IKN Nusantara di Kaltim

RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) Chairil Abdini Maret 2022 (disampaikan pada acara Pekan Orientasi CASN Bappenas)

1

MENGAPA IBU KOTA NEGARA PINDAH?

2

LATAR BELAKANG GAGASAN PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA Peresmian pembangunan awal kota Palangkaraya pada tahun 1957 1957 disebut-sebut sebagai langkah awal Presiden Soekarno untuk menjadikannya ibukota negara. Presiden Soekarno ingin memiliki ibukota negara sendiri (bukan peninggalan kolonial Belanda).

1990

Di masa pemerintahan Presiden Suharto berkembang wacana pemindahan ibukota mengarah ke wilayah Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Pada tahun 1997 diterbitkan Keppres no.1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri.

2010

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono berkembang 3 skenario yaitu: (1) mempertahankan Jakarta sebagai ibukota; (2) membangun ibukota baru; (3) Ibukota tetap di Jakarta dan pusat pemerintahan dipindahkan ke tempat lain (di P. Jawa atau di luar P. Jawa).

2017

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo gagasan pemindahan ibukota kembali muncul. Presiden Jokowi menunjuk Bappenas untuk membuat kajian tentang pemindahan ibukota ke luar Jawa. Palangkaraya disebut sebagai salah satu kandidat. Dari beberapa lokasi yang dikaji Bappenas akhirnya Presiden Jokowi memilih lokasi di Kalimantan Timur.

ASPEK MANAJEMEN EKONOMI, SOSIAL & LINGKUNGAN • Pangsa PDRB P. Jawa pada 2010 sebesar 57,3% dan pada 2019 meningkat menjadi 59,1%.

• Pangsa PDRB Sumatera, Kalimantan, Bali-Nusra dan Maluku-Papua dalam satu dekade terakhir cenderung menurun.

• Sekitar 57% penduduk juga terkonsentrasi di P. Jawa.

• Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dan kegiatan penduduk terkonsentrasi di P. Jawa.

• Tren ini mengakibatkan semakin tingginya tekanan terhadap daya dukung P. Jawa dari sisi sosial maupun dari sisi lingkungan dan menurunnya pangsa PDRB wilayah luar Jawa.

ASPEK POLITIK • Karena tren kegiatan ekonomi dan penduduk cenderung terkonsentrasi di P. Jawa maka kondisi ini memberi kesan pembangunan di Indonesia berorientasi Jawa Sentris.

• Dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

• Di penghujung pidato kenegaraan yang kedua tersebut, Kepala Negara sekaligus memohon dukungan para anggota Dewan, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia terkait rencana pemindahan ibu kota yang hingga kini terus dimatangkan oleh pemerintah • “Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujarnya.

• Dari sisi geografis pemindahan ibu kota ke P. Kalimantan yang berada pada pusat gravitasi wilayah Indonesia diharapkan menjadikan pembangunan Indonesia lebih berorientasi Indonesia sentris sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata.

• Dengan persetujuan DPR RI terhadap RUU IKN pada Rapat Paripurna tanggal 18 Januari 2022 maka pemindahan IKN secara formal ke Kalimantan telah mendapatkan dukungan politik. Terbitlah UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

ASPEK LEGAL • Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menerima Surat Presiden tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

• Surpres tersebut diantar langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa ke DPR pada Rabu, 29 September 2021.

• RUU IKN secara resmi mulai dibahas oleh Pansus IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 tepatnya pada tanggal 7 Desember 2021 dengan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Keuangan, Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM. • Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Januari 2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dalam rapat paripurna tersebut seluruh Fraksi di DPR RI kecuali PKS menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undangundang.

• Dengan diundangkannya UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka pemindahan Ibu Kota Negara telah memiliki landasan hukum (legal).

APA DAN SIAPA YANG DIPINDAHKAN KE IBU KOTA NUSANTARA?

• Lembaga Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

• Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota Nusantara. (Pasal 22 UU No.3/2022).

• Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. (Pasal 5 UU No.3/2022).

BAGAIMANA PEMINDAHAN IBUKOTA DILAKUKAN (Pasal 22 UU No.3/2022)

• Lembaga Negara berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran secara bertahap di Ibu Kota Nusantara.

• Pemindahan kedudukan lembaga Negara secara bertahap dilakukan berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

• Pemerintah Pusat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian, Lembaga Non struktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke Ibu Kota Nusantara.

• Perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di Ibu Kota Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional diatur dalam Peraturan Presiden.

