Putusan PTUN Letjend Purn Sugiono Cs by H. LAVA SEMBADA, S.H., M.H.

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 43/G/2018/PTUN.BDG

â&#x20AC;&#x153;DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAâ&#x20AC;?

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan

ub lik

Acara Biasa yang dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan

sengketa antara :-----------------------------------------------------------------------------------

Pulo,

Kebayoran

Jakarta

Selatan,

Swasta ;----------

Baru,

Pekerjaan

In do ne si

No.

E L V I N, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Brawijaya I-B

ah k

Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018 diwakili oleh

A gu ng

Rifai Ali, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law office R. Rali & Partners beralamat di Jalan Hanjuang Raya Blok H.2/17, Sektor 1.1 BSD Kota Tangerang Selatan ;--------------------------

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;---------------------------------

PERTANAHAN

KABUPATEN

BOGOR,

lik

KANTOR

berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor ;----Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Nomor: 1187/SKU-

1. KEPALA

M E LAWAN

Jani Levinus Loupatty, A.Ptnh ;--------Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;---------------Ate Sarah, S.H. ;-----------------------------Kepala Subseksi Penanganan Sengketa

In d

gu A

dan Perkara Pertanahan ;-------------------

Halaman 1 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

: :

2. N a m a Jabatan

: :

1. N a m a Jabatan

600.13/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018 memberikan kuasa kepada :---

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dahraini, S.H.;--------------------------------Kepala Subseksi Pengendalian

Pertanahan ;-----------------------------------Upi Surasti,

3. N a m a Jabatan

4. N a m a

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. ;----------------------------Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;----------------5. N a m a : Liskiman, S.H. ;------------------------------Jabatan : Mediator Pertanahan ;-----------------------6. N a m a : Sarminto, S.H. ;------------------------------Jabatan : Mediator Pertanahan ;-----------------------Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

ub lik

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor ;-----------------------------------------

S U G I O N O ;-----------------------------Indonesia ;-----------------------------------Pensiunan ;----------------------------------Jalan Wanggame Blok S. 20 Bukit

In do ne si

: : : :

A gu ng

ah k

2. N a m a Warga Negara Pekerjaan Tempat tinggal

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----------------------------------

Permai Rt. 004, Rw. 11, Kelurahan

Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta

: : : :

SRI HARTATI ;--------------------------Indonesia ;--------------------------------Mengurus rumah tangga ;-------------Jalan Wanggame Blok S. 20 Bukit

lik

3. N a m a Warga Negara Pekerjaan Tempat tinggal

Permai Rt. 004, Rw. 11, Kelurahan

Timur ;----------------------------------------Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.1 ;--------------------------------

Cibubur,

Kecamatan

Ciracas,

Nama

: Indonesia ;--------------------------------: Wiraswasta ;-----------------------------: Bukit Permai Blok S 20, Rt. 04, Rw.

In d

Halaman 2 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Warga Negara Pekerjaan Tempat tinggal

: EDWIN APRIHANDONO ;------------

Jakarta Timur ;---------------------------Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.2 ;--------------------------------

Halaman 2

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan

Ciracas, Jakarta Timur ;---------------Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.3 -------------------------------: : : :

5. N a m a Warga Negara Pekerjaan Tempat tinggal

SANDRA RAMADHIETA ;----------Indonesia ;-------------------------------Pensiunan ;------------------------------Jalan Wanggame Blok S. 20 Bukit

Permai

Rt.

Kelurahan

004, Cibubur,

11,

Kecamatan

Jakarta

ub lik

Ciracas,

Rw.

Timur ;--------------------------Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.4 ;-------------------------------Kesemuanya Tegugat II Intervesi.1, Tergugat II Intervensi.2,

Pengadilan

dan

Tergugat

Intervensi.

Penetapan Surat Ijin Insidentil dari Ketua Tata

Usaha

Negara

Bandung

Nomor

In do ne si

berdasarkan

Intervensi.3

ah k

Tergugat

A gu ng

01/SK/2018/PTUN.BDG, diwakili oleh EDWIN APRIHANDONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Bukit Permai Blok S 20, Rt. 04, Rw. 11, Kelurahan

Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2018

keduanya

Pekerjaan Advokat pada

Law

Warga

Negara

Indonesia,

lik

S.H.,

Office

Lava Sembada

HARIANJA,

Associates, berkantor di Jalan Pandega No. 35 Kedung Halang

Bogor â&#x20AC;&#x201C; 16710;-----------

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah

In d

ng A

Halaman 3 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

membaca:--------------------------------------------------------------------------------------------

diwakili oleh H. LAVA SEMBADA, S.H., M.H. DAN BERTO T.

Halaman 3

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/PENDIS/2018/PTUN.BDG tertanhggal 28 Mei 2018 tentang Lolos Dismissal; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/PENMH/2018/PTUN.BDG tertanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukkan Majelis yang

memeriksa,

memutus

Hakim

dan

menyelesaikan

---------------

perkara

ini;

Penunjukkan

Panitera

tertanggal

Pengganti

-------------------------------------------

Mei

2018

ub lik

43/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG

dan

Juru

Sita

tentang

Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 43/PEN-PP/2018/PTUN.BDG tertanggal 30 Mei

ah k

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:

2018 tentang

Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan; ------------------------------------------------

In do ne si

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

A gu ng

Nomor: 43/PEN-HS/2018/PTUN.BDG tertanggal 4 Juli 2018 tentang Hari Persidangan;

-------------------------------------------------------------------------------------

- Surat Permohonan Pemohon Intervensi tertanggal 1 Agustus yang diterima di Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 6

2018 ;---------------------------------------------------------------

Agustus

lik

tanggal

pada

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Mei

- Putusan Sela No. 43/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 8 Agustus 2018 ;--------------

2018, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 Juli

2018 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 43/G/2018/PTUN.BDG; ----

- Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak di dalam

In d

Halaman 4 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

persidangan;--------------------------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara

tersebut;

--------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Mei

2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 25

Mei

2018

dalam

Perkara

ub lik

pada

Bandung

telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :--I.

ah k

Nomor:43/G/2018/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki pada 4 Juli 2018,

Obyek Gugatan ;------------------------------------------------------------------------------

A gu ng

adalah

In do ne si

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Gugatan

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, Luas 5.045 m2 ( Lima ribu empat puluh lima meter persegi), atas nama. Sri Hartati.

2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 34/Tajur/2012,Luas1.963 M2 (Seribu

lik

sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi ), atas nama Sugiono;------

ribu

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, Luas 4.000 M 2 (Empat meter

persegi),

atas

nama

Sugiono;--------------------------------------------

3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31

4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 39/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012,

Luas 5.820 M2 ( Lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas

In d

Halaman 5 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

nama Sugiono;-----------------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 29/Tajur/2012 tanggal 28-08-2012,

Luas 3.000 m2 (Tiga ribu meter persegi), atas nama Sugiono;---------------

6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20

November 2015, Surat Ukur Nomor: 68/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015,

Luas 5.416 M2 (Lima ribu empat ratus enam belas meter persegi), atas

ub lik

7. Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor: 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20

November 2015, Surat Ukur Nomor: 69/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015 Luas 8.289 M2 (Delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Edwin Aprihandono;---------------------------------------------------------8. Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor: 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20

ah k

nama Sandra Ramadhieta;-------------------------------------------------------------

November 2015, Surat Ukur Nomor: 70/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015,

A gu ng

Sandra

In do ne si

Luas 11.600 M2 (Sebelas ribu enam ratus meter persegi), atas nama

Ramadhieta;----------------------------------------------------------------------

Merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara dalam hal ini funggsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha anegara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (9)

lik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : â&#x20AC;&#x153; Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejaba Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Negara yang berdsarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

seseorang

atau

badan

bagi

hukum

yang bersifat kongkrit, Individual dan final, yang menimbulkan akibat

In d

Halaman 6 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

perdataâ&#x20AC;?;-------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kepentingan ;--------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Penggugat telah membeli 8 (delapan) bidang tanah kepada H.

