Koran Memorandum Edisi 15 September 2020

memorandum.co.id

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020

memorandumredaksi@gmail.com com

HARGA Rp 3.500,-

Setahun Edarkan

I

nilah jalan yang bisa dipakai untuk kompromi. Agar kepentingan ekonomi tetap terakomodasi. Dan kepentingan kesehatan tidak seperti dikorbankan.

Kalau saja jalan ini bisa ditempuh tidak perlu lagi terjadi heboh proAnies atau anti-Anies. Heboh itu sangat memprihatinkan. Semakin ke arah memecah belah bangsa.

Tapi, mengusulkan jalan ini juga riskan. Seperti kembali ke tulisan Disway lima atau enam bulan lalu: siapa yang sebenarnya wajib karantina.

Ide ini bertolak dari sukses Taiwan mengendalikan Covid-19. Juga melihat kenyataan banyaknya orang yang terkena Covid 19 tapi baik baik Covid-19 baik-baik saja (Lihat Disway dua hari lalu: Istri Positif). Bersambung ke halaman 2 

Surabaya, Memorandum Fakta terbaru diperoleh penyidik Satreskoba Polrestabes Surabaya dari penangkapan Fajar Rizky cs, bandar sabu yang ditembak mati. Dalam setahun, gembong narkoba ini mampu mengedarkan sabu hingga lebih dari satu ton.

Itu diperkuat dari barang bukti yang ditemukan tim pimpinan AKP Raden Dwi Kennardi di apartemen tersangka, kawasan Surabaya Timur. Selain menyita puluhan kilogram sabu, petugas juga menyita ratusan bungkus abon untuk mengamuflase barang dan mengelabui polisi.

“Ada kurang lebih 600 bungkus abon yang diindikasi

digunakan untuk mengemas sabu. Oleh tersangka, satu bungkus abon menyimpan satu kilogram barang haram tersebut,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombespol Jhonny Eddison Isir, Senin (14/9) petang.

Selain itu, lanjut Isir, sebelum mengedarkan sabu, Fajar Rizky terlebih dulu mendokumentasikan barang yang akan dikirim. Dengan tujuan mempermudah tersangka dalam memberikan laporan terhadap bandar di atasnya (big bos) Isir menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi yang diterima dari sindikat Fajar yang diamankan lebih dulu

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Jhonny Eddison Isir didampingi Kasatreskoba AKBP Memo Ardian, dan AKP Raden Dwi Kennardi memamerkan tersangka dan barang bukti.

 Bersambung ke halaman 11 

SAIFUL ILAH DITUNTUT 4 TAHUN PENJARA

PH: JAKSA TERLALU MENAFSIRKAN FAKTA TA

Surabay Memorandum Surabaya, Jaksa Jaks penuntut umum ( JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Pember Bupati S Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah selama 4 tahun p penjara, Senin (14/9).

Selain itu, Saiful Ilah juga membayar denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Jaksa yang membuktikan pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juga menuntut terdakwa

mengganti uang pidana senilai Rp 250 juta dalam waktu satu bulan, jika harta yang dilelang tidak mencukupi maka digantikan hukuman 2 tahun penjara.

“Dari uang pengganti Rp

FOTO: MEMORANDUM/FERRY

Wajib Karantina

Satreskoba Polrestabes Surabaya Tembak MaƟ Gembong Narkoba

FOTO: MEMORANDUM/DANNY

SERTIFIKA T

P ER S WAN DE

Satu Ton Sabu

Saiful Ilah didampingi ketua tim penasihat hukum, Samsul Huda setelah sidang.

600 juta yang diterima terdakwa, sebesar Rp 350 juta yang disita saat operasi tangkap tangan (OTT) itu sebagai uang pengganti. Sisanya sebesar Rp 250 juta,” ujar JPU Arif Suhermanto di hadapan Ketua

Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana.

Sementara itu, Samsul Huda, ketua tim penasihat hukum (PH) Saiful Ilah, ditemui usai sidang  Bersambung ke halaman 11 

Surabaya, Memorandum Basement gedung Oncology RSU dr Soetomo, terbakar pada Selasa (14/9) sore. Kejadian tersebut sempat membuat panik, hingga sejumlah pasien dievakuasi keluar gedung.

Dari informasi yang dihimpun, basement tersebut menjadi gudang penyimpanan material bahan bangunan untuk membangun gedung rawat jalan RSU dr Soetomo.

Pantauan di lapangan, untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Surabaya menerjunkan 14 mobil damkar dan

KRONOLOGI KEJADIAN Nomleni memanjat pagar rumah 1 Awalnya korban lalu menjebol brankas dan menggondol

 Bersambung ke halaman 11 

uangnya. Ternyata aksi itu terekam CCTV.

2

Terungkapnya kasus ini setelah korban melaporkan pelaku dalam kasus pencurian kandang kucing dan anjing.

IS: GR AF

MEMO

R AND

UM/A

Tak Pernah Makan Lele JARANG sekali ada aktris yang gemar memasak, apalagi betah di dapur.

Namun, bagi Nana Mirdad, mengolah dan membuat kuliner adalah hal yang sangat mengasyikkan.  Bersambung ke hal 11 

-

Meng, papi rumah karaoke di Madiun ditetapkan jadi tersangka.

-

Akibat pemandu lagu kebablasan nelan mike tamunya?

Si Mameng (Pelanggan rumah karaoke)

Surabaya, Memorandum Polisi menggerebek kafe di Kota Madiun yang sediakan jasa esek-esek.

Kali ini, anggota Unit III Asusila Subdit IV Renakta Ditreskrimum polda Jatim menyasar cafe In Lounge Pub & Karaoke di Jalan Bali, Kartoharjo.

Dalam penggerebekan itu, petugas mendapati pengunjung kafe melakukan hubungan intim dengan pemandu lagu.

Selanjutnya, petugas mengamankan 8

FOTO: MEMORANDUM/OSKARIO

Nana Mirdad

Petugas damkar berupaya memadamkan api di basement gedung Oncology RSU dr Soetomo.

Polda Gerebek Kafe Esek-Esek

ZIZ

Karyawan Toko Gasak Uang di Brankas Su Surabaya, Memorandum Seorang karyawan membobol tok dan menggasak uang milik toko bos bosnya di dalam brankas. Sialnya, aks aksi yang dilakukan pelaku di per perumahan Pantai Mentari, Ken Kenjeran, itu ternyata terekam CCT CCTV. P Perbuatan tersebut dilakukan Noml Nomleni alias Beni (24), asal Kupang, Nusa T Tenggara Timur (NTT), yang indekos di Jalan Bulak Rukem. Karena tidak teri terima dengan ulah Beni, korban, i Hendrata (63), melaporkannya ke Bing Mapolsek Kenjeran.

Alhasil, petugas akhirnya meringkus Nomleni di rumah kosnya tanpa perlawanan. Kapolsek Kenjeran Kompol Esti Setija Oetami mengungkapkan, terungkapnya kasus ini setelah korban  Bersambung ke halaman 11 

FOTO: MEMORANDUM/INDRA

Basement Oncology RSU dr Soetomo Terbakar

orang di antaranya, manajer kafe, pemilik kafe, papi lady escort (pemandu lagu) dan lima wanita pemandu lagu ke Mapolda Jatim.

Dari hasil pemeriksaan,Yuniar Agung Purwantoro (46), asal Jalan Borobudur, Kota Madiun, ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, dia menyediakan atau menawarkan layanan seks ke para tamu dan mengambil keuntungan.  Bersambung ke halaman 11 

Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko memamerkan tersangka.

Nomleni alias Beni bersama barang bukti yang disita.

FOTO: MEMORANDUM/INDRA

AKHIR PERJALANAN MAHASISWI CANTIK PEMUJA IDEOLOGI PANCACINTA Έ1Ή

Saat Membalik Papan Nama, Tangan si Cowok Menyenggol Dada Ibarat Pancasila yang jadi dasar NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia), Eli (samaran) meyakini Pancacinta sebagai ideologi mahligai rumah tangga.

Lantas, apa saja cinta-cinta dalam Pancacinta?

Yuli Setyo Budi, Surabaya

Menurut Eli, yang pertama cinta ke kasih. Yang kedua cinta ke ketampanan. Yang ketiga cinta ke kekayaan.

Yang keempat cinta ke kemapanan. Yang terakhir cinta ke keturunan. “ Ya n g p e n t i n g y a n g pertama, cinta ke kasih,” ujar pengacara Eli menirukan ucapan kliennya saat bertemu Memorandum di warung sekitar Pengadilan Agama (PA)

Surabaya, Jalan Ketintang Madya, beberapa waktu lalu.

Menurut pengacara tadi, sebut saja As, Eli mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama saat bertemu Agus, 10 tahun lalu. “Waktu itu mereka sama-sama jadi maba (mahasiwa baru, red) perguruan tinggi swasta di Surabaya,” kata As. As pun bercerita, pada pembukaan  Bersambung ke halaman 11 

PENERBIT: PT. Memorandum Sejahtera  SIUPP: No. 098/SK/Menpen SIUPP/A6/1986  PELAYANAN IKLAN-PEMASARAN: 031-8275390  REDAKSI: 031-8275390  FAX: 031-8291078  LAYANAN PENGADUAN KORAN & IKLAN:

081-2325-2205

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

SIDOARJO

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 2

KEPALA BIRO: Jokosan. WARTAWAN: Slamet Wibowo, Ahmad Zaenal Abidin, Ulum Fajar Setiawan, Agus. PEMASARAN/IKLAN: Afin Maulidin, Suprianto. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN BIRO SIDOARJO: 083831013777 EMAIL: areksidoarjo@gmail.com

Emosi Dituding Pencuri Keponakan Habisi Purnawirawan Polri Sidoarjo, Memorandum Misteri pembunuhan purnawirawan polisi Jasah (79), warga Kelurahan Juwetkenongo, Kecamatan Porong, terungkap hanya dalam tempo 6 jam. Korban yang ditemukan tewas di rumahnya Minggu (13/9) pukul 20.00, ternyata dihabisi keponakannya sendiri.

FOTO: MEMORANDUM/BWO

Kades Kupang menerima bantuan masker dari BPBD Jatim.

BPBD Jatim Nilai Destana Kupang Sidoarjo, Memorandum Setelah sosialisasi dan seleksi administrasi, penilaian lapangan untuk lomba Destana (desa tangguh bencana) 2020 untuk tingkat provinsi, dimulai Senin (14/9). Seperti penilaian lomba yang digelar BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) Jatim di Desa Kupang, Kecamatan Jabon.

Sebelumnya, penilaian yang melibatkan tim dari berbagai unsur itu diawali dari Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Dan terus bergerak ke beberapa daerah lain yang lolos seleksi lomba tahun ini.

Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi mengungkapkan, jumlah peserta lomba Destana 2020 sebanyak 17 desa/kelurahan yang tersebar di 16 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, penilaian lomba dikelompokkan dalam tiga kategori. Yakni pratama, madya, dan utama. Itu tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Penilaian lapangan dilakukan dua tim.

Masing-masing tim terdiri dari unsur BPBD Jatim, Ikatan Alhi Bencana Indonesia (IABI), Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinkes Jatim, dan Tagana Dinsos Jatim.

“Ada empat aspek dan 20 indikator yang menjadi variabel penilaian. Empat aspek tersebut yakni, aspek kesiapsiagaan, aspek kesehatan, aspek penganggaran, dan aspek risiko bencana,” ujar Yanuar Rachmadi.

Kedatangan tin penilaian kemarin, disambut Kades Mukhamad yang didampingi Ketua Relawan Destana Kupang, Camat Jabon, dan Kalaksa BPBD Sidoarjo. Lantaran masih dalam situasi pandemi, penilaian dilakukan tanpa prosesi penyambutan yang melibatkan banyak massa. “Harapan kami, dengan terbentuknya relawan dan forum pengurangan bencana Desa Tangguh Bencana Wiro Yudho, desa kami akan bisa meminimalisir bencana,” harap Mukhamad. (bwo/jok/epe)

Emosi dituduh pencuri jadi pemicu Heppy Prima (23), pemuda yang tinggal di Kelurahan Mindi namun kos di Dusun Beringin, Desa Pamotan, Kecamatan Porong, menganiaya pamannya. Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji membenarkan motif tersebut.

Dalam pemeriksaan perkara yang dilimpahkan ke Polresta Sidoarjo oleh tersebut, Heppy kepada penyidik mengaku dituduh melakukan pencurian di rumah korban. Tidak diterima ditegur, dia naik pitam.

Sebelumnya, tersangka mendatangi rumah korban seki-

tar pukul 12.00 untuk mengklarifikasi tuduhan itu. Berulangkali ketuk pintu rumah tidak dibukakan, Heppy lantas menuju pintu belakang sambil membawa balok kayu. Setelah masuk, dia menghampiri korban yang tengah menonton tv.

“Sempat cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku tidak dapat mengendalikan emosi, langsung memukulkan balok berkali-kali.

Pelaku dijerat Pasal 338 KUHP Junto, dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup,” tandas Kombespol Sumardji.

Keterangan salah satu tetangga korban, pelaku datang

bersama kakaknya. Namun tidak ada yang curiga dengan maksud kedatangannya. Apalagi Heppy sudah dikenal sebagai keponakan korban oleh warga lingkungan setempat.

Jasah sendiri ditemukan tidak bernyawa dengan luka di bagian leher kiri oleh anak kandungnya, Dadang Tjahyono (44), warga Desa Spande, Kecamatan Candi. “Saya tidak tahu persis kejadiannya, saat itu berniat menjenguk orang tua. Datang sekitar pukul 18.30, saya curiga melihat lampu dalam dan luar rumah padam. Apalagi pintu diketuk-ketuk karena dikunci dari dalam, tidak ada jawaban,” terang Dadang. khirnya merusak Dadang akhirnya ng kiri jendela samping rumah. Dia langnjat sung terperanjat akan ketika menyalakan ya sulampu, ayahnya

FOTO: MEMORANDUM/AGS

Heppy Prima

dah tergolek tidak bernyawa dengan darah menggenang.

“Kejadian itu langsung saya laporkan ke Polsek Porong,” cetusnya.

Kapolsek Porong Kompol Sarwo Waskita menegaskan, kasus ini dilimpahkan ke Polresta Sidoarjo setelah menerjunkan personelnya ke TKP. Sedangkan jenazah korban dibawa ke RS Bhayangkara Pusdik Gasum Porong untuk divisum. (ags/jok/epe)

Pj Kades Grinting Prioritaskan Bantuan Warga Sidoarjo, Memorandum Di tengah pandemi covid-19, Pejabat Kepala Desa (Pj Kades) Grinting, Kecamatan Tulangan, Herawati terus berupaya mendahulukan bantuan bagi warga yang terdampak. Seperti halnya dalam penyaluran bantuan, semua warga miskin diupayakan mendapat bantuan merata. “Kami dahulukan kepada masyarakat miskin yang ter-

dampak, seperti pembagian BLT-DD dari tahap 1 sampai 3, 3,” te terangnya, Senin (14/9).

Selain itu, pemdes pemd tambah Herawati, juga intensifkan e edukasi kepada warga terkait pencegah pencegahan penularan covid-19.

Melalui pemb pemberian wawasan dan imbauan untu untuk tidak mengabaikan protokol kes kesehatan. “Kami terus mengimbau kepada masyarakat tentang penc pencegahan dan penanggulangan cov covid-19 ini lewat RT-nya masing-masin masing-masing,” sambungnya.

Di luar itu itu, pemdes juga rutin melakukan pen penyemprotan disinfektan, dan pemb pembagian masker kepada setiap warga dari anak kecil hingga dewasa, sebagai proteksi diri dari pe penularan virus melalui perna pernafasan. “Setiap warga juga kami berikan masker dan sabun untuk mencuci tan tangan, agar masyarakat ter terlindungi dan terhindar d dari virus corona ini,” p pungkasnya. (bwo/jok/epe)

FOTO: MEMORANDUM/BWO

Herawati

FOTO: MEMORANDUM/AGS

Sidang ditempat bagi warga yang terjaring razia tak bermasker.

Awas! Tidak Bermasker Didenda Rp 500 Ribu Sidoarjo, Memorandum Guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, mulai Senin (14/9), petugas gabungan dari TNI, Polri, satpol PP, dan Dishub Sidoarjo, merazia penggunaan masker sebagai implementasi Inpres Nomor 6/2020.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji dan Dandim 0816 Letkol Inf Mohammad Iswan Nusi memimpin pelaksanaan razia perdana yang juga dihadiri jajaran forkopimda, mulai pukul 08.00. Hanya dalam kurun

beberapa menit, belasan orang terjaring tidak memakai masker.

Baik pengendara motor, angkutan umum, hingga mobil pribadi.

Mereka rata-rata didenda Rp150 ribu subsider tiga hari.

Pelanggar langsung menjalani sidang di tempat dan harus membayar uang denda hari itu juga. Jika tidak membayar, kurungan tiga hari wajib dijalani.

Sanksi tegas ini sesuai Peraturan Daerah (perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2/2020 yang merupakan perubahan Perda Nomor 1/2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteram-

an, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam pasal 27 C perda, pelanggar perorangan dikenai denda maksimal Rp 500 ribu. Sementara perusahaan maksimal Rp 100 juta. Dan peraturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ini juga sebagaimana diatur dalam Perbup Sidoarjo Nomor 58/2020. “Karena ini masih hari pertama, denda yang dikenakan Rp 150 ribu. Namun kalau melanggar lagi akan dilipatkan dendanya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Bupati Achmad Zaini.

Untuk meningkatkan ke-

sadaran akan disiplin pada protokol kesehatan, Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Inpres Nomor 6/2020 akan terus digalakkan 24 jam, dengan lokasi macam-macam sasaran. Kapolresta menjelaskan, operasi akan rutin dilakukan agar masyarakat jera. “Ya ini upaya tegas untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Makanya jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan mengenakan masker saat keluar rumah bila tidak ingin dikenakan sanksi sosial hingga sanksi denda maksimal Rp 500 ribu,” tegasnya. (ags/jok/epe)

Tak Bermasker, Jangan Masuk Mulyodadi Sidoarjo, Memorandum Aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Desa (pemdes) Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, terus melakukan razia protokol kesehatan. Langkah ini dilakukan lantaran masih banyak warga yang tidak mematuhi ketika keluar rumah.

Kapolsek Wonoayu AKP Rohmawati Laila, memiliki cara unik menghukum warga yang tidak gunakan masker ketika

keluar rumah. Mereka disanksi membersihkan sampah di tempat pemakaman umum (TPU) desa. “Kami ingin memberi efek jera agar masyarakat tertib gunakan masker,” ujar dia, Senin (14/9).

AKP Rohmawati melanjutkan, lokasi operasi masker kebetulan dekat dengan kuburan umum. Ketika razia, ada sejumlah remaja yang terjaring.

Razia masker ini sesuai dengan Instruksi Presiden (inpres) No-

mor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kepada Warga.

“Mudah-mudahan kesadaran masyarakat jadi lebih meningkat dengan adanya razia ini,” tandasnya.

Kades Mulyodadi Slamet Priyanto mengatakan, langkah tegas ini dilakukan guna mencegah penyebaran covid-19.

Dengan harapan bisa membe-

rikan efek jera. “Kami juga bersama relawan penanggulangan covid-19 tingkat desa tidak henti-hentinya terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran memakai masker jika keluar rumah,” katanya ketika sweeping pemakaian masker. (fjr/jok/epe) Remaja yang terjaring razia karena tidak bermasker dihukum membersihkan makam.

FOTO: MEMORANDUM/FJR

Wajib Karantina Di tulisan itu juga sekaligus bisa dibaca hal sebaliknya: bagaimana seorang dokter spesialis, profesor, yang juga pintar menjelaskan soal Covid meninggal dunia.

