Edisi 136 | Tahun Ke-12| Agustus 2009Edisi 136 | Tahun Ke-12| Agustus 2009 e-mail : himmah_media@mailcity.com, sites : http://himmah.co.cc M. Robby Sanjaya | KOBARkobari Dampak Mundurnya Pemilwa
“Karena nila setitik rusak susu sebelanga”. Ya, mungkin pepatah ini sama dengan dampak dari mundurnya Pemilwa (Pemilihan Wakil Mahasiswa) ini. Mungkin hal ini merupakan suatu budaya yang salah. Budaya pemerintahan Negara yang ditiru oleh pemerintahan yang tingkatannya lebih kecil, yakni di kalangan kampus.
Istimewa Keluarga Mahasiswa UII Nomor: V / TAP / SI / KM UII / VI / 2009 Tentang Pengangkatan Pimpinan DPM UII Masa Bakti 2008 – 2009, menyatakan bahwa masa periodesasi DPM U, LEM U, DPM F dan LEM F dapat diperpanjang selambatlambatnya 3 bulan melalui mekanisme SI KM UII. Apabila dalam masa waktu yang diberikan kepengurusan yang baru belum terbentuk, DPM U beserta DPM F memiliki kewajiban menjalankan kepengurusan hingga terbentuknya kepengurusan baru di DPM U dan DPM F. Ketetapan ini merupakan perubahan dari SU KM, yang dihasilkan melalui SI. Pada pelaksanaan Pemilwa, Bahri berharap partisipasi dari mahasiswa lebih meningkat. Ia juga berharap agar lembaga menjadi aktif dan tidak pasif. Rencananya, sosialisasi Pemilwa akan diadakan pada September mendatang. Setelah itu dilanjutkan pendaftaran calon legislatif (Caleg), seleksi, penetapan bakal calon, training kelembagaan, kampanye, hari tenang, dan yang terakhir pelaksanaan Pemilwa. “Pemilwa Insya Allah akan diadakan bulan November,” ujarWisnuWisnu. menambahkan, estimasi anggaran total untuk KPU belum selesai secara keseluruhan. Sedangkan untuk training kelembagaan dan pemilihan peralatan harus dilakukan survey dulu. Ini dilakukan untuk menghemat anggaran. Anggota KPU terdiri dari tiga bidang. Diantaranya adalah bidang Regulasi, Logistik, dan Teknis Pelaksanaan. Seluruh anggota KPU merupakan perwakilan dari semua fakultas di UII kecuali Psikologi. Ini disebabkan karena mahasiswa yang bersangkutan sibuk di Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM).
Pemilwa Dalam Penantian
Perubahan
Ternyata bukan hanya keberlangsungan Pemilu RI yang terkendala pelaksanaannya. Namun, Pemilwa di kalangan mahasiswa UII juga mengalami penundaan jadwal pelaksanaan. Seharusnya, rancangan pelaksanaan Pemilwa sudah diatur oleh pihak yang bertanggung jawab dengan perkiraan waktu yang tepat. Akan tetapi, karena desakan waktu yang menghimpit, pelaksanaan pemilwa mengalami penundaan. Akhirnya, jalan keluar yang diambil berdampak pada beberapa lembaga di kampus.
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 20092 Dewan Redaksi: M. Jepry Adisaputro , Nurcholis Abrar . Pemimpin Redaksi: Anugrah Ikhlas R. P. Sekretaris Redaksi: Nashihatul Ulya. Redaktur Foto: Setiyaji Widiarto. Staf Redaksi: Arya Nugroho, Irene Laksminingtyas, Wening Fikriyati, Lufty Z, Bayu Hernawan, Rini D. P., Hidayat, Sulistyo Wijanarko, Amalia Istighfarah. Fotografi: Taufiq Iqbal, Ferdi Chahyadi, Rizqy H. Muiz, Yunanda, Romzi Aldino, Randy Purwo Sasongko, Ahmad Ikhwan Fauzi, T. Ichtiar Khudi A. Penelitian dan Pengembangan: Yudi Kurniawan, Rahmi Utami Handayani, Rina Sari Utami. Rancang Grafis: Indira Prydarsini, M. Yopa Velda, Arie Fatwaturrahman, Dyah Andayani, M. Robby S. Perusahaan: Ricky Riadi Iskandar, Siti Maemunah, Flaury Calista. PITA: Paramanandana A., Nurul Nur Endah. PSDM: Rama Pratyaksa, A. Pambudi W., Arrofin Damaswara, M. Bachtiar R., Adib Nur S. Jaringan Kerja: Sigit Pujiatmojo, Wahyu Septianti, Dwi Kartika Sari. Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH Universitas Islam Indonesia Alamat Redaksi: Jln. Cik di Tiro No.1 Jogjakarta. Telp (0274) 3055069, 085643830277 (Mona, Iklan/Perusahaan), saran dan kritik melalui email: pers_himmah@lycos. com, himmah_media@mailcity.com, http://www.himmah.co.cc.
jadwal pelaksanaan Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa) 2009 Universitas Islam Indonesia (UII) berimbas pada sejumlah permasalahan. Oleh Arrofin D, Wening F dan M. Robby Sanjaya Kampus Terpadu, Kobar Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa) tahun 2009 yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Universitas Islam Indonesia (UII) mengalami perubahan jadwal. Acara yang semula bakal digelar pada bulan Juni ini akan diadakan pada November mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Wisnu Zul Hilmy, selaku ketua KPU 2009. Menurut Wisnu, penundaan ini terjadi lantaran bertepatan dengan Ujian Akhir Semester (UAS) di bulan Juni. Sedangkan pada bulan Juli berbenturan dengan Semester Pendek (SP) dan Pemilihan Umum Presiden RI. Di bulan Agustus, SP belum selesai dan ada agenda Pesta, Pekta dan libur awal puasa. “Dampak mundurnya Pemilwa merupakan tanggungjawab Dewan Permusyawaratan Mahasiswa tingkat Universitas (DPM U),” tambah Wisnu. Ketua DPM U, Bahri Rahman Musa, menjelaskan bahwa sebelumnya DPM telah mengajukan schedule time pada KPU, agar Pemilwa dilaksanakan pada bulan Juni. Sebab, masa jabatan DPM akan berakhir pada bulan tersebut. Namun, KPU menyatakan tidak sanggup. Ketidaksanggupan KPU berdasarkan pertimbangan yang diadakan pada rapat internal KPU. “Sebenarnya kita kecewa, pada awalnya kita meminta Pemilwa diadakan bulan Juni, karena bulan Juni kita lengser, pas kita tanya mereka nggak sanggup,” keluh Bahri. Ia mengatakan bahwa penundaan jadwal Pemilwa tidak berdampak pada keanggotaan DPM. Hal ini dikarenakan beberapa anggota telah lulus. “Secara menyeluruh tidak ada dampak yang signifikan,” ujarnya. Ketika ditanya perihal keterkaitan Sidang Istimewa (SI) dengan mundurnya jadwal Pemilwa, ia menyanggah dengan tegas. “SI tidak ada hubungannya dengan mundurnya Pemilwa, namun keterkaitan itu bisa terjadi lantaran perspektifnya yang subyektif dari masing-masing person,” Berdasarkantegasnya.Ketetapan
Redaksi menerima saran, kritik dan masukan dalam bentuk surat pembaca. Surat dapat dialamatkan di email HIMMAH, himmah_media@mailcity.com atau langsung diserahkan ke kantor HIMMAH di Jalan Cik Ditiro no. 1,Yogyakarta
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009 3
Wisnu mengungkapkan bahwa KPU sempat mengalami beberapa kendala. Diantaranya belum turunnya masalah dana pra Pemilwa. Kemudian, ketersediaan bilik suara bermasalah. Awalnya, KPU UII akan meminjam bilik suara pada KPU DIY. Hal tersebut dilakukan karena mahalnya biaya pembuatan. Namun, KPU DIY tidak bisa meminjamkan pada bulan Juni sampai Agustus, karena masih digunakan untukSelainPilpres.itu, antusias mahasiswa yang menjadi anggota KPU dengan tahun lalu berbeda. Ini terbukti dengan kehadiran peserta pada rapat perdana yang berjumlah sepuluh orang. Sedangkan struktur kepanitiaan baru dibentuk pada rapat ketiga yang dihadiri oleh banyak peserta. KPU mempunyai beberapa cara untuk menarik antusias mahasiswa. Info tentang Pemilwa akan disosialisasikan melalui uii.ac.id. Selain itu, mereka akan bekerjasama dengan Lembaga Pers Mahasiswa tingkat fakultas (LPM F), DPM, dan dekan-dekan di fakultas untuk sosialisasi. Dampak Penundaan Pemilwa Penundaan pelaksanaan Pemilwa berdampak pada beberapa lembaga mahasiswa di UII. Diantaranya adalah Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Unisi, Marching Band (MB), dan Koperasi Mahasiswa (Kopma). Selain itu, birokrasi