Legal Paper ALSA LC Unud Volume 04 No. 1

Law Development Division

Volume 04 No. 1

ǀ ALSA LC UNUD LEGAL PAPER

ANALISIS SANKSI PIDANA YANG DIBERIKAN KEPADA PILOT DAN TEKNISI PESAWAT DALAM PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

ALSA

LC UNUD LEGAL PAPER

Author : I Putu Charles Wiarta Yasa, I Gusti Dwiki Arya Putera, Ida Ayu Sabda Surya Laksmi Universitas Udayana

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..............................................................................................................................i BAB I PENDAHULUAN.........................................................................................................1 1.1.

Latar Belakang.......................................................................................................... 1

1.2.

Rumusan Masalah.....................................................................................................3

BAB II PEMBAHASAN..........................................................................................................4 2.1.

Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pilot Terhadap Kelalaian/Kealpaan

Dalam Mengoperasikan Pesawat Udara............................................................................ 4 2.2.

Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Teknisi Pesawat Terhadap

Kelalaian/Kealpaan Dalam Memperbaiki Pesawat Udara...............................................6 BAB III PENUTUP..................................................................................................................8 3.1.

Kesimpulan................................................................................................................ 8

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................12

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Menilik data dari Majalah Angkasa, (Kompas cyber media, 11 April 2008), sepanjang abad 21 lalu tercatat hampir 11000 kecelakaan pesawat udara terjadi. Berdasarkan data statistik kecelakaan pesawat, kebanyakan pesawat udara mengalami kecelakaan karena faktor manusia. Faktor kesalahan manusia (human error) umumnya sering terjadi dikarenakan beberapa hal seperti, kondisi pilot yang kurang memiliki keahlian dalam menerbangkan pesawat, pilot yang terus mendapatkan tekanan dari perusahaan penerbangan untuk terbang melebihi batas waktu yang ditentukan, kesalahan dalam pelayanan navigasi penerbangan, kesalahan dari awak kabin maupun dari penumpang itu sendiri, dan lain sebagainya. Hal tersebut umumnya terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran berbagai pihak mulai dari penumpang pesawat udara, perusahaan maskapai penerbangan, pengelola bandara dan pihak lain yang terkait pentingnya mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan teknis keselamatan penerbangan, sebab dalam kegiatan penerbangan setiap pihak harus menerapkan prinsip zero risk untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan penerbangan. Namun, hal tersebut bukan merupakan faktor utama, sebab dapat juga kecelakaan penerbangan terjadi karena kesalahan teknis pesawat. Hal ini diindikasi dengan faktor sistem pesawat yang rusak.

Technical error adalah penyebab kecelakaan pesawat udara karena faktor teknis, walaupun persentase dari kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor ini relatif kecil, akan tetapi seringkali berakibat fatal (Gunadi,http://www.suarakarya.online.com/ news.html, 6 Juni 2008). Salah satu faktor lain adalah organization error (kesalahan pengelolaan) yaitu pemeliharaan pesawat yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan, guna mengurangi maintenance cost (biaya perawatan) yang sewaktu waktu juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.

Faktor manusia yang di maksud seringkali ditujukan kepada orang yang memang mengoperasikan pesawat udara tersebut yaitu pilot atau kapten penerbang. Pilot sendiri merupakan bagian dari personel penerbangan. Secara umum, pihak-pihak yang merupakan personel penerbangan terdiri dari dua bagian, yaitu; Personel darat (ground personnel) dan personel terbang (flying personnel). Personel darat terdiri para pegawai yang tidak meninggalkan daratan atau tidak terbang yang terkait dengan persiapan, arahan serta pemantauan pesawat udara. Personel ini antara lain meliputi: personel bandar udara,

1

meteorologi, keselamatan dan personel pelayanan darat lainnya (Vershcoor, I, H. Ph. Diederiks, an Introduction to Air Law, Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993, hlm 29.).

Personel terbang dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 1. Orang-orang yang bertugas dalam komando, orang yang menerbangkan pesawat udara, orang-orang yang bertugas untuk hal-hal teknis selama dalam penerbangan, dan 2. Orang-orang yang melakukan pelayanan pendukung, misalnya pramugari dan pramugara kabin (E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Cetakan 1, 2000, hlm 80).

