AJAIB.
FIFA tidak menghukum Indonesia. Ada yang bilang itu karena Pak Jokowi hebat. Ada yang berpendapat ini karena tidak dianggap kerusuhan sepak bola. Ini murni masalah aparat keamanan.
Presiden

FIFA tidak menghukum Indonesia. Ada yang bilang itu karena Pak Jokowi hebat. Ada yang berpendapat ini karena tidak dianggap kerusuhan sepak bola. Ini murni masalah aparat keamanan.
Presiden
Pemilik nama lengkap Wendy Meilina Leo atau yang akrab disapa Wendy Walters mengaku ingin segera berpisah dan tengah mengurus perceraian dari Reza Arap, setelah menjustifikasi kabar perselingkuhan. Wanita kelahiran 27 Mei 1996 tersebut, mengaku sudah mantap dan yakin untuk bercerai.
SAAT diundang di podcast Luna Maya, Wendy Walters mengungkapkan perasaannya dan mengaku tak menyangka jika Reza Arap
- Meng, Mas Bechi dituntut 16 tahun, kajati: tidak ada yang meringankan.
- Yang ada justru yang menegangkan. Terutama pas kejadian.
Mameng
KECELAKAAN tunggal bus
Polisi masih kesulitan dalam mengungkap motif kematian Ivan (30), warga Satelit Utara V, Tanjungsari, Sukomanungal, yang bunuh diri dengan melompat dari lantai 28 Apartemen Puncak Bukit Golf. Buktinya, hingga kemarin motif masih belum terungkap.
belum bisa memberikan keterangan soal motif korban nekat mengakhiri hidup dengan cara mengenaskan. “Tubuh korban remuk, kepalanya juga pecah akibat lompat dari ketinggian 80 meter,” kata Aman Hasta kepada Memorandum, Senin (10/10).
Tahun Penjara
penuntut umum
gabungan yang menyidangkan Moch
(MSAT)
Azal
Mas Bechi dalam kasus
pemerkosaan
Kanitreskrim Polsek Dukuh Pakis Aman Hasta mengatakan,
Sejauh ini lanjut Aman, sudah ada empat saksi yang sudah dimintai keterangan penyidik. Mereka yakni FM (23), pegawai minimarket; MS (27), sekuriti Garis polisi masih terpasang di lokasi kejadian.
Surabaya, Memorandum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram nomor: ST/2134/X/KEP/2022, tanggal 10 Oktober 2022. Dalam surat telegram itu, nama Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta masuk dalam perwira tinggi (pati) yang dimutasi.
Nico diangkat dalam jabatan baru sebagai Sah-
“Saya belum dapat
Sejak hubungannya dengan Dolah tak direstui ayahnya, Murni menolak makan dan minum sampai akhirnya tumbang dan harus
rumah sakit. Beberapa hari kondisinya makin menurun.
tanah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gita Suminar dan Karina dalam agenda kemarin, membacakan tuntutan terhadap terdakwa Rido Lelono. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang ada, terdakwa Rido dinilai telah melakukan tindakan melawan hukum.
Caranya menguasai lahan dengan cara mengajukan permohonan dengan dukumen palsu. Untuk itu, JPU dari Kejari Sidoarjo menuntut terdakwa 5 tahun penjara.
Terdakwa Rido Lelono, warga Gebang, Keca-
Kepala Desa Kemangsen, Kecamatan Balongbendo Abdul Rouf, mengaku banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan di daerahnya.
Terlebih Desa Kemangsen, adalah desa di Sidoarjo barat yang memiliki banyak kawasan industri dengan jumlah sumber daya manusia yang besar.
“Salah satu contoh untuk pengembangan UMKM, yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Rouf, Senin (10/10).
Ia juga mengatakan, untuk menjadikan masyarakat Kemangsen sejahtera harus mempunyai strategi yang tepat, dengan merangkul semua kelompok masyarakat agar bersatu padu dan dapat berpartisipasi dalam
membangun desa.
angun desa.
matan Sidoarjo, harus menerima pil pahit. JPU menuntut hukuman selama lima tahun penjara karena terdakwa diduga telah dimanfaatkan oleh mafia tanah.
Terdakwa melakukan pengurusan hak kepemilikan tanah yang bukan miliknya dengan membuat dokumen palsu untuk mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo
dan Kantor Desa Gebang.
Dalam tuntutan JPU Kejari Sidoarjo, terdakwa dituntut 5 tahun penjara dan perintah terdakwa segera ditahan di Rutan Sidoarjo.
H Abdul Malik SH MH, kuasa hukum Azza Irene Mufia, pelapor perkara ini, usai sidang mengatakan, dibalik kasus ini ada mafia tanah yang terselubung.
Ada aktor intelektual yang diduga sengaja memperalat terdakwa Rido Lelono. Mereka yang ada di balik perkara ini juga harus diproses hukum mengingat saat ini negara lagi memerangi mafia
Selain itu, menurut Abdul Mslik, majelis hakim diharapkan membuat surat penetapan penahanan terhadap terdakwa Rido Lelono sesuai tuntutan jaksa penuntut umum, karena majelis hakim telah dibohongi saat sidang sebelumnya.
Rouf juga menyebutkan, dengan jumlah penduduk tersebut, mereka juga akan terus diajak terlibat membangun desanya dan tidak bersikap apatis.
“Kami sebagai pemerintah desa harus ekstra memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah selalu hadir dan berusaha mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
uf juga menyebutkan, n j umlah pe nduduk ut, iajak terlibat memn p mi sebagai pemeeri keyakina n a mas ya raka t pemerintah hadir dan ha kan maat,” ungain di-
Selain dituntut untuk
mensejahterakan masyarakat, sebagai kepala desa, dirinya mempunyai inovasi dan terobosan yang strategis, seiring dengan berkembangnya
mensejahterakan masyaraka kepala desa, dirinya mempu vasi dan terobosan yang berkem teknologi.
p ruan interna pemdes, sehingg melayan rakat den pula. Kar dasarny utama adal lay sy ta (bw mi
“Kami fokuskan pembaharuan kepada internal kinerja pemdes, sehingga nanti para aparatur desa dapat melayani masyarakat dengan baik pula.
Karena pada dasarnya fungsi utama pemdes adalah melayani masyarakat,” tandasnya. (bwo/jok/ mik)
Perayaan HUT ke-77 Pemprov Jatim sedikit terganggu tahun ini. Pesta rakyat yang sedianya digelar di Grahadi ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Alasannya pertama, menghormati tragedi Kanjuruhan. Kedua, buntut dari kericuhan konser musik di Grand City Mall, Sabtu (8/10) lalu.
Penundaan pesta rakyat ini jelas
membuat warga Jatim, khususnya Surabaya kecewa. Sebab, mereka sudah menantikan bisa bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Pengamat sosial yang tergabung dalam Komunitas Ngopi Bareng,
Ibaratnya,
Aven Januar mengatakan mendukung langkah gubernur menunda pesta rakyat. “Ibaratnya, di tengah duka, masak menggelar pesta-pesta di halaman rumah. Itu kan nggak etis. Warga kecewa pasti, tapi kema-
BUNTUT pembatasan pesta berimbas pada penghentian konser musik dalam rangkaian perayaan HUT ke-77 Pemprov Jatim. Calon penonton mengaku kecewa, karena pengumuman penghentian konser musik Jatim Fair 2022, dihentikan setelah 3 hari digelar di Grand City Surabaya. Alasannya karena kemanusiaan dan keamanan.
Tidak hanya kekecewaan, para penonton yang terlanjur membeli tiket, Pemprov Jatim sebagai koordinator penyelenggaraan Jatim Fair diminta
bertanggung jawab membayar kerugian akibat pembatalan.
