KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 Art: rizky izzy
...ALFIAN Samb Hal. 1
yakni revisi pengurus dan pertanggungjawaban manajemen tim Soeratin. Namun permasalahan yang mendera Persiter U-17 berbuntut panjang, hingga muncul desakan public, terutama suporter resmi Persiter (The Superman dan The Peter) untuk mendepak Pelatih Liga 3 Alfian Rivai. Alasan publik menginginkan Alfian lengser dari kursi kepelatihan masih berkutat pada nama Alfian yang disebut-sebut sebagai orang yang membocorkan berkas pemain Persiter U-17 di putaran nasional. Akibatnya, tim asuhan Rahmat “Poci” Rivai itu terpaksa batal tampil di final dan didiskualifikasi dari turnamen usia dini tertua di tanah air tersebut. Pasca itu, desakan pun bermunculan untuk mendesak Pengurus memecat Alfian sebagai kreator taktik tim Liga 3. Namun Ketua Umum sebagai pengambil kebijakan tertinggi di klub kebanggaan orang Ternate ini memutuskan untuk tetap mempertahankan Alfian sebagai juru taktik tim Liga 3. Menurut Burhan, permasalahan yang menimpa Persiter U-17 itu mesti menjadi pelajaran bagi semua pihak. Bagi orang nomor satu di Persiter tersebut, semua orang tentu menginginkan juara. Hanya saja untuk memperebutkan peringkat pertama tentu banyak tantangan, termasuk salah satunya yang menimpa Persiter U-17 hingga gagal tampil di final itu. ”Kita semua tidak harus saling menyalahkan. Ini tanggung jawab kita semua. Persiter berjanji ke depan lebih berikhtiar lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama,” kata Burhan dalam rapat kemarin. ”Untuk manajemen Liga 3 tetap berjalan seperti biasa, dan tidak ada perombakan,” tegasnya. Menurut Burhan, pelatih baru
SAMB ETALASE tidak akan punya waktu yang cukup untuk menyesuaikan pemain dengan strategi dan karakter melatih. Karena itu, keputusan untuk mempertahankan Alfian dinilai cukup realistis, dengan waktu kick off yang tinggal menghitung hari ini. “Dia (Alfian, red) sebagai pelatih Liga 3 masih tetap. Tidak ada pergantian,” ulangnya. Keputusan Ketua Umum mempertahankan Alfian sebagai juru taktik tidak mendapat respon positif dari The Superman. Para suporter Persiter ini tetap ngotot untuk melengserkan Alfian dari kursi kepelatihan. Menurut The Superman, Alfian dianggap tidak layak memimpin latihan tim Persiter. Bahkan oleh The Superman, Alfian dipandang tidak loyal terhadap klub yang berjuluk Laskar Kie Raha itu. Tak hanya itu, The Superman mengancam akan memboikot aktivitas latihan tim Liga 3 yang dipimpin Alfian sore ini di Stadion Gelora Kie Raha. ”Pada intinya kami ingin Alfian segera dicopot dari pelatih, karena tidak layak lagi duduk di bangku pelatih Liga 3. Kalau pengurus masih tetap mempertahankan Alfian, maka kami akan melakukan aksi, bahkan akan memboikot aktivitas tim Liga 3, termasuk agenda keberangkatan,” tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fauji Maradjabessy saat dimintai tanggapan malam tadi. Sementara Alfian yang dihubungi malam tadi tidak mau berkomentar banyak, terutama terkait desakan The Superman. Menurutnya, sebagai pelatih yang dipercaya pengurus, tentu tetap patuh pada keputusan pengurus, terutama Ketua Umum. Karena itu, jika Ketua Umum memutuskan untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai pelatih maka ia tetap akan menjalankan tugasnya. ”Saya hanya mengikuti arahan Ketua Umum, manajer dan Sekum untuk melatih,” katanya singkat.(mg-04/ yun)
POSE BERSAMA: Pemimpin Redaksi Malut Post Faisal Djalaluddin, Alpha Zetizen of the Year 2017 Maluku Utara Nadila M. Saleh bersama redaktur Malut Post berpose bersama Wali Kota Tikep Capt Ali Ibrahim dan sejumlah pejabat Tikep di Kantor Wali Kota Tikep, kemarin (15/11)
...ZETIZEN Samb Hal. 1
