Edisi Khusus | Tahun Ke-14| Juni 2012 e-mail : lpmhimmah@gmail.com, sites : http://lpmhimmahuii.org 1 KOBARKOBARI EDISI KHUSUS // XIV // JUNI 2012 GugatanKMUII M. Hanif Alwasi | KOBARkobari
Gugatan KM UII
Dewan Redaksi: T. Ichtiar Khudi A., B. Kindy Arrazy. Pemimpin Redaksi: Moch. Ari Nasichuddin. Sekretaris Redaksi: Ahmad Ikhwan Fauzi. Redaktur Artistik: Yusuf W. Redaktur Pelaksana: Zaitunah Dian S. Staf Redaksi: Ahmad Satria Budiman, Alissa Nur Fathia, Dyah Ayu Ariestya. Fotografi: Robithu Hukama, Aldino Friga P.S., Hasta Mufti S. Penelitian dan Pustaka: Wening Fikriyati, Nuraini A. L., Fitria Nur Jannah. Rancang Grafis: Bayu Putra P., M. Hanif Alwasi. Perusahaan: Erlita Fauziah, Herlina, M Naufal F., Nur Karuniati. PSDM: Lufthy Z., Rama Pratyaksa, Khairul Fahmi, Ricky Riadi Iskandar, Rahmi Utami Handayani, Bastian Galih I. Jaringan Kerja: Wahyu Septianti, M. Jepry Adisaputro, M. Alfan Pratama, Maya Indah C. Putri Magang: Rahmad S., Choirul Anwar, Chasna Atika C., Dian Herlina, Anisa Kusuma W., Yuyun Septika L., Irwan Agus S., Fajar Noverdian, Agam Erabhakti W., Aghreini Analisa, Sanjaya Sancas, Fachrul Nurcholis, Ricky Agustianto, Fidiatussoliha, Dede Rinaldy, Muhammad Asadul M., Metri Niken L., Anggun Novita C., Hasinadra P., Anggi Pratama E., Rahmatullah Al F., M. Irwan K., Farah Sheila H., Hamlana MH., Revangga Twin T., Rudy Prietno, Retno Ariani S., Raras Indah F., Dhuha Syahida, M. Muhasin R., Budi Armawan, Fitria Nur A., Ade Henza A., Hanung Setyawan, Aditya YW., Radifan AL., Maratus Soliha, Yuli Wahyu P., Vina Urwatul W., Renanda P. Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH Universitas Islam Indonesia. Al, alamat Redaksi: Jln. Cik di Tiro No.1 Jogjakarta. Telp (0274) 3055069, 085647760101 (Erlita Fauziah, Iklan/Perusahaan). Saran dan kritik melalui email: lpmhimmah@ gmail.com, http://lpmhimmahuii.org.
Kampus Terpadu, Kobar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) melakukan aksi terkait sistem pengajaran UII pada 18 Juni 2012 di kampus terpadu UII. Peserta aksi kurang lebih berjumlah 50 orang. Tuntutan mereka terbagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, mereka menginginkan seluruh mahasiswa UII diperkenankan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) pada semester ini. Sedangkan untuk jangka panjang, mereka menuntut kejelasan mekanisme perizinan kuliah dan mengajar, pembenahan sistem pengajaran dan kedisiplinan dosen. Selain itu mereka juga menuntut agar presensi dan UAS tidak dijadikan sebagai penilaian utama nilai akhir suatu mata kuliah, dan yang terakhir mensosialisasikan hasil evaluasi remidiasi.Dolly Setiawan Silitonga, salah seorang peserta aksi menyampaikan keluhannya terkait sistem ini, seperti kesewenangan dosen mengeluarkan
Sistem pengajaran yang selama ini diterapkan di UII masih mengalami kecacatan. Kecacatan tersebut mengindikasikan bahwa UII belum siap untuk menerapkan sistem tersebut.
