Badan Koordinasi Pengendalian dan Komunikasi Program
Media Diseminasi Kebijakan dan Prestasi
Edisi 30/Agustus 2015
Penerapan Remunerasi di Tengah Tahun Anggaran Remunerasi Periode September-Desember 2014 Remunerasi Periode Januari - Juni 2015 PRESTASI GALERI
Penerapan Remunerasi di Tengah Tahun Anggaran 1. Mulai 1 April 2014 semua honor dan insentif bisa
dibayarkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72 tahun 2013 dan SBML 2014. Sehingga bisa dirapel mulai 1 Januari 2014. Tetapi masih ada yang belum terselesaikan, sehingga posisi masing-masing jenis kepegawaian di ITS agak berbeda. Yakni: a. Tendik: sudah bisa dibayari honor untuk semua kegiatan yang bisa diberi honor. b. Dosen Fungsional: sudah bisa dibayari semua mulai dari mengajar, membimbing, menguji, panitia, dan lain-lain. c. Dosen dengan Tugas Tambahan mulai Kajur, Sekjur, Kaprodi, Sekprodi, Kalab: sudah bisa dibayari semua honor dan insentif jabatan (walaupun bersifat sementara). d. Dosen dengan Tugas Tamnbahan mulai Rektor, Wakil Rektor (WR), Dekan, Wakil Dekan (WD): honor sebagai fungsional bisa dibayarkan, tetapi insentif jabatan BLU tugas tambahan tidak bisa dibayarkan. 2. Pada Agustus 2014 Keputusan Menteri Keuangan
(KMK) tentang Remunerasi ITS (dan 4 PTN PKBLU lainnya) turun, maka remunerasi bisa diterapkan untuk keseluruhan tahun 2014 mulai 1 Januari - 31 Desember. Persoalannya adalah pegawai BLU di atas telah menerima semua honor dan insentif yang seharusnya diperhitungkan dulu dan dikembalikan ke Kas BLU lalu diganti dengan remun sesuai dengan kinerjanya. Dalam kondisi belum siapnya instrumen pengukur kinerja, maka MENGGANTI honor dan insentif yang sudah dibayar dengan remun yang masih akan dihitung pasti butuh waktu lama dan cukup sulit.
3. Rektorat mengambil kebijakan penerapan
remunerasi 2014 sebagai transisi dan dibagi dua periode, yakni periode Januari - Agustus dan periode September - Desember 2014. Untuk September - Desember akan dipersiapkan instrumen pengukurnya dan diterapkan remunerasi dengan hitungan kinerja yang tepat. 4. Untuk periode Januari – Agustus, maka kebijakan
yang paling rasional adalah membayarkan gaji remun saja (30%) ada pun kinerjanya dianggap sudah digantikan dengan semua honor dan insentif yang sudah dibayarkan. Bahkan yang belum dibayar pun harus segera dibayarkan sebelum cut off pada 31 Agustus 2014, di mana mulai 1 September 2014 akan diterapkan remun penuh. Kebijakan itu sudah mendapat pertimbangan positif dari Dewan Pertimbangan. 5. Di tengah penerapan kebijakan itu, tendik minta
agar dibayar insentif kinerja yang 70% walaupun harus diperhitungkan dengan honor yang sudah diterima. Saat itu WR2 tidak sepakat. Sampai suatu ketika dalam pertemuan antara Ketua Senat, Ketua Dewan Pertimbangan (DP) dan Rektor, WR 2 diminta untuk membayarkan remun yang 70% kepada tendik. 6. Oleh karena itu, WR 2 akan membayarkan
insentif kinerja tendik yang 70% sampai maksimum 150% dengan syarat: a. Honor-honor yang sudah diterima diperhitungkan. b. Kepegawaian harus bisa mengukur kinerja sedemikian hingga bisa membedakan tendik yang bekerja keras dengan yang tidak.
