Edisi 165 | Tahun Ke-15 | September 2013 e-mail : lpmhimmah@uii.ac.id, sites : http://lpmhimmahuii.org 1 Ahmad Taupik B. | KOBARkobari Distribusi Dana Tak ProsedurSesuai
Distribusi Dana Tak Sesuai Prosedur
Kampus Terpadu, Kobar Distribusi Dana Triwulan Ke-III milik Profesi ditunda pencairannya oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FTI periode 2012-2013. Menurut Intan Kumala Sari selaku Bendahara LPM Profesi FTI, seharusnya yang meminta Dana Triwulan Ke-III adalah bendahara di kepengurusan periode sebelumnya. Tetapi karena pergantian kepengurusan, maka akhirnya ia yang meminta Dana Triwulan Ke-III kepada DPM FTI. “Sebenarnya bendahara periode sebelumnya sudah menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Triwulan Ke-II. Tetapi, meski telah menyerahkan LPJ tersebut, dana untuk LPM Profesi masih belum keluar,” ungkapnya. Intan mengiyakan alasan yang mendasari DPM tentang penundaan dana itu. Selama ini DPM FTI menganggap Profesi tidak memiliki kegiatan dan tidak menghasilkan produk. Bahkan karena alasan tersebut, DPM FTI pernah mempunyai wacana untuk membekukan Profesi.Kala itu, antara DPM FTI dan Profesi pun pernah melakukan perjanjian sebagai jalan tengah. Pihak DPM FTI akan mengeluarkan dana untuk Profesi jika mereka bisa menghasilkan produk. Tetapi, meskipun sudah menghasilkan produk, DPM FTI belum bersedia menyerahkan dana triwulan mereka secara keseluruhan. “DPM FTI masih belum mau menyerahkan dana sebesar 100% untuk LPM Profesi, melainkan dicicil sebanyak tiga kali pembayaran, yaitu 30%, 40%, dan 30%. Saat Triwulan Ke-IV, dana untuk LPM Profesi berjalan lancar, namun masih harus dipotong 30% untuk kepentingan Pemilwa”, tutur Intan. Menanggapi pernyataan tersebut, Budi Kusuma selaku Ketua DPM FTI periode 2012-2013 mengatakan, alasan
Oleh: Siti Mahdaria
Dewan Redaksi: Moch. Ari Nasichuddin, Irwan A. Syambudi. Pemimpin Redaksi: Marta Dwi K. Sekretaris Redaksi: Hasinadara P. Redaktur Pelaksana: Raras Indah F. Redaktur Foto: Revangga Twin T. Redaktur Artistik: Metri Niken L. Staf Redaksi: Yuyun Novia S., Laras Haqkohati, Alvina Anggarkasih, Kholid Anwar, Zahrina Andini, Fikrinisa’a Fakhrun H., M. Nashihun Ulwan. Fotografi: Nafiul Mualimin, Ayoni Sulthon, Ahmad Hanafi, Asyharuddin Wahyu Y., M. Rahmat Akbar W. Penelitian dan Pustaka: Aghreini Analisa, Alfa Nur S., Desi Rahmawati, Nur Jamilah. Rancang Grafis: Rahmat Wahana, Syahril, M. Khoirul Anam, Galuh Ayu P., Ahmad Taupik B., Deby Hermawan. Perusahaan: Anisa Kusuma W., Siti Mahdaria, Alan Dwi P., Arga Ramadhana, Riesky Diyanti P. PSDM: Bayu Putra P., Budi Armawan, Maya Indah C. Putri, Fajar Noverdian. Jaringan Kerja: Aldino Friga P. S., M. Alfan Pratama. Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH Universitas Islam Indonesia. Alamat Redaksi: Jln. Cik di Tiro No.1 Jogjakarta. Telp (0274) 3055069, 085779559104 (Anisa Kusuma W., Iklan/Perusahaan). Saran dan kritik melalui email: lpmhimmah@uii.ac.id, http://lpmhimmahuii.org.