Ia tidak hanya ahli menjelaskan, ia sendiri punya teori Golden Way agar aman menghadapi Covid.

Intinya begini: Taiwan punya data, siapa saja di antara warganya yang punya penyakit-penyakit rentan Covid-19.

Dari semua bahan yang saya baca, para dokter sudah sepakat penyakit rentan itu ada empat. Yakni gangguan per-

Sambungan dari halaman 1 napasan, sakit jantung, darah tinggi, dan diabetes.

Mereka itulah sebenarnya yang wajib karantina. Untuk kepentingan mereka sendiri.

Tentu juga untuk kepentingan umum. Banyaknya orang meninggal karena Covid telah menimbulkan kepanikan masal. Juga menguras energi.

Beda dengan di Taiwan, kita punya masalah besar: siapa yang punya data itu. Lalu akan diapakan data itu.

Sebenarnya yang punya kepentingan nomor satu kegunaan data itu adalah keluarga masing-masing.

Saya yakin siapa saja yang sudah berumur sekitar 30 tahun masih punya bapak dan ibu. Atau salah satunya. Bahkan mungkin masih punya kakek/nenek.

Bapak-ibu-kakek-nenek itulah yang berpotensi punya salah satu dari empat penyakit comorbid itu.

Dengan demikian, data siapa saja yang punya penyakit comorbid itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja tidak disatukan dalam data base di satu kota/kabupaten. Atau satu provinsi. Atau satu negara. Data itu masih tercecer di keluarga masing-masing.

Mereka inilah yang mestinya mutlak tidak boleh dekat-dekat dengan penderita Covid-19. Sayangnya kita tidak bisa tahu apakah orang yang di dekat kita itu lagi membawa virus atau tidak.

Maka orang seperti saya --sebagai salah satu penderita penyakit comorbid itu-- mau saja kalau pemerintah ”mengkhususkan” kami. Misalnya kami-kami ini diberi gelang elektronik. Warnanya yang mencolok.

Gelang itu akan mengingatkan diri sendiri bahwa ”saya adalah orang rentan”. Juga

mengingatkan orang lain agar jangan terlalu mendekati kami.

Saya tidak bisa memperkirakan berapa persen penderita comorbid itu. Tapi tidak sampai 30 persen jumlah penduduk kan?

Berarti sebenarnya masih ada 70 persen penduduk yang bisa ditugaskan untuk memajukan roda ekonomi. Tentu dengan protokol kesehatan.

Mungkin mereka yang 70 persen itu masih akan tertular Covid. Atau saling menulari.

Tapi karena tidak punya comorbid mestinya mereka lebih mampu mengatasi sendiri.

Seperti terbukti begitu banyak yang tertular tapi tidak memiliki gejala. Mereka sehat-sehat saja.

Lihat juga begitu besar angka kesembuhan selama ini. Itu adalah dari golongan yang 70 persen itu.

Tapi siapa yang harus punya inisiatif untuk melakukan pendataan penderita comorbid di masing-masing kota?

Tentu kasus seperti Prof Budi Warsono agak berbeda --yang istrinya akhirnya juga meninggal dunia Sabtu dini hari lalu.

Beliau tahu punya comorbid. Beliau tahu pasien

yang datang kepadanya banyak, tiap hari 20 sampai 30 orang. Beliau juga mengatakan mereka itu kebanyakan penderita Covid-19.

Tapi beliau tetap melakukan tugasnya sebagai dokter.

Itu sesuai dengan sumpahnya sebagai seorang dokter. Bahkan beliau menilai dokter yang menolak pasien di saat Covid ini telah melanggar sumpah dokter.

Atau biar saja kita begini terus saja. On off terus. Siapa tahu memang banyak yang asyik pro dan asyik anti Anies Baswedan. (*)

memorandum.co.id

KOTA SURABAYA Berharap Pemkot Tunda Pemberlakuan Sewa Stan Pedagang Hi-Tech Mall Wadul Dewan Surabaya, Memorandum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal memberlakukan sewa stan pedagang eks Hi-Tech Mall. Ini diketahui setelah pedagang menerima surat dari pemkot pada 8 Agustus lalu. Namun, 350 pedagang yang sebagian besar berjualan barang information technology (IT) ini berharap pemkot menunda rencana itu.

Apalagi sampai saat ini pemkot belum maksimal dalam pengelolaan pusat perbelanjaan IT yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa ini. Seperti tidak tersediannya mesin an-

jungan tunai mandiri (ATM), infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi, dan jaringan operator.

“Kesulitan jaringan. Kalau

transaksi lewat EDC (electronic data capture) harus keluar gedung dulu untuk cari sinyal.

Atau juga kami antar pembeli ke minimarket yang tersedia ATM,” kata Ketua Paguyuban Pedagang Rudi Abdullah, Senin (14/9).

Setidaknya kemarin, perwakilan pedagang eks Hi-Tech Mall mengadukan nasibnya kepada DPRD Surabaya. Namun, karena terjadi miskomunikasi, hearing dengan Komisi B yang diagendakan di ruang paripurna tersebut batal digelar. “Iya karena ada miskomunikasi,” jelas Rudi.

Ke m b a l i d i u n g k a p k a n Rudi, sejak 1 April 2019 diambil alih Pemkot Surabaya dari

pengelolahan PT Sasana Boga, fasilitas pendukung aktifitas jual beli di gedung ini tidak tersedia.

“Ya seperti yang saya sebutkan tadi seperti transaksi saja kita kebingungan. Persoalan ini sudah lama. Tak kunjung ada realisasi dari pemkot,” cakapnya.

Bahkan, wacana pemkot akan memberlakukan sewa stan membuat pedagang kaget.

“Kami kaget juga. Apalagi posisi sekarang pademi. Kami minta untuk dipending,” tegas Rudi.

Sementara itu, Komisi B DPRD Kota Surabaya akan kembali menggelar pertemuan untuk mengentas persoalan ini.

“InsyaAllah minggu ini akan kita undang. Baik dari perwa-

memorandumredaksi @gmail.com

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020

likan pedagang maupun dari pemkot,” ujar Wakil Ketua Komisi B Anas Karno. (alf/tyo)

FOTO: MEMORANDUM/ALFIN

Gedung perbelanjaan Hi-Tech Mall di Jalan Kusuma Bangsa.

Hari ini Ribuan Driver Online Se-JaƟm Unjuk Rasa

Hapus Zona Merah dan Tolak Aplikator Nakal

FOTO: MEMORANDUM/ALFIN

Pelanggar yang tidak memakai masker dihukum push up.

Razia Dua Jam, Sita 147 KTP Pelanggar Tak Bermasker Surabaya, Memorandum Kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan menurun. Buktinya, razia yang digelar di beberapa titik jalan protokol Surabaya selama dua jam sedikitnya menyita 147 KTP warga tak bermasker.

Personel gabungan yang terlibat razia ini dari TNI, Polri, dibantu petugas dari kelurahan, kecamatan, satpol PP, dan Dishub Surabaya. Operasi ini dilaksanakan dibeberapa titik mulai pukul 06.00-08.00.

Di wilayah MER Gunung Anyar petugas menyita 20 KTP; Di Terminal Osowilangun ada 30 KTP yang disita; Di sekitar Cito, petugas menyita 30 KTP; Di Jalan Pahlawan menyita 48 KTP; Sedangkan di sekitar KBS petugas menyita 9 KTP; Di Pasar Pabean, Jalan Dukuh, dan Pegirian petugas menyita 11 KTP. Operasi masker ini dikhususkan bagi pengguna jalan raya, seperti mobil, sepeda motor hingga angkutan umum. “Kami juga menyosialisasikan agar masyarakat selalu pakai masker, tidak berkerumun, dan menjalankan protokoler kesehatan,” kata Kasi Trantib Satpol PP Keluraha Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Umi Harti yang ikut dalam giat tersebut.

Pelanggar juga diberikan sanksi sosial berupa push up, menyanyikan lagu Indonesia Raya, juga membacakan Pancasila. “Ini sebagai bentuk kepedulian kami untuk mencegah penularan virus corona,” lanjut Umi. Sementara Kasatpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, operasi gabungan ini salah termasuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jatim tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. “Ini sebenarnya diinisiasi Polda Jatim. Dalam rangka menindaklanjuti Perda Propinsi Jatim,” jelas Eddy.

Untuk memberikan efek jera, dilakukan penyitaan KTP selama 14 hari. “Pelanggar bisa mendatangi markas satpol PP untuk mengambil KTP-nya,” kata Eddy. (alf/tyo)

Pemilik Warkop Wajib Urus SIUP Surabaya, Memorandum Warung kopi (warkop) diwajibkan mengantongi surat izin usaha perdagangan (SIUP). Sedangkan untuk mengurus SIUP, pemilik warkop tidak dipungut biaya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya mendorong warung kopi mengurus SIUP. Apalagi, pemkot telah memberikan fasilitas kemudahan dalam proses perizinan itu. “Jadi untuk warung kopi itu wajib memiliki izin, pengajuan izinnya di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Siola,” kata Eddy di Balai Kota Surabaya, Senin (14/9).

Menurutnya, kebijakan ini dikhususkan bagi seluruh warga Surabaya. Sementara warga luar Surabaya, pemkot tidak memberikan izin. “Ini khusus kita berikan untuk warga Surabaya. Untuk warga luar Surabaya kita tidak berikan izin, karena untuk usaha ekonomi kecil mikro,” katanya.

Tak hanya warung kopi atau kedai kafe, namun pemilik usaha seperti angkringan juga diharuskan mengurus surat izin tersebut. Apabila pemilik warung kopi enggan untuk mengurus izin, maka Satpol PP Surabaya dapat memberikan tindakan tegas. “Makanya kami mohon kepada seluruh pemilik warung kopi, baik kecil maupun besar agar mengajukan surat izin usaha,” jelas dia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya M Taswin menjelaskan, untuk mengurus SIUP, warga Surabaya dapat datang langsung ke UPTSA Siola. Namun, proses perizinan ini juga dapat diakses secara online melalui laman https://ssw.surabaya.go.id.

“Perizinan warkop cukup pakai SIUP saja. Persyaratannya mudah, cukup pakai KTP (kartu tanda penduduk), menyertakan pas foto 3x4 satu lembar, dan materai Rp 6 ribu. Prosesnya satu jam selesai,” kata Taswin.(udi/tyo)

Surabaya, Memorandum Hari ini ribuan driver online dari beberapa daerah di Jawa Timur demonstrasi menolak aplikator nakal, Selasa (15/9) pagi. Dalam menyuarakan aspirasinya, mereka akan berkonvoi menuju beberapa titik, dan berakhir di Gedung Negara Grahadi.

Massa aksi yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) jilid 2 terdiri dari Himpunan Pengusaha Daring Indonesia (HIPDA), Asosiasi Driver Online (ADO) Jawa Timur, Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Jawa Timur.

Menurut Humas Frontal Jilid 2 Daniel Lukas Rorong, aksi ini diikuti sekitar 1000 driver online dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, dan berbagai kota atau kabupaten di Jawa Timur. “Masing-masing daerah akan mengirimkan perwakilannya untuk menyuarakan beberapa tuntutan,” kata Daniel.

Disampaikan Daniel, tuntutan yang disuarakan yakni evaluasi potongan 20 persen dari aplikator untuk setiap order selama masa pandemi; Pemerataan bantuan sosial dari pemerintah untuk driver online; Penghapusan zona merah yang masih berlaku untuk transportasi online di

beberapa wilayah di Jawa Timur.

Pressing debt collector yang masih terjadi pada driver online yang mengambil kredit di leasing selama masa pandemi tanpa ada keringanan kebijakan; Penertiban aplikator baru transportasi online yang tidak memiliki kantor di masing-masing wilayah.

“Tuntutan kami termasuk penentuan tarif yang dinilai terlalu merugikan mitra driver, termasuk fasilitasi tempat pengaduan khusus bagi driver online

yang tergabung dalam Frontal terkait keluhan yang dialami,” lanjut Daniel.

Rencananya mereka mengawali aksi dengan berkonvoi dimulai dari titik kumpul di frontage Ahmad Yani sisi barat di samping Cito menuju beberapa sasaran.

“Sasaran kami adalah Dishub Jawa Timur, Diskominfo Jawa Timur, Polda Jawa Timur, KPPU Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan

Pahlawan, Kantor Gojek di Jalan Ngagel, Kantor Grab di Jalan Pemuda (Depan WTC), dan berakhir di Grahadi,” pungkasnya.

Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya AKBP Wimboko mengatakan, pemberitahuan aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan di Gedung Negara Grahadi diserahkan Ke Polda Jatim. “Ke polda pemberitahuannya,” singkat dia. (mg1/fdn/tyo)

“

Tuntutan kami termasuk penentuan tarif yang dinilai terlalu merugikan mitra driver, termasuk fasilitasi tempat pengaduan khusus bagi driver online yang tergabung dalam Frontal terkait keluhan yang dialami,”

Daniel Lukas Rorong Humas Frontal Jilid 2

GRAFIS: AZIZ

BPN Keluarkan 172 Sertifikat Tanah Milik Pemkot Surabaya, Memorandum Pemkot Surabaya terus menyertifikatkan tanahnya demi pengamanan aset. Tahun ini, ada 172 aset Pemkot Surabaya berupa tanah yang keluar sertifikatnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mejelaskan, dari 172 sertifikat itu terdiri dari 137 bidang yang diterbitkan wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya 1, dan 35 bidang dari BPN Surabaya II. “Bidang tersebut terdiri dari tanah aset yang dikelola oleh DPBT dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya,” beber Maria Theresia, Senin (14/9).

Yayuk, sapaan akrab Maria Theresia ini menjelaskan, untuk aset yang dikelola DPBT bisanya dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas publik, seperti Sentra Wisata Kuliner (SWK). Sementara itu, untuk tanah yang dike-

lola DPUBMP digunakan untuk membangun jalan dan saluran.

“Jadi setifikasi ini tetap dilaksanakan secara bertahap oleh pemkot. Hal itu disesuaikan dengan target pada masing-masing anggaran setiap tahunnya. Harapannya lebih banyak lagi sertifikasi tanah yang bisa diselesaikan oleh kantor pertanahan satu dan dua,” ungkap dia.

Untuk itu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan penghargaan kepada BPN Surabaya wilayah I dan II. Penghargaan tersebut diberikan lantaran BPN telah bekerja keras membantu Pemkot Surabaya dalam upaya menyelamatkan aset.

Wali Kota Risma menyatakan akan membuat laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, bahwa Surabaya telah berhasil menangani berbagai persoalan aset. Meski begitu, pihaknya kembali meminta

FOTO: ISTIMEWA

Wali Kota Risma menyerahkan penghargaan kepada BPN Surabaya.

bantuan BPN dalam upaya menangani permasalahan aset ke depannya.

Sedangkan Kepala Kantor BPN Surabaya II, Lampri A mengucapkan terima kasih kepadaWali

Kota Risma atas penghargaan terhadap hasil kinerja penyelamatan aset-aset milik pemkot.

Menurut dia, ada beberapa aset pemkot berhasil diselesaikan.

Contohnya pembebasan jalur

lingkar luar timur (JLLT).

“Pada prinsipnya kami selalu mendukung. Tentu ini tidak bisa bekerja sendiri kami juga dibantu dengan Forpimda Surabaya,” pungkas dia. (udi/tyo)

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

PILKADA 2020 Jumlah Pemilih Meningkat, Paling Banyak Perempuan

Opo Jare

Surabaya, Memorandum Jumlah pemilih dalam Pilwali Surabaya 2020 meningkat dibandingkan dalam Pilwali 2015. Tahun ini daftar pemilih sementara (DPS) menembus 2.092.926 pemilih dan paling banyak perempuan.

FOTO: MEMORANDUM/ALFIN

Toriq Abdullah

Pemberdayaan UMKM

“Jumlahnya DPS sebesar 2.092.926 ini berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS yang dilakukan KPU,� beber Komisioner

TORIQ Abdullah, warga Pucang Anom, menginginkan supaya pemimpin Surabaya ke depan memaksimalkan pemberdayaan UMKM dari APBD. “UMKM ini berperan penting dalam perekonomian masyarakat bawah, khususnya bagi warga-warga yang tidak produktif bisa diperdayakan,� kata Toriq Abdullah.

Pemerintah harus berinovasi terhadap itu. Pemerintah harus jelih terhadap peluang-peluang apa yang menjadikan proyeksi kesempatan perekonomian ke depannya.

Sedangkan, terkait pengelolahan pasar tradisional kedepan harus termanajemen dengan baik. “Lah itu harus dipikirkan. Selain itu pemerintah itu harus memberikan wadah terhadap warganya yang memang ahli dibidang IT,� jelasnya. (alf/tyo)

KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi NaaďŹ lah Astri Swarist, Senin (14/9).

Masih lanjut dia, jumlah pemilih itu meningkat jika dibandingkan Pilwali 2015. Pada lima tahun lalu itu berjumlah 2.034.315 dan sekarang naik 58.611 pemilih.

Yang menarik, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jumlah pemilih perempuan sebanyak 1.074.586 orang, sedangkan untuk pemili laki-laki ada 1.018.340 orang.

Jumlah pemilih ini tersebar di

31 kecamatan dan 154 kelurahan.

Untuk TPS berjumlah 5.184 unit, sehingga lebih banyak dibandikan TPS dalam pilwali 2015. Jumlah TPS meningkat ini karena jumlah pemilih di TPS jumlahnya dibatasi seiring dengan pandemi Covid-19.

Tahapan selanjutnya, menurut NaaďŹ lah, mulai Senin (14/9) hingga empat hari ke depan, pihaknya akan menyerahkan salinan DPS itu kepada panitia pemungutan suara (PPS) melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK). “DPS ini nanti yang sudah ber-

Surabaya, Memorandum DPC Taruna Merah Putih (TMP) Surabaya mulai merapatkan barisan menguatkan konsolidasi organisasi. Tujuannya, memperkuat gerak PDI Perjuangan dalam memenangkan Pilkada Surabaya 9 Desember 2020. “Kami berkumpul untuk menguatkan kerja-kerja konsolidasi seluruh kekuatan anak muda di Surabaya,� kata Ketua DPC TMP Surabaya Aryo Seno Bagaskoro.

Seno mengatakan, semangat ikut terlibat dalam pembangunan Kota Pahlawan itu, akan dibumikan dengan mengusung narasi anak muda dan narasi gotong royong sebagai corak utama karya.

Gotong royong telah menjadi dasar pembangunan Surabaya selama ini, yang terbukti sukses diterapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan wali kota-wali kota sebelumnya.

HARAPAN wali kota ke depan, menurut Riska Utami, perempuan asal Gunung Anyar, yakni ďŹ gur yang mencintai dan dicintai oleh rakyat. “Menurut saya yang pasti mencintai dan dicintai rakyatnya, serta orang yang peduli kesejahteraan rakyatnya,â€?ujar Riska, Senin (14/9).

Menurut mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun ke-2 ini, wali kota harus berbaur dengan masyarakat, peduli apa yang dialami oleh masyarakat, sederhana meskipun berkelimpahan, tegas namun tetap berhati nurani. “Seorang pemimpin yang jujur dan tentunya akan jauh dari korupsi.

Berusaha berkata apa adanya tidak melebih-lebihkan,� harapnya. (mg1/tyo)

Surabaya, Memorandum Pasangan cawali Machfud AriďŹ n dan cawawali Surabaya Mujiaman Sukirno (Ma-Ju) terus menuai dukungan dari berbagai elemen. Kali ini, Ikatan Keluarga Madura (Ikama)

FOTO: MEMORANDUM/M SYAIFUDIN

Konsolidasi yang digelar Taruna Merah Putih.