“Yaitu generasi yang handal, cerdas dan kreatif,” kata Ali saat menerima kunjungan Zetizen Malut Post di Kantor Wali Kota Tikep, kemarin (15/11). Ali sendiri mengaku bangga karena yang terpilih sebagai Alpha Zetizen of the Year (AZOTY) 2017 Maluku Utara berasal dari Tikep. Dia adalah Nadila M. Saleh, siswa SMA Negeri 3 Tikep. Nadila sendiri didampingi Pemimpin Redaksi Malut Post Faisal Djalaluddin menemui Wali Kota, kemarin. Ikut dalam rombongan tiga kru redaksi Malut Post Bukhari Komaruddin (Redaktur), Awat Halim (Redaktur) dan Joni Patrumsari (Penanggung jawab Zetizen Malut Post). “Saya harap adik Nadila dapat memperkenalkan Tidore dan Maluku Utara secara umum. Tentang budaya, pariwisata dan potensi-potensi daerah saat di New Zealand nanti,” harap Wali Kota. Ya, Nadila merupakan wakil Maluku Utara yang berhak mengikuti
...AHM Samb Hal. 1
Bupati Danny Sukses Paparkan Potensi Halbar JAILOLO - Upaya Bupati Danny Missy mengenalkan potensi alam Halmahera Barat (Halbar) ke dunia luar, tak perlu diragukan lagi. Ini karena selain bergerilya di sejumlah kementerian di Jakarta, orang nomor satu di Pemkab Halbar ini juga tampil mempresentasikan potensi daerahnya dalam acara speak lunch di stasiun iNews TV, Rabu (15/11). Tiga sektor unggulan berhasil dipaparkan. Yakni pertanian, pariwisata dan perikanan. Untuk perikanan, sebanyak 78 ribu ton ikan hasil tangkapan maupun budidaya menjadi hasil dari para nelayan.”Potensi ini akan kami kembangkan untuk kemajuan daerah,” kata Danny. Sementara sektor pariwisata terdapat sepuluh lokasi yang akan dikembangkan. Yakni, pulau Kahatola dan air terjun Mariporoco. Ini surganya Halbar. Jadi semua akan terbayar saat menyaksikan Pulau Kahatola dan Mariporoco),”aku Danny, mengajak.
Sedangkan pertanian, kaitannya dengan penanaman 20 ribu hektare jagung. Ini menjadi target pemkab, dan rencananya Desember nanti akan dipanen secara besar-besaran yang akan dihadiri Menteri Kehutanan (Menhut). Karena itu, dalam kesempatan kemarin, bupati mengajak agar bisa berkunjung ke Halmahera Barat.”Dari pada keluar negeri, mendingan ke Halbar karena di Halbar, kita akan disuguhkan indahnya panorama dan suasana di Kahatola dan Mariporoco,” jelasnya, sembari mengatakan akses untuk sampai ke Kahatola, bisa melalui Ternate dan dan Jailolo. Hadir mendampingi bupati dalam kesempatan kemarin adalah Kadiskominfo, Chuzaemah Djauhar, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abdurradjak, Kepala Bappeda, Sayuti Djama, Kadis Pariwisata Feny Kiat, Kepala DPMPD Asnath Sowo dan Kepala PTSP, Abdullah Hatab.(aji/met/pn)
Malut Post • HAL. 8
Bahkan diam-diam, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan gelar perkara terhadap kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,6 miliar tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disebut-sebut menaruh minat dalam penanganan kasus itu. Direktur Kriminal Khusus Polda Malut Kombes (Pol) Masrur kepada Malut Post menuturkan, Bareskrim melakukan gelar perkara tersebut di Jakarta. ”Diminta dari Bareskrim, dan sudah digelar pada satu minggu yang lalu di Bareskrim,” tuturnya, Rabu (15/11). Menurut Masrur, gelar perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil supervisi Bareskrim ke Polda Malut beberapa waktu lalu. ”Dulu kan sudah pernah supervise. Hasil dari supervisi itu tindaklanjutnya gelar perkara di Bareskrim ini,” sambungnya. Hasil gelar perkata tersebut, kata Masrur, akan menjadi dasar koor-