mahasiswa seperti LEM U, DPM F, dan LEM F pun juga terkena dampak dari penundaan pemilwa tahun ini. Andrian Hadi, selaku sekretaris Mapala Unisi, mengungkapkan bahwa mundurnya jadwal Pemilwa berpengaruh pada Mapala Unisi. Ia mengaku kebingungan perihal masa periodesasi dan kejelasan tentang lembaga khusus. “Secara langsung gak ada kejelasan gitu lho, lembaga khusus itu harus seperti apa. Mau mengikuti DPM atau seperti pada PD KM masa kepengurusan selama 15 bulan,” ujarnya.Terkait dengan masa periodesasi Lembaga Khusus, berdasarkan Ketetapan Istimewa KM UI Nomor: V / TAP / SI / KM UII / VI / 2009 Tentang Pengangkatan Pimpinan DPM UII Masa Bakti 2008 – 2009, masa jabatan kepengurusan Lembaga Khusus selama 15 bulan terhitung sejak tanggal dilantik. Ketentuan ini sama dengan ketentuan sebelum diadakan SI. Hadi mengaku pernah memberi peringatan terkait pelaksanaan Pemilwa di bulan Juni pada awal sosialisasi pembentukan KPU. Menurutnya, pelaksanaan di bulan tersebut terlalu dini. Ia mengaku ketika menjadi KPU membutuhkan waktu selama empat bulan. “Saya pernah mengingatkan, apa gak terlalu cepet? Saya aja dulu jadi KPU butuh waktu empat bulan. Temen-temen belum menghadapi UAS dan PESTA,” ungkapnya.Halsenada diungkapkan oleh Risky Putranto, Bidang Kesekretariatan Kopma. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia kurang begitu paham dengan urusan lembaga. Namun, mahasiswa Tehnik Lingkungan tersebut menjelaskan bahwa mundurnya Pemilwa berdampak pada pergantian kepengurusan lembaga. “Kopma telah melakukan pergantian pengurus. Seharusnya, sekarang sudah melewati masa triwulan pertama, “ jelasnya. Risky menyarankan bahwa Pemilwa kali ini agar lebih serius. Ia juga berharap agar KPU segera menjalankan pekerjaanya. “Mudah-mudahan ya kalo Pemilwa itu yang bener, jangan kayak pemilihan presiden ini,” ujarnya. Ketua MB, Hermawan Setyanto, mengaku bahwa belum ada sosialisasi dari DPM perihal mundurnya Pemilwa. Bahkan, ia baru mengetahui dari anggota MB yang didelegasikan menjadi anggota KPU. “Kita tahunya malah dari anggota yang didelegasikan menjadi panitia KPU, “ujarnya.Priayang akrab dipanggil Anto tersebut mengatakan bahwa alasan kemunduran Pemilwa masih logis. Menurutnya, mahasiswa akan cenderung memilih kegiatan akademik ketika berhadapan dengan kegiatan lembaga.
Anto menambahkan bahwa akan lebih baik jika pergantian DPM sudah terjadi. Karena, MB lebih mudah dalam melakukan konsolidasi dengan DPM baru. Ini terkait dengan keberangkatan MB ke Jakarta untuk mengikuti Grandprix Nasional.
Terkait mundurnya Pemilwa, Adhi Hutama Habibi, staf bidang Kreasi Mahasiswa LEM U, mengatakan bahwa tidak ada dampak yang terasa pada penundaan Pemilwa. Namun, ia mengaku ada tambahan masa jabatan di LEM U. Adhi menambahkan, penundaan Pemilwa juga berdampak positif. Program kerja yang belum terlaksana
dapat direalisasikan. “Program yg belum terlaksana di bidang saya yaitu Pekan Kreatifitas Seni Mahasiswa (Perkasa). Mumpung ada waktu akan dijadwalkan kembali,” ungkapnya. Mahasiswa prodi Psikologi tersebut menilai keputusan KPU sangat tepat. Ini dikarenakan masa pelaksanaannya sangat mepet. Ia juga menilai bahwa permintaan DPM agar Pemilwa dilaksanakan bulan Juni tidak salah. Karena, masa jabatan DPM akan selesai di bulan tersebut. “Menurut saya keputusan DPM tepat, karena demi menjaga ketertiban. Sebenarnya maksudnya baik, tapi apa boleh buat, terlalu mepet bikin jadwal Pemilwa. Ketua DPM FPSB, Sigit Prabowo mengaku kurang setuju. Hal ini karena pembicaraan tentang Pemilwa sudah ada sejak akhir Desember, tetapi pada kenyataannya KPU baru dibentuk akhir Maret.Menurut Sigit mundurnya Pemilwa tidak menimbulkan dampak khusus pada DPM FPSB. Meskipun didominasi oleh angkatan 2005, belum ada pengurus DPM FPSB yang lulus. “Tapi kita lebih melihat pada temen-temen LEM F,” ujar Sigit. Mundurnya Pemilwa membuat pengurus LEM F kembali mendapat tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pekta. Hal yang sama dirasakan oleh ketua LEM FIAI Ulfah Fauziah. “Kita dipaksa untuk berpikir kembali membuat kegiatan setelah Pekta” tambah Ulfah. Padahal dana triwulan pada akhir masa periode telah dipotong untuk dana Pemilwa. Mahasiswi Hukum Islam 2005 ini juga mengatakan bahwa bertambahnya masa periodesasi LEM dapat membuat molornya kepengurusan periode selanjutnya. Ketua DPM F Kedokteran, Muhammad Agung Nugroho, mengaku mundurnya jadwal Pemilwa justru memberi keuntungan. Pasalnya, ada beberapa agenda LEM FK yang belum terealisasikan. “Ketika Pemilwa dilakukan bulan juli akan mengacaukan beberapa agenda LEM. Mulai dari pekta, Musyawarah Wilayah Senat Mahasiswa Kedokteran (Muswil SMKI) dan Musyawarah Kerja (Musker) nasional. Jika ada Pemilwa akan ada vacuum of power dalam acara SMKI,” jelasnya. Namun, ia berpendapat bahwa jangka waktu pembentukan KPU terlalu mepet. Hal ini membuat para panitia KPU kewalahan. Ia berharap agar masa pembentukan KPU dan Badan Pekerja
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009 (Tim pembahas Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa) selanjutnya selama tiga bulan. Agung juga berharap agar Pemilwa berjalan lancar. Hal senada diungkapkan oleh Rohmania Veria Mawarsari, Ketua Lem Fakultas Tehnik Sipil dan Perencanaan (FTSP). Penundaan Pemilwa berpengaruh terhadap masa jabatan lembaga tersebut. “Karena masa jabatan DPM U mundur, DPM F dan LEM F juga ikut mundur,” ujarnya.Menurutnya, penundaan Pemilwa tidak seharusnya terjadi. Karena, masa jabatan LEM FTSP yang selanjutnya dipegang angkatan 2006 akan terpotong atau hilang. “Kasihan yang bawah, soalnya kepengurusan terlalu lama. Setelah ini kan seharusnya angkatan 2006 yang menjabat. Jadi bisa kepotong masa jabatan normalnya, bahkan bisa gak menjabat. Soalnya masa kuliah kan sekarang semakin dipepet-pepet,” keluhnya.Iaberharap agar pelaksanaan Pemilwa berjalan dengan lancar dan tidak tertunda kembali “Pemilwa kan udah ditunda, jadi jangan ditunda lagi bulan November mendatang,” harapnya. Pendapat Mahasiswa Beberapa mahasiswa mengaku tidak merasakan dampak dari mundurnya Pemilwa. Hal ini terjadi lantaran tidak ikut dalam Baskoroorganisasi.Hasantyo, mahasiswa fakultas hukum angkatan 2008 mengatakan bahwa ia belum paham dengan program kerja Pemilwa. Menurutnya Pemilwa akan lebih baik jika dijalankan lebih cepat. Ia mengaku bahwa tidak ada dampak yang terasa dari kemunduran jadwal Pemilwa. “ Secara langsung tidak terasa dampaknya, tapi jika ikut organisasi akan terasa,” ujarnya. Hal senada diungkapkan oleh Ari Pratomo, mahasiswa prodi Tehnik Lingkungan 2008. Walaupun ia mengetahui perihal kemunduran jadwal Pemilwa, ia mengaku tidak mengetahui dampaknya. Ia berpendapat bahwa ini merupakan krisis kepemimpinan mahasiswa di UII karena apatis dan tidak kritis. Ari menyarankan agar mahasiswa lebih kritis dalam berorganisasi, berjiwa leadership, dan dapat memegang amanah. Faisal Afif, mahasiswa FTSP angkatan 2008 mengaku bahwa ia tidak mengetahui latar belakang mundurnya jadwal Pemilwa. Namun, ia sempat mendengar kabar tersebut dari segelintir mahasiswa. Afif juga mengaku bahwa ia tidak merasakan dampak apapun karena tidak aktif dalam organisasi. Ia menyarankan agar Pemilwa lebih ditata, disiplin, dan tidak saling melempar.