“Kami ingin mengajak seluruh anak muda yang mencintai Kota Surabaya untuk ikut serta bergotong royong bersama kami dalam sukaria. Mulai dari para aktivis hingga seluruh kekuatan anak muda untuk bergabung dalam satu barisan merah

putih,� ungkap dia.

Dia menjelaskan, segenap kekuatan anak muda tersebut akan diajak untuk berkolaborasi dalam mengawal pembangunan dan meneruskan kebaikan yang ada di Kota Surabaya ke depan. Termasuk dalam pilwali, TMP bergerak

Surabaya mendeklarasikan diri untuk mendukung Ma-Ju, Minggu (13/9) malam.

Deklarasi yang digelar di Hotel Mercure ini dihadiri Mujiaman, sementara MA masih dalam isolasi mandiri

sehingga hanya hadir melalui zoom meeting.

Mujiaman menjelaskan bahwa tuntutan warga Surabaya sangat sederhana yaitu kemakmuran warganya. “Ternyata tuntutan masyarakat

FOTO: MEMORANDUM/MG1

Penyerahan surat deklarasi Ikama Jatim kepada Mujiaman.

Naafilah Astri Swarist Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda– benda yang berkaitan dengan tanah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Nusantara Indonesia, akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Bandung terhadap obyek hak tanggungan atas debitur Hartono berupa : WDQDK GDQ EDQJXQDQ 6HUWL¿NDW +DN 0LOLN 1R VHOXDV P WHUFDWDW DWDV QDPD +DUWRQR EHULNXW EDQJXQDQ GLDWDVQ\D \DQJ WHUOHWDN GL 'HVD .HERJX\DQJ .HFDPDWDQ Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (Harga Limit Rp 75.000.000,00, Uang Jaminan Rp 15.000.000,00.)

mendukung Eri Cahyadi dan Armuji (Er-Ji). “Pendidikan gratis, penambahan sekolah, layanan kesehatan mudah, penanggulangan kemiskinan, penataan kampung, banyaknya ruang terbuka hijau,� papar Seno. (udi/tyo)

Keterangan : - Nominal jaminan yang disetorkan ke UHNHQLQJ 9$ 9LUWXDO $FFRXQW KDUXV sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.

- Jaminan HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Sidoarjo selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- Biaya yang timbul sebagai biaya mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang

Syarat-syarat lelang: 0HPLOLNL DNXQ \DQJ WHODK GLYHULÂżNDVL SDGD DODPDW GRPDLQ KWWSV ZZZ OHODQJ JR LG WDWD FDUD GDQ panduan mengikuti lelang dapat dilihat menu “Prosedur Lelangâ€? dan “Panduan Penggunaanâ€? pada domain tersebut. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya. Berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain / debitur seusai lelang, maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Sidoarjo, PT. Bank Perkreditan Rakyat Lestari Nusantara Indonesia, dan PT. Balai Lelang Bandung. Termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang. Peminat lelang bisa melihat objek lelang pada masing-masing lokasi objek lelang dimulai pada saat pengumuman s/d 1 hari sebelum lelang. Info lainnya hub. PT. Balai Lelang Bandung, +XQWLQJ SDGD KDUL MDP NHUMD KPKNL Sidoarjo

6LGRDUMR 6HSWHPEHU PT. Balai Lelang Bandung PT. Bank Bank Perkreditan Rakyat Lestari Nusantara Indonesia

ANEKA KEBUTUHAN

RUMAH DIJUAL

ELEKTRONIK DICARI AC...AC...Dingin!!! Berkwalitas, AC Split second=1Jt (05-3/4-1PK-2PK) 350 watt Hub: 085100995098/031-5012481 Persewaan AC.

SERVICE

PARANORMAL Ahli Ramal,Kartu CKI,Jitu Bisa Baca Nasib, Rmh tangga,Jodoh,Bisnis dll.dtg langsung ke Ibu Rina! Jl.Kedungsari Masuk Samping Kanan Giant Surabayan 3/34. T:0315490592/081229729706(tidak terima SMS)

Service Panggilan 24 Jam. HP.0822 3433 6481. Ahli Kulkas, AC, Msn Cuci, P.Air, K.LPG, Whiter, Shocise TV, dll. WA: 0821 4058 6819. Melayani Dlm/Luar Kota.

Brgaransi.

BUSANA 38.11/09-15/10

TANAH KAVLING PROMO murah tanah kavling siap bangun hanya 24jt-25 jt-an Lokasi desa Balong Mojo Benjeng -Gresik Resmi langsung pemilik, Free balik nama!! pemilik hub: Telp/WA 081232003191 (P.Yudi)

75

38.5/09-9/10 38 23/07 29/08

BAHAN BANGUNAN URUKAN GRAGAL, Buang Gragal, Sertu uruk, Sertu ayak, Pasir Lumajang, Pasir Kediri, Tensia koral, Bata Merah/Bata Pres MRH/Bata Umpak/Bata Kombang Tuban Dll. Percolt Pick up / Borongan Wil Sby Timt.

Hub: 081331583815/085102880022.

38.20/06-24/07

Kebal Bacok (langsung dites), Tumbal Usaha, Bisnis, Penglaris, Memisahkan PIL/WIL, Pacar Lari, Susah Jodoh dll.

Sedia: Bulu Perindu,Bedak Cleopatra, Gurah Hidung, Gurah Vagina, dll.

MOTOR BEKAS + BARU Segala Merk Sport & Bebek

Pijat Refleksi Totok Saraf

Kredit KTP Luar Kota, Kost bisa dilayani

Telp/WA. 085100644266 38.11/08-17/09

sangat sederhana, bisa tidur nyenyak di rumahnya sendiri, bisa bekerja dan makan cukup bergizi, sejahtera, dan bahagia bisa menikmati alam sekitarnya di Kota Surabaya,� jelas Mujiaman.

Ketua Ikama Jawa Timur H Bukhori mengatakan, dukungan relawan Ikama ini menginginkan calon wali kota yang mampu meneruskan pembangunan di Surabaya agar bisa lebih maju dan makmur. “Wali kota yang baru harus orang yang lebih hebat,� ujar Bukhori saat menyampaikan sambutan.

Bukhori menambahkan bila Machfud orangnya sudah pengalaman dan manajemennya sudah teruji. “Sedangkan Mujiaman orang betul-betul profesional,� pungkas Bukhori. (mg1/tyo)

IKLAN PAS

PROPERTI

00.21/07-27/08

Jumlahnya DPS sebesar 2.092.926 ini berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS yang dilakukan KPU,"

Ikama: Wali Kota Baru Harus Lebih Hebat

Informasi pasang iklan : Kurnia : 081259584829

HUB: Jl. Barata Jaya 19 No. 5 Surabaya 031-5043081 -5048607 - 085100583104

“

FOTO: MEMORANDUM/M SYAIFUDIN

Pelaksanaan Lelang : - Cara pelaksanaan: Closed bidding pada alamat domain https://www.lelang.go.id 3HODNVDQDDQ /HODQJ 6HODVD 6HSWHPEHU

%DWDV $NKLU 3HQDZDUDQ :,% :DNWX Server) - Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran - Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Sidoarjo, Jl. Erlangga, Nomor 161, Sidoarjo - Pelunasan Harga Lelang: 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. %HD /HODQJ GDUL KDUJD OHODQJ

FOTO: MEMORANDUM/MG1

Jual Rumah SHM LT.128 m2. LB.80.

Bangunan 1 lantai dg 2 KT. 2KM + Gudang.

Air PDAM 2200watt Telpn. Hrg 1.6M (nego) Hub:089631542404.

bintang delapan akan ditempel di tempat strategis, seperti kelurahan, kecamatan, balai RT/RW. Warga bisa mencermati, apakah namanya sudah tercantum atau belum,� beber wanita berjilbab ini.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan memasang spanduk berisi informasi kepada warga yang belum terdaftar untuk segera melapor pada PPS. “Tanggal 19 sampai 28, DPS itu ditempel selama sepuluh hari, setelah itu akan ada namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan,� tegas dia. (udi/tyo)

Taruna Merah Putih Rapatkan Barisan Usung Er-Ji

Mencintai dan Dicintai Rakyat

Riska Utami

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 4

40 17/1 17/2

38 22/06 25/07 38.7/08-15/09

KEHILANGAN Hilang BPKB Spd Mtr NC11A 3C AT th’2010 W-6727-YMAn.Masturoh D/a.Wonocolo 4/49 Taman Sda. Hilang STNK Spd Motor Yamaha 31B Jupiter Z CW Nopol L-6293-HIAn.Nur Hasan D/a. Jl. Wonokromo 5/29 Sby. Hilang STNK Spd Mtr Yamaha th’2014 putih L-6477-FS An.Septian Dwi Anggoro D/a.

Pacar Kembang 5 Baru No.17 Sby. Hilang STNK mobil Ayla 2015 L1513DIA/N: Novita Heri Kristanti D/A: Pondok Wiguna Regency 4/4.

Hilang STNK spd motor Honda thn 2014 L2666EXA/N: Luluk Kristiniyah D/A: Keputih Tegal 5/32.

HLG STNK Mtr VARIO 150 Th’2020 S-2981JAP an.SUYATMI desa DADAPAN RT/RW 01/02 Kec.SOLOKURO LMG. HILANG BPKB Motor Honda L-5309-WWAn Dwi Ana d/a Manukan Luhur V Blok 2C/20 Sby. Hilang STNK W2964 NQ HANDAVARIOA/N MUJIONO KUSTIYANTO JLN.ABD ROCHMAN SEDATI.

KEHILANGAN HILANG STNK HONDA CBR 150 2016 ORANGE PUTIH W-6191-NR (RANU RUDIANTO) 081230757546.

HILANG STNK HONDA C100 (GRAND) 1992 HITAM W-2615-SY (SUDAR) KREMBUNG BARAT 082233244211.

HILANG STNK YAMAHA JUPITER 2005 HITAM ORANYE W 3822 YG (LEFKO SRI BUDIANOVI) 085334918142.

HILANGSTNKHONDAKIRANA2005HITAM W-4707-WQ (MUHAMMAD HUDA) 0856 0460 3387.

Hlng STNK Hnd Scoppy L 4721 RW a.n Choiriyah d.a Jagir Sidoresmo 6/164 10/01 Surabaya.

Hilang STNK spd motor Honda thn 2010 L5313EF A/N:Sarianto D/A:Pucang Anom 48.

Hilang STNK spd motor Yamaha thn 2012 L5828CB A/N: Yogi Triono D/A: Kalijudan 5/1.

HLG BPKB (R2) Honda Supra X ‘2014 (L 4748 ZU) a/n Oktalina. A Hub : 08123008203.

KEHILANGAN BPKB Sepeda Motor Kawasaki Blitz L-6573-OZ An.David Wijaya.

Hilang BPKB nopol W-3645-FC a/n Askur Hub 08121630751.

HILANG STNK HONDABEAT 2012 PUTIH W 6840 ZB (SUNARYO) 085231260401.

HILANG STNK HONDA SUPRA 2012 MERAH HITAM W-2232-YJ (MARDIYAH).

HILANG STNK HONDAVARIO 2015 HITAM W 6976 QQ ( DAMUSI ) 081372998368.

HILANG STNK HONDASUPRA2013 HITAM W 3962 OB ( ROKHANI ) 085607427498.

Hlng STNK Hnd Beat L 5321 NQ a.n Muhauwaana d.a Jagir Sidoresmo 6/138 Sby.

KEHILANGAN Hlg STNK Hnd Beat L-3169-VV An. Nurul Hidayat D/a.Raya Putat Gede 23 Sby. KEHILANGAN STNK SPD MT JEPANG NOPOL L-3967-QR A/N NUNUK SRI RAHAYU D/A DINOYO 8/ 2-B SURABAYA HILANG STNK SPD MTR: S-6827-KP. NK. MH1JM3125KK510307.

NS.JM31E2505849.AN.AULYA. RAHMA.S. D/a: DS. SAMBUNGREJO RT/RW.04/02 KEC. MODO KAB.LAMONGAN HILANG STNK SPD MTR: S-5314-LB, NK.MH1JF5120BK235791.

NS.JF51E2235030.AN.ANISAUSHOLIHAH D/a: DS. SUGGENENG RT/RW.02/03 KEC. SEKARAN KAB.LAMONGAN Kehilangan Stnk W4174LO th. 2015 An. Oskarijanik Endra prystyowati Ds. Lopang RT 3/4 Driyorejo Gresik

KEHILANGAN Kehilangan stnk W5380CV th. 2015 An. Zakiyah darojad Ds. Sumurber RT 17/6 Panceng Gresik Kehilangan stnk W9420H th. 2006 An. PT. Kelola Mina laut Jl. KIG Raya selatan Kab V/5 Randuagung Kebomas Gresik Kehilangan stnk W3380AJ th. 2016 An. Mohammad Chanif musofi Ds. Tambak beras RT 1/1 Cerme Gresik Kehilangan stnk W8027H th. 1994 An. Mohammad Khoiron Ds. Suci RT 3/9 Manyar Gresik Kehilangan stnk W1244AC th. 1997 An. Drs. H. Chodjin Ds. Kedamean RT 13/5 Kedamean Gresik Kehilangan stnk L7431LA th. 1979 An. H. Maskur Jl. Sunan Prapen 2-D/02 RT 5/1 Klangonan Kebomas Gresik

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

MADURA

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 5

FOTO: MEMORANDUM/TYO

BIRO MADURA RAY RAYA MELIPUTI: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. KABIRO: Herry Sunaryo. WAKABIRO: Sujak Lukman REPORTER: Syamsul Arief, Syamsuri, Yusron Hidayatullah, Ainul Anwar. HP: 085333446262, 08113406262.

FOTO: MEMORANDUM/AAN

Personel korem menjalani tes swab di Makorem Bhaskara Jaya.

80 Personel Korem Tes Swab Surabaya, Memorandum Institusi TNI terus berupaya secara maksimal memutus rantai penyebaran covid-19. Berbagai langkah dilakukan di berbagai satuan. Salah satunya melaksanakan tes swab.

Usai mengikuti apel di lapangan Makorem 084/Bhaskara Jaya, 80 personel diminta untuk mengikuti tes swab yang melibatkan RS Brawijaya. “Pengecekan itu ditujukan untuk personel yang memiliki mobilitas tinggi,� ujar Kasi Ops Korem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Ryan Hanandi, Senin (14/9).

Ditambahkan Hanandi, tes swab akan berlangsung selama 3 hari. Beberapa tahapan pengecekan juga harus diikuti oleh personel korem, termasuk adanya pengambilan sampel. “Selanjutnya dibawa ke laboratorium,� beber Hanandi.

Untuk diketahui, sebelumnya langkah antisipasi telah dilakukan oleh pihak korem. Selain di dalam satuan, upaya penekanan penyebaran pandemi itu juga dilakukan di wilayah tugas, terlebih di masyarakat. “Termasuk sosialisasi pentingnya protokol kesehatan,� pungkas Hanandi.(tyo/epe)

Imam Syafi’i

Bawaslu Awasi Ketat Prokes Kampanye Dua Bapaslon NegaĆ&#x;f Narkoba Sumenep, Memorandum Bawaslu Kabupaten Sumenep meminta semua calon bupati-wakil bupati dalam melaksanakan kampanye mematuhi protokol kesehatan (prokes). Kendati tidak menjamin bisa menjawab kekhawatiran pemilihan kepala daerah (pilkada) jadi klaster baru covid-19, namun pengetatan ini wajib dilakukan.

Karenanya, bawaslu juga meminta peran aktif masyarakat serta dua pasangan calon (paslon) untuk berkampanye dengan mematuhi prokes.“Salah satunya, kami melakukan pengawasan kepada penyelenggara teknis

FOTO: MEMORANDUM/RAS

Salah satu bapaslon usai menjalani tes kesehatan di RSAL Surabaya.

apakah menggunakan APD (alat pelindung diri) atau tidak,� kata Humas Bawaslu Sumenep Imam Syafi’i, Senin (14/9).

APD bahkan menjadi penekanan bawaslu di tengah situasi pandemi. Jika ada temuan tidak

memakai APD atau pelanggaran prokes lainnya, pihaknya terang Imam, tidak segan akan memproses sesuai Peraturan Bawslu Nomor 14/2015 tentang Penanganan Pelanggaran. “Kami tidak punya kewenangan memberikan sanksi. Namun nanti (penaggaran, RED) akan kami rekomendasikan ke Satgas Covid-19 Sumenep,� tegasnya.

Hingga kemarin, bawaslu belum menerima laporan adanya pelanggaran penerapan prokes dari kedua bakal pasangan calon (bapaslon).

Sementara itu, KPU Sumenep memastikan dua bapaslon telah melaksanakan semua tahapan cek kesehatan di RSAL dr Ramelan Surabaya yang berlangsung selama dua hari (7-8 September).

Tes kesehatan rohani dan jasmani bapaslon Fattah Jasin-Kiai Ali Fikri dan Achmad Fauzi-Nyai Hj Dewi Khalifah bahkan sudah diterima hasilnya.

Menurut Komisioner KPU Sumenep DivisiTeknis Penyelenggaraan dan Data Pemilih Rahbini, hasil pemeriksaan kedua bapaslon cukup baik. “Kedua paslon dinya-

takan memenuhi syarat dalam kesehatan jasmani dan rohani.

Mereka juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkotika,� sebutnya.

Pihaknya menegaskan, KPU Sumenep menanggung semua biaya tes kesehatan bapaslon.

Rinciannya, masing-masing orang menghabiskan biaya sekitar Rp 14 juta. “Biaya itu hanya untuk tes kesehatan calon laki-laki. Sedangkan untuk calon perempuan lebih mahal. Karena salah satunya ada tambahan pemeriksaan rahim,� tandas Rahbini. (aan/uri/epe)

Bentuk Pansel, November Tiga Kepala OPD Dilelang Bangkalan, Memorandum, Kebijakan promosi dan mutasi jabatan 204 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Bangkalan oleh Bupati R Abdul Latif Amin Imron, 2 September 2020, masih menyisakan kekosongan jabatan kepala dinas dan kepala bagian di tiga organisasi perangkat daerah (OPD).

Yakni posisi kepala dinas pekerjaan umum dan Roosly Suliharjono penataan ruang (DPUPR) dan BKPSDA (badan kepegawaian dan pemberdayaan sumber daya aparatur).

Kekosongan terjadi setelah pejabat lama DPUPR, H M Taufan Zairinsyah dipromosikan sebagai sekretaris daerah (sekda) dan kepala BKPSDA M Gufron meninggal tahun lalu.

Kekosongan pemangku jabatan eselon II-B juga bertambah karena Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (disperinaker) H Tamar Jaya memasuki masa purna tugas November ini. “Untuk mengatasi kekosongan jabatan eselon II-B di tiga OPD itu, sekwilda sudah menyarankan agar BKPSDA segera membentuk pansel (panitia seleksi,� kata Plt Kepala BKPSDA Roosly Soeliharjono, Senin (14/9).

Sekwilda juga mengisyaratkan agar ASN pemangku jabatan eselon III-A yang berminat mengisi kekosongan jabatan sudah siap-siap mengikuti assesment. Menurut Roosly, jabatan itu memang tidak bisa dilakukan melalui promosi jababatan seperti staf yang naik ke jabatan eselon IV setara kasi atau kasubbag, serta promosi pejabat eselon IV untuk naik ke pemangku jabatan eselon III-B dan III-A setara kabid, kabag, camat atau jabatan sekretaris. “Sebab untuk mengisi pemangku jabatan eselon II-B setara kepala dinas dan kepala badan, harus ditempuh melalui proses lelang jabatan dan seleksi yang cukup ketat,� tandas Roosly.