Oleh: Moch. Ari Nasichuddin Kebijakan UII terkait sistem pengajaran masih belum siap diterapkan. Hal itu dikarenakan masih ada kecacatan disana-sini. Contohnya seperti adanya absensi ganda, dosen yang indisipliner, dan syarat izin yang tidak masuk akal. Sistem cacat yang sedemikian rupa adalah buntut ketidakmampuan rektorat dalam mempersiapkan elemen-elemen yang mendukung sistem pengajaran tersebut. Pada akhirnya mahasiswalah yang menjadi korban cacatnya sistem. Ketika kondisi sudah seperti ini, mahasiswa UII harus berani bergerak dan mengkritisi ! Jangan hanya mau dituntut ini itu tetapi kita menutup mata akan fakta sebenarnya ! pemberitahuan pindah kelas, perizinan yang tidak masuk akal, serta manipulasi presensi oleh dosen. “Ada kemarin teman kita yang memberikan surat izin susulan, tetapi hal itu tetap tidak boleh,” keluh mahasiwa Ilmu Hukum angkatan 2010 ini. Dolly pun berpendapat kampus belum siap menerapkan sistem pengajaran yang sepertiDollyini.bercerita bahwa sebelumnya peserta aksi ini tidak mempermasalahkan sistem presensi sebanyak 75 persen dari kehadiran namun dengan catatan sistemnya harus jelas. Sebelumnya tuntutan KM pada aksi kali ini sudah diaudiensikan ke dekanat Fakultas Hukum (FH), tetapi tidak membuahkan hasil. Masih menurut Dolly, sistem presensi hingga 75 persen tersebut tidak berjalan dengan baik di FH. “Seharusnya kebijakan itu harus dengan persetujuan pihak mahasiswa. Namun kebijakan ini tidak. Sebenarnya kita juga pengen kampus kita ini baik” ucapDitemuiDolly. setelah aksi, Mico Yuhansyah, ketua Dewan Permusyawaratan Mahasis-
2 KOBARKOBARI EDISI KHUSUS // XIV // JUNI 2012
Reportase bersama: Daiu Ariestya, Metri Niken Larasati, Yuyun Septiska Lestari, Robithu Hukama, Maya Indah C. Putri Senin (18/6), puluhan mahasiswa melakukan aksi di depan gedung rektorat UII. Aksi yang dilakukan mahasiswa ini merupakan bentuk kekecewaan mereka atas buruknya sistem pengajaran yang ada.
“Kami menerima hak jawab jika ada pihak-pihak tertentu yang keberatan dengan pemberitaan Kobarkobari”
Robithu Hukama | KOBARkobari wa Universitas (DPM U) mengatakan selama ini KM melihat tidak ada kesiapan sistem pengajaran yang diterapkan oleh rektorat. Bahkan ketidaksiapan tersebut berasal dari ketidakdisiplinan dari dosen. Mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) ini mencontohkan adanya perilaku dosen yang mengisi presensi melebihi jumlah kehadirannya. Selain itu kerap kali dosen mengganti kuliah secara sepihak. Mico pun berpendapat, “Kita mahasiswa dituntut siap sedangkan dosen sendiri tidak siap. Artinya ada perangkat-perangkat yang perlu perlu dibenahi, salah satunya dosen itu sendiri. Tidak adanya keadilan inilah yang kami pertanyakan,” tegas Mico.Mico mengatakan sistem ini berhubungan langsung dengan mahasiswa, dan akan menyebabkan kerugian bagi mereka. Mahasiswa bisa mendapatkan imbas negatif ketika sistem presensi 75 persen diterapkan. Ia merasa ironis di saat mahasiswa mendapatkan sanksi ketika tidak dapat mencapai kehadiran 75 persen, sedangkan dosen tidak mendapat sanksi yang sepadan. Ia menganggap presensi dosen hanya sebatas formalitas, karena ada beberapa dosen yang pada kenyataannya tidak hadir 100 persen namun ditulis full. Presensi ini merupakan akar dari permasalahan. Disebabkan