Menurut panitia, pihak kepolisian yang mengambil keputusan penghentian kegiatan tersebut. Dengan demikian konser musik Jatim Fair 2022 yang harusnya masih akan berlangsung pada 9-13 Oktober itu dihentikan. Seperti diterangkan dalam akun tersebut, proses refund bagi yang telah membeli tiket tanggal 9-13 Oktober akan dilakukan penyelenggara secara bertahap melalui account BBO Pay masing masing. “Mo-
hon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan,” demikian ujar panitia di Instagram Official Jatim Fair 2022 @ jatim.fair
Sabtu (8/10) dua band memeriahkan panggung musik di Grand City Surabaya. Pertama band Heavy Monster yang tampil pukul 19.00, kemudian band Tipe-X yang tampil pukul 20.30. Selain itu, ada pameran gratis yang bisa disaksikan oleh pengunjung. Berikut ini rangkaian acara pameran Jatim Fair 2022. Meliputi, pameran produk
unggulan Jawa Timur, gratis konsultasi kesehatan, pelayanan pajak kendaraan bermotor, layanan perijinan, dan pameran energi terbarukan.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menuturkan, Jatim Fair tadinya sudah berjalan, baik untuk pameran maupun konser musik yang sudah terjadwal. Tapi ketika terjadi keributan, maka Pemprov mengambil kebijakan untuk dihentikan. Kendati demikian, pihaknya memastikan tidak akan ada yang akan dirugikan dari penghentian konser ini.
“Semua akan dihitung kerugiannya, baik untuk penonton yang telah membeli tiket secara online akan dikembalikan uangnya. Termasuk kerugian di pihak promotor, penyelenggara maupun artis akan menjadi bagian dari tanggung jawab panitia. Termasuk Pemprov Jatim sebagai koordinator acara (Jatim Fair),” ujar Adhi Karyono, Senin (10/10).
Seperti diketahui, konser musik Jatim Fair 2022 sedianya terjadwal mulai 7 hingga 13 Oktober mendatang. Namun, pada 8 Oktober konser yang dimeriahkan oleh Tipe-X dan Heavy Monster terpaksa harus menjadi konser terakhir Jatim Fair 2022. Hal ini disebabkan adanya kerusuhan yang terjadi saat konser
hari kedua tersebut digelar.
Lebih lanjut Adhy menegaskan, sebelum konser musik Jatim Fair dihentikan, Gubernur Khofifah sudah berpesan agar acara seperti pesta rakyat atau yang menimbulkan keramaian untuk dihentikan. Meski Pemprov sedianya sudah punya rencana, tapi melihat situasi berduka seperti saat ini maka harus dihentikan.
Terkait besaran kerugian yang harus dibayar Pemprov Jatim, Adhy mengaku jumlahnya masih dalam proses dihitung. Pihaknya juga masih menunggu laporan kerugian dari penghentian
Bersambung ke halaman 4
Surabaya, Memorandum
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi melepas keberangkatan Kafilah Jatim menuju Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional ke-29 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gelaran MTQ Nasional ini akan dilaksanakan pada 10-20 Oktober 2022.
Pelepasan para Kafilah tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/ 2022 Masehi yang digelar Pemprov Jatim di Islamic Center, Surabaya (9/10) malam.
“Keberangkatan para kafilah ini merupakan ikhtiar untuk membawa harum nama Jawa Timur,” terang Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah mengajak masyarakat Jawa Timur mendoakan agar kafilah MTQ asal Jatim kembali dengan membawa predikat juara umum.
Ditegaskan Khofifah, keberangkatan kafilah Jatim dalam MTQ Nasional ini, sangat beriringan dengan proses memberi referensi kehidupan untuk membangun generasi Qurani.
“Ini referensi terhadap pola pikir, perilaku, interaksi dan seluruh unsur kehidupan untuk membangun generasi Qurani. Generasi yang
memiliki akhlaqul karimah untuk kehidupan penuh kasih dan damai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, referensi ini juga beriringan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Selain itu, momentum ini juga menjadi refrensi untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin.
“Saat Sayyidah Aisyah r.a. istri Rosulullah SAW ditanya apa kesan beliau tentang Rosulullah Muhammad SAW maka dijawab akhlak Rosulullah adalah Alquran. Maka sesungguhnya hari ini bersama-sama kita mengingatkan diri kita semua bagaimana pola pikir, sikap, dan tindakan kita pada posisi yang berdasar akhlakul karimah dan berseiring dengan sifat-sifat yang diteladankan Rasulullah SAW,” jelasnya.
Gubernur juga mendoakan, akan dapat syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh peserta majelis yang hadir untuk turut menghadirkan Islam yang penuh kedamaian bagi seluruh umat. “Mari kita hadirkan Islam yang memberikan ramah, penuh damai dan kasih.
Dan Islam yang terus bisa memberikan referensi kehidupan bagi seluruh kebaikan masyarakat bangsa dan negara serta masyarakat
dunia,” urainya.
Secara khusus, Gubernur Khofifah juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada LPTQ Jatim, seluruh pembina (pelatih) dan official yang telah berupaya maksimal dalam ikhtiar lahir dengan berbagai pembinaan dan ikhtiar bathin dengan dzikir dan do’a bersama.
“Mudah-mudahan prestasi dari tahun sebelumnya bisa ditingkatkan dan kita bawa pulang piala Juara Umum
Surabaya, Memorandum
Tahun ini, Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya hampir merampungkan capaian target penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan.
Dari 25 yang dicanangkan, total hingga September 2022 sudah 23 pengembang yang menyerahkan PSU-nya ke pemkot. Artinya, tahun ini pekerjaan rumah DPRKPP soal penyerahan PSU kurang dua pengembang lagi.
“Target 25 pengembang tahun ini. Sampai September, sudah 23 pengembang yang menyerahkan PSU,” ucap Kepala DPRKPP Surabaya, Irvan
Wahyudrajad, Senin (10/10).
Irvan menjelaskan, luas lahan PSU yang diserahkan beragam. Disesuaikan dengan luasan proyek pengembang. Untuk perumahan misalnya, luasnya mencapai 30 persen hingga 40 persen dari total luasan.
Sedangkan jenis PSU yang diserahkan ada empat. Di antaranya jalan dan saluran, fasilitas umum (fasum), ruang
nusiaan harus jadi prioritas,” sebut mantan aktivis 98 itu.
Aven menambahkan, masyarakat harus mengerti dan memahami empati yang ditimbulkan dari peristiwa kemanusiaan di Malang. “Kalau kita tidak bisa membantu dengan materi cukuplah dengan empati yang mendalam,” lanjutnya.
Dia menyebut, secara psikologis, mungkin ada kekecewaan dari masyarakat karena tertundanya acara itu. Mengingat, mereka juga ingin bertemu langsung dengan ibu Gubernur yang menjadi idola mereka.
“Ingat, pesta rakyat bukan ditiadakan. Sebab, pihak protokol mengatakan hanya menunda saja. Kemungkinan akan dilaksanakan tetapi kapan belum dijelaskan hari dan tanggalnya,” katanya.
Sebelumnya, kegiatan yang bersifat pesta dikurangi untuk peringatan HUT ke 77 Pemprov Jatim. Rencana
terbuka hijau (RTH)/jalur hijau, dan makam. Bila seluruhnya ditotal, maka luasan 23 PSU yang sudah diserahkan tersebut menyentuh 456.419,17 meter persegi dengan nilai NJOP mencapai Rp1,038 triliun.
DPRKPP optimistis dapat menyelesaikan target yang tersisa. Begitupun pada 2023, DPRKPP juga akan kembali menargetkan sebanyak 25 pengembang. Irvan memperkirakan, kurang dari 100 perumahan akan menyerahkan PSU-nya kepada pemkot di penghujung 2024.
“Target penyelesaian PSU sampai dengan tahun 2024 sebanyak 35 pengembang dengan 81 perumahan,” tegasnya.(bin/ono)
mendatangkan penyanyi cilik yang tengah menjadi perbincangan, Farrel Prayogo pun terpaksa ditunda. Sebab, tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang juga menyita perhatian dunia dan sampai kemarin kasusnya masih dalam penyelidikan. (day/ono)
konser musik tersebut.