Hal yang sama diungkapkan oleh Gandhi Mukhlisin, mahasiswa Fakultas hukum angkatan 2007. Ia tidak terpengaruh terhadap mundurnya Pemilwa, walaupun ikut Organisasi. Menurut Gandhi, penundaan Pemilwa kurang berpengaruh terhadap mahasiswa yang tidak ikut lembaga. Namun, Gandhi menyarankan bahwa sebaiknya mahasiswa aktif dalam lembaga. Hal ini dikarenakan banyaknya ilmu yang akan diperoleh ketika berlembaga. “Kalau mahasiswa yang gak ikut lembaga, gak akan kena dampaknya,” ujarnya. Hal berbeda diungkapkan Hermawan Setianto, mahasiswa prodi manajemen angkatan 2006. Ia mengatakan mundurnya Pemilwa berdampak buruk pada mahasiswa. Menurut Hermawan Pemilwa tidak seharusnya diundur. Hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan mahasiswa terhadap Pemilwa. “Sebenarnya masalah ini lebih penting daripada yang lain, jadi tidak boleh diundur. Ini membuat mahasiswa gak respect. Padahal dalam pemilihan kan yang dibutuhkan kepercayaan,” keluhnya. q sederhana tidak harus mahal. Seorang bapak membahagiakan anak - anaknya di tepi Kali
Kesenangan
Code (30/6)
T. Ichtiar Khudi A. | KOBARkobari
Mencari kesenangan
Menurut penuturan Sidodadi, pemberitahuan tersebut baru dilaksanakan beberapa hari sebelum KKN dimulai, sehingga masing-masing warga belum siap tempat. “Baru malamnya warga langsung koordinasi untuk mencarikan tempat. Sebenarnya gampang-gampang susah saja,” aku Sidodadi.
Diawali dengan penerjunan pada tanggal 10 Juli lalu, yang dilanjutkan dengan masa observasi 11-13 Juli, program KKN Reguler tahun ini tetap mengambil tempat di 5 daerah yang dianggap representatif oleh DPPM (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UII, yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Klaten. Menurut pemantauan tim Kobar-kobari, daerah-daerah tersebut masih terbagi lagi atas beberapa desa yang setiap desanya bisa dihuni oleh 7-8 unit KKN. Setiap unitnya sendiri terdiri atas 8-9 mahasiswa berbagai fakultas di UII yang ratarata berasal dari angkatan 2006. Seperti konsep-konsep yang telah diberlakukan sebelumnya, semua peserta yang ikut program KKN Reguler ini diwajibkan untuk menetap di tempat-tempat yang telah ditetapkan selama sebulan. Selama itulah para mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan interaksi sosial kemasyarakatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun yang disalurkan melalui programprogram
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009
KKN Reguler Bergulir Lagi
Tahun 2009 ini UII kembali menyelenggarakan salah satu kegiatan rutinnya pada pertengahan Semester Pendek, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) model Reguler. Bagaimana pelaksanaannya?
Menanggapi adanya keluhan-keluhan ini, Sony Laksono
Pertimbangan tersebut bukannya tanpa alasan. Sidodadi mengungkapkan, bahwa tidak semua rumah besar di daerahnya siap untuk dijadikan posko KKN. “Itu semua tidak hanya berkaitan dengan fasilitas saja, tetapi juga dengan pemilik rumah yang longgar atau tidak,” ungkapnya.
Oleh Paramanandana A dan Sigit Pujiatmojo
Taman Pendidikan Al-quran (TPA) di Masjid Al-Muchlisin, Dusun Pringtali, Kulonprogo merupakan salah satu program KKN unit KP-02. walau banyak kendala, program kerja KKN reguler tetap berjalan.
T. Ichtiar Khudi A. | KOBARkobari
TerkaitKKN.masalah penempatan KKN tersebut, Sony Laksono, selaku pengurus DPPM UII Bagian Pengembangan KKN mengungkapkan bahwa cukup banyak tempat yang mengajukan diri untuk dapat dijadikan lokasi kegiatan KKN UII. “Tetapi DPPM belum bisa memenuhi semuanya, karena kita juga melihat kondisi tempat tersebut,” imbuhnya. Pandangan mengenai KKN UII disampaikan pula oleh Sidodadi, Kepala Dusun 2 di Desa Gempol, Klaten yang juga merupakan salah satu lokasi KKN Reguler UII sekarang. Ia menyambut positif adanya KKN UII di wilayahnya, selama program tersebut sejalan dengan kemaslahatan masyarakat. “Harus kita sadari juga bahwa mahasiswa yang sedang KKN ini adalah mahasiswa yang sedang belajar,” ujarnya. Sidodadi juga merasa bahwa ada kekhawatiran mengenai program-program KKN yang berbenturan dengan kegiatan masyarakat. “Aktifitas masyarakat yang cukup banyak tidak bisa dirubah, jadi jadwal program KKN yang sudah ditentukan masingmasing unit KKN harus disesuaikan, agar bisa diselaraskan,” terangnya.Untukmasalah kelancaran pelaksanaan program, Sidodadi menyarankan kepada para mahasiswa untuk lebih banyak berkonsultasi dengan tokoh masyarakat setempat. “Ini ditujukan agar program yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika diandaikan, kalau butuhnya pupuk, ya jangan diberi bibit,” lanjutnya. Masalah Awal Distribusi logistik KKN ternyata sempat menjadi masalah dalam awal pelaksanaan KKN Reguler tahun ini. Logistik KKN yang berupa buku, matriks A3 dan segala macamnya terlambat untuk didistribusikan kepada para mahasiswa yang sudah menjalani KKN. M. Taufiq Iqbal, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) angkatan 2006 yang juga menjabat sebagai Ketua Unit KKN KL-75 Desa Soropaten, Klaten, mengaku bahwa keterlambatan logistik tersebut menjadikan pelaksanaan program sedikit terhambat. “Saya tidak tahu kenapa bisa ada keterlambatan seperti ini,” akunya. Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Darmawan Wicaksono dari unit KL-88 Desa Gempol, Klaten. Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya (FPSB) angkatan 2006 ini sempat keteteran perihal distribusi logistik yang terlambat. “Padahal waktu pengumpulannya juga mepet, jadi penulisannya juga harus cepat,” keluhnya. Selain logistik, masalah waktu pemberitahuan akan diadakannya KKN UII yang terlalu mepet di salah satu tempat juga menjadi persoalan. Seperti halnya yang dialami oleh lokasi KKN UII di Desa Gempol, Klaten, Jawa Tengah. Menurut Sidodadi, pemberitahuan mengenai KKN yang mepet sangat menjadi kendala. “Penempatan posko untuk mahasiswa KKN sangat menjadi pertimbangan,” ujar Sidodadi.
Sedangkan untuk masalah pemberitahuan KKN yang mepet, Sony beralasan jika DPPM sudah memberitahukan perihal masalah itu sejak awal kepada Lurah desa yang bersangkutan. “Ketika kita minta wilayah mana yang akan digunakan untuk KKN, kita dikasih nama oleh Lurah. Untuk urusan pemberitahuan ke wilayah-wilayah tersebut, itu otoritas Lurah,” terang Sony.
Sony merasa bahwa DPPM sudah melaksanakan prosedur penempatan KKN sesuai aturan yang berlaku. “Kalau di Gempol, yang saya tahu, kemarin sebelum penempatan itu ada rapat yang turut mengundang Kepala Dusun, Ketua RT dan RW. Kita ada pembahasan mengenai penempatan posko KKN yang diserahkan ke forum dusun,” jelas Sony. Masih menurut Sony, hal ini sudah menunjukkan bahwa DPPM sudah memberi tahu desa yang akan dijadikan lokasi penempatan KKN UII jauh hari sebelumnya. “Jadi yang punya kewenangan untuk pemberitahuan KKN tetap Lurah. DPPM tidak punya kewenangan. Kita ini kan tamu, ditempatkan di manapun, ya siap,” tegasnya.