Syarat itu disanggupi tapi dalam kenyataannya hanya poin A yang bisa terlaksana, ada pun poin B tidak bisa. 7. Kenapa yang B tidak bisa? Karena Kepegawaian
bersiteguh mengukur kinerja tendik hanya dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan kehadiran.
Dalam hal ini, WR 2 akhirnya memilih alternatif A. Pilihan ini terbukti benar karena monev dari Dit PPKBLU Kemenkeu dan auditor BPK memeriksa pengembalian honor yang dikurangkan terhadap besaran remun. Untuk dosen tidak dipersoalkan karena hanya diberi remun 30%. 9. Penerapan periode Januari - Agustus
Akibat yang timbul sudah diingatkan lebih awal yaitu, tendik yang kerja keras dan dapat honor banyak akan mengembalikan dalam jumlah banyak dan remunnya pun terkurangi banyak. Sedang tendik yang tidak bekerja keras tidak menerima honor sehingga tidak perlu mengembalikan honor, maka akan menerima remun penuh. Peringatan itu diabaikan maka dibayarkanlah remun periode Januari - Agustus kepada tendik dengan ketimpangan seperti itu. Dalam hal ini, kewenangan mengukur kinerja tidak ada pada WR 2. 8. Supaya adil kenapa remun 70% tidak
ditambahkan saja tanpa pengurangan honor? Jika itu dilakukan maka akan jadi temuan auditor dan harus dikembalilkan. Jadi pilihannya adalah: a. WR 2 diprotes tendik karena honor harus digunakan sebagai pengurang remun, tapi tidak ada uang negara yang hilang. b. WR 2 diprotes tedik karena temuan auditor mengharuskan pengembalian honor yang dibayarkan padahal remun juga dibayarkan. Uang negara sudah terlanjur hilang, pengembaliannya lama.
menyisakan utang, yaitu: Rektor, WR, Dekan WD tidak menerima insentif kinerja remun sebagai tugas tanbahan walaupun mereka juga tidak menerima tunjangan jabatan BLU karena PMK 72 dan SBML tidak mencantumkannya. 10. Jika memang pelaksanaan remunerasi 2014
rumit seperti itu kenapa tidak ditunda saja mulai Januari 2015? Rektorat 2011-2015 tidak ingin memberi beban pada Rektorat 20152019 dengan persoalan yang sudah diinisiasi oleh rektorat sebelumnya dan belum diuji coba pelaksanaannya. Walaupun persoalan itu adalah persoalan eksternal nasiona,l bukan persoalan yang dibuat oleh ITS/ rektorat sendiri. (*)
Remunerasi Periode September-Desember 2014 1. Memulai skema remun seutuhnya yang akan diberlakukan periode September - Desember 2014,
timbul sedikit kegemparan. Hal itu terjadi karena Wakil Rektor (WR) 2 membuat surat edaran melarang pembayaran segala honor termasuk lembur bagi PNS dan Tendik yang dapat remun. Edaran itu merujuk pada penjelasan rektor dalam rapar koordinasi mingguan bersama Kajur, Dekan, Kepala Biro, Kepala Badan, dan Kepala Lembaga. 2. Dalam skema remun maka semua kegiatan dinilai dan direkap, kemudian dibayar sebagai INSENTIF
KINERJA pada akhir semester. Mungkin kegemparan itu timbul akibat sikap ragu atau tidak percaya bahwa pada akhir semester benar-benar dibayarkan. Walaupun faktanya semua dosen dan tendik SUDAH DIBAYARI RUTIN gaji remun (30%), periode Januari -Agustus 2015 dirapel dan periode September - Desember bulanan. Padahal 30% itu cuma-cuma bagi tendik dan hanya beban minimum 12 sks bagi dosen fungsional. 3. Skema remun yang diterapkan untuk periode September - Desember 2014 adalah sebagai berikut: a. TENDIK
Kepegawaian masih tidak bisa mengukur kinerja tendik, kecuali dengan SKP PPK dan kehadiran. Oleh karena itu, pengukuran kinerja sepenuhnya diberikan kepada Kepegawaian dengan metoda yang dimilikinya itu. Namun, tendik yang diberi tugas tambahan dan karena tugas tambahannya itu mereka berhak mendapat honor menurut aturan yg berlaku (misal PPK, bendahara, pengelola proyek, dan lainlain). Mereka tetap diberi honor dan ditambahkan on top sebesar rupiah yang seharusnya diterima pada insentif kinerja akhir semester. Karena itu ada tendik yang mencapai kinerja 150% atau lebih. Untuk mereka itu dibayar remun insentif kinerja sebesar 150% (karena lebih dari 150% tidak diperbolehkan). b. DOSEN FUNGSIONAL.