Sementara itu, Dirut PT Debindo Mitra Tama Dadan Kushendarman mengatakan, setelah peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang pihak Kepolisian telah mengingatkan. Jika terdapat peristiwa keributan maka konser akan dihentikan. Maka dalam urusan bisnis, jika pihak berwenang mengambil sikap untuk menghentikan harus diikuti demi keamanan. “Kita test case dulu, kita coba. Kita memang tidak menginginkan ini terjadi, karena jauh-jauh sudah terjadwal,” ujar dia.
Dadan mengakui, banyak yang dirugikan atas penghentian konser ini. Namun, panitia terus berusaha memberikan pengertian. “Kerugian ya resiko, ini murni bisnis kok. Tiket akan kita kembalikan ke penonton dan kita juga sedang nego ke (manajemen)
artis supaya bisa dipakai untuk acara yang lain. Karena DP sudah dibayar,” ujar Dadan.
Terkait pembiayaan, Dadan mengaku seluruh kegiatan konser ini ditanggung oleh swasta. Sehingga tidak ada dana APBD yang digunakan. “Tidak ada dana APBD, ini swasta murni dari dulu. Pameran juga tidak pakai dana APBD, hanya saja peserta kita tarik kontribusi untuk sewa lapak,” ujar Dadan.
Terkait konser, PT Debindo telah melakukan kerjasama dengan event organizer BBO. “Kalau untuk operasional seperti panggung kita diskusikan supaya dapat potongan. Karena ini kan bukan kita yang menghentikan, tapi dari pihak berwenang,” pungkas dia.
Novry Hetharia, perwakilan aplikasi bbo.co.id selaku penyelenggara
konser mengatakan, pemberhentian konser merupakan imbauan polisi.
“Konser dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu juga untuk menghormati tragedi Kanjuruhan Malang yang telah banyak merenggut korban jiwa,” kata Novry kepada wartawan di Grand City Surabaya, Minggu (9/10).
Mewakili pihak panitia, Novry meminta maaf pada calon penonton yang kecewa atas konser yang dihentikan.
“Calon penonton yang sudah terlanjur membeli tiket akan dikembalikan,” ujarnya.
Saat ini pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak artis tentang penundaan jadwal konser. “Ditunda atau diganti di lain waktu, sementara masih dikomunikasikan,” jelasnya. (day/ono)
an/XAVIRIUS DWI PURWANTO. da/ SIDOTOPO KULON NO 21 SBY.
HILANG BPKB ASLI MBL DAIHATSU F601RV TH.09 L.1844.TG AN.MOH SIPAN JL.KEDINDING LOR GG.DELIMA NO.63 SBY NK.MHKV1BA2J9K045502 NS.DE66612.
Hilang BPKB. spd motor Honda tahun 2009 warna hitam. NOPOL: L-3353QF. an/FARID SURYAWAN. da/ KAPASAN DALAM 2/42 SBY.
Bangkalan, Memorandum
Unit Reskrim Polsek Socah, aktif menggalakkan patroli malam untuk mengawal stabilitas kamtibmas. Mulai kejahatan curat, curas dan curanmor (3C) dan narkoba.
Tekad ini juga terus digelorakan oleh 17 polsek jajaran di lingkungan Polres Bangkalan. Terutama aksi begal yang seringkali meresahkan. “Terlebih ruas jalan di sejumlah desa di Kecamatan Socah ini, dikenal akan aksi begal motor. Pelaku kadang tak segan-segan untuk berprilaku tak manusiawi,” kata Kapolsek Socah, Iptu Suharijanto, Senin (10/10).
Kawasan rawan itu, antara lain di sepanjang Jalan Desa Parseh, Jalan Desa Jaddih, Jalan Bilaporah, Jalan Desa Sanggra Agung, serta sepanjang jalan raya dari Desa Keleyan hingga ke Desa Buluh.
Beberapa desa diantaranya, yakni Desa Parseh, Jaddih dan Desa Sangrra Agung bahkan tidak hanya rawan tindak kejahatan 3C, tetapi juga dikenal sebagai kantong peredaran narkoba paling krusial di Kabupaten Bangkalan. ”Bahkan Desa Parseh pernah populer sebagai Kampung Narkoba,” tandas Iptu Hari.
Itu sebabnya, giat sambang desa dalam bentuk patroli malam, tetap intent digalakkan, baik oleh Bhabhinkamtibmas maupun Unit Reskrim Polsek.
Dalam sepekan terakhir ini, misalnya, misalnya, duet Kanit Binmas Aipda Abdul
terhadap empat raperda.
hasan Perda APBD tahun 2023.
Sumenep, Memorandum
Memoran
DPRD Kabupate anggaran pendapa maksimal disahk seja
DPRD Kabupaten Sumenep menargetkan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 maksimal disahkan pertengahan November agar bisa dilaksanakan sejak awal tahun.
pat Bamus DPRD dalam rangka menjadwal kegiatan kedewanan sampai Desember. Salah satunya tentang pengesahan APBD 2023,” ujar Hamid, Senin (10/10).
Ketua DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengatakan, setiap tahun pengesahan APBD diusahakan
Ketua DPRD S Hamid Ali Munir t ngesaha dius
selalu tepat waktu, agar realisasinya tidak selalu molor hingga mengakibatkan banyak anggaran tidak terserap.
“Kami sudah menggelar ra-
Menurut dia, tahapan APBD 2023 sudah menyelesaikan KUA-PPAS. Selanjutnya persiapan pembahasan raperda APBD yang saat ini sudah dijadwal pelaksanaannya oleh bamus.
“Pada 1 November pemba-
Setelah itu sesuai jadwal, pertengahan November target kami pengesahan APBD. Karena kalau pengesahannya lambat kami bisa kena sanksi,” urai Hamid.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menjelaskan, Bamus DPRD juga telah menjadwal kegiatan kedewanan yang lain. Salah satunya rapat paripurna nota penjelasan bupati
Yaitu raperda wisata desa, raperda perhubungan darat, raperda perlindungan pasar tradisional, dan raperda tentang PDAM. Hamid juga menjadwal pada 28 Oktober 2023 rapat paripurna istimewa hari jadi ke-753 Kabupaten Sumenep. “Sampai akhir Desember nanti kami menargetkan semua raperda yang dijadwalkan selesai semua,” tandas dia. (adv/aan/mik)
Halim dan Aipda Ainurrochman, menyisir kawasan rawan Desa Parseh, Desa Sanggra Agung, Desa Jaddih, Desa Keleyan dan Desa Buluh.
“Termasuk Sabtu (8/10) dan Minggu (9/10) dini hari kemarin, Kami kami turun ke lapangan mulai pukul 22.30 s/d 03.30, menyisir jalan sepi secara door to door sistem (DDS) menggunakan fasilitas patroli mobile,” kata Aipda Abdul Halim.
Selain itu, edukasi tentang pentingnya jaga kamtibmas juga rajin disam-
paikan kepada warga. Setiap ada kermunan warga, baik ketika asyik kongkow di gardu, warung kopi (warkop), emperan rumah warga dan lainnya, mobil patroli Polsek pasti berhenti.
Dengan cara-cara humanis dan persuasif , aparat mengingatkan agar warga rajin ikut berperan aktif ikut jaga kamtibmas, utamanya dari gangguan C-3. Termasuk membantu polsek mengawasi bursa peredaran narkoba. (ras/mik)
Penyelenggaraan pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, memasuki tahapan verifikasi administrasi. Yakni perbaikan terhadap dokumen persyaratan.
Proses tahapan tersebut dilakukan KPU RI yang kemudian dilanjutkan melalui KPU tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.
Verifikasi itu direncanakan pada 14 Oktober hingga 4 Nopember 2022 mendatang. Nantinya KPU RI memerintahkan KPU kabupaten melakukan verifikasi faktual mulai kepengurusan, kesekretariatan, dan keanggotaan.
