__MAIN_TEXT__

Page 1

Dinasti Politik Ayah-Anak di Pilkada Solo • Pilkada Saat Pandemi, Sudah Siapkah Solo? • Wajah Kontestasi Pilkada Solo

ISSN: 1410-0517

L P M V I S I . C O M • E D I S I X X X V I I • TA H U N 2 0 2 0

VISI

MUARA PEMIKIRAN KAMPUS

PANDEMI DAN PESTA DEMOKRASI


EDITORIAL

Membangun Kesadaran Politik Banyak orang memaknai politik hanya dalam kacamata politik praktis. Melakukan aktivitas politik hanya untuk kepentingan electoral, dengan maksud untuk merebut, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Praktik ini bersfat elitis dan hanya mengedepankan politik transaksional dengan basis finansial. Akhirnya, esensi politik sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai keteraturan dan cita-cita bersama akhirnya menjadi bias akibat praktik kotor yang dilakukan aktor-aktor politik. Pergeseran makna ini membuat masyarakat semakin jauh untuk menggapai hakikat politik itu sendiri. Pergeseran makna politik melahirkan budaya apatisme masyarakat. Budaya apatis menjadi akar masalah munculnya berbagai persoalan politik seperti dinasti politik dan hegemoni partai politik. Di Solo persoalan ini telah terjadi dan sebagai bukti nyatanya hal itu tergambar dalam dinamika Pilkada Solo 2020. Adanya hegemoni dari partai politik tertentu membuat pilihan politik menjadi terbatas dan tidak memberikan pilihan politik alternatif lain. Hegemoni ini tidak hanya berdampak pada persoalan politik elektoral, namun juga berdampak pada berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah. Adanya dominasi dari suatu partai politik membuat pendekatan dalam mengambil kebijakan hanya menjadi satu warna karena minimnya perspektif lain yang muncul. Hal ini menimbulkan masalah karena ada aspirasi masyarakat yang pada akhirnya tidak tersampaikan dengan baik.

LPM VISI FISIP UNS Sekretariat LPM VISI Gedung 2 Lt. 2 FISIP UNS Jl. Ir. Sutami No. 36A Surakarta 57126

Adanya pandemi Covid-19 juga turut memperparah persoalan politik saat ini. Di masa pandemi, pergeseran makna politik nampaknya semakin jelas terlihat ketika kepentingan bersama seperti kesehatan masyarakat diadu nasib dengan ancaman Covid-19 dengan tetap melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemi. Pro-kontra lantas mengiringi pelaksanaan Pilkada, namun dengan dalih protokol kesehatan pemerintah tetap teguh untuk melaksanakan Pilkada dengan resiko menggadaikan kesehatan masyarakat. Berangkat dari berbagai fenomena tadi, VISI tergerak untuk mengangkat tema tentang Politik di Masa Pandemi. Berbagai persoalan politik dan polemik pelaksanaan Pilkada menjadi bekal bagi VISI dalam menulis tema ini. VISI sebagai lembaga pers yang independen dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang ada mencoba mengangkat tema ini sebagai ikhtiar untuk menghadirkan wacana tandingan sebagai bentuk perlawanan terhadap anasir kemapanan yang ada dalam diskursus politik. Besar harapan majalah ini dapat menghadirkan perspektif lain bagi masyarakat terhadap dunia politik. Dengan membaca lembar demi lembar berita yang ada, VISI berharap pembaca mampu membangun kesadaran politik masyarakat sebagai upaya menghimpun gerakan politik alternatif guna menuju demokrasi yang lebih baik. Salam Persma ! Salam, Redaksi LPM VISI

redaksilpmvisi@gmail.com

@LPM_VISI

lpmvisi

www.lpmvisi.com

lpmvisi.com

@gwi5930m

Redaksi LPM VISI menerima kritik, tulisan, dan karya lainnya. Artikel, karya sastra, maupun tulisan lain yang telah masuk ke redaksi, menjadi hak penuh kami untuk diedit tanpa mengubah esensi. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan pengutipan pernyataan, Redaksi LPM VISI menerima hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Th.1999 Pasal 1 Ayat 1.

VISI • EDISI 35 37 • 2018 2020

3


DAFTAR ISI PEMIMPIN REDAKSI Gede Arga Adrian REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH Fajrul Affi Zaidan Al Kannur EDITOR Azizah Diah Wulandari, Fajrul Affi Zaidan Al Kannur, Gede Arga Adrian, Lailaurieta Salsabila Mumtaz

LAPORAN UTAMA

REPORTER Ajeng K Saraswati, Aulia Billqis, Azizah Dinasti Politik AyahDiah Wulandari, Bintang Surya Laksana, David Shristopher Sanabuky, Dila Septi Anak di Pilkada Solo Asrining Kanastren, Fajrul Affi Zaidan Al Kannur, Fitri Ana Rahmawati, Gede Arga Adrian, Giva Livaya Prilsely Almaeda, Hida Essin Karomah, Humaira Putri Ardelia, Jasmine Febria Nur Hardianti, Lucky Ikhlasul Amaliah, Mayang Falillah, M. Ainul Falah, M. Imam Hatami, Muhammad Rifai, Naila Elief Avinda, Nur Haliza, Oentari Rachmawati, Oktaviera Ratna Giantari, LAPORAN UTAMA Prissilia Novi Sanjaya, Rizka Awalina Afida, Stella Maris Mbangga Radja, Tiara Unggul Pilkada Saat Herawati, Ulfah Almunawaroh, Verent Giza Marcellina, Vika Ananda Wardani Pandemi, Sudah FOTOGRAFER Gede Arga Adrian

8

14

Siapkah Solo?

PENELITIAN & PENGEMBANGAN Bidang Penelitian & Pengembangan LAYOUT & SAMPUL Ajeng Kartika Saraswati, Azizah Diah Wulandari ILUSTRASI Azizah Diah Wulandari, Zulfatin Naila IKLAN Bidang Usaha

LAPORAN UTAMA

Wajah Kontestasi Pilkada Solo

20

PRODUKSI & SIRKULASI Bidang Usaha

Kepengurusan LPM VISI 2019-2020: PELINDUNG: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si | PEMBIMBING: Sri Hastjarjo, S. Sos., Ph.D | PEMIMPIN UMUM: Lailaurieta Salsabila Mumtaz | SEKRETARIS UMUM: Mayang Falillah | STAF PELINDUNG: DEPARTEMEN KOMUNIKASI INTERNAL: Lucky Ikhlasul Amaliah | STAF DEPARTEMEN ADMINISTRASI: Lutfi Hamidanzat | BENDAHARA UMUM: Lucia Daniella Siagian | STAF BENDAHARA UMUM: Prisilia Novi Sonjaya | PEMIMPIN REDAKSI: Gede Arga Adrian | REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH: Fajrul Affi Zaidan Al Kannur | REDAKTUR PELAKSANA BULETIN: Zulfatin Naila | REDAKTUR PELAKSANA PORTAL ONLINE: ONLINE: Bintang Surya Laksana | REDAKTUR PELAKSANA FOTO & DESAIN TERBITAN: Azizah Diah Wulandari | PEMIMPIN USAHA: Aulia Bilqis | STAF DEPARTEMEN PENGGALIAN DANA MANDIRI: Riga Widyanita | STAF DEPARTEMEN PRODUKSI & SIRKULASi: Alif Nurmadiyanto | PEMIMPIN P PENELITIAN ENELITIAN & PENGEMBANGAN: Rizka Awalina Afida| STAF DEPARTEMEN PENDUKUNG TERBITAN: Ulfah Almunawaroh| STAF DEPARTEMEN PEWACANAAN EKSTERNAL: Nasyaatur Rosyidah| PEMIMPIN KADERISASI: Nova Nurlaila | STAFF DEPARTEMEN SKILL & LEADERSHIP: Stella Maris Mbangga Radja | STAFF DEPARTEMEN KAJIAN & DISKUSI: Fitri Ana R.

4

VISI • EDISI 37 • 2020


SOSOK Kawal Kebijakan dengan Aksi Kamisan

28

SEKAKEN Daya Tarik Gibran di Kalangan Mahasiswa

LAPORAN KHUSUS Dominasi Politik PDIP di Kota Solo

45

Menilik Kembali Keberadaan Sosok Soekarno di Kota Solo

Seni Mural, Suarakan Keresahan Lewat Gambar

Berbagi Pandangan Politik Kota Solo

EDITORIAL SURAT PEMBACA INFOGRAFIS POTRET DETAK

50

SPEKTRUM

VISI BERTANYA

3 6 33 34 36

40

LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS Menjaga Demokrasi di Kala Pandemi

57

24

38 49 55 59 63

62

TEROPONG PUISI REFLEKSI

64 66 68

BUKU PUISI FILM

CERPEN PODIUM VISI • EDISI 37 • 2020

5


Sejatinya Ilmu Komunikasi Oleh: Lukas Luhur Pambudi Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2017

M

enjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi (Ilkom) mungkin bagi beberapa individu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Bagaimana tidak, Ilkom menjadi salah satu jurusan favorit hampir di seluruh universitas, baik swasta maupun negeri. Mata kuliah yang cenderung difokuskan pada unsur desain grafis, multimedia dan jurnalistik membuat orang tertarik. Kapan lagi ada kesempatan belajar sambil menuangkan ide-ide kreatif.? Namun, berbagai keuntungan itu ternyata masih menyimpan kekurangan, termasuk Ilmu Komunikasi di Universitas Sebelas Maret (UNS). Ilkom UNS pada posisi tanggung dalam menyiapkan mahasiswanya menghadapi dunia kerja. Tujuan dari kuliah salah satunya adalah mengasah kemampuan berpikir mahasiswa guna bersaing dalam dunia kerja dan mengaplikasikan ilmunya. Di sisi keilmuan praktis, ilkom UNS bagi saya belum memenuhi standar dunia kerja. Spesialisasi yang ada di semester lima hanya terkesan memberatkan mahasiswa, jikalau merujuk referensi lain di berbagai universitas di Indonesia, mahasiswa hanya mengambil satu spesialisasi agar lebih fokus dan mendalam. Menurut saya jika berbicara tentang keilmuan praktis maka tidak ada salahnya seorang praktisi yang sudah paham dengan dunia kerjanya dijadikan sebagai tenaga pendidik. Jika standar dosen sekarang ini masih berada di posisi “mapan�, maka ilkom UNS akan sulit berkembang dan bersaing dengan universitas lainnya 6

VISI • EDISI 37 • 2020

tenaga pendidik, karena mereka mengajar berdasarkan pengalaman bekerja. Karena beberapa dosen tetap hanya melanjutkan studi komunikasi lalu setelah selesai, barulah mereka menjadi dosen sehingga pengalaman kerja mereka diangap masih minim. Di sisi keilmuan akademis, mahasiswa ilkom UNS masih belum akrab dengan teori komunikasi dan kajian media yang notabene menjadi inti dalam ilmu komunikasi. Beberapa teori yang dipelajari bahkan sudah tidak relevan ketika digunakan untuk mengkaji fenomena komunikasi saat ini. Artinya teori yang dipelajari belum berkembang mengikuti kemajuan dunia komunikasi. Ditambah kami hanya mendapat mata kuliah teori disatu semester saja yang dirasa kurang. Mengkaji fenomena komunikasi dengan menggunakan teori secara mendalam, saya rasa dapat menumbuhkan critical thinking yang baik bagi mahasiswa.


SURAT PEMBACA

Mahasiswa Lupa Otokritik Oleh: Naufal Ammar Haidar Adji Mahasiswa Sosiologi UNS

T

ulisan ini bertujuan untuk melakukan kritik otokritik terhadap gerakan mahasiswa yang sering kali mengatasnamakan mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat miskin kota. Sejak ditetapkannya Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadah Hukum (PTNBH) melalui PP No. 56 Tahun 2020, UNS menyusul 11 PTN lain yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai PTNBH. Apa sih itu PTNBH? Menurut pemahaman penulis, PTNBH adalah sebuah kebijakan di mana kampus memiliki otonomi untuk mengelola keuangan dan sumber daya, termasuk dosen dan tenaga pendidik. Penetapan UNS sebagai PTNBH tentu menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang menudukung PTNBH karena dianggap bisa menaikkan daya saing kampus, baik secara nasional maupun internasional. Namun tidak sedikit yang menolak, karena PTNBH dianggap tidak lagi memihak pada mereka yang kemampuan ekonominya rendah. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, ada salah satu hal yang menarik perhatian bagi penulis, yakni keterlibatan mahasiswa dalam sebuah organ kelengkapan PTNBH yang disebut dengan Majelis Wali Amanat. Di dalam struktur MWA yang berjumlah 17 orang tersebut, salah satu anggota berasal dari unsur mahasiswa. Yang menarik, proses pemilihan MWA-UM UNS dilakukan dengan musyawarah besar mahasiswa. Harapannya tentu adalah perwakilan MWA-UM bisa menjadi representasi yang sebenar-benarnya bagi mahasiswa.

Pemilihan MWA-UM UNS sendiri dilakukan pada tanggal 24-26 Okober 2020 dengan cara luring dan daring. Namun dalam keberjalannya, sangat disayangkan bahwa ada beberapa pihak yang menyatakan untuk menarik diri atau walkout dari forum. Hal ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa ada sikap ketidakpuasan dalam pelaksanaan musyarawah terebut yang tidak bisa dikompromi oleh beberapa pihak tersebut. Selang beberapa hari, beberapa lembaga yang mengikuti musyawarah tersebut juga mengeluarkan pernyataan sikap mereka terkait musyawarah besar pemilihan MWA-UM. Mereka menganggap dalam pelaksaan musywarah terebut banyak terjadi kecacatan formil. Kejadian ini tentu menjadi kritik otokritik bagi mahasiswa, bahwa representasi itu harus diwujudkan dengan cara yang ideal. Dari berbagai penolakan tersebut, masih pantaskan MWA-UM disebut sebagai representasi mahasiswa di MWA. Lalu mahasiswa mana yang kau wakili, wahai MWA-UM? Semoga kota semua terhindar dari kelompok mahasiswa yang hanya suka mengkritik tapi lupa otokritik. Hidup Mahasiswa! Hidup Pendidikan Indonesia!

VISI • EDISI 37 • 2020

7


Dinasti Politik Ayah-Anak di Pilkada Solo Mendapat sorotan dan menjadi kiblat kebudayaan mungkin hal biasa bagi Kota Solo. Namun, mendapat sorotan karena panggung politik mungkin hal baru bagi Kota Solo. Pasca terpilihnya Joko Widodo, orang asli Solo yang menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, Kota Solo seringkali mendapat sorotan. Tak terkecuali dalam urusan politik seperti pada Pilkada Solo 2020 kali ini.

