2.2. Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Teknisi Pesawat Terhadap Kelalaian/Kealpaan Dalam Memperbaiki Pesawat Udara

penerbangan, tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 354 sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun."

Diatur dalam ayat (2) pasal tersebut, apabila mengakibatkan matinya manusia, maka hukuman pidananya adalah penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada pasal 443 disebutkan "Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam bab ini."

Sesuai dengan pasal di atas, setidaknya korporasi juga perlu mendapatkan denda minimal tiga kali lipat dari kesalahan yang dilanggar. Seandainya yang dilanggar adalah pasal 411, maka denda yang harus ditanggung Lion Air setidaknya sebesar Rp 1,5 triliun rupiah belum termasuk menghitung sanksi penjara bagi pengurus yang bertanggung jawab.

2.2. Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Teknisi Pesawat Terhadap

Kelalaian/Kealpaan Dalam Memperbaiki Pesawat Udara

Berdasarkan Annex 1 Konvensi Chicago 1944 telah dijelaskan terkait pembagian personel penerbangan terdiri dari dua bagian, yaitu: personel darat (ground personnel) dan personel terbang (flying personnel). Personel darat terdiri dari para pegawai yang tidak meninggalkan daratan atau tidak terbang dan berhubungan dengan persiapan dan arahan pesawat udara. Sedangkan personel terbang terdiri dari orang-orang yang bertugas dalam komando pengoperasian dan orang-orang yang memberikan pelayanan pendukung. Dalam hal ini teknisi pesawat merupakan personel penerbangan darat.

AME (Aircraft Maintenance Engineer) adalah teknisi pesawat yang bertanggung jawab terhadap kelaikan pesawat untuk terbang. AME mempunyai tugas untuk memeriksa, melakukan atau mengawasi pemeliharaan, pemeliharaan preventif, dan pengubahan dalam sistem dan mekanikal dari pesawat. Jika terdapat masalah teknis pada pesawat terbang, AME- lah yang bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi apabila dalam melaksankan tugas AME melakukan kelalaian atau kesalahan maka berhak mendapatkan sanksi pidana. (Kompas,https://edukasi.kompas.com/read/2020/10/29/050700171/siswa-yuk-mengenal-prof esi-di-bidang-penerbangan?page=all, 29 Oktober 2020)

Pada BAB XXI pasal 359 KUHP dituliskan: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan BAB XXIX A KUHP pasal 479 g menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana: a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain; b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.”

Pasal 479 p “Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun Peraturan Menteri Perhubungan tidak menjelaskan secara jelas mengenai ketentuan sanksi pidana yang dapat diberikan bagi pihak yang terindikasi melakukan kesalahan/kelalaian dalam perawatan mesin yang mengakibatkan kecelakan pesawat dan menghilangkan nyawa seseorang. Maka dari itu, sanksi pidana yang dapat menjerat teknisi mesin pesawat atau AME (Aircraft Maintenance