“Verifikasi kepengurusan dan kesekretariatan akan kami periksa sesuai kepengurusan,” kata Plt KPU Sumenep Rahbini, Senin (10/10).
Kepengurusan yang akan dilakukan pemeriksaaan sambungnya, antara lain ketua, sek-
retaris, dan bendahara, apakah sudah sesuai dengan data yang dimasukan dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sedangkan keanggotaan partai politik, sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 tahun 2022, pihaknya akan melakukan tiga tahapan, diantaranya yang pertama dilakukan kunjungan langsung kepada sample anggota partai politik ke alamat masing-masing.
Jika terdapat anggota partai politik yang menjadi sampel tidak dapat ditemui, maka akan
Bojonegoro, Memorandum
Polres Bojonegoro menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H/2022 M dan doa bersama pengamanan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, serta peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-70.
Dalam peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW mengambil tema Dengan Aktualisasi Keteladanan Akhlak dan Kepemimpinan Nabi Besar Muhammad SAW Kita Wujudkan Polri Yang Presisi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Bojonegoro AKBP Muhammad SIK, Dandim 0813
Bojonegoro Letkol Arm ArifYudo
Purwanto, Wakapolres Kompol
Muh Wahyudin Latif, Danki
Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim.
Selain itu, juga kapolsek jajaran, perwakilan SubdenpomV/2-1 Bojonegoro, para perwira, anggota Polres Bojonegoro, anggota Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim, aparatur sipil negara(ASN), Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Bojonegoro beserta pengurus.
Di acara tersebut menghadirkan pembicara dari pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Sabilunnajah KH Anwar Zahid asal Desa Simo, Kecamatan Kanor.
Kapolres dalam sambutannya menyampaikan kegiatan doa bersama ini dimaksud-
kan untuk memberikan kelancaran dalam proses pengamanan pilkades serentak dalam waktu dekat di Kabupaten Bojonegoro.
“Hari ini kita melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus doa bersama dalam pengamanan pilkades di Kabupaten Bojonegoro yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan memperingati HKGB ke-70,” beber Muhammad.
Kapolres juga meminta dalam kegiatan ini juga mohon doa diperlancarkan proses pengamanan hingga berjalan dengan aman dan tertib, sehingga tidak ada halangan serta rintangan dalam proses pengamanan pilkades serentak nanti.
“Mudah-mudahan diperlancarkan segala urusan pengamanan pilkades serentak agar berjalan dengan aman dan tertib,” jelas Muhammad. Selain itu, dalam doa bersama tersebut juga ditujukan kepada para korban yang sedang dirawat dan meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang beberapa waktu lalu. “Kami juga mendoakan yang meninggal diterima di sisi Allah SWT dan keluarga diberikan ketabahan dan korban yang sakit segera diberikan kesembuhan,” pungkas kapolres. Di akhir kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama itu dilaksanakan juga pemberian santunan kepada anak-anak yatim. (top/har/nov)
Gresik, Memorandum Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis, SIK menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai potensi kebencanaan. Hal ini merespons kondisi cuaca, di mana intensitas hujan mulai meninggi.
Bahkan sudah terjadi banjir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Arahan tersebut disampaikan saat apel pagi di Mapolres Gresik, Senin (10/10). Kapolres meminta jajarannya terutama kapolsek untuk memantau situasi di wilayah masing-masing.
“Antisipasi kebencanaan harus dilakukan. Perkuat koordinasi dengan instansi terkait di tingkat
kecamatan,” tutur Nur Azis.
Kapolres memberikan gambaran bahwa curah hujan tinggi melanda Gresik dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya di Kecamatan Driyorejo.
“Selain banjir, angin kencang, dan pohon tumbang. Ini perlu diantisipasi. Segera laporkan ke BPBD atau koordinasi dengan forkopimcam ketika ada benca-
Sidoarjo, Memorandum
Anggota Polsek Porong, Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan pagi melayani dengan melakukan pengaturan lalu lintas di jalur protokol dan jalur arteri Porong, Kecamatan Porong, Senin, (10/10).
Madiun, Memorandum Cegah penyebaran Covid-19, Bhabinkamtibmas Polsek Nglames, Polres Madiun Bripka Suardi bersama babinsa, bidan desa, dan perangkat Desa Tulungrejo melakukan tracing (pelacakan).
Kegiatan pada Minggu (10/10) itu menyasar RT 01 RW 01 Desa Tulungrejo, Kecamatan Madiun. Sebagai mitra dan pelayan masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Tulungrejo melaksanakan tracing dan rencana tindak lanjut sebagai tim tracing.
Tujuannya untuk memantau kontak erat, jika ada keluhan warga diminta segera menghubungi penyuluh kesehatan masyarakat (PKM) Madiun atau bidan desa serta melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
Suardi mengatakan, sebagai tim tracing tersebut antara lain bhabinkamtibmas, babinsa, bidan desa, dan Satgas Covid-19 Desa Tulungrejo. Ia juga titip pesan kamtibmas kepada masyarakat untuk tetap menerapkan 6M.
“Yakni memakai masker, men-
cuci tangan dengan sabun dari air mengalir, menjaga jarak fisik, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, menjaga pola makan, serta istirahat yang cukup,” bebernya.
Suardi menambahkan, diharapkan kepada elemen masyarakat agar tidak lengah dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga ke depannya Covid-19 di Desa Tulungrejo makin terkendali dan terus melandai sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. (iku/nov)
na,” bebernya. Pihaknya berharap potensi kebencanaan di Kabupaten Gresik bisa ditangani secara maksimal. Tentunya melalui sinergitas berbagai pihak. Aparat kepolisian juga diminta bekerja optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya. “Semoga Gresik tetap aman, tertib, dan terkendali,” tutup kapolres.
Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan arahan kapoles juga merayakan ulang tahun puluhan anggota yang bertambah usianya di bulan Oktober. Lulusan Akpol 2002 itu memberikan surprise kue ulang tahun dan bingkisan. (and/har/nov)
kalan tersebut lokasinya tepat berada di tepi jalan provinsi penghubung Bangkalan dengan Kabupaten Sampang.
untuk mengamankan hari pasaran di dua pasar tradisional polowijo yang menyatu dengan pasar ternak.
Kedua pasar itu di Desa Petrah dan di Desa Patemon. Apalagi, dua pasar tradisional terbesar di Kabupaten Bang-
Hari pasarannya pun berurutan yakni Sabtu dan Minggu. “Kalau sudah hari pasaran, terutama di Pasar Desa Petrah volume keramaian pasar meningkat berlipat ganda. Pedagang polowijo, ternak sapi, kambing, dan unggas berbaur menyatu dengan ledakan pengunjung,” kata Kapolsek Tanah Merah, AKP Buntoro, SH, Senin (10/10).
Situasi kompleks pasar di Desa Petrah dan Desa Patemon itu jadi semakin padat dan semrawut,
lantaran arus lalu-lintas dari arah berlawanan, yakni dari Bangkalan dan Sampang menyatu dengan ledakan pedagang polowijo dan ternak. ”Akibatnya kemacetan arus lalu lintas dari dua arah jadi berderet panjang hingga ratusan meter,” imbuh Buntoro. Meski begitu, sinergitas tiga pilar dari unsur anggota polsek, koramil, petugas trantib kecamatan, dibantu dishub tak mengenal lelah. Juga berpantang mengeluh giat commander wish pengamanan harus diterapkan semaksimal mungkin.
Seperti hari pasaran Sabtu dan Minggu (9/10), kapolsek
menerjunkan Kanitshabara Iptu Sucipto, SH, Kanitprovos Aiptu Bagus Andi WH, Bripka Rizal Mada S dan Bripka Erwin K. Mereka dibantu 4 hingga 5 personal gabungan anggota koramil, petugas trantib kecamatan, dan angota dishub. “Iptu Sucipto dan Aiptu Bagus untuk commander wish pam di jalan raya Pasar Desa Patemon. Sedangkan Bripka Rizal dan Bripka Erwin ngepam di simpang tiga jalan Desa Petrah depan mapolsek yang memang bersisian dengan kompleks pasar polowijo dan pasar ternak desa setempat,” pungkas kapolsek. (ras/nov)
Lamongan, Memorandum Berhasil melakukan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK), Pemkab Lamongan resmi membuka kembali Pasar Hewan Tikung. Aparat kepolisian pun turun untuk memastikan aktivitas di area pasar tidak memicu penyebaran PMK serta menimbulkan gelombang
PMK.