8

VISI • EDISI 37 • 2020


LAPORAN UTAMA

PILKADA SOLO - Euforia menyambut pelaksanaan Pilkada Solo mulai nampak dengan banyak bermunculan foto, bendera, dan baliho kandidat calon di berbagai jalan Kota Solo (Dok. VISI/Bintang) VISI • EDISI 37 • 2020

9


T

ertutupnya peluang maju melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak menyurutkan tekad Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian mencoba peruntungan dengan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri demi mendapatkan rekomendasi untuk maju ke Pilkada Solo. Sebelumnya, DPC PDIP Solo telah merekomendasikan dua kadernya yaitu Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa untuk maju di Pilkada Solo 2020. Dua nama ini sebelumnya menjadi pesaing Gibran dalam mendapatkan rekomendasi PDIP di Pilkada Solo 2020. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret, Lukman Fahmi Djarwono mengungkapkan bahwa jika melihat dari sisi sepak terjang dan pengalaman di dunia politik, Purnomo-Teguh lebih unggul dibandingkan Gibran yang baru mulai memulai masuk dunia politik. Dengan bekal pengalaman itulah DPC PDIP Solo memberikan rekomendasi kepada Purnomo-Teguh untuk maju di Pilkada Solo karena dianggap lebih mengetahui situasi dan permasalahan di Kota Solo Namun, keinginan Achmad Purnomo untuk maju akhirnya harus kandas setelah DPP PDIP memberikan rekomendai kepada Gibran-Teguh untuk maju di Pilkada Solo 2020. Keputusan ini sempat menuai polemik di tubuh internal partai. Menurut analisa Lukman, DPC PDIP Solo menganggap DPP tidak memahami kondisi dan situasi wilayah Surakarta, sehingga urusan Pilkada seharusnya diserahkan ke pihak DPC. “Mereka (DPC PDIP Solo -red) menganggap pusat itu belum memahami, belum bisa mendalami masalah di daerah,” ujarnya saat ditemui VISI (17/9). Namun, konflik internal PDIP ini nyatanya tak menghalangi ambisi Gibran untuk maju, sebab dirinya telah mengantongi tiket emas rekomendasi DPP PDIP.

10

VISI • EDISI 37 • 2020

Politik Dinasti Memahami politik dinasti bisa kita mulai dengan memahami pengertian politik dinasti itu sendiri. Politik dinasti merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan (Mietzner, 2009). Berangkat dari pemahaman tersebut, fenomena politik dinasti di kontestasi Pilkada serentak 2020 memang terasa cukup kental. Banyak keluarga, kerabat dan kolega pejabat yang berkuasa maju dalam Pilkada serentak kali ini, termasuk


MASA KAMPANYE - Akibat pandemi Covid-19 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan pembatasan terhadap kegiatan kampanye. Untuk mengatasi hal tersebut para paslon menggunakan cara alternatif kampanye secara virtual (Dok. Internet)

politik dinasti di kontestasi Pilkada serentak 2020 memang terasa cukup kental. Banyak keluarga, kerabat dan kolega pejabat yang berkuasa maju dalam Pilkada serentak kali ini, termasuk pencalonan Gibran di Pilkada Solo. Hubungan kekeluarga dengan ayahnya yang menjadi seorang Presiden, membuat pencalonan Gibran di Pilkada Solo 2020 memang tidak bisa lepas dari tudingan politik dinasti. Akibatnya, pro-kontra tentang politik dinasti pun muncul dikalangan masyarakat. Jika menelisik lebih dalam lagi, Gibran selama ini dikenal sebagai seorang pengusaha

selama ini dikenal sebagai seorang pengusaha yang memiliki beberapa usaha seperti Markobar, Chilli Pari dan Kemripik. Dengan latar belakang tersebut, langkah Gibran yang tiba-tiba terjun ke dunia politik memang cukup mengejutkan banyak pihak. Terlebih, pencalonan dirinya sebagai Calon Walikota Solo, tak lama setelah mendaftar sebagai kader PDIP. Langgengnya proses Gibran untuk memperoleh rekomendasi, memunculkan asumsi pada sebagian masyarakat bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan kuasa yang dimiliki ayahnya sebagai seorang Presiden. VISI • EDISI 37 • 2020

11


Lukman berpendapat bahwa pencalonan Gibran di Pilkada Solo memang bisa jadi berdasarkan kapabilitas. Akan tetapi, fakta bahwa hak istimewa yang dimilikinya sebagai anak Presiden juga turut andil dalam pertimbangan pencalonan Gibran. “Kalo dari sisi ilmu politik sendiri kemungkinannya fifty-fifty ya. Jadi, 50 persen kemampuan dia dan 50 persen keuntungan dia sebagai anak dari pejabat yang sedang berkuasa,” ujarnya. Menurut Lukman, dalam memotret fenomena politik dinasti ada satu indikator yang bisa digunakan yaitu melalui jalur pencalonan. “Ketika seseorang mencalonkan diri melalui partai yang sama dengan keluarga yang sedang berkuasa, bagi saya jelas itu politik dinasti,” imbuhnya. Kemungkinan politik dinasti bisa saja ditepis ketika seseorang yang maju di panggung politik, diusung oleh partai yang berbeda dari keluarga yang sedang berkuasa. “Kalo misalnya 12

VISI • EDISI 37 • 2020

paslon yang sekarang mas Gibran tidak ingin dikatakan sebagai dinasti politik, berani nggak ketika beliau mencalonkan diri melalui partai selain PDIP,” imbuhnya. Faktanya Gibran memang memilih jalur yang sama dengan sang ayah, Presiden Joko Widodo, yaitu mencalonkan diri melalui PDIP. Jika merujuk analisa Lukman, maka pencalonan Gibran ini bisa dikategorikan sebagai politik dinasti. Namun, hal berbeda diungkapkan Naufal Hayun, salah seorang Relawan Milenial Gibran. Dirinya membantah tudingan pencalonan Gibran sebagai sebuah politik dinasti. Hayun mengatakan majunya Gibran di Pilkada Solo justru membawa angin segar bagi para pemilih muda. Hayun berpendapat bahwa ini adalah momentum untuk menunjukkan bawa anak muda juga bisa berkiprah di kancah politik. “Kalo dibilang politik dinasti itu nggak, lebih ke alih generasi. Dari orang tua kita jadikan generasi milenial. Kalo dibilang politik dinasti nggak ada kaitannya ya,” ungkap Hayun


PENDAFTARAN CALON - Pasangan Bagyo Wahyono - FX Supardjo (Bajo) datang dengan menunggang kuda saat melakukan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di KPUD Kota Surakarta (Dok. VISI/Bintang)

saat ditemui VISI di kediamannya (06/09/2020). Isu Kemunculan Calon Boneka Hadirnya Bagyo Wahyono - FX Supardjo (Bajo) sebagai penantang Gibran, nyatanya tidak mematahkan pandangan masyarakat mengenai politik dinasti. Dengan latar belakang dan pengalaman politik yang kurang meyakinkan, bagi sebagian orang pencalonan Bajo hanya dianggap sebagai calon boneka, bentuk strategi dari pihak Gibran untuk menghindari kotak kosong. “Ya, dari sudut pandang akademis kemunculan calon boneka ini bentuk narasi kritis yang itu bisa jadi benar bisa jadi tidak,” ujar Lukman. Namun, dirinya juga menambahkan walaupun ada kemungkinan Bajo hanyalah paslon bayangan, selama mereka telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka secara aturan itu sah. Gayuh (21) seorang mahasiswa asal Solo memiliki pandangan yang sama, dirinya mengungkapkan bahwa dirinya merasa kurang puas dengan kandidat calon wali kota yang

ada. “Adanya dua calon ini sebenarnya juga enggak terlalu puas karena menurutku itu seakan hanya menjadi calon buat pendamping aja,” ungkap Gayuh saat ditemui VISI (12/09/2020). Walaupun kurang puas dengan kandidat yang ada Gayuh tetap bertekad menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020. Dirinya mengatakan akan tetap melihat visi dan misi dari para calon terlebih dahulu. Hal serupa juga diungkapkan Lukman bahwa masyarakat masih menunggu program kerja dan visi misi yang ditawarkan GibranTeguh untuk menentukan pilihan di Pilkada nanti. Dirinya juga memiliki harapan agar pada Pilkada kali ini masyarakat Solo bisa lebih kritis dalam memandang permasalahan politik, jangan hanya terjebak pada fanatisme buta. “Saya ingin Solo berpikir kritis sih, okelah kalo mau dianggap Solo itu merah, tapi berpikir kritis itu lho,” tegasnya. Dila,Fajrul, Saras

VISI • EDISI 37 • 2020

13


Pilkada Saat Pandemi, Sudah Siapkah Solo? Ancaman pandemi Covid-19 menghantui pelaksanaan Pilkada serentak yang sebentar lagi akan digelar. Namun, pemerintah mengklaim telah merancang pelaksanaan Pilkada secara ketat agar aman dari bahaya Covid-19. Lantas, sudah siapkah Kota Solo menyelenggarakan Pilkada

14

VISI • EDISI 37 • 2020


LAPORAN UTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM SURAKARTA - Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Surakarta.

VISI • EDISI 37 • 2020

15


S

olo, salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pilkada serentak kali ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak karena dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19. Walaupun begitu pemerintah tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Pilkada, seolaholah dengan kalimat “asal sesuai dengan protokol kesehatan� semua dapat terhindar dari penyebaran Covid-19 dan menjamin tidak terjadinya pelanggaran. Tantangan utama penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini adalah kekhawatiran munculnya klaster baru penularan Covid-19. Sejumlah elemen masyarakat seperti organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi, aktivis dan para pengamat kebijakan publik telah menyuarakan untuk menunda Pilkada 2020 sampai pandemi Covid-19 reda atau setidaknya sampai ditemukannya vaksin Covid-19. Desakan masyarakat ini nampaknya tidak mengurungkan niat pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada. Para pemegang kekuasaan seakan acuh dengan keselamatan masyarakat dengan alasan demi menjaga konstitusi. Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pilkada serentak harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada baik pemilih maupun pihak penyelenggara harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kontak

16

VISI • EDISI 37 • 2020

fisik dan melakukan pengecekan suhu badan menjadi aturan wajib yang harus dilaksanakan. KPU sebagai pihak penyelenggara juga harus menyiapkan segala kebutuhan untuk menunjang penerapan protokol kesehatan seperti sarana sanitasi yang baik dengan adanya tempat cuci tangan yang memadai. Selain itu, KPU juga perlu mengatur pembatasan jumlah pemilih dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan jarak antar pemilih.


KPU SURAKARTA - Salah satu ruangan yang berada di dalam “Galeri Literasi Demokrasi” Museum KPU Surakrta (Dok.VISI/Mayang)

Konsekuensi dan Tantangan Dengan model penyelenggaraan yang lebih rumit dan adanya berbagai aturan tambahan yang harus dijalankan, keputusan menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi memang memiliki beberapa konsekuensi yang harus diambil. Pertama, konsekuensi yang harus diterima ialah adanya kenaikan anggaran Pilkada. Dilansir dari Bisnis.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan anggaran Pilkada serentak akibat Covid-19 mencapai Rp 20 triliun. Di Solo, penyelenggaraan Pilkada juga

membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp 10,6 miliar. Anggaran tambahan ini diperlukan terutama untuk memenuhi kebutuhan penerapan protokol kesehatan. Sejumlah masyarakat menilai anggaran tambahan tersebut akan lebih baik jika digunakan untuk kebutuhan penanganan Covid-19, ketimbang digunakan untuk menyelenggarakan Pilkada. Arimbi (23), salah seorang warga Solo juga berpendapat bahwa dirinya menyayangkan keputusan pemerintah yang menyelenggarakan Pilkada di masa VISI • EDISI 37 • 2020

17


PILKADA SO Pilkada Solo Bintang)

pandemi, padahal Pilkada bukanlah sesuatu yang mendesak untuk segera dilaksanakan. “Aku enggak setuju sih sama kebijakan pemerintah. Kegiatan lain saja banyak yang dibatasi bahkan ditiadakan, lah ini Pilkada yang enggak ada urgensinya malah tetap diadakan,� ujar Arimbi saat dihubungi VISI (31/10/2020). Kedua, konsekuensi yang harus dihadapi ialah pihak penyelenggara harus memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada mentaati protokol kesehatan. Jika menilik ke belakang, pelanggaran terkait protokol kesehatan sesungguhnya telah terjadi 18

VISI • EDISI 37 • 2020

di awal masa tahapan Pilkada. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pasangan calon kepala daerah melakukan pendaftaran ke KPU dengan diantar oleh pendukungnya secara besar-besaran dan menimbulkan keramaian seperti yang terjadi di Pilkada Solo. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pelanggaran protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada cukup tinggi dan hal ini harusnya menjadi catatan bagi pihak penyelenggara Pilkada. Terkait hal tersebut, Hilya (21), seorang pemilih dari Kecamatan Laweyan, mengaku bahwa dirinya merasa takut untuk mengikuti


OLO - Suasana ketika salah satu pasangan calon di 2020 melakukan pendaftaran ke KPU (Dok.VISI/

pilkada besok dengan alasan akan adanya kerumunan orang disaat hari pencoblosan. “Aku sempat kepikiran apa enggak usah ikut, tapi kan enggak boleh gitu juga”, ujarnya saat ditemui VISI (23/10/2020). Ia juga menjelaskan bahwa selama ini sosialisasi dari KPU terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi masih sangat kurang. Menurut Hilya, perlu ada pembagian waktu yang jelas ketika pemilih hendak datang ke tempat pemilihan agar tidak terjadi kerumunan masa di sana. Ketiga, konsekuensi yang akan dihadapi ialah potensi menurunnya partisipasi pemilih

dalam Pilkada. Kondisi pandemi diprediksi akan menyebabkan masyarakat enggan untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan hal itu akan berpengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. Hasil survei dari Charta Politika menyebutkan hanya 34,9 persen pemilih yang siap ke TPS jika pilkada serentak digelar pada Desember 2020. Rendahnya partisipasi pemilih ini nantinya akan melahirkan pertanyaan mengenai kualitas pemilu. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi KPU untuk meyakinkan masyarakat mengenai keamanan pemilih dalam pelaksanaan Pilkada. Walaupun penyelenggaraan Pilkada sekarang ini dinilai kurang ideal dan memiliki banyak konsekuensi, namun kinerja KPU untuk mempersiapkan Pilkada dinilai sudah cukup maksimal. Sri Hastjarjo, pengamat kebijakan publik, menjelaskan bahwa kinerja KPU sudah sangat baik dalam mempersiapkan Pilkada. “Kalaupun ada beberapa dinamika yang terjadi, menurut saya itu bukan dari sisi kinerja KPU, tetapi dari sisi konstituen dan pendukung dari para calon yang menampilkan diri untuk berkontestasi dalam Pilkada 2020,” ujar Hast saat diwawancarai VISI (15/09/2020). Terlepas banyaknya kritik yang ada, keputusan melaksanakan Pilkada di masa pandemi Covid-19 telah diambil pemerintah. Akibatnya, segala ancaman yang ada menjadi tanggung jawab bersama dan mengharuskan masyarakat untuk mengambil bagian. Untuk itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak agar tidak menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat.

Awe, Falah, Tiara

VISI • EDISI 37 • 2020

19


Wajah Kontestasi Pilkada Solo

Politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giliran berkuasa. Begitulah penyair W.S Rendra menggambarkan kehidupan dunia politik Pernyataan tersebut kiranya tepat untuk menggambarkan peran partai politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020.