MASTERPLAN IBU KOTA NUSANTARA

9

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IKN (Lampiran I UU 3/2022)

Distribusi populasi di dalam K-IKN mencapai sekitar 1,4 juta total populasi pada Tahap 5 (20451) Peta distribusi penduduk K-IKN pada Tahap 5 (20451)

Luasan Wilayah/ha: 970 Populasi: 34.000 Luasan Wilayah/ha: 450 Populasi: 51.000 Luasan Wilayah/ha: 1.350 Populasi: 146.000 Luasan Wilayah/ha: 1.360 Populasi: 174.000 Luasan Wilayah/ha: 590 Populasi: 30.000 Luasan Wilayah/ha: 1.600 Populasi: 159.000 Luasan Wilayah/ha: 1.960 Populasi: 247.000 Luasan Wilayah/ha: 560 Populasi: 57.000

Luasan Wilayah/ha: 1.300 Populasi: 52.000

13

14

Luasan Wilayah/ha: 960 Populasi: 63.000

12 8

11

Luasan Wilayah/ha: 470 Populasi: 50.000

7

9 10

Luasan Wilayah/ha: 420 Populasi: 26.000

6 5

4

Luasan Wilayah/ha: 1.320 Populasi: 134.000

3

Luasan Wilayah/ha: 1.490 Populasi: 167.000

1 2 Legenda Kepadatan tinggi Kepadatan sedang Kepadatan renadh

1

Total Luasan Wilayah/ha: 14.800 Populasi: 1.383.900

Tata waktu berdasarkan pemulihan yang pesat terhadap COVID-19 di Indonesia serta komitmen pemerintah terhadap percepatan rencana pelaksanaan. Rencana infrastruktur disesuaikan dengan pertumbuhan populasi untuk keberlangsungan ekonomi – tata waktu aktual tergantung pada kecepatan penyelenggaraan vaksin, alokasi pendanaan pemerintah, ketepatan waktu penetapan strategi pendanaan eksternal, serta tata kelola yang independen dan ketersediaan kemampuan konstruksi dan pencarian sumber daya guna mempercepat rencana pelaksanaan

Delineasi KP-IKN dan K-IKN berdasarkan data Kementerian ATR/BPN dan delineasi KIPP berdasarkan data Kementerian PUPR yang diterima pada bulan Oktober 2020. Peta delineasi akan mengalami revisi dan akan memerlukan konfirmasi dari Kementerian PPN/Bappenas

11

Visi Ibu Kota Negara, 8 Prinsip dan 24 KPI IKN sebagai Kota Berkelas Dunia

1. Mendesain Sesuai Kondisi Alam

>75% dari 256k HA area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% produksi makanan)

Aman dan terjangkau

Selaras dengan Alam

Kota paling Terhubung, Aktif & Berkelanjutan di Mudah Diakses Dunia Sirkuler dan Tangguh

Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan

TUJUAN

IKN yang rendah emisi karbon

KOTA DUNIA ENABLER

Peluang ekonomi tangguh untuk semua Nyaman & efisiensi melalui teknologi & inovasi

Simbol Identitas Nasional

Keindahan Indonesia – Bhinneka Tunggal Ika

100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian (bangunan >4 lantai)

3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses

ENABLER

80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik <50 menit Koneksi transit ekspres dari KIPP ke bandara strategis pada tahun 2030

>10% dari lahan 256K Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan 60% daur ulang semua timbulan limbah di tahun 2045 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035

7. Kenyamanan & Efisiensi melalui Teknologi Public Private Partnership (PPP)

Kolaborasi tiga Sektor kota prioritas masa depan

Infrastruktur Pemerintahan dan konektivitas efektif dan pintar efisien

Badan Otorita

100% integrasi seluruh penduduk - yang ada dan yang baru 100% warga dapat mengakses layanan sosial / masyarakat dalam waktu 10 menit 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal dan desain inklusif

4. Rendah Emisi Karbon CO2

5. Sirkuler & Tangguh

UNTUK SEMUA

2. Bhinneka Tunggal Ika

Very High dalam peringkat E-Government Development Index (EGDI) oleh UN 100% konektivitas digital dan ICT untuk semua penduduk dan bisnis >75% Business Satisfaction dengan peringkat Digital Services

Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi IKN 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung Net Zero emission untuk IKN (saat beroperasi) di 2045 di kawasan 256K Ha

6. Aman & Terjangkau

Top-10 EIU Liveable City di dunia tahun 2045

Pemukiman di kawasan 256k memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045 Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 (mewah, menengah dan sederhana)