Pembukaan pasar hewan ini pun dibarengi ketentuan yang mendukung operasional aktivitas pasar.
Meliputi rutinnya penyemprotan disinfektan ke seluruh pasar hewan, tetap menjalankan vaksinasi pada ternak, peternak harus membawa sapi yang sehat,
Musim hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kabupaten Tulungagung dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah bencana seperti banjir dan tanah longsor juga mulai ditemukan.
Hal inilah yang melandasi dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Siaga Bencana di halaman Pemkab Tulungagung, Senin (10/10) pagi.
Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto memimpin apel didampingi Bupati dan Wakil Bupati serta forkopimda. Eko mengatakan, mitigasi bencana dan kesiapan peralatan penyelamatan untuk warga yang terdampak bencana sudah dilakukan.
Menurutnya, hal ini harus segera dipersiapkan, sebab kondisi geografis, geologis dan topografi di wilayah Tulungagung yang terdiri dari dataran, pegunungan, persawahan dan pantai yang rentan dengan gangguan alam.
“Akibat cuaca yang tidak menentu di musim pancaroba ini tidak menutup kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan
bencana hidrometeorologi. Sehingga seluruh pihak diharapkan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya baik personel maupun sumberdaya peralatan yang dimiliki,” ujarnya.
Eko mengungkapkan, meningkatnya intensitas bencana alam karena sejumlah faktor seperti meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, degradasi lingkungan serta pengaruh perubahan iklim global.
“Intensitas dan kompleksitas bencana di era modern ini telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan dan kerugian yang besar, serta sangat mengganggu aktifitas dan produktifitas baik dalam dunia usaha dan mata pencaharian masyarakat serta pembangunan nasional,” tambahnya.
Oleh karena itu, Eko Hartanto berharap kepada semua pihak yang terkait untuk mengingatkan
masyarakat, dan segera bersiap melakukan langkah pencegahan dan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang atau puting beliung maupun ancaman badai tropis lainnya. Eko mengajak semua pihak untuk mensosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana dalam setiap kegiatan. Karena pada umumnya pemahaman dan kesadaran masyarakat masih relatif rendah.
“Untuk itu, kami tetap berharap kepada semua pihak agar terus meningkatkan jalinan komunikasi demi terciptanya pola koordinasi yang baik, guna mewujudkan tercapainya kesiapsiagaan dan manajemen penanggulangan bencana yang optimal,” pungkasnya. (adv/fir/mad/lis)
Pelaksanaan Lelang:
Cara Penawaran :
Hari :Selasa
Tanggal : 25 Oktober
Batas akhir penawaran : Pukul
Waktu Indonesia Barat (WIB) Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran Pelunasan Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jalan S. Supriadi Nomor 157 Malang
Tulungagung, 11 Oktober 2022 Ttd
PT. PNM Cabang Tulungagung
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996,PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Surabaya akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, terhadapjaminan
berikut: Nama Nasabah
Obyek Lelang
ditempatkan
peruntukannya,
Keterangan:
Sebidang
Nominal
Persyaratan
Pembangunan Jembatan Ngadi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, terus dikebut. Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kediri (barat sungai Brantas) dengan Tulungagung ini dianggarkan Rp 10,5 miliar.
Dipastikan pembangunan jembatan dengan panjang 47 meter dan lebar 7 meter itu selesai akhir 2022.
Hal ini disampaikan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana usai melantik Adi Suwignyo sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri beberapa waktu lalu.
Mas Bup Dhito sapaan akrab Bupati Kediri menjelaskan, jembatan Ngadi rusak sejak 2017 lalu karena diterjang banjir bandang. Jembatan Ngadi dipastikan akhir 2022 selesai pembangunannya. “Fungsi jembatan sangat penting untuk penghubung antara dua wilayah, masing masing Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung,” jelasnya.
Ditambahkan Mas Bup Dhito, se-
lama jembatan dibangun, kendaraan roda empat dialihkan ke jalur lain dan roda dua melintas di jembatan darurat dari bambu ditopang besi baja. Dua jembatan darurat berada 50 meter di sisi barat dan timur jembatan yang sedang dibangun.
“Sebagai sarana transportasi terpenting di dua wilayah. Jembatan Ngadi juga pendukung program strategis nasional (PSN) dengan adanya Bandara dan jalan tol di wilayah selingkar Wilis,” jelasnya.
Ditambahkan Mas Bup Dhito, percepatan pembangunan jembatan memang harus dilakukan dan ini membantu warga setempat dalam kelancaran transportasi ekonomi warga. (adv/mon/lis)
Kediri, Memorandum Kodim 0809/Kediri kembali menggelar Penyuluhan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba bagi seluruh personel dan jajarannya, Senin (10/10). Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Setyo Santosa Makodim 0809 Kediri itu dibuka langsung Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Rully Eko Suryawan dengan narasumber dari IPWL Exklesia Fondation Kediri.
Hadir pula dalam kegiatan itu. Kasdim 0809 Kediri Mayor Arh Dian Krisdianto, Ketua IPWL Eklesia Kediri Fourdensien Jesica Yenny Susanti beserta 8 anggota, Pasi Intel Kodim 0809/Kediri Lettu Inf Dwi Agus Hariyanto, beserta Anggota Staf 1, Danunit Intel Kodim 0809/Kediri Letda Inf Hery Pitono beserta seluruh Anggota Unit Intel, Seluruh Perwira Staf Kodim 0809/Kediri, Seluruh Danramil Jajaran Kodim 0809/Kediri, Perwakilan seluruh Anggota Koramil Kodim 0809/ Kediri dan Perwakilan PNS Staf Kodim 0809/Kediri.
Dalam sambutannya, Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Rully Eko Suryawan mengajak seluruh personel jajaran untuk memerangi narkoba.
Pada kegiatan ini merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun.
“Tidak usah khawatir apabila anggota tidak mengonsumsi ataupun mengedarkan narkoba pada tes urine hari ini,” ungkap Dandim.
Lebih lanjut Dandim menegaskan kegiatan ini untuk mencegah dan mengantisipasi penyalahgunaan Narkoba. Alhamdulillah Anggota Kodim 0809/Kediri sampai sekarang saya menjabat tidak ada permasalahan tentang Narkoba, akan tetapi satuan yang lain ada yang mengonsumsi ataupun mengedarkan narkoba.
“Untuk itu, harapan saya jangan sampai Anggota Kodim 0809/Kediri terlibat permasalahan Narkoba,” pungkas Dandim.
Sementara itu, Ketua IPWL eklesia Kediri Fourdensien Jesica Yenny Susanti dalam materinya menyampaikan pada kegiatan pagi ini pihaknya akan membahas tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.
“Harapan saya bagi bapak bapak Babinsa bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba,” harapnya. (*/mon/lis)
Kediri, Memorandum Keberadaan unsur personel Kejaksaan Kota Kediri diharapkan akan menetralisir pelanggaran hukum di beberapa proyek strategis yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR.
Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yakni atas permintaan atau permohonan dari Pemkot dengan diterbitkan SK Wali kota. Hal itu ditegaskan oleh Kasi Intel Kejari Kota Kediri Harry Rachmat di kantornya, Senin (10/10).
Harry menuturkan, sebenarnya ini telah diatur dengan Undang-Undang Kejaksaan. Dulu sekitar 2019 dikenal degan istilah TP4D yang mendampingi pembangunan daerah. Namun di 2021 ada petunjuk terkait pengamanan proyek strategis (PPS) tersebut.