...SP3 Samb Hal. 1 Seperti dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2006–2009 senilai Rp 47 miliar. Kasus yang diduga menyeret nama mantan Bupati Halsel Muhammad Kasuba itu telah memasuki tahap penyidikan. Namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak dua kali menyebutkan tak ada kerugian negara dalam kasus tersebut. Alhasil, Kejati ancang-ancang bakal menghentikan penyidikan kasus itu. Lalu dugaan korupsi pembangunan jalan Sayoang–Yaba di Halsel yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum Malut tahun 2015. Kasus yang merugikan negara sebesar Rp 49,5 miliar ini juga terancam dihentikan proses penyelidikannya. Pasalnya, proyek jalan tersebut masih dalam masa pemeliharaan, meski kondisi jalan kini sudah sangat memprihatinkan. Tak hanya itu. Di masa Kajati Deden, tercatat tiga kasus korupsi yang resmi diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)-nya. Ketiga kasus tersebut adalah dugaan korupsi proyek jalan lingkar Halmahera di Dinas PU Malut tahun 2005, dugaan korupsi dana Gerhana Matahari Total (GMT) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Malut tahun 2016, dan kasus pengadaan Kapal Motor Faisayang oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2010-2011. Kasus GMT sendiri dihentikan Oktober kemarin lantaran kerugian negara sebesar Rp 133 juta telah dikembalikan mantan Kadisbudpar Anwar Husen. Sementara penghentian kasus pengadaan Faisayang dilakukan 2016 lalu dengan alasan Kejati tidak mendapat hasil audit kerugian negara dari BPK. Tak Lagi Berharap Kinerja Kejati Malut dalam menangani kasus korupsi beberapa tahun belakangan ini mendapat kecaman keras publik. Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Abdul Kader Bubu menyatakan, umumnya masyarakat Malut tak lagi percaya pada Kejaksaan Tinggi di bawah pimpinan Deden Riki Hayatul Firman. Ketidakpercayaan itu disebabkan karena sikap Deden yang memilih menghentikan penyidikan sejumlah kasus korupsi. Kasus-kasus tersebut rata-rata dimulai proses penyelidikannya oleh Kajati pendahulu Deden. “Kajati yang sekarang ini lebih parah. Parahnya, Kajati ini datang kemudian menghentikan beberapa kasus korupsi. Artinya Kajati yang baru ini datang ke Malut tidak bikin apa-apa,” ujar pria yang akrab disapa Dade ini kepada Malut Post, Rabu (15/11). Menurut Dade, harapan publik yang sempat terbangun saat pertama kali Deden bertugas kini sirna tanpa sisa. Penanganan kasus-kasus yang diharapkan akan dilanjutkan Deden justru dihentikan dengan bermacam alasan.
fun adventure trip ke New Zealand pada 24 November mendatang. Wali Kota mengharapkan Nadila terus berkarya dan berprestasi. “Karena itu, saya pesan harus displin, belajar dan berdoa,” tambah Ali. Ikut dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Tikep Muhammad Yusuf, Sekretaris Dinas Pendidikan Zainudin Umasangadji dan Kepala Bagian Humas Setdakot Tikep Azis Hadad. Dalam pertemuan silaturhami itu, wali kota sempat menceritakan masa muda saat belajar di Jepang. “Dan anak muda yang sukses itu adalah mereka yang terdidik disiplin dan melakukan banyak kegiatan positif,” tambahnya sembari mengharapkan Nadila dapat membawa nama baik Maluku Utara saat di New Zealand nanti. “Juga dapat mempromosikan daerah kita, Maluku Utara pada umumnya, termasuk pariwisata kita,” harap Wali Kota. Nadila sendiri terpilih sebagai Alpha Zetizen of the Year (AZOTY) 2017 Maluku Utara setelah serangkaian kompetisi yang
ketat hingga menjadi Top 5 Alpha Zetizen Maluku Utara untuk mengikuti Zetizen Summit di Surabaya. Di Zetizen Summit, seleksinya lebih ketat dan jurinya langsung dari kedutaan besar New Zealand. Lewat aksi positifnya dalam bidang sosial yaitu penyebaran virus GenRe dan sosialisasi bahaya narkoba, ia terpilih sebagai pemenang Zetizen National Challenge 2017 mewakili provinsi Maluku Utara. Tidak hanya aksi positifnya, Nadiila juga dikenal punya banyak prestasi. Siswi kelas XII SMAN 3 Tikep ini pernah meraih mendali emas dalam lomba cabang olahraga Anggar dan juara satu duta GenRe tingkat provinsi Maluku Utara. Sebagai AZOTY, Dila pun berhak mendapatkan kesempatan fun trip adventure selama kurang lebih dua minggu dari tanggal 23 November sampai 3 Desember 2017 di New Zealand. Nantinya, Dila, sapaan akrab Nadila akan belajar banyak hal tentang New Zealand seperti sistem pendidikannya, kebudayaan dan kehidupan anak muda di sana. (joni/far/fai)
