KOBARkobari|FuadiNadhifM.
KOBARKOBARI
tujuan mengantisipasi penyalahgunaan izin yang diberikan kepada mahasiswa. “Ketika ada kegiatan yang tidak jelas detailnya dan membutuhkan izin, maka izin yang diberikan kepada mahasiswa terkadang disalahgunakan,“ jelasnya. “Namun, jika ada mahasiswa yang benar mengikuti kegiatan dari LEM (Lembaga Eksekutif Mahasiswa-red) misalnya, dan kegiatan itu jelas surat-suratnya, maka FIAI akan memberi rekomendasi kepada mahasiswa tersebut,” tambah Tamyiz. Muhammad Kholil selaku ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
Mengacu pada Peraturan Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 2011 dengan Nomor: 33/Rek/PR/20/DA/ XII/2011, yaitu mahasiswa diwajibkan untuk hadir di dalam kelas minimal 75 persen. Artinya, mahasiswa diperbolehkan tidak mengikuti perkuliahan di dalam kelas sebanyak 25 persen dari total per temuan tanpa surat izin. Surat izin kuliah yang tetap dianggap masuk adalah izin bidang akademik atau non akademik yang membawa nama universitas, fakultas atau Program Studi (Prodi). Jika mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan di dalam kelas lebih dari ketentuan yang ada tanpa izin, konsekuensinya adalah tidak diper bolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).Peraturan tersebut kemudian dikem bangkan sesuai kebutuhan di masingmasing fakultas atau prodi. Hal ini menye babkan perbedaan peraturan perizinan perkuliahan yang berlaku di setiap fakultas. Contohnya di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI), Fakultas Teknologi Industri (FTI) dan Fakultas Ekonomi (FE). Peraturan perizinan perkuliahan yang tertulis dalam Edaran Dekan dengan Nomor: 2117/Dek/20/DAS/FIAI/ IX/2016, menyatakan bahwa fakultas tidak mengizinkan mahasiswa untuk izin kuliah menggunakan surat. Serta tidak lagi menyediakan formulir izin kuliah untuk mahasiswa. Mahasiswa hanya diberikan toleransi 25 persen untuk tidak hadir mengikuti perkuliahan dengan alasan apapun. Termasuk mahasiswa yang berke giatan ataupun mengikuti lomba tidak mendapat izin dari fakultas.
Terkekang
Oleh: T. Irfan Megat W. Kampus Terpadu, KOBARkobari
Tamyiz Mukharrom selaku Dekan FIAI, mengatakan bahwa peraturan tersebut dibuat agar mahasiswa lebih aktif menjalani perkuliahan di kampus. Selain itu, penghapusan izin kuliah ini juga ber
Ide kreatif mahasiswa merupakan tonggak dari prestasi yang dicapai. Tentu itu tidak dicapai hanya di dalam kelas. Un tuk itu, tidak sedikit mahasiswa dituntut untuk dapat membagi waktunya. Namun, bagaimana jika waktu bukan persoalan bagi mahasiswa? Melainkan kesempatan yang sempit. Kesempatan tersebut diper sempit oleh sebuah aturan perizinan dari Universitas yang mereka banggakan. Perizinan yang dipersulit oleh bi rokrat kampus ternyata menjadi masalah yang tidak biasa bagi sebagian besar ma hasiswa UII. Terutama bagi mahasiswa aktif yang berusaha mengikuti kegiatan bermanfaat di luar kampus. Tidak hanya mengenai mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar kampus, namun sulitnya izin yang didapatkan juga dirasakan oleh mahasiswa yang mengalami musibah atau sakit. Hal itu berdampak pada pemotongan hak ketidakhadirannya dalam kelas serta nilai mata kuliah tersebut. Tidak terkecuali kesempatan mahasiswa dalam mengikuti Ujian Akhir Semester. Kesempatan mahasiswa untuk men capai prestasi di luar kampus dan aktif dalam berorganisasi serasa ditekan oleh izin yang berbelit belit. Peraturan yang berlaku saat ini menimbulkan banyak keluhan. Akankah keluhan ini mendapat respon hingga terjadi perubahan di dalamnya? Teruskah mahasiswa dituntut berprestasi, tetapi tidak diberikan pelu ang?Seperti yang Freire pernah katakan, pendidikan semestinya berorientasi ke pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri yang melibatknan tiga unsur; Pengajar, pelajar dan yang ter penting realitas dunia. Dengan pengekangan begitu kita akan sulit maju meski selangkah pun. Lalu, apa jadinya?
Izin Perkuliahan
Ketentuan umum universitas terkait kehadiran saat ini masih dipermasalahkan. Peraturan baru pun dirancang.