“Nah, di 2022 ini kami baru terima permohonan untuk menjadi bagian dari PPS itu. Proses pendampingan dan pengamanan proyek dimulai dari tahap awal hingga serah terima pekerjaan. Tujuan utama keterlibatannya adalah sebagai upaya kongkret untuk mentralisir pelanggaran hukum, sehingga dimungkinkan tidak ada kerugian keuangan negara.
Pengamanan pembangunan strategis adalah bagian dari peran Intelejen Penegakan Hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang memungkinkan timbul dan mengancam kepentingan
dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis,” tegas Harry. Sebelumnya, pada momen lain Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Endang Kartika Sari mengatakan, beberapa kegiatan proyek di Dinas PUPR Kota Kediri telah ditetapkan sebagai proyek strategis daerah karena mengingat potensi permasalahan teknis, sehingga pihaknya mendapatkan pengawalan dari tim Kejari Kota Kediri. Salah satunya adalah proyek pembangunan saluran di gang makam Kelurahan Semampir.
“Kenapa lokasi ini ditetapkan sebagai proyek strategis daerah? Karena keberadaan pembangunan saluran tersebut untuk mengatasi genangan air di skala kawasan saat hujan terjadi di perempatan Semampir. Beberapa waktu sebelum dibangun sarana saluran, pernah terjadi genangan air
sampai selutut orang dewasa. Secara tinjauan teknis maka dipilihlah lokasi gang makam semampir untuk dibangun saluran air sebagai penyelesaian genangan air tersebut,” bebernya. Sementara, Lailatul Muniroh dari CV Bumi Delta sebagai pemenang tender pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Jalan Semampir Gang Makam melalui HP menjelaskan, pihaknya mengikuti lelang tender sejak pengumumam 27 Juni sampai 4 Juli 2022. Kemudian penawaran di-upload sejak 29 Juni hingga 4 Juli.
“Seterusnya kita dapatkan urutan lalu evaluasi dari pokja. Dirasa kita memenuhi syarat maka kita dipanggil untuk klarifikasi dan pembuktian klarifikasi,” ujarnya.
Sementara itu, Siswati (63), penjual warung makan berlokasi di depan
Lomba Tari Kontemporer 2022 digelar masih dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri ke-1.143. Panggung di Kawasan Goa Selomangleng Kota Kediri, inilah yang menjadi area pentas para peserta lomba tari, Ahad (9/10).
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengungkapkan kekagumannya terhadap para peserta Lomba Tari Kontemporer ini. “Saya lihat dari tadi yang menari keren-keren. Sebelum tampil, saya lihat juga mereka pada latihan terlebih dahulu di sebelah sana. Dengan cara seperti inilah saya kira potensi-potensi akan terlihat semua,” ungkapnya.
Menurut Abdullah Abu Bakar Tari Kontemporer ini adalah cara untuk merespons zaman yang ada. Tentu tarian ini dari dulu sampai sekarang pasti memiliki pesan yang berbeda. Namun sangat disayangkan apabila tarian kontemporer ini bila tidak diperkenalkan atau dipamerkan. Hal itu membuat pesan yang terdapat dalam tarian tersebut tidak akan tersampaikan ke khalayak umum.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa di Kota Kediri ini banyak tempat bagus yang bisa digunakan untuk memamerkan tarian. Contohnya di taman-taman Kota Kediri. Sanggar tari yang ada di Kota Kediri bisa menggunakan tempat-tempat tersebut. Karena tari-tarian itu bila hanya dipertontonkan saat pembukaan acara, terlihat ada yang kurang.
“Saya minta seluruh sanggar bisa kita
pamerkan bersama-sama. Saya bantu nanti akan saya kasih lighting yang bagus, sound sistem yang bagus juga.
Nanti kita gerakkan melalui sosial media biar semua orang bisa tonton dari situ dan bisa jadi hiburan,” terang Abdullah Abu Bakar.
Sebelum menutup sambutannya, Wali Kota Kediri menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat. “Boleh suka kebudayaan orang lain, tapi identitas kita adalah kebudayaan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar budaya orang lain dan budaya kita sendiri. Supaya kita paham bahwa budaya kita beragam, layak dijual dan layak dilihat oleh seluruh dunia ini,” pesannya.
Lomba Tari Kontemporer 2022 ini diikuti 13 grup tari. Peserta berasal dari komunitas, sekolah, kampus, sanggar yang berdomisi di Kota Kediri, dengan minimal usia peserta 16 tahun. Setiap tarian menggambarkan cerita dan pesan tentang Kediri.
Turut hadir pula Kepala Disbudparpora Kota Kediri Zachrie Ahmad, Kepala Sekolah SMA/SMK Kota Kediri, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indo-
makam menuturkan, ia beberapa hari ini kedapatan limpahan rejeki karena beberapa tukang bangunan membeli kopi dan makan di warungnya.
“Iya, sekarang ini saya harus bangun lebih pagi karena harus belanja ke pasar untuk menyiapkan dagangan yang dibeli oleh bapak tukang proyek,” akunya.
Ditanya saat hujan deras apakan ia melihat genangan air di jalan perempatan Semampir? Ia menuturkan bahwa itu sering terjadi. Dan sekarang ini air banjir itumengalir ke saluran yang dibangun sekarang ini.
“Nah itu, air masih macet di saluran yang sedang dibangun ini, genangan air di jalan perempatan Semampir sudah gak banjir lagi,” pungkasnya. (mon/lis)
Mojokerto, Memorandum
Keluhan
Warga menuding mark up biaya dari regulasi yang berlaku. Dugaan penyelewengan biaya itu berawal saat Desa Banjartanggul mendapat kuota dari ATR/BPN Kabupaten Mojokerto pada November 2021. Hanya saja, panitia mematok biaya yang
tidak wajar, sekitar Rp 500 ribu bagi setiap pemohon.
”Sebelum diuruskan, itu November 2021, panitia minta Rp 500 ribu. Setelah sertifikat jadi pada Maret 2022, minta biaya lagi dari Rp 25 ribu sampai 200 ribu dengan modus biaya pecah bidang tanah,
beli patok, dan materai,” terang Jumait didampingi Suyono, warga setempat, Senin (10/10).
Tokoh pemuda setempat Juni Kuswanto (31), juga membenarkan kondisi itu. “Karena itu, kita menuntut uang pendaftaran PTSL dikembalikan Rp 250 ribu dan perangkat Desa Banjartanggul harus mengundurkan diri,” sergahnya.
Tidak main-main, surat pengaduan yang sudah dilayangkan ke polisi itu juga ditembuskan ke Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, KPK, dan Gubernur Jawa Timur.
Mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
Yakni SKB Menteri ATR/Kepala
BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017; Nomor 590-3167A Tahun 2017; Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, sebenarnya biaya yang dikenakan hanya sebesar Rp 150 ribu per sertifikat.
Sedangkan akhir 2021, setidaknya sekitar 1.054 warga jadi pemohon pengurusan sertifikat tanah secara kolektif tersebut.
”Tinggal dikalikan saja Rp 500 ribu dengan 1.054 pemohon.
Ada dana sekitar Rp 1 miliar lebih yang tidak jelas peruntukkannya. Hasil dari pungutan biaya PTSL ke warga,” tambah Juni.
Padahal, mayoritas warga keberatan besaran biaya yang dipatok panitia itu. Terlebih, sebelumnya tidak ada sosialisasi maupun musyawarah. Tak hanya itu, ia mencium ada indikasi pemaksaan dari panitia. ”Sebenarnya warga itu keberatan semua. Soalnya aneh, mereka yang mampu malah dikenakan biaya Rp 500 ribu sampai Rp 600
ribu,” sebutnya.