20

VISI • EDISI 37 • 2020


LAPORAN UTAMA

DEKLARASI CALON - Nampak Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo secara simbolis mendeklarasikan mengusung pasangan Gibran-Teguh untuk maju di Pilkada Solo 2020 (Dok.Internet)

VISI • EDISI 37 • 2020

21


T

ahun ini Solo menjadi salah satu kota yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak 2020. Belakangan ini Pilkada Solo tahun 2020 berhasil memancing perbincangan publik ketika putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon Walikota Solo. Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa maju melalui jalur partai politik dengan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki 30 kursi di DPRD Kota Surakarta. Sempat berpeluang melawan kotak kosong, namun di akhir masa pendaftaran Bagyo Wahyono - FX Supardjo (BAJO) yang maju melalui jalur independen muncul sebagai calon penantang Gibran. Pasangan Bajo ini mengusung program unggulan pemeliharaan anak yatim piatu dan orang terlantar sebagai penantang. Dalam prosesnya, majunya putra sulung presiden Jokowi tersebut memang menuai berbagai kontroversi. Sebelumnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo menyatakan mengusung Achmad Purnomo sebagai bakal calon Walikota, namun asa itu akhirnya pupus setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menjatuhkan rekomendasinya kepada Gibran untuk maju di Pilkada Solo. Perpecahan di tubuh internal PDIP Solo juga mewarnai pencalonan Gibran sebagai calon Wali Kota, bahkan sebagian kader PDIP memilih berputar arah untuk tidak mendukung Gibran. Tak hanya itu, sebagian besar masyarakat Solo juga menganggap majunya Gibran di Pilkada Solo 2020 tidak memperhatikan etika politik dan berpotensi membangun politik dinasti. Seorang pengamat politik Dr. Didik G. Suharto mengatakan fenomena Pilkada Solo maupun Pilkada di daerah lain di tahun 2020 ini memang cenderung lesu dan tidak dinamis. 22

VISI • EDISI 37 • 2020

KAMPANYE - Bendera relawan Gibran yang digunakan sebagai salah satu alat peraga kampanye (Dok.VISI/ Bintang)


Salah satu faktornya ialah dominasi elit dalam Pilkada sekarang ini sangat kuat, sehingga hampir tidak ada atmosfer kompetisi dalam kontestasi politik dan pertarungan menjadi tidak seimbang. “Pilkada di beberapa tempat ibarat selesai sebelum dimulai,” ujar Didik saat ditemui VISI (02/09/2020). Begitu pula Pilkada Solo, yang menurut Didik sudah hampir pasti diketahui pemenangnya. Menurut Didik partai-partai politik di Solo juga mengalami kondisi interlocking yaitu keadaan dimana antar partai politik yang ada saling mengunci untuk mengamankan kandidat yang diharapkan) yang menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain selain mendukung atau tidak. Ketua DPRD fraksi PKS Asih Sunjoto Putro juga mengatakan hal serupa, dirinya melihat kedua pasangan calon yang bertarung di Pilkada Solo memiliki latar belakang dan basis massa yang jauh berbeda, hal ini memperlihatkan bahwa persaingan yang terjadi tidak seimbang. “Ya memang seperti itulah kurang lebih. Karena calon dari partai politik hanya satu. Sementara mesin utama kekuatan politik berada di partai politik,” jelasnya saat ditemui VISI di Kantor DPRD (26/08/2020). Hegemoni PDIP dengan memiliki 30 kursi dari total 45 kursi di DPRD Solo menggambarkan kondisi politik yang kurang kompetitif. Menurut Didik partai-partai lain cenderung bermain aman dengan merapat ke kubu PDIP daripada membentuk koalisi oposisi untuk melawan PDIP. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan ialah dominasi dan basis pendukung PDIP di Solo cukup besar, sehingga partai-partai lain enggan untuk bertarung melawan PDIP. Satu-satunya partai yang tidak menyatakan dukungan terhadap pasangan Gibran-Teguh ialah PKS. Asih mengatakan setelah melalui berbagai pertimbangan PKS memutuskan tidak mengusung calon di Pilkada Solo. Dirinya menambahkan bahwa PKS akan banyak turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat. “Kita kan partai miliknya umat, sehingga kita akan mendengar dengan kondisi seperti ini kira-kira sikap terbaik PKS seperti apa,” ujar Asih. VISI • EDISI 37 • 2020

23


Bila menilik sejarah dinamika politik di Solo dominasi PDIP memang telah ada sejak lama dan turun-temurun, tak salah jika muncul slogan Ojo Pedot Oyot (jangan memutus akar -red) dalam setiap kampanye PDIP. Dalam pelaksanaan Pilkada, partai politik memiliki peran penting dan dampak yang besar bagi bakal calon wali kota. Hampir seluruh lapisan masyarakat dan para aktor politik telah mengakui kenyataan tersebut. Seperti yang disampaikan Salsa Khoirunisa (19), salah seorang mahasiswi asal Solo yang menilai peran partai politik sangat penting untuk menciptakan kader-kader berkualitas yang nantinya akan maju sebagai calon pemimpin daerah. Selain itu, partai politik juga menjadi mesin politik untuk menggaet massa dan meraih simpati masyarakat. “Kalau dilihat sekarang, Gibran-Teguh itu

24

VISI • EDISI 37 • 2020

lebih kuat karena mereka didukung 5 dari 6 partai kuat di Solo,” ungkap Salsa saat diwawancarai VISI. Kekuatan PDIP sebagai partai pengusung Gibran juga memiliki pengaruh besar karena PDIP memiliki basis massa yang besar di daerah Solo. Ungkapan tersebut membuktikan bahwa eksistensi partai politik sangat berpengaruh bagi keberhasilan paslon dalam Pilkada. Senada dengan hal tersebut. Rachelia Devi (19), salah seorang warga Solo, juga memiliki pendapat yang sama. “Belum lagi latar belakang Gibran yang anak presiden dan partai pengusungnya juga lumayan kuat di Solo, jadi kurang kerasa saja demokrasinya,” ungkap Rachel saat diwawancarai VISI. Kemunculan BAJO sebagai penantang Gibran di Pilkada Solo awalnya memberikan


PENDAFTARAN CALON - Massa pendukung menunggu kedatangan Bagyo Wahyono - FX Supardjo mendaftarkan pencalonan di KPU Surakarta (Dok.VISI/Bintang)

harapan kepada masyarakat terhadap terbentuknya iklim kompetisi yang lebih baik di Pilkada Solo. Namun, banyak pihak meragukan sepak terjang dari pasangan BAJO. Seperti yang diungkapkan Rachel, “Kalau lihat dari latar belakangnya sih kurang meyakinkan sebetulnya.” Namun Suparno selaku humas dari Koalisi Rakyat yang mengusung Bagyo Wahyono–FX Suparjo membantah isu itu. Ia menjelaskan bahwa gerakan untuk maju sebagai calon independen sudah dimulai sejak tahun 2018. Sehingga tidak mungkin bisa mengatakan bahwa BAJO adalah paslon bayangan. Dilihat dari proses pendaftaran pun, BAJO lebih dulu muncul ketimbang pasangan Gibran-Teguh. “Dari awal mendaftar pencalonan, duluan sini (BAJO -red),” tegas Suparno saat ditemui VISI.

Walaupun begitu, banyak pihak yang memprediksi Gibran-Teguh akan memenangkan Pilkada Solo 2020 dengan mudah. “Andaikan variabel yang mempengaruhi kemenangan calon adalah faktor figur calon, parpol pendukung, dan pendekatan saat kampanye, maka sudah bisa ditebak bagaimana peta politik Pilkada Solo,” ujar Didik. Menurut Didik, hanya faktor yang amat luar biasa yang bisa mengubah atau mempengaruhi kontestasi Pilkada Solo 2020. Bintang, Naila Avinda, Rifai

VISI • EDISI 37 • 2020

25


Muhammad Hisbun Payu

Kawal Kebijakan dengan Aksi Kamisan

B

erangkat dari masalah yang tidak terselesaikan, Aksi Kamisan ingatkan pemerintah untuk menegakkan keadlian dan usut tuntas kasus pelanggaran HAM. Aksi Kamisan Solo merupakan aksi yang digelar seminggu sekali untuk menyuarakan isu yang berkaitan dengan HAM dan demokrasi.

Muhammad Hisbun Payu atau yang akrab disapa Iss merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang merintis Aksi Kamisan Solo. Menurut penuturan Iss, Aksi Kamisan Solo pertama kali dibentuk pada September 2017. Sebagai awal persiapan, dia mengadakan pendidikan bagi para anggota selama seminggu, kemudian mereka melakukan aksi kamisan perdana pada tanggal 7 September 2017 bertepatan dengan 10 tahun kasus Munir. Namun, setelah aksi perdananya, Aksi Kamisan Solo sempat bubar karena partisipannya masih sedikit dan harus mengawal aksi Sukoharjo Melawan Racun. “Jadi intinya kamisan itu jadi tempat pendidikan dan melatih keberanian orang untuk terlibat advokasi dengan rakyat. Aksi Kamisan kita pancing buat menggaet massa dan akhirnya berhasil, yang tadinya sedikit jadi banyak,� ujar Iss saat ditemui VISI (05/09/2020). Menurut Iss, ada dua hal yang diharapkan 26

VISI • EDISI 37 • 2020

dari terbentuknya Aksi Kamisan Solo. Pertama, sebagai kantong massa. Aksi Kamisan menjadi sarana untuk memasyarakatkan institusi yang tidak dibicarakan secara sentral dan mencari cara agar isu-isu yang tersegmentasi dapat menjadi bahan pembicaraan. Secara umum, aksi kamisan digunakan sebagai tempat pendidikan, memasarkan isu, tempat untuk mencari kawan baru, serta menjadi tempat pendidikan politik. Kedua, aksi kamisan ini diharapkan bisa mengingatkan orang-orang bahwa setiap hari Kamis, ada sekelompok orang yang tidak pernah lupa dengan pelanggaran HAM, sampai hal itu benar-benar diusut. Sejak awal kemunculannya, Aksi Kamisan sudah 75 kali digelar. Selama pandemi, Aksi Kamisan Solo dilakukan secara virtual. Iss mengatakan bahwa kegiatan Aksi Kamisan saat pandemi adalah membagikan poster di media sosial. Cara ini dinilai cukup efektif karena orang-orang lebih banyak menghabiskan


SOSOK

ISS - Penggagas Aksi Kamisan Solo (Dok.Pribadi)

waktu untuk bermain gawai saat pandemi. Iss menambahkan jika aksi yang dilakukan bukan semata-mata untuk mencari tambahan massa tetapi paling tidak dengan membagikan poster, lebih banyak orang yang tersadarkan. “Aku dengar dari kesaksian anak Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo -red), dia itu sama sekali engga tahu peristiwa Semanggi. Setelah datang lewat di situ, dia penasaran dan ingin tahu tentang isu tersebut,” imbuhnya. Bincang Soal Pilkada Solo Ketika disinggung mengenai Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) Solo, Iss mengatakan bahwa tidak ada demokrasi di sana, demokrasi akan lebih baik jika banyak yang terlibat. Namun, partisipasi sudah dibatasi dengan adanya penguasaan media. Iss menuturkan bahwa bagi pihak yang memiliki akses akan lebih mudah untuk mencalonkan diri. Seperti halnya Gibran yang baru masuk partai dan

dan belum pernah dikader, namun sudah bisa mencalonkan diri sebagai Walikota ”Gibran berkali-kali mengatakan bahwa ini bagian dari kontestasi. Jadi orang berhak untuk memilih saya atau tidak, terserah orang lain. Tapi kan kita lihat proses masuk kesana itu. Jangan melihat hanya pada mencoblos tapi ke akses masyarakat,” ujar Iss. Iss menambahkan bahwa ketika ada yang beranggapan jika demokrasi hanya terjadi saat pemilu, maka ia telah salah mendefinisikan arti dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi lebih kepada partisipasi masyarakat secara luas untuk menentukan kebijakan dan mengawasinya. Sedangkan pada pemilu, khususnya masa kampanye, Iss mengatakan bahwa tidak ada demokrasi di dalamnya, dirinya mengungkapkan bahwa kampanye hanya menghasilkan penipu, orang-orang suka menebar janji dan janji itu akan terabaikan saat sudah menjadi penguasa. Sebagai rakyat, kita VISI • EDISI 37 • 2020

27


tidak bisa marah atau menurunkan mereka saat janji-janji itu tidak ditepati. “Jadi mereka bebas berjanji apa saja, bisa aja mereka berjanji besok jalan disini bagus, demokrasi bagus, tapi ketika mereka terpilih dan mereka mengabaikan itu, kita tidak punya kuasa untuk marah” tutur Iss. Setiap orang berhak memilih dan dipilih dalam Pemilu. Bahkan ketika kita tidak memilih karena calon yang ada tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, calon tersebut tetap akan menjadi pemimpin jika memang suara terpenuhi. Sebagai bentuk pengawalan rakyat agar keputusan yang 28

VISI • EDISI 37 • 2020

diambil tidak semena-mena maka perlu adanya politik alternatif. Di sini politik alternatif yang dimaksud bukan seperti Partai Perindo, PSI ataupun Hanura. Menurut Iss, langkah yang bisa diambil adalah dengan menyadarkan bahwa demokrasi harus dibuka seluas-luasnya agar setiap orang bisa berpartisipasi, agar partisipasi itu semakin luas. Meskipun sulit untuk menyeragamkan banyak orang tapi bukan berarti keseragaman yang dicari, namun yang dicari adalah kebermanfaatannya. “Karena semakin banyak melibatkan massa dalam mengambil keputusan, orangorang tidak akan merasa ini kok semena-


AKSI KAMISAN SOLO - Situasi Aksi Kamisan Solo yang digelar di Bundaran Gladak. Aksi ini digelar seminggu sekali setiap hari Kamis yang terus menyuarakan isu pelanggaran HAM. Selain itu, aksi ini juga bertujuan sebagai wadah pendidikan politik untuk masyarakat (Dok. Pribadi).

memenuhi jalan. Namun, pada kenyataannya ada pihak-pihak yang tersadarkan. Iss bercerita bahwa pernah ada seorang tukang sapu jalan yang melihat Aksi Kamisan Solo, beliau yang sebelumnya tidak tahu tentang isu yang dibahas dalam Aksi Kamisan Solo akhirnya menjadi tahu. “Aku salut ketika mereka masih belum berani terlibat langsung, tapi mereka enggak merasa terganggu sama apa yang kita lakukan,” tuturnya. Selaras dengan harapan Iss merintis Aksi Kamisan Solo sebagai tempat memasarkan isu pelanggaran HAM dan pendidikan politik, Dzulfiqar Aziz Izzulhaq (19), salah satu anggota Aksi Kamisan menyatakan bahwa alasan dirinya mengikuti Aksi Kamisan Solo karena rasa ketidakadilan pada suatu kelompok tertentu yang dirasakannya, terkhusus pada rakyat kecil. Menurut Aziz, Aksi Kamisan Solo dapat membantu membuka pemikiran masyarakat mengenai berbagai isu seperti isu politik yang sedang terjadi. Hal tersebut bisa menjadi salah satu langkah pencerdasan politik. Iss mengungkapkan bahwa Aksi Kamisan Solo berangkat dari masalah yang tidak terselesaikan. Ketika masih ada Aksi Kamisan maka negara masih harus diingatkan dan masyarakat perlu untuk disadarkan. Tetapi, saat Aksi Kamisan dibubarkan, sudah tidak ada masalah lagi yang perlu untuk diselesaikan.

