Badan Koordinasi Pengendalian dan Komunikasi Program
Media Diseminasi Kebijakan dan Prestasi
Edisi 31/Agustus 2015
Tendik Honorer Non Remunerasi Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kebijakan Pengaturan TPP Transformasi ITS Pasca Peresmian Statuta PTNBH PRESTASI GALERI
Tendik Honorer Non Remunerasi Terkait dengan adanya Tenaga Kependidikan (Tendik) Honorer Non Remunerasi, ada beberapa penjelasan yang perlu diketahui sebagai berikut: 1. Jumlah Tendik ITS seluruhnya sebesar 1.151 orang. Jumlah ini lebih besar dibanding jumlah dosen di ITS yang hanya sekitar 900-an orang. Jumlah itu sangat membebani keuangan ITS, terutama yang tidak kompeten akibat rekrutmen yang salah dan studi lanjut yang salah. Tendik itu terdiri dari tendik PNS sebanyak 662 orang dan tedik Non PNS (honorer) sebanyak 489 orang. 2. Ketika ITS mengusulkan remunerasi, semua
tendik (1.151 orang) diusulkan untuk memperoleh skema remunerasi seluruhnya. Usulan itu ditolak oleh Dit PPK BLU Kemenkeu RI. Alasannya, honorer tidak berhak menerima skema remun. 3. Wakil Rektor (WR) 2 ITS melihat ada sekitar 40-
an tedik honorer di Undip dan sekitar 50-an tendik honorer di Unpad bisa memperoleh remunerasi. Ketika hal itu dikomunikasikan kepada Dit PPK BLU, memperoleh jawaban bahwa tendik yang di Unpad dan Undip itu adalah "Tenaga Profesional" yang memang dibutuhkan oleh kedua universitas tersebut. Baik Undip maupun Unpad merekrut akuntan dan programmer yang sangat mereka butuhkan. Bagi tendik seperti itu, diperbolehkan masuk skema remunerasi. 4. Dengan penjelasan itu maka WR 2 ITS minta
kepada WR 3 agar diberikan daftar tendik yang bisa dikategorikan sebagai tenaga profesional. Ahli hukum, ekonomi, akuntan, perencana, programmer, laboran, dan sebagainya. Dari daftar WR 3 tersebut terdapat 95 orang yang bisa dikategorikan sebagai tenaga profesional yang dibutuhkan ITS. Sisa tendik yang tidak masuk skema remun (Non Remun) sebanyak
394 orang. 5. Walaupun sudah dijelaskan berulang kali bahwa
yang menolak usulan adalah Kemenkeu, namun protes tendik tetap ditujukan kepada WR 2 ITS. Bahkan sempat ada usulan aneh dari Tendik PNS, yakni daripada ada tendik honorer yang dapat remun dan ada yang tidak dapat remun maka lebih baik semua honorer tidak dapat remun. Yang sudah terlanjur dibayari hendaknya diminta untuk mengembalikan. Suatu usulan kekanak-kanakan tapi benar-benar terjadi di ITS. Sangat memprihatinkan. 6. Dalam suatu pertemuan dengan tendik, Kabiro
membacakan petisi kepada WR 2 ITS, tapi WR 2 ITS tidak bersedia menerima petisi itu. Alasannya sederhana, remunerasi ada aturannya, remunerasi adalah urusan keuangan negara yang harus complient. Yang berhak menerima remunerasi hanyalah mereka yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, mulai statusnya sampai kinerjanya. 7. Urusan tendik Non Remun ini cukup pelik karena
banyak di antara mereka adalah pekerja yang baik, berdedikasi tinggi, dan kompeten. Bahkan ada yang lebih berdedikasi dan lebih kompeten dibanding banyak tendik PNS. Namun, mereka tidak dapat remun, sementara yang PNS dapat remun. Sungguh tidak adil. 8. Apakah Rektorat tidak memikirkan nasib tendik
NON REMUN itu? Sangat memikirkan. Karena rektorat tahu persis kondisi ketimpangan tersebut dan kondisi riil kompetensi tendik. Jadi rektorat sudah menyiapkan beberapa alkternatif. Sayangnya saat itu suasana diperkeruh dengan adanya "petisi" dan "melibatkan organ lain" di luar rektorat. Maka WR 2 memilih DIAM, tidak berusaha membuat skema baru, cukup menjalankan skema yang sudah diputuskan. (*)