Efektifitas KKN Terlepas dari semua manfaat dan permasalahannya, KKN di UII saat ini banyak menimbulkan penilaian beragam dari para mahasiswanya. “Penting tidaknya KKN itu tergantung kuliah kita,” ujar Anugrah Imanta, mahasiswa FPSB angkatan 2005 yang sudah pernah mengikuti KKN model Mandiri semester genap tahun 2008 silam. Menurut mahasiswa jurusan Komunikasi yang akrab dipanggil Manta tersebut, KKN tidak bisa begitu saja dipukul rata kepada seluruh mahasiswa. “Misalnya saya yang kuliah di Komunikasi, KKN dirasa tidak efektif karena kuliah di Komunikasi lebih menitikberatkan pada pemikiran dan paradigma. Sedangkan KKN sendiri lebih membutuhkan program yang bersifat infrastruktur atau pembangunan desa. Jadi mungkin lebih mengena ke mahasiswa Arsitektur, Teknik Sipil atau Kedokteran,” ujarnya. Bahkan menurut Manta, akan lebik baik lagi jika segala bentuk KKN yang ada di UII dihapuskan saja. Pandangan lain diberikan oleh Hendro Saputra, mahasiswa FPSB angkatan 2006 anggota unit KL-75 yang saat ini sedang menjalani KKN Reguler. Ia mengaku sempat tidak setuju dengan penyelenggaraan KKN.
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 20096 mengungkapkan bahwa masalah keterlambatan logistik bukan bersumber dari DPPM. “Sebenarnya untuk penyediaan logistik KKN kita selalu lakukan dengan program tender. Ternyata untuk KKN yang sekarang, kita terbentur dengan pemenang tender yang nakal,” ungkapnya. Menurut Sony, percetakan yang menang tender tidak dapat menyelesaikan tender DPPM dan memang berujung pada masalah. “Tapi kita sudah siap untuk memberi penalti pada percetakan tersebut,” tegasnya.
Pernyataan Hendro tersebut didapat dari pengalaman temantemannya yang telah mengikuti KKN Ekstensi beberapa bulan yang lalu. Ia mempunyai pendapat jika, KKN Ekstensi tidak lebih baik daripada KKN Reguler. “Menurutku lebih bagus Reguler daripada Ekstensi, karena kalau Reguler, kita udah benar-benar full di lokasi, tidur di lokasi, berbaur dengan masyarakat, sudah hampir setiap hari dengan masyarakat, jadi berbohong pun nggak mungkin,” jelasnya. Hendro yang sekarang sedang menjalani KKN Reguler di Desa Soropaten, Klaten, Jawa Tengah merasa bahwa penempatan KKN UII di lokasi tersebut sangat tepat. “Jika ditempatkan di tempat yang benar dan sesuai, KKN akan sangat berguna, termasuk di sini. Ternyata masih banyak juga masyarakat yang membutuhkan mahasiswa,” ujarnya. Bahkan menurutnya, KKN sangat membantu masyarakat, meskipun untuk sekedar sharing atau berbagi ilmu. Eri Agung Trilaksono, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri (FTI) angkatan 2004 yang sampai saat ini sama sekali belum pernah mengikuti KKN juga urun pendapat. Ia justru merasa bahwa kualitas KKN UII setiap tahunnya semakin merosot. “Kalau sekarang KKN hanya sekedar minta tandatangan, buat laporan, tapi nggak tahu realitas kerjanya bagaimana. Kesannya tidak untuk mengabdi ke masyarakat, tapi sekedar cari formalitas saja,” ujarnya. Berdasarkan pengalaman teman-teman dan orang-orang terdekatnya, Eri menganggap bahwa KKN hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. “Saya ada saudara di Kulonprogo yang daerahnya pernah dijadikan lokasi KKN UII. Ia berkomentar, kalau KKN dari UII sekarang nggak seperti dulu. Masyarakat juga ngeliatnya lebih bagus yang dulu,” ungkapnya. Tidak hanya itu, saudara Eri juga merasa jika KKN UII yang sekarang kurang sosialisasi program. Mahasiswa dianggap hanya sekedar menawarkan program, tapi tidak tahu bisa direalisasikan atau tidak. Yang penting mereka bisa mendapatkan tandatangan untuk laporan. “Jadi kalau diminta laporannya, tinggal ditunjukkan tandatangannya, tetapi bagian kampus nggak tahu seperti apa di lapangan setiap harinya,” ujar Eri. Masih menurut Eri, ia justru merasa lebih baik jika KKN dihapuskan. “Langsung KP (Kerja Praktek) atau TA (Tugas Akhir) saja, karena itu malah lebih bermanfaat dan aplikatif. Untuk mengabdi ke masyarakat nggak harus dengan KKN,” terangnya. Menanggapi beragamnya pandangan mengenai efektifitas KKN UII, Sony Laksono menjelaskan bahwa KKN itu sebenarnya membawa mahasiswa mempunyai otoritas. Menurutnya KKN sangat berbeda dengan Kerja Praktek (KP) yang lebih berorientasi kepada diri sendiri dan tidak punya otoritas. “Di KP mahasiswa tidak lebih dari pekerja yang hanya disuruh-suruh. Apa dia boleh punya perencanaan? Boleh ngambil keputusan? Kalau salah malah bisa merugikan perusahaan,” tegasnya. Sony merasa hal itulah yang membedakan dunia kerja saat ini. ”Banyak kita baca di media-media kalau tenaga kerja di Indonesia kan lemah di tiga perkara. Pertama adalah problem solving, atau kemampuan untuk memetakan masalah dan pemecahannya, decision making atau pengambilan keputusan, kemudian leadership atau kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya,” Kelemahan-kelemahanujarnya. itulah yang menurut Sony harus diantisipasi dalam dunia kerja. Ia berpandangan jika dunia kerja sangat berhubungan dengan manusia. “Maka dari itu, mahasiswa juga harus memiliki jam terbang untuk harus berhubungan dengan manusia. Dari situ output-nya kita landing-kan di KKN,” terang Sony. Untuk masalah bahwa KKN penuh dengan kebohongan dan hanya formalitas belaka, Sony mengembalikan itu semua ke mahasiswa yang menjalani KKN itu sendiri. “Orang mencontek bisa dikontrol nggak? Nggak bisa. Itu kembali kepada kejujuran masing-masing. Sebaik apapun kita mengawal, kalau memang dia tidak punya kemauan ke arah yang baik, ya percuma,” tegasnya.
Menurut Hendro, KKN seperti model Ekstensi atau Mandiri hanya sekedar melepas kewajiban dari kampus saja. “Di KKN Ekstensi, bohongnya lebih banyak daripada benarnya. Mahasiswa boleh pulang jika sudah memenuhi kuota kegiatan per-harinya, sehingga mereka hanya menganggap KKN sebagai formalitas yang harus segera diselesaikan. Dari situ muncul kecurangan dan ketidakjujuran mahasiswa yang menjalani KKN,” terangnya.
Dalam pandangan Sony, DPPM lewat KKN ingin mengajarkan mahasiswa tiga perkara yang sudah disebutkan sebelumnya. “Ketika wawancara kerja, kamu akan dijebak dengan tiga perkara ini. Jebakan tersebut berupa pertanyaan konversi yang berhubungan. Jebakan-jebakan itu yang tidak bisa terkonversi kalau tidak punya jam terbang,” terang Sony. Sony bahkan mempertanyakan masalah kompetensi mahasiswa yang baru lulus. “Lulusan mana yang kalau lulus sudah punya kompetensi? Sekarang dosen saja sudah harus ada uji kompetensi,” tegas Sony. Menurut Sony, KKN coba dimunculkan untuk meng-cover SDM (Sumber Daya Manusia) UII agar menjadi bagian dari ujian kompetensi. “Cuma ya itu tadi, apakah semua mahasiswa UII mau jadi orang pintar atau cuma mau cari ijazah? Pasti jawabnya lain-lain. Sama kalau ditanya KKN mau untuk apa. Mau cari tandatangan atau kompetensi?” ujar Sony. q
Efektivitas
Hal ini sejalan dengan pemaparan Yulianti Dwi Astuti selaku DPA Prodi (Progam Studi) Psikologi, “Sebenarnya kami sebagai DPA siap membantu para mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam perkuliahan maupun masalah pribadi.”