Azizah, Giva, Kikis

mena keputusannya, ngga hanya diputuskan berdasarkan top up tapi top down,” ungkap Iss. Dia juga berpendapat bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota solo yang menjadi lawan Gibran dalam Pilkada Solo bukan termasuk politik alternatif karena bukan berangkat dari keinginan massa. Bubarnya Aksi Kamisan Solo Iss mengatakan bahwa Aksi Kamisan Solo menjadi tempat pendidikan politik, sebagai wadah untuk mengingatkan negara dan tempat penyadaran politik. Walaupun masih ada yang beranggapan bahwa aksi kamisan merupakan aksi bayaran, hanya mengambil uang dan VISI • EDISI 37 • 2020

29


D

inamika historis telah menayangkan bahwa mahasiswa memainkan peran penting dalam ranah politik. Hal tersebut terproyeksikan menjadi spektrum yang kompleks, khususnya mengenai Pilkada Solo 2020.

30

VISI • EDISI 37 • 2020

Status, usia, dan pengalaman Gibran menjadi polemik dalam kontestasi Pilkada Solo 2020, sehingga memunculkan pro dan kontra. Adanya resistensi dan kekacauan partai politik merupakan sebab ketidakpercayaan berbagai kalangan, tak terkecuali mahasiswa. Namun, tidak semua mahasiswa bersikap apolitis sebab terdapat sebagian dari mereka yang menjadi simpatisan. Sebut saja Andre (bukan nama sebenarnya), mahasiswa UNS yang menjadi salah satu relawan Gibran dalam Pilkada Solo 2020. Dirinya mengemukakan alasannya memilih Gibran karena Gibran merupakan sosok yang masih muda. “Ini momen yang baru dan apabila teman-teman yang masih muda bisa ikut ke ranah politik sejak dini mungkin


SEKAKEN

Daya Tarik Gibran di Kalangan Mahasiswa

LOGO RELAWAN MILENIAL - Gambaran logo relawan milenial Gibran yang menggambarakan semangat dan arah gerak dari relawan yang tergabung (Dok. Internet)

ke depannya ada sesuatu yang berbeda,” ujar Andre saat diwawancarai VISI (13/09/2020). Dedikasinya pada Gibran ditunjukkan Andre dengan bergabung sebagai Relawan Forum Milenial (Formil), sebuah forum yang mengakomodir kelompok anak muda di Solo dengan tujuan agar mereka melek politik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi anak muda di Solo yang masih cenderung apatis dan kurang peduli terhadap politik. Padahal mereka sudah memiliki hak untuk berpolitik. “Kalau kepedulian terhadap sekitar kurang, kemudian apabila kita salah memilih pemimpin, secara tidak langsung berdampak kepada kita,” jelasnya.

Andre menuturkan bahwa menjadi relawan merupakan murni atas kemauan pribadi. Adapun sebagai seorang relawan, aksi nyata untuk Gibran dilakukan dengan memberi pemahaman kepada masyarakat dan kegiatan membagikan masker. Ia menambahkan “Kita mau membuat talkshow di kedai kopi, kita sharing, tapi garagara pandemi ini kemarin acaranya batal. Kemungkinan besar kalau ada kesempatan tetap dijalankan,” imbuh Andre. Tiyas Hariyani, dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS), memandang masyarakat Solo memiliki kecenderungan mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Gibran. Sehingga basis massanya memang sudah besar. Tiyas juga mengatakan, jika mahasiswa menyatakan dirinya bagian dari kelompok politik tertentu, maka hal itu merupakan indikasi adanya pergeseran dalam konteks sistem politik. Mahasiswa berada di posisi input dan ouput. Input sebagai aspirasi atas pembentukan opini publik, sedangkan output merupakan bagian pengawas hasil kebijakan setelah masuk ke dalam proses. “Apabila mahasiswa memilih berada di bagian proses, maka kalau dia mau ikut parpol, lepaskan dulu atribut mahasiswanya itu,” ujar Tiyas. VISI • EDISI 37 • 2020

31


BAGI MASKER - Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan relawan millenial Gibran ialah dengan melakukan kegiatan sosial berupa pembagian masker gratis saat terjadinya pandemi Covid-19 (Dok. Internet)

Kemudian Tiyas juga berpendapat bahwa motif mahasiswa menjadi relawan merupakan bagian dari gerakan politiknya. Ketika sudah mengawali peran sebagai seorang simpatisan, ke depannya jika ingin menjabat sebagai tokoh politik maka sudah termobilisasi secara vertikal. Adapun elektabilitas politik Gibran memang diharapkan banyak datang dari mayoritas dari anak muda. Menurut Tiyas, gaya dan proses kampanye yang kekinian menjadi keunggulan bagi Gibran untuk menggaet anak muda yang didalamnya juga terdapat kalangan mahasiswa. “Gaya kampanye Gibran kan anak muda banget. Kalau mengadakan pertemuan atau kampanye juga dia adakan di kafe-kafe, tempat banyak komunitas berkumpul,” ujarnya. Raditia Yoke Pratama, mahasiswa Sosiologi 2018, memiliki pandangan bahwa pejabat politik harus memiliki kematangan berpolitik. Pengajuan Gibran sebagai salah satu calon dalam Pilkada Solo 2020 ini menjadi sebuah keraguan bagi beberapa orang lantaran umurnya yang terbilang masih muda. Meskipun begitu, kematangan berpolitik tidak dapat dilihat dari segi umur. “Menurutku umur hanyalah angka. kematangan itu gak bisa dilihat dari angka, aku enggak tahu Gibran itu bagaimana tapi 32

VISI • EDISI 37 • 2020

publik pasti lebih bisa menilai,” jelasnya ketika diwawancarai VISI (15/09/2020). Selain umur Gibran yang terbilang masih muda, kondisi penyebaran dan penularan Covid-19 menjadi salah satu polemik dalam Pilkada Solo 2020 yang akan dilaksanakan di bulan Desember mendatang. Yoke menganggap negara yang menganut sistem demokrasi yang diatur birokrasi memang terkukung aturan demokrasi tahunan. “Dalam dunia pilkada itu pastinya berkaitan dengan anggaran dan administrasi yang sifatnya tahunan. Jadi wajar kalau kita melihat pemerintah mengambil keputusan pelaksanaan pilkada di bulan Desember,” jelasnya. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi memang merupakan kali pertama bagi Indonesia. Sebagai mahasiswa, Yoke mengaku bahwa ia juga berusaha memberikan saran dan masukan kepada pemerintah meskipun tidak secara langsung, melainkan melalui diskusi dan opini di media sosial. Meskipun demikian, sebagai warga Solo, Yoke tetap akan memberikan hak pilihnya dalam Pilkada Solo tahun ini. “Hak pilihku ya akan aku gunakan, tapi aku belum tahu pilih siapa,” imbuh Yoke. Ulfah, Imam, Nur Haliza


VISI • EDISI 37 • 2020

33


34

VISI • EDISI 37 • 2020


INFOGRAFIS

VISI • EDISI 37 • 2020

35


Foto Oleh: Gede Arga

Teks Oleh: Gede Arga

Nuansa di KotaPilkada Solo di Kota Solo

Pilkada merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali di Indonesia. Pilkada seolah kurang lengkap apabila tidak diikuti kegiatan kampanye oleh masing-masing calon. Salah satu bentuk kampanye tersebut ialah adanya pemasangan atribut kampanye seperti baliho, umbul-umbul, maupun poster. Pemasangan atribut kampanye merupakan salah satu bagian dari kemeriahan pilkada. Tak terkecuali dimasa pandemi seperti saat ini. Kota Solo yang akan menggelar pilkada Desember nanti tidak luput dari kemeriahan ini. VISI berkeliling ke berbagai lokasi di Kota Solo, mengabadikan momen bagaimana suasana Pilkada di Kota Solo.

36

VISI • EDISI 37 • 2020


POTRET

VISI • EDISI 37 • 2020

37


DETAK

Hiperealitas Politik Identitas Oleh: Fajrul Affi Zaidan Al Kannur Redaktur Pelaksana Majalah

G

aya politik di Indonesia mulai memasuki babak baru pada tahun 2017 dengan munculnya polemik di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasca kejadian itu, penggunaan narasi kesukuan dan keagamaan semakin marak digunakan dalam setiap aktivitas politik dan menjadi gaya baru politik kekinian masyarakat Indonesia. Penggunaan narasi kesukuan dan keagamaan menjadi spektrum baru bentuk eksploitasi politik identitas yang menggunakan identitas diri seperti ras, suku atau agama sebagai landasan berpolitik. Di Indonesia penggunaan politik identitas memang lekat dengan unsur etnis dan agama. Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya, Populisme, Politik Identitas dan Dinamika Elektoral, menjabarkan bahwa agama dan etnis sebagai bahan bakar politik identitas menjadi faktor penting dalam Pemilu. Politik identitas berlaku terutama ketika komposisi etnik dan agama suatu wilayah tidak terlalu timpang dan bergantung juga pada identitas primordial calon yang bertarung. Jika dilihat dari penjelasan ini, politik identitas tak ubahnya hanya alat manipulasi para calon yang bertarung dalam kontestasi Pemilu dengan menghadirkan sentimen negatif berbasis SARA. Muhtar Haboddin dalam jurnal Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal menyebutkan bahwa dalam gerakan politik

38

VISI • EDISI 37 • 2020

identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik atau biasa disebut politik diskriminasi. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar. Bisa dikatakan bahwa politik identitas memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Masifnya penggunaan politik identitas dalam kampanye politik telah membuat masyarakat kehilangan rasionalitasnya dalam menilai suatu peristiwa, hingga tidak tahu lagi batasan benar dan salah. Fenomena ini bisa disebut sebagai gejala hiperealitas, ditandai dengan ketidakmampuan kesadaran manusia untuk membedakan kenyataan dan fantasi, sehingga kebenaran, keaslian, kebohongan dan kepalsuan sangat sulit untuk dibedakan. Jean Baudrillad, seorang sosiolog asal Perancis, mengungkapkan istilah Simulasi dan Simulakra dalam menjelaskan konsep hiperealitas. Menurut Baudrillad, simulasi adalah keadaan dimana representasi dari sebuah objek menjadi lebih penting daripada objek itu sendiri, sedangkan simulakra adalah sebuah duplikasi yang sebenarnya tidak pernah ada namun dianggap ada, sehingga perbedaan antara duplikasi dan fakta menjadi kabur.


Dalam konteks politik identitas di Indonesia, hiperealitas muncul akibat manipulasi simbol–simbol SARA. Penyimpangan nilai-nilai masyarakat tentang suku dan agama dalam kampanye politik telah memperdaya masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa membedakan mana fakta dan mana fantasi yang digunakan sebagai alat politik. Akibatnya, masyarakat mulai terfragmentasi dalam kelompok–kelompok tertentu hingga memunculkan sekat diantara mereka. Hal ini memicu kegaduhan di masyarakat dan memunculkan berbagai dampak negatif seperti disintegrasi, intoleransi dan konflik horizontal akibat perbedaan pandangan politik. Di Indonesia, dampak yang paling menonjol dari manipulasi simbol-simbol SARA ialah tentang intoleransi beragama. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 59,1 persen warga Muslim intoleran atau keberatan jika warga non-muslim menjadi presiden, 56,1 persen keberatan non-muslim menjadi wakil presiden, 52 persen keberatan non-muslim menjadi gubernur dan 51,6 persen keberatan non-muslim menjadi bupati atau wali kota. Tak hanya permasalahan pandangan politik, intolerasni beragama juga telah masuk pada ranah kegiatan beribadah. LSI mengungkapkan bahwa 53,2 persen warga muslim keberatan jika orang nonmuslim mendirikan tempat peribadatan di sekitar tempat tinggalnya dan 36, 8 persen tidak keberatan. Data ini menunjukkan bagaimana dampak narasi agama untuk kepentingan politik individu atau kelompok telah merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Jika menelisik melalui konsep hiperealitas, hubungan penggunaan agama dalam politik dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat tidak lepas dari kemunculan media sosial sebagai saluran

alternatif untuk kampanye. Kelebihan media sosial yang mudah diakses dan dapat menyebarkan informasi secara luas digunakan para aktor politik sebagai jalan pintas berkampanye. Tumpahan pesan-pesan kampanye di timeline media sosial menjadi pemandangan lumrah ketika datangnya pelaksanaan pemilu. Masing-masing aktor politik berlomba-lomba menyebarluaskan informasi yang menjatuhkan satu sama lain, tanpa pernah kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di titik inilah kebenaran dan kebohongan sudah tidak dapat dibedakan lagi batasnya. Menurut Baudrillad, masyarakat sekarang hidup dalam dunia yang semakin kaya informasi namun semakin miskin makna. Hal inilah yang memicu munculnya fenomena hiperealitas. Kemunculan hiperealitas telah membuat orang-orang merasa telah melakukan sesuatu padahal sesungguhnya mereka tidak pernah melakukan apa-apa dan yang mereka alami hanyalah kebenaran semu. Membaca informasi di media sosial membuat orang merasa paling tahu akan semua hal. Perasaan ini membuat orang sedikit demi sedikit kehilangan rasionalitasnya dan tidak lagi bisa memandang sesuatu secara objektif karena adanya kebenaran semu. Fakta seperti konflik, disintegrasi dan kegaduhan masyarakat menjadi bukti bahwa hiperealitas politik identitas memang tidak seharusnya ada dan perlu dilawan secara bersama-sama. Untuk itu, kiranya masyarakat bisa mulai menyadari bahwa penggunaan politik identitas dalam kampanye politik tak lebih hanya untuk kepentingan politik. Masyarakat harusnya mulai membentengi diri dengan budaya literasi media agar tercipta sikap skeptis dan kritis ketika menerima informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

VISI • EDISI 37 • 2020

39


Pilkada dan Simulakra Oleh: Annisaa Fitri Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNS Meski sebelas bulan berlalu begitu saja, tahun 2020 tetaplah berwarna. Tidak hanya diwarnai oleh corona, dalgona, dan UU Cipta Kerja. Tahun 2020 juga diwarnai dengan kontestasi Pilkada. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensi Pilkada 2020, dan pelaksanaannya yang dilangsungkan secara serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Selain wajah lama yang sudah akrab, banyak juga nama dan wajah baru yang seakan-akan mengusung konsep baru juga dalam Pilkada. Salah satu kontestasi daerah yang diwarnai wajah baru adalah Pilkada Kota Surakarta 2020. Ada anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota dengan Teguh Prakosa sebagai calon Wakil Wali Kota. Di sisi lain, ada calon independen “Bajo� Bagyo Wahyono-FX Supardjo sebagai tandingannya. Kondisi ini mengingatkan saya pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2005 yang menjadi laga politik pertama Presiden Jokowi. Pada tahun itu, kehadiran Jokowi-Rudy bagaikan angin segar bagi para perindu demokrasi, dan sosok yang akrab dan sama dengan para pemilihnya. Bertahun-tahun setelahnya, konsep blusukan dan dekat dengan rakyat ini diadopsi berbagai elit politik dan pemburu predikat populis. Konsep ini juga mengantar Jokowi memenangkan Pemilihan Presiden selama dua periode. Lima belas tahun kemudian, posisi Gibran tentu saja tidak sama seperti posisi ayahnya saat pertama kali masuk ke dalam arena pertarungan politik yang sama. Konsep blusukan yang juga dia lakukan menjadi tidak unik karena sudah sering dilakukan ayahnya. Status Gibran bukan sebagai kelas pekerja yang ingin mengubah wajah kota tempat tinggalnya. Meminjam pemikiran Bourdieu, Gibran memiliki kapital simbolik 40