M. Sukandi sesuai dengan Akta Jual Beli ( AJB) Nomor: 150/2013,

151/2013 152/2013, 153/2013, 154/2013, 155/2013, 156/2013,

157/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Trimedi, SH Pejabat

tanah dibeli kepada Ade Irawan sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB)

Nomor : 89/2013, tanggal 07 Juni 2013 dihadapan Novidia Suwarko,

ub lik

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor dan 1 (satu) bidang

SH. MKn, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bogor,

dengan total luas kurang lebih 60.000 M 2 (enam puluh ribu meter persegi);---------------------------------------------------------------------------------

ah k

2. Bahwa Penggugat membeli tanah dengan itikad baik dan melalui

prosedur yang sah dan dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) melalui Pejabat

In do ne si

Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan adanya Surat Keterangan Tidak

A gu ng

Sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa Tajur, Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Tajur, Kecamatan Citeureup,

Kabupaten

Bogor,

Surat

Kepemilikan

Tanah

Adat

Girik/Kekitir atas nama Pemilik/Penjual;-----------------------------------------

3. Bahwa setelah proses jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta Jual

lik

(AJB) selesai, maka Penggugat meningkatkan proses untuk mengurus penerbitan sertifikat hak milik kapada Tergugat pada tanggal 28 Mei

49477/2013,

49478/2013,

49479/2013,

49481/2013, 49482/ 2013, 49483/2013, 49484/2013, 61715/2013, diterima oleh Tergguat;---------------------------------------------------------------

4. Bahwa setelah menunggu sekitar 5 (lima) tahun, permohonan

In d

Halaman 7 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

penerbitan sertifikat hak milik yang Penggugat ajukan tidak diterbitkan

pengajuan :49476/2013,

2013 Berkas Permohonan Penggugat dengan nomor permohoan atau

Halaman 7

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Tergugat, justru yang disampaikan Tergugat surat Pemberitahuan

No. 339/KET-300/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang mengatakan

hak

setelah dilakukan plotting, tanah Penggugat overlap dengan sertifikat milik

sebagaimana

objek

perkara

diatas;-----------------------

tersebut

objek perkara tersebut diatas oleh Tergugat diatas tanah milik

Penggugat,

dan

menolak

permohonan

pensertifikatan

ub lik

5. Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat hak milik sebagaimana

yang

Penggugat ajukan dengan alasan overlap, sangat bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku,

serta

melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

ah k

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b

In do ne si

Undang-undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tata

A gu ng

Peradilan

Usaha

Negara,

yang

berbunyi :--------------------------------------------------------------------------------

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan

lik

peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----------------------------

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan

menimbulkan

akibat

kerugian

bagi

Penggugat;-----------------------------

azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Sehingga

In d

Halaman 8 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

III.Tenggang Waktu :-----------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengetahui terbitnya sertifikat hak milik

Bahwa Penggugat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana objek gugatan tersebut di atas, saat Tergugat

mengeluarkan Surat pemberitahuan kepada Penggugat tanggal 26 Februari 2018 Nomor : 339/KET-300/II/2018, dan pada tanggal 25 Mei

2018 Penggugat telah mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Tata

BDG., dengan demikian

waktu mengajukan gugatan sebagaimana

yang di atur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

ub lik

Usaha Negara Bandung, dengan Nomor Perkara : 43/G/2018/PTUN

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terlampaui atau masih

dalam masa tenggang 90 (sembilan puluh) hari;-----------------------------IV.

Duduknya Sengketa ;----------------------------------------------------------------

ah k

1. Bahwa Penggugat telah membeli 8 (delapan) bidang tanah kepada

H. M. Sukandi dan satu bidang tanah kepada Ade Irawan

A gu ng

berikut :---------

In do ne si

berdasarkan Jual Beli, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) sebagai

a. Akta Jual beli Nomor: 150/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat

dihadapan Trimedi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 2008, luas lebih kurang

lik

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan

batas-batas

sebagai

3000 M2 (Tiga ribu meter persegi), terletak di Desa Tajur,

- Sebelah utara

berikut :---------------------------------------------------------tanah

milik

Ulung;---------------------------

: tanah milik Dayat;--------------------------

In d

Halaman 9 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

: tanah milik Udin;----------------------------

- Sebelah Selatan

- Sebelah Timur

Halaman 9

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Sebelah Barat

tanah

milik

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandi;---------------------------

b. Akta Jual beli Nomor: 151/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Trimedi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok

3.520 M2 (Tiga ribu lima ratus dua puluh meter persegi), terletak di

Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa

ub lik

Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 2008, luas lebih kurang

Barat

dengan

batas-batas

sebagai

- Sebelah utara

: tanah milik Pardi;---------------------------

- Sebelah Timur

: tanah milik Mamit;--------------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik H. Muhtarudin;---------------

- Sebelah Barat

: tanah milik H. Hasbulloh;-----------------

In do ne si

ah k

berikut :-------------------------------

A gu ng

c. Akta Jual beli Nomor: 152/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Trimedi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 2008, luas lebih kurang

3.572 M2 (Tiga ribulima ratus tujuh puluh dua meter persegi),

Barat

dengan

batas-batas

berikut:--------------------------------

- Sebelah utara

- Sebelah Timur

milik

: tanah milik Sarta;--------------------------:

- Sebelah Selatan

Bahrudin;-------------------

tanah

sebagai

tanah

milik

Jawa

lik

Propinsi

terletak di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,

In d

Halaman 10 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Idim;-----------------------------

Halaman 10

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Sebelah Barat

tanah

milik

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin;-------------------

d. Akta Jual beli Nomor: 153/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Trimedi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok

4.398 m2 (Empat ribu tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,

Propinsi

Jawa

ub lik

Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 2008, luas lebih kurang

Barat

batas-batas

sebagai

- Sebelah utara

: tanah milik Sakim;--------------------------

- Sebelah Timur

: tanah milik Abd. Tolib;---------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik Samsudin;---------------------

- Sebelah Barat

tanah

milik

In do ne si

ah k

berikut:------------

dengan

A gu ng

Bandi;---------------------------

e. Akta Jual beli Nomor: 154/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Trimedi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 2008, luas lebih kurang

Propinsi

Jawa

Barat

dengan

- Sebelah utara - Sebelah Timur

batas-batas

sebagai

: tanah milik Apip;----------------------------

berikut:------------------------

lik

terletak di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,

6.950 M2 (Enam ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi),

tanah

milik

In d

Halaman 11 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

: tanah milik Hasim;--------------------------

- Sebelah Selatan

Ulung;---------------------------

Halaman 11

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Sebelah Barat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

: tanah milik Apip;----------------------------

f. Akta Jual beli Nomor: 155/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat

dihadapan Trimedi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok

Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 2008, luas lebih kurang

Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa

Barat

dengan

batas-batas

sebagai

ub lik

7.500 M2 (Tujuh ribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa

- Sebelah utara

: tanah milik Ali Handoyo;------------------

- Sebelah Timur

: tanah milik Sarta;---------------------------

- Sebelah Selatan

ah k

berikut :---------------------------------------

tanah

milik

- Sebelah Barat

: tanah milik Anta;----------------------------

In do ne si

Ating;----------------------------

A gu ng

g. Akta Jual beli Nomor: 156/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Trimedi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT)

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor: 134, Blok Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 2008, luas lebih kurang 8.240 m2 (Delapan ribu dua ratus empat puluh meter persegi),

Jawa

Barat

batas-batas

sebagai

berikut :-----------------------

: tanah milik Maja;----------------------------

- Sebelah Timur

: tanah milik Anta;----------------------------

- Sebelah utara

- Sebelah Selatan

dengan

lik

Propinsi

terletak di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,

tanah

milik

In d

Halaman 12 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

: Jalan;------------------------------------------

- Sebelah Barat

Madsowi;-----------------------

Halaman 12

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Akta Jual beli Nomor: 157/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat

dihadapan Trimedi, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 2008, luas kurang

lebihb 10.820 m2 (Sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter

Bogor,

Propinsi

Jawa

Barat

dengan

batas-batas

berikut:------------------------

sebagai

ub lik

persegi), terletak di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten

- Sebelah utara

: tanah milik Ispan;---------------------------

- Sebelah Timur

Dayat;--------------------------- Sebelah Selatan

milik

ah k

tanah

- Sebelah Barat

: tanah milik Sarta;---------------------------

In do ne si

Selokan;---------------------------------------

A gu ng

2. Bahwa Penggugat telah membeli satu bidang tanah kepada Ade

Irawan berdasarkan Jual Beli, sesuai dengan Akta Jual Beli AJB sebagai

berikut :----------------------------------------------------------------------------------Akta Jual beli Nomor:

89/2013, tanggal 07 Juni 2013 dibuat

lik

(PPAT) Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 157 D II Blok Haruman Parung Pontang, Kohir C Nomor 1440, luas lebih kurang

dihadapaN Novidia Suwarko, SH., MKn Pejabat Pembuat Akta Tanah

12.000 M2

(Dua belas ribu meter persegi), terletak di Desa Tajur,

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dengan

batas-batas

sebagai

- Sebelah Timur

: tanah milik Ispan;-------------------------: tanah milik Dayat;--------------------------

In d

Halaman 13 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

- Sebelah utara

berikut:------------------------------------------------------------------------

Halaman 13

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Sebelah Selatan

: Selokan;--------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

: tanah milik Sarta;---------------------------

- Sebelah Barat

3. Bahwa total luas tanah yang Penggugat beli dari H. M. Sukandi dan

Ade Irawan seluas kurang lebih 60.000 M 2 ( enam puluh ribu meter persegi);

4. Bahwa setelah membeli bidang tanah tersebut di atas, Penggugat

mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Tanah kepada Tergugat

ub lik

dan berkas permohonan Penggugat telah di terima oleh Tergugat pada

tanggal 28 Mei 2013, sebagaimana tanda terima Nomor: 49476/2013,

49477/2013,

49478/2013,

49479/2013,

49483/2013,

49481/2013,

49482/2013, 49484/2013,

ah k

61715/2013;--------------------------------------------

5. Bahwa setelah Penggugat menunggu proses pembuatan sertifikat

In do ne si

sekitar 2 (dua) tahun belum selesai, maka Penggugat menanyakan

A gu ng

kelanjutan permohonan pembuatan sertifikat tanah Penggugat kepada Tergugat, namun jawaban yang Penggugat terima masih dalam proses;

6. Bahwa setelah Penggugat menunggu proses pembuatan sertifikat tanah milik Penggugat hingga awal tahun 2018, belum juga selesai,

akhirnya Penggugat mendesak kepada Tergugat, ada persoalan apa Penggugat

tidak

ada

kepastian

kapan

lik

permohonan

selesainya;-----------

7. Tergugat, maka pada tanggal 26 Februari 2018 Tergugat mengeluarkan

sehingga

Pemberitahuan kepada Penggugat yang mengatakan permohanan

pensertifikatan tanah yang Penggugat ajukan overlap dengan Sertifikat

es In d

Halaman 14 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Hak Milik sebagaimana objek sengketa tersebut diatas;----------------------

Halaman 14

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Bertentangan Dengan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan

Perundang-Undangan

Yang

Berlaku;-----------------------------------------

1. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang tardapat pada pasal

17 ayat 1 dan 2 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

Tahun

1997

yang

Ayat (1) : Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi

ub lik

menyebutkan:-----------------------------------------------------

pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur,

setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang

ah k

bersangkutan;----------------------------------------------------------------------------

Ayat (2) : Dalam penetapan bidang tanah pada pendaftaran tanah

batas

berdasarkan

A gu ng

penataan

kesepakatan

para

berkepentingan;--------

In do ne si

secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik dupayakan pihak

yang

Bahwa Pemilik tanah asal atau Penjual kepada Penggugat maupun

Penggugat sendiri tidak mengetahui dan tidak melihat adanya kegiatan pengukuran, penetapan letak

dan pemasangan tanda batas diatas

hak

milik

sebagaimana

lik

sertifikat

objek

perkara

tersebut

diatas;------------------------------

2. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan yang tardapat pada pasal

26 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

tanah Penggugat yang dikatakan oleh Tergugat overlap dengan

Tahun

1997

yang

menyebutkan:-----------------------------------------------------

Ayat (1) : Daftar isian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25

In d

Halaman 15 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang

Halaman 15

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam

pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam

pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberikan kesempatan

kepada

pihak

yang

berkepentingan

mengajukan

keberatan;------------------------------------------

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

Kantor

Panitia

Ajudikasi

dan

Kantor

ub lik

dilakukan

Kepala

Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran

tanah secara sistematik atau dikantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran secara

sporadik

serta

ditempat

ah k

tanah

lain

yang

dianggap

perlu;--------------------------------------------------

In do ne si

Ayat (3) : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

A gu ng

dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;-------------------------

3. Bahwa Tergugat tidak melakukan pengumuman terhadap peta bidang

atau bidang tanah-tanah yang akan diterbitkan sertifikat terkait tanah

objek perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat 1 No.

Tahun

lik

Pemerintah

1997;-----------------------------------------------------

4. Bahwa Pengumuman sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1

Peraturan

tersebut diatas tidak dilakukan oleh Tergugat di Kantor Kepala Desa

letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara

Citeureup,

sporadik serta ditempat lain, sehingga Kepala Desa Tajur, Kecamatan

Kabupaten Bogor tidak mengetahui tanah milik Penggugat telah terbit

In d

Halaman 16 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

sertifikat Hak Milik sebagaimana objek perkara tersebut diatas,

Halaman 16

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat

Tanah

sehingga Kepala Desa Tajur yakin mengeluarkan Surat Keterangan dan

mengetahui

Surat

Pernyataan

Sengketa ;-----------------

Tidak

5. Bahwa disamping tidak diumumkan di Kantor Kepala Desa, Tergugat

juga tidak melakukan pengumuman di media masa, sehingga Kepala

Desa Tajur dan Aparat Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor agar tidak mengeluarkan surat apapun terkait jual beli yang

keberatan

ub lik

mengajukan

terhadap

pensertifikatan

yang

dilakukan

Tergugat;----------------------------------------------------------------------------------

B. Keputusan Tata Usaha Negara .Yang Digugat Bertentangan Dengan Asas-

ah k

dilakukan Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengetahui atau

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;------------------------------------------------------

In do ne si

1. Bertindak Sewenang-wenang :--------------------------------------------------------

A gu ng

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang menerbitkan

Sertifikat Hak milik sebagaimana disebutkan pada objek perkara, diatas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;-------------------

Bahwa 4 (empat) Sertifikat Hak milik ( SHM) yaitu :---------------------------ď&#x201A;ˇ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31

lik

(Seribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Sugiono;--------------------------------------------------------------------------------

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 34/Tajur/2012,Luas1.963 M 2

ď&#x201A;ˇ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 35/Tajur/2012, Luas 4.000 M 2

(Empat ribu meter persegi), atas nama Sugiono;----------------------------

ď&#x201A;ˇ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 39/Tajur/2012, tanggal 28-08-

In d

Halaman 17 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

2012, Luas 5.820 M2 (Lima ribu delapan ratus dua puluh meter

Halaman 17

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas

nama

persegi),

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono:------------------------------------------------------------------------

ď&#x201A;ˇ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012,

Surat Ukur Nomor: 29/Tajur/2012 tanggal 28-08-

2012, Luas 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi), atas nama

Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab.

Bogor

Nomor:

ub lik

Sugiono.yang diterbitkan oleh Tergugat dengan dasar Pemberian

625/HM/BPN.32.01.400/VIII/2012;-----------------------------------

Bahwa Tegugat secara sewenang-wenang menyerahkan tanah milik Penggugat sebagai tanah bukan tanah hak adat untuk dimiliki oleh 4

ah k

(empat) orang pemegang sertifikat sebagaimana yang disebutkan

diatas, tanah milik Penggugat sebagaimana yang di serahkan Tergugat

Kantor

Badan

A gu ng

Kepala

Pertanahan

In do ne si

kepada 4 (empat) orang tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Kab.