Perhitungan didasarkan pada semua kinerja yang dicapai baik itu pengajaran penelitian pengabdian masyarakat maupun penunjang. Pengukurannya dimodifikasi dari BKD. Dengan alasan kesetaraan beban maka, tidak sama dengan BKD, kegiatan dalam remun hanya dibagi 2, yaitu 1). Pengajaran dan pembimbingan (butuh waktu kontinyu sepanjang hari minggu bulan semester); 2). Penunjang (tidak butuh waktu kontinyu sepanjang hari minggu bulan semester).
Untuk kelompok 2, nilai dalam remun diturunkan menjadi 0.25 dari nilai BKD. Contoh: menjadi pantia ujian, dalam BKD dapat nilai 1, maka dalam remun dapat nilai 0.25. Dari rumus perhitungan seperti itu, maka semua kinerja pengajaran dan pembimbingan (1) direkap lalu dikurangi 6 sks (wajib), sisanya itulah kinerjanya (1). Demikian juga semua kinerja penunjang (2) direkap dikurangi 6 sks (wajib) lalu sisanya dikalikan dengan 0.25, hasilnya itulah capaian kinerja penunjang (2). Rupiah remun yang diterima adalah: (1+2) x (nilai jabatan fungsional) x (Rp 2.850) x (4 bulan/Sep-Des). ITULAH RUMUS UMUMNYA. Jadi jelas sekali, remun dosen fungsional boleh sampai dengan 200%. c. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN.
Mulai dari Rektor sampai dengan Kalab. KPI-nya dihitung berdasarkan KPI Program Kerja Rektor 2011-2015 yang di dalamnya sudah termuat KPI rektor yang di tandatangani bersama Kemenkeu RI. Kinerja dosen tugas tambahan adalah: i. Kinerja tugas tambahan berdasar KPI. ii. Kinerja sbg dosen fungsional. Remun yg diterima adalah jumlahan dari: i. Remun tugas tambahan: (capaian KPI) x (nilai jabatan tugas tambahan) x (Rp 2.850) x (4 bulan Sep-Des). ii. Remun dosen fungsional: sesuai perhitungan B, yaitu: (1+2) x (nilai jabatan fungsional) x (Rp 2.850) x (4 bulan/Sep-Des). Ada beberapa dosen tugas tambahan yang rupiah remunnya (a+b) > 150%, maka pembayarannya tetap 150%. 4. Walaupun perhitungan remun periode September - Desember 2014 sudah serinci itu, kami
masih menyatakannya sebagai TRANSISI, karena: a. Perhitungan nilai tugas penunjang masih belum detail taip kegiatan, semuanya masih disamakan yaitu 0.25 x nilai sks mengajar. b. Masih memberikan rupiah on top untuk beberapa kegiatan yang belum masuk perhitungan remun. c. Masih memberikan rupiah di luar remun untuk insentif jurnal dan paten d. Masih belum bisa membuat sistem pengukuran yang lebih adil untuk tendik. e. Masih perlu penyempurnaan KPI tugas tambahan sedemikian hingga masing-masing KPI unit merupakan rekap agregat KPI unit di bawahnya. f. Masih perlu mengkaitkan KPI Biro, Badan, Lembaga, Pusat, Bagian, Sub Bagian, UPT, dan lain-lain dengan KPI Rektorat. Sebenarnya semua yang diuraikan di atas sudah disosialisaikan kepada semua stakeholder REMUNERASI, baik oleh WR 2 maupun oleh Tim Remun. (*)
Remunerasi Periode Januari - Juni 2015 1. Pada dasarnya skema remunerasi periode Januari - Juni 2015 sama dengan periode September