2 KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017
FIAI, sebelumnya sudah mendengar keluhan dari mahasiswa di FIAI. Namun setelah diberi penjelasan yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tamyiz sebelumnya, mereka mau mengerti. Kholil juga mengatakan bahwa ia telah mem perjuangkan izin mahasiswa yang layak untuk diperjuangkan, dengan menjelaskan kepada dosen yang bersangkutan bahwa mahasiswa ini melakukan kegiatan yang bermanfaat di luar kampus sehingga dianggap hadir dalam presensi. Berbeda dengan Kholil, Ananda Abdillah Amanu selaku Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FIAI ber pendapat bahwa peraturan saat ini mere sahkan mahasiswa terutama mereka yang aktif di lembaga mahasiswa. “Peraturan FIAI yang baru ini menghambat perkem bangan soft skill mahasiswa di luar kam pus,” kata Amanu. Beda halnya dengan FTI. Mengacu pada Edaran Dekan Nomor: 145/PR/ Dek/DAU/II/2015 tentang kehadiran perkuliahan yang berlaku di FTI, ada beberapa poin dijelaskan. Untuk poin pertama menyesuaikan dengan syarat minimal pada peraturan rektor. Poin kedua tertulis bahwa ijin kuliah hanya diperbolehkan apabila ada tugas dari institusi dengan surat penugasan minimal dari prodi. Poin ketiga menjelaskan ten tang izin melakukan Kerja Praktek (KP). Selanjutnya pada poin keempat tentang
kasus khusus seperti sakit yang cukup lama atau rawat inap, bisa mendapatkan kebijakan dari prodi dengan menunjukkan kwitansi dari rumah sakit. Pada poin keempat tersebut izin hanya berlaku untuk mahasiswa yang sakit dengan rawat inap, sehingga menimbulkan keluhan dari mahasiswa. Ada sebuah kasus yang dialami oleh Muhammad Fathur Ramadhan dari Teknik Informatika. Fathur mengaku bahwa ia tidak diberi izin setelah menjalani operasi mata. Ia diberi pilihan oleh dokter untuk rawat inap atau tidak. Ia memilih tidak rawat inap dengan catatan harus istirahat selama 10 hari setelah operasi termasuk absen dari kegiatan perkuliahan. Saat Fathur memberi keterangan kepada pihak Prodi, mereka tidak memproses izin tersebut karena bukan sakit yang dirawat inap. Dari isi per aturan yang berlaku di fakultas tersebut, kasus yang dialami Fathur memang tidak memenuhi kriteria untuk izin. Di FE, peraturan perizinan perkuliahan mengacu pada diagram alir proses tidak mengikuti kuliah yang dikeluarkan oleh Divisi Akademik dan Kemahasiswaan FE UII dan Check List yang berisi syarat atau untuk mengajukan izin. Pada Diagram Alir tersebut disebutkan kategori izin yang diperbolehkan. Diantaranya izin dengan sakit rawat inap, haji atau umroh dan apabila ada keluarga inti meninggal. Pada diagram tersebut disebutkan untuk maha siswa yang sesuai dengan kriteria harus meminta izin dari prodi dan meminta izin kepada seluruh dosen pengampu yang mata kuliahnya ditinggalkan selama izin. Selanjutnya akan dikembalikan kepada petugas presensi untuk diproses. Mengikuti apa yang ada di Diagram Alir tersebut, tidak sesuai dengan Check List yang ada. Pasalnya, di Check List terdapat satu kategori utusan fakultas/universitas tertulis jelas pada Check List dengan segala berkas untuk pemenuhan syarat izinnya. Sehingga menimbulkan perbedaan izin yang berlaku bahkan di tingkat Prodi. Seperti halnya Hendra. Ia adalah maha siswa Prodi Akuntansi yang mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Basket FE. Ia tidak mendapat izin dari prodi untuk ber tanding di suatu kejuaraan basket untuk mewakili UKM.Alasanya, karena kejuaraan yang ia ikuti tidak ada hubungannya dengan bidang akuntansi. Padahal, surat izin yang diberikan telah ditandatangani oleh Abdul Jamil yang kala itu masih menjabat Wakil Rektor III UII. Sedangkan mahasiswa lain yang berbeda Prodi namun satu fakultas, tetap mendapat izin kuliah dari prodi saat mengikuti kejuaraan basket. Mengenai keadaan yang ada saat ini, Tim KOBARkobari mengambil sampel kui sioner sebanyak 490 mahasiswa di delapan fakultas. Sebanyak 56 persen merasa keberatan dengan peraturan perizinan dan kehadiran kuliah yang berlaku. Alasan keberatan paling banyak adalah mahasiswa tidak mendapat kompensasi apapun dari kampus ketika mempunyai kepen tingan mendadak yang tidak memenuhi syarat izin Pengurusan. izin yang dilakukan oleh mahasiswa sebanyak 361 sampel, sebanyak 50 persen pernah mengalami izin yang dipersulit. Alasan dipersulit diantaranya kampus tidak menerima izin sakit yang tidak opname, sedangkan dalam pengurusannya sering terjadi pelemparan tugas antara bagian akademik fakultas dan prodi.Dari izin kuliah atas nama organisasi yang diajukan oleh 317 sampel, sebanyak 30 pesen tidak diterima oleh pihak fakultas. Alasan tidak diterima adalah dosen berhak memberi izin atau tidak, mahasiswa harus mementingkan kuliah daripada kompetisi, dan kompetisi yang diikuti tidak mewakili universitas, fakultas maupun prodi. Mahasiswa yang mendapat kan izin langsung dari universitas bukan izin dari prodi atau fakultas, sebanyak 28 persen tidak diterima oleh prodi atau fakultas.IlyaFajar Maharika selaku Wakil Rektor Rancangan peraturan baru terkait perizinan dan perkuliahan untuk seluruh fakultas di Universitas Islam Indonesia. Sonny Saputra | KOBARkobari
KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017 3
I berpendapat bahwa hal itu terjadi karena tidak ada payung hukum yang secara detail membahas tentang ketentuan yang berlaku di fakultas atau prodi. Selain itu, ia menyatakan bahwa peraturan perizinan dan kehadiran yang berlaku saat ini masih ada persoalan didalamnya dan peraturan ini tidak sesuai untuk mencapai proses pembelajaran 100 persen. Oleh karena itu, ia sedang merancang peraturan baru untuk mengoptimalkan semangat 100 persen proses pembelajaran. “Saya tidak bisa menyalahkan fakultas atau prodi karena mereka juga tidak salah. Mereka hanya menjaga amanat yaitu kehadiran minimal 75 persen,” ungkapnya. Rancangan peraturan baru izin perku liahan tersebut berisi persentase kehadi ran di dalam kelas minimal 50 persen dari sebelumnya 75 persen untuk bisa mengi kuti UAS. Dengan catatan mahasiswa yang bersangkutan harus bertanggung jawab dengan materi yang ditinggalkan. Cara menggantinya sesuai kesepakatan dengan dosen seperti tugas, kuliah online atau kuliah mandiri. Izin untuk tidak hadir kuliah di dalam kelas yang diperbolehkan pada rancangan peraturan izin perkuliahan ini adalah izin atas kegiatan seperti semi nar, lomba dan lain-lain yang berhubungan dengan akademik mewakili UII. Selain izin akademik, izin kegiatan kelembagaan mahasiswa juga diperbolehkan. Kegiatan kelembagaan mahasiswa yang dimaksud yaitu kegiatan yang diketahui dan disahkan oleh
Reportase bersama: Sonny Saputra, Muhammad Reski M. Nadhif Fuadi | KOBARkobariSumber: Pelita HIMMAH