Rencananya, purna tugasnya H Tamar Jaya per 1 November 2020, tim pansel yang dipimpin Sekwilda H Moh Taufan Zairinsyah akan memulai proses lelang dan seleksi jabatan. “Insya Allah tahun depan kekosongan jabatan kepala dinas dan kepala badan definitif di tiga OPD resmi terisi,� tandas Roosly.

Lelang jabatan sebenarnya bukan hal baru di lingkup Pemkab Bangkalan. Awal 2020, proses serupa juga digelar untuk mengisi jabatan kepala di dinas perhubungan (dishub), badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda), dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dinas pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (dispertapahorbun), dinas perdagangan (disdag), dinas perikanan, badan penelitian dan pengebangan (balitbang), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil), dinas sosial (dinsos), dan dinas komunikasi dan informatika (kominfo).

Terakhir, lelang jabatan dilakukan untuk mencari sosok kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), dinas kesehatan (dinkes), direktur RSUD Syamrabu, inspektur inspektorat, serta satpol PP. (ras/epe)

Sumenep, Memorandum Bupati dan wakil bupati kembali melakukan safari kepulauan.

Agenda kunjungan kerja (kunker) kali ini, akan dijadikan Bupati A Busyro Karim untuk mengevaluasi programnya selama lima tahun memimpin di kepulauan.

Karena masih dalam situasi pandemi, safari kepulauan tetap menerapkan prokes ketat. Seperti membatasi undangan di setiap pulau yang akan dikunjungi yang telah dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan. “Undangan yang hadir sudah saya perintahkan untuk dibatasi dan harus menerapkan protokol kesehatan saya sampaikan saat rapat persiapan,�

Bupati A Busyro Karim disambut petugas Pelabuhan Kalianget ketika memulai safari ke kepulauan.

KPKNL SIDOARJO

kata bupati ketika hendak menaiki kapal yang akan membawanya ke kepulauan di dermaga Pelabuhan Kalianget, Senin (14/9).

Enam kecamatan rencananya akan didatangi bupati-wabup.

Yakni Nonggunong, Sapudi, Ra’as, Arjasa, Kangayan, dan Sapeken.

Harapannya, dari hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan program yang akan datang.

Bupati juga mengisi safari dengan agenda lain. Semisal membagikan bantuan alat pemadam kebakaran dan alat pertanian pada kelompok tani di Nonggunong.

Namun, dia menegaskan agenda ini tidak terkait dengan kepentingan politik. (uri/epe)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara tertutup (closed bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : https://lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik Debitur atas nama : 1. Pindajati Suharto • Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.42/ Ds.Sukodono a.n Nyonya PINDAJATI SUHARTO, Sarjana Hukum seluas 110 m2 , SHM No.43/ Ds.Sukodono a.n Nyonya PINDAJATI SUHARTO, Sarjana Hukum seluas 574 m2, SHM No.1070/ Ds.Sukodono a.n Nyonya PINDAJATI SUHARTO, Sarjana Hukum seluas 458 m2, SHM No.1692/ Ds.Sukodono a.n Nyonya PINDAJATI SUHARTO, Sarjana Hukum seluas 139 m2 berikut bangunan diatasnya terletak di Jalan Raya Dungus Lor (Jalan Raya Sukodono) KM 3,5 RT.22/RW.06, Ds.Sukodono, Kec.Sukodono, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur (Harga Limit Rp. 3,559,000,000,- ; uang jaminan lelang Rp. 890,000,000,-) • Sebidang tanah seluas 162 m2 berikut bangunan diatasnya terletak di Perumahan Pondok Candra Indah Jalan Belimbing I No.27, Ds.Wadungasri, Kec.Waru, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur sesuai dengan SHM No.554/ Ds.Wadungasri a.n 1.

PINDAJATI SUHARTO, Sarjana Hukum 2.VALENTINO WONGSO 3.VINCENTIUS WONGSO 4. VIRGINIA VISAKHA seluas 162 m2 berikut bangunan diatasnya (Harga Limit Rp. 997,000,000,- ; uang jaminan lelang Rp. 250,000,000,-)

FOTO: MEMORANDUM/SJK

Kantor BKPSDA Bangkalan.

FOTO: MEMORANDUM/URI

Safari Kepulauan, Bupati Evaluasi Program Kerjanya

Anggota satpol PP memeriksa muatan mobil angkutan untuk mencegah tembakau luar Pamekasan masuk jelang puncak masa panen.

Satpol PP Pamekasan Razia Tembakau Jawa Pamekasan, Memorandum Satpol PP Kabupaten Pamekasan selama tiga hari terakhir, gencar menggelar Operasi Penghalauan Tembakau Jawa di sejumlah akses masuk. Namun hasilnya masih nihil.

Hal ini ditegaskan Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Pamekasan, Yusuf Wibisono. “Hingga hari ini operasi dilakukan, belum menemukan kendaraan yang mengangkut tembakau asal Jawa yang hendak dijual ke gudang di Pamekasan,� terangnya, Senin (14/9).

Hal ini dibenarkan Kasatpol PP Kusairi ketika dihubungi melalui handphone. “Masih belum ada temuan pelanggaran karena ini masih

awal-awal pembelian tembakau di Pamekasan,� katanya.

Dia menyebutkan, berdasarkan data DKPP (dinas ketahanan pangan dan peternakan), puncak masa panen tembakau pada pekan ketiga September hingga pekan pertama November.

Masa itu, pembelian di sejumlah gudang di Pamekasan sudah dimulai. “Beberapa gudang saat ini banyak yang belum buka. Mungkin ini yang membuat belum ada temuan kendaraan mengangkut tembakau Jawa ke Pamekasan,� ungkapnya.

Namun, satpol PP, terang Kusairi, tetap akan menggelar razia merujuk pada Perda Nomor 4/2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura. (sjk/epe)

Pelaksanaan Lelang : Hari/Tanggal Batas akhir penawaran Alamat Domain Tempat Lelang

: : : :

Selasa / 29 September 2020 Pukul 11.00 WIB (Waktu Server) www.lelang.go.id Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo Jalan Erlangga No.161 Sidoarjo Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat-syarat lelang : 1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.

2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: https://lelang.go.id.

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.

4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan GDQ SHUXEDKDQQ\D 13:3 SHUXVDKDDQ GDODP VDWX ÂżOH 5. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.

7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).

10. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

11. lnformasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery - Region VIII Telp. (031) 5661371-74 atau KPKNL Sidoarjo Telp. (031) 8057108, 8057109 Surabaya, 15 September 2020 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery - Region VIII

HALAMAN 17 memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

POLISI KITA

Operasi Penegakan Inpres 6/2020, Puluhan Warga Terjaring Yustisi

Polisi Sumbang Darah Meski Stok Masih Aman

Blitar, Memorandum Jajaran Polres Blitar Kota menindaklanjuti instruksi pusat dalam rangka meningkatkan kedisiplinan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) melalui kegiatan penegakan hukum berupa operasi yustisi penggunaan masker, Senin (14/9).

Jawa Timur telah ada payung hukum yang digunakan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Perda Nomor 1 tahun 2019 dalam rangka mendisiplinkan masyarakat tentang protokol kesehatan.

Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M Sinambela menjelaskan, akan mengefektifkan penerapan denda.

“Sesegera mungkin kita akan mengefektifkan penindakan

berupa denda. Yang mana, dari perda tersebut provinsi juga memberikan petunjuk bisa dikenakan denda Rp 250 ribu bagi pelanggar perorangan. Dan pelanggar pelaku usaha sampai dengan Rp 500 ribu,” jelasnya.

Dalam perda dan turunannya di kabupaten dan kota itu, sudah diatur sanksi administrasi.

“Jadi administrasi tersebut juga bisa dalam bentuk teguran lisan, teguran tertulis, serta kemudian penyitaan KTP,” sahutnya.

Lanjutnya, agar efektif, operasi yustisi fokus pada penegakan hukum, sehingga kesadaran masyarakat tetap terbangun.

“Selain kegiatan ini, kita juga terus adakan pembagian masker gratis, menghimbau, dan mulai sekarang kita tingkatkan dengan pemberlakuan pen-

FOTO: MEMORANDUM/PRA

Tak Bermasker di Kota Blitar Terancam Denda

AKBP Leonard M Sinambela bersama jajaran melakukan operasi wajib memakai masker.

egakan hukum dalam operasi,” sambungnya.

Sementara itu, Kasubbag Humas Iptu Achmad Rochan, mengutarakan, tujuan operasi ini

agar masyarakat semakin patuh protokol kesehatan.

“Finalnya memutus mata rantai Covid-19 di Kota Blitar,” pungkasnya. (pra/mik)

Pasuruan, Memorandum Polres Pasuruan Kota menggelar Apel Deklarasi Gerakan Zero Narkoba dan Obat Keras Berbahaya di Lapangan Abd Rahman Jalan Gajah No 19, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Senin (14/9).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman yang didampingi Wakapolres Kompol Priyanto, para PJU, kapolsek, dan anggota.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman mengatakan, sebelum membersihkan di lingkungan, harus membersihkan

diri sendiri dari narkotika.

“Untuk itu, mulai diri sendiri dan rekan - rekan untuk menjaga diri dari Pengaruh Narkoba, untuk itu kita melaksanakan pakta intergritas serta mendeklarasikan Zero Narkoba,” ucap Arman, kemarin.

Dalam apel tersebut, pimpinan apel juga membacakan deklarasi zero narkoba.

1.Tidak akan menggunakan narkoba atau untuk diri sendiri, maupun memfasilitasi orang lain untuk menggunakan.

2. Tidak akan melindungi pelaku yang terlibat dalam jaringan

FOTO: MEMORANDUM/RUL

Kapolres Pimpin Deklarasi Gerakan Zero Narkoba AKBP Arman didampingi Kompol Priyanto melakukan penandatanganan Deklarasi Gerakan Zero Narkoba.

narkoba.

3. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan barkoba.

4. Bila terbukti melanggar, saya bersedia untuk diproses sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

“Perlu diketahui bersama, bahwa Bahaya Narkoba dapat merusak keluarga dan Ling-

kungan serta merusak pemuda penerus generasi,” terang Arman.

Arman menambahkan, ia juga melakukan penandatangan pakta deklarasi gerakan zero narkoba dan okerbaya.

“Kami berharap, dengan adanya deklarasi seperti ini, seluruh anggota dan PJU bersih dan tidak ada yang bermain dalam narkotika,” tutup Arman. (*/rul/mik)

Malang, Memorandum Sebanyak 47 pelanggar protokol kesehatan (prokes) mendapat teguran secara tertulis karena tidak mengenakan masker, Senin (14/9).

Beberapa pelanggar yang terkena operasi yustisi itu saat melintas di kawasan Jalan Jakarta, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardus Simarmata menerangkan, operasi yustisi ini untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 6/2020, Pergub nomor 53/2020, dan Perwali nomor 30/2020.

“Dalam kegiatan ini, pelanggar Prokes tidak memakai masker akan didenda. Sesuai Perwali 30/2020, dendanya sebesar Rp 100 ribu. Denda itu, akan dimulai hari Rabu tanggal 16 September,”

FOTO: MEMORANDUM/EDR

Di Kota Malang Pelanggar Prokes Ditegur Keras

Satgas Covid-19 melakukan operasi yustisi di jalur protokol Kota Malang.

terang Kapolresta Malang Kota di lokasi kejadian.

Ia menambahkan, operasi

yustisi protokol kesehatan akan digelar setiap hari, baik pagi maupun malam. Pihaknya menerjunkan

Satuan Setingkat Peleton (SST) pasukan gabungan.

Sementara itu, Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengungkapkan ada dua pendekatan untuk penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat. “Yang pertama, pembentukan karakter dari diri sendiri. Selanjutnya, pemberian reward dan punishment,” jelasnya.

Saat ini pihaknya memilih memakai pemberian reward dan punishment. Caranya dengan melakukan penguatan pendekatan.

Sebab, Kota Malang sudah darurat Covid-19. Jumlah OrangTanpa Gejala (OTG) terus bertambah.

Dengan pendekatan, diharapkan sebagai pemutus penyebaran Covid-19 di Kota Malang. (edr/mik)

Kota AKP Tavip Haryanto, juga mendonasikan darahnya.

“Tubuh menjadi fit sehat karena produksi darah di perbaruhi dan tekanan darah akan lebih stabil yang akhirnya badan kita akan lebih sehat jiwa raga,” ujar Tavip Haryanto, Senin (14/9).

Sebelum donor dimulai, 40 anggota polisi ini lebih dulu diperiksa kondisi kesehatan mulai dari tensi darah sebelum melaksanakan kegiatan donor darah.

“Tentunya, setiap aktivitas yang dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan jaga jarak atau physical distancing,” tandas kasatlantas.

Terpisah, Plt. Ketua PMI Kota Probolinggo, dr. Ninik IraWibawati, melalui Bagian Administrasi Dau Widodo menjelaskan, bahwa PMI sendiri untuk stok darah aman hingga dua minggu ke depan.

“700 kantong darah yang masih

Satgas Gabungan Polsek Terapkan Disiplin Prokes Bangkalan, Memorandum Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangkalan yang kembali memburuk, membuat Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra meminta seluruh kapolsek di 17 polsek melakukan sosialisasi, edukasi, dan penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes).

Hal itu sebagaimana yang sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2020.

“Lakukan patroli dan razia rutin lebih intens bersama TNI di tiap kecamatan. Saya tekankan, lakukan penindakan tegas bagi warga tanpa kecuali,” pesan Rama, Senin (14/9).

Pesan kapolres itu, segera disikapi jajaran Polsek dan Koramil Kecamatan Arosbaya. Dipimpin Kapolsek Iptu Fery Riswantoro dan Danramil 0829/13 Kapten Arh Kristanto, Tim Satgas Gabungan Kecamatan terdiri dari unsur anggora Polsek, Koramil,

ngan thermo gun, cuci tangan, disemprot dengan antiseptik, serta diedukasi secara humanis. “ Setelah dikasih masker, mereka kami beri hukuman fisik push-up atau scot-jump di tempat. Ada juga yang kami suruh mengucapkan teks Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai sanksi sosial memungut sampah dan menyapu jalan,” pungkas Fery Riswantoro. (ras/mik)

AKBP Dony Alexander didampingi jajaran forkopimda memberi edukasi pentingnya memakai masker.

hukum lainya.

“Hari ini kita berikan teguran lisan namun untuk tahapan berikutnya akan kita kenakan sanksi berupa adminiatrasi / denda kepada warga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan,” ujar Kapolres Dony, kemarin.

Lanjutnya,TNI Polri bersama kejaksaan dan Pengadilan Negeri Mojokerto akan mendukung penuh apa yang sudah menjadi

tersedia guna menutupi kebutuhan transfusi darah pasien yang membutuhkan di berbagai rumah sakit. Sejak

pandemi Covid-19 melanda Indonesia Maret 2020 lalu, stok masih aman,” jelasnya. (mhd/mik)

Malang, Memorandum en Pilkada Kabupaten h Malang tahun 2020 sudah n mulai memasuki tahapan yang cukup penting.

Untuk itu, Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengharapkan Pilkada Kabupaten Malang tidak akan menjadi penambahan klaster baru penyebaran Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan harus dilakukan dengan cermat dan disiplin.

“Jangan sampai terjadi cluster baru dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, untuk itu dalam setiap tahapan harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Kapolres Malang, Senin (14/9).

Dengan menerapkan protokol kesehatan maka dapat mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada

di K Kabupaten Malang.

“Mari kita satukan visi m misi kita untuk menerapkan pr protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada Kabupaten Malang dengan harapan Pilkada Kabupaten Malang berjalan dengan aman dan damai,” jelasnya.

Untuk itu diimbau seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut sehingga dapat melindungi dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Ini merupakan kebiasaan baru yang harus dilakukan secara disiplin.

Kepatuhan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat ini tentunya akan mewujudkan situasi yang aman dan nyaman.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Malang Iptu bagusWijanarko menjelaskan, sosialisasi mengenai kepatuhan protokol

AKBP Hendri Umar

kesehatan dilakukan agar dapat menekan Covid-19.

“Harapannya masyarakat patuh dengan protokol kesehatan,” tuturnya. (*/ari/mik)

Bermasker Dapat Susu, Tak Pakai Disanksi Sosial

Kapolres Mojokerto Pimpin Yustisi di Pasar Legi Mojosari Mojokerto, Memorandum Untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid-19, Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander bersama forkopimda, dan aparat penegak hukum melaksanakan operasi yustisi, Senin (14/9).

Operasi yustisi digelar berdasarkan Inpres Inpres No 6 Tahun 2020, tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Operasi yustisi tersebut sekaligus merupakan penerapan Perbub No 44 Th 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan menyasar Pasar Legi Mojosari Jl Raya Gajah Mada, Mojosari.

Kapolres mengatakan, masyarakat yang tidak mengenakan masker akan ditindak. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan forkopimda dan aparat penegak

Kasatlantas Polres Probolinggo Kota AKP Tavip Haryanto ikut mendonorkan darah di HUT ke-65 Polantas.

Kapolres Berharap Tak Ada Klaster Baru Pilkada

Anggota Polsek Arosbaya memberikan hukuman scot jump bagi pemuda yang tidak memakai masker.

Satpol-PP, serta petugas Puskesmas Arosbaya dan Puskesmas Desa Tongguh, Senin (14/9), melakukan patroli dan razia gabungan.

Menggunakan Mobil Patroli Tangguh Polsek, Tim Satgas Gabungan menyisir pemukiman, pusat pertokoan, rumah makan, dan pasar tradisional.

Warga yang tidak bermasker, dicegat dan digiring ke mobil untuk periksa suhu badan de-

FOTO: MEMORANDUM/MHD

Probolinggo, Memorandum Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota melakukan kegiatan donor darah bersama di UTD PMI Kota Probolinggo, Senin (14/9).

Aksi sosial rutin ini, selain untuk edukasi dan bentuk sumbangsih polisi untuk menambah stok darah, juga sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat. Agenda donor darah ini sekaligus rangkaian HUT ke-65 Polantas.

Kasat Lantas Polres Probolinggo

FOTO: MEMORANDUM/ARI

mensosialisasikan peraturan gubernur tentang ketaatan menggunakan masker,” ujar dia.

Aristianto menyebut, untuk penerapan denda administrasi

Lamongan, Memorandum Personel Polres Lamongan bersama TNI, dan instansi terkait menggelar operasi yustisi Perda Jatim Nomor 02 tahun 2020 di depan GOR/Sport Centre Lamongan, Senin (14/9).

Upaya yang dilakukan seluruh elemen pemerintahan daerah bersama jajaran kepolisian ini sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Selain razia, juga edukasi, sosialisasi serta plotting anggota di keramaian guna mengimbau warga agar menaati protokol kesehatan.

Operasi yustisi dipimpin Bupati H Fadeli bersama Kapolres AKBP Harun, Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Sidik Wiyono, Ketua Pengadilan Negeri Lamongan R.A. Mauladi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Agus Setiadi.

kebijakan pemerintah.

“Karena sudah jelas untuk piranti yang kita gunakan yaitu inpres dan juga peraturan gubernur, yang mana sudah dibuatkan di Provinsi Jatim,” tegas kapolres.

Apabila dalam operasi ditemukan warga masyarakat yang tidak menggunakan masker, pelanggar akan dikawal anggota TNI-Polri menuju ke meja yustisi untuk peringatan dan sosialisasi. (war/mik)

Sidoarjo, Memorandum Kabar gembira diperuntukkan bagi warga Sidoarjo yang mematuhi protokol kesehatan (prokes). Jika memakai masker akan mendapatkan susu gratis.