- Desember 2014, tetapi sudah menyelesaikan beberapa masalah tersisa yang belum terselesaikan tahun 2014. a. Perhitungan nilai tugas penunjang sudah detail tiap kegiatan, dan masing-masing kegiatan dengan lingkup yang berbeda dan peran yang berbeda sudah diberi "nilai" berbeda. b. Rupiah on top sudah ditiadakan kecuali utk kegiatan yang secara peraturan harus dibayar dengan dana APBN. c. Insentif jurnal dan paten belum dibayarkan, akan diputuskan untuk aturan remunerasi periode Juli - Desember 2015. d. Pengukuran kinerja Tendik sudah lebih adil. e. Untuk KPI tugas tambahan masing-masing KPI unit sudah merupakan rekap agregat KPI unit di bawahnya, walaupun masih perlu penyempurnaan. f. KPI Biro, Badan, Lembaga, Pusat, Bagian, Subbagian, UPT, sementara diselesaikan dengan penilaian atasan langsung. 2. Skema remun yang diterapkan untuk periode Januari - Juni 2015 adalah sebagai berikut: a. TENDIK. i. Ada persyaratan kelulusan SKP/PPK untuk dapat gaji (30%) ii. Insentif kinerja tugas utama = (kinerja riil tanpa klasifikasi) x (nilai jabatan) x iii. iv.
(Rp 2.850) x (6 bulan: Januari - Juni) Insentif kinerja tambahan = (kinerja tambahan berdasar SK) x (Rp 2.850) x (6 bulan: Januari - Juni) Jumlah poin ii + iii maksimum 150%
b. DOSEN FUNGSIONAL.
Sama dengan periode September - Desember 2014 dengan catatan: i. Pengajaran dan pembimbingan sudah dibedakan lebih detail, jam kuliah siangmalam, penggunaan bahasa, jumlah mahasiswa, dan lain-lain. ii. Penunjang sudah dirinci masing-masing kegiatan seperti poin a.i. Rupiah remun yang diterima adalah (1+2) x (nilai jabatan fungsional) x (Rp 2.850) x (6 bulan: Januari - Juni). Remun dosen fungsional boleh sampai dengan 200%.
c. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN Mulai dari Rektor sampai dengan Kalab, juga sama dengan remun periode September – Desember 2014. Dengan perbaikan sebagai berikut: - KPI dihitung berdasarkan KPI Remun 2015 - Remun yang diterima adalah jumlahan dari: i. Remun tugas tambahan: (capaian KPI) x (nilai jabatan tugas tambahan) x (Rp 2.850) x (6 bulan: Januari - Juni) ii. Remun dosen fungsional: sesuai perhitungan B, yaitu: (1+2) x (nilai jabatan fungsional) x (Rp 2.850) x (6 bulan: Januari - Juni). Ada beberapa dosen dengan tugas tambahan yang Rupiah remunnya (i+ii) > 150%, maka pembayarannya tetap 150%. 3.
Walaupun perhitungan remunerasi periode Januari - Juni 2015 sudah lebih baik, namun masih perlu evaluasi kembali karena: a. Belum tepat benar pemilah TUPOKSI dan NON TUPOKSI terutama untuk tendik. b. Pengukuran kinerja berdasar SK belum bisa mengukur riil kinerja. Bahkan ada kecenderungan semua hal di SK-kan agar memperoleh remun. Ada pimpinan di Unit TIDAK BISA berperan sebagai pengarah dan filter penerbitan SK, malah sebaliknya berlomba membuat SK. Tugas pimpinan Rektorat dan Tim Remun pusat menjadi berat berlebihan. c. Ada kecenderungan TIDAK BERTANGGUNG JAWAB dengan "berusaha" meng-SK-kan kuliah Bahasa Indonesia sebagai kuliah Bahasa Inggris agar remunnya lebih besar. d. Jumlah mahasiswa dalam kelas belum bisa dikontrol dengan benar. e. Daftar hadir masih belum bisa dikontrol dengan benar. f. Nilai atasan langsung tidak atau kurang objektif, cenderung terindikasi Hello effect. g. Pengukuran kuantitatif jam kuliah belum bisa dilakukan. h. Dan lain-lain.