Pilot pesawat udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerbangan, maka mereka harus mengetahui dengan benar tentang hak dan kewajiban sebagai pilot pesawat udara. Hak dan kewajiban tersebut tidak lepas dari peranan sertifikasi dan lisensi personel dalam penerbangan. Hal ini sudah diatur secara khusus di dalam Annex 1 Konvensi Chicago 1944. Definisi pilot dicantumkan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan bahwa pilot disebut dengan istilah kapten penerbangan. Kapten penerbangan adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu insiden kecalakaan pesawat yang didudga disebabkan oleh kesalahan pilot yaitu jatuhnya Lion Air JT- 610. Pada tanggal 29 Oktober 2018, pihak Air Traffic Control (ATC) menyatakan bahwa pesawat udara Lion Air type B737-Max dengan nomor penerbangan JT- 610 yang dipimpin oleh pilot bernama Bhavye Suneja, dinyatakan hilang kontak pada pukul 06.50 WIB. Pesawat tersebut membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak- anak dan 2 bayi dengan 1 kopilot dan 5 Flight Attendant. Hilangnya kontak pesawat berada pada jarak 25 mil laut dari Tanjung Priok atau 11 mil laut dari Tanjung Kerawang di ketinggian 2.500

meter

di

atas

permukaan

laut.

(https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018102910582 0-20-342222/kronologi-jatuhn yalion-air-jt-610-di-tanjung-karawang, 29 Oktober 2018).

Penyebab dari jatuhnya pesawat tersebut adalah karena adanya kesalahan teknis dan kurangnya ketelitian dalam perbaikan mesin Angle of Attack (AOA) sehingga menyebabkan kerusakan pada mesin tersebut. Selain itu, pilot juga mengalami miskomunikasi dan kelalaian terkait pengoperasian

pesawat. Hal inilah yang menyebabkan pilot mengalami kesulitan dalam mengoperasikan pesawat.

(Choirul,https://www.cnbcindonesia.com/news/2019102515

1154-4-

110198/terungkap-ini-dia-kronologi-jatuhnya-boeing-lion-air-jt-610, 25 Oktober 2019).

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat ditemukan adalah: 1. Bagaimanakah

sanksi

pidana

yang

diberikan

kepada

pilot

terhadap

kelalaian/kealpaannya dalam mengoperasikan pesawat udara ?

2. Bagaimanakah sanksi pidana yang diberikan kepada pihak teknisi pesawat apabila melakukan kelalaian/kealpaan, miskomunikasi (kesalahan komunikasi), maupun kesalahan dalam perbaikan pesawat udara ?

BAB II PEMBAHASAN 2.1. Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pilot Terhadap Kelalaian/Kealpaan Dalam Mengoperasikan Pesawat Udara Sanksi pidana merupakan suatu hukuman yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. (Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015, hlm 194). Black’s Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Berdasarkan BAB XXIX A tentang Penerbangan pasal 479 g KUHP “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana: a. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; b. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.”

Sebuah catatan teknis (technical log) penerbangan sebelumnya (dari Bali ke Jakarta) pada hari Minggu 28 oktober 2018, menunjukkan sebuah mesin tidak dapat diandalkan (unreliable) sehingga instrumen CAPT (kapten) menyerahkan kendali kepada FO (kopilot) serta NNC dari Airs kru memutuskan untuk melanjutkan penerbangan mereka dan mendarat dengan selamat di Jakarta. Namun, ternyata dalam perjalanan lanjutan ke Pangkal Pinang, pesawat

tersebut

akhirnya

jatuh

karena

dugaan

adanya

kesalahan

teknis.

(Hanung,https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031174932-4-39986/jika-terbukti-lalaiini-sanksi-yang-bisa-menimpa-lion-air, 31 october 2018) Sebagai permulaan, pertanggungjawaban kecelakaan pesawat sebenarnya dapat dikenakan kepada 3 pihak, yakni pengelola bandar udara, maskapai penerbangan, dan awak pesawat secara individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sanksi pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan sebenarnya sudah diatur pada pasal 401 - 443 dalam UU tersebut.