Sebaliknya, jika melanggar prokes akan diberi sanksi sosial.

Kegiatan kampanye tertib bermasker tersebut, dilakukan petugas gabungan Polri, TNI dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan di sekitar kawasan Bundaran Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo, Minggu (13/9).

Ada 25 pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang terjaring petugas gabungan.

Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Eko Iskandar mengatakan, kampanye tertib bermasker ini digelar petugas gabungan, bersama komunitas warga Mutiara Regency.

Kegiatan tersebut, juga dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-65 tahun 2020.

“Kegiatan kampanye tertib bermasker ini menerjunkan 40 personil gabungan, dan bekerja-

FOTO: MEMORANDUM/AGS

mengenai penegakan sanksi bagi pelanggar prokes dilakukan bersama sama.

“Kita bersama-sama menggelar operasi yustisi, dengan tujuan

Petugas dan warga memberikan susu gratis kepada warga yang memakai masker.

sama dengan komunitas warga Mutiara Regency,” katanya.

Lanjut Eko, dalam kampanye tertib bermasker kali ini, petugas berhasil menjaring 25 orang yang tak mematuhi prokes. Para pelanggar disanksi mengenakan rompi warna oranye dan diberi kalung papan berbunyi ‘Pelanggar Protokol Kesehatan’.

Kemudian mereka disuruh berdiri menghadap jalan di

Bundaran Taman Pinang. Juga disuruh meminta maaf pada warga lain yang melintas.

“Tujuannya agar mereka malu menjadi pelanggar prokes karena dilihat banyak orang,” ungkapnya.

Kegiatan kampanye tertib bermasker ini tak sekadar memberi sanksi pada warga yang melanggar. Namun juga pembagian masker gratis. (ags/jok/mik)

Petugas sempat beradu argumentasi dengan warga yang tidak mengenakan masker.

orang-orang yang kita sayangi,” tandas Isir.

Dalam operasi itu, ada kurang

lebih 42 warga tidak menggunakan masker. Sanksinya dikenakan penyitaan identitas. (fdn/mik)

Razia Masker, Belasan Pelanggar Didenda

Seorang pelanggar prokes disanksi push up.

FOTO: MEMORANDUM/RAS

FOTO: MEMORANDUM/FIR

Pelanggar prokes mendapat sanksi push up dari petugas.

bagi pelanggar prokes masih menunggu arahan dari pimpinan. Sedangkan saat ini, pelanggar prokes hanya disanksi kerja sosial seperti Instruksi Presiden nomer 6 tahun 2020 dan peraturan bupati tentang penegakan potokol kesehatan.

“Kalau untuk sanksi administrasi, kita tunggu arahan selanjutnya. Yang jelas saat ini sanksi yang berlaku masih menjalankan kerja sosial, untuk sanksi denda masih tahap sosialisasi,” terangnya.

Sementara Kabid Penegakan Perda Satpol PP Tulungagung, Artistya Nindya Putra mengatakan kegiatan ini dalam tahap sosialisasi peraturan gubernur tersebut.

“Ini masih tahap sosialisasi, kita tunggu revisi aturan dulu untuk implementasinya diTulungagung,” pungkas dia. (fir/mad/mik)

sabun.

“Kami sangat berharap, masyarakat untuk tetap mematuhi protokol Covid 19 dengan selalu memakai masker ketika sedang keluar rumah,” ujarnya.

Senada, juga disampaikan oleh Wakapolres Lumajang, Kompol Hendry Sulistiyawan. Ia menambahkan, jumlah warga yang terkapar Covid 19 di Indonesia setiap hari selalu bertambah. Hal itu menandakan, kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat masih rendah.

“Semoga dengan dilakukan operasi Yustisi ini, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin tinggi.

Sehingga, apa yang menjadi program dari pemerintah tentang Jatim Bermasker akan terwujud,” pungkas Kompol Hendry. (tri/mik)

FOTO: MEMORANDUM/FDN

Kegiatan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid 19 sebagai implementasi penerapan Inpres Nomor 6 tahun 2020.

Mereka yang melanggar protokol kesehatan (prokes) dengan tidak memakai masker, langsung diminta berhenti dan dikenakan sanksi.

Adapun sanksi yang diberikan beragam. Mulai dari push up, menyanyikan lagu Indonesia raya, menghafal Pancasila serta membuat surat pernyataan.

Kabagops Polres Lumajang AKP Amar Hadi menjelaskan, operasi yustisi tersebut sebagai bentuk penegakan disiplin protokol kesehatan. Dengan demikian diharapkan, masyarakat harus patuh dan menjaga kesehatan dengan selalu memakai masker dan kebiasaan cuci tangan menggunakan

Kombespol Jhonny Eddison Isir, kemarin.

Tujuannya, lanjut Isir, agar masyakarat terbangun kesadarannya terkait protokol kesehatan.

Khususnya penggunaan masker secara konsisten dan tepat. Kemudian menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.

Isir berharap, angka insidentil masyarakat yang terpapar bisa makin terkendali dan menurun. Satu sisi kota juga ingin tingkat kesembuhan makin meningkat.

Tujuannya pandemi Covid yang ada di Surabaya bisa terkendali dan roda ekonomi terkait aktivitas masyarakat bisa tetap berputar sehingga ada keseimbangan.

“Harapannya tadi, ayok masyarakat mari kita bersama sama jaga diri kita, kita lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi

Kapolres Harun menjelaskan, operasi yustisi ini mengacu pada Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan.

“Sesuai dengan perintah ataupun arahan Kapolri bahwa kami akan melaksanakan operasi yustisi yang dalam pelaksanaannya bersama-sama dengan Pemda, TNI, kejaksaan dan juga kehakiman,” kata Harun.

Masyarakat pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak menggunakan masker dilakukan sidang di tempat oleh Sat Sabhara dan Satpol PP Lamongan.

Pelanggar diberikan berita acara pemeriksaan cepat dengan Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 20, 27 dan 49 Perda Provinsi Jatim Nomor 02 tahun 2020 dengan

FOTO: MEMORANDUM/AND

angka penyebaran covid-19 di kota Pudak. Hal ini sesuai Inpres 6/2020,” tegas perwira dengan tiga balok di pundak itu. (and/har/mik)

Petugas Gabungan Beri Sanksi Sosial Pelanggar Prokes Tulungagung, Memorandum Keseriusan pemerintah menerapkan aturan mengenai protokol kesehatan (prokes) tak perlu diragukan lagi. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan prokes yang belum maksimal, memaksa pemerintah membuat aturan yang bisa memberikan efek jera kepada pelanggar prokes.

Senin (14/9) pagi, petugas gabungan dari Polri,TNI, satpol PP, dan Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan Pergub Nomor 53 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, tepatnya di Simpang Empat BTA. Kasatlantas Polres Tulungagung AKP Aristianto Budi Sutrisno mengatakan, sosialisasi peraturan

Surabaya, Memorandum Polrestabes Surabaya bersama jajaran terkait kompak melaksanakan operasi yustisi masker dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes) di lima titik, Senin (14/9) pagi.

Titik tersebut antara lain di depan Cito Jalan Ahmad Yani, Jalan Ir Soekarno arah dari Sidoarjo, kawasan Benowo arah dari Rungkut, depan KBS, dan di depan Tugu Pahlawan.

Dalam operasi kali ini, setiap titik dilibatkan sebanyak 25 personel gabungan polisi, TNI, Linmas, Satpol PP, dan Dishub Surabaya untuk pelaksanannya.

“Terhitung tanggal 14 September 2020 kami bagian dari Gugus Tugas Covid-19 menggelar operasi yustisi. Itu bertujuan penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum,” kata Kapolrestabes Surabaya

FOTO: MEMORANDUM/TRI

Petugas menindak pengendara yang melanggar protokol kesehatan.

penindakan guna mendapatkan sanksi dan pedataan.

“Intinya ini menegakkan protokol kesehatan. Guna menekan

Polrestabes Surabaya Tindak Warga Tak Pakai Masker

Lumajang, Memorandum Puluhan warga yang sedang melintas di sepanjang Alun-Alun Utara Lumajang dan kedapatan tidak memakai masker, terjaring operasi yustisi petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Pemkab Lumajang, Senin (14/9).

FOTO: MEMORANDUM/WAR

menuturkan, operasi yustisi yang dilakukan ini langsung menindak tegas para pelanggar. Identitas diri disita dan diberi sanksi sesuai Perbup 22/2020.

“Langsung ditindak di tempat, pelanggar bisa memilih antara kerja sosial atau membayar denda sejumlah yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Personil gabungan yang turun terdiri dari jajaran Polres, Satpol PP, Kodim 0817 dan Dinas Perhubungan Gresik. Seluruh personil menyebar dan melakukan pengecekkan pengguna jalan yang masih melanggar prokes.

Ketika ada yang melanggar, langsung digiring menuju meja

FOTO: MEMORANDUM/AND

Pelanggar Prokes Ditindak Tegas Gresik, Memorandum Puluhan personel gabungan dari beberapa instansi di Kabupaten Gresik, menggelar operasi yustisi di depan kantor Bupati Gresik, Senin (14/9).

Operasi yustisi merupakan upaya mengetatkan pendisiplinan dalam masyarakat. Hal itu dilakukan karena pelanggaran protokol kesehatan (prokes) masih kerap terjadi.

Masih banyak masyarakat yang abai untuk memakai masker dan menjaga jaga jarak sebagai langkah untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Kasubbag Humas Polres Gresik AKP Bambang Angkasa

SELASA WAGE 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 6-7

AKBP Harun, Letkol Inf Sidik Wiyono bersama jajaran forkopimda menyaksikan sidang singkat razia masker.

denda maksimal Rp 50.000.000,atau kurungan penjara paling lama 3 bulan.

“Pelanggar yang tidak meng-

gunakan masker 17 orang. Selanjutnya langsung disidang di dalam Sport Center Lamongan,” tutup Harun. (and/har/mik)

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

JAWA TIMUR

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 8

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Diskominfo Kabupaten Malang

Bupati Maryoto (dua kanan) meninjau jalan longsor di Kradinan.

Perbaiki Jalan Longsor di Kradinan

Bupati Maryoto Anggarkan Rp 900 Juta Tulungagung, Memorandum Sejak awal September lalu ruas jalan di Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, longsor. Akibatnya masyarakat harus waspada dan bersabar. Sebab hanya sedikit bahu jalan tersisa yang bisa dilewati.

Longsornya separuh jalan itu dipicu hujan yang turun sehari semalam. Kemudian ditambah kondisi lokasi yang memang sudah masuk kategori rawan.

Kepala Desa Kradinan Eko Sujarwo mengatakan, sepanjang 2020 ini sudah dua kali terjadi longsor di lokasi yang sama. Peristiwa pertama terjadi pada Maret lalu. Ketika itu longsor di bagian tepi jalan, namun imbasnya cukup mengkhawatirkan.

Bahkan pihak desa dan warga berinisitif membuat palang dari bambu sebagai pengaman.

“Kemudian longsor lagi pada Kamis (3/9) kemarin. Karena ketika itu, tepatnya Rabu (2/9) intensitas hujan cukup deras,” ujarnya, Senin (14/9).

Menurut Sujarwo, hujan yang

terus menerus mengakibatkan tanah di bawah bangunan terkikis dan ambles hingga kedalaman 8 meter.

“Kendaraan roda empat dan bus DAMRI masih bisa melintas. Namun harus hati-hati karena hanya sepertiga yang bisa dilewati,” terangnya.

Sebelum perbaikan dilaksanakan, Kades Sujarwo hanya bisa berharap agar cuaca bersahabat, sehingga tidak memicu longsor susulan yang lebih parah, atau bahkan bisa memutus jalur alternatif Tulungagung -Trenggalek - Ponorogo ini.

Sementara itu Bupati Tulungagung Maryoto Birowo bersama beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, ketika meninjau lokasi longsor menyampaikan

bakal memprioritaskan pembangunan jalan ini. “Ya memang prioritas tahun ini. Sudah kita anggarkan, sudah dilelang, tapi belum sampai dikerjakan sudah ambrol karena cuaca,” ungkapnya.

Bupati Maryoto menambahkan, setelah nanti ada pemenang lelang, diprediksi pada 18 September mendatang sudah memasuki tahap pelaksanaan dengan terbitnya surat perintah kerja (SPK). “Ya. Itu prioritas tahun ini. Karena memang kondisinya cukup parah, semoga saja tidak ada halangan dan bisa segera dikerjakan,” tuturnya.

Masih menurut Maryoto, anggaran yang disediakan membangun kerusakan jalan tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp 900 juta. Anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk memperkuat struktur jalan agar tidak ambrol lagi. “Untuk proyek ini, pengerjaan butuh waktu kurang lebih 3 bulan,” pungkasnya. (fir/mad/lis)

Marah, Turis Asing Dijemput Petugas Imigrasi Tulungagung, Memorandum Sejak Minggu (13/9) lalu, warga Kota Marmer dihebohkan beredarnya video berdurasi singkat. Berisi gambar seorang bule sedang marah dan memaki-maki dengan bahasa Inggris ditujukan ke seseorang di Pujasera Kelurahan Kenayan, Kota Tulungagung.

Merespons video itu, Senin (14/9) kemarin, petugas Imigrasi Kelas II NonTPI Blitar bersama anggota polres mendatangi salah satu hotel di

Blitar, Angga Purnama.

Namun, Angga belum bisa memberikan banyak keterangan. Karena saat dimintai identitasnya, turis itu menunjukkan sikap tidak bersahabat.

“Kita belum tahu karena belum bisa dimintai keterangan,” ucapnya.

Menurut Angga, turis tersebut akan dibawa ke kantor Imigrasi untuk dimintai keterangan. Sementara sesaat sebelum meninggalkan hotel, diketahui nama bule itu adalah Chu-

ang Cung Him. Dia mengaku warga negara Canada, yang berlibur ke Tulungagung.

Panggilan bule ini Mathew, mengaku tidak kooperatif selama dimintai keterangan oleh petugas karena menduga kartu identitasnya akan difoto.

Saat ditanya mengenai videonya yang marah-marah, Mathew mengaku karena ada orang yang memukul helmnya dan bertindak tidak sopan terhadap dirinya. (fir/mad/lis)

Malang, Memorandum Maraknya peredaran rokok ilegal, tanpa cukai, menurut Bupati Malang Drs HM Sanusi MM sangat merugikan masyarakat.

Ini disampaikan dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Dr Ir Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Wahyu Hidayat MM dalam Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Malang bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, di Hotel Ollino Garden, Kota Malang, Senin (14/9).

Menurut Sanusi, peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang masih tinggi dan ini sangat merugikan negara sehingga pendapatan negara dari cukai hasil tembakau tidak maksimal. Dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) e egara akan yang dipungut negara e emerintah dikembalikan pemerintah n digunakan daerah, yang akan an n pelayanuntuk peningkatan u an masyarakat, utamanya n.. bidang kesehatan. sa ar hasil “Semakin besar n ngut cukai yang dipungut a ah, oleh suatu daerah, Sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang diselenggaraa amaka akan semakan dinas kominfo dan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang T kin besar DBHCT yang diikuti 40 media massa di Kabupaten Malang. yang akan diterima,” terang Sap penerimaan yang media massa, kita juga bekerja nusi dalam samditetapkan oleh sama dengan Polres Malang, dan butannya. negara untuk Pemerintah Kabupaten Malang Sanusi meK P P B C Ti p e melalui Satpol PP untuk melakukan nyatakan di KaM Madya Cukai Ma- penindakan,” katanya. n ng bupaten Malang Sementara itu, Kasi Penyula Rp 20,1 T. lang a aperlu adanya upa“Namun ka- luhan dan Informasi KPPBC Tipe eya untuk mener rena ada pan- Madya Cukai Malang Suryaningn kan penyebaran d demi Covid-19, sih menyebutkan hingga Agustus rokok ilegal terse-ada penyesuai- 2020 pihaknya telah melakukan 37 n but. “Kabupaten an menjadi Rp penindakan di bidang cukai. “Dari k Malang termasuk 19,72 T dan sam- sejumlah penindakan di bidang gii daerah yang tinggi cukai penindakan kerugian negara l terkait rokok ilegal, Kasi Penyuluhan dan Informasi pai 31 Agustus untuk mengurangi KPPBC Tipe Madya Cukai Malang 2020 penca- mencapai Rp 2,7 M,” ungkapnya.

Dijelaskan, ada tujuh modus paian kita suitu maka ada jar- Suryaningsih. yang biasanya dilakukan oleh pelaku dah mencapai gon ‘Gempur Rokok Ilegal’. Maka perlu keterlibat- 56,01 persen atau sekitar Rp 11,26 pelanggaran cukai. Misalnya, rokok ilegal dilekati pita cukai yang tidak an media massa untuk memberi T,” terangnya.

Selain menggandeng media mas- sesuai dengan jenis dan golongan, pemahaman kepada masyarakat untuk bersama-sama memerangi sa, untuk memerangi peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau polos, peredaran rokok illegal,” bebernya. ilegal, Helmi mengaku pihaknya juga dilekati pita palsu, dilekati pita cukai Sementara itu, data yang disam- bekerja sama dengan Pemerintah Ka- bekas, menimbun barang kena cukai ilegal, membuka segel bea cukai tanpa paikan Kepala Kantor Pengawasan bupaten Malang dan Polres Malang. izin. “Dan terakhir modusnya biasa“Perlu keterlibatan semua pidan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang hak untuk memerangi peredaran nya melekati pita cukai yang bukan Latif Helmi menyebutkan target rokok ilegal, selain menggandeng haknya,” kata Suryani. (*/dia/lis)

FOTO: MEMORANDUM/FIR

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Chuang Cung Him alias Mathew

Jalan Agus Salim Tulungagung, tempat orang asing tersebut menginap.

“Kita menanggapi aduan dari masyarakat yang viral di internet itu,” ujar Kasi Intelejen Penindakan dan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II NonTPI

FOTO: MEMORANDUM/DIA

FOTO: MEMORANDUM/FIR

Rokok Ilegal Marak, Masyarakat Dirugikan

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Menunjuk pengumuman pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit melalui selebaran tanggal 31 Agustus 2020, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (email) terhadap aset debitur:

Menunjuk pengumuman pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang terbit melalui selebaran tanggal 31 Agustus 2020, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996, dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (email) terhadap aset debitur:

Yanuar Pratomo Kristanto : 1. Tanah & Bangunan (rumah tinggal) : SHM No. 715 LT. 153 M2 an. Yanuar Pratomo Kristanto, terletak di Perumahan Donowarih Karangploso Regency Blok B-10, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Harga Limit Rp 728.000.000,-, Uang Jaminan Rp 364.000.000,-

Irdo Basuki : 1. Tanah & Bangunan (rumah tinggal) : SHM No. 728 LT. 74 M2 an. Irdo Basuki, terletak di Perumahan Donowarih Karangploso Regency Blok B-11, Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Harga Limit Rp 371.000.000,-, Uang Jaminan Rp 185.500.000,-

Syarat – Syarat Lelang

Syarat – Syarat Lelang

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang In ternet dengan penawaran terbuka (open bidding) yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan” pada domain tersebut; 2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun aplikasi lelang internet pada alamat domain di atas dengan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening tabungan atas nama diri sendiri; 3. Uang Jaminan Lelang : a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang , disetorkan sekaligus (bukan dicicil); b. Setoran jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis pada peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.

4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali – kali, dengan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing – masing.

5. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang.

6. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang In ternet dengan penawaran terbuka (open bidding) yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan” pada domain tersebut; 2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun aplikasi lelang internet pada alamat domain di atas dengan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening tabungan atas nama diri sendiri; 3. Uang Jaminan Lelang : a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang , disetorkan sekaligus (bukan dicicil); b. Setoran jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing – masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis pada peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.