pencicilan dana triwulan tersebut dilakukan karena di periode sebelumnya Profesi tidak produktif. Ada rapat kerja, tapi tetap saja tidak ada kegiatan apapun selain pergantian pengurus. Antara Ketua Komisi I DPM FTI dengan pihak Profesi pernah melakukan pertemuan guna membicarakan perkara tersebut. Dalam kesepakatan itu, pencicilan dana triwulan akan dihentikan manakala Profesi tidak menghasilkan produk. Menurut Budi, upaya penundaan dan pencicilan dana itu sebagai suatu cara yang dibuat oleh DPM FTI untuk memacu semangat Profesi agar lebih produktif lagi. Ia memandang upaya tersebut berhasil. Kini, dana untuk Profesi mulai dialirkan lagi secara normal. Sebenarnya pihak DPM FTI ingin langsung memberikan dana untuk Profesi, tetapi mereka lebih memilih untuk mengawasi terlebih dahulu kegiatan Profesi sebelum Pendistribusian dana kepada LPM Profesi dengan cara di angsur jelas telah menyalahi peraturan. Dalam Ketetapan Sidang Umum XXXII KM UII, pada bagian Distribusi, Alokasi, Mekanisme Pengambilan dan Pertanggungjawaban Dana atau Anggaran Kerja, terdapat pasal 13 yang mengatur soal pemotongan dana triwulan. Pasal itu meyebutkan, pemotongan dana terjadi apabila lembaga terlambat memberikan Laporan Pertanggunjawaban (LPJ) selama 30 hari. Alhasil, Dewan Permusyawaratan Mahasiwa Universitas (DPM U) ataupun Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM F) tidak dibenarkan melakukan pemotongan ataupun penyicilan dana triwulan lembaga khusus fakultas/universitas hanya dengan alasan sebagai pemacu kinerja lembaga. Terkait mekanisme distribusi seperti ini harus ada pembahasan didalam Sidang Umum yang akan datang agar memiliki aturan yang jelas.
2 KOBARKOBARI EDISI 165 // XV //September 2013 Pendistribusian dana triwulan menuai persoalan di kalangan lembaga KM UII.
tidak pernah terlambat dari jadwal. Rektorat hanya memerlukan waktu dua sampai tiga hari untuk memprosesnya. Bachnas membenarkan pencairan dana kemahasiwaan itu terkait dengan jumlah mahasiswa, tapi bukan berarti terlambatnya distribusi dana tersebut disebabkan pula oleh terlambatnya kalkulasi jumlah mahasiswa. “Dana itu dari mahasiswa dan untuk mahasiswa, maka Rektorat hanya sebagai tempat penitipan saja dan bertugas menyimpan, lalu memberikan lagi ke mahasiswa dalam bentuk dana triwulan,” tegas Bachnas. Menurutnya, ada beberapa kemungkinan pencairan dana itu terlambat, salah satunya adalah masalah rekening.Distribusi dana triwulan di lembaga tingkat fakultas yang menuai perkara itu membuat Wira angkat bicara. Ia menjelaskan penyaluran dana triwulan KM UII oleh DPM U periode 2012-2013 tidak berbeda jauh dari periode sebelumnya, yaitu berpedoman pada PDKM KM UII dan Jutlak Mekanisme Keuangan KM UII. Idealnya, apabila LPJ dari suatu lembaga telah ditandatangani oleh Ketua DPM dan Ketua Komisi III DPM U, seharusnya dana tersebut bisa langsung disalurkan. “Biasanya dana triwulan itu dijatuhkan di bulan ke-2 triwulan tersebut. Mekanisme pengeluaran dana harus di dahului LPJ. Contohnya, apabila suatu lembaga ingin mendapatkan Dana Triwulan Ke- IV, maka lembaga tersebut harus menyerahkan LPJ Dana Triwulan Ke-III terlebih dahulu,” jelas Wira. DPM U sendiri dalam satu periode sudah mengadakan tiga kali forum untuk membahas keuangan lembaga, yaitu di awal periode, tengah periode, dan akhir periode. Hal ini dilakukan sebagai upaya controlling DPM U. q