Hal itu dikuatkan oleh pernyataan Erna Hidayah selaku DPA dari Jurusan Akuntansi. “Dulunya DPA dengan mahasiswa cukup akrab, ada buka puasa bersama. Namun setelah komputerisasi budaya itu mulai hilang,” jelasnya. Selain sudah adanya sistem on line kurang efektifnya fungsi DPA juga disebabkan karena kesibukan dari DPA itu sendiri. “Kebanyakan DPA juga sibuk, ketika mahasiswa mau konsultasi mereka dialihkan ke Ketua Jurusan,” papar Kajur Akuntansi tersebut.
Yuli juga mamaparkan menjadi seorang DPA bukan hanya karena tugas semata, tetapi untuk menjalin keakraban dengan mahasiswa. “Berdasarkan keadaan sekarang ini, mahasiswa kurang memanfaatkan fungsi DPA secara non-akademik dan itu merupakan sesuatu yang sangat disayangkan,” ujar Sarwidi.
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009
Kampus Terpadu, Kobar. Sejak tahun 80-an Universitas Islam Indonesia membuat suatu sistem untuk membantu mahasiswa dalam menjalani perkuliahan, yakni Dosen Pembimbing Akademik (DPA). DPA disini berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi permasalahan akademik maupun non akademik, biasanya setiap DPA memengang 20 mahasiswa.
Tetapi semenjak diberlakukannya sistem key-in online fungsi DPA secara akademik mulai redup. Sedangkan fungsi DPA non-akademik kurang berjalan dengan semestinya. Menurut pernyataan Sarwidi, selaku Wakil Rektor 1, “Mahasiswa kurang memanfaatkan fungsi DPA secara maksimal, apalagi setelah diadakannya sistem key-in online”.
Untuk menentukan dosen yang terpilih menjadi DPA, semua kriterianya ditentukan sendiri oleh fakultas dan dipilih oleh ketua jurusan, “Yang penting dibagi seimbang,” ungkap Sarwidi. Kriteria untuk menjadi DPA diperjelas oleh Yuli yang pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan II. Ia mengatakan bahwa yang bisa menjadi DPA hanya dosen tetap saja.
“Di Prodi Psikologi DPA hanya mendapat tunjangan 500 ribu rupiah per mahasiswa setiap semesternya,” tambahnya. Apabila ada DPA yang tidak melaksanakan tugasnya akan mendapat teguran dari Dekan maupun Ketua Jurusan. Selanjutnya Sarwidi menjelaskan dosen yang menjadi DPA dapat mengalami pergantian apabila ada keluhan dari mahasiswa, “Tetapi sejauh ini hal seperti itu belum pernah terjadi,” jelasnya. Sarwidi juga mengharapkan mahasiswa juga harus aktif dalam berinteraksi dengan DPA-nya. “Tidak perlu merasa takut, karena DPA dengan senang hati membantu permasalahan mahasiswa.” Dari sisi lain, mahasiswa mengatakan peran DPA itu sangat dibutuhkan jika menghadapi permasalahan dengan perkuliahan. Sejalan dengan pengakuan Lilis Psikologi angkatan 2008, “DPA bisa diibaratkan sebagai wali kelas sewaktu kita SMA, tempat dimana kita curhat.” Tetapi sejauh ini Lilis belum pernah bertemu dengan DPA-nya, karena tidak mengalami kesulitan dalam perkulihan. Tidak jauh beda dengan apa yang dikatakan Yogi mahasiswa FH angkatan 2006, “DPA sudah melaksanakan tugas sesuai fungsinya,” walaupun dia belum pernah konsultasi dengan DPAnya. Lain halnya dengan pengakuan Nova mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2008. menurutnya peran DPA itu penting dan perlu bagi mahasiswa yang mengalami masalah dengan perkuliahan. “Tetapi kurang efektif karena pertemuan dengan DPA sangat minim,” ungkapnya. Menurut pengakuan Nova, dia hanya 1 kali bertemu dengan DPA-nya. Sedangkan Dini mahasiswa Farmasi 2007 mengatakan, “DPA penting apalagi bagi anak-anak yang sudah semester akhir, tetapi sayangnya kurang efisien. Aku saja belum pernah ketemu dengan DPA ku,” paparnya. Lalu sejauh mana usaha DPA agar berfungsi, hingga dapat membantu mahasiswa dalam perkuliahan?q
Di Psikologi pertemuan dengan DPA telah terjadwal, yakni sebelum key-in, sebelum UTS dan sebelum UAS. “Sedangkan untuk masalah lainnya seperti konsultasi antara dosen dan mahasiswa, ditentukan oleh kedua belah pihak sendiri dengan membuat perjanjian via telepon atau pesan singkat,” ungkap Yuli. Dengan kata lain key-in online bukan merupakan penghalang komunikasi antara DPA dan mahasiswanya.
DPA Kedudukan DPA mulai tergeser semenjak adanya system online. Lalu bagaimana fungsi DPA saat ini? Oleh Rahmi Utami H dan Nurul Nur Endah R M. Robby Sanjaya | KOBARkobari
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009
Gerbang itu hampir m tingginya. Menjulang di sebelah barat Jalan Bantul Km Wajah raksasa terukir ditengah mistarnya. Megah semegah desa di baliknya. Dengan penduduk bermata pencaharian utama mayoritas pengra mampujin, menembus pasar internasional. Kasongan. Sekitar 3 kilometer dari gerbang, berdiri Sanggar Fifin Keramik Parimin, sebuah home industry pengrajin gerabah sejak 199 Sanggar ini pernah merasuk ke pasaran Amerika, Perancis dan Australia. Namun sekarang sedang diramaikan pemesan dari Surabaya, Bandung, Solo dan Klaten. “Pasaran belakangan ini baru sepi, Mas” tutur Wagirah, seorang dari 10 orang karyawan Sanggar Fifin Keramik Parimin yang may oritas perempuan. Bahan baku didapat dari daerah Tirtonirmolo dengan harga Rp. 30.000,00 / colt. Dengan satu colt tanah liat, mereka dapat menghasilkan lebih kurang 0 unit ukuran besar, seperti patung budha atau dewi. Mereka dapat menghasilkan lebih banyak unit, bila gerabah s eperti guci dan souvenir ukuran kecil lainnya yang diproduksi. “Un tungnya lumayan, Mas. Apalagi partai kecil yang digarap.”, kata Wagirah.Setiap pegawai dibayar Rp. 20.000,00Rp. 30.000,00 per harinya, tergantung apa yang dikerjakan. “Kalo seperti ini, saya dibayar 20 ribu rupiah. Tapi kalo bikin gerabah ter gantung ukuran fisik, Mas. Kadang 25 ribu, kadang 30 ribu.”, tegas Wagirah sembari mengecat guci. Gempa bumi yang melanda pada Maret 2006 cukup merugikan Sanggar ini. Para pegawai spontan berhenti bekerja, pasaran sepi dan kerajinan - kerajinan kebanyakan rusak. Keadaan dras tis berubah, dimana sebelumnya pasaran baik - baik saja. Pas ca gempa, situasi cenderung membaik. Produksi kembali hidup dan pasaran mulai ramai. Bahkan hingga saat ini, Sanggar Fifin Keramik Parimin masih berdiri. Siap membanjiri pasaran dengan kerajinannya.
Foto dan Narasi Oleh Taufan Ichtiar Khudi Akbar
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009 9 HTTP://WWW.HIMMAH.CO.CC
Lanang Priambodo yang semula menjabat sebagai sekjen DPM FTSP
Dibalik Sidang Istimewa DPM FTSP
Oleh Dwi Kartika Sari “Keistimewaan”
“naik pangkat” menjadi ketua DPM FTSP berdasarkan ketetapan Si dang Istimewa DPM FTSP.