VISI • EDISI 37 • 2020

dan kapital sosial yang sangat besar sebagai anak presiden. Gibran tidak butuh naik kelas sosial, dan tidak pula butuh panjat kelas sosial. Dia tidak perlu bersusah payah menjadi kelas dominan, dan tidak perlu memperkuat kapital lain yang dia miliki. Meski belum memiliki sepak terjang di dunia politik, sosoknya sudah moncer dalam kontestasi ini karena nama besar sang ayah. Teguh sebagai calon wakilnya pun jadi tidak banyak tersorot media, karena media terlalu fokus pada nama Gibran dan ayahnya. Gibran, yang awalnya dielu-elukan masyarakat karena memilih menjadi pedagang martabak daripada politisi kini juga harus berurusan dengan masyarakat yang skeptis atas pilihannya maju dalam Pilkada. Sedangkan Bajo dinarasikan sebagai simbol perlawanan yang maju tanpa backingan partai dan nama besar siapa pun, dan dengan latar belakang kelas pekerja. Sebagian publik yang jengah dengan masuknya Gibran dalam arena politik menganggap Bajo adalah angin segar dan menjadi pandangan anti arus utama. Paling tidak, itulah realitas yang mereka tampilkan di media. Namun apa yang sesungguhnya terjadi di belakangnya? Apa betul Pilkada Kota Surakarta 2020 adalah perjuangan kelas pekerja melawan kelas dominan? Lalu bagaimana dengan para pemilih? Apakah demokrasi benar terjadi? Atau ini semua hanya simulakra belaka? Pilkada: Sebuah Simulakra Demokrasi Melihat kontestasi Pilkada Kota Surakarta 2020 menggunakan kacamata simulakra Baudrillard sungguh menyenangkan. Di masa semakin banyak informasi dan semakin sedikit makna seperti sekarang, kehadiran citra dan realitas daur ulang ini telah mengaburkan


TEROPONG

Ilustrasi: Azizah apa yang sesungguhnya tengah terjadi. Apa yang kita lihat terkesan benar dan objektif, padahal ini semua sebetulnya merupakan rekaan semata. Bukan realitas asli sesuai kenyataan yang kita konsumsi, melainkan apa yang tampak di depan mata, sesuai realitas yang ingin ditampilkan pembuatnya. Alih-alih mengonsumsi makna, kita sedang mengonsumsi tanda. Dalam Pilkada, tidak hanya media yang mengaburkan realitas asli dengan realitas baru bercampur citra. Aktor yang bermain di dalamnya pun turut serta dalam mengonstruksi realitas dan citra, sesuai apa yang ingin mereka tampilkan pada calon pemilihnya. Masalah tidak berhenti sampai di sini. Kontestasi politik memberi kesadaran praktis bernama demokrasi, dan membuat masyarakat percaya bahwa mereka penting. Masyarakat merasa telah didengar, menjadi dekat dengan calon pemimpin, dan optimis akan perubahan ke arah lebih baik dalam partisipasi politik.

Sayangnya ini semua hanya simulakra. Realitas tentang demokrasi yang dibangun oleh aktor politik dan media membuat kita lupa tentang apa makna demokrasi yang sesungguhnya. Masih meminjam kacamata Baudrillard untuk menjelaskan fenomena ini, para pemilih menjadi komoditas yang dipertukarkan dalam arena politik. Suara pemilih menjadi penting. Tetapi penting untuk siapa? Pilkada menghadirkan gemerlap janji dan jargon aktor politik dalam realitas baru yang dibangun dalam panggung bernama simulakra. Agar tetap menapakkan kaki ke tanah dan tidak terbuai, yang kita perlukan adalah refleksi kritis, kesadaran diskursif, dan mencari makna asli dibalik realitas. Selamat menyongsong Pilkada. Selamat datang di era simulakra!

VISI • EDISI 37 • 2020

41


PENCALONAN GIBRAN - Relawan endukung menemani Gibran Rakabuming Raka melakukan pendaftaran ke DPD PDIP Jateng untuk maju Pilkada Solo 2020 (Dok. Internet)

42

VISI • EDISI 37 • 2020


LAPORAN KHUSUS

Dominasi Politik PDIP di Kota Solo “Ambisi politik tentu wajar saja, selama pandai menginsyafi batasan etika.” Begitulah pandangan Najwa Shihab sebagai seorang jurnalis dalam menggambarkan dinamika politik dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu).

VISI • EDISI 37 • 2020

43


P

artai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting untuk mencari dan mempersiapkan kader untuk menjadi seorang calon pemimpin, melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Salah seorang pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret, Ign. Agung Setyawan, mengungkapkan bahwa partai politik adalah sekumpulan orang yang mempunyai citacita yang sama dan ideologi yang sama. Ia mengungkapkan keberadaan partai politik sangat penting dalam dinamika politik karena partai politik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi pilar utama dalam suatu negara. Fenomena Dominasi Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), peran vital partai politik tak jarang memunculkan fenomena dominasi dari partai politik tertentu. Di Solo sendiri, fenomena dominasi partai politik terjadi dengan adanya dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dominasi PDIP dapat terlihat saat memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2019 di Kota Solo yang lekat dengan anggapan ‘Demokrasi Tidak Sehat’. Pada Pileg 2019, PDIP memborong 30 kursi dari total 45 kursi di kursi legislatif Kota Solo. Adanya kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi dinamika politik pada pilkada tahun 2020. Menurut Ginda Ferachtriawan, anggota DPRD Kota Solo, dominasi PDIP terjadi karena kinerja yang dihasilkan memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan masyarakat Solo. “Jadi dominasi dapat dikatakan hal yang biasa,” ujarnya saat diwawancarai VISI pada Rabu (02/09/2020) Fenomena dominasi PDIP di Kota Solo ini, menerima banyak tanggapan yang berbeda. Kekuatan dominasi tersebut membawa keuntungan tersendiri bagi partai, karena ia tidak perlu lagi berkoalisi dengan partai lain

44

VISI • EDISI 37 • 2020

untuk memenangkan suara mayoritas. “Di Solo calon dari PDIP malah nyaris menjadi calon tunggal (calon walikota -red),” jelas Agung. Ginda menegaskan meskipun PDIP mendominasi kursi DPRD Solo, seharusnya tidak membawa perubahan dalam proses pembuatan kebijakan, karena ketika menjadi anggota DPRD yang diutamakan adalah kepentingan masyarakatnya. Namun, Agung menyampaikan tanggapan yang berbeda,


ASPIRASI MASYARAKAT- Salah satu bentuk perlawan dan kritik masyarakat terhadap situasi politik ialah dengan menggunakan seni mural (Dok. Pribadi)

ia berpendapat bahwa ketika partai politik banyak diminati, maka partai tersebut akan memperoleh banyak kursi di legislatif, sehingga keputusan politik dan kebijakan publik nantinya akan dipengaruhi oleh partai tersebut. Strategi Dominasi PDIP Kemenangan suatu partai dalam kompetisi demokrasi tentu saja bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan strategi yang cerdas agar masyarakat tertarik untuk memberikan dukungan dan

kepercayaannya pada partai tersebut. Entah itu dalam wujud gebrakan program kerja, ataupun inovasi visi dan misi. Sebagai partai yang memiliki dominasi di Solo, PDIP menerapkan beberapa strategi untuk membuka hati warga Solo. Ginda menjelaskan mesin partai PDIP sudah jelas dapat memenangkan walikota yang saat ini dengan memperoleh 30 kursi di DPRD. Jadi kekuatan mesin partai akan dioptimalkan pada pilkada 2020. Ia juga menambahkan bahwa terjun langsung ke masyarakat bisa dilakukan VISI • EDISI 37 • 2020

45


secara daring mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat diketahui apa yang saat ini dibutuhkan oleh warga dari pemimpinnya kelak. Melihat dominasi politik PDIP di Solo saat ini, maka dapat dikatakan bahwa strategi yang digunakan terbukti ampuh untuk menggaet dukungan warga Solo. Kadek mengungkapkan bahwa ia mempertimbangkan berbagai hal sebelum menentukan pilihan dan mencoblos pasangan calon yang berkompetisi, “Tentu saja melihat latar belakang dan landasan dari partai tersebut. Serta siapa pemimpin yang ada di belakangnya,” ujarnya. Mengulik tentang latar belakang calon yang hendak dipilih merupakan salah satu cara untuk dapat memahami bagaimana calon tersebut dalam menyikapi kekuasaan, menangani permasalahan dan nilainilai apa yang dipegangnya. Hal tersebut turut menambah keyakinan ketika menentukan suara kepada calon yang dipercaya. Dampak Dominasi PDIP Adanya fenomena dominasi partai politik dampak bagi beberapa pihak, terutama masyarakat kecil. “PDIP ini kan partainya ‘wong cilik’ (rakyat kecil -red) jadi ya bisa mengangkat derajatnya ‘wong cilik’ dan berkarya sesuai kemampuan masing-masing,” tutur Subagyo, salah seorang masyarakat Solo. Sayangnya fenomena dominasi PDIP ini juga membawa dampak negatif, yaitu tidak sehatnya dinamika politik di Solo karena ketidakseimbangan kekuatan antar partai politik. Dominasi kekuatan PDIP menyebabkan partai-partai lain cenderung berpangku tangan dan menunggu keputusan dari PDIP karena mereka menganggap PDIP lah yang nantinya akan menang. Ketimpangan kekuatan dan hegemoni PDIP ini menyebabkan potensi parpol lain untuk dapat berkembang dan mengusung gagaan baru menjadi hilang. Harapan berbagai pihak muncul terkait dinamika politik di Kota Solo. Ginda berharap

46

VISI • EDISI 37 • 2020

masyarakat dapat menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya dan selalu berpikir positif. Karena siapapun calon wali kota yang terdaftar atau lolos tentunya telah melewati tahapan-tahapan yang telah ditentukan KPU. “Harapan saya politik di Solo lebih fair dalam melakukan demokrasi. Serta tidak memandang orang dari golongan, agama, dan rasnya,” tutur Kadek. Ia juga berharap Kota Solo kedepannya bisa lebih baik, lebih sinergis, dan lebih maju lagi dengan dinamika-dinamika terutama terkait Pilkada tahun ini. Tak jauh berbeda, Agung berharap Pilkada Solo dapat berjalan dengan baik dan membuahkan sosok pemimpin yang dapat memimpin Kota Solo. “Jika nanti salah satu calon terpilih menjadi wali kota, berarti dia tidak boleh membedabedakan mana yang memilihnya dan mana yang tidak,” tegas Agung.

Fitri Ana, Jasmine, Hida


LAPORAN KHUSUS

Menilik Kembali Keberadaan Sosok Soekarno di Kota Solo

PATUNG SOEKARNO - Tersebar di bebrapa lokasi yaitu Jl. Ir. Sutami, Jl. Soekarno, dan VISI • EDISI 37 • 2020 47 Jl. Adi Sucipto Kota Surakarta.


S

osok Soekarno telah melekat dalam benak bangsa Indonesia. Hal ini karena jasanya yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Tidak mengherankan bila di beberapa daerah terdapat monumen atau simbol tertentu untuk mengenang jasa Soekarno. Ir. Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia. Ia lahir di Surabaya, 6 Juni 1961. Bersama Moh. Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jasanya yang begitu besar membuat orang-orang membangun monumen untuk mengenang jasa perjuangannya. Di Solo, terdapat beberapa monumen ataupun simbol Soekarno. Keberadaan simbol-simbol Soekarno di Kota Solo tak pelak menimbulkan tanda tanya dari beberapa kalangan, mengapa sosok Soekarno lebih digaungkan daripada tokohtokoh asli Surakarta. Rakha Samudra (21), mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), mengungkapkan keresahannya terkait hal ini. Menurutnya, banyak tokoh asli Surakarta yang lebih layak diangkat dan diperkenalkan kepada masyarakat, seperti Mangkunegara IV, yang karya sastranya hingga kini masih relevan. Pengamat sejarah, Slamet Yusdianto mengungkapkan, sebenarnya ada banyak tokoh asli Surakarta yang mempunyai karya ataupun jasa yang besar, baik bagi Kota Surakarta, maupun Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut seperti Pakubuwono (PB) II, PB VI, PB X, pujangga Ronggowarsito, pujangga Yosodipuro, dan sebagainya. Akan tetapi, popularitas nama-nama tersebut seolah redup dikarenakan oleh beberapa faktor baik dari sejarah, maupun kondisi masyarakat dan politik Kota Solo itu sendiri baik di masa lalu maupun saat ini. Slamet menuturkan bahwa sebagian besar tokoh-tokoh tersebut memang berasal dari kalangan feodal. Menurutnya, gejolak politik di awal kemerdekaan merupakan faktor utama yang menyebabkan tokoh-tokoh tersebut seolah terhapus dari ingatan warga Solo. Slamet menceritakan bahwa gejolak tersebut disebabkan oleh adanya gerakan anti swapraja. 48

VISI • EDISI 37 • 2020

Gerakan ini dipelopori oleh Tan Malaka. Slamet kemudian melanjutkan bahwa gerakan anti swapraja ini membuat Surakarta yang sedianya akan dijadikan daerah istimewa layaknya Yogyakarta, akhirnya batal. Pakubuwono XII terpaksa mengumumkan kerelaan mengenai penghapusan Surakarta sebagai daerah istimewa. Tak hanya itu, Slamet juga menuturkan bahwa ada faktor lain yang membuat


TAMAN CERDAS SOEKARNO HATTA - Kawasan edukasi dan rekreasi yang ada di Solo. Taman ini terletak di tengah permukiman warga sehingga ramai dikunjungi (Dok. VISI/Gede).

gaungnya tokoh-tokoh asli Surakarta kurang terdengar. Menurutnya, kepedulian institusi pemerintahan dan masyarakat Surakarta terhadap nilai sejarah sangat kurang. Ia sangat menyayangkan hal ini sebab banyak sekali tokoh-tokoh asli Surakarta yang karyanya masih bisa dinikmati hingga kini. Kajian Semiotika Simbol Soekarno Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP) UNS, Deniawan Tommy Chandra mengungkapkan, pemasangan patung seorang tokoh di suatu kota, merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan melalui media simbol-simbol tertentu. Melalui kacamata semiotika, Deni memandang keberadaan simbol-simbol Soekarno dapat dimaknai untuk mengenang jasa proklamator yang telah memerdekakan Indonesia. Akan tetapi, Deni juga menyatakan bahwa yang perlu digaris VISI • EDISI 37 • 2020