hukum kebijakan peraturan izin perkuli ahan. Apabila fakultas punya ide mengem bangkan (secara teknis-red), mungkin lebih baik merujuk pada rancangan yang akan segera diusahakan disahkan oleh senat UII,” kata Ilya. Ilya menjelaskan apabila mahasiswa yang izin dengan alasan akademik atau kelembagaan mahasiswa, namun tidak mengganti materi yang ditinggalkan, maka berdampak pada pengurangan nilai dan dianggap tidak masuk kuliah. Izin kuliah selain kegiatan akademik dan kelembagaan mahasiswa, harus mengganti materi yang ditinggalkan sesuai kesepakatan dengan dosen sebelumnnya. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang mengharuskan rawat inap atau sakit menular yang mengharus kan untuk istirahat. Proses perizinannya, mahasiswa wajib meminta izin langsung kepada dosen yang bersangkutan untuk pengganti kuliah di dalam kelas. Setelah itu, mahasiswa melapor ke fakultas untuk mengurus izin tersebut. UII telah menyediakan jurnal nasional dan internasional untuk pembelajaran mandiri mahasiswa yang gratis di akses oleh mahasiswa. Jurnal ini sebagai referensi mahasiswa sekaligus menyokong mahasiswa dalam proses pembelajaran luar kelas lebih mudah dilaksanakan. “Jurnal tersebut akan sangat mahal jika tidak digunakan. Namun menjadi murah jika rutin digunakan mahasiswa,” tambah Ilya.Mengenai rancangan peraturan perizinan dan kehadiran perkuliahan
”Peraturanuniversitas.baru ini menjadi payung
KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017 5
mahasiswa, dalam kuisioner yang disebar oleh Tim KOBARKobari, dari 490 sampel sebanyak 65 persen sampel setuju dengan rancangan peraturan baru izin perkuliahan. Alasan yang terbanyak adalah peraturan yang dibuat sangat memper mudah dan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan diri dengan berkegiatan di luar kampus. Mahasiswa yang menga takan bahwa untuk tidak hadir dalam perkuliahan kebanyakan memberikan alasan karena mengikuti lomba, keluarga yang tertimpa musibah dan sakit tanpa rawat inap. Mahasiswa yang bersangkutan menginginkan alasan tersebut diperboleh kan menjadi izin resmi. Karena selama ini izin sakit yang diterima oleh pihak fakultas adalah sakit rawat inap.q
Muallim menyampaikan materi kepada peserta pesantrenisasi,hari(tanggal di Masjid Ulil Albab Universitas Islam Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian acara pesantrenisasi yang di lakukan selepas sholat shubuh.
Penuhi Indikator, UII Mengubah PesantrenisasiKonsep
UII mengubah konsep pesantrenisasi mahasiswa baru untuk mencapai indikator sebagai evaluasi dari konsep sebelumnya.
Oleh: Audy M. Lanta Kampus Terpadu, KOBARkobari Sonny Saputra | KOBARkobari
Program Pesantrenisasi Universi tas Islam Indonesia (UII) tahun ajaran 2016/2017 mengalami perubahan pada jumlah hari dan rincian acaranya. Ber beda dari tahun sebelumnya yang hanya diadakan selama lima hari, jumlah hari pesantrenisasi tahun ini diselenggarakan selama 20 hari. Acara dimulai pada pukul 6 sore atau sesudah magrib. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus Alquran sampai azan isya dan makan malam bersama. Selanjutnya acara diisi dengan materi terkait keisla man sampai pukul setengah 10 malam, dan setelah selesai para peserta akan ti dur di rusunawa sampai subuh. Namun se belum subuh, para peserta pesantrenisasi disunahkan menjalankan salat malam. Setelah salat subuh, acara dilanjutkan dengan tadarus Alquran sambil belajar tajwid hingga pukul setengah enam pagi. Jika telah selesai, para peserta dapat meninggalkan rusunawa dan beraktivitas kembali di perkuliahan masing masing. Lain halnya dengan tahun sebelumnya, pesantrenisasi diadakan lima hari dengan sistem menginap seharian dan para peserta tidak diperbolehkan meninggalkan rusunawa. Dimulai dari pu kul tiga dini hari bertahajud, lalu diterus kan salat subuh berjamaah. Para peserta kemudian beranjak untuk membersih
6 KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017
KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017 7
jumlah hari pesantrenisasi di beberapa fakultas berbeda beda. Fakultas Kedokteran (FK) men jalankan pesantrenisasi selama 26 hari. Enam hari tambahan adalah inisiasi pihak FK. Sementara Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Hukum (FH) menjalankan pesantreniasi sepuluh hari secara intensif (satu hari penuh materi pesantrenisasi) yang diagendakan pada hari libur. Hal tersebut dilakukan karena gedung kuliah FE dan FH jauh dari tempat pesantrenisa si yaitu di rusunawa, kampus terpadu UII. “Tadinya pesantrenisasi mau dijalank an selama satu tahun. Namun, karena belum ada fasilitas yang mumpuni, maka agenda tersebut masih ditunda untuk se mentara,” ungkap Abdul Jamil, mantan Wakil Rektor III UII sebagai konseptor pesantrenisasi tahun ini. Muntoha, selaku Ketua Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) juga mengakui bahwa ada kelonggaran kegiatan pesantrenisasi ta hun ini dibanding tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan karena pesantrenisasi tahun ini merupakan program baru, jika langsung diimplementasikan dua puluh hari secara intensif, pihak DPPAI merasa kasihan terhadap para peserta. “Dosen juga banyak yang keberatan. Karena dengan dua puluh hari intensif para dosen sibuk mencari jadwal kuliah penggan ti para peserta pesantrenisasi,” ucap Muntoha. Sebab Perubahan DPPAI UII menyatakan bahwa dengan jumlah hari pesantrenisasi tahun lalu, indikator yang mereka tetapkan belum tercapai. Sehingga, dengan penambahan jumlah hari pesantrenisasi tahun ini, di harapkan indikator yang mereka inginkan bisa tercapai. Beberapa indikator terse but di antaranya Baca Tulis Al Quran (BTAQ), Latihan Kepemimpinan Islam Dasar, penampilan berbusana Islam dan pergaulanIndikatormahasiswa.pertama adalah lulus tes BTAQ yang juga menjadi syarat untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata. Jamil juga menceritakan kepada tim KO BARKobari bahwa BTAQ mewajibkan para peserta lancar baca tulis Alquran dan bisa menghafal Juz 30. Tapi menurutnya, hanya bisa membaca Alquran saja masih belum cukup. “Lulusan UII itu minimalnya harus hafal Juz 30 dan bisa menulis Juz 30 tanpa melihat Alquran,” ungkapnya. Indikator kedua adalah mampu mencetak lulusan UII yang berjiwa pe mimpin. Diharapkan dari indikator ini, para peserta mampu memimpin dengan cara ceramah dan berkhotbah di depan masyarakat jika sudah lulus nanti. Sedangkan indikator ketiga, para peserta dapat berpenampilan secara Is lami. Menurut Jamil, UII sudah pernah mengeluarkan peraturan terkait tata cara berbusana di dalam kampus. “Poster poster yang biasanya ada di dinding fakultas itu peraturan berbusana di UII.