dinasi selanjutnya Bareskrim dan KPK. Ia menegaskan, penegak hukum dari lembaga mana pun yang meminta kerja sama penanganan kasus korupsi bakal tetap diladeni. ”Siapa saja datang ke sini, kita akan bantu. Baik itu KPK ataupun siapa saja,” katanya. Masrur sendiri mengaku hingga kini belum mengetahui hasil gelar perkara Bareskrim tersebut. Menurutnya, hasil tersebut nantinya akan disampaikan Bareskrim ke KPK dan Polda. ”Nanti setelah hasil gelar itu disampaikan Bareskrim dengan KPK, dan selanjutnya ke sini (Polda Malut, red),” jelasnya sembari mengatakan hasil akan disampaikan dalam 30 hari terhitung sejak gelar perkara tersebut dilakukan. Saat ini, penyidik Krimsus Polda masih menunggu koordinasi lanjut dari Bareskrim. Tujuannya untuk mengetahui pihak mana yang selanjutnya akan menangani kasus tersebut. ”Nanti ada surat resmi dari Bareskrim dan KPK terkait dengan kasus itu, mau ditarik ke Bareskrim atau ke KPK. Tujuan gelar itu
untuk mendudukkan kasus ini, Bareskrim yang melanjutkan atau KPK,” tandasnya. Bukti Lemah Pembebasan lahan Bandara Bobong pada 2009 lalu sejauh ini sudah menjebloskan tiga orang ke penjara. Mereka adalah mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kepulauan Sula Ema Sabar, mantan Bendahara Setda Kepsul Majestisa, dan mantan Kepala Bank Maluku di Sanana, Kepsul, Hidayat Nahumarury. AHM yang juga mantan Bupati Kepsul dua periode itu sebelumnya telah ditetapkan penyidik Krimsus sebagai tersangka. Namun pada Februari lalu, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II DPP Partai Golkar itu sukses memenangkan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Ternate. Pertimbangan majelis hakim saat itu, dua bukti yang digunakan Polda untuk menjerat AHM sebagai tersangka, yakni dokumen surat-menyurat dan keterangan tujuh orang saksi, dinilai tak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan AHM. (tr-03/kai)
Dosen Fakultas Hukum ini bahkan menegaskan, satu-satunya prestasi Kejati di bawah nahkoda Kajati Deden adalah menghentikan penanganan kasus korupsi yang sudah lama ditangani. “Karena itu akan sangat konyol bila publik Malut memberi harapan penuh kepada Kejaksaan Tinggi dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Untuk apa kita berharap dengan perilaku Kajati yang seperti ini? Yang menghentikan kasus padahal kasus-kasus itu sangat menyita perhatian publik,” sesal Dade. Ia juga menyindir lembaga tersebut agar tak lagi getol berbicara tentang pemberantasan korupsi bila tidak mampu menunjukkan komitmen apapun dalam memberantas tindak pidana korupsi. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kasuskasus yang saat ini tengah ditangani bakal menyusul di-SP3 Kajati. ”Saya ingin tegaskan bahwa kami tidak percaya lagi dengan Kajati dalam pemberantasan kasus korupsi sepanjang beliau belum membuktikan komitmennya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegasnya. Kepastian Hukum Pihak Kejati sendiri membantah disebut lemah memusuhi korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Deden Riki Hayatul Firman melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Apris Risman Ligua menjelaskan, penyidikan kasus KM Faisayang memang dihentikan lantaran BPK menyatakan kerugian negara tak dapat dihitung sekalipun terdapat perbuatan melawan hukum dalam proyek tersebut. Ia menegaskan, perkara Faisayang tetap memiliki potensi untuk dibuka kembali penyidikannya. ”Kalau ada bukti baru maka kasus ini akan dibuka kembali penyidikannya,” kata Apris kemarin. Sementara untuk kasus Bansos Halsel, hasil pemeriksaan BPK menerangkan terjadi penyimpangan