8. Peluang Ekonomi untuk Semua 0% kemiskinan pada populasi IKN pada tahun 2035 PDB per kapita negara berpendapatan tinggi 12 Rasio GINI regional terendah di Indonesia di 2045

8 Principles and 24 KPIs of IKN as “World-class City for All” 1. Designing with nature

2. Unity of diversity

3. Connected, Active and Accessible

4. Net Zero Emission IKN

5. Circular & Resilient

6. Safe & Affordable

7. Convenience and efficiency through technology

8. Robust economic opportunity for all

CO2

1.1

1.2

1.3

>75% of the 256k HA area for green space (65% protected area and 10% food production)

100% of residents can access recreational green space in 10 minutes

100% green

replacement of building footprint

Kementerian PPN/Bappenas

2.1

2.2

100% integration of all communities existing and new

100% of residents can

3.1

3.2

access to social/ community services within 10 minutes

2.3

100% public

spaces designed using universal access, local wisdom and inclusive design principles

3.3

80% of all trips made by public transport or active mobility

10 minutes to key amenities and public transport nodes

<50 min

Express transit connection from KIPP to strategic airport by 2030

4.1

4.2

4.3

100% renewable energy for IKN

60% improvement in energy efficiency of new public buildings by 2045

Net Zero Emission for IKN for 2045 at 256K Ha

5.1

5.2

5.3

>10% of 256K Ha is available for food production

60% recycling of all waste generated

100% of waste water to be treated through recovery systems by 2035

6.1

Top-10 EIU Liveable city

7.1

Very High

7.2

100% digital

in the world by 2045

6.2

6.3

Zero IKN population living in informal settlement (e.g., slum)

>70% of

residents have access to affordable houses (<30% of avg. income)

7.3

UN’s Egovernment development index (EGDI) rating and ICT connectivity for all residents and businesses

>75%

Business Satisfaction with Digital Services rating

8.1

0% poverty in

8.2

GDP per capita of high

the IKN population by 2035

income country

8.3 Lowest regional GINI ratio in Indonesia by 2045

13

Kawasan Ibu Kota Negara K-IKN: Kota di dalam kawasan hutan, naungan ‘hijau dan biru’ yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat

Harmoni dengan alam Mengutamakan pejalan kaki

Desain berkelanjutan

Mendukung konsep walkability Kemudahan aksesibilitas

KIPP – Pusat pemerintahan dan kawasan permukiman

Perumahan ASN – dirancang dengan desain berkelanjutan, mendukung konsep walkability dan memfasilitasi hubungan sosial

Sirkulasi angin

Area bebas kendaraan 14

Sumber: Kementerian PUPR, 2020

Delineasi IKN kawasan 256 ribu Ha dan KIKN kawasan 56 ribu Ha Wilayah Kalimantan Timur lainnya

200 ha

Kawasan Hijau Utara (pertanian, penelitian, ekowisata )

Samarinda

Kepadatan tinggi: 150pp/ha Kepadatan medium: 100pp/ha Kepadatan rendah: 50pp/ha Kawasan Barat IKN (perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, perguruan tinggi)

KIKN IKN KIPP

Balikpapan

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan - KIPP (pemerintahan nasional dan smart government, perkantoran)

Kawasan Timur IKN (perkantoran, kawasan bisnis, pusat pengembangan talenta, hotel bisnis, MICE)

Selat Makasar

IKN (256k Ha) • Akan menjadi katalis untuk wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan keunggulan kota Balikpapan dan Samarinda • 75% kawasan IKN akan direncanakan menjadi ruang terbuka hijau dimana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan.

• IKN dikembangkan dengan 100% clean energy

KIKN (56k Ha) • Terdiri dari berbagai zona mixed-use dan neighborhood yang mendukung konsep “10 menit berjalan kaki” dan konektivitas social • Didesain selaras dengan alam, dengan minimal 50% ruang hijau • 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas 15 aktif penduduk • 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan

KIPP – Kawasan Inti Pusat Pemerintahan: Perkantoran dan Permukiman

Desain berkelanjutan Mendukung konsep walkability Kemudahan aksesibilitas Sirkulasi angin Area bebas kendaraan 16

Sumber: Kementerian PUPR, 2020

Tahapan menuju 2045:

Tahapan perwujudan IKN

Pemindahan tahap awal ke KIKN

Membangun IKN sebagai area inti yang tangguh

Mengokohkan reputasi sebagai Membangun seluruh infrastruktur & ekosistem “Kota Dunia untuk Semua” tiga kota untuk percepatan pembangunan Kaltim

▪ Membangun infrastruktur utama

▪ Mengembangkan fase kota

▪ Memperluas pengembangan

Presiden pindah pada tahun 2024 2020-2024

Pencapaian utama

2035-2045

2045 onwards

(mis. Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR) dan perumahan di area Utama KIKN

▪ Pemindahan ASN tahap awal (mis.