terjadinya permasalahan dalam presensi, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS, dan pada akhirnya berdampak pada nilai akhirAksimahasiswa.inipun mendapat tanggapan dari pihak rektorat. Pihak rektorat mempersilakan wakil dari peserta aksi untuk melakukan audiensi. Audiensi menghasilkan keputusan bahwa mahasiswa yang menjadi korban perilaku perkuliahan dosen diperbolehkan mengikuti UAS. Tetapi mahasiswa yang bersangkutan harus menyertakan bukti melalui pengakuan jujur dari mahasiswa dan dosen. Menanggapi hasil audiensi, Mico menuturkan untuk sementara ini mereka cukup berbicara mengenai tuntutan jangka pendek. Hasil audiensi kala itu cukup untuk memperjuangkan nasib mahasiswa. Mico berharap ada follow up pasca audiensi ini. Rencananya KM UII akan mengadakan audiensi kembali untuk memperjuangkan tuntutan jangka panjang. Harapannya di saat audiensi yang akan datang telah ada jawaban yang pasti dari pihak rektorat. Bachnas selaku Wakil Rektor III menanggapi positif aksi para mahasiswa 18 Juni lalu. Ia berpendapat aksi terjadi karena ada yang hendak disuarakan namun suara tersebut buntu. Bachnas menginginkan apabila terjadi masalah, mahasiswa dan rektorat bersama-sama mencari solusi terbaik. Bachnas menilai apa yang dituntutkan mahasiswa sudah benar dan logis. “Kalau menurut saya tuntuntan yang mahasiswa ajukan itu bagus dan saya terima,” ungkap Bachnas. Mengenai dosen-dosen yang bermasalah, Bachnas mengatakan akan melakukan pembenahan internal. Pembenahan tersebut misalnya dosen-dosen akan diberi ceramah, di samping itu juga akan dicari solusi agar tidak terjadi manipulasi kembali.q
3KOBARKOBARI EDISI KHUSUS // XIV // JUNI 2012
Robithu
Tuntutan Berujung
Tepat jam 11 siang terlihat beberapa mahasiswa lengkap mengenakan jas almamaternya berkumpul di depan gedung Kahar Muzakkir, teriakan-teriakan penolakan terhadap sistem pengajaran serempak keluar dari mulut mereka. Ya, begitulah kondisi aksi yang dilakukan oleh keluarga mahasiswa UII (KM UII) hari senin, (18/6) kemarin, tepat disaat UII sedang merayakan milad yang ke69. Walaupun atas nama KM UII namun aksi tersebut tak diikuti semua elemen KM UII. Memang tak terlalu banyak jumlah mereka yang melakukan aksi tersebut, seratus orang pun tak genap. Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Namun keterbatasan massa yang ada tak menyurutkan semangat untuk melangsungkan aksi tersebut.
4 KOBARKOBARI EDISI KHUSUS // XIV // JUNI 2012
Hukama | KOBARkobariSuara Mahasiswa Robithu Hukama | KOBARkobariSang orator Siap beraksi Metri Niken L. | KOBARkobari
5KOBARKOBARI EDISI KHUSUS // XIV // JUNI 2012
Berujung Narasi oleh: Robithu Hukama Setelah beberapa jam menunggu di bahu jalan, akhirnya mereka dapat me-masuki area gedung rektorat. Kembali semangat mereka tersulut teriakan-teriakan kembali dilantunkan oleh me-reka. Beberepa saat setelah mereka dapat masuk ke area gedung rektorat, perwakilan rektorat pun turun untuk memberikan hasil audiensi. Dimana audiensi tersebut menghasilkan ke-sepakatan bahwa mahasiswa yang menjadi korban (bermasalah-) disebabkan perilaku perkuliahan dosen, diperbolehkan mengikuti UAS. Dibuktikan dengan pengakuan secara jujur baik mahasiswa dan dosen. Aksi ini bukan menjadi akhir perjuangan mereka untuk membenahi sistem pengajaran tersebut.