Nisa
mundur beberapa minggu dari tanggal seharusnya saat Dana Triwulan Ke-II dan Ke-III. Kala itu, menurut Galuh, keterlambatan dana disebabkan oleh pihak Rektorat yang belum selesai mengkalkulasi mahasiswa aktif di UII. Begitu juga di LEM FE. Kiko Miyashita selaku Bendahara LEM FE menuturkan, mereka pernah mengalami keterlambatan pendistribusian Dana Triwulan Ke-III. Ia sendiri belum mengetahui alasan pasti kenapa dana tersebut bisa terlambat. Yang pasti, dirinya menganggap DPM FE memiliki alasan tersendiri akan hal itu. Di lain tempat, Wulandari selaku Komisi III DPM FE menyatakan keterlambatan penurunan dana tersebut terjadi karena salah satu lembaga di FE tidak bisa mengumpulkan LPJ tepat waktu. Efeknya, dana untuk semua lembaga di FE mengalami keterlambatan saat Dana Triwulan Ke-III. Ia menjelaskan, semisal LPJ milik LEM sudah benar, tapi LPJ milik lembaga lain belum, maka lembaga di fakultas tersebut belum bisa memperoleh dana. Di lain sisi, Sigid Hardiyanto selaku Bendahara LPM Ekonomika FE mengaku selama periode 2012-2013, Ekonomika tidak pernah mengalami keterlambatan dana Triwulan ke-III. “Arus dana di LPM Ekonomika lancar dan stabil,” terang Sigid.Terkait keterlambatan dana di DPM FH, Wira Hari Tama, Ketua Komisi III mengaku DPM U periode 2012-2013 telah mengecek laporan keuangan DPM FH. Sumber terlambatnya dana itu bisa dari pihak Rektorat. Menurutnya, jika keterlambatan dana memang bersumber dari Rektorat seperti pernyataan DPM FH, maka secara otomatis semua fakultas akan terkena imbasnya. Wakil Rektor III, Bachnas pun angkat bicara. Terlambatnya distribusi dana seperti kasus di FH itu tidak ada sangkut-pautnya dengan Rektorat. Sejauh ini dana triwulan yang diberikan Rektorat untuk DPM Universitas
3KOBARKOBARI EDISI 165 // XV // September 2013
Reportase bersama: Irwan A. Syambudi, Nafiul Mualimin, Zahrina Andini dan Alan Dwi Prasetyo. : 085779559104 Alan : Contact085647582222Person mencairkan jatah dana tersebut. Budi mengaku bahwa DPM FTI telah hal ini kepada DPM U periode 2012-2013 dan telah disetujui oleh Komisi III DPM U jika memang itu jalan yang terbaik. Tetapi, hal berbeda diungkapkan oleh Wira Hari Tama. Ketua Komisi III DPM U ini mengaku sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut. Wira menyatakan selama ini tidak ada pembicaraan apapun antara DPM U dan DPM FTI ihwal pencicilan dana triwulan DPM FTI. Secara tegas, Mahasiswa Ilmu Hukum ini mengatakan setiap tindakan terkait dengan keuangan KM UII semuanya harus berdasarkan PDKM dan Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) Mekanisme Keuangan KM UII. Wira menyatakan kasus yang terjadi di Profesi ini sudah menjadi ranah fakultas, sehingga kebijakan dibuat antara lembaga yang bersangkutan. Jika memang DPM FTI mencicil dana Profesi karena LPM tersebut kurang produktif, maka upaya tersebut bisa dikatakan menjadi evaluasi dan kontrol DPM FTI untuk meningkatkan produktivitas LPM Profesi. “Pencicilan dana ke lembaga itu dihalalkan selama tidak menyalahi PDKM dan Jutlak Mekanisme Keuangan KM UII,” tegas Wira. Merujuk pada Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa (PDKM), tidak ada aturan yang menyatakan secara rinci terkait mekanisme penyicilan dana ke Lembaga Khusus. Terkait pendistribusian dana, dijelaskan dalam pasal 13 ayat 5 bahwa pemotongan dana untuk lembaga tingkat fakultas dapat dilakukan ketika lembaga tersebut mengalami keterlambatan pelaporan LPJ selama 30 hari dengan 15 hari pertama berupa surat teguran atau tagihan serta 15 hari selanjutnya berupa surat pemberitahuan. Sedangkan menurut pengakuan Intan, selama ini LPJnya sudah tepat waktu. Kontra Pencairan Dana Lembaga lain juga mengalami hal serupa. Misalnya saja DPM FH. Galuh Pratiwi selaku Ketua Komisi III DPM FH mengaku, dana untuk DPM FH pernah