TNI, Polri, MPR)

▪ Infrastuktur dasar yang utama

selesai dibangun dan beroperasi (mis. air, energi, rail) untuk 500rb penduduk di tahap awal

▪ Presiden pindah ke KIKN sebelum

16 Agustus 2024 dan merayakan Peringatan Hari Kemerdekaan RI di KIKN pada tanggal 17 Agustus 2024

▪ Inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas

2025-2035

berikutnya (mis., pusat inovasi dan ekonomi)

▪ Menyelesaikan pemindahahan pusat pemerintahan IKN

▪ Mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas

▪ Menerapkan sistem insentif

untuk sektor-sektor ekonomi prioritas

▪ Mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

kota dan menyelesaikan konektivitas antar dan dalam kota

▪ Destinasi FDI No. 1 untuk

sektor-sektor ekonomi prioritas di Indonesia

▪ 5 besar destinasi utama di

Asia Tenggara bagi talenta global

▪ Mendorong jaringan utilitas

▪ Menjadi kota terdepan di

dunia dalam hal daya saing

▪ 10 besar livable city di dunia

▪ Mencapai net zero-carbon

emission dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang – kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk >1jt jiwa yang akan mencapai target ini

yang berkelanjutan dengan mengimplementasikan enablers ekonomi sirkuler

▪ Mengembangkan pusat inovasi dan pengembangan talenta

17

Mesin Penggerak Ekonomi Untuk Indonesia Masa Depan Kerjasama 3 Kota (Ibu Kota Nusantara, Balikpapan, Dan Samarinda) Strategi Pengembangan Ekonomi IKN dan Kalimantan Timur: 1 1.

2 2.

3 3.

Diversifikasi dan Sektor Ekonomi Baru Prinsip Pengembangan Industri: Sustainable, Green, and Technologically Advanced Pembangunan Ibu Kota Negara sebagai Prime-Mover Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19

Ibu Kota Negara Memberikan Peluang Investasi Baru Jantung: Pusat sejarah Kalimantan Timur dengan sektor energi yang diremajakan ▪ Pusat pemerintahan untuk Kalimantan Timur ▪ Mercusuar untuk penambangan batubara berkelanjutan ▪ Basis manufaktur baru untuk energi terbarukan SAMARINDA

Otot: simpul hilir migas dan logistik untuk Kalimantan Timur ▪ Hilirisasi Industri Pengolahan minyak & ▪

gas menjadi petrokimia Pelabuhan utama untuk provinsi dan wilayah

BALIKPAPAN

Menciptakan kesempatan kerja baru • •

Investasi infrastruktur Menyerap tenaga kerja hingga 500 ribu pekerja konstruksi potensial hingga 2024*

*angka masih terus dikaji

Pusat saraf: Inti pemerintah dan pusat inovasi hijau untuk wilayah ini ▪ Pusat layanan pemerintah dan masyarakat ▪ Pusat inovasi dan pusat bakat ▪ Industri bersih dan berteknologi tinggi ▪ Basis untuk pariwisata untuk wilayah tersebut IBU KOTA NEGARA (IKN)

Paru-paru: Pertanian Hulu dan Pusat Wisata Alam ▪ Pengembangan wisata alam dan wisata kebugaran ▪ Pengembangan produksi pertanian hulu yang terhubung dengan sektor hilir agrioindustri