625/HM/BPN.32.01.400/ VIII/2012, sedangkan

Bogor

Nomor:

dasar kepemilikan

asalnya adalah tanah adat Persil 134 penggugat beli dari H. M. Sukandi;-----------------------------------

Bahwa 3 (tiga) sertifikat hak milik yang Tergugat terbitkan pada tahun

lik

ď&#x201A;ˇ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor: 68/Tajur/2015, tanggal 03-11-

2015, Luas 5.416 M2

2015 yaitu :--------------------------------------------------------------------------------

(Lima ribu empat ratus lima belas meter

persegi), atas nama Sandra Ramadhieta;-------------------------------------

ď&#x201A;ˇ Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor: 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20

November 2015, Surat Ukur Nomor: 69/Tajur/2015, Luas 8.289 M2

In d

Halaman 18 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

(Delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi),

Halaman 18

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Edwin

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprihandono;--------------------------------------------------------------------------

ď&#x201A;ˇ Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor : 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor : 70/Tajur/2015, tanggal 03-11-

2015, Luas 11.600 M2 (Sebelas ribu enam ratus meter persegi), atas

nama Sandra Ramadhieta;--------------------------------------------------------

di proses saat permohonan pensertifikatan oleh Penggugat sudah

ub lik

diterima oleh Tergugat, seharusnya apabila permohonan Penggugat tidak diproses tapi permohonan tiga sertifikat hak milik tersebut diatas

juga tidak diproses dan Tergugat segera mengeluarkan Surat Pemberitahuan telah terjadi overlap, namun dengan sewenang-wenang

ah k

Tergugat menerbitkan permohonan 3 (tiga) sertifikat hak milik

sebagaimana disebut diatas dan permohonan Penggugat ditolak oleh

In do ne si

Tergugat;----------------------------------------------------------------------------------

A gu ng

2. Tidak Cermat/Tidak Teliti;---------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat tidak cermat/tidak teliti dalam menentukan lokasi tanah yang dimohonkan penerbitan sertifkat hak milik sebagaimana objek perkara, alas hak atau warkah 4 (empat) sertifikat hak milik nomor :

lik

an. Sandra Ramadhieta, Bekas Tanah Adat C. No. 53/653 P. 126. D. III,

411 an. Edwin Aprihandono, Bekas Tanah Adat C. 30/510 P. 129. D. III , 412 an. Sandra Ramaadhieta, Bekas Tanah Adat C. No. 380/816 P.

311 an. Sri Hartuti, Bekas tanah adat C. No. 1553 Persil 157/D. III, 410

129. D. III, sedangkan tanah yang Penggugat kuasai dan miliki

persilnya adalah 134, dengan demikian diduga Tergugat telah salah

diterbitkan

sertifikat

hak

atau tidak teliti dan tidak cermat dalam menentukan lokasi yang

In d

Halaman 19 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

miliknya;-----------------------------------------------------------------------------------

Halaman 19

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa lokasi tanah yang dimiliki oleh Penggugat saat adanya penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana objek perkara, sepenuhnya

dikuasai oleh H. M. Sukandi selaku pemilik/penjual kepada Penggugat dan setelah terjadi jual beli kepada Penggugat sepenuhnya di kuasai

oleh

Penggugat;-------------------------------------------------------------------------------Bahwa semua

bidang tanah yang dibeli Penggugat kepada H. M.

ub lik

Sukandi adalah bekas tanah adat dengan Persil No. 134 dan Ade Irawan adalah Bekas Tanah adat dengan Persil No. 157, berbeda

dengan alas hak atau warkah sertifikat yang diterbitkan Tergugat yaitu Persil 129 dan bukan tanah adat, dengan demikian jelas Tergugat tidak

ah k

cermat satu lokasi punya dasar kepemilikan dua yaitu Bekas tanah adat

persil 134 yang dimiliki Penggugat dan Bekas tanah Adat persil129 dan

A gu ng

diterbitkan

In do ne si

tanah adat yang menjadi dasar kepemilikan sertifikat hak milik yang

Tergugat;----------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara

berupa :-----------------------------------------------------------------------------------------

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Juli

ď&#x201A;ˇ

2012, Surat Ukur Nomor : 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, Luas

2. Menyatakan batal atau tidak sah

lik

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------

In d

Halaman 20 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Hartati;---

5.045 M2 (Lima ribu empat puluh lima meter persegi), atas nama. Sri

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31



Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 34/Tajur/2012,Luas1.963 M2 (Seribu

sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Sugiono;------Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31



Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, Luas 4.000 M2 (Empat meter

persegi),

atas

ribu

nama

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31

ub lik



Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 39/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012, Luas 5.820 M2 (Lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama Sugiono;---------------------------------------------------------------------------Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31



ah k

Sugiono;--------------------------------------------

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 29/Tajur/2012 tanggal 28-08-2012,

In do ne si

Luas 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi), atas nama Sugiono;---------------Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20

A gu ng



November 2015, Surat Ukur Nomor: 68/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015,

Luas 5.416 M2 (Lima ribu empat enam lima belas meter persegi), atas nama Sandra Ramadhieta;-------------------------------------------------------------

Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor: 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20



lik

persegi), Edwin Aprihandono;---------------------------------------------------------



Luas 8.289 M2 (Delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter

Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor: 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor: 70/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015,

November 2015, Surat Ukur Nomor: 69/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015,

Luas 11.600 M2 (Sebelas ribu enam ratus meter persegi), atas nama

Sandra Ramadhieta;---------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara

In d

Halaman 21 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

berupa :-----------------------------------------------------------------------------------------

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 21

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Juli



2012, Surat Ukur Nomor: 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, Luas 5.045

M2 ( Lima ribu empat puluh lima meter persegi), atas nama. Sri Hartati;---

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31



Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 34/Tajur/2012, Luas1.963 M2 ( Seribu

sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi ), atas nama Sugiono;------

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31



ub lik

ribu

meter

persegi),

atas

nama

Sugiono;--------------------------------------------

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31



Agustus 2012, Surat Ukur Nomor: 39/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012,

ah k

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, Luas 4.000 m2 (Empat

Luas 5.820 M2 ( Lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas

In do ne si

nama Sugiono;-----------------------------------------------------------------------------

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31

A gu ng



Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 29/Tajur/2012 tanggal 28-08-2012, Luas 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi), atas nama Sugiono;----------------

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20



November 2015, Surat Ukur Nomor: 68/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015,

nama Sandra Ramadhieta;------------------------------------------------------------Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor: 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20



lik

Luas 5.416 M2 (Lima ribu empat ratus enam belas meter persegi), atas

November 2015, Surat Ukur Nomor: 69/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015,

Luas 8.289 M2 (Delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Edwin Aprihandono;---------------------------------------------------------Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor: 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20



November 2015, Surat Ukur Nomor: 70/Tajur/2015, tanggal 03-11-2015,

In d

Halaman 22 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Luas 11.600 M2 (Sebelas ribu enam ratus meter persegi), atas nama

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 22

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sandra

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhieta;----------------------------------------------------------------------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa tata usaha Negara ini;----------------------------------------------------------

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang berdasarkan

hukum

dan

seadil-adilnya

kebenaran;------------------------------------------------

ub lik

Bahwa atas gugatan Penggugat tesebut, Tergugat telah mengajukan

sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Eksepsi ;-----------------------------------------------------------------------------------------------

ah k

Jawabannya didalam persidangan tanggal 18 Juli 2018, yang isi pokoknya

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Tentang

Kualitas

In do ne si

A gu ng

Tergugat ;----------------

gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan

Penggugat

(Onbevoeg)

;----------------------------------------------

Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan penggugat bagian posita halaman 2 â&#x20AC;&#x201C; 6 Romawi II dan IV yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah

pemilik yang syah atas tanah hak milik adat 8 bidang tanah kurang lebih

lik

seluas 60.000 m2 (enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa

Akta

Jual

Beli;-----------------------------------------------------------------------------------------Bahwa fakta hukum atas tanah in litis yang diklaim oleh Penggugat telah

In d

Halaman 23 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

diterbitkan Sertipikat Hak Milik yaitu ;-----------------------------------------------------

Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang diperoleh berdasarkan

Halaman 23

Sertipikat Hak Milik No. 311/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

11-07-2012,

No. 26/Tajur/2012, terbitan tanggal 20 Juli

2012, luas 5.045 M² (Lima

ribu empat puluh lima

terdaftar atas nama Sri Hartati;-----------

meter persegi)

Sertipikat Hak Milik No. 318/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

No. 34/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus

28-08-2012,

terdaftar

atas

nama

ub lik

persegi)

Sugiono;-------------------------------------------------------------------------------------c.

Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28 - 08 - 2012,

No. 39/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus

2012, luas 5.820 M² (Lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)

ah k

2012, luas 1.963 M² (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter

Sertipikat Hak Milik No. 323/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28 No. 35/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus

A gu ng

- 08 - 2012,

In do ne si

terdaftar atas nama Sugiono;-

2012, luas 4.000 M² (empat ribu meter persegi) terdaftar atas nama Sugiono;----------------------

Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28

Agustus 2012, No. 29/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus 2012,

lik

nama

Sugiono;-------------------------------------------------------------------------------------Sertipikat Hak Milik No. 410/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015,

No. 68/Tajur/2015, terbitan tanggal 20

November 2015, luas 5.416 M² (Lima ribu empat ratus enam belas meter terdaftar

persegi)

atas

nama

Sandra

luas 5.045 M² (Lima ribu empat puluh lima meter persegi) terdaftar atas

In d

Halaman 24 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Romadhieta;----------------------------------------------------------------------

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 24

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sertipikat Hak Milik No. 411/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

03-11-2015,

No. 69/Tajur/2015, terbitan tanggal 20

November 2015, luas 8.289 MÂ˛ (Delapan sembilan

meter

persegi)

ribu dua ratus delapan puluh

terdaftar

atas

nama

Aprihandono;--------------------------------------------------------

03-11-2015,

No. 70/Tajur/2015, terbitan tanggal 20

persegi)

terdaftar

ribu enam ratus meter

ub lik

November 2015, luas 11.600 MÂ˛ (Sebelas

atas

nama

Sandra

Romadhieta;--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Indroharto, SH dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang

Edwin

Sertipikat Hak Milik No. 412/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

ah k

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Penerbit Pustaka Sinar Harapan

In do ne si

Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke-empat halaman 37 s/d 40

A gu ng

berpendapat pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :----------------------------------------------------------------------------------------------

a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;-------------Hal

ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat

Ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara

Negara

yang

bersangkutan

dilain

orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha

pihak ;-----------------------------------------------------------Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan

oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan dilain pihak

In d

Halaman 25 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha

lik

Negara ;-------------------

diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha

Halaman 25

yang

Negara

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ;---------------------------------------------------------------------------

Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang

berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada

secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun

intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya

apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara

yang

digugat

merugikan

ah k

pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu

ub lik

hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat

Penggugat

secara

langsung ;------------------------------------------

proses

gugatan

A gu ng

suatu

In do ne si

b. Kepentingan proses, artinya apa hendak dicapai dengan melakukan

yang

bersangkutan;------------------------------------------

Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan

suatu proses gugatan yang bersangkutan ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat, adagium hukumnya

maka

disitu

baru

boleh

berproses/mengajukan

gugatan;----------------------

lik

kepentingan

yang berarti bila ada

Bahwa Prof.Dr.Philippus.M.Hajjon, SH dalam bukunya "Pengantar Hukum Administtrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta,

adalah "Point d'interest-Point d'action"

Tahun 1995 cetakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat

(seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat

In d

Halaman 26 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

(hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 26

Negara

yang

digugat

dengan

kerugiannya

Usaha

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya;---------

atau

Perihal kwalitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang

berlaku umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seseorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan

adagium" tiada kepentingan tiada gugatan " yang berarti bila tidak ada

ub lik

gugatan sesuai dengan azas " Point d'interest-Point d'action atau No Interest No action";-------

Bahwa hal yang kontroversi apabila Penggugat menginginkan batalnya surat keputusan in litis, karena fakta hukum terungkap atas tanah perkara

ah k

kepentingan (interest) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan

berdasarkan sertipikat hak milik maka secara formil dan materiil dalam

In do ne si

penguasaan pemegang hak, dan apabila terdapat penguasaan fisik yang dilakukan oleh pihak lain selain pemegang hak maka penguasaan fisik yang

A gu ng

dilakukan oleh pihak lain yang quad non nota bene Penggugat maka dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dianggap tidak

mempunyai kualitas (onbevoegd) karena telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor : 51 PRP Tahun 1960 (LN 1960-158) tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;--------------------------

lik

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terbukti Penggugat tidak

demikian menjadi tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat dimaksud, dikarenakan atas tanah obyek perkara telah diberikan hak

sebagaimana obyek perkara dan nota bene alas hak kepemilikan Penggugat adalah Akta Jual Beli yang mana atas tanah dimaksud sebenarnya adalah tanah milik adat berupa Kohir C Nomor

2008 dan Persil Nomor

134,

mempunyai kualitas (onbevoeg) untuk mengajukan gugatan, dan selaku

In d

Halaman 27 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 27

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikatsertipikat in litis yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan

Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan

Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi, dan yang oleh

karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----------------------

Kewenangan

ub lik

Tentang

Mengadili :----------------------------------------------------------a.

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan Pengadilan

kepemilikan

atas

pokok

dipermasalahkan/tuntutan

Tata

Usaha

suatu

obyek

bidang

Negara

karena

gugatan

tanah

berisi

(Hak

yang tuntutan

Kebendaan)/

In do ne si

gugatan

ah k

A gu ng

Keperdataan;----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa

apabila

dicermati,

Penggugat

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena

Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah dengan berdasarkan Akta JualBeli No. 150/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No. 151/2013,

lik

Akta Jual-Beli No. 153/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No. 154/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No. 155/2013, tanggal 16

tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No. 152/2013, tanggal 16 Mei 2013,

Mei 2013, Akta Jual-Beli No. 156/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli

No. 157/2013, tanggal 16 Mei 2013, jumlah luas kurang lebih 60. 000

MÂ˛;-----------------------------------------------------------------------------Bahwa dilain pihak, berdasarkan Buku Tanah

In d

Halaman 28 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

yang ada di Kantor Tergugat, tanah yang Penggugat akui telah terbit

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertipikat Hak Milik No. 311, 410, 411, 412 /Tajur, dari pengakuan hak berasal dari Bekas Tanah Milik Adat C. No. 1553 P.157 D. III, Akta Jual

Beli 237/2011, Tanggal 03 – 03 – 2011, Bekas Tanah Milik Adat C. No.

53/653 P.126 D. III, Akta Jual Beli 246/2011, Tanggal 03 – 03 – 2011,

Bekas Tanah Milik Adat C.

251/2011, Tanggal

No. 30/510,

P.129,

D. III, Akta Jual Beli

03 – 03 – 2011, Bekas Tanah Milik Adat C. No.

380/616, P.129, D. III, Akta Jual Beli 241/2011, Tanggal 03 – 03 – 2011

berdasarkan Bogor

ub lik

318, 319, 323, 324, /Tajur, berasal dari pemberian hak milik

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

tanggal

25-08-2012,

400/VIII/2012;------------------d.

No.

625/HM/BPN.32.01-

Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas

ah k

dan

dan terang bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah masalah

A gu ng

tentunya

menjadi

kewenangan

Umum/Perdata;------------------------------------------------

In do ne si

kepemilikan atas suatu bidang tanah, Pengujian atas permasalahan tersebut

Peradilan

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

lik

serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan tanggal 14-10-1993 Nomor:

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993

1986 Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. UU Nomor : 9 Tahun 2004

yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada

In d

Halaman 29 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

angka V butir 1 menegaskan :------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan

mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;--------Hal tersebut sesuai dengan Kaidah Hukum yang tercantum dalam

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :------------------

ub lik

1. Nomor Perkara : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998;--------------Kaidah Hukum : Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan

mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh

ah k

Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada

yang

In do ne si

kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data

A gu ng

keliru;---------------------------------------------------------------------------------------

2. Nomor Perkara : 16 K/TUN/2009 Tanggal 26 Februari 2001;--------------Kaidah Hukum : Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah

wewenang

peradilan

umum

memeriksanya;-----------------------------

3. Nomor

K/TUN/1996

Tanggal

Juli

lik

2001;----------------------

Kaidah Hukum : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan

dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata

Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang

berkepentingan;--------------------------------------------------------------------------

In d

ng A

Halaman 30 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

4. Nomor Perkara : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999;-------------

Perkara

untuk

Halaman 30

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kaidah Hukum : Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat

keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian

hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke

Peradilan Umum karena sengketa perdata;-------------------------------------f.