memberitahukan
4 KOBARKOBARI EDISI 165 // XV //September 2013
Pandai PenopangBesi,Kehidupan
Pukulan palu pada besi panas menghasilkan bunyi nyaring yang tak beraturan. Suara terdengar semakin jelas, datang dari sepetak tanah berukuran 2x2m di seberang parit dengan atap seadanya. Di sana beberapa lelaki sedang memanaskan besi di atas tungku tradisional bersuhu seribu derajat, beberapa lainnya menempa besi setelah dipanaskan. Hembusan angin langsung menerpa gubuk yang tak berdinding, sedikit mengeringkan keringat para pemandai besi. Terletak di Desa Bondo, Klaten ,Jawa Tengah, pandai besi tradisional ini menghasilkan berbagai macam alat perkakas seperti cangkul, arit, belati dan lain sebagainya. Sekilas memang seperti pandai besi pada umumnya. Namun penggunaan pompa pada tungku pengapiannya menjadi pembeda dari pandai besi lain yang rata-rata menggunakan blower
Narasi dan Foto Oleh: Revangga Twin T. Pandai Besi
Pengapian yang dihasilkan dari pompa memiliki suhu yang stabil sehingga dapat meleburkan baja dengan sempurna. Perkakas yang dihasilkan juga menjadi lebih berkualitas dan tahan lama. Berbekal besi atau baja bekas, mereka mampu menciptakan perkakas baru dengan nilai jual tinggi. Satu mata cangkul dihargai enam puluh ribu, sedang-kan belati dihargai empat puluh lima ribu rupiah. Selain membuat barang baru mereka juga melayani jasa perbaikan perkakas. Mereka memasang tarif antara lima belas ribu sampai tiga puluh ribu, sesuai besar kerusakan yang harus diperbaiki.
Bukan hanya para pemandai besi yang bisa mendapatkan penghasilan dari gubuk itu, para pedagang perkakas pun ikut menuai untung dengan men-jajakannya di pasar. Hal inilah yang tetap menjaga kelangsungan produksi perkakas.
5KOBARKOBARI EDISI 165 // XV // September 2013 Seribu Derajat Mempertahankan Cara Tradisional Hasil Hari DipasarkanIni Kerja Sama
KoperasiPembangunanFTI
Ketidaksetujuan beberapa HMJ tak membuat pembangunan koperasi lembaga FTI berhenti Reportase NafiulHasinadarabersama:P.danMualimin. Kampus Terpadu, Kobar Masa jabatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Teknologi Industri (FTI) periode 2012-2013 telah usai, namun salah satu program kerjanya masih menuai konflik. Konflik bermula ketika turunnya Surat Keputusan (SK) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di FTI. HMJ tersebut meliputi HMJ Elektro, Mesin, Industri, Informatika, dan Kimia. SK nomor 73/A/SEK/DPM/ FTI UII/V/2013 itu berisi tentang program kerja pembangunan koperasi LEM FTI yang sudah diverifikasi oleh pihak DPM FTI. Surat itu juga memberitahukan kepada seluruh pengurus lembaga FTI untuk segera memindahkan inventaris masing-masing lembaga dari ruang sidang II karena akan dilakukan pembongkaran guna pembangunan koperasi lembaga. Menurut Abdul Aziz, selaku Ketua HMJ Elektro periode 2012-2013 mengatakan bahwa setiap ketua HMJ memiliki hak atau wewenang dalam memberikan pendapat, jika hanya 1 HMJ yang menyetujui dan 4 