KALIMANTAN TIMUR

18

19

IKN mendorong percepatan

…yang akan mengembangkan EKONOMI REGIONAL sebesar 4-5X menjadi

pertumbuhan ekonomi melalui

6 KLASTER EKONOMI & 2 KLASTER PENDUKUNG $180 milyar Membangun sektor masa depan

Inovatif

Resilien

Industri Teknologi Bersih

Farmasi terintegrasi

Electric 2W

Manufak -tur solar PV

API generik

…dan menciptakan

4.3-4.8 juta LAPANGAN PEKERJAAN di Kalimantan Timur Tahun 2045

Strategis

Bio similar

Industri pertanian berkelanjutan Vaksin

Protein nabati

Produk herbal dan bernutrisi

Bahan kimia dan produk kimia

Ekowisata Produk ekstrak tumbuhan

MICE

Pariwisata kota

Pariwiisata kesehatan dan kebugaran

Petrokimia

Oleokimia

Energi rendah karbon Biofuel

Bahan bakar sintetis

Gasifikas i batu bara

Pertambangan migas Pertanian

Meningkatkan sektor eksisting

Ekowisata

Pertambangan batu bara Kelapa sawit

Membuka jalan untuk sektor masa depan

Smart city & pusat I4.0

Industri 4.0

Pendidikan abad ke-21

Pendidikan ke lapangan kerja

Smart City

Infrastruktur keras (Utilitas, ICT, konektivitas, logistik) Tempat pengujian regulasi yang mengutamakan investasi dan inovasi

19

Ibu Kota Negara sebagai Superhub

Via laut

Keluar

Via darat

Masuk

Manufaktur API generik

Manufaktur dan Badan Litbang Biosimilar dan Vaksin

Kalimantan Utara

Via udara

TAHAP AWAL

- Kaltim ditargetkan memproduksi

Biosimilar dan Vaksin

40% dari kebutuhan biosimilar domestik pada tahun 2045 - Kaltim ditargetkan memproduksi Kalimantan Timur

Kepulauan Bangka Belitung

Kalimantan Tengah

Superhub IKN bersifat locally integrated, globally connected, dan universally inspired

25%

mengambil alih dari impor API generik pada tahun 2045)

Superhub sebagai inspirasi universal Superhub yang menjadi teladan sebagai kota yang hijau, berkelanjutan, dan bertaraf hidup tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi

Jawa Barat Jawa Tengah

Formulasi dan kemasan obat generik

Superhub dan dunia Superhub yang membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan inovasi teknologi

Superhub dan Indonesia Superhub yang mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif melalui strategi Tiga Kota, dengan menjadi penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur dan pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia dan seluruh Indonesia

Electric 2W

domestik pada tahun 2045

Biosimilar dan Vaksin

API Generik dari Kalimantan Timur (Kaltim ditargetkan untuk DKI Jakarta

30% dari kebutuhan vaksin

Sulawesi Selatan

Wisata kesehatan

Superhub akan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dan akan memicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Indonesia Bali

Kemasan farmasi

Kalimantan Timur akan mendirikan pabrik perakitan E2W, dengan memanfaatkan baterai dari Sulawesi dan suku cadang dari Jawa untuk melayani konsumen akhir di seluruh Kawasan Timur Indonesia

Wisata kesehatan

Kalimantan Timur akan menjadi pusat wisata kesehatan bagi Kawasan Timur Indonesia dan menarik wisatawan kesehatan dan kebugaran

Farmasi

Kalimantan Timur akan memproduksi API generik untuk disalurkan ke formulasi obat hilir di Jawa dan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan biosimilar dan vaksin yang terus meningkat 20 di Indonesia

TANTANGAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

21

TANTANGAN Pembangunan IKN yang inklusif. Bagaimana mewujudkan pembangunan IKN yang inklusif bagi semua (penduduk yang sudah ada dan penduduk baru) dan bagaimana menggerakkan partisipasi semua unsur masyarakat.

Pembangunan kehidupan yang harmonis dan merawat keberagaman yang selama ini sudah terjalin baik di Kalimantan Timur. Dibutuhkan pemahaman dan perencanaan pembangunan yang komprehensif (sosial-budaya-ekonomi) yang komprehensif.

Rehabilitasi dan restorasi lingkungan hidup yang selama ini telah mengalami degradasi akibat kegiatan pertambangan dan deforestasi yang sudah terjadi sehingga cita-cita mewujudkan forest city yang berkelanjutan dapat direalisasikan.

Pendanaan dan pembiayaan pembangunan IKN. Bagaimana pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berkolaborasi dalam pembangunan IKN termasuk pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari investasi luar negeri.

Pembangunan IKN menjadi kota sesuai dengan 8 prinsip (kota yang tangguh, sirkuler, net zero emission, serasi dengan alam, nyaman, mudah diakses, terjangkau, ekonominya berkembang, bhinneka tunggal ika) dan 24 indikator kinerja utama.

Kerja sama antar wilayah baik di wilayah Kalimantan Timur (Ibu Kota NusantarSamarinda-Balikpapan) maupun kerja sama dengan wilayah mitra provinsi lainnya (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat).

TERIMA KASIH

23