Aksi Aldino Friga P.S. | KOBARkobariSuasana mediasi Robithu Hukama | KOBARkobariHasil akhir Aldino Friga P.S. | KOBARkobariMencoba bernego
Aldino Friga P.S. | KOBARkobari
Senin (18/6), suasana mediasi yang dipadati pewakilan dari KM UII. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pengkajian ulang atas kebijakan absensi 75 persen yang dirasa tidak tepat
6 KOBARKOBARI EDISI KHUSUS // XIV // JUNI 2012 Kampus Terpadu, Kobar Sekitar 50 orang melakukan aksi di de-pan Gedung Kahar Muzakkir, Senin 18 Juni 2012 lalu. Aksi tersebut terkait sistem pengajaran yang selama ini ada di UII. Be-berapa saat kemudian, massa bergerak ke Gedung GBPH Prabuningrat. Setelah menunggu sekitar setengah jam, massa diterima oleh para petinggi rektorat. Perwakilan massa yang berjumlah 30 orang dipersilakan ke Ruang Sidang di Lantai 4 Gedung GBPH Prabuningrat. Bersama para pejabat UII, mereka melakukan forum diskusi. Perwakilan massa mahasiswa berasal dari anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas (DPM U), Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM F), Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM), dan Lembaga Khusus (LK) seperti Mapala Unisi, Marching Band, dan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Himmah. Pukul 12.15 WIB, para petinggi rektorat memasuki ruangan audiensi. Petinggi tersebut seperti, Nandang Sutrisno, Wakil Rektor I (WR I), Neni Meidawati, Wakil Rektor II (WR II), dan Bachnas, Wakil Rektor III (WR III). Selain itu, ada pula Rusli Muhammad, Dekan Fakultas Hukum (FH), dan A. F. Djunaidi, Direktur Direktorat Pengembangan Bakat/Minat dan Kesejahteraan Mahasiswa (DPBMKM).
implementasi di tingkat operasional. Implementasi membuka ruang interpretasi dan ruang penyelewengan. Interpretasi membuat berbagai fakultas
Lika-liku Audiensi
Bangun Sujiwo, Sekretaris Jenderal DPM UII, kemudian mulai membuka permasalahan. “Kami berangkat dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH, dan setelah dirapatkan di tingkat KM (Keluarga Mahasiswa-red) UII, ternyata sama dengan fakultas-fakultas lain,” kata Bangun. Bangun mengungkapkan bahwa mahasiswa tidak mempermasalahkan aturan batas presensi 75 persen, tetapi dengan catatan harus disertai kejelasan sistem. Ia berpendapat, kebijakan ini hanya berorientasi kepada mahasiswa, tetapi dosen tidak diikutsertakan. Rezky Dika Kurniaputri, Ketua DPM FH, memperkuat pernyataan Bangun disertai dengan bukti. Ia menguraikan satu per satu ketidakjelasan sistem yang dimaksud, yaitu batas perizinan perkuliahan yang tidak jelas, adanya absensi ganda atau manipulasi data di Unisys, dan pergantian kuliah tanpa kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Dika pun mengacungkan beberapa lembar kertas yang berisi daftar dosen yang tidak disiplin. “Ada lebih dari dua puluh orang dosen di FH yang tidak disiplin dan berakibat banyaknya mahasiswa FH yang tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS),” ujar Dika. Mico Yuhansyah, Ketua DPM UII, lalu melanjutkan bahwa pelaporan yang dilakukan dekan tidak sesuai dengan pelaporan yang dilakukan mahasiswa. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena dekan dinilai hanya duduk di dalam ruangan dan tidak terjun langsung sampai pada tataran praktis. “Karena yang menjalankan adalah dosen,” tandas Mico. Denni Suhendra, perwakilan DPM Fakultas Ekonomi (FE), menyampaikan agar forum audiensi ini menjadi forum evaluasi terkait aturan presensi 75 persen. Pertama, mengenai mekanisme izin, keadaan yang seperti apa yang memperbolehkan mahasiswa izin. Kedua, agar terwujudnya kedisiplinan dosen sehingga menjadi teladan bagi mahasiswa. Denni berharap pihak rektorat dapat bersikap tegas agar mahasiswa tidak lagi menjadi korban.Berbagai suara akhirnya membuat Nandang Sutrisno selaku WR I angkat bicara. Nandang mencoba memetakan masalah yang terjadi. Pertama, mengenai latar belakang kebijakan presensi. Ia mengatakan bahwa sistem perkuliahan bukan sekedar formalitas yang ditandai dengan absen, melainkan juga substansial. Ranah substansial yang dimaksudnya itu mengharuskan tatap muka di kelas sesuai dengan standar dunia yang mengacu pada study by course untuk S1 dan study by research untuk S2 danKedua,S3.