struktur organisasi. Ironisnya, ia bahkan lupa kapan pelaksanaannya, “Wah, sudah lupa tanggal berapa waktu itu. Sudah lama juga soalnya. Kalau nggak salah sekitar bulan Februari.” Lanang menjelaskan, pergantian ketua juga diikuti perubahan struktur organisasi. “DPM FTSP jumlahnya nge-pas hanya lima orang. Masing-masing ada yang menjabat sebagai ketua, sekjen, ketua komisi I, ketua komisi II, dan ketua komisi III. Karena ketua DPM-nya sudah lulus, tinggal berempat saja. Saya diangkat jadi ketua, posisi sekjen digantikan oleh rekan lain. Jumlah (anggota, red) DPM
Menguak
M. Robby Sanjaya | KOBARkobari Kampus Terpadu, Kobar. Februari lalu, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) mengadakan Sidang Istimewa (SI). Acara tersebut hanya berlangsung selama satu hari. SI diadakan untuk penggantian ketua DPM FTSP karena ketua DPM FTSP sebelumnya mengundurkan diri setelah lulus kuliah dan bekerja di Jakarta. DPM FTSP merasa perlu diadakan pergantian ketua, hasilnya, Lanang, yang semula menjabat sebagai sekjen diangkat menjadi ketua DPM FTSP yang baru. Lanang menjelaskan pergantian ketua diikuti perubahan
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 200910
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009 11
Di sisi lain saya juga punya tanggung jawab kepada mahasiswa selaku ketua DPM FTSP.” Ia mengaku masih bingung dengan mekanisme pertanggungjawaban dirinya saat SU DPM FTSP nanti. ”Belum tahu bagaimana nantinya. Pertanggungjawaban mungkin dari mas Lanang saja. Tapi kalau mas Lanang perlu rekan pertanggungjawaban, insya Allah saya bantu, tapi itu saya juga belum bisa janji,” ungkapnya. Mengenai keputusan untuk maju dalam Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa) hingga terpilih menjadi ketua DPM FTSP, ia sadar bahwa masa kuliahnya akan berakhir, sebenarnya Nico berniat untuk membatalkan pencalonan dirinya dalam Pemilwa. Pada Pemilwa ketiga ia melobi para Demisioner DPM FTSP untuk tidak maju dalam Pemilwa karena waktu itu Nico mengambil Tugas Akhir (TA). Namun, para Demisoner meminta Nico tetap maju dalam Pemilwa agar kuota minimal lima orang Caleg terpenuhi. Akhirnya Nico kembali maju menjadi Caleg. ”Pemilwa di FTSP diundur sampai tiga kali karena gagal memenuhi kuota minimal lima orang Caleg. Pada Pemilwa yang pertama dan kedua saya maju sebagai Caleg dengan keputusan bulat. Tapi karena kuotanya masih belum terpenuhi, akhirnya Pemilwa diundur lagi.”
Pemilwa ketiga Kuota terpenuhi dengan caleg berjumlah lima orang, Nico terpilih sebagai ketua DPM FTSP. Keputusan Nico untuk maju dalam Pemilwa tidak hanya untuk memenuhi kuota. Tapi ia menyayangkan jika kreativitas Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) terhambat karena tidak ada DPM. Rohmatullah Aeni, Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa SOLID FTSP, mengaku ia tidak menerima undangan untuk menghadiri atau sosialisasi SI DPM FTSP, ”Sama sekali tidak ada surat undangan atau sosialisasi. Cuma ada pemberitahuan informal saja dari mas Lanang kalau akan diadakan SI. Itu pun karena aku sering menanyakan sendiri ke mas Lanang.” ia mengaku pernah bertanya kepada DPM FTSP perihal tidak diundangnya ketua-ketua lembaga dalam SI, namun pihak DPM FTSP menyatakan SI adalah privasi DPM FTSP, sehingga ketuaketua lembaga tidak diundang. Ia mengaku tidak menerima sosialisasi hasil SI secara resmi dari DPM FTSP, hanya menerima pemberitahuan informal, ”Yang saya tahu sekarang yang jadi ketua DPM mas Lanang, mbak Sekar jadi sekjen dan sebagainya, saya nggak tahu.” Ia mengaku kurang tahu beberapa hal selama SI berlangsung, ”Ini sepengetahuan aku sih, SI itu kan seharusnya mengundang DPM U dan Lembaga-lembaga lain, ya at least ada yang jadi saksi gitu. Misalnya DPM U yang jadi saksi, tapi SI kemarin aku nggak tahu juga apakah DPM (Dewan Permusyawaratan Mahasiswa) Universitas diundang atau nggak,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) FTSP, Rohmania Veria Mawarsari, mengatakan LEM FTSP tidak diundang untuk hadir saat SI, ”Tapi ada pemberitahuan secara informal dari mas Lanang kalau akan diadakan SI.” Berbeda dengan LPM SOLID, Rohmania mengatakan LEM FTSP menerima edaran resmi hasil SI dari DPM FTSP. Tapi ketika dikonfirmasi pada Windarti, karyawan yang mengurus lembaga-lembaga di FTSP, surat edaran itu tidak ditemukan, ”Saya nggak tahu disimpan dimana sama Ria (panggilan akrab ketua LEM FTSP, red),” ungkap Windarti. ”Sebenarnya SI di FTSP sudah urgent. DPM U sudah menyuruh DPM FTSP untuk segera mengadakan SI, tapi untuk bisa mengadakan SI ini DPM FTSP masih nunggu surat pengunduran dirinya mas Nico. Tapi akhirnya waktu itu kepentok kasus pemukulan (Pemukulan terhadap komisi III DPM U, red) sehingga bisa dikatakan SI di FTSP itu urgent. Mungkin karena sudah urgent itu tadi, akhirnya mas Lanang bilang kalau lembaga-lembaga nggak usah diundang,” tambahnya. Perihal pengunduran diri Nico Harimurti, Rohmania diberitahu Nico sudah menyerahkan surat pengunduran diri, namun, Rohmania belum melihat surat itu secara langsung. Denni Permana Putra, ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMTS), tidak banyak mengetahui SI DPM FTSP, ia tidak dapat informasi secara langsung, baik formal atau informal dari DPM FTSP. Denni mengatakan HMTS belum menerima edaran resmi hasil SI, ”SI-nya sudah diselenggarakan? Aku malah baru tahu. Mungkin waktu itu aku nggak mengetahui karena aku belum jadi ketua HMTS. Aku baru jadi ketua HMTS bulan April,” papar Denni. Denni pun belum melihat surat pengunduran diri Nico, ”Bahkan nggak ada publikasi secara resmi mengenai pengunduran dirinya mas Nico.” Di konfirmasi kepada DPM FTSP, Eko, yang setelah SI menjabat sebagai Komisi II sekaligus Komisi III membenarkan pernyataan para ketua lembaga tersebut. Eko mengatakan DPM FTSP memang tidak memberi sosialisasi dan hasil SI secara resmi, hanya melalui lembaga-lembaga di FTSP, karena SI harus segera diselesaikan terkait masalah dana. ”Hasil SI hanya disosialisasikan lewat lembaga-lembaga di FTSP saja. Untuk mahasiswa umum biar lewat lembaga saja. Itu pun kalau
FTSP yang nge-pas itu membuat komisi yang mengurusi eksternal dan keuangan di-merger,”jelasnya. Lanang menambahkan hanya anggota DPM FTSP saja yang terlibat dalam SI karena SI membahas pergantian ketua DPM FTSP, yang merupakan urusan internal DPM FTSP. Mengenai mekanisme pertanggungjawaban mantan ketua DPM FTSP yang mengundurkan diri terhadap SU (Sidang Umum) DPM FTSP nantinya, Lanang menyatakan DPM FTSP belum bahas lebih lanjut. “Belum diputuskan bersama bagaimana mekanisme pertanggungjawabnya saat SU DPM FTSP nanti. Apakah nanti akan dihadirkan yang bersangkutan secara langsung atau secara tertulis saja. Masih belum diputuskan bersama.”Dihubungi via telepon, Nico Harimurti, mantan ketua DPM FTSP angkat bicara, ”Awalnya kesalahan saya pribadi juga, kerja di Jogja. Tapi itu nggak terlalu lama, setelah itu saya dapat tawaran kerja di Jakarta, dan selang waktu antara dapat tawaran kerja di Jakarta sangat mepet dengan waktu wisuda,” jelasnya. Nico mengundurkan diri pada rekanrekan DPM FTSP masih secara lisan, belum formal sekitar satu atau dua hari sebelum wisuda. Ia mengundurkan diri secara formal ketika bekerja di Jakarta, ia sempat kembali ke Jogja untuk menandatangani surat pengunduran diri. Nico mengaku keadaan itu sangat dilematis, ”Di satu sisi saya bertanggungjawab kepada orang tua untuk segera menyelesaikan kuliah.