Bahwa

sehubungan

pokok

permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam

gugatannya adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah

ub lik

terperkara yang quad non belum pernah diperjualbelikan, selaku demikian permasalahan tentang pengujian kepemilikan adalah murni merupakan

kewenangan pengujian dari Penradilan umum/perdata, sebagaimana

ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo.Undang-Undang No.5

ah k

Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang

In do ne si

No.51 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolute dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui

A gu ng

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-

Tentang

Gugatan

Daluwarsa ;---------------------------------------------------------------

lik

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaraâ&#x20AC;?;--------------------------------Ketentuan

mengenai

tenggang

menegaskan â&#x20AC;&#x153;Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90

waktu

dipertegas

kembali

dengan

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkaman Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991

tanggal 03 Juli 1991 yang menyatakan â&#x20AC;&#x153; Bagi mereka yang tidak dituju oleh

In d

Halaman 31 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh

keputusan

keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Tata

Usaha

Negara

bersangkutanâ&#x20AC;?;--------------------------------------------------------

yang

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya pada

Penggugat baru mengetahui telah terbitnya sertipikat obyek sengketa pada

ub lik

halaman 3 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang pada intinya

tanggal 26-02-2017 setelah dikeluarkannya surat penjelasan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor

339/ket-300/II/2017, namun

menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftar di

waktu 90

4-07-2018 telah melewati masa tenggang

perbaikan gugatan tertanggal

dan

In do ne si

ah k

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25-2-2018

(sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang

A gu ng

waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang

Nomor: 9 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dipertegas dengan Surat Edaran MARI No. 1992;------------------

Gugatan

Error

Bahwa, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan error in

objecto, hal tersebut terbukti sebagaimana dalam gugatan Penggugat menegaskan bahwa terhadap tanah quad non milik Penggugat berdasarkan Akta Jual-Beli No. 150/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No.

Objecto;---------------------------------------------------------

2 Tahun

lik

Tentang

151/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No. 152/2013, tanggal 16 Mei

In d

Halaman 32 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

2013, Akta Jual-Beli No. 153/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 32

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

154/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No. 155/2013, tanggal 16 Mei

2013, Akta Jual-Beli No. 156/2013, tanggal 16 Mei 2013, Akta Jual-Beli No.

157/2013, tanggal 16 Mei 2013, jumlah luas kurang lebih 60. 000 MÂ˛ dari kohir C. Nomor 2008 dengan Persil Nomor 134,

terletak di Desa Tajur,

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sedangkan berdasarkan data yang

ada pada Tergugat terhadap tanah obyek sengketa quo berasal dari Bekas

penerbitanya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

ub lik

Tanah Milik Adat C. No. 380/616, P.129 dan Pemberian Hak yang dalam

berlaku;-------------------------------

Bahwa, dengan demikian dalil gugatan a quo yang quad non menyatakan

sebagai pemilik tanah obyek sengketa adalah dalil yang tidak sesuai fakta

ah k

hukum hanya mengada ada karena telah sangat jelas bahwa ada perbedaan

In do ne si

alas hak antara bidang tanah milik penggugat dengan obyek sengketa, hal ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim gugatan a quo merupakan

A gu ng

gugatan Error in Objecto, dan sepatutnya gugatan a quo untuk tidak diterima

(niet onvankelijk verklaard);-------------------------------------------------------------------

Dalam

Pokok

Perkara ;--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa segala apa yang diuraikan oleh

lik

Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga

dalam

bagian

pokok

didalilkan

apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula

perkaranya;--------------------------------------------------------------------------------------2.

Bahwa, obyek gugatan dalam perkara a quo

sebagaimana surat gugatan Para Penggugat adalah keputusan TUN

In d

Halaman 33 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

berupa:----------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Sertipikat Hak Milik No. 311/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 11-07-2012, No. 26/Tajur/2012, terbitan tanggal 20 Juli 2012, luas 5.045 M² (Lima ribu puluh

lima

empat

meter

persegi)

terdaftar

atas

Hartati;--------------

nama

Sri

b. Sertipikat Hak Milik No. 318/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012, terbitan

tanggal 31 Agustus 2012, luas 1.963 M²

No. 34/Tajur/2012,

ub lik

Sugiono;----------------------------------------------------------------------------------------

c. Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28 -08-2012, No. 39/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus 2012, luas 5.820 M² (Lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) terdaftar atas nama Sugiono;-

(empat

ribu

terbitan

tanggal 31 Agustus 2012, luas 4.000 M²

meter

persegi)

terdaftar

atas

Sugiono;-----------------------------------

A gu ng

nama

In do ne si

No. 35/Tajur/2012,

d. Sertipikat Hak Milik No. 323/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28 - 08 - 2012,

ah k

(seribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama

e. Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2012, No. 29/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus 2012, luas 5.045 M² (Lima

ribu empat puluh lima

meter persegi)

terdaftar atas nama

Sugiono ;-

lik

No. 68/Tajur/2015, terbitan tanggal 20 November 2015, luas 5.416 M²

(Lima ribu empat ratus enam belas meter persegi) terdaftar atas nama Sandra

Romadhieta;-----------------------------------------------------------------------------------

f. Sertipikat Hak Milik No. 410/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015,

g. Sertipikat Hak Milik No. 411/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015,

No. 69/Tajur/2015, terbitan tanggal 20 November 2015, luas 8.289 M²

(Delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terdaftar

In d

Halaman 34 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

atas nama Edwin Aprihandono;----------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 34

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Sertipikat Hak Milik No. 412/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015, No. 70/Tajur/2015, terbitan tanggal 20 November 2015, luas 11.600 MÂ˛

ribu enam ratus meter persegi) terdaftar atas nama Sandra

(Sebelas

Romadhieta;-----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat

sebagaimana tercantum pada poin A nomor 1 - 5 halaman 6 â&#x20AC;&#x201C; 7 yang pada

1997

tentang

Pendaftaran

Tanah

ub lik

obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun jo.

Peraturan

Meneteri

Negara

Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

No.

Tahun

1997

tentang

Pendaftaran

ah k

pokoknya menyatakan keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat

Tanah;----------------------------------------------------------------------------Bahwa Sertipikat obyek perkara a quo

In do ne si

berasal dari Pengakuan Hak dan Pemberian Hak terletak di Desa Tajur, Citeureup,

Kabupaten

A gu ng

Kecamatan

Bogor,

dimana

dalam

proses

penerbitannya telah melalui rangkaian kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Meneteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang batas-batas bidang

tanahnya ditunjukkan oleh pemohon dan disaksikan oleh pihak - pihak yang berbatasan serta hasilnya sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur

dari masing-masing Sertipikat. Dalam hal pelaksanaan pengukuran ini, apabila dilapangan terdapat pihak lain yang keberatan atas pelaksanaan

In d

Halaman 35 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

pengukuran dengan menunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah,

lik

Pendaftaran Tanah antara lain :----------------------------------

Halaman 35

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentunya pengukuran tanah akan dihentikan dan proses penerbitan sertipikatnyapun akan terhenti sampai ada penyelesaian masalahnya;-----

Penelitian data yuridis dan bidang tanah telah dilakukan oleh Panitia

Pertimbangan Lendreform yang salah satu anggota Panitia Pertimbangan

Berdasarkan Arsip Buku

tanah yang ada

Lendreform tersebut adalah Kepala Desa setempat;-----------------------------

411, 412 /Tajur, dari pengakuan hak berasal dari Bekas Tanah Milik Adat C.

ub lik

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sertipikat Hak Milik No. 311, 410,

No. 1553 P.157 D. III, Akta Jual Beli 237/2011, Tanggal 03-03-2011, Bekas Tanah Milik Adat C. No. 53/653 P.126 D. III, Akta Jual Beli 246/2011, Tanggal

ah k

Beli

251/2011, Tanggal

03-03-2011, Bekas Tanah Milik Adat C. No. 30/510, P.129, D. III, Akta Jual 03-03-2011, Bekas Tanah Milik Adat

No.

In do ne si

380/616, P.129, D. III, Akta Jual Beli 241/2011, Tanggal 03-03-2011 dan 318, 319, 323, 324/Tajur, berasal dari pemberian hak milik berdasarkan Surat

A gu ng

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25-08-2012, No. 625/HM/BPN.32.01-

400/VIII/2012, yang

Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

terletak

desa Tajur,

ternyata tidak ada yang

mengajukan keberatan baik pada tahap pengukuran maupun pada masa pengumuman, sehingga pada tanggal 20 Juli 2012, 31 Agustus 2012 dan 20

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana B nomor 1 â&#x20AC;&#x201C; 2 halaman 7â&#x20AC;&#x201C; 8 yang pada pokoknya

tercantum pada poin

menyatakan keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek

sengketa bertentangan dengan Asas â&#x20AC;&#x201C; Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis adalah

lik

November 2015 Tergugat menerbitkan sertipikat dimaksud;-------

dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

In d

Halaman 36 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3),

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962,

serta Telah Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/ principle of good administration) sebagaimana

yang diuraikan oleh W. Riawan Tjandra,SH dalam bukunya Hukum Acara

Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut

ub lik

hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of

carefulness) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently);------------------------------------------------------------------------Sehingga Tergugat Tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari

ah k

Crince Le Roy (Principle Of Good Administration) terutama asas kepastian

maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de povoir) dan

In do ne si

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Tanpa wewenang yang

A gu ng

sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan Tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986

Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009

Pasal

ayat

(2)

huruf

dan

lik

b;---------------------------------------------------------------------

tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, in litis

dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertipikat

adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga/instansi yang diantaraya mempunyai

relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Azas-Azas

In d

Halaman 37 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan azas kecermatan dan ketelitian dan memohonkan dinyatakan batal

sertipikat in litis;---------------7.

Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan

Penggugat sebagaimana tercantum dalam Dasar Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah tidak cermat dan bertentangan dengan peraturan yang

berlaku

dalam

menerbitkan

sertipikat

perundangan

sengketa;------------------------berdasarkan

Tergugat ;-----------------------------a.

data

yang

ada

objek

Kantor

ub lik

Bahwa

Sertipikat Hak Milik No. 311/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 11-07-2012, No. 26/Tajur/2012, terbitan tanggal 20 Juli 2012, luas 5.045 M 2 (Lima

ribu empat puluh lima

meter persegi)

Hartati;-----------

terdaftar atas nama Sri

In do ne si

ah k

Sertipikat Hak Milik No. 318/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012,

A gu ng

No. 34/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus 2012, luas 1.963 MÂ˛ (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama

Sugiono;-------------------------------------------------------------------------------------

Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28 - 08 No. 39/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus 2012,

luas 5.820 MÂ˛ (Lima

lik

2012,

ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)

terdaftar atas nama Sugiono;-

Sertipikat Hak Milik No. 323/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012,

No. 35/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus 2012, luas 4.000 MÂ˛ (empat ribu meter persegi) terdaftar atas nama Sugiono;---------------------Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28 Agustus

In d

Halaman 38 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

2012, No. 29/Tajur/2012, terbitan tanggal 31 Agustus 2012, luas 5.045

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MÂ˛ (Lima ribu empat puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama

Sugiono;-------------------------------------------------------------------------------------Sertipikat Hak Milik No. 410/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015,

No. 68/Tajur/2015, terbitan tanggal 20 November 2015, luas 5.416 M 2

(Lima ribu empat ratus enam belas meter persegi) terdaftar atas nama

Sandra Romadhieta;----------------------------------------------------------------------

(Delapan

ub lik

No. 69/Tajur/2015, terbitan tanggal 20 November 2015, luas 8.289 MÂ˛

ah am

Sertipikat Hak Milik No. 411/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015,

ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi)

terdaftar

atas

nama

Edwin

Aprihandono;--------------------------------------------------------

Sertipikat Hak Milik No. 412/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015,

ah k

ribu enam ratus meter persegi) terdaftar atas nama Sandra

In do ne si

(Sebelas

No. 70/Tajur/2015, terbitan tanggal 20 November 2015, luas 11.600 MÂ˛

A gu ng

Romadhieta;--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan demikian

Tergugat

dalam menerbitkan

sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun

tersebut

dapat

Tergugat

buktikan

dengan

menjelaskan

Konologis

kronologis

Penerbitan

Sertipikat ;--------------------------------------------------------Sertipikat Hak Milik No. 311/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 11-07-2012,

No. 26/Tajur/2012, diterbitan tanggal

penerbitannya adalah :------------------------------

lik

1961 jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 Tahun 1962, hal

In d

Halaman 39 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

20 Juli 2012, berasal dari Bekas Tanah Milik Adat C. No. 1553 P.157 D.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Akta Jual Beli No. 237/2011, Tanggal 03-03-2011, luas 5.045 MÂ˛

(Lima ribu empat puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Sri

Hartati;--------------------------------------------

Sertipikat Hak Milik No. 318/Desa Tajur, Surat Ukur

tanggal 28-08-2012,

No. 34/Tajur/2012, diterbitan tanggal 31

Agustus 2012, berasal dari pemberian hak milik berdasarkan

Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25-08-

luas 1.963 MÂ˛ (seribu

ub lik

2012, No. 625/HM/BPN.32. 01- 400/VIII/2012,

Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama Ocim

Pada tanggal 16 Januari 2013 ada permohonan pengecekan

Pada

tanggal

25/02/2015

ah k

sertipikat;-

dibalik

nama

atas

nama

Sugiono

In do ne si

B Sukna;------------------------------

A gu ng

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 4.988/2012 tanggal 31/12/2012 yang dibuat

oleh

Makbul

Suhada,

SH.

PPAT;-------------------------------------------------

selaku

Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Tajur, Surat Ukur

tanggal 28-08-2012,

No. 39/Tajur/2012, diterbitan tanggal 31

lik

Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25-08-

2012, No. 625/HM/BPN. 32.01- 400/VIII/2012, luas 5.820 MÂ˛ (Lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi)

Juli

2015

ada

permohonan

pengecekan

sertipikat;------

tanggal

In d

Halaman 40 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Pada

terdaftar atas nama

Sugiono;--------------------------------------

Agustus 2012, berasal dari pemberian hak milik berdasarkan

Halaman 40

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada tanggal 10 Juli 2015 beralih kepada Sugiono berdasarkan Akta

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 193/2012 tanggal 14/11/2012 yang dibuat oleh

Muhammad

Dahlan

Ginting,

SH.

PPAT;-------------------------------------------------d.

selaku

Sertipikat Hak Milik No. 323/Desa Tajur, Surat Ukur No. 35/Tajur/2012, diterbitan tanggal 31

tanggal 28-08-2012,

nama Sugiono;----------------------

Pada tanggal 9 Januari 2013 ada permohonan pengecekan sertipikat;---

Pada tanggal 07/04/2015 beralih kepada Sugiono berdasarkan Akta

ah k

ub lik

Agustus 2012, luas 4.000 MÂ˛ (empat ribu meter persegi) terdaftar atas

Jual Beli Nomor 192/2012 tanggal 14/11/2012 yang dibuat oleh Ginting,

SH.

A gu ng

PPAT;-------------------------------------------------e.

selaku

In do ne si

Dahlan

Muhammad

Sertipikat Hak Milik No. 324/Desa Tajur, Surat Ukur

tanggal 28 Agustus 2012, No. 29/Tajur/2012,

diterbitan

tanggal 31

Agustus 2012, berasal dari pemberian hak milik berdasarkan

Surat

empat

puluh

lima

meter

persegi)

nama

Pada tanggal 16 Januari 2013 ada permohonan pengecekan sertipikat;-

Pada tanggal 10/03/2015 beralih kepada Sugiono berdasarkan Akta

atas

terdaftar

Sugiono;-----------------------------------------------

lik

2012, No. 625/HM/BPN. 32.01- 400/VIII/2012, luas 5.045 MÂ˛ (Lima ribu

In d

ng A

Halaman 41 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Jual Beli Nomor 4991/2012 tanggal 31/12/2012 yang dibuat oleh

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 25-08-

Halaman 41

Suhada,

SH.

selaku

Makbul

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT;-----------------------------------------------------------f.