Seperti dituliskan pada pasal 411: "Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000”. Diatur dalam ayat (2) pasal tersebut, apabila mengakibatkan matinya manusia, maka hukuman pidananya adalah penjara selama 10 (sepuluh) tahun.”

Pasal 441 menyebutkan bahwa "Tindak pidana di bidang penerbangan dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama."

Oleh karena itu, kesalahan kapten pesawat/personel yang menyebabkan kecelakaan pesawat dan kematian, dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya ke korporasi. Mau bagaimanapun juga, tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh kapten/personel yang bertindak atas nama korporasi atau kepentingan finansial korporasi.

Kemudian, ada juga pasal yang dapat berlaku bagi kasus Lion Air, yakni pasal 438 ayat (1): "Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam

penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 354 sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun."

Diatur dalam ayat (2) pasal tersebut, apabila mengakibatkan matinya manusia, maka hukuman pidananya adalah penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada pasal 443 disebutkan "Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini."

Sesuai dengan pasal di atas, setidaknya korporasi juga perlu mendapatkan denda minimal tiga kali lipat dari kesalahan yang dilanggar. Seandainya yang dilanggar adalah pasal 411, maka denda yang harus ditanggung Lion Air setidaknya sebesar Rp 1,5 triliun rupiah belum termasuk menghitung sanksi penjara bagi pengurus yang bertanggung jawab.

2.2. Sanksi

Pidana

Yang

Diberikan

Kepada

Teknisi

Pesawat

Terhadap

Kelalaian/Kealpaan Dalam Memperbaiki Pesawat Udara Berdasarkan Annex 1 Konvensi Chicago 1944 telah dijelaskan terkait pembagian personel penerbangan terdiri dari dua bagian, yaitu: personel darat (ground personnel) dan personel terbang (flying personnel). Personel darat terdiri dari para pegawai yang tidak meninggalkan daratan atau tidak terbang dan berhubungan dengan persiapan dan arahan pesawat udara. Sedangkan personel terbang terdiri dari orang-orang yang bertugas dalam komando pengoperasian dan orang-orang yang memberikan pelayanan pendukung. Dalam hal ini teknisi pesawat merupakan personel penerbangan darat.

AME (Aircraft Maintenance Engineer) adalah teknisi pesawat yang bertanggung jawab terhadap kelaikan pesawat untuk terbang. AME mempunyai tugas untuk memeriksa, melakukan atau mengawasi pemeliharaan, pemeliharaan preventif, dan pengubahan dalam sistem dan mekanikal dari pesawat. Jika terdapat masalah teknis pada pesawat terbang, AMElah yang bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi apabila dalam melaksankan tugas AME melakukan kelalaian atau kesalahan maka berhak mendapatkan sanksi pidana.

(Kompas,https://edukasi.kompas.com/read/2020/10/29/050700171/siswa-yuk-mengenal-prof esi-di-bidang-penerbangan?page=all, 29 Oktober 2020)

Pada BAB XXI pasal 359 KUHP dituliskan: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan BAB XXIX A KUHP pasal 479 g menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.”

Pasal 479 p “Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun Peraturan Menteri Perhubungan tidak menjelaskan secara jelas mengenai ketentuan sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pihak yang terindikasi melakukan kesalahan/kelalaian dalam perawatan mesin yang mengakibatkan kecelakan pesawat dan menghilangkan nyawa seseorang. Maka dari itu, sanksi pidana yang dapat menjerat teknisi mesin pesawat atau AME (Aircraft Maintenance

Engineer) adalah pasal pidana KUHP sesuai dengan yang telah dipaparkan di atas tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Pasal 479 g berkaitan dengan bagaimana kronologi kasus jatuhnya pesawat JT-610, terindikasi bahwa terjadi kesalahan dalam perbaikan/perawatan mesin yang dilakukan teknisi mesin yang mengakibatkan pesawat mengalami gangguan sehingga berakibat kecelakaan yang menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan, pada pasal 479 p mengacu pada investigasi yang ditemukan bahwa pihak teknisi mesin pesawat memberikan hasil uji coba yang tidak sesuai dengan perbaikan yang dilakukan, sehingga mengakibatkan kerusakan pada mesin

yang

tidak

terdeteksi.