Tunjangan Perbaikan Penghasilan
1. Tenaga Kependidikan (tendik) honorer non remunerasi memiliki status kontrak dengan ITS/Rektor.
Setiap tahun kontrak itu diperbaharui bagi yang berkinerja baik. Bagi yang tidak berkinerja baik, maka kontrak tahun berikutnya tidak diperpanjang. 2. Tendik tersebut tidak bisa mendapatkan kenaikan pangkat, jadi level jabatannya tetap yaitu sesuai
dengan ijazah saat diterima dan di SK Rektor. Jadi walaupun tidak mengalami kenaikan pangkat, namun memiliki jenjang yang berbeda sesuai dengan tingkat pendidikan dan tugasnya. 3. Struktur penghasilan mereka terdiri dari gaji, uang makan, TPP (Tunjangan Perbaikan Pengasilan) dan
asuransi kesehatan. Di ITS sejak tahun 2012 ditetapkan take home pay minimum bagi tendik terendah sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Surabaya. Setiap tahun jika terjadi perubahan UMR, maka TPP selalu disesuaikan dan kenaikannya sesuai pula dengan jenjangnya. 4. Kondisi terakhir awal tahun 2014, TPP minimum Rp 400 ribu dan maksimum Rp 500 ribu. Ketika PNS
menerima remun, TPP tendik Non Remun dinaikkan menjadi minimum Rp 600 ribu dan maksimum Rp 700 ribu per bulan. 5. Pada tahun anggaran 2015, dilakukan lagi penyesuaian baik itu gaji, uang makan maupun TPP, yakni: a. Jenjang gaji digolongkan dalam 4 tahun periode (semula 2 tahun), dengan demikian gaji yang
diterima naik. b. Uang makan dinaikkan menjadi besaran maksimum sesuai aturan yang berlaku. c. TPP diatur seperti remunerasi sejak Februari 2015. 6. Pengaturan TPP seperti remunerasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Tendik non remun juga mengisi SKP dan lain-lain seperti Tendik Remun untuk menentukan dapat
TPP atau tidak. b. Tiap tendik non remun diberi level jabatan sesuai dengan jenjangnya selama ini dan level jabatan
itu sama dengan level jabatan tendik remun yang setara. c. Tiap level jabatan memiliki nilai jabatan dan nilai remun tertentu yang besarnya adalah 75% dari
nilai remun tendik remun yang selevel (misal Z rupiah). d. Dari besaran tersebut diberikan sebesar 30% x Z sebagai TPP tiap bulan (seolah gaji remun yang
30% per bulan) e. Bagi yang mengerjakan tupoksinya dengan baik (ada kriterianya), maka di akhir semester akan f.
memperoleh TPP sebesar 20% x Z x 6 bulan. Bagi yang memiliki kinerja lebih, maka akan memperoleh TPP tambahan akhir semester maksimum: 50% x Z x 6 bulan di samping TPP (point e).
7. Skema point 6 tercantum dalam Prosedur Operasional (PO) tahun 2015 dan sudah diberlakukan sejak
Februari 2015. TPP akhir semester juga diberikan pada bulan Juli 2015. (*)
Kebijakan Pengaturan TPP
1. Ketika proses restrukturisasi tahun 2012, terlihat fenomena adanya ketidaksamaan insentif untuk
tenaga kependidikan (tendik). Ada di tempat tertentu yang kepala bagian (kabag) dan kasubbagnya dapat insentif tapi di tempat lain tidak, dan lain-lain. Sejak saat itu dibuat skema pemberian insentif yang merata sesuai jabatannya, dan semua tendik memperoleh insentif sesuai dengan fungsinya. Di samping itu mulai diberlakukan ketentuan bahwa take home pay tendik honorer terendah minimal harus sama dengan UMR Surabaya. Uang makan juga dinaikkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk dosen diberlakukan honor mengajar yang sama antara Profesor sampai dengan Asisten Ahli, yang semula berjenjang. Hal itu sebagai usaha meningkatkan honor pada kepangkatan dosen yang di bawah. Bahkan THL (tenaga harian lepas) juga mengalami kenaikan upah. (Untuk tahun 2014 menjadi Rp 100 ribu per hari terdiri Rp 70 ribu upah dan Rp 30 ribu uang makan). 2. Saat ini, selama status tendik honorer non remun masih tetap, dengan ikatan kontrak atau
Perjanjian Kerja, maka satu-satunya peluang untuk meningkatkan penghasilannya hanya dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). 3. Kebijakan pembayaran TPP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sudah melalui diskusi dan
sharing pengalaman dengan PTN lain. Kesamaan dalam pemecahan masalah antar PTN itu sangat penting ketika harus menjelaskan kepada auditor maupun kepada tim monev Dit PPK BLU. 4. Para Wakil Rektor (WR) 2 belum ada yang berani mengubah TPP menjadi sama persis dengan
remun terutama dari sisi besaran nominalnya, karena remun bagi tendik honorer non remun memang tidak diperbolehkan. Untuk kebijakan TPP tahun 2015, ITS mempunyai kesamaan kebijakan dengan Undip. Jika rektorat ITS 2015-2019 ingin mengubah kebijakan tersebut, ada baiknya untuk sharing pengalaman lebih dulu dengan PTN PKBLU yang lain. Sekali lagi untuk kepentingan bersama dalam meghadapi auditor dan tim monev. 5. Pertimbangan yang lain tentang nominal TPP adalah kemampuan pendanaan ITS. Jika tendik non
remunerasi diberikan TPP sama persis dengan nominal remunerasi, maka diperlukan tambahan anggaran sekitar 10-20% dari anggaran remun saat ini.