4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali – kali, dengan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing – masing.

5. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang.

6. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN

Deskripsi Pelaksanaan Lelang

Deskripsi Pelaksanaan Lelang

Cara Penawaran

:

Open Bidding

Cara Penawaran

: Open Bidding

Waktu Penawaran

: Selasa, 29 September 2020, Pukul : 09.00 s.d 11.00 waktu server aplikasi lelang internet berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB) : Setelah Batas akhir penawaran : 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang : 2 % (dua persen) dari harga lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jalan S.Supriyadi No.157 Malang

(dengan mengakses url https://www.lelang.go.id ) Waktu Penawaran Penetapan Pemenang Lelang Pelunasan Harga Lelang Bea Lelang Pembeli Tempat Pelaksanaan Lelang Tempat dan Jangka Waktu Melihat Barang Informasi lebih lanjut hubungi

: Selasa, 29 September 2020, Pukul : 09.00 s.d 11.00 waktu server aplikasi lelang internet berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB) : Setelah Batas akhir penawaran : 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang : 2 % (dua persen) dari harga lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jalan S.Supriyadi No.157 Malang :

Pada alamat tersebut diatas, sejak pengumuman ini terbit sampai dengan sebelum Pelaksanaan lelang. : KPKNL Malang : (0341) 804475, 804888 PT. BNI (Persero) Tbk. : 085336285336 / 085624548337

Penetapan Pemenang Lelang Pelunasan Harga Lelang Bea Lelang Pembeli Tempat Pelaksanaan Lelang Tempat dan Jangka Waktu Melihat Barang Informasi lebih lanjut hubungi

: Pada alamat tersebut diatas, sejak pengumuman ini terbit sampai dengan sebelum Pelaksanaan lelang. : KPKNL Malang : (0341) 804475, 804888 PT. BNI (Persero) Tbk. : 085336285336 / 085624548337

Malang, 15 September 2020

Malang, 15 September 2020

PT. BNI (Persero) Tbk.

(dengan mengakses url https://www.lelang.go.id )

KPKNL MALANG

PT. BNI (Persero) Tbk.

KPKNL MALANG

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ir Arief Sosiawan MM. Redaktur Pelaksana: Tri Haryoko S Sos. Redaktur Pelaksana Online: Agus Supriyadi SE. Redaktur Senior: Ahmad Syaiku SH MH. Redaktur Website: Fatkhul Aziz SS. Redaktur Bahasa: Yuli Setyo Budi. Redaktur: Sujatmiko, Aris Setyoadji S Sos, Moch Syaifuddin SS, Ferry Ardi Setiawan ST, Novi Triawan S Sos, Muchlis Darmawan S Sos, Hendradi Prayogo, Rahmat Hidayat S Sos. Staf Redaksi Surabaya: Oskario Udayana SH, Faishal Danny Nurdiansyah, Indra Anugrah Hardiantoko, Muhammad Alfin Alfiansyah, Prawoto Sadewo (Blitar). Sidoarjo: Budi Joko Santoso SPd SH. Gresik-Tuban-Bojonegoro: Supardi Hardy SH. Mojokerto: Muhammad Anwar. Pasuruan: Ali Muchtar ST. Probolinggo: Nur Wahyudi. Jember: Edi Winarko. Lumajang: Munjari Triono, Tulungagung: Ahmad Rifai. Madura: Herry Sunaryo. Malang: M Ariful Huda MPd, Madiun-Ponorogo-Magetan: HM Taufiq. Manajer Umum dan HRD: Ahmad Nurzaman. Manajer Iklan: Ahmad Syaiku SH Direktur: MH. Manajer Bisnis dan Pengembangan: Herry Sunaryo SH MH, Wakil: M Yunus. Kepala Pra Cetak: Irfan H. Ali. Perwajahan: Subakir, Moh Farid Al Jufri, Ihyak Ulumudin, Andi Ega, Nanang AB, Risa Yudiana.

Choirul Shodiq SH MH Grafis: Abdul Aziz. Sekretaris Redaksi: Dian Maulida S M. Alamat Perusahaan: Jl. Ketintang Baru III No. 91, Surabaya . Fax Mutasi/Pemasaran: 031-8275390; Telp Hotline: 031-8275391. Redaksi: 031-827590, 031-8273759. Sirkulasi/ Iklan: 031-8276072. Harga Pemimpin Perusahaan: Langgnan: Rp. 75.000,- Harga Eceran: Rp. 3.500,-/eks. Harga Iklan Pas: Rp. 19.000,-/baris, Harga Iklan Sosial: Rp. 15.000,-/mm kolom.Iklan Hitam Putih: Rp.23.000/mm kolom, Spot Warna: Rp. 25.000,-/ mm kolom. Full Color (FC): Rp. 32.000,-/mm kolom. Harga Yoyok Khayatullah AMD SE Iklan Kreatif: BW Rp. 26.000,-/mm kolom. Kreatif Spot Warna: Rp. 30.000,-/mm kolom. Kreatif Colour: Rp. 36.000,-/mm kolom. DICETAK OLEH: PT. Temprina Media Grafika, Jl. Sumengko KM 30-31 Wringinanom, Gresik; Didirikan oleh: H. Agil H. Ali, Penerbit: PT. Memorandum Sejahtera, SIUPP: No. 098/SK/Menpen SIUPP/A6/1986. Wartawan MEMORANDUM selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari narasumber.

Komisaris: Prof Dr Mangestuti Agil MS Apt

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

JAWA TIMUR

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 9

17 Pengendara Terjaring Razia Masker Lamongan, Memorandum Guna menyadarkan masyarakat agar patuh protokol kesehatan, satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Lamongan menerjunkan tim gabungan TNI, Polri, satpol PP, kejaksaan negeri dan pengadilan negeri. Alhasil dalam razia gabungan tersebut terjaring sejumlah 17 pengendara. “Hari ini (kemarin, red) dilakukan sosialisasi penegakan disiplin protokol kesehatan. Melalui razia masker ini kita sadarkan warga yang belum patuh protokol kesehatan dengan cara humanis,� ungkap Bupati Fadeli saat meninjau razia penegakan disiplin protokol kesehatan di depan Gedung Sport Center Lamongan, Senin (14/9).

Bagi pengendara yang terjaring langsung dilakukan sidang secara formal dengan menghadirkan hakim ketua serta panitera pengganti dari Pengadilan Negeri Lamongan Kepala Pengadilan Negeri La-

mongan Raden Ari Muladi menerangkan, penerapan protokol kesehatan meliputi menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak. Namun saat ini baru penegakan disiplin penggunaan masker. “Mulai hari ini penegakan disiplin protokol kesehatan kita lakukan.

Sosialisasi ini merupakan pendidikan untuk masyarakat Lamongan, bagi yang tidak memakai masker sanksinya sudah menanti,� ungkap Ari Muladi.

Sementara itu, Kapolres AKBP Harun menerangkan bahwa pener-

Warga yang terjaring razia masker didata anggota kepolisian.

Timur nomor 53 tahun 2020 pasal 9 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengen-

dalian Corona Virus Disease 2019, bagi perseorangan dikenai denda administratif sebesar Rp 250 ribu. Se-

dangkan untuk badan usaha dikenai denda mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta rupiah. (*/lis)

Danrem 081/DSJ Tekankan Disiplin Prokes

Motor Milik Ketua Yayasan Raib Pasuruan, Memorandum Sepeda motor milik Ketua Yayasan Al-Hamzah Al-Ishlah, pondok pesantren di Jalan Pesantren Terusan Gamoh-Tenggowa, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, raib digondol maling, Senin (14/9) dini hari.

Hamzah Pujiono, pengasuh pondok pesantren mengatakan, saat ini banyak maling berkeliaran di wilayahnya. Pekan lalu juga ada

tiban disiplin protokol kesehatan tidak hanya dilakukan di area perkotaan, namun akan menyasar wilayah kecamatan hingga tingkat desa. “Nanti akan kita pantau secara ketat, kecamatan-kecamatan mana yang minim kesadaran masyarakatnya yang tidak memakai masker. Razia ini kita lakukan bahkan ke daerah yang jauh dari kota, Jika tidak ada ketegasan seperti ini dikira Covid-19 kan tidak ada,� terangnya.

Razia masker akan terus digalakkan, baik di jalan-jalan, pasar tradisional, maupun tempat umum lainnya.

Penegakan disiplin protokol kesehantan ini sesuai peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Sesuai peraturan Gubernur Jawa

Madiun, Memorandum Menyikapi perkembangan Covid 19 saat ini, khususnya di wilayah Jawa Timur yang meningkat angka penularannya, Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Waris Ari Nugroho mengingatkan anggotanya untuk lebih berhati-hati atau menjaga diri agar tidak tertular.

Untuk itu ia ingin anggotanya tetap menjalankan protokol kesehatan, khususnya selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Karena menurutnya, dengan menggunakan masker, maka 60 persen akan melindungi diri dan orang lain terpapar dari Covid-19.

Lebih lanjut Waris juga meminta kepada anggotanya untuk mewaspadai munculnya berbagai klaster baru. Mulai dari klaster keluarga, pilkada, dan transportasi, seperti apa yang telah disampaikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah Provinsi Jawa Timur. “Selain tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, anggota juga dapat rajin berolahraga,

yang kehilangan sepeda motor. “Untuk kejadian ini sudah kami konďŹ rmasikan ke pihak Polsek Prigen guna penanganan lebih lanjut,â€? ucap Gus Hamzah.

Ia menjelaskan, sepeda motor yang digondol maling yaitu Honda Revo Nopol N 5900 XL. Maling tersebut masuk dengan cara mencongkel gembok gerbang, lalu mengambil motor di halaman pondok pesantren. (rul/lis)

mengonsumsi makanan bergizi, dan budayakan bernegara. hidup sehat,� imbaunya.

Hal itu disampaikan Waris kepada anggotanya Ia juga menegaskan, kunci terbebas dari Co- pada saat pelaksanaan apel pagi di Halaman Makovid-19 adalah bagaimana kita dapat terus disiplin rem 081/DSJ, Kota Madiun, Senin (14/9). (alv/lis) dan menjaga diri kita dengan baik. Kemudian terkait Pilkada Serentak 2020, Waris mengataPENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN kan, jika di wilayah jajarannya Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996, PT. PNM Venture ada beberapa daerah yang akan Capital Jakarta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, terhadap barang jaminan debitur menggelar pesta demokrasi tersesebagai berikut : a but, mulai dari Pacitan, Ponorogo, 1.

Nama Debitur : Edi Ferianto Obyek Lelang : Tiga bidang Tanah Dan Bangunan dalam satu paket terdiri dari SHM No. 586 Ngawi, Trenggalek, dan KabupaLt 524 m2, SHM No. 584 Lt 273 m2, dan SHM No. 585 Lt. 446 m2, berlokasi di Ds. Pucangan ten/Kota Blitar.

Kec. Kauman Kab. Tulungagung, atas nama Edi Ferianto dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 885.000.000,- dan uang jaminan sebesar Rp. 180.000.000,Terkait hal tersebut, ia mene2.

Nama Debitur : Nanang Widodo kankan kepada anggotanya untuk Obyek Lelang : Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 2104 LT. 635 M2 berlokasi di terletak di Jl. Irian barat No: 11a RT 01 RW 04 Ds. Pelem Kec. Pare Kab. Kediri a.n Nanang tetap dan senantiasa menjunjung Widodo, dengan nilai limit lelang sebesar Rp. 1.311.000.000,- dan uang jaminan sebesar Rp. 265.000.000,tinggi netralitas TNI, serta memeKeterangan : gang teguh Santi Aji TNI, berupa 1. Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual account) harus sama dengan sapta marga, sumpah prajurit, nominal jaminan yang disyaratkan.

2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat - lambatnya 1 (satu) hari kalender dan 8 Wajib TNI dalam kehidupan sebelum pelaksanaan lelang. bermasyarakat, berbangsa, dan 3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Persyaratan Lelang : 1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id 2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

3. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya-biaya tertunggak atas obyek lelang. peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, tuntutan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang dan PT PNM Venture Capital.

4. Informasi lebih lanjut dapat di peroleh di PT PNM Venture Capital, telp. (031) 99441177

3(1*8080$1 3(1*(6$+$1 3(5'$0$,$1 +202/2*$6,

'$1 %(5$.+,51<$ 3(181'$$1 .(:$-,%$1 3(0%$<$5$1 87$1* 3.38

37 /,0$1 -$<$ $18*5$+ %HUGDVDUNDQ .HWHQWXDQ 3DVDO 8QGDQJ 8QGDQJ 1RPRU 7DKXQ WHQWDQJ .HSDLOLWDQ GDQ 3.38 GHQJDQ LQL GLXPXPNDQ 3XWXVDQ 0DMHOLV +DNLP 3HQJDGLODQ 1LDJD SDGD 3HQJDGLODQ 1HJHUL 6XUDED\D 1RPRU 3GW 6XV 3.38 31 1LDJD 6E\ WHUWDQJJDO $JXVWXV WHODK PHQJHVDKNDQ SHUGDPDLDQ \DQJ GLDMXNDQ ROHK 'HELWXU 37 /LPDQ -D\D $QXJUDK GDODP 3.38

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

.+$,58/ %$5, 6 + 0 + 3$75,$1$ 385:$ 6 +

Lokasi parkir motor yang raib digondol maling.

FOTO: MEMORANDUM/ALV

FOTO: MEMORANDUM/RUL

Pelaksanaan Lelang :

Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Waris Ari Nugroho memberikan arahan kepada anggotanya.

Cara Penawaran

:

Closed Bidding (dengan https:/www.lelang.go.id)

alamat

domain

Hari / Tanggal

:

Selasa, 29 September 2020

Batas Akhir Penawaran

:

14.00 WIB (Waktu Server Aplikasi Lelang Internet Berdasarkan Waktu Indonesia Barat)

Penetapan Pemenang

:

Setelah batas akhir penawaran

Pelunasan Harga Lelang

:

5(Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembeli

:

2% dari harga lelang

Tempat Pelaksanaan Lelang

:

KPKNL Malang, Jl. S. Supriyadi No. 157 Malang

Surabaya, 15 September 2020 PT. PNM Venture Capital) Cabang Surabaya

KPKNL Malang

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya HR Muhammad akan melaksanakan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo terhadap barang jaminan milik Debitor:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin akan melaksanakan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo terhadap barang jaminan milik Debitor:

1. RETTY ANDINI Ir. Tanah dan bangunan, berikut segala sesuatu diatasnya, SHGB Nomor 1890, luas tanah 135 M2 atas nama Janda Insinyur RETTY ANDINI, terletak di Perum Citra Harmoni Blok E-2 No.1, Desa/Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo; -Harga Limit Lelang: Rp.750.000.000,-Uang Jaminan Lelang: Rp.150.000.000,2. AGUNG SUPRIYO UTOMO Tanah dan bangunan, berikut segala sesuatu diatasnya, SHGB Nomor 3443, luas tanah 112 M2 atas nama AGUNG SUPRIYO UTOMO, terletak di Perum Jaya Regency Blok AJ-01, Desa/Kelurahan Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo; -Harga Limit Lelang: Rp.450.000.000,-Uang Jaminan Lelang: Rp.90.000.000,PELAKSANAAN LELANG: Cara Penawaran Pelaksanaan Lelang Batas Akhir Penawaran Penetapan Pemenang Pelunasan Lelang Bea Lelang Pembeli Tempat Lelang

Closed Bidding dgn mengakses https://www.lelang.go.id Selasa, 29 September 2020 Pukul 11.00 WIB (waktu server) Setelah batas akhir penawaran 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 2 % dari harga lelang KPKNL Sidoarjo, Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo

KETERANGAN: Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG: 1. Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu â&#x20AC;&#x153;Tata Cara dan Prosedurâ&#x20AC;? dan â&#x20AC;&#x153;Panduan Penggunaanâ&#x20AC;? pada alamat website diatas.

2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Sidoarjo dan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Surabaya HR Muhammad.

Surabaya, 15 September 2020 PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya HR Muhammad Keterangan hubungi: PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Surabaya HR Muhammad Gd. Halim Sakti, Jl. HR Muhammad Kav. 41, Surabaya (031-7382090 / 081293241229)

NAILIL MUNAH Tanah dan bangunan, berikut segala sesuatu diatasnya, SHM Nomor 3019, luas tanah 62 M2 atas nama NAILIL MUNAH, terletak di Perum Kepuh Permai, Jl. Merbabu H. 27A Desa/Kelurahan Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

-Harga Limit Lelang: Rp.500.000.000,-Uang Jaminan Lelang: Rp.100.000.000,PELAKSANAAN LELANG: Cara Penawaran Pelaksanaan Lelang Batas Akhir Penawaran Penetapan Pemenang Pelunasan Lelang Bea Lelang Pembeli Tempat Lelang

Closed Bidding dgn mengakses https://www.lelang.go.id Selasa, 29 September 2020 Pukul 10.00 WIB (waktu server) Setelah batas akhir penawaran 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 2 % dari harga lelang KPKNL Sidoarjo, Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo

KETERANGAN: Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG: 1. Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu â&#x20AC;&#x153;Tata Cara dan Prosedurâ&#x20AC;? dan â&#x20AC;&#x153;Panduan Penggunaanâ&#x20AC;? pada alamat website diatas.

2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui / memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Sidoarjo dan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Kaliasin.

Surabaya, 15 September 2020 PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin Keterangan hubungi: PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kaliasin, Jl. Jend. Basuki Rachmad 122-138, Surabaya (031-5320738/5320757)

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

MOJOKERTO-JOMBANG

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 10

KABIRO MOJOKERTO-JOMBANG: M Anwar; WARTAWAN: Suparno, Ferdy Eko C, Hermawan S; HP: 082257535345. ALAMAT BIRO MOJO: Griya Permata Ijen A2/17 Magersari, Kota Mojokerto.

Mendapat Bisikan Gaib, Warga Kedungbetik Tusuk Istri

Tukang Kayu Njambret Mojokerto, Memorandum Belum sempat menikmati hasil curiannya, Nur Kholiq (37), tukang kayu asal Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, harus berurusan dengan hukum. Setelah gagal menjambret handphone milik Munazilahturrokhmah (15), tinggal di Dusun Wonokoyo, Desa Sumbertanggul, Kecamatan Mojosari.

Kasubbag Humas Polres Mojokerto, Ipda Tri Hidayati menjelaskan, aksi kejahatan pelaku terhadap Munazilahturrokhmah, saat melintas di jalan raya depan pabrik Nur Kholiq PT Prada Karya Perkasa di Dusun Jatisari, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo. “Korban tidak menyadari dibuntuti pelaku,” ungka Ipda Tri Hidayati, Senin (14/9).

Pelaku memepet kendaraan korban. Hingga membuat motor korban terjatuh. Melihat sasarannya tidak berdaya, Nur Kholiq mengambil paksa handphone dan kabur meninggalkan lokasi kejadian. “Saat itu ada warga yang memergoki, dan tersangka berhasil diamankan massa,” sambung kasubag humas.

Ipda Tri Hidayati menegaskan, tersangka kini mendekam dibalik jeruji besi ruang tahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya polisi juga mengamankan barang bukti berikut sepeda motor yang digunakan tersangka.

“Tersangka sudah kami tahan, dan barang bukti juga telah kami amankan,” tandas Tri Hidayati. (no/day)

FOTO: MEMORANDUM/HERMAWAN S

Mojokerto, Memorandum Tim gabungan gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mojokerto terus merazia tempat hiburan malam dan karaoke. Sampai hari ini petugas memastikan 17 karaoke, rumah makan, dan tempat hiburan taat protokol kesehatan. Jika ditemukan pelanggaran, tim gugus tugas tidak segan memberikan sanksi.