HMJ lainnya belum menyetujui maka belum dianggap mewakili. Ia menambahkan bahwa pihak HMJ tidak dilibatkan sama sekali dengan pembuatan program kerja (proker) pembangunan koperasi LEM FTI. “Mereka ingin disetujui oleh 5 HMJ tapi 4 HMJ tidak tahu bagaimana prosedurnya, cuma 1 HMJ yang setuju dan satu suara dianggap mewakili lima suara HMJ,” tutur Aziz. Pihak LEM dan DPM periode 20122013 sudah beberapa kali mengundang perwakilan dari HMJ yang ada di FTI. Saat rapat koordinasi pertama Aziz mengaku memang tidak bisa menghadiri rapat tersebut dikarenakan ada kepentingan. Pada rapat koordinasi kedua, Aziz menyanggupi datang dalam rapat tersebut, namun setelah ditunggu selama 2 jam di kantor LEM FTI tidak satupun pihak LEM yang datang. Pihak HMJ sebenarnya hanya ingin kejelasan mengapa sudah ada strukturnya padahal tanpa melibatkan HMJ. Hermawan Budi Utomo, Ketua HMJ Teknik Mesin periode 2012-2013, mengungkapkan hal senada. Menurutnya, ketika rapat pertama HMJ kurang setuju karena mekanismenya belum jelas, selain itu dalam birokrasi kampus apabila fakultas membuat koperasi harus izin kepada kopma terlebih dahulu. Tetapi Hermawan hanya menerima data berisi sharing dengan staf PSDM bukan ketua dari Kopma. “Rapat kedua dan ketiga nggak bisa datang tapi udah ada surat pengesahan,” ujar Hermawan. Sedangkan Rifqi Galih Adinata, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2012-2013 mengatakan, wacana mengenai pembangunan koperasi sudah ada sejak periode-periode sebelumnya. Namun pembangunan ini baru terealisasi pada periode ini. Rifqi juga menambahkan bahwa prosedur pembangunan koperasi FTI sudah jelas karena pihak LEM FTI sudah beberapa kali bersosialisasi baik melalui undangan maupun melalui pesan singkat. “Mungkin yang menyatakan bahwa prosedurnya tidak jelas itu pihak yang tidak pernah datang setelah di-sms beberapa kali,” tutur Rifqi. Ketua LEM FTI periode 2012-2013, Indra Miftah Faluthi menjelaskan bahwa prosedur pembangunan koperasi bukannya tidak jelas tetapi tidak ada niatan baik dari teman-teman HMJ. Mereka sudah tiga kali diundang tetapi tidak ada yang datang, kecuali dari pihak HMTI. Ia juga menambahkan bahwa untuk saat ini koperasi lembaga FTI berbentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). “Bentuk koperasi lembaga ini seperti UKM, harapan kedepannya bisa menjadi Lembaga Khusus (LK),” terang Indra, mahasiswa jurusan Teknik Industri angkatan 2009 ini. Budi Kusuma, selaku ketua DPM FTI periode 2012-2013 menambahkan bahwa pada dasarnya pembangunan koperasi lembaga FTI ini adalah suatu proker. Sedangkan proker yang sudah dibahas pada rapat kerja (raker), berarti semua sudah menyetujui bahwa ini menjadi program kerja. “Mungkin ada ketidaktahuan dari teman-teman HMJ bahwa ini adalah sebuah proker yang dibahas pada raker yang mereka ikuti,” ujar Budi. Sedangkan untuk tanggung jawab mengenai pembangunan koperasi lembaga ini, DPM FTI telah membuat suatu tim kerja untuk mengurusinya.q
6 KOBARKOBARI EDISI 165 // XV //September 2013 Di Balik
Oleh: Laras Haqkohati
“Kami menerima hak jawab jika ada pihak-pihak tertentu yang keberatan dengan pemberitaan KOBARkobari.”
7KOBARKOBARI EDISI 165 // XV // September 2013 LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PERS HIMMAHMAHASISWAUII BULAN APRIL-JUNI 2013Sumber:Bendahara Umum HIMMAH UII
8 KOBARKOBARI EDISI 165 // XV //September 2013