Indikasi itu diperkuat dengan penarikan biaya yang dilakukan dengan mendatangi masing-masing rumah pemohon, dan tidak ada tanda terima dana. ”Waktu dimintai kuitansi, mereka nggak mau kasih. Jadi dana itu benar-benar nggak ada bukti tanda terimanya,” sebutnya. Sorotan itu berbuntut laporan ke Polsek Pungging dan Polres Mojokerto. “Kalau masih belum ada titik terang, nanti kami akan melapor ke bupati juga,” tandasnya. Sekretaris Desa Banjartang-
gul NurRohmat, menampik tudingan itu. Menurutnya, semua warga pemohon PTSL sudah sepakat akan biaya yang diterapkan. “Bahkan sudah dimusyawarahkan antara panitia dengan warga pemohon bahwa biayanya Rp 500 ribu,” katanya. Terpisah, Kapolsek Pungging AKP Margo Sukwandi, membenarkan adanya pengaduan tentang biaya pengurusan PTSL di Banjartanggul.”Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Semua pihak-pihak masih kami mintai keterangan,” jawabnya. (no/war/epe)
Jombang, Memorandum
Pembagian kain seragam gratis yang merupakan program unggulan Bupati Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati (Wabup) Sumrambah menuai polemik. Pasalnya, dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) belum juga membagikan . Kondisi itu yang ditanggapi Komisi D DPRD Jombang dengan mengagendakan pemanggilan kepala disdikbud untuk mengklarifikasi penyebab keterlambatan. “Kita akan agendakan pemanggilan minggu depan karena sampai sekarang belum juga dibagikan,” ujar ketua Komisi D Erna Kuswati, Senin (10/10).
Ia mengaku, sudah beberapa kali pembagian kain seragam gratis ini molor dari target yang disampaikan. “Kemarin kami masih memaklumi karena informasinya proses lelang yang panjang. Dan memberi target awal Oktober,” katanya.
Namun, hingga memasuki pertengahan Oktober masih belum ada kejelasan kapan kain seragam gratis itu dibagikan. Padahal banyak masyarakat yang sudah menantikan. Apalagi siswa penerima bantuan tentu sudah tidak muat lagi jika seragam lama tetap dipaksa dipakai. “Kalau tidak jelas kapan pembagiaanya atau bahkan sampai tahun depan kan ini tidak elok,” tegas legislator PKB tersebut.
Ia juga mewanti-wanti hal ini harusnya menjadi pembelajaran karena setiap tahun pasti terjadi masalah.
Kepala Disdikbud Senen mengatakan, proses ssaat ini masih di penyedia. Ia berjanji akan segera mengklarifikasi penyedia sejauh mana saat ini proses kain seragam tersebut. “Secepatnya akan kami tanyakan ke penyedia seperti apa. Dan kapan untuk dibagikan,” tuturnya.
Senen mengaku, untuk kontrak sendiri memang hingga November mendatang. Hanya saja, dirinya menargetkan awal Oktober bisa dibagikan. Kendati demikian, dirinya tetap menargetkan bulan ini program yang menelan anggaran sekitar Rp 10 miliar tersebut bisa didistribusikan ke sekolah-sekolah. (adv/wan/war/epe)
Satlantas Polres Jombang menggelar rilis perkara tabrak lari yang menewaskan Anjar Putra Ramadhani (13), warga Dusun Kedungmacan, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Senin (10/10) sore.
Jiwa korban tidak tertolong setelah diserempet truk di Jalan Raya Desa Mojokuripan, Kecamatan Sumobito pada 7 Oktober 2022,
“Saat kejadian korban tengah membonceng ibunya. Setelah menyerempet, truk gandeng itu kabur,” papar Kasatlantas AKP Rudi Purwanto. Mendapatkan laporan insiden itu, polisi langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, truk tangki gandeng bernopol N 8887 UF dan pengemudinya, Yeni Bactiar Efendi (45), asal Desa Palungkidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi diamankan. “Tersangka dan barang bukti truk telah kami amankan di kantor satlantas,” lanjutnya.
AKP Rudi menyebutkan, Yeni dan truknya diamankan di PT Ajinomoto. Hal itu tak lepas dari keterangan saksi mata serta rekaman CCTV di SPBU Gambiran, Mojoagung. Akibat kejadian itu,Yeni bakal dijerat dengan Pasal
Mojokerto, Memorandum Pemkot kembali bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto untuk menyelesaikan piutang daerah. Pada Senin (10/10), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) menggelar monitoring dan evaluasi dana bergulir sekaligus piutang daerah di Ruang Sabha Mandala Madya.
Kepada debitur dana
bergulir, Wali Kota Ika Puspitasari menegaskan bukan bantuan sosial. Tetapi pinjaman modal, khususnya bagi pedagang UMKM yang wajib dilunasi. “Itu uang negara yang dikembalikan. Pemerintah Kota Mojokerto pun wajib melakukan upaya agar piutang daerah tersebut ada tindak lanjut pengembalian secara berkala,” terangnya.
Karena itu, Ning Ita sapaan akrabnya, berharap dengan menggandeng ke-
Mojokerto, Memorandum
Bupati Ikfina Fahmawati membuka pelatihan bagi calon petugas pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 yang diadakan BPS Kabupaten Mojokerto, Senin (10/10).
Pelatihan yang diikuti 1.813 peserta itu, diharapkan menghasilkan tenaga yang profesional. Karena jutaan nasib masyarakat ada di tangan mereka. “Dari data-data yang akan anda kumpulkan nanti, akan menentukan nasib jutaan orang yang saat ini ada dalam status miskin dan miskin ekstrem, nasib mereka ada di tangan anda,” ungkap Ikfina.
Hasil dari pendataan awal, lanjut Ikfina, data akan
digunakan banyak pihak, terutama Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menentukan tindakan mengentas masyarakat dari status kemiskinan. “Dengan berbekal data awal dari anda ini nanti, kami pemerintah daerah akan bisa melakukan intervensi terhadap percepatan pengurangan angka kemiskinan secara tepat sasaran,” tuturnya.
Dengan data yang lebih rinci hingga kondisi keluarga yang masuk dalam lingkaran kemiskinan, Bupati Ikfina berharap, bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah nanti berupa modal usaha.
Kalau bantuannya berupa bantuan pangan, ini pasti habis. Kalau kita tahu kondisi
kemiskinannya seperti
kita akan bisa
dan merubah bantuan
berupa bantuan modal usaha.
Sehingga mendorong
ekonomi
Tak
jaksaan dan juga debitur dapat bersinergi bersama melunasi pinjaman itu. “Monggo dicoba diangsur meskipun sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan,” harapnya.
Kasi Datun Kejari Kota Mojokerto Adistya Budi Susetyo membenarkan paparan wali kota. Dana itu harus dikembalikan karena berdampak pada kerugian negara jika tidak dibayar. Selain itu juga berdampak secara perdata maupun
pidana bagi debitur. “Macetnya dana bergulir ini ada konsekuensi hukumnya bisa dari masalah keperdataan maupun dari pidana. Baik pidana umum maupun pidana khusus,” jelasnya. Lebih lanjut Aditnya juga menyampaikan, utang juga bisa dialihkan kepada ahli waris sebagaimana warisan. Namun apabila yang bersangkutan benar-benar tidak mampu melunasi dapat dilakukan penghapusan utang. (war/war/epe)
Peredaran narkoba jenis sabu masih marak terjadi di Kota Santri. Terbaru, Satreskoba Polres Gresik membekuk Siswanto alias Olon (24), pekerja bengkel warga Desa Kedungpring, Kecamatan Balongpanggang. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan dua paket sabu siap edar.
Kasatreskoba AKP Tatak Sutrisno mengungkapkan, penangkapan Olon bermula dari informasi masyarakat terkait peredaran sabu di wilayah Kecamatan Balongpanggang. Setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil mengendus identitas dan keberadaan tersangka.
“Siswanto alias Olon kami amankan di rumahnya pada Jumat (7/10). Dari penggeledahan, ditemukan dua plastik klip sabu dengan berat masing-masing 0,35 gram dan 0,32 gram,” kata AKP Tatak Sutrisno kemarin.
Olon langsung digelandang ke Mapolres Gresik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengakuan tersangka, sabu itu akan diedarkan di Balongpanggang sebelum keburu terendus polisi.