Satu dari lima tuntutan KM UII akhirnya disepakati pihak rektorat. miliki wewenang masing-masing untuk menjalankannya. Bachnas mengatakan, informasi yang didapat saat pelaporan menunjukkan semua berjalan dengan baik.Ananda
Forum audiensi dibuka oleh Bachnas selaku WR III. Mula-mula, ia menyampaikan bahwa semua fakultas dikenakan peraturan yang sama terkait presensi 75 persen. Namun, dekan tiap fakultas meOleh: Ahmad Satria Budiman
Reportase bersama Metri Niken Larasati dan Muhammad Alfan Pratama
Nandang menyatakan bahwa implementasi presensi 75 persen adalah tetap, namun terhadap kehadiran dosen, bukan terhadap jumlah seluruh pertemuan yang seharusnya dilakukan tatap muka. Masalah yang sifatnya kasuistis diselesaikan di fakultas masing-masing. Seolah ingin mendukung sejawatnya, Neni menambahkan bahwa setelah forum ini, pihak rektorat akan mengundang pimpinan fakultas dan prodi untuk mencermati kebenaran kasus-kasus yang sebelumnya diutarakan, termasuk kasus manipulasi data di Unisys. Kurang lebih forum ditutup selama 1 jam. Menjelang pukul 14.50 WIB, audiensi dilanjutkan kembali. Semua petinggi rektorat masih hadir, terkecuali Neni. Audiensi sesi kedua ini lebih mempersoalkan bagaimana langkah mendata dosen-dosen yang tidak disiplin. Rusli sebagai Dekan FH lantas mengusulkan solusi agar mahasiswa yang merasa dirinya menjadi korban sistem diperbolehkan untuk mengikuti UAS. Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana pembuktiannya.
kat untuk menyetujui bahwa pengakuan mahasiswa dan dosen merupakan bukti mahasiswa yang bersangkutan menjadi korban. Namun sebagai catatan, bahwa pengakuan didasari oleh kejujuran dan akan ada pembuktian dari fakultas kelak. Kira-kira jam 4 sore, Djunaidi sebagai Direktur DPBMKM membacakan hasil keputusan audiensi. Hasil forum tersebut berbunyi, “Bagi mahasiswa yang merasa menjadi korban atau bermasalah, karena perilaku perkuliahan dosen, diperbolehkan mengikuti ujian akhir, dan dibuktikan dengan pengakuan secaraParajujur.”petinggi rektorat dan perwakilan mahasiswa selanjutnya turun untuk menemui massa yang masih bertahan di sekitar Gedung GBPH Prabuningrat. Djunaidi pun kembali membacakan hasil audiensi yang disambut sorak sorai massa. Demikianlah, dialog pimpinan lembaga mahasiswa dan pimpinan rektorat berakhir di sore itu. Namun, keputusan yang baru saja dibacakan bukanlah akhir. Sebab setidaknya, ada lima tuntutan yang diajukan KM UII. Masalah presensi hanyalah satu dari lima tuntutan yang sifatnya jangka pendek. Masih ada audiensi lanjutan untuk membahas tuntutan-tuntutan berikutnya yang sifatnya jangka panjang. Kita tunggu saja!.q
Masih Ada Anjungan Rusak MahasiswiSupriatun, Psikologi 2010 -Banyaknya fasilitas yang kurang terawat misalnya toilet.
Yepisa Nurdiani Teknik Lingkungan 2010 Saya mengeluh mengenai parkiran di FTI. Teman-teman saya masih sering kehilangan helm. Bagaimana keamanannya? Tolong penjaga parkir juga selalu mengontrol.
Assalamu’alaikum. wr . wb. Disini Ria hanya ingin mengkritik beberapa fasilitas di kampus UII ini. Yang pertama tolong anjungan FPSB diperbaiki. Ada beberapa komputer anjungan rusak. Dan juga yang membuat kami malas memasukan flashdisk untuk meng-copy di anjungan karena banyak virus. Yang kedua sinyal wi-fi di perpustakaan yang sering mati hidup. Sehingga saya merasa kurang nyaman apabila menggunakan wi-fi di perpustakaan ketika mengerjakan tugas. Saya berharap semua dapat cepat diperbaiki.