administrasi namun dana yang diserahkan kepada penerima sudah sesuai proposal yang diajukan. Menurut pihak Kejati, penyimpangan yang terjadi dalam kasus Bansos bukan pada tataran pemberi, akan tetapi pada penerima. Pasalnya, penerima memang menggunakan sebagian dana tersebut tak sesuai tujuan yang dicantumkan dalam proposal. Meski begitu, penggunaannya masih untuk urusan kedinasan, sehingga BPK menilai hal tersebut bukan merupakan kerugian negara melainkan kesalahan administrasi. ”Sehingga BPK menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Audit ini dilakukan sebanyak dua kali dan hasilnya tetap sama,” tuturnya. Mengenai perkembangan kasus korupsi pengadaan alat laboratorium di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unkhair, Apris mengungkapkan ada beberapa saksi kontraktor pelaksana pengadaan dari Jakarta yang telah dipanggil penyidik namun hingga kini belum menghadiri panggilan. ”Alasan mereka (kontraktor, Red) dalam pemeriksaan, bahwa barang yang mereka
beli itu sudah sesuai dengan spesifikasi. Tapi dalam putusan kasus ini yang melibatkan pihak lain sebelumnya itu menyatakan bahwa kerugian negara ini harus ditanggung oleh kontraktor. Tapi orientasi kontraktor ini kan mencari keuntungan, jadi nanti kita lihat proses selanjutnya apakah mereka bisa mempertanggungjawabkan atau tidak,” ujarnya. Terkait dugaan korupsi ABPD Halbar yang disebut melibatkan eks Bupati Namto Hui Roba, Apris menyatakan belum bisa disebut sebagai suatu perkara baru. Pasalnya, sejauh ini penyidik baru punya satu alat bukti yang mengarah pada keterlibatan Namto. ”Kasus ini sebelumnya sudah membuat beberapa orang terbukti dan masuk penjara. Tapi untuk (keterlibatan) Namto, belum ada bukti yang cukup karena masih satu bukti. Untuk naikkan (status) kasus itu harus punya dua alat bukti,” bebernya. Menurutnya, status kasus APBD Halbar memiliki kesamaan dengan dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan Waterboom. Dimana dalam perkara Waterboom itu sudah ada beberapa orang yang dihukum. Namun untuk tersangka baru dengan novum baru hingga kini belum ada. Dalam penanganan kasus Waterboom, sambung Apris, pihak Kejati amat berhatihati dan tak ingin terlibat polemik. Pasalnya, menjelang Pemilihan Kepala Daerah seperti sekarang ini, kasus tersebut rentan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan bakal calon peserta Pilkada tertentu. ”Kami tidak mau terseret didalamnya. Karena situasi dan kondisi saat ini. maka kami menunggu sampai selesai momen Pilkada baru akan mengambil sikap. Jadi masalah Waterboom ini belum menjadi perkara baru. Itu juga sudah sesuai dengan edaran Kejagung agar berhati-hati dalam menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, apalagi bakal calon,” jelasnya. Kasus lain yang dihentikan adalah pembangunan jalan lingkar Malut. Penghentian kasus ini, kata Apris, lantaran kerugian negara telah dikembalikan ke kas negara. ”Kerugian negara sekitar Rp 400 juta sekian itu sudah dikembalikan, jadi kasus ini sudah dihentikan,” imbuhnya. Ia menambahkan, pasca dilantik sebagai Kajati Malut 2016 lalu, Deden langsung menghadapi kasus-kasus korupsi yang tertunggak atau yang ditinggalkan oleh pimpinan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan target Kejaksaan Agung yang mengharuskan nihilnya tunggakan kasus. ”Sehingga program Pak Kajati ini adalah mengutamakan penyelesaian tunggakan kasus yang banyak, karena beliau tidak ingin kasus itu menggantung tanpa ada kepastian hukum. Jadi demi menghindari adanya kasus yang terkatungkatung, beliau ambil langkah untuk percepatan penyelesaian tunggakan kasus. Sebagian ada yang tetap diproses, dan sebagian yang sudah harus dihentikan maka dihentikan. Karena tidak boleh ada ketidakjelasan status hukum,” tandasnya.(cr-04/kai)