Reportase bersama: Sonny Saputra, M. Nadhif Fuadi, Yuniar Nurfitriya, Hana Maulina S.
kan diri, sarapan, dan menerima materi yang diberikan mulai pukul delapan pagi hingga istirahat makan siang. Setelah itu para peserta menyetor hafalan surat dan doa, solat ashar berjamaah, bersih ber sih, dan kembali solat magrib berjamaah. Materi pun kembali diberikan seusai salat isya hingga malam, lalu tidur dan bangun kembali ketika subuh. Begitu terus sam pai lima Penambahanhari.
Tapi implementasinya sendiri tidak berja lan,” ujar Jamil. Aturan berpenampilan Islami pun su dah terpapar jelas pada Peraturan Uni versitas No: 460/SK Rek/Rek/X/2001. Bagi mahasiswa putra, diwajibkan me makai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus. Tidak di perbolehkan memakai celana pendek ataupun robek, berkaos tanpa kerah, menyemir rambut hingga berubah warna, memakai perhiasan yang kurang pantas bagi pria, dan sandal. Sedangkan maha siswa putri diwajibkan memakai busana muslimah selama berada di lingkungan UII. Dilarang memakai pakaian yang terli hat auratnya, ketat, transparan, sandal, kaca mata gelap, serta make-up secara berlebihan.Jamilpun tidak begitu mengerti ke napa peraturan berbusana ini tidak di kawal dengan baik. Menurutnya, mungkin salah satu penyebabnya adalah ketidakpedulian sesama civitas UII. “Menurut saya, handar beni (kepedulian red) di UII kurang. Jadi kebanyakan dosen di UII itu menyerahkan pengawalan peraturan ber busana ini cuman ke DPPAI saja padahal jumlah mahasiswa di UII ini kan banyak,” tuturIndikatorJamil. ini bisa dikatakan belum ter capai. Pasalnya menurut Muntoha masih banyak mahasiswi yang dinilai dari segi penampilan kurang memenuhi syariat Is lam. Fakultas yang sudah memenuhi syariat Islam dan sudah memenuhi peraturan dari segi berbusana adalah FK.“FK menerapkan sistem tersebut karena dekannya perempuan, dan juga FK didominasi oleh mahasiswi. Jelas dari faktor ini FK mem perketat aturan soal berpenampilan,” jawabnya.Muntoha menambahkan bahwa fakultas yang belum mencerminkan penampilan Islami adalah FH dan FE. Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan FE, Suharto membenarkan bahwa maha siswanya belum mencerminkan penampi lan yang Islami. Padahal di aturan berbusana sudah jelas tertulis bahwa ma hasiswa wajib mengenakan pakaian yang Islami. Di tambah lagi karena banyaknya mahasiswa di FE, Suharto merasa kesuli tan dalam mengontrol mahasiswa untuk berbusanaMenurutnya,Islami. banyak mahasiswa FE yang memakai jilbab hanya formalitas. Kesadaran mahasiswa sendiri juga masih kurang. “Seperti adanya aturan merokok di kampus. Nyatanya dosen, karyawan, dan mahasiswa pun masih banyak yang merokok di kampus. Jadi harus mendisiplinkan dosen dulu baru mahasiswanya,” kata Suharto menganalogikan aturanTerakhir,berpenampilan.indikatorpesantrenisasi ke empat ialah pergaulan mahasiswa. Niky Ayu Lestari, mahasiswa Teknik Informa tika 2016 berpendapat bahwa UII se benarnya sudah memberikan lingkungan pergaulan yang baik. Hanya saja penga ruh yang diterima oleh mahasiswa tidak hanya di lingkungan kampus saja, di luar pun banyak faktor yang mempengaruhi pergaulan mahasiswa. “Kembali lagi ke pribadinya masing masing, mau diterap kan apa yang sudah dibekali oleh pihak kampus atau tidak?” ungkapnya. Sejalan dengan hal ini, Jamil juga mengakui ketika masih di dalam lingkungan kampus, pihak rektorat masih bisa mengontrol pergaulan mahasiswa. Tetapi jika mereka sudah kembali ke tempat tinggalnya, kampus sedikit kesulitan un tuk melakukan pembinaan. Namun kam pus tidak begitu saja lepas tangan. Be berapa program pun coba dikembangkan oleh Jamil, salah satunya adalah sertifi kasi indekos. Sertifikasi bukanlah hal yang wajib bagi indekos di sekitar kampus UII. Tetapi sertifikasi indekos merupakan jaminan dari pihak kampus bahwa indekos terse but memenuhi standar keislaman yang diterapkan oleh kampus. Ketika ditanya perihal standar yang seperti apa, Jamil menjawab “Harus ada kamar mandi, tamu, lawan jenis tidak boleh masuk ka mar dan program kajian keislaman di in dekosProgramtersebut.”ini belum berjalan secara resmi. Tapi program ini merupakan salah satu upaya pihak kampus untuk menang kal pengaruh buruk yang bisa dibawa oleh lingkungan tempat tinggal mahasiswanya. Indra Putra Nugraha, Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII menanggapi peri hal kebijakan rektorat dalam penamba han waktu pesantrenisasi. Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan memben tuk Sumber Daya Manusia dan budaya yang dianggap layak sesuai visi dan misi UII. “Kenapa ia (rektorat red) bilang tiga atau empat hari itu gak cukup. Dia ingin membentuk suatu budaya yang dianggap layak dan etis,” tuturnya. Selain itu Indra menanggapi ter kait beberapa keluhan dari peserta pesantrenisasi. Jadwal kuliah yang padat membuat mahasiswa kewalahan, apalagi yang terlibat dalam lembaga mahasiswa. “Ada yang sempat mengeluh, dikasih beban akademik disuruh nyelesaiin re search dan deadline nya pas malemnya ada pesantrenisasi. Nah itu kan jadi ken dala bagi mahasiswa,” pungkas Indra.q
Panjang PenggusuranUmur
Nalendra Ezra A.| KOBARkobari Nalendra Ezra A.| KOBARkobari Wean Guspa U.| KOBARkobari Ya Tuhan Wean Guspa U.| KOBARkobari Narasi Nalendraoleh:Ezra A.
