan, di antaranya seperti kick off satu Abad NU di Ponpes An-Nur 2 Bululawang dan beberapa kegiatan internal
kom-
rai dua motor matic.
PCNU oleh lembaga NU bersama Banomnya.
Husnul menjelaskan sebagai rangkaian kegiatan pada hari Sabtu nanti akan diisi dengan gebyar selawat, pawai obor, barongsai, dan tari sufi. Sedangkan Minggu, sejak dini hari, dimulai mujahadah dilan-
jutkan dengan ijazah kubro, setelah salat Subuh dilanjutkan dengan apel kader NU.
“Sebelum apel akan diisi taujihad oleh Gus Kausar dari Ploso Kediri, sedangkan untuk inspektur apel kader akan dipimpin Waketum PBNU,” imbuh Husnul.
Setelah mujahadah kubro dan apel akbar, PCNU Kabupaten Malang akan melanjutkan kegiatan pada 27 Januari 2023 dengan kirab panji NU dan bendera merah putih. Panji dan bendera merah putih tersebut akan berkeliling melewati seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Malang dan diakhiri dengan resepsi Satu Abad NU di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. (kid/ari/lis)
Inovasi tiada henti yang dilakukan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang menarik minat Perumda Tirta Dhaha Kota Kediri untuk belajar langsung ke Bumi Arema.
-sekolah dan kampus maupun upaya penegakan Hukum bagi pelanggar nya. Semua untuk menciptakan Kota Malang bersinar, atau bersih dari narkoba,” pungkas Kompol Dodi. (edr/lis)
Rabu (11/1).
jambret yang
kawasan jalan perkampungan Dusun Kanigoro, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Begal jalanan ini merampas perhiasan emas korban nenek Jami (104), senilai Rp 6,6 juta.
Kasihumas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik menyampaikan, jajaran Polsek Pakis dan Polres Malang telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari korban dan beberapa saksi kejadian. “Kejadian penjambretan itu secara jelas terekam CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian, di rumah tetangga korban,” terangnya, Kamis (12/1).
Rekaman closed circuit television (CCTV) yang viral di media sosial ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas untuk melacak jejak komplotan jambret. Terakam dalam CCTV, komplotan ini beranggotakan empat orang dengan mengenda-
Komplotan ini tergolong nekat karena lokasi kejadian ini merupakan jalan gang di perkampungan yang padat penduduk. “Kejadiannya pada Senin (9/1) sekitar pukul 05.30 ketika kondisi sekitarnya sepi. Korbannya bernama Jami, nenek berusia 104 tahun itu diambil kalungnya,” kata Taufik.
Dalam aksinya, salah satu pelaku turun dari motor menghampiri korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Belum sempat dijawab oleh korban, pelaku langsung menarik paksa kalung emas yang dikenakannya kemudian melarikan diri.
“Usai kalungnya dirampas, korban sempat berteriak minta tolong hingga terdengar oleh keluarga yang langsung berusaha mengejar pelaku, namun tidak terkejar,” imbuh Taufik.
Tak lama, jajaran Polsek Pakis yang dihubungi segera datang dan melakukan olah TKP dan me-
minta keterangan pada korban serta beberapa saksi untuk melacak jejak pelaku. “Saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh Polsek Pakis. Hingga kini, serangkaian proses penyelidikan atas insiden tersebut masih dilakukan,” jelas Taufik.
Berbekal ciri-ciri pelaku yang terekam CCTV, pihaknya bekerjasama dengan unit Opsnal Polres Malang melakukan pengejaran komplotan jambret. “Masih penyelidikan, mohon doanya agar segera terungkap,” tutur Taufik. (kid/ari/lis)
BUMD Air Minum dari Kota Tahu tersebut berharap bisa menimba ilmu lebih banyak dari Perumda Tugu Tirta. Di antaranya mengenai penerapan teknologi informasi, sistem manajemen aset, SDM, GCG hingga kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Direktur Tirta Dhaha Kota Kediri Yani Setiawan menyampaikan, kunjungannya untuk belajar mengembangkan perusahaan. “Kami merasa masih perlu banyak belajar dan menggali ilmu sebanyak mungkin dari Perumda Tugu Tirta yang sudah berpengalaman menjalankan program-program inovatif,” ujarnya di sela kunjungannya ke Kantor Pusat Perumda Tugu Tirta Kota Malang,
Menurutnya, Perumda Tugu Tirta adalah salah satu role model dalam melakukan penataan dan pengembangan perusahaan. Hasil kunjungannya ini nantinya akan diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi Perumda Tirta Dhaha Kediri agar menjadi lebih baik.
Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang M Nor Muhlas mengatakan pihaknya siap mentransfer informasi dan ilmu melalui skema pendampingan resmi kepada Tirta Dhaha Kediri.
“Melalui lini ToSS Tugu Tirta, kami siap bekerja sama dan memberikan pendampingan optimal kepada rekan-rekan di Tirta Dhaha demi mengembangkan program-program inovatif yang dirasa perlu dikuatkan di Kota Kediri. Kita bersinergi demi kemajuan bersama,” kata Muhlas. (*/ari/lis)
nanti,” imbuh Mahila.
Kebakaran yang menimpa Pasar Lawang pada 2018 lalu, hingga kini Pemkab Malang belum melakukan perbaikan. Revitalisasi Pasar Lawang ini harus dilakukan secara menyeluruh, karena berdasarkan kajian dari Universitas Brawijaya (UB) kondisi bangunan tidak memungkinkan. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar (Perindag Pasar) Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi menyampaikan mengenai kondisi bbangunan di Pasar Lawang. “Berdasarkan visum dari UB kondisi dalam bangunan sudah tidak layak untuk dipertahankan,” terangnya, Rabu (11/1).
Konstruksi bangunan Pasar Lawang menuruk hasil visum UB dinilai tidak memungkinkan sehingga hanya dilakukan tambal sulam atas kerusakan yang ada.
“Hasil visum UB pada kedalaman sekian sudah tidak memungkinkan lagi untuk direhab. Termasuk besi dan sebagainya tidak memungkinkan. Itu menjadi pekerjaan besar,” tutur Mahila.
Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi Pasar Lawang tidak kurang dari Rp 122 miliar. Sementara Pemkab Malang tidak menyediakan anggaran untuk lakukan pembangunan pasar tersebut.
Untuk itu, Dinas Perindag Pasar diminta untuk berusaha mencari
anggaran pada pemerintah pusat. Apabila nantinya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat akan dialokasikan untuk membangun Pasar Lawang. “Kami sudah bersurat pada Kementerian Perdagangan dan PUPR untuk mendapatkan bantuan anggaran berupa DAK,” kata Mahila.
Bersurat pada kementerian tersebut, lanjut Mahila, sebagai upaya Disperindag Pasar untuk mendapatkan dukungan anggaran untuk membangun Pasar Lawang setelah terbakar beberapa tahun lalu. “Kalau untuk mendapatkan anggaran tahun 2023 sudah tidak mungkin, namun demikian kami tetap berupaya di 2024
Sebelumnya, direncanakan untuk merevitalisasi Pasar Lawang dengan memanfaatkan anggaran dari corporate social responsibility (CSR) dan swadaya gotong-royong yang dilakukan oleh para pedagang setempat. Namun, mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar kemungkinan rencana itu tidak mungkin dilakukan.
Mahila berharap besar bahwa pekerjaan tersebut dapat dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Tapi untuk kepastiannya menunggu keputusan Bupati Malang, apakah menggunakan anggaran dari Pemerintah Pusat atau CSR dan APBD yang bakal dilibatkan.
“Perindag sudah usahakan proposal segala macam, keputusannya ada di Pak Bupati, kami sudah berikan masukan terkait kondisinya,” jelasnya.
Data Disperindag Pasar menyebutkan sebanyak 456 pedagang terdampak kebakaran di Pasar Lawang pada 2018 lalu. Saat ini, sebanyak 97 pedagang berjualan di tempat penampungan, 148 pedagang masih berjualan di tempat yang lama, dan sebanyak 211 pedagang harus direlokasi karena tidak memiliki tempat berdagang.
“Apabila nantinya jadi bangun secara total, untuk relokasi pedagang berada di Patal Lawang,” ujar Mahila. (kid/ari/lis)