Hingga berita ini diturunkan, Lanang tidak dapat dihubungi sehingga pernyataan Eko dan Bahri mengenai SI tidak butuh saksi, SI diadakan tanpa kehadiran Nico, dan SI yang diadakan karena keadaan Urgent, tidak dapat dikonfirmasi lebih lanjut. Davis Williyam, Mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan angkatan 2004, mengaku tidak tahu bahwa DPM FTSP mengadakan SI untuk mengganti ketua, ”Sebenarnya SI tersebut sangat penting untuk disosialisasikan secara langsung kepada mahasiswa. At least, DPM pasang pengumuman di papan-papan pengumuman. Terserah nanti mahasiswa mau baca atau nggak. Tapi setidaknya mahasiswa diberitahu apa yang sudah dikerjakanMemperkuatDPM.”alasan Davis, Awaludin, salah satu mahasiswa FTSP mengatakan perlunya mahasiswa mendapat sosialisasi secara langsung karena DPM adalah wakil mahasiswa. Rahu tomo, mahasiswa jurusan Arsitektur 2008 juga mengaku tidak tahu DPM FTSP mengadakan SI, ”Mahasiswa kan juga butuh DPM, karena kalau ada event mahasiswa yang bertanggung jawab DPM. Jadi mahasiswa penting untuk tahu.” Lalu, setelah hasil Sidang Istimewa DPM FTSP sudah dinyatakan sah oleh DPM U, bagaimana dengan tanggung jawab DPM kepada mahasiswa? q
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 200912 mereka tanya,” tambah Eko. Mengenai LPM SOLID yang belum menerima edaran resmi hasil SI, Eko mengatakan pihaknya sudah memberi edaran kepada LPM SOLID, ”Sudah aku taruh di kotak suratnya SOLID, kok,” terang Eko, meski Rohmatullah tetap mengaku dirinya belum menerima edaran tersebut.Eko menerangkan SI DPM FTSP memang tidak dihadiri saksi, baik dari DPM U maupun dari lembaga-lembaga di FTSP. ”Kata mas Lanang nggak perlu saksi. Coba nanti ditanyakan lagi ke mas Lanang. Kalau menurut pendapatku, SInya cukup DPM FTSP aja. Karena DPM U cuma minta draft pengurus yang baru,” ujar Eko. Sejauh yang ia tahu, pada draft SU DPM FTSP tidak disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan SI harus dihadiri saksi, ”Tapi itu sepengetahuan aku, coba nanti dilihat lagi di Draft SU-nya,” pesannya. Saat di verifikasi di kantor DPM dan LEM FTSP, draft SU yang dimaksud tidak ditemukan. Windarti tidak menemukan draft SU DPM FTSP. Menurut Eko, draft SU DPM FTSP dibawa oleh sekjen. Hingga berita ini diturunkan, Sekar selaku sekjen DPM FTSP tidak dapat dihubungi sehingga pernyataan Eko tersebut belum dapat dibuktikan. Mengenai mekanisme pemilihan ketua saat SI, Eko mengatakan pemilihan ketua hanya didasarkan mufakat bersama, ”Kami (DPM FTSP, red) berunding tentang siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekjen, dan seterusnya. Semuanya berdasarkan mufakat saja.” Ketua DPM U, Bahri Rahman Musa menyatakan DPM U tidak menerima undangan untuk menghadiri SI DPM FTSP. Ia mengaku tidak tahu kapan tepatnya SI itu dilaksanakan, ”Tiba-tiba DPM U menerima hasil SI DPM FTSP,” ujar Bahri. Ia mengaku sudah beberapa kali ia bertanya kepada ketua dan sekjen DPM FTSP, namun tidak ada konfirmasi. ”Saya nggak tahu kapan SI diselenggarakan, nggak tahu juga kenapa DPM U tidak diundang, dan saya juga nggak tahu siapa yang jadi saksi pada saat itu. Bahkan yang saya dengar SI diselenggarakan tanpa kehadiran Nico.” Bahri menambahkan, ia tidak paham mengapa DPM FTSP tidak mengundang DPM U maupun lembaga-lembaga di FTSP, ”Itu ditanyakan langsung saja kepada DPM FTSP kenapa mereka tidak mengundang DPM U,” lanjutnya. Namun, DPM U menganggap sah SI tersebut walau dilaksanakan tanpa saksi. ”Ketika itu kami anggap sah karena kondisinya memang urgent Urgent disini dikarenakan DPM FTSP membutuhkan ketua baru karena ketuanya sudah lulus. Supaya segala pelaporan yang ada di FTSP bisa disahkan maka perlu ada ketua DPM. Jadi dengan pertimbangan urgent tersebut, SI kami sah-kan.”
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009 13
Rumah Susun Sederhana Mahasiswa (Rusunawa) sedang dibangun di sekitar kampus Universitas Islam Indonesia (UII). Istilah Rusunawa berasal dari Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Mohammad Yusuf Asy’ari. Bagaimana konsepnya?
Kampus Terpadu, Kobar Pembangunan gedung Rusunawa merupakan bantuan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. “Rusunawa diperuntukkan bagi mahasiswa UII,” ungkap Sutarno selaku Wakil Rektor III UII. Tujuannya agar mahasiswa tidak kesulitan menuju kampus. Rusunawa yang dibangun saat ini khusus putri. Dulunya UII telah membangun untuk putra. Kapasitas 96 kamar yang luasnya lebih kurang 21m2. Rusunawa berkapasitas minimal dua orang dan maksimal empat orang per kamar. “Rencananya setiap kamar akan dikenakan biaya 200 ribu rupiah,” tambahRusunawaSutarno.juga diharapkan mampu menggantikan fungsi kos-kosan. Agar lahan di sekitar UII kembali ke fungsinya. Sebab lingkungan UII adalah salah satu daerah resapan air dan penyerapan. “Ya mungkin hampir disamakan dengan kos-kosan namun dikelola oleh pihak tertentu yang formal, bukan pribadi,” ujarMenurutSutarno. Sutarno, Rusunawa sepenuhnya milik Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. UII hanya sebagai pengguna. Dalam pembangunannya, PT. Perentjana Djaja bertindak sebagai Konsultan Perencanaan. Konsultan Pengawas dipegang oleh PT. BINA KARYA. Sedangkan PT. Ultrajasa Persada Utama sebagai Kontraktor Utama.Mengenai kejelasan penggunaan Rusunawa, Sutarno mengatakan bahwa belum ada aturan yang pasti. “Yang jelas untuk kegiatan kampus, seperti seminar, rapat kerja ataupun pelatihan,” ujar SutarnoSumadi, selaku Direktur Sarana dan Prasarana mengatakan bahwa Rusunawa akan didirikan sebanyak lima lantai. UII telah menyediakan lahan sebesar 4000m2 untuk pembangunannya. “Lokasi yang pasti tersedia adalah di sebelah FPSB (tepatnya Fakultas Kedokteran),” ujar Sumadi.Disinggung tentang sket gambar Rusunawa, Sumadi tidak bisa memperlihatkan. Sebab data-data tersebut dipegang oleh Menpera. “UII menerima Rusunawa hanya dalam bentuk bangunan itu saja (kosong) tanpa pagar, halaman,” ujar Sumadi. Untuk itu UII harus menganggarkan dana untuk melengkapi fasilitas pendukung. Seperti pagar, taman, pekarangan serta tempat tidur dan perlengkapan lainnya. Bangunan ini tidak bisa langsung digunakan, karena adanya proses penjajakan atau perawatan enam bulan pertama. Tujuannya untuk mengawasi kesesuaian antara hasil bangunan dengan struktur bangunan. Serta perkiraan masa bangunan itu sendiri. Apabila tidak sesuai maka akan Pembangunanditindaklanjuti.Rusunawa mendapat tanggapan dari mahasiswa. Yolanda Hapsari Basara mahasiswa Psikologi 2008, mengatakan bahwa Rusunawa cukup penting. Namun tarif yang dikenakan terlalu mahal, “150 ribuan cukup stabil untuk mahasiswa,“ tambahnya. Beda lagi Raden Ajeng Herning Nur Arifah mahasiswa Fakultas Hukum 2007, ia baru tahu kalau ada Rusunawa. Tapi Ajeng setuju dengan konsep Rusunawa, “Bisa menampung mahasiswa yang keuangannya terbatas,” ujarnya. Ia berharap setiap kamar maksimal diisi dua mahasiswa.Sementara Anggi Erma, mahasiswa Psikologi 2008 berpendapat lebih memilih kost sendiri di luar kampus, karena malas mengantri kamar mandi seperti di Rusunawa. Anggi melihat Rusunawa sebagai ajang menambah pergaulan dan keakraban sesama teman di luar kelas semata. q Rumah susun mahasiswa (Rusunawa) pada tahun ajaran baru ini belum bisa digunakan karena masih dalam proses penjajakan atau percobaan. Ahmad Ihwan Fauzi. | KOBARkobari
Oleh Arie Fatwaturrahman
RUSUNAWA ANTARA REALITAS DAN HARAPAN
Apabila dibandingkan dengan salah satu karya Pram lainnya seperti Bumi Manusia, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels lebih bersifat mengungkap sebuah peristiwa sejarah. Sebagaimana gaya penulisan Pram, meskipun berlatar belakang sejarah penyajian reportase Pram dalam buku ini mudah dicerna.