Kasatpol PP Kota Mojokerto Heriana Dodik Murtono mengatakan, ada 17 sektor yang dipantau, termasuk sektor rumah makan, rumah karaoke, dan tempat hiburan lainnya.

“Semua sektor harus mematuhi protokol kesehatan sesuai Perwali Nomor 47 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 55 Tahun 2020, termasuk rumah makan, karaoke,” ungkap Dodik, Senin (14/9).

Lebih lanjut Heriana Dodik Murtono menegaskan, penggelola karaoke akan mendapat sanksi lebih berat.

Karena sudah menandatangani pernyataan penutupan izin operasional, jika melanggar.

“Pelanggaran protokol kesehatan di tempat karaoke, bukan hanya SLO-nya yang dicabut, tapi juga izin operasional tempat karaoke tersebut akan dicabut oleh DPMPTSP selaku penanggung jawab sektor,” tegasnya.

Dodik menghimbau masyarakat dan pelaku usaha benar-benar menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Karena hal inilah yang dinilai efektif untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. (war/day)

Aksi nekad pelaku membuat gempar warga sekitar, dan kasus ini ditangani Polsek Kesamben.

Kapolsek Kesamben, Iptu Slamet Hariyana menjelaskan aksi sang suami tidak diduga Ny Sugiati. Apalagi saat kejadian, korban tengah menonton televisi. “ Ti b a - t i b a Su t r i m a n langsung menyerang istrinya, Ny Sugiarti dengan pisau. Kejadian itu hari Minggu (13/9) sekitar pukul 13.00,” terang kapolsek, Senin (14/9).

Mendapat serangan mendadak sang suami, membuat ibu beberapa anak ini kelabakan. Serangan awal berhasil dihindari korban, tetapi serangan berikutnya yang dilakukan

Kondisi korban menjalani perawatan tim medis.

Sutriman secara membabi buta itu, membuat tubuh korban tidak berdaya.

Pisau pelaku berhasil menusuk perut korban. “Pisau menancap dibagian perut korban sebanyak dua kali,” lanjutnya.

Melihat sang istri berlumuran darah. Sutriman kebinggungan, dan berniat mengakhiri hidup dengan cara menusuk perut sendiri.

Akibatnya, pisau masih menancap di perut Sutriman. “Keduanya kemudian

diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit,” jelas kapolsek.

Keterangan keluarga dan sejumlah saksi, tindakan Sutriman lantaran menderita gangguan mental. Setelah yang bersangkutan memperdalam ilmu kan-

uragan, dan mendalami ilmu gaib.

“Pelaku ini pesilat yang suka memperdalam ilmu gaib.

Pengakuan tetangga juga melihat perilaku Sutriman bersikap aneh dan sering gelisah,” pungkas Hariyana. (wan/day)

Operasi Yustisi Tindak 13 Pelanggar Protokol Kesehatan Mojokerto, Memorandum Operasi Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kota Mojokerto menindak 13 warga karena melanggar protokol kesehatan, Senin (14/9).

Mereka terkena razia operasi yustisi, dilakukan pendataan dengan menyita KTP dan membayar denda ke DPPKA. Pelanggar diminta mengambil KTP di Kantor Satpol PP Kota Mojokerto dengan menyertakan bukti pembayaran.

Dipimpin Kabagops Polres Mojokerto Kota, Kompol Ibrahim Gani SH, operasi yustisi ini melibatkan TNI-Polri, Satpol PP dan DPPKA untuk menjalankan fungsi Satgas Inpres nomor 6 tahun 2020 Kota Mojokerto.

Lebih lanjut, sasaran operasi yustisi adalah sejumlah perkantoran perbankan dan salon kecantikan.

“Warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan, mendapat sanksi sebagaimana Perwali nomor 55 tahun 2020 berupa denda administratif sebanyak Rp 200 ribu,” ujar kabagops.

Sementara itu Kapokres Mo-

jokerto Kota AKBP Deddy Supriadi SIK MIK mengatakan, tujuan operasi yustisi untuk melakukan penegakan hukum protokol kesehatan. “Diharapkan warga disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar dia.

Sebelumnya Polri bersama

Pemkot Mojokerto melakukan teguran lisan, sosialisasi, edukasi secara masif, dan membagikan masker. Kini saatnya pemberlakukan sanksi dengan operasi yustisi. “Mereka yang keluar rumah dan tidak memakai masker harus siap ditindak,” ungkap Kapolres Deddy Supriyadi (war/day)

FOTO: MEMORANDUM/M ANWAR

Ancam Sanksi Tempat Hiburan Malam Mokong

Petugas satgas operasi yustisi memastikan ketaatan warga tentang protokol kesehatan.

Ning Ita gowes bersama Forkopimda dan komunitas emak-emak sambil menyosialisasikan protokol kesehatan.

Patroli Protokol Kesehatan

Ning Ita Gowes Bersama Emak-Emak Mojokerto, Memorandum Upaya penegakan disiplin protokol kesehatan di Kota Mojokerto semakin gencar dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto. Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Dandim 0815 Mojokerto Letkol (Inf ) Dwi Mawan Sutanto, Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi, serta Kajari Kota Mojokerto Johan Iswahyudi, berpatroli sepeda memantau penegakan hukum protokol kesehatan. Dalam kegiatan itu, Forkompimda Kota Mojokerto juga mengandeng komunitas emak-emak untuk ikut berkampanye hidup sehat dengan membagikan ribuan masker.

Wali kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita menjelaskan, dirinya bersama Forkopimda, dan komunitas emak-emak gowes berkeliling ke wilayah pemukiman padat penduduk. Pada kegiatan itu, forkompimda juga mengedukasi warga kota pentingnya protokol kesehatan dengan membagikan 5.000 masker.

“Area publik sudah sering kita lakukan sosialisasi. Kali ini, edukasi ke masyarakat di pemukiman padat penduduk. Kami berharap edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan secara langsung ini dapat dioptimalkan,”kata Ning Ita, Minggu (13/9) pagi.

Menurut Ning Ita ada beberapa kelompok yang berpotensi menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Yaitu klaster keluarga, klaster pilkada, dan klaster perkantoran. “Untuk klaster perkantoran sudah kita upayakan dengan menerbitkan SLO. Sebagai jaminan yang sudah mendapatkan SLO wajib mentaati protokol kesehatan, jika melanggar akan kami cabut SLO-nya,” jelas Ning Ita. Terkait klaster keluarga, lanjut Ning Ita, pihaknya bersama forkompimda bersama-sama memberikan edukasi, dan mengkampanyekan kepada keluarga

FOTO: MEMORANDUM/HUMAS

Heriana Dodik Murtono

Jombang, Memorandum Diduga mendapat bisikan gaib, membuat Sutriman (47), warga Dusun Kandangsapi, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, nekat menusuk istrinya, Ny Sugiati (45) menggunakan pisau penghabisan.

Ning Ita memasangkan masker kepada warga.

serta komunitas. Apalagi tahun ini, Kota Mojokerto menggelar pilkada.

Ning Ita menjelaskan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto masih sangat dinamis. Karena itu semua pihak harus bergotong royong menguatkan sinergitas protokol kesehatan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 55 tahun 2020 yang merupakan perubahan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 tahun 2020 tentang Pedoman pada tatanan normal baru pada kondisi Pandemi Corona Virus Desease 2019 Kota Mojokerto. Perwali ini dikuatkan dengan Inpres Nomor 6 tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Sinergitas melibatkan jajaran gugus tugas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sekarang saatnya menyasar komunitas di masyarakat, seperti komunitas pesepeda, komunitas senam, komunitas lansia. Mereka kita upayakan menjadi duta protokol kesehatan,” tutur Ning Ita

Disampaikan wali kota perempuan Kota Mojokerto ini, anggota komunitas didorong ikut memberi edukasi, sehingga kesadaran masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat. Ning Ita juga berharap masyarakat semakin tertib dan semakin sadar, bahwa taat protokol kesehatan adalah kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat. “Harapan kita penyebaran Covid-19 bisa turun,”imbuh Ning Ita. Mendapat kunjungan patroli gowes wali kota, bersama jajaran forkompimda, warga Balongrawe menyampaikan rasa terimakasih. Apalagi Ning Ita juga berkeliling ke rumah warga membagikan masker. “Matursuwun Bu wali blusukan bagi-bagi masker, kami merasa mendapat perhatian,”ujar Ninis salah satu warga Balongrawe.

Sementara itu Siti Khusnul Khotimah warga Sumolepen bersama warga yang lain berharap kegiatan wali kota menyapa warga lebih ditingkatkan, “Kalau bisa kegiatan seperti ini lebih sering diadakan,”katanya. (war/adv/day)

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

DEWI RENGGANIS

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 11

MELIPUTI WILAYAH JEMBER. KEPALA BIRO: Edi Winarko . WARTAWAN: Marjuni, Abdus Syukur. ALAMAT: Jl. Dr Soetomo V/110 Jember. CP: 085335103739

PELAKSANAAN PERBUP 47/2020

Tidak Pakai Masker, Kena Sanksi Kerja Sosial Jember, Memorandum Warga Kabupaten Jember yang nekat tidak mengenakan masker di tempat umum dikenakan sanksi. Sesuai dengan Perbup Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, maka para pelanggar harus menjalani sidang di tempat dengan dikenakan sanksi kerja sosial selama 1 jam.

Operasi protokol kesehatan ini digelar di sekitar traffic light Pasar Tanjung dan pengunjung pasar tradisional tersebut, Senin (14/9).

Kegiatan ini melibatkan PN Jember, Kejaksaan Negeri Jember, satpol PP, jajaran Polri dan TNI. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Jember Suprapto menyatakan, sebaran pandemi Covid-19 terus meningkat dan masih mengancam kehidupan masyarakat. Sayangnya, masyarakat masih banyak yang tidak disiplin menggunakan masker.

“Pemkab Jember tidak menginginkan pembatasan sosial berskala besar seperti di tempat yang lain. Pemberlakuan Perbup 47/2020 dalam rangka memutus mata rantai sebaran pandemi Covid-19 dengan menjatuhkan sanksi sosial,” terang Suprapto.

Jika masih nekat tidak pakai m a s k e r l a n j u t Su p ra p t o, d a n terjaring tim satgas Covid-19 akan dilakukan pencatatan dan disidang yustisi di tempat. Pelanggar akan mendapatkan sanksi sosial terlebih dahulu sebelum menerapkan Pergub 53/ 2020, dengan denda.

“Sasaran pertama terhadap perorangan dan pengelola usaha yang tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker di tempat umum,” tegas Suprapto.

Hu m a s Pe n g a d i l a n Ne g e r i Jember Slamet Budiono menyampaikan, sanksi itu bertujuan mendisiplinkan masyarakat.

Terutama untuk melindungi diri masyarakat sendiri. ”Ini untuk mendisiplinkan masyarakat agar melindungi dirinya

Sidang yustisi terhadap warga yang tidak memakai masker

Pelanggar terjaring Satgas Covid-19.

sendiri dengan memakai masker.

Kami selama ini sudah memberi kelonggaran dan masyarakat sudah bagus kesadarannya, tapi ini karena ada penambahan kasus signifikan,” lanjut Slamet D i k a t a k a n Sl a m e t d e n g a n peningkatan kasus, maka tidak bisa segera masuk new normal penuh.

Untuk itu perlu keseriusan dan kedisiplinan masyarakat. ”Dengan penambahan kasus signifikan dibutuhkan keseriusan untuk mendisiplinkan masyarakat.

Sementara dengan penerapan perbup nomor 47 pasal 7, sanksi teguran lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan pada saat sosialisasi selama 7 hari, dan ayat (4) sanksi kerja Sosial selama 1 jam,” ungkap Slamet.

Pada hari pertama operasi protokol kesehatan, petugas menjaring 49 orang yang tidak menggunakan masker. Mereka mendapatkan sanksi kerja sosial selama 1 jam membersihkan pasar.

Bilamana mengacu Pergub Nomor 53 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, lebih berat lagi. Sebab, muncul denda sebesar Rp 250 ribu untuk perorangan, sedangkan bagi tempat usaha mikro sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 25 juta

untuk denda tempat usaha besar.

Sementara itu juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jember Gatot Triyono meminta kerja sama yang baik dari perusahaan, toko, dan tempat belanja, untuk menerapkan betul protokol. Pengusaha diminta tidak mencari untung semata. ”Saya minta kerja sama perusahaan, toko tradisional atau modern untuk menerapkan protokol kesehatan.

Jangan cuma memikirkan untung,” terang Gatot Triyono.

Gatot Triyono menambahkan jumlah kasus positif 671 orang, yang masih dirawat 65 orang. Sedangkan yang meninggal 48 orang, kasus suspek 61 orang (PDP dan ODP). (edy/udi)

PH: Jaksa Terlalu Menafsirkan Fakta mengatakan, bahwa masih banyak hal penuntut umum (jaksa) terlalu menafsirkan fakta.

“Padahal pidana korupsi ini terkait sesuatu yang harus terang benderang. Baik alat buktinya, fakta, perbuatannya, rangkaian perbuatan. Tapi secara umum, kami selaku tim PH menghargai apa yang sudah disamapaikan penuntut umum tadi,” ujarnya.

Tambah Samsul Huda, selama ini banyak alat bukti yang dijadikan

petunjuk yang dipakai menuntut Saiful Ilah. Seharusnya kalau dalam pidana, jangan terlalu berharap pada bukti petunjuk saja. “Apalagi ini KPK yang kekuatan atau sedemikian hebat untuk mencari bukti yang lebih terang,” ujarnya.

Lanjutnya, hampir semua kasus yang ditangani KPK itu perbuatan sempurna dan tampak sekali. Bagaimana uang diberikan, uang diterima, berapa jumlahnya.

Jumlah itu kaitannya dengan

Karyawan Toko Gasak Uang di Brankas melaporkan Nomleni kasus pencurian kandang kucing dan anjing.

“Saat tersangka mencuri kandang anjing dan kucing, perbuatannya terekam CCTV yang terpasang di rumah korban,” ungkap Esti, Senin (14/9).

Dari sini, anggota reskrim kemudian mengembangkan kasus pencurian ini. Belakangan, Nomleni juga mengaku pernah membobol toko korban dan mencuri uang dalam brankas

serta 15 bungkus rokok merek Sur ya dan U-mild. Total kerugian Bing Hendrata, sebagai pemilik toko sebesar Rp 37 juta.

Saat diinterogasi, Nomleni mengaku pembobolan dilakukan pada September 2020 sekitar pukul 23.30. “Pencurian di toko dilakukan tersangka secara bertahap sebanyak empat kali,” ungkap Esti.

Di hadapan penyidik, Nomleni tidak bisa mengelak lagi. Dia terpaksa mencuri uang

Polda Gerebek Kafe Esek-Esek Sementara para pemandu lagu yang ditetapkan sebagai korban adalah AF (20), asal Madiun; WA (20), asal Sleman, Yogyakarta; DS (20), asal Kandat, Kediri; SM (21), asal Ponorogo; dan DW (25), asal Puncu, Kediri.

“Dari delapan orang yang diperiksa, papi LC berinisial YAP ditetapkan tersangka.

YAP bertanggung jawab atas para wanita pemandu lagu di kafe tersebut. Dia juga yang menawarkan ke tamu melalui aplikasi whatsapp (WA),” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin (14/9).

Bahkan, melalui instagram-nya, wanita ini kerap membagikan momen saat berada di dapur dan membagikan resep masakannya.

Belakangan, Nana Mirdad mengaku ternyata tidak pernah memakan lele goreng seumur hidupnya.

Fakta tersebut diungkap sang aktris melalui insta story di instagram pribadinya. Awalnya seorang warganet penasaran apakah ibu dua anak tersebut pernah memakan lele goreng.

Ia kemudian membagikan video ketika sedang menggoreng ikan kaya protein tersebut dan menandai akun instagram Nana.

komitmen seberapa persen dari nilai proyek dan seterusnya.

“Selama ini tidak ada. Jadi secara umum saja, kalau menuntut seseorang dengan fakta yang masih ditafsir fakta. Itu bukan fakta yang terang benderang maka pasti hakim akan ragu untuk memutus Saiful Ilah,” pungkas Samsul Huda.

Sementara itu JPU Arif Suhermanto mengatakan, bahwa tuntutan 4 tahun penjara terhadap Saiful Ilah, setimpal dengan apa

Sambungan dari halaman 1 milik majikan untuk membeli sejumlah perabotan rumah tangga. “Saya menikah pada 2019 lalu, tapi tidak punya p e ra b o t a n h i n g g a n e k a t mencuri Pak,” tutur Beni.

Selain menangkap tersangka, petugas juga menyita barang bukti 1 buah lemari es, 2 buah kipas angin, 1 unit TV, 1 buah kasur, 2 buah speaker aktif, 1 buah almari, 5 potong jaket, sepasang sepatu, dan 2 potong sweter. (rio/nov)

Sambungan dari halaman 1

Sementara itu, Kanit III Asusila Kompol Arief Kristanto menjelaskan, penggerebekan itu bermula dari laporan masyarakat p a d a Se l a s a ( 1 / 9 ) , y a n g menyebut bahwa di kafe tersebut menyediakan wanita pemandu lagu. Bahkan, mereka juga dapat melayani jasa esek-esek Dari laporan itu, petugas melakukan penggerebekan pada Rabu (9/9) dan mendapati pemandu lagu melakukan hubungan seks dengan seorang tamu. Selanjutnya petugas mengamankan beberapa barang bukti mulai uang tips sebesar Rp 1,5 juta, uang tips papi LC Rp 400

Tak Pernah Makan Lele

Sambungan dari halaman 1

ribu, dua buah kondom belum terpakai, dan celana dalam wanita dan pria.

“Papi LC ditetapkan tersangka lantaran mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dan mengambil keuntungan,” ucap Arief.

Di hadapan petugas, Yanuar mengaku bekerja di kafe itu selama enam tahun. Sedangkan bisnis prostitusinya dijalankan sekitar dua bulan. “Saya dua bulan menjalani bisnis ini.

Karena ada permintaan dan dapat keuntungan Rp 400 ribu setiap ada pelanggan yang memesan LC,” tuturYanuar di mapolda. (iah/nov)

Sambungan dari halaman 1 “Bertanya-tanya apakah @nanamirdad pernah makan lele goreng? Serius tanya,” ungkap warganet tersebut lewat insta story.

Unggahan itu kemudian diunggah ulang oleh Nana yang tampaknya cukup tergelitik dengan pertanyaan warganet tersebut. Ia kemudian mengaku tak pernah memakan lele goreng.

Nana Mirdad dalam penjelasannya menambahkan, “Enggak tahu kenapa dari dulu enggak bisa makan lele. Tapi ikan lain makan kok, kayak pindang, gurame, dan lain-lain,” ucapnya. (ozo/nov)

yang dilakukannya. “Uang itu berkali-kali diterima dalam perkara ini,” ujar Arif.

Lanjutnya, dari keterangan Ibnu Gopur bahwa dirinya memberikan uang Rp 200 juta yang dilakukan dua kali. Selain itu, uang pada saat OTT dan Rp 50 juta dari Sangaji. ”Fakta adalah menerima uang Rp 200 juta diakui Sangaji yang menyerahkan uang.

Hal itu ada korelasi fakta Sunarti pada Mei,” jelasnya.

Selain itu, di laci meja rumah dinas juga ditemukan banyak uang dan itu diakui terdakwa bahwa uang tersebut miliknya. “Uang di amplop ada nama pemberi, dan itu diakui terdakwa. Pasal ini cukup pada penerima yang bersangkutan, untuk diberikan kepada yang lain dan itu menjadi kewenangan yang bersangkutan,” pungkas Arif.