(Choirul,https://www.cnbcindonesia.com/news/20191025151154-4110198/terungk ap-ini-diakronologi-jatuhnya-boeing-lion-air-jt-610, 25 Oktober 2019)

BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan Sanksi pidana merupakan pengenaan suatu hukuman yang ditimpakan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan atau perbuatan pidana melalui rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu. Pihak yang melakukan kesalahan/kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tetap mendapat sanksi pidana, hal ini sesuai dengan kronologi dan penyebab jatuhnya Lion Air JT-610 sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXIX A pasal 479 g “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang”; dan pasal 479 p bahwa “Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima belas tahun.”.

Selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yaitu: Pasal 411 “Setiap orang dengan sengaja menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.”.

Diatur dalam ayat 2 pasal tersebut, apabila mengakibatkan matinya manusia, maka hukuman pidananya adalah penjara selama 10 (sepuluh) tahun; Pasal 438 ayat 1 "Kapten penerbang yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun."; Pasal 441 bahwa "Tindak pidana di bidang penerbangan dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak

dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama."; Pasal 443 disebutkan "Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini.".

Dengan demikian pilot dan teknisi pesawat yang telah melakukan kelalaian atau kealpaan hingga menimbulkan korban jiwa dapat dijatuhi sanksi sebagaimana yang telah dicantumkan di atas. Meskipun tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan yang diinginkan pihak keluarga korban, namun penjatuhan sanksi pidana dapat menjadi pelajaran penting dalam pengoperasionalan pesawat udara agar menjadi lebih baik dan mengutamakan keselamatan diatas kepentingan lainnya. Masyarakat juga dapat memahami tentang bagaimana pentingnya sebuah aturan seperti KUHP dapat menjerat siapapun yang terbukti melanggar aturan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan wawasan konstitusi dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA Buku E. Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Yogyakarta: Penerbit Libert, 1989, hlm.58.

K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional, Bandung: Penerbit Mandar Maju 1995, hlm.146.

Vershcoor, I, H. Ph. Diederiks, an Introduction to Air Law, Deventer, Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993, hlm 29.

E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995), Mandar Maju, Cetakan 1, 2000, hlm 80.

Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, Jakarta, 2015, hlm 194.

Peraturan Chapter 1.1.1 Annex 1 on Personnel Licensing Chicago Convention 1944.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 401 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 443 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXIX A Pasal 479 g Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XXIX A Pasal 479 p

Internet CNN Indonesia. 29 oktober 2018. Kronologi Jatuhnya Lion Air JT-610. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181029105820-20-342222/kro

nologi-jatuhnya-

lion-air-jt-610-di-tanjung-karawang, diakses pada tanggal 30 Januari 2020 Gunadi. 6 juni 2008. Diakses dari http://www.suarakarya.online.com/ news.html, diakses pada tanggal 29 Januari 2020 Kompas. 29 Oktober 2020. Siswa, Yuk Mengenal Profesi di Bidang Penerbangan. Diakses dari https://edukasi.kompas.com/read/2020/10/29/050700171/siswa-yuk -mengenal-profesidi- bidng-penerbangan?page=all, diakses pada tanggal 30 Januari 2020 Muhammad Choirul, CNBC Indonesia. 25 oktober 2019. Terungkap Ini Dia Kronologi Jatuhnya

Boeing

Lion

Air

JT-610.

Diakses

dari

https://www.cnbcindonesia.com/news/20191025151154-4-110198/terungkap-ini-diakronologi-jatuhnya-boeing-lion-air-jt-610, diakses pada tanggal 29 Januari 2020 Raditya Hanung. 31 oktober 2018. Jika Terbukti Lalai, Ini Sanksi Yang Bisa Menimpa Lion Air. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/2018103117493 2-4-39986/jikaterbukti-lalai-ini-sanksi-yang-bisa-menimpa-lion-air, diakses pada tanggal 29 Januari 2020