“Mengko awake dewe turu ning ngendi?”
Sisa Penggusuran
8 KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017 Satpol KeluarkanPP Paksa
Seperti tidak memperdulikan, mesinmesin tersebut masih asyik meratakan rumah warga. Anak-anak dan orang tua yang melihat pun juga ikut menitikkan air mata.Dengan dalih Peraturan Daerah Istimewa, warga setempat dipaksa meninggalkan tanah yang dipercaya milik sultan. Ditambah tidak adanya surat kepe milikan menjadikan warga semakin lemah. Akhir-akhir ini diketahui relokasi tempat tinggal warga belum jadi, warga pun ting gal di dalam tenda seadanya.
Waktu itu masih pagi, namun sebagian warga sudah ramai berkumpul. Pagi itu warga tengah bersiap-siap, tempat tinggalnya akan digusur, diratakan oleh tanah. Sebagian alat-alat berat sudah siap di dekat lokasi. Lokasi terdekat, dekat dengan wisata Pantai Cemoro Sewu. Sejumlah warga dan aktivis sudah berkumpul di sekitar warung depan lokasi penggusuran. Tak lama kemudian datang pasukan berseragam, polisi dan Satpol PP. Aparat-aparat tersebut bertugas meng awasi dan menertibkan proses peng gusuran. Kawasan Parangkusumo menjadi titikMesin-mesinpenggusuran. penggusuran sudah dipanaskan, udara pun ikut panas. Para aparat mulai masuk ke dalam rumahrumah warga, kemudian mengeluarkan isinya. Tempat tidur, pakaian, peralatan masak, dan perabotan rumah berserakan di luar. Selesai mengeluarkan isi dari rumah warga, sesuai komando sang koordinator, mesin-mesin mulai diarahkan ke rumah yang sekarang kosong tersebut. Dengan mudah, rumah warga mulai dirobohkan. Debu-debu akibat proses perobohan bertebaran mengganggu penglihatan dan sistem pernafasan. Sebagian warga sibuk memindahkan barang-barangnya, sebagian lagi melihat dengan tatapan tak percaya. Sejurus kemudian seorang perempuan teriak histeris diikuti dengan tangisan.
KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017 9 Warga Terdampak Interior Rumah Nalendra Ezra A.| KOBARkobari Nalendra Ezra A.| KOBARkobari Proses Perataan Nalendra Ezra A. | KOBARkobari
Jika semua itu benar, maka nantinya akan muncul premis bahwa PDKM telah usang. Jika memang PDKM telah usang, maka apa guna Sidang Umum KM UII sebagai upaya pembaharuan platform?Secara subjektif, saya merasa KM UII sedang sakit. Entah karena terjangkit penyakit berjenis ketabuan akan konflik atau mungkin penyakit sejenis menyembunyikan keresahan? Yang pasti untuk mengetahuinya kita perlu melakukan rembukan secaraPergolakankolektif. yang saya jabarkan di atas pasti akan menjadi fenomena yang terlau naif dan tabu untuk diungkap dan dibahas. Karenanya, irama yang kita mainkan saat ini telah serampangan. Kita selalu berseru kalau kita sedang berada pada lokomotif keluarga mahasiswa. Tapi nyatanya, kita sebenarnya sedang berusaha menjalankan pemerintahan mahasiswa yang utopis.
Oleh: Indra Putra Nugraha*) Organisasi yang seharusnya berasaskan kekeluargaan malah menggigit lidah, bahkan memakan bagian tubuhnya sendiri. Entah karena terlalu lapar atau memang tidak ada komoditas lainnya. Hemat saya setidaknya, bisa kita lihat bahwa kelabilan emosional terjadi di Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII).Dinamika yang terjadi di masa lalu seolah tak tertular di masa kini. Dinamika yang terjadi di masa lampau kini hanya menjadi romantisme belaka. Secara skeptis, saya melihat terpu tusnya histori tersebut diakibatkan oleh perbedaan argumentasi dan pertentangan antar ide yang terjadi di KM UII. Di masa lalu maupun saat ini. Hari ini kita memiliki problem yang tidak kalah kompleks, yaitu tarik-menarik kepentingan dalam rangka mem perebutkan kader antar organisasi. Kaderisasi memang merupakan aspek yang begitu penting, terutama demi meneruskan ide dari suatu organisasi di masa depan. Kita melihat, di tubuh KM UII hari ini terdapat banyak golongan, mulai dari yang elit hingga marginal.
Fragmentasi ini bisa jadi merupakan muara penyebab gagalnya kita mendefinisikan Student Goverment (SG). Realitas berbicara bahwa banyak mahasiswa yang praktis berfikir akan mendefinisikan SG. Mulai dari anggapan untuk tetap mendefinisikan sistem SG sebagai semi parlementer yang diusung konsisten dari 1993.
10 KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017
Refleksi dan Manifestasi Gelora KM UII
Di KM UII, DPM UII adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang bertugas menetapkan Peraturan Dasar KM UII (PDKM). Sebagai platform dalam menjalankan organisasi dan menentukan arah kebijakan, PDKM juga mengatur Garis Besar Haluan KM UII. Platform ini selalu dibahas pada sidang Umum KM UII. Di dalam sidang tersebut, PDKM selalu dibahas agar selalu konteks tual dengan perkembangan zaman. Jika sudah ada PDKM sebagai platform ideologi politik, lantas mengapa dalam beberapa tahun terakhir masih saja ada perten tangan—bahkan sampai memicu konflik—akan keberagaman ide di KM UII? Jika benar PDKM dapat memuat segala hal penting dan mendasar atas semua sistem nilai dan norma, idealnya konflik tersebut dapat dihindari. Meski memang pada umumnya, suatu organisasi akan senantiasa menjumpai permasalahan dan konflik dalam proses berjalannya waktu. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah lalu untuk apa Pedoman Dasar KM UII? Apakah hanya sebuah upaya preventif atau lebih dari itu? Selayaknya, PDKM yang menjadi dasar dalam berorganisasi di KM UII memiliki daya serta kemampuan untuk memperkirakan dan menentukan secara konkret. Mana yang baik dan tidak bagi KM UII, untuk masa kini maupun masa depan.