Di hadapan penyidik, Olon mengaku sudah setahun terakhi menjalankan bisnis haramnya. Keuntungan besar menjadi motivasinya untuk nekat mengedarkan narkoba. Kini, ia harus berurusan dengan aparat kepolisian dan mendekam di balik penjara.
“Tersangka sehari-hari bekerja di bengkel servis motor. Mengedarkan narkoba untuk tambahan penghasilan. Sekarang sudah kami tahan di Rutan Mapolres Gresik dan dijerat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” tutup Tatak. (and/har/epe)
Gresik, Memorandum
Kejadian tak terduga dialami enam pemancing di Laut Jawa yang masuk perairan Ujungpangkah. Mereka bahkan sempat terombang-ambing di tengah laut selama lebih kurang
jam setelah mesin perahu yang mereka tumpangi mati. Beruntung, insiden
merenggut nyawa mereka.
Kapolsek Panceng AKP Didik Harianto mengatakan, perahu yang mengakut enam orang itu berangkat pukul 06.00 dari tambatan perahu Dalegan, Kecamatan Panceng. Tujuannya, perairan Ujungpangkah untuk memancing pada 9 Oktober 2022. Namun saat hendak kembali, mesin perahu macet.
Pengurus PWI Bojonegoro periode 2022-2025 dilantik di Pendapa Pemkab Bojonegoro, Senin (10/10). Kepengurusan ini sebagai bentuk profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistik.
Apalagi, posisi pers menjadi garda terdepan penyampaian informasi pada masyarakat, yakni dengan bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers. Pelantikan dirangkai dengan seminar edukasi jurnalistik di era media sosial. Staf Ahli Bagian Pemerintahan, Hukum dan Politik, Setda Pemkab Bojonegoro Moch Chosim, mewakili Bupati Anna Mu’awanah, mengucapkan selamat atas pelantikan kepengurusan PWI Bojonegoro.
“Informasi dan berita saat ini cukup cepat. Harapannya, dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara akurat, benar, dan jangan melanggar kode etik jurnalistik. Sebab informasi dari wartawan sangat ditunggu masyarakat. Selamat melaksanakan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jatim Machmud Suhermono mengatakan, inilah saatnya berkiprah dengan tugas utama meningkatkan target profesi. Target profesi ialah memberikan edukasi pada masyarakat lewat pemberitaan. Sebab, produk jurnalistik adalah berita.
“Sepanjang teman media mampu melakukan tugasnya sesuai amanah kode etik jurnalistik, akan tetap dicari produk jurnalistiknya. Informasi yang dibagikan pers, sudah terverifikasi dan tervalidasi,” ujarnya.
Ketua terpilih M Yazid menjelaskan, PWI menjadi wadah organisasi wartawan yang sudah berupaya menunjukkan profesionalisme. Salah satunya melalui uji kompetensi. Dari uji kompetensi, wartawan bisa melakukan pekerjaan jurnalistik berdasarkan cover both side dan data valid di lapangan.
“Tugas pers dan fungsinya menjunjung tinggi UU Pers maupun kode etik jurnalistik. Kami terus berupaya mendukung dan menyukseskan kegiatan Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya terus bersinergi dengan pemangku kebijakan maupun stakeholder terkait,” ucapnya. (top/ har/epe)
Di atas perahu itu ada Abizulhah (40), warga Desa Dalegan selaku pemilik dan nakhoda perahu. Kemudian lima pemancing asal Lamongan. Yakni Khoirul Anwar (40), Awang (31), Alwi (34), Hudi (38), dan Roni (40. Mesin perahu mengalami trouble diketahui sejak pukul 13.00.
Karena kesulitan sinyal, Abizullah
baru bisa memberikan kabar ke nelayan di daratan sekira pukul 17.00 petang.
“Informasi tersebut diteruskan ke Polsek Panceng untuk meminta bantuan evakuasi. Kemudian dilanjutkan ke Satpolairud Polres Gresik dengan mengerahkan tim evakuasi,” kata AKP Didik Harianto.
“Sebenarnya, sekitar pukul 17.30 nelayan Dalegan berupaya menyusul ke tengah laut untuk melakukan evakuasi. Namun sekira pukul 19.00 warga yang berencana melakukan evakuasi kembali ke daratan karena kondisi cuaca kurang mendukung dan perahu yang akan digunakan untuk proses evakuasi terlalu kecil,” tambahnya.
Pascapandemi Penyakit Mulut dan Kuku
Kemudian pukul 20.30, Ketua Rukun Nelayan Dalegan, Sambari bersama nelayan lainnya kembali ke tengah laut untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan perahu yang lebih besar. Dibantu anggota Polsek Panceng dan Satpolairud Polres Gresik.
“Sekitar pukul 22.50 penumpang beserta perahu pancing berhasil dievakuasi oleh warga nelayan bersama anggota Polsek Panceng dan anggota Polairud Polres Gresik menuju ke Pelabuhan Perahu Dalegan. Tidak ada korban jiwa maupun materill atas kejadian tersebut,” tutupnya. (and/har/epe)
Penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak masih terjadi di Kabupaten Gresik. Namun angkanya terus melandai. Pemerintah kabupaten (pemkab) kian menggenjot pengobatan dan vaksinasi, termasuk melakukan koordinasi terkait pembukaan kembali pasar hewan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Gresik Eko Anindito Putro. Menurutnya, hingga saat ini Kota Pudak belum zero kasus PMK. “Masih ada penularan, namun melandai. Pengobatan dan vaksinasi terhadap hewan ternak terus kita kejar. Petugas di lapangan masih terus bekerja,” katanya, Senin (10/10).
Total hewan ternak sapi yang terpapar virus pun sudah lebih dari 5 ribu ekor. Akan tetapi, tingkat kesembuhannya tergolong tinggi. “Tingkat kesembuhan PMK kita 80 persen. Karena ketika ada laporan ternak yang bergejala PMK langsung dilakukan penanganan dan pengobatan,” imbuhnya.
Terkait vaksinasi PMK, Eko Anindito menyebut pihaknya
telah menerima tiga kali droping dosis vaksin. Total mencapai 26.500 dosis sudah disuntikkan ke hewan ternak yang kondisi sehat. Pihaknya berharap Gresik bisa segera zero PMK dan aktivitas perdagangan hewan ternak kembali ke sedia kala.
“Droping tahap pertama 3.000 dosis, kemudian 5.000 dosis dan terakhir 18.500 dosis. Seperti penanganan Covid-19 yang menyerang manusia, vaksinasi PMK ini untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) pada hewan ternak untuk menghindari penularan,” tandas lulusan Universitas
PMK di Gresik. Salah satunya membicarakan tentang pembukaan pasar hewan yang sudah sekitar lima bulan tutup. Wacana tersebut terus digodok lantaran banyak hal harus dipertimbangkan agar tidak terjadi gelombang susulan.
“Pembukaan pasar hewan ini perlu pertimbangan yang matang. Sebab kalau pasar hewan buka itu biasanya ternak-ternak dari luar daerah berdatangan. Berisiko. Untuk
itu, kami intens koordinasi dengan pemprov. Yang terpenting herd immunity tercapai dulu,” tutupnya.
Di Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang pertama kali ditemukan hewan terpapar PMK, kondisinya justru lebih baik. Saat ini telah mencatatkan zero PMK di dua kecamatannya. Pemkab Lamongan bahkan sudah membuka kembali pasar hewan sejak Minggu (9/10).
“Pembukaan kembali pasar
hewan ini tentu dilandasi kondisi ternak yang sudah sembuh dan vaksin yang sudah memenuhi,” tutur Plt Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lamongan Ummuronah.
Berdasarkan SK Bupati Lamongan yang merupakan hasil rapat koordinasi bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan, pasar hewan yang dibuka di Kecamatan Tikung setelah sekitar lima bulan tutup. Namun tetap harus menaati SOP yang telah ditentukan. (and/har/epe)