49


bawahi di sini adalah apakah penempatan simbol-simbol tersebut sudah tepat atau belum. Menurutnya, penempatan simbol-simbol Soekarno di Kota Solo tersebut dirasa kurang tepat. Hal ini dikarenakan secara historis, Soekarno tidak memiliki kaitan yang erat dengan Kota Solo. “Membangun patung Soekarno memang sah-sah saja. Akan tetapi, penempatannya haruslah tepat. Kalau tidak tepat, bukannya mengenang jasa bapak bangsa, malahan merusak citra Soekarno itu sendiri,” ujar Deni saat dihubungi VISI (16/09/2020). Deni mengambil contoh dari penyematan nama Soekarno sebagai nama sebuah pasar di Sukoharjo. Menurutnya, pemberian nama itu dirasa kurang pas karena nama seorang bapak bangsa dijadikan sebagai nama sebuah pasar. “Jasmerah (jangan sekali-sekali melupakan sejarah -red) itu penting. Tapi yang perlu diingat adalah spiritnya Soekarno. Itulah hal yang utama untuk dipelajari oleh generasi muda saat ini,” ungkap Deni. Deni menyayangkan bahwa nama Soekarno lebih banyak digaungkan di Surakarta ketimbang tokoh asli Surakarta itu sendiri. Menurutnya, banyak tokoh asli Surakarta yang lebih layak untuk dikenang karena secara historis sangat erat kaitannya dengan sejarah Surakarta. “Mbok ya diperbanyak lagi monumen mengenai tokoh asli Surakarta, jangan hanya Soekarno saja. Mungkin bisa dibangun taman yang berisi monumen tokoh-tokoh tersebut sehingga masyarakat lebih mengenal sosok itu,” pungkas Deni. Deni juga menyayangkan bahwa kehadiran simbol-simbol ini membuat Kota Solo semakin tidak jelas identitasnya. Hal ini membuat Solo memiliki banyak identitas seperti kota sejarah, kota ramah anak, kota budaya, hingga kota batik. Menurutnya, Solo harusnya menemukan identitas yang tepat sebagai bentuk branding dari Kota Solo sendiri. Keberadaan unsur Soekarno yang ada di Kota Solo, menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat. Terlebih apabila dikaitkan dengan salah satu partai politik yang mendominasi di Kota Solo. Tidak mengherankan apabila seringkali sejumlah kalangan mengaitkan keberadaan simbol 50

VISI • EDISI 37 • 2020

Soekarno dengan suatu partai politik. Namun, Deni memiliki pendapat yang berbeda terkait hal ini, “Menurut saya, apabila ada orang yang mengaitkan sosok Soekarno dengan salah satu partai politik, maka orang tersebut harus belajar sejarah lagi karena sosok Soekarno tidak hanya terbatas pada partai politik saja,” ujar Deni. Harapan itu Tetap Ada Harapan untuk memperkenalkan kembali tokoh-tokoh yang mengharumkan Surakarta juga disampaikan oleh Slamet. Ia menuturkan bahwa keberadaan simbol-simbol Soekarno di Kota Surakarta haruslah diimbangi dengan simbol-simbol tokoh asli Surakarta. Agar masyarakat juga lebih mengenal sosok-sosok yang pernah membesarkan Kota Surakarta. “Setidaknya tokoh-tokoh lawas itu dibuatkan sesuatu untuk mengenang sambil dijadikan pembelajaran sejarah. Boyolali saja punya patung PB X kenapa Solo tidak,” ungkap Slamet saat ditemui VISI (12/09/2020). Deni mengungkapkan harapannya agar pemerintah kota lebih sadar akan sejarah kotanya sendiri. Ia juga berpendapat bahwa pemerintah dapat memperkenalkan tokohtokoh asli Surakarta melalui beberapa cara seperti membangun taman sejarah. Menurutnya, dengan membangun taman sejarah, masyarakat dapat berekreasi sekaligus belajar sejarah dengan mengenal tokoh-tokoh asli Surakarta. Hal senada juga disampaikan Rakha yang berharap agar tokoh-tokoh asli Surakarta ini diperkenalkan kepada publik. “Solo juga punya beberapa tokoh besar seperti Pakubuwono X dan Pakubuwono VI. Harapannya supaya warga solo bisa lebih mengenal tokoh yang memiliki jasa bagi kota Solo,” ujar Rakha saat dihubungi VISI (08/10/2020). Gede, Lucky, Uun


PUISI

JANJI MANIS PENGUASA Oleh: Mayang Falillah Mahasiswa Komunikasi Terapan UNS

Pesta rakyat telah tiba Debat partai dimana-mana Tapi hati tidak tahu untuk siapa Kian banyak untaian kata Berjajar manis di jalan raya Membuktikan siapa layak berkuasa Lagak bicara lurus Padahal niat menjurus Di balik kata halus Terdapat makna khusus Setiap kalimat yang membius Bagai angin lalu yang berhembus Terlalu banyak basa basi Memaki-maki demi sebuah ambisi Ketika pengabdian dan kekuasaan menjadi alat konsumsi Semua pembenaran seakan mengatasnamakan tujuan organisasi Menebar janji sana sini Tidak tahu mana yang terbukti Siapa pun yang mengabdi Mau di bawa kemana negeri ini Kita lihat saja nanti Semoga bukan penebar janji

VISI • EDISI 37 • 2020

51


Menjaga Demokrasi di Kala Pandemi

52

VISI • EDISI 37 • 2020


LAPORAN KHUSUS

PROSES KAMPANYE - Selain kampanye virtual para paslon juga menggunakan alat peraga untuk berkampanye. salah satunya adalah dengan memasang baliho dan poster paslon di berbagai sudut jalan Kota Solo (Dok.VISI/Gede)

VISI • EDISI 37 • 2020

53


P

andemi Covid 19 memang belum berakhir. Namun, semarak menyambut pemilihan serentak telah menggema di seluruh penjuru negeri. Pesta demokrasi yang identik dengan sebuah ajang perayaan yang meriah, kini telah berubah menjadi momen untuk berserah. Teknologi menjadi salah satu solusi menghadapi masa sulit ini.

Wabah virus corona yang tengah melanda dunia ini, mengakibatkan berbagai perubahan di segala aspek kehidupan. Mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, serta politik pun terkena imbasnya. Salah satu dampak pandemi ini menyebabkan mundurnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Memasuki era tatanan baru (new normal), sistematika berkampanye dalam rangka Pilkada serentak 2020 turut mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dengan menerapkan konsep protokol kesehatan, tata cara berkampanye di era pandemi ini nampaknya akan menuai predikat ‘pertama kalinya’ sepanjang sejarah Indonesia dengan sistem kampanye yang berbeda. Solo sebagai salah satu kota yang ikut menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 menyuguhkan pertarungan Gibran-Teguh yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melawan Bagyo-Suparjo yang maju melalui jalur independen. Hal ini cukup menarik mengingat latar belakang kedua paslon yang cukup berbeda dari segi sosial dan ekonomi. Perbedaan itulah yang membuat Pilkada Solo kali ini menyimpan banyak tekateki. Pilkada New Normal Pilkada 2020 merupakan sebuah momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 menuai perdebatan dari banyak pihak. Penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan kampanye menjadi salah satu 54

VISI • EDISI 37 • 2020

usaha untuk mencegah lonjakan kasus baru Covid-19 di Indonesia. Meskipun demikian, Kota Solo melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki berbagai strategi kampanye dalam rangka memeriahkan pesta demokrasi yang akan digelar Desember mendatang. “Kemarin berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sudah ada, peraturan-peraturan yang sudah ada itu, kemungkinan tetap akan ada perubahan, karena tetap disesuaikan dengan protokol covid,” ungkap Puji Kusmarti, Komisioner KPU Surakarta, saat ditemui VISI pada Rabu (16/09/2020). Penetapan aturan khusus kampanye yang disesuaikan dengan protokol kesehatan juga telah ditetapkan oleh KPU. Beberapa contoh seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta memakai handsanitizer. Pembatasan massa yang berpotensi menimbulkan kerumunan menjadi


salah satu aturan tegas dalam kampanye di tengah pandemi. Di samping itu, pelaksanaan debat antar pasangan calon hanya berjumlah maksimal 2 kali dengan penonton maksimal 50 orang. Menurut Puji, pelaksanaan kampanye Pilkada Solo didasarkan pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh PKPU. Ia mengungkapkan bahwa intensitas pelaksanaan kegiatan yang mengandung unsur tatap muka akan dibatasi. “Kalau kegiatan tatap muka maksimal 50 orang, untuk kegiatan rapat umum 100 orang kalau tidak salah,” imbuh Puji. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Pilkada 2020 nantinya tidak memunculkan kasus baru penyebaran Covid-19. Untuk mempermudah pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan langsung turun tangan dan

PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLO - Potret kampanye virtual (kiri) dan antusiasme warga Solo dalam mengawal pasangan calon walikota dan wakil walikota (kanan) (Dok. Internet)

memberikan sanksi apa bila terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh oknum tertentu. KPU Solo sendiri telah menyiapkan sebanyak 1.321 Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana setiap RW memiliki masingmasing satu TPS. Untuk mencegah kemacetan antrean, KPU menerapkan sistem kloter dan jadwal tiap kloter yang sudah ditentukan. Sebelum memasuki lokasi pemungutan suara, panitia akan melakukan pengecekan suhu tubuh kepada para pemilih. Pemilih yang lolos tahap pengecekan, dipersilakan memasuki bilik untuk segera mencoblos pasangan calon.

VISI • EDISI 37 • 2020

55


Kampanye Daring Dinilai Efektif Persiapan Pilkada 2020 tak hanya dilakukan oleh KPU saja. Partai politik yang ikut serta dalam Pilkada juga mempersiapkan strategi khusus guna melakukan kampanye di masa pandemi. Strategi dalam berkampanye menjadi kunci dalam merebut hati masyarakat. Kampanye di tengah pandemi merupakan tantangan berat bagi para paslon, sebab banyak pembatasan dan kebutuhan yang perlu disesuaikan. Perkembangan teknologi komunikasi menjadi solusi alternatif tim sukses dan paslon dalam melakukan kampanye kepada masyarakat. Hal ini juga tengah dirasakan Hami’ Mujadi, dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hami’ mengungkapkan bahwa kampanye di masa seperti ini, sangat memanfaatkan media massa seperti pemasangan spanduk dan penggunaan media sosial. Hal ini merupakan strategi alternatif dalam mengumpulkan suara masyarakat, dibandingkan dengan pertemuan yang sifatnya mengumpulkan banyak massa. Ia juga mengatakan, pendekatanpendekatan secara door to door kepada para tokoh agama juga menjadi salah satu strategi kampanye. Hami’ berharap strategi pendekatan ini nantinya dapat tersampaikan melalui para tokoh agama dan organisasi masyarakat (ormas) kepada masyarakat. Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) memilih penyebaran isu sebagai strategi yang dipilih untuk membangun ketertarikan masyarakat terhadap paslon yang diusung. “Pada dasarnya, kampanye merupakan seni mempengaruhi orang,” tegas Hami’ saat ditemui VISI pada Sabtu (12/09/2020). Alternatif kampanye di era pandemi lainnya ialah dengan mengusung konsep virtual, termasuk pemanfaatan zoom meeting sebagai sarana pertemuan dan mempromosikan paslon. Melalui dunia maya, partai politik dapat mengoptimalkan media sosial untuk kebutuhan kampanye. Pemanfaatan media sosial dipercaya dapat meminimalisir resiko bentrokan fisik antar pendukung. Melalui media sosial pula, penjadwalan pun lebih fleksibel. “Mau kapan pun juga bisa, mau menyampaikan visi misi apapun itu bisa lewat media sosial,” ujar Puji. Pemanfaatan teknologi merupakan suatu hal positif sebagai upaya memaksimalkan agenda kampanye politik. Puji juga mengatakan bahwa,

56

VISI • EDISI 37 • 2020

pemanfaatan media sosial sebagai wadah untuk kampanye mempunyai tujuan untuk mengedukasi dan mendorong anak muda agar sadar politik. Menurut masyarakat Solo, kampanye daring dinilai efektif dilakukan di tengah masa pandemi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan adanya metode ini, pemaparan visi misi dapat tersampaikan dengan jelas tanpa harus melibatkan kerumunan. “Memaparkan visi misi via daring itu menurut saya sudah cukup efektif,” jelas Sri Lestari saat ditemui VISI Senin (21/09/2020). Harapan Masyarakat Upaya yang dilakukan semua pihak menjadi sebuah kesadaran bahwa, kendala dimasa pandemi ini dapat diatasi dengan kerja sama dan tetap mematuhi aturan yang ada. Harapan serupa diungkapkan oleh Puji agar nantinya Pilkada tahun ini tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid 19. “Sama-sama mentaati protokol Covid-19, mentaati aturan yang sudah di berikan oleh KPU, supaya kita sama-sama yok jaga Solo yang kondusif,” pungkas Puji. Puji juga mengungkapkan bagi siapa pun yang nantinya terpilih untuk memimpin Kota Surakarta lima tahun ke depan, ia berpesan agar kebijakan-kebijakan untuk mendukung demokrasi tetap berjalan lebih baik lagi. Kebijakan tersebut dapat berupa pemahaman pendidikan demokrasi kepada setiap golongan masyarakat. Permasalahan-permasalahan seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan fisik dan programprogram dari Pemimpin sebelumnya tetap dijalankan serta lebih ditingkatkan. Hami’ Mujadid berharap partisipasi masyarakat dalam pilkada Solo 2020 bisa diatas 70% dan bersih dari praktik politik uang. “Mudahmudahan pilkada ini menjadi pilkada yang lancar, antusias, dan melahirkan kepemimpinan yang lebih baik,” imbuhnya.

Humaira, Oktaviera, Mayang


REFLEKSI

Ilustrasi: Naila

Krisis Identitas di Pilkada Kota Solo Muhammad Alif Alauddin, Mahasiswa Sosiologi FISIP UNS malifaaa@gmail.com

B

en Anderson, profesor emeritus Kajian Asia di Cornell University melakukan telaah antropologis tentang budaya politik masyarakat Indonesia pada tahun 1990. Kompilasi penelitian politik-kebudayaan tersebut dibukukan dan diterbitkan dengan judul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia yang hingga saat ini menjadi acuan berbagai lembaga think tank serta rujukan pustaka disertasi para pakar politik nusantara. Pembahasan utama telaah ilmiah Anderson berpijak pada komparasi budaya politik antara

masyarakat Jawa dan Eropa Barat yang terletak pada hal-hal magis, simbolik serta abstrakkonkret. Menurut Anderson, siasat berpolitik masyarakat Jawa sejak zaman kerajaan hingga demokrasi sangat menjunjung tinggi penokohan yang didasari pada kesadaran-kesadaran semu. Anderson melihat selama ini peta politik masyarakat Jawa sangat ajeg. Bertumpu pada warisan budaya nenek moyang yang terus dijaga turun-temurun. Tidak mengindahkan sistem monarki ataupun demokrasi, budaya tersebut tetap eksis melampaui masa. Salah satu