Sebenarnya remunerasi merupakan sistem penggajian yang lebih adil dan rasional. Bahkan dalam PTNBH pun sistem remunerasi sangat bisa diterapkan bahkan jauh lebih adil daripada yang digunakan oleh PTNBH saat ini. Namun kembali pada realita lapangan, baik tidaknya penerapan suatu sistem tetap bergantung pada sikap mental dan mindset manusianya. Perilaku jujur, bertanggung jawab, profesional dan berdedikasi sangat menentukan baik tidaknya penerapan sistem apa pun, termasuk remunerasi. (*)
PRESTASI -
-
Mahasiswa ITS kembali mengharumkan nama ITS dan Indonesia di kancah dunia. Kali ini, giliran Roni Vayayang, Novia Amalia Sholeha, dan Widyawati Putri Cahyani dari Jurusan Teknik Elektro (JTE), Kimia dan Teknik Kimia yang ambil bagian dalam kompetisi karya ilmiah internasional yang dihelat di negeri Ginseng, Korea. Hebatnya, tim yang membawa ide Optimalisasi Kolam Garam Pulau Madura Melalui Penggunaan Polimer Ber-filler Silica ini berhasil meraih medali emas dalam kompetisi bertajuk World Inventor Innovation Contest tersebut, mengungguli kompetitor lain dari seluruh dunia.
Terhitung mulai tanggal 31 Juli 2015 Laboratorium Energi dan Laboratorium Lingkungan di bawah LPPM ITS telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 untuk layanan laboratorium energi dan lingkungan baik dari Registro Italiano Navale (RINA) dan IQ-Net (International Certification Network). Hal ini menjadi bagian dari rencana tiga institusi di lingkungam ITS termasuk Badan Inovasi dan Bisnis Ventura (BIBV) yang juga akan mendapatkan setifikasi ISO 9001 dalam waktu dekat.
-
ITS kembali mampu menyabet penghargaan yang dipersembahkan oleh Yulia Nur Fajrina dan Muhammad Ghazali. Kedua mahasiswa Jurusan Teknik Geofisika ITS tersebut berhasil menggondol penghargaan Best Poster Indonesian Petroleum Association (IPA) 2015 kategori Student. (*)
GALERI ITS Dr Ir Amien Widodo MS, Koordinator Pusat Studi Kebumian, Bencana dan Perubahan Iklim (PSKBPI) ITS memberikan pengetahuan tentang studi kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia di sela seminar hasil penelitian PSKBPI di Gedung Rektorat ITS Surabaya.
Ustadz Yusuf Mansur berkesempatan diundang untuk memberikan ceramah rohani di Grha Sepuluh Nopember ITS dalam acara Halal Bihalal yang diselenggarakan bersama Jamaah Manarul Ilmi ITS (JMMI).
Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES PhD memberikan cinderamata kepada tim redaksi Jawa Pos yang dipimpin oleh Wakil Pemimpin Redaksi, Abdul Rokhim (tiga dari kanan) saat berkunjung ke ITS untuk menjajaki kerjasama media.
Para undangan dari Xiamen Municipal People’s Goverment yang berasal dari China hadir untuk memenuhi undangan International Office ITS untuk berbagi info terkait dengan kerjasama pendidikan antara ITS dan Xiamen.
Puskominfo BKPKP ITS, Humas : Indah Tri Sukmawati, HP. 081231157772 Office : 031-5927012, Email : humas@its.ac.id, itshumas@gmail.com, Website: www.its.ac.id/beranda/en