Sementara itu, di tuntutan sebelumnya, Kadis PU Sunarti

Setyoningsih dituntut 2 tahun, denda Rp 100 juta, subsidair 6 bulan penjara. Selain itu, dia juga diwajibkan mengembalikan Rp 225 juta uang suap yang diterimanya.

Tapi karena uang disita, Sunarti tidak perlu menggantinya.

Untuk Ketua PPK Judi Tetrahastoto dituntut 3 tahun, denda Rp 150 juta subsidair 6 bulan. Judi juga diwajibkan membayar pengganti Rp 450 juta.

Karena sudah ada Rp 230 juta yang

disita KPK, sehingga dia hanya mengembalikan Rp 250 juta.

Sedangkan, Kabag ULP Sangaji dituntut 3 tahun penjara denda Rp 150 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, Sangaji juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 300 juta. Karena Rp 100 juta sudah disita dari terdakwa dan Rp 90 juta dari pokja ULP, Sangaji hanya mengembalikan Rp 100 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan hukuman 1 tahun. (fer/nov)

"Anggota kami berhasil menggerebek kamar tersangka.

Namun, saat diminta menunjukkan barang, dia (Fajar, red) menyerang kami memakai parang yang diambil dari balik tempat tidurnya. Setelah tembakan peringatan tidak digubris, kami terpaksa melakukan diskresi kepolisian," kata Isir.

Dari kamar Fajar, petugas menyita barang bukti 22 bungkus abon berisi lebih dari 22 kilogram sabu. Selain itu, turut diamankan 14.700 butir pil ekstasi. "Kami juga

amankan ratusan bungkus abon bekas yang digunakan tersangka mengemas sabu. Semuanya disembunyikan dalam koper yang berjumlah 10 buah," ungkap Isir.

Di hadapan petugas, tersangka Budianto mengaku rela menjadi budak Fajar Rizky karena upah yang spektakuler. Sekali mengirim sabu ke jaringan bawah, dia mampu meraup bonus puluhan hingga ratusan juta rupiah. "Saya tugasnya cuma mengantar sabu atas perintah Fajar. Kalau jaringannya saya tidak hafal Pak," ujar Budi. (fdn/nov)

Setahun Edarkan Satu Ton Sabu yakni Semar cs. Dari salah satu tersangka, muncul keterangan jika selain dari Semar, dia juga memperoleh pasokan dari Dody Sanjaya (32), asal Kolaka Timur Sulawesi Tenggara.

Setelah ditelusuri, yang bersangkutan ternyata berada di apartemen Candi Land Semarang.

Petugas kemudian bergerak ke lokasi. Hasilnya, Dody berhasil diamankan bersama dua tersangka lain. Mereka adalah Andi Sumarlan (34), asal Kompleks Kencana Permai, Banjar Baru Kalimantan

Selatan dan Siti Hardianti.

“Kami menyita barang bukti 5 kilogram sabu yang dikemas dalam 42 bungkus abon. Mereka mengakui barang itu dari tersangka Fajar (ditembak mati) di Surabaya,” tandas alumni terbaik Akpol 1996 itu.

Tidak ingin kehilangan target, petugas memburu Fajar yang berada di apartemennya kawasan Surabaya Timur. Usaha polisi membuahkan hasil dan mendapati tersangka bersama tersangka Budianto dan seorang perempuan.

Sambungan dari halaman 1

Basement Oncology RSU dr Soetomo Terbakar tiga unit walang kadung. Hingga kini penyebab kebakaran tersebut masih belum diketahui.

Direktur Penunjang Medik RSU dr Soetomo Hendrian Dwikoloso Soebagjo mengatakan, bahwa kebakaran itu terjadi di ruang basement yang dijadikan gudang oleh pihak proyek atau kontraktor yang sedang melakukan pembangunan.

“Itu basement gedung

digunakan proyek untuk menyimpan bahan material untuk pembangunan gedung rawat jalan. Kami belum tahun pasti penyebabnya timbulnya api,” tuturnya.

Ditanya soal kerugian, Hendrian belum bisa menjelaskannya secara pasti.

Namun, sejumlah barang yang terbakar menurutnya hanya kabel, cat, dan barang-barang

Sambungan dari halaman 1

proyek lain.

Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sejumlah pasien dan karyawan yang berada di gedung Oncology sempat dievakuasi. “ Kita tetap melakukan prosedur evakuasi secepat mungkin untuk menghindari hal-hal yang bisa membahayakan pasien, karyawan, dan semuanya,” imbuh Hendrian.

Saat Membalik Papan Nama, Tangan si Cowok Menyenggol Dada ospek (orientasi studi dan pengenalan kampus), Eli diminta mahasiswa senior menghafalkan Pancasila. Dengan PD gadis berambut sebahu itu bergegas maju.

Satu per satu sila Pancalila disuarakan lantang. Setelah itu Eli balik ke barisan maba. Tapi, mahasiswa senior tadi menyuruh Eli mengulanginya. Begitu terjadi sampai tiga kali.

Ada apa? Semua bertanya. Sebelum disuruh mengulang yang keempat, Eli ditanya. “Kamu hafal Pancasila tidak?” tegas si mahasiswa senior.

“Siap. Hafal.”

“Bohong.Tiga kali kamu salah!”

Suasana tegang. “Ulangi!”

Eli sekali lagi menghafal satu per satu sila Pancalila. Sampai selesai. Ludes-des-des.

Lantas, apa yang terjadi? Dengan mata merah dan suara begetar mahasiswa senior

maju mendekati Eli. “Masih salah!”

Eli diam. Kecut. Wajahnya pucat. “Kamu tahu kesalahanmu?” bentak mahasiswa senior. Eli diam. Semakin grogi.

Suasana semakin tegang. “Siapa yang tahu kesalahan dia?” tambah mahasiswa senior sambil menuding Eli. Yang dituding mengkeret.

Tidak ada yang menjawab. Suasana semakin tegang. Senyap menyergab. “Saya hitung tiga kali. Kalau sampai hitungan ketiga belum ada yang menjawab, kalian terpaksa tidak diperbolehkan pulang. Harus menginap di sini sampai ada yang bisa menjawab. Tidak peduli harus menginap sampai berapa hari.”

Setelah menatap satu per satu mata maba, mahasiswa senior mulai berhitung, “Satu.” Para maba yang tadinya memandang mahasiswa senior, satu demi satu menunduk.

Kapolsek Gubeng Kompol Palma F Fahlevi menyebut, bahwa kebakaran diduga karena korsleting listrik. Tapi, pihaknya akan mengolah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi guna memastikan penyebab kebakaran tersebut.

“Dugaan sementara korsleting listrik. Tapi masih menunggu hasil olah TKP dan pemeriksaan saksisaksi,” pungkas Palma. (iah/nov)

Sambungan dari halaman 1

Mengalihkan pandangan ke lantai.

“Dua.” Ketegangan memuncak.

“Ti…” sebelum mahasiswa senior melanjutkan mengucapkan kata “ga’, tiba-tiba ada maba cowok yang mengangkat tangan, “Siap. Saya tahu kesalahannya.”

“Nya siapa?”

“Dia.” “Dia siapa?”

Maba cowok tadi lantas berlari ke depan Eli dan membalik kertas papan nama yang ditali kalung ke leher. “Eli senior,” bacanya keras-keras.

Eli nyaris menampar cowok tadi, karena ketika membalik kertas papan nama, tangan si cowok menyenggol dadanya. Krenyeng.

Tapi, Eli tidak memiliki nyali untuk itu. Ia hanya sempat membaca namanya, Agus, dan bertekad akan membalasnya nanti.

Suatu saat. (bersambung)

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

GRESIK-PANTURA

SELASA WAGE, 15 SEPTEMBER 2020 HALAMAN 12

KEPALA BIRO: Sup Supardi (Hardy). GRESIK: Timotius Devan Nugradikha, Andika Pratama, Hardy. BOJONEGORO: Sutopo Iklan: Memet HK. ALAMAT: Perum Graha Bunder Asri (GBA) Jalan Emerald VI No 3 Gresik. TELP: 031.3959494- 085.311.868.686

Bantuan PKH Berkurang, Warga Duduksampeyan Meradang

P-APBD 2020 Bojonegoro Tembus Rp 5,7 Triliun Bojonegoro, Memorandum Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bojonegoro 2020 ditetapkan, Senin (14/9). Total P-APBD 2020 menjadi Rp5,7 triliun.

Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak khususnya DPRD atas segala perhatian dan kerja samanya selama ini. “Sehingga raperda tentang Perubahan APBD tahun 2020 yang kami ajukan dapat dibahas bersama dan disepakati sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata Bupati Anna.

Pihaknya berharap, kerja sama yang baik selama ini dapat ditingkatkan di masa mendatang. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati total pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Bojonegoro 2020 sebesar Rp 3.522.409.504.670,33.

Sedangkan jumlah total belanja sebesar Rp 5.725.218.015.982,59. Sehingga total defisit sebesar Rp 2.202.808.511.312,26 yang akan ditutup dari pembiayaan netto yang semuanya berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD Tahun 2019 hasil audit BPK. “Sebagaimana diketahui bersama, bahwa peraturan daerah tentang APBD maupun perubahannya, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan amanat dari rakyat yang diberikan kepada kita bersama,” tutur politisi PKB ini.

Bupati menambahkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Semua itu, bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

“Di antaranya adalah dengan mengalokasikan anggaran secara tepat berdasarkan prioritas penanganan dengan asas kepatuhan, kepatutan dan kewajaran serta melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap dia.

Hal itu, diperlukan konsistensi dan komitmen bersama dari semua pihak, terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2020, dengan sebaik-baiknya secara proporsional.

Oleh karena itu, dengan berbagai kebijakan yang dituangkan dan disepakati bersama dalam Perubahan APBD 2020, berarti melekat suatu tanggung jawab bersama untuk melaksanakannya, sesuai proporsi dan kewenangan masing-masing.

Bupati melanjutkan, dalam suatu komunitas baik itu politik maupun sosial kemasyarakatan, tentu tidak terlepas dari heterogenitas kepentingan. Karena itu, diperlukan kearifan fikir dan sikap bijaksana dari semua pihak, konsisten dan semangat. “Untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang produktif dan energik,” ujarnya.

Hal ini, menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur dan penetapan Raperda menjadi Perda oleh DPRD, maka dengan sisa waktu maksimal hanya 3 bulan ini, diperintahkan kepada Pimpinan OPD, untuk segera melakukan berbagai langkah yang diperlukan.”Terutama OPD yang program dan kegiatannya mengalami perubahan. Sehingga, apa yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Perubahan APBD tahun 2020 ini, dapat diselesaikan sesuai target kinerja yang diharapkan,” tegas bupati. (top/har/udi)

Warga Kedungadem Gantung Diri Bojonegoro, Memorandum Entah apa yang ada di pikiran Supriadi (53), asal Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem. Dia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon mengkudu, dekat rumah tetangganya, Senin (14/9).

Kapolsek Kedungadem Iptu Fathur Rahman menjelaskan, kejadian itu bermula ketika Yuliatin mencari korban untuk memberikan sarapan. Tak lama kemudian, korban sudah dalam keadaan gantung diri di pohon mengkudu di belakang rumah. “Korban gantung diri dengan menggunakan tali plastik warna biru,” ujar kapolsek.

Warga yang mengetahui kondisi korban langsung meminta tolong kepada warga lain. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan dilanjutkan ke Polsek Kedungadem untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut .

Hasil pemeriksaan oleh petugas bersama tim medis tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.

“Diduga korban gantung diri karena memiliki sakit lambung menahun yang tidak kunjung sembuh,” kata kapolsek. (top/har/udi)

cairkan orang Gresik. Kami tidak boleh mencairkan sendiri,” ujar K masih kesal.

Ketika dikonfirmasi kepada Ula, pendamping PKH, menyatakan, persoalan yang terjadi adalah karena kesalahpahaman dan kecemburuan sosial.

Namun, ia mengaku sudah mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut. “Iya mas, itu karena kesalahpahaman dan kecemburuan sosial.

dalam menaati prokes 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, red) semakin meningkat,” beber dia.

Masih menurut pamen dengan dua melati di pundak, ke depan pihaknya akan kembali menggeber penegakan protokol kesehatan berkolaborasi dengan satpol PP dan TNI. “Jam malam masih terus ditertibkan. Namun tidak ada pembahasan PSBB kembali,” bebernya.

Selama operasi tersebut, petugas berhasil menjaring sebanyak 40 pelanggar. Mereka

pun langsung sidang di tempat dan mendapatkan sanksi sesuai Perbup 22/2020. Dari 40 pelanggar yang disidang, 29 di antaranya memilih untuk membayar denda Rp 150 ribu.

Sedangkan sisanya, 11 orang disanksi kerja sosial.

Personel gabungan yang turun terdiri dari jajaran Polres, Satpol PP, Kodim 0817, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Dinas Perhubungan Gresik.

Seluruh personil menyebar dan melakukan pengecekan pengguna jalan yang masih melanggar prokes.(and/har/udi)

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/ ANDIKA P

untuk mengumpulkan kartu keluarga sejahtera (KKS). Tidak sampai sehari setelah pengumpulan KKS ia sudah menerima haknya dari bantuan PKH melalui pendamping. Namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera sebelumnya. Jika Agustus menerima Rp160 ribu, September ini menjadi Rp 250 ribu.

“Pada Juni dan Juli hanya ada sekali penarikan yakni Rp 420 ribu dan Rp. 418 ribu. Itu sesuai yang saya terima. Pada Agustus dan September ada dua kali penarikan,” bebernya.

Dari hasil print out itu, diketahui pada 10 Agustus ada dua kali penarikan. Senilai Rp 250 ribu dan Rp 160 ribu. Berlanjut pada September tepatnya tanggal 5.

Terjadi dua kali penarikan dengan nominal Rp 170 ribu dan Rp 250 ribu.

Saat ia bertanya ke pendamping PKH, beralasan saldo terkunci. “11 September saya cek saldo lagi, jadi Rp 417.188.

Buku rekening bank milik warga penerima bantuan PKH.

Padahal selisihnya hanya Rp 272 ribu,” kata K. Ia menambahkan NI juga mengalami nasib yang sama.

Agustus dan September menerima Rp 350 ribu. Padahal pada bulan-bulan sebelumnya ia menerima Rp 500 ribu.

Masih menurut K, dari struk yang diterima KPM, pendamping PKH melakukan pencairan PKH di EDC milik warga Gubernur Suryo, Gresik. “Iya yang men-

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/ ANDIKA P

Penandatanganan Perda P-APBD dalam rapat paripurna di gedung DPRD Bojonegoro.

Warga berinisal K mengungkapkan uang yang kini diterima jumlahnya berkurang dibandingkan sebelumnya. Ia menduga, kejadian yang dialaminya muncul sejak Agustus 2020. Pada Juni dan Juli, ia menerima bantuan Rp 420 ribu dan Rp 418 ribu. Pada Agustus, ia hanya menerima Rp160 ribu.

“Saya tanyakan kok bisa demikian? Menurut pendamping ada perubahan data. Anak saya didata sudah kuliah,” ujar K. Ia protes lantaran statusnya sebagai penerima kategori anak SMA kelas XI dan anak SMP kelas VII. Namun, meskipun sudah protes haknya pada Agustus tidak ada perubahan.

Awal September, K mengecek saldo ke ATM.Saldo yang tertera pada rekeningnya saat itu Rp 422.188. Jumlah itu sebelum dilakukan penyaluran oleh pendamping.

Nah, kecurigaannya semakin menguat pada tanggal 5 September. Para KPM diminta

Sudah saya klarifikasi dan insyaAllah sudah selesai,” bebernya.

Ditanya terkait kecemburuan sosial, Ula mengaku ada KPM yang anaknya sudah SD namun masih menerima kategori balita.

Hal itu yang ia duga menjadi permasalahan selain persoalan kesalahpahaman.

“Sudah saya jelaskan dan sudah saya klarifikasi mas. Tadi pihak dinsos kesini juga sudah saya jelaskan. InsyaAllah sudah selesai,” tegas dia.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Sentot Supriyohadi mengaku, sudah mendengar persoalan itu. Pihaknya pun langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Pihak kami saat ini sudah berada di Duduksampeyan untuk melakukan monitor, beberapa orang dari bidang yang menaungi penyaluran PKH sudah ke sana,” ujar Sentot, Senin (14/9).

Masih menurut Sentot, sebelumnya PKH dicairkan setiap tiga bulan sekali. Namun karena pandemi Covid-19, PKH dicairkan setiap bulan. “Kita masih lakukan pengecekan,” beber dia. (and/har/udi)

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama forkopimda memantau sidang yustisi.

Tak Pakai Masker Didenda Rp 150 Ribu Gresik, Memorandum Puluhan personel gabungan menggelar operasi yustisi di depan Kantor Bupati Gresik, Senin (14/9). Operasi yustisi merupakan upaya pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menuturkan,

pihaknya tidak henti-henti untuk melakukan upaya penegakan prokes di wilayahnya.

Bersama jajaran forkopimda, pihaknya akan menggeber sosialisasi dan pendisiplinan dalam masyarakat.

“Kabupaten Gresik tegak lurus dalam penegakan protokol kesehatan, agar Covid-19 tidak

menyebar luas. Sehingga peningkatan jumlah pasien positif bisa landai, kemudian bisa pulih,” ujar dia.

Sementara itu Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto menuturkan, operasi yustisi ini bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Gresik. Pelanggar langsung disidang di tempat. Identitas diri disita dan diberi sanksi sesuai Perbup 22/2020.

“Operasi yustisi ini dalam rangka menegakkan protokol kesehatan dalam masyarakat.

Semoga kesadaran masyarakat

5.382 Warga Dapat BPNT Daerah Bojonegoro, Memorandum Pemkab Bojonegoro menyalurkan bantuan pangan nontunai daerah (BPNTD). Total ada 5.382 warga di 24 kecamatan yang sudah mendapat bantuan pada masa Covid-19.

Tahun ini, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro akan menyalurkan sebanyak 7.652 warga yang belum tersentuh bantuan baik dari pusat maupun dari provinsi.

Kepala Dinsos Bojonegoro Arwan mengatakan, masyarakat akan menerima bantuan sebesar Rp 110 ribu per bulan. Bantuan itu akan dicairkan dalam bentuk beras berupa 10 kilogram dan 8 butir telur. “Masyarakat akan tetap menerima bantuan total sebanyak 12 bulan, dengan menyesuaikan teknis pencairan.

Dipastikan bantuan dapat tersal-

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/ SUTOPO

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/ SUTOPO

Gresik, Memorandum Penyaluran program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Duduksampeyan disoal warga. Sebab, keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan berupa uang tunai itu berkurang jumlahnya.

Warga menerima BPNTD.

urkan seluruhnya,” ujar Arwan, Senin (14/9).

Arwan menjelaskan, pener-

ima BPNTD adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan berupa BPNT pusat, BST, BLTDD.

“Kita telah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk pendataan penerima BPNTD agar sesuai

prosedur. Data yang kami terima dari pemerintah desa telah kami verifikasi agar tidak tumpang tindih dengan data dari pusat,” terang dia.

Arwan menambahkan, pihaknya sempat ada keterlambatan waktu pencairan. Sebab, ada perubahan data penerima bantuan dari pusat. Sehingga, perlu menyinkronkan dengan data yang ada di daerah.

“Kami telah menargetkan total penerimaan BPNTD, dan kami telah mengantisipasi apabila nantinya ada pengurangan jumlah penerima apabila ada perubahan data. Kami harapkan semua pihak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, agar pencairan BPNTD dapat dicairkan sesuai rencana,” tegas dia. (top/har/udi)