VISI • EDISI 37 • 2020

57


tersebut tetap eksis melampaui masa. Salah satu ide politik yang paling diyakini yaitu sumber kekuasaan yang bersifat homogen. Tunggal. Konsepsi ini meyakini bahwa kekuasaan berada pada genggaman individu atau kelompok yang mendominasi pada subkultur masyarakat. Hal ini berimbas pada tidak tersebarnya pemahaman akan kekuasaan serta menjadikan kelompok lain yang tidak dominan seolah mati kutu terhadap literasi politik. Kaitannya dengan Pilkada Kota Solo, tanpa perlu menyebutkan pasangan calon (paslon) mana yang mengadopsi sistem tersebut, percaturan merebutkan kursi AD 1 kini menjadi sia-sia. Seluruh sumber politik telah dikooptasi oleh paslon yang mewarisi kekuasaan nasional hari ini. Alih-alih menggunakan hak politik, pencalonan mereka sudah sangat jauh dari etika dan karakter pemimpin abad modern yang seharusnya berdiri sendiri tanpa bayangbayang famili. Maka, sebenarnya kontestasi Pilkada Solo kini secara de facto sudah selesai. Telah dimenangkan telak oleh paslon yang dalam telaah Anderson digambarkan sebagai premis pemikiran masyarakat Jawa yang menguasai sumber kekuasaan. Pesta demokrasi yang seharusnya dirayakan rakyat dengan gegap gempita menyambut pemimpin baru kini hanya sebatas dongeng belaka. Ruang publik telah bulat diinfiltrasi dengan praktek-praktek penguasaan tunggal politik dinasti. Tak ada lagi saling hebathebatan mendukung jagoan masing-masing. Angkringan tak lagi dipenuhi dengan debat kusir anak muda yang berdebat paslon mana yang akan menang. Kedai kopi tak lagi sehangat konsolidasi politik yang acapkali dilakukan menjelang pemilu. Aktivis kampus tidak lagi direpotkan dengan kerja-kerja sukarela mengawal money politics. Karena seluruh muara percakapan publik mulai dari elit pebisnis hingga penjual es keliling pasti mengamini bahwa mereka yang akan memimpin Kota Hadiningrat ini. Bangsa Simbolik Sudah lama cara berpolitik kita sebagai negara-bangsa modern, terkhususnya masyarakat Jawa, terjebak dalam pusaran praktik simbolik. Nestapa rasanya Indonesia yang mengedepankan asas keterwakilan dan partisipasi publik tidak menjalankan fungsi demokrasi yang semestinya. Cara berpikir kita sebagai civil society telah dicuci dengan slogan magis yang sebenarnya merupakan simbol belaka. Kita terlalu banyak menelan katakata hebat yang sarat makna, sekadar diucapkan 58

VISI • EDISI 37 • 2020

sebagai komoditas politik. Coba perhatikan, kita nukil satu contoh, percakapan sehari-hari menjelang pemilu di level manapun baik pemilihan Presiden, Gubernur, Wali Kota, Kelurahan hingga ketua Rukun Tetangga (RT) sudah tak lagi asing dengan istilah milenial, kawula muda, dan segala hal yang mengecap ‘yang muda yang memimpin’. Maka berlomba-lomba mesin partai politik menggodok kader internal, membuat sayap underbow yang dikhususkan untuk mengkader simpatisan muda yang digadang-gadang akan menghidupi partai menggantikan generasi tua. Selain itu, tak jarang partai yang nekat merekrut anak muda dan didorong untuk bertarung di pemilu secara langsung. Satu-dua berhasil, ada juga yang gagal. Cara tersebut berdampak positif untuk memperpanjang nafas partai agar tetap hidup, namun sangat berbahaya bagi iklim demokrasi yang semestinya tumbuh dalam iklim intelektual dan didasari oleh pengalaman yang basah. Masalahnya, kita selama ini menempatkan anak muda hanya sebatas simbol. Anggapan bahwa anak muda merupakan representasi zaman adalah keliru. Sangat keliru. Justru cara berpikir demikian yang akan menggoyang stabilitas demokrasi. Asumsi kita berhenti pada kepemimpinan publik yang dinakhodai oleh anak muda. Setelah itu apa? Bangsa modern tidak lagi berkomunikasi menggunakan simbol sesederhana itu, apalagi dalam ihwal jabatan publik. Pemaknaan milenial seharusnya diartikan sebagai output kebijakan yang berorientasi pada kaum milenial, ramah kepada warganya sendiri seperti hangatnya sifat anak muda, ritme kerja pemerintahan yang prima, dan layanan publik yang tak berbelit. Begitu seharusnya kita menerjemahkan kata magis ‘milenial’ atau ‘anak muda’. Bukan sebagai simbol pemujaan guna mencapai kursi pemerintahan. Agaknya masyarakat Kota Solo masih terhipnotis. Terlebih sebagai etnis Jawa yang menginginkan pemimpin hadir langsung menyalami tangan-tangan mereka sebagai bentuk nyata (konkret), persis dengan penjelasan Anderson. Sudah saatnya masyarakat Kota Solo bangun dari tidur panjangnya. Sudah terlalu lama masyarakat Kota Solo nyaman dengan sikap apolitis, kini harus berdiri tegap melawan etatisme keluguan simbolik ala feodalisme. Pasti bisa.


SPEKTRUM

KARYA SENI - Salah satu mural hasil karya Tifisuasta yang digunakan sebagai bentuk penyampaian keresahan terhadap kondisi sosial dan politik yang sedang terjadi (Dok. Pribadi)

Seni Mural, Suarakan Keresahan Lewat Gambar Pernahkah kamu melihat lukisan mural yang terpampang pada dinding-dinding bangunan? Menurutmu, apakah itu sebuah goresan seni yang bermakna atau sekadar kegiatan vandalisme dari si empunya? Kegiatan mengkritisi isu sosial politik tak sebatas dengan menyampaikan pendapat di forum tertentu. Lebih dari itu, kegiatan tersebut dapat disalurkan melalui media seni. Salah satu contohnya adalah seni rupa yang berupa gambar, lukisan, mural/graffiti, dan sejenisnya. Hal ini dibenarkan oleh Yusuf Apri Susanto (20). Yusuf menuturkan bahwa dirinya telah membuat mural sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ucup, sapaan akrabnya menjelaskan, melalui media seni mural, ia menyalurkan aspirasinya sebagai warga Indonesia. Hal senada juga disampaikan Tifisuasta

(bukan nama sebenarnya -red), “Aku menggambar yang bisa menyurahkan unekunekku lah, entah itu tentang politik, agama, atau apa yang penting unek-unekku bisa tercurahkan,” ujar Tifisuasta saat ditemui VISI. Berbicara tentang inspirasi, tema, dan gambaran karya yang dibuat oleh kedua orang tersebut, baik Ucup maupun Tifisuasta memiliki perspektifnya masing-masing. Ucup menuturkan bahwa inspirasi karyanya lebih kepada street art dan mural. “Ada orang yang memang suka yang berbau politik atau perayaan kemerdekaan, kalau saya sekarang lebih ke gaya diri sendiri dan melihat referensi dari temanVISI • EDISI 37 • 2020

59


diri sendiri dan melihat referensi dari temanteman serta dari seniman besar juga,” ujar Ucup saat dihubungi VISI. Berbeda dengan Ucup, Tifisuasta mengatakan bahwa ia lebih condong pada muatan katanya. “Kalau aku lebih ke kata-katanya, sih. Unek-unek yang ingin disampaikan itu apa. Kalau gambarnya terserah seperti apa, yang penting tulisannya keliatan,” ujar Tifisuasta. Untuk wilayah Solo Raya, Ucup menilai bahwa mayoritas tema mural atau graffiti lebih condong pada isu sosial budaya. Namun, ia menambahkan bahwa hal ini kembali lagi pada seniman itu sendiri. Sedangkan menurut penuturan Tifisuasta untuk wilayah yang lebih banyak mengangkat isu sosial politik ada di wilayah Yogyakarta dan Bandung. Menurut Figur Ahmad Fuad, (34), Dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), terkait kesan orang lain terhadap lukisan mural atau graffiti yang menghiasi dinding-dinding bangunan, ia berpendapat bahwa, street art atau vandalisme terkesan dilakukan tanpa seizin warga serta tidak sesuai penempatannya. Hal ini berdampak pada hal lain salah satunya masalah keindahan. “Masalahnya terletak pada saat seniman tersebut belum mampu untuk membuat karyanya dengan baik, dalam arti ekspresinya atau tata rupanya yang tidak terlalu baik,” ujarnya. Seni rupa mural atau graffiti ini tidak terbatas pada di dinding-dinding bangunan. Tifisuasta juga mengunggahnya di Instagram pribadi miliknya. Menurutnya, hal ini cukup efektif untuk membuat masyarakat lebih peka terhadap isu sekitar. “Menurut saya, dengan muncul di beranda media sosial dan pencarian, orang-orang yang aktif menggunakan media sosial akan tertarik dengan tulisan ini,” ungkap Tifisuasta. Walupun mendapat respon positif, hal yang dilakukan oleh Tifisuasta juga tidak lepas dari respon negatif. “Pernah dikirimi DM (Direct message/pesan langsung -red) juga, paling sering masalah agama. Biasanya yang merespon itu 60

VISI • EDISI 37 • 2020

akun palsu di Instagram,” sambung Tifisuasta. Namun terlepas dari hal tersebut, terkadang Figur merasa terwakili. “Saya senang sebagai masyarakat karena saya juga ingin masyarakat umum ikut dalam diskusi politik dengan isu-isu yang diangkat seniman, baik itu di media sosial ataupun di seni-seni jalanan,” ungkapnya. Terkait dengan munculnya kritik sosial politik lewat seni mural, menurut Figur, seni itu tidak berbeda dengan media saluran aspirasi lainnya. Ia mencontohkan hal ini dengan media lain seperti Facebook. Figur juga menambahkan bahwa pada intinya, mereka yang membuat hal itu sebenarnya ingin turut serta dalam diskusi khusus. “Ya sudah ada tembok kosong digambarin mural dan dia merasa bahwa hal itu nantinya membuat masyarakat mengerti apa yang ia rasakan dan apa yang ia pikirkan”. Selain bersinggungan dengan masyarakat umum sebagai pengamat, pihak pemerintah pun juga memiliki keterkaitan dengan fenomena ini. Hal ini terlihat bagaimana kinerja pemerintah menjadi sumber inspirasi seniman, hingga bagaimana respon pemerintah menanggapi fenomena ini. Ada yang amanaman saja, namun tak sedikit pula yang hampir berurusan dengan aparat penegak hukum. “Kendalanya ya dikejar-kejar Polisi, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja -red) biasanya,” pungkasnya. David, Stella, Vika


CERPEN

Pelukan Tuhan dengan Cara yang Berbeda Oleh: Nur Haliza Mahasiswa Adminsitrasi Negara, Universitas Sebelas Maret

S

eorang gadis beseragam hijau yang terbalut jilbab putih berjalan santai memasuki pekarangan rumahnya. Sepanjang jalan, bibir mungilnya selalu menyunggingkan senyuman seraya bersenandung ria meskipun hari ini dia tidak mendapat jemputan dari Ayah. “Assalamu’alaikum,“ salamnya dengan senyum dibibirnya lalu meletakkan sepatunya ke dalam rak sepatu. “Bu, Ibu di mana?” Karena tidak ada sahutan dari dalam, “ Ibu di mana sih?” teriaknya sekali lagi dengan nada naik satu oktaf. Kemudian kakinya mengantarkannya menuju kamar Ibunya. Sesampainya di depan pintu, tangannya terulur mengetuk pintu dengan pelan. Tidak mendapat sahutan, gadis itu justru mendengar suara orang yang sedang menangis dari dalam kamar. Dengan perasaan khawatir, gadis itu segera membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Ia mendapati ibunya sedang bersandar di kasur dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ibu mengusap air matanya dan tersenyum manis ketika menyadari gadis kecilnya memasuki kamar. “Anak ibu sudah pulang ya?” tanya ibu dengan suara serak. Gadis itu menatap Ibu dengan tatapan sedih, bukannya menjawab dia malah balik bertanya, “Ibu kenapa? Kok nangis?,” tanyanya. Matanya menyiratkan kekawatiran yang sangat mendalam. Tidak sekali atau dua kali ia memergoki ibunya menangis seperti ini. Ibu tersenyum tipis, sengaja menutupi luka untuk terlihat tegar di hadapan gadis kecilnya. ”Ibu gak papa kok sayang. Sekarang kamu ganti baju ya, setelah itu kamu makan. Ibu sudah menyiapkan nasi goreng kesukaan kamu,” pinta Ibu dengan lembut. Gadis itu mengangguk dan berlari menuju kamarnya. Setelah berganti baju, gadis itu keluar kamar dan berjalan menuju meja makan. Di

meja makan sudah ada Ibu, Rizky dan Rina, kakanya. Reno dan Papanya entah ke mana. Mereka makan dengan lahap. Keesokan harinya aku bangun pagi dan melanjutkan rutinitasku layaknya gadis kecil lainnya. Bangun pagi, merapikan tempat tidur , mandi, sarapan, kemudian berangkat sekolah. Tapi kondisi hari ini sepertinya ada yang berbeda dengan harihari sebelumnya. Entah kenapa hari ini kakakku berangkat ke sekolah lebih awal. Dia berangkat ke sekolah naik polygon kesayangannya. “Ibu lagi di mana ya? Kok aku belum melihatnya pagi ini?” batinku dengan raut wajah yang sedikit gelisah. “Ayah, ibu di mana?” tanyaku kepada Ayah seraya memakai sepatu taliku. “Ibu sedang pergi ke luar nak,” jawab Ayah sambil memanaskan motornya untuk mengantarku ke sekolah. “Ngak bisa pamit ibu deh,” gumamku dengan raut wajah yang kecewa. Siang ini awan sedikit berwarna hitam keabuabuan. Aku menunggu Ayah menjemputku di depan gerbang sekolah. Aku bersekolah di TK Al Umron Bendosewu yang letaknya sedikit jauh dari rumahku. Selang beberapa menit, Ayah datang menjemputku dengan Supra andalannya. Aku mencium tangan ayah, kemudian naik di jok Supra Ayah bagian belakang. “Setelah ganti baju terus makan ya nak! Makanannya sudah ada di atas meja makan”, pinta Ayah sesampainya di rumah sambil memasukkan Supranya ke dalam garasi. “Iya yah,” jawabku sambil melepas sepatu. “Assalamualaikum,” salamku seraya berjalan menuju rak sepatu. Karena tidak ada sahutan, aku langsung melangkah menuju kamar ibu dan membuka pintu. Ternyata ibu tidak ada di kamar. “Ibu kemana ya? Dari tadi pagi kok tidak ada di rumah,” batinku. Padahal aku sudah mencarinya di setiap VISI • EDISI 37 • 2020

61


rumah besar ini, tetapi aku tidak menemukannya juga. “Hmm ayah di mana ya? Kok cepet banget ngilangnya. Udah kayak Superman aja,” gumamku seraya berjalan menuju kamar untuk ganti baju. Aku tidak langsung pergi makan. Aku berlari menuju rumah nenek yang memang rumahnya hanya di seberang jalan depan. “Assalamualaikum, nenek lihat ayahku tidak?” tanyaku sambil mencium tangan nenek. “Tidak cucuku, hari ini Nenek belum lihat ayahmu sama sekali,” jawab nenek. “Kalau kakak?” tanyaku lagi. “Tidak cucuku sayang, mungkin ayahmu sedang di ladang dan kakakmu belum pulang sekolah. Ayo masuk! Makan dulu ya,” pinta nenek dengan lembut. “Nanti saja ya, nek. Aku pulang dulu. Assalamualaikum, nek.” “Waalaikumsalam, hati hati ya jangan lari,” pinta nenek.

62

VISI • EDISI 37 • 2020

Aku berlari menyeberang jalan, “Aduduhh!” hampir saja aku terpeleset di pinggir jalan. Hari ini terasa sepi, di rumah tidak ada seorangpun kecuali aku. Mungkin Tuhan memeluk kita dengan cara yang berbeda. Mungkin Tuhan mengambilnya karena Tuhan sayang kepadanya. Mungkin Tuhan mengambilnya karena tidak ingin ia tersakiti oleh tangan hamba-Nya, meskipun itu dari keluarga kita sendiri.


PODIUM

-Saras

VISI • EDISI 37 • 2020

63


Berbagi Pandangan Politik Kota Solo

Ilustrasi: Azizah

P

olitik selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbicangkan. Pandangan politik dan peran dari generasi muda penting untuk didengar dan diperhatikan. Ardan atau akrab disapa Blowor, seorang aktivis gerakan rakyat di Solo, membagikan cerita dan pandangannya terhadap politik di Kota Solo dengan VISI.