7KOBARKOBARI EDISI KHUSUS // XIV // JUNI 2012
Solusi konkret diutarakan Mico. Ia menyarankan agar WR I mengeluarkan surat edaran sebagai legalitas hukum yang jelas. Seolah mendukung ketuanya, Bangun mengingatkan bahwa apapun keputusannya nanti, semua harus sepakat. “Tidak ada asumsi dekanat tidak menerima surat edaran, termasuk Pak Rektor,” kata Bangun.Ditengah audiensi, tiba-tiba Neni selaku WR II datang dan mengatakan bahwa keterangan soal manipulasi data di Unisys adalah tidak benar. Ia sudah membuktikan di Ruang Badan Sistem Informasi (BSI). Menanggapi perkataan Neni, Dika dari FH lalu mengikuti Neni ke Ruang BSI. Sesaat kemudian, Dika kembali dan mengatakan bahwa manipulasi itu benar. Petugas dari Ruang BSI lantas memasuki Ruang Sidang dan menampilkan data akun Unisys milik Dika melalui proyektor. Sambil menunjuk layar Bangun mengatakan, “Inilah bukti sistem kita yang belum siap.” Ketika petugas BSI meminta mahasiswa lain untuk menampilkan akunnya, Deni dari FE pun maju. Namun, akun Deni menunjukkan hasil apa adanya bahwa tidak ada manipulasi data presensi, tetapi data milik Deni menunjukkan jumlah kehadiran dirinya tidak sama dengan jumlah presensi. Artinya, ada selisih ketidakhadiran cukup banyak antara jumlah pertemuan dan jumlah kehadiran Deni dalam perkuliahan. “Inilah tanda, fakultas tidak sepenuhnya mengakomodir izin mahasiswa,” sahut Mico.Audiensi yang alot itu mulai menemui titik terang ketika Bachnas dan Nandang sepa-
-Pada waktu key-in tolong unisysnya dimaksimalkan, supaya tidak gangguan pada waktu key-in. Maksimalkan Fasilitas
Mengenai satpam, saya masih sering melihat satpam di FTI merokok pada sore hari di lingkungan FTI. Padahal ada larangan merokok bagi mahasiswa. Tolong diberdayakan kembali komputer di hall FTI, yang berkesan jadul, harap diperbaharui agar FTI memiliki citra baik. Parkiran FTI Andritama C.A. Teknik Informatika 2009
tidak memiliki keseragaman dalam pelaksanaan, sedangkan penyelewengan memunculkan kejahatan akademik seperti absensi ganda. Ketiga, permasalahan sumber daya manusia (SDM). Nandang mempertanyakan sanksi dosen, misalnya dengan tidak diberi kesempatan mengajar lagi tidak lantas menyelesaikan masalah, mengingat program studi masih membutuhkan tenaga dosen yang bersangkutan.Padakeputusannya,
Komunikasi semacam ini, antara pemimpin dan rakyat, antara rektor dan mahasiswa, yang tidak berjalan efektif akan meahirkan keputusan yang terkesan kurang adil oleh salah satu pihak. Dengan kata lain, pihak yang tidak hadir tidak bisa menerima hasil forum. Ia justru marah-marah karena hasilnya kurang sesuai dengan apa yang ia ekspektasikan. Hal semacam ini tidak akan terjadi manakala terjadi komunikasi efektif. Yaitu, ketika pemimpin mendengar langsung apa yang menjadi keinginan rakyatnya.
Kita semua berharap, apa yang ditulis Pram tidak berlaku di kampus Islam kita tercinta. Cukuplah presiden yang bepergian ketika massa menggelar unjuk rasa di istana. Sebagai perguruan tinggi berlabel Islam, kita berharap pemimpin kita bukan penguasa, melainkan pemimpin yang benar-benar mampu memberikan teladan. Khususnya teladan dalam hal kepemimpinan.