Perkembangan zaman membuat ide serta pemikiran dari tiap mahasiswa hingga golongan-golongan tertentu menimbul kan sebuah corak plural yang—mau tidak mau—perlu diwa dahi. Kebanyakan dari kita tidak dapat memahami dan memiliki toleransi terhadap corak tersebut sehingga membuat kita dengan mudah Pertentanganterfragementasi.gagasanyangmembentuk
Jika kita telisik kondisi akhir-akhir ini, kondisi KM UII diwarnai dengan konflik kepentingan, perkelahian, apatisme-pragmatisme terhadap lingkungan sosial, krisis moral, degradasi akhlak dan masih banyak lagi. Apakah itu terjadi karena belum adanya aturan yang membahas hal tersebut di PDKM? Atau malah karena mahasiswa UII—pada umumnya—gagal paham terhadap PDKM? Atau malah yang lebih parah adalah mahasiswa UII tidak tahu akan keberadaan PDKM?
kelompok tersebut, secara sederhana, bisa dibagi menjadi kelompok new entrain (pendatang) dan incumben (pendahulu). Incumben kerap meny alahkan new entrain karena dianggap melawan histori. Sebaliknya, new entrain menganggap argumen incumben hanya dilakukan ber dasarkan kacamata dan rekam jejak incumben semata. Sehingga bagi new entrain, sejarah yang telah dibangun tak terlepas dari kepentingan politis. Kita tentu sering mendengar adagium bahwa UII besar karena mahasiswanya. Berbicara kemahasiswaan UII, tentu akan mengarah pada KM UII yang—mau atau tidak—merupakan representasi mahasiswa se-UII. Organisasi ini pula lah yang turut membawa nama UII menuju puncak. Kejayaan UII banyak dipe ngaruhi oleh progesifitas mahasiswa UII. Sebelum berbicara soal progresifitas serta dinamika KM UII, kita perlu berbicara mengenai asas dan pandangan yang menjadi platform KM UII. Platform merupakan salah satu ideologi politik suatu organisasi. Di dalamnya terdapat panduan umum dan garis besar arah kebijakan organisasi.
Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH Universitas Islam Indonesia. Alamat Redaksi: Jln. Cik di Tiro No.1 Jogjakarta. Telp (0274) 3055069, 087809716650 (Haninda Lutfiana U., Iklan/Perusahaan). Saran dan kritik melalui email: lpmhimmah@gmail.com, http://lpmhimmahuii.org.
pemberian bantuan yang sebesarbesarnya kepada instansi-instansi di universitas dalam usahanya untuk menyempurnakan bentuk dan isi universitas, mengadakan hubungan yang erat dengan organisasi-organisasi mahasiswa lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta mengadakan kerjasama yang erat dengan masyarakat di luar universitas untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Perbedaan orientasi SG KM UII terhadap SG milik Laosebikan-Buggs disebabkan perbedaan dalam memandang tujuan filosofis. SG UII tidak mengenai pola sistem administratifstruktural. Melainkan diartikan sebagai tujuan membawa maha siswa UII menjadi Insan Ulil Albab yang turut bertanggungjawab atas tatanan masyarakat yang diridai Allah SWT. Sehingga kita belum bisa menempatkan SG seolah sistem pemerintahan semata, yang secara zakelijk entah berbentuk presidensial mau punAsasparlementer.“dari,oleh dan untuk mahasiswa” pada SG inilah yang menempatkan mahasiswa sebagai entitas terpenting dalam berjalannya sendi-sendi kehidupan KM UII. Sehingga diperlukan interpretasi fundamental dalam memahami dan menjalankan asas tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur reposisi politis untuk meningkatkan daya tawar, sistem administrasi pemerin tahan pada struktural organisasi, dan segala bentuk produk kebi jakan hanya kumpulan rajutan simpul-simpul dalam manifestasi SG.
*) Mahasiswa Ilmu Ekonomi 2013 Fakultas Ekonomi UII. Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII periode 2016/2017
SG pada era 1900-an memiliki beberapa orientasi. Pertama, politis pada jabatan. Kedua, orien tasi kebutuhan pragmatis mahasiswa. Ketiga, orientasi bisnis yang mana terkadang sulit dibedakan dengan orientasi kebutuhan. Jika kita menilik histori KM UII, terjadi evolusi mengenai pandangan orientasi SG tersebut, di mana pada tahun 1950 dijabarkan pada tugas pokok Dewan Mahasiswa (Dema) UII. Yaitu, tugas kedalam dan keluar. Tugas kedalam diartikan dengan pemeliharaan dan peninggian mutu mahasiswa dan siswa UII lahir batin. Serta penyaluran segala tenaga mahasiswa ke arah yangTugasdicita-citakan.keluarmeliputi
"Kami menerima hak jawab jika ada pihak-pihak tertentu yang keberatan dengan pemberitaan KOBARkobari."
Sampai anggapan untuk mendefinisikan SG hanyalah sebatas pola koordinasi antara DPM dengan Rektorat, semua itu cukup bisa menjadi propaganda bagi mahasiswa baru dan obat penenang sejenak bagi kita yang ingin tahu persoalan KM. Benak ini menggeliat resah ingin bertanya apakah perma salahan yang kita miliki hanya sebatas pada pendefinisan SG?