64

VISI • EDISI 37 • 2020

Sejak anda menaruh perhatian terhadap kondisi politik di Solo?

Biasanya kalau teman-teman itu tertarik dengan politik waktu jadi mahasiswa, kalau saya justru dimulai sejak saya berhenti jadi mahasiswa pada akhir tahun 2017. Saya melihat gerakan di Solo belum ada yang membahas isu politik secara luas untuk tujuan menginisiasi. Sejak lama, sebenarnya saya sudah tertarik untuk membuat atau terlibat dalam gerakan politik. Tapi saat itu saya merasa tidak ada yang menarik di organ-organ di dalamnya.


VISI BERTANYA

Bagaimana pandangan anda terhadap situasi politik di Solo Raya?

Belum ada suatu hal alternatif atau tandingan dari orang-orang yang berkuasa di pemerintahan saat ini. Menurut saya kondisi politik saat ini masih sama seperti dahulu. Kalau berbicara mengenai kesadaran politik, Solo masih tergolong baru dalam memulai suatu kesadaran politik. Kondisi objektif perpolitikan di Solo Raya, sebenarnya tidak hanya di pemerintahan saja, tetapi juga ke masyarakat secara luas dengan tingkat kesadaran perpolitikan saat ini yang masih kurang. Bagaimana pendapat pendidikan untuk kesadaran politik?

anda terhadap meningkatkan

Kita tidak bisa berharap pada partai politik untuk pencerdasan ini. Karena dibalik itu ada sesuatu yang ingin mereka lakukan dengan niat-niat tertentu untuk keuntungan di dalam kekuasaan mereka. Dengan demikian kaum intelektual seperti mahasiswa diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat.

Bagaimana melahirkan wacana tandingan politik?

Melibatkan diri ke konflik yang ada di masyarakat. Di sana kita bisa melihat ketimpangan, hak-hak yang dirampas dan sebagainya. Di sinilah salah satu cara kita bisa sadar jika negara kita sedang tidak baik-baik saja. Giza, Prissil

Pengertian politik menurut anda?

Banyak orang berpikir, politik adalah suatu hal yang selalu berkaitan dengan pemerintahan. Padahal setiap apa yang kita lakukan dengan tujuan mendapatkan sesuatu adalah politik. Bahkan dulu, saya pernah berdebat dengan senior saya di LPM. Dia mengatakan jika pers itu tidak bekaitan dengan politik sedangkan menurut saya adalah sebaliknya karena pers tentu terlibat dalam politik media.

VISI • EDISI 37 • 2020

65


BUKU

Man Jadda Wa Jada, Mantra Menuju Kesuksesan

JUDUL: Negeri 5 Menara PENULIS: Ahmad Fuadi PENERBIT:Gramedia Pustaka Umum TAHUN: 2009 TEBAL: 416 halaman

A

lif adalah seorang anak yang berasal dari suatu kampung di dekat danau Maninjau. Ia adalah salah satu murid yang pintar. Pada saat kelulusannya di MTs, dia mendapatkan juara umum sebagai peraih nilai tertinggi di kabupatennya. Mulai saat itulah dia berpikir bahwa dia harus melanjutkan ke sekolah umum dan mengejar cita citanya, menjadi seperti B.J. Habibie. Ibunya memiliki niatan untuk menyekolahkan ia di sekolah agama lagi. Alif membantah, ia tidak mau sekolah di sekolah agama. Namun ibunya juga bersikeras, akhirnya Alif mengalah dan diapun masuk ke kamar dan mengurung diri. Selama mengurung diri di kamar, ia mendapatkan pesan dari pamannya yang merupakan lulusan suatu universitas di Mesir. Ada suatu pondok di Jawa Timur yang sangat bagus, alumninya terkenal akan kecerdasan dalam berbahasa. Akhirnya Alif keluar dari kamar dan memutuskan bahwa ia akan masuk ke pondok di Jawa Timur. Dengan berat hati ibunya pun melepasnya. Di pondok, ia bertemu dengan banyak sahabat baru. Orang pertama adalah Raja, dia berasal dari Medan. Ia selalu membawa kamus oxford, ia yakin bahwa itu dapat membantunya memperlancar bahasa inggris. Malam harinya para muridpun dikumpulkan disuatu aula yang besar untuk mendengarkan sambutan sang pimpinan pondok Kyai Rais. “Man Jadda Wa Jada,” itulah kalimat yang selalu diucapkannya. Kalimat ajaib yang menjadi pegangan para siswa pondok Gontor, termasuk Alif. 66

VISI • EDISI 37 • 2020

Hari pertamanya berjalan dengan penuh kejutan, ia terlambat untuk sholat ke masjid. Tyson, panggilan mereka untuk petugas keamanan yang selalu berkeliling menggunakan sepeda. Ia menahan Alif dan kawan kawannya. Lalu dia meletakan tangannya di telinga Alif dan menjewernya. Alif pun melakukan pada kawan disebelahnya, menjadi jewer berantai. Merekalah sahabat-sahabat Alif, ada Atang dari Bandung, Raja dari Medan, Dulmajid dari Sumenep, Baso dari Gowa, dan Said dari Surabaya. Sahibul Menara, begitulah julukan mereka. Mereka bersama-sama menjalani kehidupan di pondok, melewati sekian banyak rintangan dan ujian. Hingga suatu hari salah satu dari mereka, Baso, memutuskan untuk keluar dari pondok. Ia memilih untuk mengasuh neneknya yang telah membesarkannya. Dengan berat hati, sahibul menara melepasnya demi berbakti pada neneknya. Akhirnya mereka harus mengejar mimpi mereka tanpa Baso, dan akan bertemu ditempat yang mereka janjikan. Novel ini menceritakan kehidupan di pondok pesantren dengan tokoh utamanya Ahmad Fuadi sendiri yang digambarkan sebagai Alif. Jalan cerita yang disajikan relevan dengan kehidupan banyak orang. Di mana seseorang perlu mengejar cita-citanya walaupun harus bekerja keras dan menapaki jalan yang berliku. Dengan mengangkat cerita anak negeri yang berasal dari daerah plosok dan harus merantau untuk menimba ilmu demi meraih cita-citanya, novel ini dapat meningkatkan semangat anak muda sehingga menarik untuk dibaca. Gaya bahasa mudah dipahami serta alur cerita seakan membawa para pembaca masuk kedalam cerita dengan merasakan susah dan senangnya menjalani hidup di pesantren mulai dari bangun tidur, belajar mati matian menuntut ilmu, hingga keseharian yang membuat pembaca merasakan sendiri. Di novel ini juga terdapat nilai nilai Islami yang bisa memotivasi, seperti syair dari Imam Syafi’i, “Man Jadda Wa Jada”. . Muhammad Ainun Falah


Ini 5 Alasan Kenapa Kamu Harus Nonton Tunnel versi Indonesia!

JUDUL: Tunnel PRODUSER: Shanty Harmayn SUTRADARA: Sidharta Tata, Wicaksono Wisnu Legowo, dan Ifa Isfansyah PEMERAN: Doni Alamsyah, Putri Ayudia, Andri Mashadi, dan Hana Malasan TAHUN: 2019

Zaman sekarang banyak platform yang menyajikan tontonan berkualitas. Apalagi, selama pandemi Covid-19 kita mulai cari-cari nih, film, drama, atau serial yang seru buat marathon. Nah, salah satu serial Indonesia yang wajib banget kamu tonton adalah Tunnel hasil remake Drama Korea populer dengan judul yang sama. Tunnel sendiri diawali ketika terjadi penemuan mayat perempuan di ladang milik warga pada tahun 1990. Namun, kondisi mayat saat ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar. Pergelangan tangan mayat tersebut dipotong lalu dibentuk tangan ngithing dan diletakkan di atas sesajen.

Kasus ini pun ditangani oleh detektif berbakat kepolisian Yogyakarta, Tigor, detektif asal Medan yang diperankan oleh Doni Alamsyah. Dalam menangani kasus ini, Tigor dibantu rekan kerjanya yang bernama Ario atau yang kerap dipanggil Yoyo.

68

VISI • EDISI 37 • 2020

Akan tetapi, selama penyelidikan berlangsung, pembunuhan semakin banyak terjadi dengan kondisi mayat yang serupa. Hingga suatu malam, saat Tigor menyisir kawasan terowongan, ia melihat seseorang yang mencurigakan di terowongan tersebut. Tigor pun mengejarnya akan tetapi saat melakukan pengejaran tiba-tiba ia jatuh pingsan. Ketika terbangun, Tigor sudah berada di tahun 2020. Dari sinopsis ceritanya aja udah menarik untuk ditonton, nih. Nah, inilah 5 alasan kenapa kamu harus banget nonton Tunnel versi Indonesia! 1. Cerita Adaptasi dari Drama Korea Tunnel Kita sudah tidak asing dengan Drama Korea yang bergenre kriminal. Namun, di Indonesia sendiri genre ini masih asing, apalagi jika dibuat serial. Mungkin juga tidak pernah terlintas di benak kita ada serial Indonesia bergenre kriminal. Tunnel versi Korea pertama kali ditayangkan pada tahun 2017. Di Korea, Tunnel menjadi drama yang memiliki rating tertinggi sepanjang sejarah saluran OCN. Saluran OCN sendiri merupakan salah satu saluran televisi Korea yang memang sudah terkenal menayangkan drama-drama bergenre aksi dan kriminal. Jadi, kamu tidak perlu ragu lagi untuk menambahkan Tunnel versi Indonesia ke waiting list tontonan kamu. 2. Digarap 3 Sutradara yang Kompeten Ada yang unik dari serial Tunnel versi Indonesia. Serial ini merupakan hasil kolaborasi 3 sutradara yang memang ahli dalam bidangnya. Tiga sutradara itu yakni Sidharta Tata yang terkenal dengan film pendek berjudul Natalan/ Desember yang tayang pada tahun 2015.


FILM

Ada juga, Wicaksono Wisnu Legowo yang menyutradarai film Turah di tahun 2016. Tidak hanya itu, Wicaksono juga menghasilkan banyak film pendek seperti Undar (2018), Mengukir di Atas Air (2011), Kisun Kusut (2011), dan masih banyak lagi. Sutradara terakhir yang ikut mengambil bagian dalam pengerjaan Tunnel versi Indonesia adalah Ifa Isfansyah. Ifa menghasilkan beberapa film yang apik seperti Garuda di Dadaku (2009), Sang Penari (2011), Ambilkan Bulan (2012), dan Pendekar Tongkat Emas (2014). 3. Sinematografi yang Apik Tim produksi mengambil gambar dengan latar tempat Yogyakarta. Pengambilan gambar di setiap adegan bisa dibilang sangat memanjakan mata. Apalagi, beberapa adegan diambil dengan latar waktu 1990. Karakter dan setting dibuat sedetail mungkin sehingga kita bisa merasakan atmosfer tahun 1990 secara real. Dalam serial ini kita juga dapat menemukan tempat-tempat baru di Yogyakarta yang belum pernah muncul di film lain. Di awal episode kita bisa melihat padang ilalang yang sangat estetik. Selain itu, latar tempat yang digunakan untuk syuting pun mennggunakan tempattempat yang bisa dibilang merakyat sehingga kita sebagai penonton bisa merasakan keaslian dari jalan cerita. 4. Aktor Aktris yang Keren Selain Doni Alamsyah, ada jajaran aktor dan aktris yang aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ada Putri Ayudya yang berperan sebagai Ambar, istri dari Tigor. Meskipun bisa dibilang aktris pendatang baru, aktingnya tidak perlu diragukan lagi. Selain di Tunnel, Putri juga berperan di beberapa film seperti Gundala, Love for Sale 2, dan Perempuan Tanah Jahanam. Andri Mashadi adalah aktor pendatang baru yang berperan penting dalam serial ini. Andri memerankan peran Tito yang banyak bekerja sama dengan Tigor untuk memecahkan kasus di tahun 2020. Aktris lain yang berperan dalam serial ini adalah Hana Malasan. Sebelum membintangi serial ini, Hana sudah terlebih

dahulu membintangi serial TV lain seperti, Patriot, OK-JEK, dan Catatan Harian Si Boy The Series. Selain aktor dan aktris di atas, ada beberapa nama yang sering kita jumpai di film-film kenamaan seperti Verdi Solaiman yang berperan sebagai Yoyo di tahun 2020, Rukman Rosadi, Kiki Narendra, dan masih banyak lagi. 5. Cerita yang Disesuaikan dengan Budaya Indonesia Ada beberapa adegan dalam Tunnel Korea yang mungkin tidak cocok apabila diremake ulang dalam versi Indonesia. Dalam serial ini kita bisa menemukan hal yang bisa dibilang Indonesia banget, misalnya seperti cara bicara Tigor yang menggunakan logat Medan, cara pembunuh berantai menandai ‘hasil karyanya’ dengan memotong tangan lalu dibentuk gerakan ngithing, prosesi pernikahan Tigor dan Ambar dengan adat Jawa, dan masih banyak lagi. Tunnel versi Indonesia sendiri sudah tayang mulai akhir tahun 2019 kemarin. Total keseluruhan episode serial ini adalah 16 episode dengan rata-rata penayangan tiap episodenya 25 sampai 30 menit. Tunnel bisa kamu tonton di aplikasi GoPlay. Happy Watching! Dila Septi

VISI • EDISI 37 • 2020

69


PUISI

Kemerdekaan yang Fana Oleh: Rista Septiana Mahasiswa Sosiologi UNS Gemerlap lampu mewarnai sudut kota Hamparan hijau terbentang di halaman desa Megahnya bumi raya Indonesia Menyisihkan tanda tanya Apakakah benar Indonesia sudah merdeka? Negeri yang kaya, itulah Indonesia Namun, apakah kaya berarti jaya? Hamparan hijau kini subur ditanami beton Rakyat kecil hanya pasrah dijadikan lakon Di seberang sana, Pemerintah bebas berkuasa sebagai sutradara Sungguh nahas, kejayaan hanyalah milik petinggi negara Lihatlah, Rakyat kecil yang gamang Menangis tanpa suara Melangitkan seluruh doa Menalar banyak dugaan Menanyakan dimanakah keadilan Miris Dasar negara telah bergeser Toleransi seakan lengser Perbedaan semakin nyata Memecahkan persatuan bangsa

70

VISI • EDISI 37 • 2020

Seribu budaya telah lepas Rasisme kian buas Persatuan dan kesatuan bangsa telah bias Kekayaan alam habis dieksploitasi Keadilan pudar dimonopoli Bangsa ini hilang arah Termakan ego, terjajah oleh rakyatnya sendiri Katanya, Indonesia negeri mahakaya Namun nyatanya, rakyatnya menjerit sengsara Diambang duka bersimpuh nestapa Dipeluk pilu untuk harapan yang semu Ibu pertiwi telah rimpuh Bangkitlah dan eratkan genggaman Menghargai dalam segala beda Memeluk untuk saling menjaga Merangkul agar tetap seirama Bersinergi untuk nusantara Membangun Indonesia merdeka yang nyata


VISI • EDISI 37 • 2020

71


72

VISI • EDISI 37 • 2020

Profile for LPM Visi Fisip Uns

Majalah VISI edisi 37 "Pandemi dan Pesta Demokrasi"  

Advertisement
Advertisement