6.
Dengan turunnya PP Statuta ITS sebagai PTN BH (PP 54/2015 Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember LN 172 TLN 5723 tanggal 22 Juli 2015), maka ada peluang bagi tendik non remun untuk berubah status kepegawaiannya dan dimungkinkan untuk memperoleh remun, jika remunerasi akan tetap diterapkan pada periode PTN BH.
7. Untuk melaksanakan poin 6 tersebut, ITS perlu melakukan rasionalisasi tendik. Harus benar-
benar selektif untuk mengubah status kepegawaian, dengan pertimbangan utama integritas komitmen dan kompetensi. Yang lebih sulit adalah PNS yang sudah terlanjur berjumlah banyak tetapi tidak sesuai dengan bidang kerja dan kompetensi yang diperlukan. Fenomena tersebut bukan hanya khusus ada di ITS, tetapi terjadi hampir merata pada semua PTN. Sharing kebijakan dan pengalaman antara PTN untuk penyelesaian terbaik sangat bermanfaat. 8. Kerja besar sudah menunggu, setelah PP 54 tahun 2015 tentang Statuta ITS turun maka OTK
harus dituntaskan. Melihat kondisi ITS, maka perlu perampingan organisasi, pemetaan dan rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Rektor yang merupakan anggota tim Organisasi dan Tata Kerja (OTK) bisa mempercepat proses, karena tidak memulai dari nol. Apalagi pengesahan OTK sangat ditentukan oleh faktor eksternal, yaitu kementerian terkait. Diharapkan pada 1 Januari 2017, ITS sudah full PTNBH sesuai Statuta dan OTK lengkap dengan semua organ yang diperlukan, sistem kepegawaian yang sesuai, dan menggunakan sistem keuangan yang lebih otonom. Pada 31 Desember 2016 adalah batas akhir masa transisi. Kapal ITS yang semula berbendera BLU berganti dengan bendera PTNBH. (*)
Transformasi ITS Pasca Peresmian Statuta PTNBH Sejak statuta ITS sebagai PTNBH ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 22 Juli 2015 lalu, ITS kini mulai bersiap menghadapi berbagai perubahan. Mulai dari perihal manajemen keuangan, peraturan yang lebih bebas, hingga struktur organisasi. Dosen, karyawan, dan mahasiswa pun dituntut aktif ambil bagian dalam proses transisi ITS dari yang sebelumnya PTNBLU menjadi PTNBH ini. Wakil Rektor III ITS, Prof Drs Nur Iriawan MIkom PhD mengungkapkan, peresmian statuta ini seharusnya menjadi euforia tersendiri bagi seluruh warga ITS. Sebab, ITS akan secara resmi memulai langkah transisinya menjadi PTNBH. ITS memiliki waktu untuk melakukan transformasi hingga Desember 2016 nanti. Setelah itu harus menjalankan statuta secara penuh. Selain memiliki wewenang untuk mengelola keuangan dan membuat peraturan sendri, akan terdapat perubahan struktur organisasi di ITS, yaitu dibentuknya Majelis Wali Amanat (MWA) dan Senat Akademik (SA). MWA sendiri akan diberi kewenangan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bidang nonakademik. Menariknya, di antara 17 anggota MWA, akan ada satu orang yang duduk sebagai perwakilan mahasiswa. Masa baktinya selama setahun. Untuk mekanisme pemilihan wakil mahasiswa sendiri akan diatur kemudian. Selain itu, di dalam MWA akan dibentuk sebuah Komite Audit yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan ITS di bidang nonakademik,