Pada buku Student Governance and Institutional Policy: Formation and Implementation, dalam kata pengantar buku itu LaosebikanBuggs menulis secara ringkas tentang gambaran umum student government di kampus. Laosebikan-Buggs menulis bahwa student government associations mula-mula muncul di Amerika awal tahun 1900-an. Ia dibentuk oleh otoritas kampus untuk menata kehidupanMenurutmahasiswa.Laosebikan-Buggs
KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017 11 t Dewan Redaksi: Nurcholis Ainul R. T., Fahmi Ahmad B. Pemimpin Redaksi: Retyan Sekar. Sekretaris Redaksi: Dian Indriyani. Redaktur Pelaksana: Adilia Tri H., Rabiatul Adawiyah. Redaktur Foto: Danca Prima R Redaktur Artistik: Tsania Faza. Staf Redaksi: Fatimah Intan K., Regita Amelia C., Nuraini Ika. Fotografi: Wean Guspa U., RB. Radix Sabili D. P., Hanifah Puja P. Penelitian dan Pustaka: Fauzi Farid M., Nur Al Farizi. Rancang Grafis: Didik Firmansyah, Herpan Sagita. Perusahaan: Haninda Lutfiana U., Egi Andrea, Amalia Ratna P. PSDM: Nurcholis Ma’arif. Jaringan Kerja: Nalendra Ezra A., Zikra Wahyudi. Magang: Dyan Agung M., M. Nadhif Fuadi, T. Irfan Megat W., Kusumo Aji Surya H., Yuniar Nurfitriya, Imroatun Nur M., Ardi Prayudha. A., Nilda Aulida, Priscilla Harviana D., Sella Yuniar, Nita Lutfiana Heryana, M. Izam Ghali, Audy M. Lanta, Ika Pratiwi I. Y., Ridho Ardiansyah, Muhammad Reski, Afandi, M. Adam Mubarok, Muhammad Farid H., Dinda Tri Lestari, Adjie Hari S., Sonny Saputra, Ilham Akbar, Muhtadi Wibowo, Sarach Respilia S., Ifa Zulkurnaini, Niken Caesanda Rizqi, Zulfa Rahmaniati, Danny Sasmito Ajie, Hana Maulina S., Arif Mulyo Darmawan, Siti Fauziah W. N., Ridwan Fariz M., M. Billy Hanggara, Danang Nur H., Dian M. Gibran, A. Muhammad Hasan., M. Yusuf Alfrian, Sri Rubiati, Thesa Putri W.
12 KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017 Membongkar Keheningan Melalui Jurnalistik Judul Film : Spotlight Genre : Drama biografi Sutradara : Tom McCarthy Pemain : Mark Ruffalo, MichaelKeaton, Rachel McAdams Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci Produksi : Blye Pagon Faust, Steve Golin, Nicole Rocklin, Michael Sugar Tanggal rilis : 17 Februari 2016 Bahasa : Inggris Durasi : 129 menit Oleh: Niken Caesanda R.
14 KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017
Perkara tersebut membuat masyarakat geram dan berujung kritik. Karena banyak yang mengkritik kinerjanya, pemerin tahan Jokowi pun mengajukan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) kepada Dewan Perwakiltan Rakyat Republik Indonesia. RUU tersebut memuat pasal-pasal tentang larangan penghinaan presiden.
RUU ini sebenarnya digodok di masa Susilo Bambang Yudhoyono, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Sekarang, pemerintah berusaha ingin menghidupkannya kembali. Pasal tersebut menjadi sinyal pemerintah Jokowi akan membawa Indonesia kembali ke era pengekangan di zaman orba, bahwa kebebasan masyarakat untuk berpendapat mulai dibungkam.
Reformasi Rasa Orba
Oleh: Ardi Prayudha A. S.*) Indonesia sudah merdeka sejak 71 tahun lalu tepatnya 17 Agustus 1945. Sejak itu pula sistem pemerintahan Indonesia berkembang mulai dari masa pemerintahan orde lama (orla), orde baru (orba), dan sekarang reformasi. Rezim yang fenomenal dan tak terlupakan adalah orba yang dimulai sejak 1966. Kita tahu bahwa orba tak lepas dari kisah sang presiden RI ke-2, yaitu Soeharto. Soeharto berhasil memperbaiki ekonomi Indonesia yang tidak stabil saat itu, dengan mengacu pada pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni. Akan tetapi pemerintahan Soeharto bukannya tanpa cela. Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mem pertahankan kekuasaan. Banyak justru terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang tentu sangat merugikan rakyat kecil. Di mana kekuasaan presiden saat itu sangat otoriter. Demi mempertahankan kekuasaan sebagai pre siden Indonesia, siapa saja yang tidak sejalan dengan pemerintah Soeharto akan dibungkam. Hal itu memicu kemarahan masyara kat, terutama mahasiswa. Kebijakan ekonomi yang terlalu berpihak pada pihak asing serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi con tohnya. Keduanya menyebabkan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 – 1998, hingga menambah keresahan rakyat dan membuat situasi negara menjadi panas. Puncaknya, demo besar pada Mei 1998 dilakukan oleh mahasiswa, menuntut Soeharto mundur dari jabatannya setelah berkuasa selama 32 tahun. Setelah hancurnya orba di tahun 1998, kita memasuki masa Reformasi. Era perubahan menuju tatanan hidup ke arah yang lebih baik, mencakup segala aspek. Tetapi setelah 19 tahun refor masi, kita tak sadar bahwa sebenarnya reformasi yang sesung guhnya tak pernah kita rasakan. Sebaliknya, kita seperti masih terjebak di masa orba. Sisa-sisa orba belum hilang, dan parahnya, berbagai penyimpangan semakin menjadi-jadi. Bahkan rezim Jokowi pun menyerupai rezim orba. Pemerintahan Jokowi lebih mementingkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil ketimbang aspek hukum. Sama halnya dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) di masa orba. Repelita lebih menekankan pembangunan infrastruktur merata di daerahdearah terpencil di Indonesia. Di saat bersamaan juga Soeharto melalui partainya, birokrasi dan militer malah memberangus suara kritis hingga pelanggaran HAM pun terjadi. Demi kestabi lan ekonomi dan politik dalihnya. Lalu jika Soeharto mengandalkan militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk membungkam suara rakyat yang dipimpinnya, era Jokowi justru mengendalikan kepolisian untuk menghalangi pihak-pihak memberikan aspirasinya secara damai. Contohnya terjadi terhadap mahasiwa asal Papua di Yogyakarta akhir tahun lalu. Aparat polisi menangkap 34 mahasiswa asal Papua tersebut saat menggelar demo menolak peringatan hari Tri Komando Rakyat. Padahal aksi tersebut digelar secara damai. Penangkapan mahasiswa dan aktivis asal Papua pun terjadi di sejumlah daerah lain seperti di Jayapura, Merauke, Nabire, Wamena, Manado, dan Gorontalo. Bahkan selama pemerintahan Jokowi berkuasa, ada sekitar 488 aktivis dan mahasiswa asal Papua yang ditang kap. Sikap pemerintah dinilai berbau diskriminasi. Berbanding terbalik dengan janji pemerintahan yang akan melakukan upaya pemberdayaan HAM, terutama pembangunan manusia yang adil dan bermartabat khususnya Papua. Gaya pemerintahan Jokowi juga dinilai kurang tegas, kurang profesional, dan tidak transparan. Ini terlihat dari bagaimana pemerintah menangani konflik-konflik besar seperti pertikaian antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia yang tak kunjung usai, serta terkesan lambat menangani kebakaran hutan di Sumatera.