Jalan Raya Pos, Jalan Daendels dapat dikatakan sebagai buku yang “langka” karena tidak banyak buku yang mengulas tentang pembuatan Jalan Raya Pos. Padahal dibalik pembuatan jalan raya yang membentang 1.000 kilometer, dari Anyer sampai Panarukan sepanjang utara Pulau Jawa ini menyisakan peristiwa genosida yang mengerikan. Nampaknya kisah pembuatan Jalan Raya Pos tidak banyak menarik perhatian . Sangat ironis, mengingat genosida yang dilakukan Daendels ini telah merenggut puluhan ribu nyawa dan tetap tidak mendapat banyakLewatperhatian.bukuini
q Judul : Jalan Raya Pos, Jalan Daendels Penulis : Pramoedya Ananta Toer Penerbit : Lentera Dipantara Tebal : 145 halaman Cetakan : VII, Maret 2009 Tahun Terbit : 2005
“Indonesia adalah negara budak. Budak di antara bangsa dan budak bagi bangsa-bangsa lain.” -Pramoedya Toer-
Kesaksian Terhadap Salah Satu Genosida di Indonesia
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 20091
Dalamdetail.buku
Pembangunan Jalan Raya Pos yang mengakibatkan puluhan ribu nyawa melayang bukanlah satu-satunya genosida yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut Pram, pembangunan jalan ini merupakan satu dari banyak kisah tragedi kerja paksa di Tanah Hindia. Kisah genosida lain terjadi di pulau Bandaneira, 1621, yang dilakukan oleh J. P. Coen. Korban kerja paksa tak pernah disebutkan karena nama-nama si jelata memang tak pernah bisa dihargai. Yang lain terjadi setelah Perang Jawa, 1825-1830, usai. Setelah perang melelahkan itu, Hindia Belanda bamgkrut. Untuk menanggulangi krisis keuangannya Gubernur Jendral Van den Bosch memberlakukan kerja tanam paksa di pelbagai perkebunan dan pembangunan jalan kereta api. Yang lain lagi, dan ini berlangsung pada abad 20, terjadi di Kalimantan Barat yang dilakukan bala tentara fasis Jepang. Yang lain lagi, di Sulawesi Selatan, dibawah perintah Kapten Westerling yang menelan korban 40.000 orang. Lalu pada abad 20, genosida baru lahir, kali ini dilakukan penguasa pribumi sendiri kepada warganya. Sepenuturan Pramoedya, Orde Baru dibangun atas luka genosida yang menelan rastusan, sejuta, atau bahkan satu setengah juta korban. Yang anehnya kabar ini disambut oleh kalangan Barat sebagai “berit baik”. Bangsa yang tidak belajar dari sejarah para pendahulunya akan melakukan kesalahan yang sama dengan yang pernah dilakukan para pendahulunya. Tidak heran bila peristiwaperistiwa genosida bisa terus berulang, karena memang tidak banyak perhatian yang diberikan. Bahkan peristiwa itu coba ditutupi dengan membelokan fakta-fakta sejarah. Dari itu, buku ini penting untuk direkomendasikan.
Pramoedya Ananta Toer menuturkan banyak hal tentang pembuatan Jalan Raya Pos. Selain menuturkan genosida dibalik pembuatan Jalan Raya Pos, Pram juga menuturkan latar belakang sejarah di kota-kota yang dilewati Jalan Raya Pos. Pram menuliskan banyak peristiwa berdasarkan reportasenya terhadap pembangunan Jalan Raya Pos. Ia memulai dengan menuturkan awal mula Daendels berangkat dari Belanda ke Hindia Belanda. Daendels diperintah oleh Louis napoleon untuk menyelamatkan Pulau Jawa, satu-satunya pulau besar yang belum dikusasai Inggris. Selanjutnya Pram mulai memaparkan alasan Daendels membangun Jalan Raya Pos. Tidak lupa, Pram juga menuturkan peristiwa-peristiwa dan background dari setiap kota yang dilalui Jalan Raya Pos. Dimulai dari kota Anyer sampai Panarukan. Pram menyajikan hasil reportasenya dengan cukup ini ia pun mengupas beberapa peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat yang menentang kerja paksa membangun Jalan Raya Pos. Namun, semua perlawanan berhasil ditumpas. Lagi-lagi ada banyak nyawa yang melayang akibat pembangunan Jalan Raya Pos. Pembangunan jalan ini beraspalkan darah dan air mata manusia-manusia pribumi.
Ananta
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 2009 1 FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA BARU LPM HIMMAH UII RECRUITMEN GELOMBANG I 2009-2010 Nama : ..................................................................(L/P) TTL : .................................................................. Fakultas/Jurusan : ................................................................... NIM : ................................................................... Alamat Asal : ........................................................................................................................................ Alamat di Jogja : ........................................................................................................................................ No. Telp/HP :...............................................( yang bisa dihubungi) Pengalaman Organisasi : ........................................................................................................................................ Aktivitas Sekarang : ................................................................... Motivasi masuk HIMMAH : ................................................................... ..................................................................... Motto Hidup : ................................................................... Minat Bidang : Fotografi Redaksi Rancang Grafis PSDM Litbang Jaringan Kerja Perusahaan PITA Kelengkapan formulir *) : a. Pas foto (2 buah) b. Fotokopi KTM c. Karya jurnalistik : ………………………………… Lingkari yang sudah lengkap*) Dikembalikan tanggal : .......................................... Pendaftar Penerima Pas Foto 3 x (...................................) (................................)Jabatan:................. NB : Formulir dikumpulkan paling lambat 17 September 2006 di Stan LPM HIMMAH di PESTA, Stan Rekruitmen LPM HIMMAH di Fakultas, atau bisa juga di kantor LPM HIMMAH UII d.a. Kantor Pusat UII Jln. Cik Di Tiro No 1 Jogjakarta (24 jam), telp. 085643934504. Lampirkan karya jurnalistik anda, berupa artikel, foto, ilustrasi ( pilih salah satu ).
KOBARKOBARI EDISI 136 // XII // AGUSTUS 200916
menghantui kehidupan bangsa ini. PERUSAHAAN 24,1 [pendidikan buletin+etikadiskusi+distribusisponsor+workshopdata+pencarianfotografi+pencarianiklan,danmajalahdaniklan+managerialperusahaan+eventorganizer+bazaar+fundrising] JARINGAN KERJA LSM+dll]retorika+diplomasi+studentmassa+jaringann[negosiasi+lobying+relationship+hubungaeksternal+hubunganinternal+komunikasikerjasama+link+networking+movement+NGO RANCANG GRAFIS [layout media+tata letak majalah+desain grafis+diskusi grafis+corel percetakan+katalogindesign+software+hardware+networking+draw+photoshop+visual+computermainenance+administrator+pagemaker+motionpicture] REDAKSI [pelatihan jurnalistik dasar+pelatihan lanjut+pengembangan kemampuan menulis+analisa+realita sosial+reportase+e dting+diskusi tulisan, jurnalisme investigasi+jurnalisme presisi+jurnalisme sastrawi+managemen redaksional] PENELITIAN AN PENGEMBANGAN [pendidikan polling+SPSS+penelitian kuantitatif dan kualitattif+bedah buku inter nal dan eksternal+bedah film berkualitas+klipping dan diskusi klipping+wacana berita+analisis framing] FOTOGRAFI [pendidikan fotografi+fotografer+ hunting foto+pameran foto+diskusi foto+pemahaman kamera. Tripod. lighting. komposisi foto+tehnik kamera+fotografi jurnalistik+fotografidasar] PENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA [manajemen sumber manusia+pendidikandayaorganisasi+curhatsesion+refreshing] PITA PUSAT INFORMASI DAN DATA [pendidikan kepustakaan+memenuhidata sekunder reporter]
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) MUHIBAH, cikal bakal LPM ini lahir 11 Maret 1967 dikala republik Indonesia mengalami masa transisi pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru. Pembredelan yang sempat dialami tahun 1978 dan 1982 oleh penguasa kala itu (Pangkobkantib dan Deppen RI atas nama pemeritnah Orde baru), tidak menggoyahkan keteguhannya untuk meneriakkan suara kaum yang tertindas dan termarjinalkan secara struktural. Terbukti dengan kelahiran kembali pada tahun 1983 dengan nama HIMMAH. Nama yang artinya semangat besar, serta cita-cita ini senantiasa menggelorakan ruh perubahan bagi masa depan kemanusiaan. Ditengah kondisi sosial-politik yang bergejolak, HIMMAH menjadi kawah candradimuka untuk menempa mereka yang tidak ingin dia menlihat penindasan dan pembodohan sistematik terus-menerus