menyampaikan laporan tahunan, serta melakukan analisa dan manajemen risiko. Sehingga, ITS akan lebih hati-hati dan terarah dalam menetapkan kebijakan. Di sisi lain, berbeda dengan MWA, SA akan berkecimpung di bidang akademik. Termasuk di antaranya ialah membuka atau menutup program studi. Untuk itu, SA akan beranggotakan dosen dari setiap bidang keilmuan di masing-masing program studi. Harapannya, kebijakan yang ditetapkan oleh SA nanti dapat ditinjau dari berbagai dimensi keilmuan. Perubahan ITS menjadi PTNBH juga akan memberikan beberapa pengaruh kepada mahasiswa. Di antaranya ialah proses pembelajaran yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah. Sebab, jumlah publikasi ilmiah ITS masih terhitung jauh di bawah PTNBH lain. Padahal, beberapa PT yang publikasi ilmiahnya kurang, cenderung dicabut statusnya sebagai PTNBH. Ini menjadi tantangan bagi seluruh dosen dan mahasiswa. Jadi, nuansa akademik pun diharapkan menjadi lebih kompetitif. Hal tersebut akan didukung dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kampus. Hal ini termasuk fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), perpustakaan, serta fasilitas pendukung lain. Dengan peningkatan layanan dan fasilitas, diharapkan ITS juga bisa lebih leluasa melakukan internasionalisasi. (*)
PRESTASI -
Jurusan Arsitektur ITS baru saja memberikan gelar doktor kepada mahasiswa asal Amman, Jordania, Jumat(7/8). Mahasiswa tersebut adalah Naser TH A Almughrabi Alhasani, seorang dosen dari Al-Ahliyya Amman University (AAU). Dengan judul disertasi The Improvement of Ideal Geometry and Spatial Planning in The Ottoman Mosque: The Role of Architect Sinan, ia menjelaskan peran arsitek dalam improvisasi dan perencanaan geometri ideal dan spasial pada arsitektur masjid Ottoman pada abad 16, yang mengacu pada korelasi beberapa aspek.
-
Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQ MN) XIV 2015 mencapai puncaknya pada malam penutupan di Balairung Universitas Indonesia, Jumat (7/8). Kafilah ITS berhasil membawa pulang satu trofi emas dan satu trofi perunggu. Perolehan ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaan ITS di ajang MTQ MN.
-
Kopma dr Angka ITS berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Koperasi Mahasiswa (Kopma) Berprestasi 2015 dalam kategori kelompok koperasi mahasiswa pada 30 Juli 2015. Penghargaan perdana ini menjadi pecutan awal Kopma dr Angka ITS untuk menyongsong koperasi berprestasi di tingkat selanjutnya.
GALERI ITS Kepala Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV) ITS, Raja Oloan Saut Gurning ST MSc PhD (kiri), menjelaskan arti dari logo Dies Natalis ITS ke-55 dan didampingi oleh Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES PhD dan Prof Dr Darminto MSc dalam acara launching logo Dies Natalis ITS ke-55.
Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES PhD (tengah) didampingi Wakil Rektor III Prof Drs Nur Iriawan MIkom PhD (kiri) menerima Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang telah resmi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
Tim Eco Campus ITS menerima kunjungan dari Tim Green Campus Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), untuk mendiskusikan tentang perkembangan program Eco Campus di ITS yang diharapkan bisa untuk bertukar ilmu guna perkembangan Green Campus di kampus UNS.
Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES PhD, menyaksikan penandatanganan perjanjian alih jabatan yang dilakukan oleh para Wakil Rektor ITS periode 2015 - 2019 dalam prosesi Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Para Wakil Rektor dan Ketua LPPM di Grha Sepuluh Nopember ITS.
Puskominfo BKPKP ITS, Humas : Indah Tri Sukmawati, HP. 081231157772 Office : 031-5927012, Email : humas@its.ac.id, itshumas@gmail.com, Website: www.its.ac.id/beranda/en