Kebijakan ini diperparah dengan adanya draf revisi UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disu sun oleh Kementerian Komunikasi dan Informati. Draf tersebut memuat hal-hal berbau pidana. Di dalam UU ITE tersebut terdapat pasal 27 ayat 3 tentang hukuman pidana dan denda atas pencemaran nama baik. Jika disalahgunakan, UU ITE dapat saja menjadi senjata pemerintah untuk menjebloskan masyarakat ke penjara atas tudingan penghinaan atau makar terhadap presiden. Ditambah lagi, pemerintah juga memiliki hak akses penuh untuk memblokir situs yang bertentangan dengan hukum. Anehnya, pemerintah Jokowi terkesan paranoid karena melakukan tebang pilih dengan memblokir situs-situs berma salah. Hanya situs-situs penentang pemerintah yang diblokir. Sebaliknya situs-situs pro-Jokowi dibiarkan. Padahal jelas ada beberapa situs pro-Jokowi diketahui kerap menyebarluaskan konten hoax dan fitnah terhadap suatu kelompok. Hal itu semakin menguatkan perlawanan terhadap pemerintah Jokowi. Serupa dengan pemerintahan Soeharto dulu. Di mana kebebasan pers dalam menyampaikan berita dan aspirasi rakyat dibelenggu lewat Departemen Penerangan. Sejatinya UU ITE tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan
Jokowi tidak mau dikiritik, berarti slogan “Revolusi Mental” hanyalah kebohongan belaka. Lalu apakah mengkritik itu termasuk kategori menghina presiden? Apakah pemimpin tak boleh dikritik oleh rakyatnya? Padahal era refor masi adalah era saat kebebasan menyalurkan dan memberikan pendapat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini sangat lekat dengan kewajiban memperjuang kan demokrasi. Apalagi berkembangnya banyak media makin mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluh kesahnya. Sungguh ironi apabila rakyat tak diberi kesempatan berpendapat kepada pemerintah demi kesejahteraan hidup mereka.Munculnya perbedaan pendapat yang disampaikan melalui media massa pun hal yang lumrah. Jika ada pihak yang merasa tersinggung dengan pemberitaan, semestinya dapat ditempuh melalui prosedur koreksi kepada media bersangkutan. Jika merasa belum puas, bisa persoalan itu dibawa ke Dewan Pers atau diselesaikan secara kekeluargaan, tidak langsung ke ranah hukum.Sebagai negara demokratis, seharusnya pemerintah Indonesia memiliki sikap terbuka kepada rakyat atas kebijakankebijakan yang diambilnya. Pemerintah harus bersedia menerima saran, kritik, dan koreksi rakyatnya serta menjawab segala hal menyangkut kepentingan bersama. Jika perlu mengajak rakyat berpartisipasi mengawasi kinerja pemerintah dan membantu melawan segala bentuk diskriminasi. Pemerintah harus mendukung setiap gerakan rakyat, organisasi-organisasi masyarakat (ormas), dan lembaga-lembaga swadaya di berbagai bidang. Sikap terbuka inilah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menimbulkan kepercayaan serta dukungan kuat terhadap pemerintah, yang imbasnya akan membawa Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi keadilan dan bermartabat. Karena sekali lagi, kebebasan berpendapat menjadi bagian penting dari sistem demokrasi. Apabila kebebasan berpendapat dan berekspresi dibungkam, ini akan menjadi ancaman yang serius bagi proses demokrasi dan menjadi senjata untuk meng kriminalisasi pihak-pihak yang dinilai tidak sependapat dengan kepala negara.
Azan, merupakan panggilan atau perintah untuk melak sanakan salat. Sesuai hadis nabi yang menyerukan jika seorang muslim mendengar adzan maka hendaklah ia beranjak untuk mengerjakan salat. Namun, yang terjadi di Universitas Islam Indonesia saat azan berkumandang masih tetap melanjutkan aktivitas, tidak berhenti untuk segera melaksanakan salat. Padahal UII adalah kampus Islam. Menurut saya, harus adanya ketegasan untuk menghargai kumandang azan dan beranjak untuk mendirikan salat saat azan telah berkumandang.
Izin lembaga bagus karena itu salah satu cara efektif agar mahasiswa lebih giat dalam perkuliahan. Hanya saja terkadang dalam kondisi tertentu memberatkan seperti mahasiswa yang benar-benar sakit. Alternatifnya sih antara mahasiswa dan akademik lebih baik komunikasinya seperti mem berikan surat izin sakit mahasiswa yang benar-benar tidak bisa kuliah karena sakit. Tiara Safitri-Jurusan Farmasi 2016
KOBARKOBARI EDISI 184 // XIX // Juni 2017 15
Zakiah Ramadanti Siregar-Jurusan Ekonomi Islam 2016
*) Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris 2015 Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya UII Telah terbit Majalah HIMMAH “Buruh Lemah Semakin Dilemahkan” edisi pertama bulan Mei DapatkanNo.01/Thn.L/2017.segeradiKantor Lembaga Pers Mahasiswa Himmah UII, Jln. Cik Di Tiro no.1 Yogyakarta. Persediaan terbatas.
digital dan pencurian data di internet. Akan tetapi kenyataannya malah menjadi senjata untuk mendiskrimasi berbagai pihak. Seandainya kebijakan-kebijakan pemerintah tadi disetujui, maka dapat berakibat buruk bagi kelangsungan demokrasi. Padahal semasa awal memimpin, Jokowi berkata tidak masalah jika pemerintahannya dikritik. Namun, akhir-akhir ini pemerintah seperti kebakaran jenggot. Generasi muda yang seharusnya bebas berpendapat malah dianggap seperti bocah yang sok tahu dan jika mereka mengelar aksi-aksi, malah dicap sebagai pemberontak.Jikapemerintahan