Visit our site.... lpmhimmahuii.org
“Sebaik-baik ahli yang berada dalam kekuasaan yang bodoh ikut juga jadi bodoh,” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya yang berjudul “Anak Semua Bangsa”. Dalam buku tetralogi Pulau Buru yang kedua tersebut, Pram hendak menyampaikan sebuah pesan. Bahwa suatu sistem pemerintahan akan sia-sia, percuma, jika diperintah oleh pemerintah yang kurang cakap. Sebagai perguruan tinggi berlabel “Islam”, sosok terbaik yang patut menjadi teladan kepemimpinan tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menerapkan empat sifat utama yang sangat terkenal. Yaitu, jujur (shiddiq), dapat dipercaya (amanah), cerdas (fathanah), dan menyampaikan (tabligh). Sifat terakhir inilah yang kiranya terkait erat dengan model kepemimpinan seorang pemerintah (pemimpin). Dalam mata kuliah Studi Kepemimpinan Islam (SKI) yang penulis dapatkan di ruang kelas perkuliahan, diajarkan bahwa komunikasi adalah salah satu faktor dasar yang harus dimiliki seorang pemimpin. Komunikasi efektif adalah salah satu karakteristik pemimpin masa depan, menurut ajaran Islam. Komunikasi akan menghubungkan pemimpin dan rakyat, menghubungkan aspirasi rakyat dan kebijakan pemimpin. Sifat Rasulullah SAW. yang keempat tadi, yaitu tabligh atau menyampaikan, mirip dengan aspek komunikasi. Aksi mahasiswa yang berlangsung hari Senin tanggal 18 Juni 2012 lalu tidak dihadiri rektor secara langsung. Tepatnya dalam forum audiensi, sosok yang paling diharapkan perwakilan mahasiswa untuk dapat hadir itu tidak datang. Sebagian peserta forum mengaku kecewa, bahkan salah seorang (terpaksa) mengatakan bahwa sosok yang dimaksud lebih mirip penguasa daripada seorang pemimpin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penguasa didefinisikan kelompok yang mengoordinasi dan mengendalikan keputusan sampai di luar bidang kebijaksanaan. Sementara pemimpin didefinisikan orang yang memimpin, dalam artian membimbing atau menuntun. Sepintas lalu, tidak ada perbedaan signifikan di antara kedua kata tersebut. Namun jika ditelaah, penguasa lebih ke arah memanfaatkan kekuasaan hanya sebatas mengoordinasi dan mengendalikan. Dan pemimpin lebih ke arah memanfaatkan kekuasaan untuk membimbing atau menuntun.
*Mahasiswa Teknik Kimia Konsentrasi Teknik Tekstil Staf2009Bidang Redaksi LPM Himmah UII
sebut baik, hanya saja sistem yang belum sepenuhnya jelas membuatnya belum pantas diterapkan secara utuh. Pertanyaannya kini, mengapa orang nomor satu di perguruan tinggi tersebut kurang “lantang” soal kebijakan presensi ini? Mengapa beliau lebih memilih menyuarakan lembaga lain daripada lembaganya sendiri? Beliau lebih memilih memenuhi undangan stasiun televisi daripada memenuhi undangan mahasiswanya sendiri. Seolah beliau mencontoh orang nomor satu di negeri ini yang “kabur” saat digelar demonstrasi di Istana Negara.
Ketidakhadiran rektor memang disayangkan. Padahal beberapa saat sebelumnya, beliau memberikan sambutannya di Gedung Kahar Muzakir yang jaraknya beberapa ratus meter saja dari Gedung GBPH Prabuningrat. Beliau seolah menjadi orang pertama, dalam kapasitas sebagai orang nomor satu di lembaga lain, ketika “teriak” soal kebijakan jurnal ilmiah. Kebijakan tersebut baik, namun sistem yang belum siap membuat kebijakan itu belum bisa diterapkan. Begitu juga soal aturan presensi 75% yang disuarakan mahasiswa dalam aksi kemarin, kebijakan terOleh: Ahmad Satria Budiman*
Sebuah Analogi Kepemimpinan
Sebagai catatan, tanggal 09 Desember 2009 saat demo memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, presiden pergi ke Bali untuk sebuah acara internal. Tanggal 28 Januari 2010, demo memperingati 100 hari kepemimpinan Kabinet SBY Jilid II, presiden pergi ke Banten untuk sebuah acara peresmian, yang sebenarnya bisa diwakilkan ke salah satu menterinya. Yang terbaru, demo terkait kenaikan BBM pada akhir Maret 2012 lalu, presiden justru bertolak ke China. Apakah suara rakyat sebegitu tidak pentingnya sampai kepergian beliau tidak bisa diwakilkan?
8 KOBARKOBARI EDISI KHUSUS // XIV // JUNI 2012