Sertipikat Hak Milik No. 410/Desa Tajur, Surat Ukur No. 68/Tajur/2015, diterbitan tanggal 20

tanggal 03-11-2015,

November 2015, berasal dari Bekas Tanah Milik Adat C. No. 53/653

P.126 D. III, Akta Jual Beli, No. 246/2011, Tanggal 03 – 03 – 2011, luas

atas nama Sandra Romadhieta;------

Pada tanggal 10 Agust 2016 ada permohonan pengecekan sertipikat oleh Edwin A;----------------------------------------------------------------------------Pada tanggal 01/09/2016 ada permohonan SKPT Nomor 1707/16 oleh

Ismanuel

Hasan

untuk

mengetahui

data;------------------------------------------

Sertipikat Hak Milik No. 411/Desa Tajur, Surat Ukur

A gu ng

In do ne si

ah k

ub lik

5.416 M² (Lima ribu empat ratus enam belas meter persegi) terdaftar

tanggal 03-11-2015,

No. 69/Tajur/2015, diterbitan tanggal

20 November 2015, berasal dari Bekas Tanah Milik Adat C. No. 30/510,

P.129, D. III, Akta Jual Beli, No. 251/2011, Tanggal 03 – 03 – 2011, luas 8.289 M² (Delapan persegi)

ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter

terdaftar

atas

nama

Edwin

lik

Pada tanggal 10 Agust 2016 ada permohonan pengecekan sertipikat oleh Edwin A;-----------------------------------------------------------------------------

Aprihandono;--------------------------------------------------------------------------------

Pada tanggal 01/09/2016 ada permohonan SKPT Nomor 1708/16 Ismanuel

Hasan

untuk

mengetahui

oleh

data;------------------------------------------

Sertipikat Hak Milik No. 412/Desa Tajur, Surat Ukur

No. 70/Tajur/2015, diterbitan tanggal

tanggal 03-11-2015,

In d

Halaman 42 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

20 November 2015, berasal dari Bekas Tanah Milik Adat C. No. 380/616,

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 42

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P.129, D. III, Akta Jual Beli, No. 241/2011, Tanggal 03 â&#x20AC;&#x201C; 03 â&#x20AC;&#x201C; 2011 luas

11.600 MÂ˛ (Sebelas ribu enam ratus meter persegi) terdaftar atas nama

Sandra Romadhieta;---------------

Pada tanggal 10 Agust 2016 ada permohonan pengecekan sertipikat

oleh Edwin A;-----------------------------------------------------------------------------

Pada tanggal 01/09/2016 ada permohonan SKPT Nomor 1709/16

oleh

Hasan

untuk

mengetahui

data;------------------------------------------

10.

Bahwa, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan diatas,

sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat terutama yang menyatakan batal dan tidak sah

ah k

Ismanuel

ub lik

In do ne si

sertipikat in litis;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat-sertipikat a

A gu ng

quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Jis Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo. Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988 Jo. Peraturan Menteri Agraria No.10

lik

Tahun 1965 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 jo.

Dalam Negeri No.5 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1977 jo.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1992 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri

In d

Halaman 43 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

3 Tahun 1999 Jo Peraturan Menteri Negara

Nasional Nomor :

1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999

sehingga :-----------------------------------------------------------

Telah sesuai dengan azas legalitas;------------------------------------------------------Tidak

berbuat

ď&#x192;&#x2DC;

sewenang-wenang

(De

tornement

pouvoir);----------------ď&#x192;&#x2DC;

Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur);-----------------------------------------

ď&#x192;&#x2DC;

Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

ub lik

A ah

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:----------------------------------------1.

Menerima

jawaban

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya

menyatakan

A gu ng

verklaard);--------------

gugatan

tidak

diterima

(niet

onvankelijk

In do ne si

Tergugat;-----------------------------------------------------------

ah k

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul

dalam

perkara

ini;-----------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang (ex

aequo

Jawaban

Tergugat tersebut, Penggugat

Bahwa atas

lik

bono);--------------------------------------------------------------

mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 Juli 2018,

telah

yang isinya

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----------------------------------------------------------------

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

In d

ng A

Halaman 44 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Dupliknya pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018 yaing isinya sebagaimana

seadil-adilnya

Halaman 44

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan didalam putusan ini ;-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa didalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018 telah hadir

pihak ketiga dan menyatakan secara lisan untuk diikutsertakan sebagai

Intervensi dalam sengketa in litis yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat

permohonan intervensi tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima oleh Sub

Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada

sebagai

yaitu Sugiono sebagai Tergugat

Intervensi.1, Sri Hartati

Tergugat II Intervensi.2, Edwin Aprihandono sebagai

Intervensi.3

dan

Sandra

Rhamadieta

sebagai

Tergugat II

Tergugat

Intervensi.4 ;----------------------------------------------

ah k

Agustus 2018

ub lik

tanggal 7 Agustus 2018 dan telah ditetapkan dalam Putusan Sela Tanggal 8

Penggugat tersebut,

Bahwa terhadap Gugatan

Tergugat II

In do ne si

Intervensi.1, Tergugat II Intervensi.2, Tergugat II Intervensi.3 dan Tergugat II

A gu ng

Intervensi.4 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi ;------------------------------------------------------------------------------------

1 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang (Absolut) Untuk

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah membeli 8 (delapan) bidang tanah pada tahun 2013 berdasarkan Akta Jual Beli

lik

Memeriksa Dan Mengadili Masalah Perkara A quo;-----------------------------------

yang mana alas hak tanah tersebut berasal dari Kohir C 2008 Persil

134 yang terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten

Bogor, dimana 8 (delapan) bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat

tersebut menunjuk pada lokasi tanah milik Para Tergugat II Intervensi

In d

Halaman 45 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

yang telah bersertipikat sejak tahun 2012 dan sebagian tahun 2015

Halaman 45

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sertipikat tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dan menjadi obyek

sengketa dalam perkara a quo;------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut

telah terjadi sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Para

Tergugat II Intervensi yang seharusnya sengketa tersebut terlebih

dahulu diselesaikan melalui pengadilan umum/negeri, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang

ub lik

untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;---------------------------------

Bahwa. dalam gugatan Penggugat, kepemilikan tanah Penggugat

berdasarkan Akta Jual Beli yang berasal dari Kohir C 2008 Persil 134

ah k

2 Gugatan Error In Objecto :-------------------------------------------------------------------

yang terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor,

In do ne si

jelas berbeda dengan Kohir C dan persil yang menjadi dasar terbitnya

A gu ng

sertipikat sertipikat milik Para Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa;----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikatagorikan sebagai gugatan error in objecto karena adanya perbedaan Kohir C dan

Persil sebagai asal alas hak tanahnya, sekaligus fakta ini membuktikan

lik

mengajukan

gugatan;-------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara :---------------------------------------------------------------------------Bahwa Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang

Terhormat agar segala apa yang telah Para Tergugat II Intervensi sampaikan

In d

ng A

Halaman 46 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak punya kualitas dalam

Halaman 46

Jawaban

Para

Tergugat

Intervensi

dalam

dengan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;-----------------------------

pokok

Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang

diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal hal yang secara tegas diakui

kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi;--------------------------------------------

Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas obyek sengketa

berupa :-----------------------------------------------------------------------------------------------

ub lik

1) Sertipikat Hak Milik No. 311/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 11-07-2012 No. 26/Tajur/2012 tanggal 20 Juli 2012, luas 5.045 M 2 (lima ribu empat puluh lima meter persegi) atas nama Sri Hartati;---------------------------------

ah k

2) Sertipikat Hak Milik No. 318/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012

enam

puluh

tiga

meter

persegi)

In do ne si

ratus

A gu ng

Sembilan

No. 34/Tajur/2012 tanggal 31 Agustus 2012, luas 1.963 M 2 (seribu

Sugiono;-------

atas

nama

3) Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012

No. 39/Tajur/2012 tanggal 31 Agustus 2012, luas 5.820 M 2 (lima ribu delapan

ratus

dua

puluh

meter

persegi)

atas

nama

lik

Sugiono;-----------------

meter

persegi)

No. 35/Tajur/2012 tanggal 31 Agustus 2012, luas 4.000 M 2 (empat ribu atas

nama

Sugiono;--------------------------------------------------

5) Sertipikat Hak Milik No. 234/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012

4) Sertipikat Hak Milik No. 232/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012

No. 29/Tajur/2012 tanggal 31 Agustus 2012, luas 5.045 M 2 (lima

In d

Halaman 47 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

ribuempat puluh lima meter persegi) atas nama Sugiono;---------------------

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 47

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Sertipikat Hak Milik No. 410/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015

No. 68/Tajur/2015 tanggal 20 November 2015, luas 5.416 M 2 (lima ribu

empat ratus enam belas meter persegi) atas nama Sandra Ramadhieta;-

7) Sertipikat Hak Milik No. 411/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015

No. 69/Tajur/2015 tanggal 20 November 2015, luas 8.289 M 2 (delapan

ribu dua ratus delapan puluh Sembilan meter persegi atas nama Edwin

8) Sertipikat Hak Milik No. 412/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015 No. 70/Tajur/2015 tanggal 20 November 2015, luas 11.600 M 2 (sebelah ribu enam ratus meter persegi) atas nama Sandra Ramadhieta;------------

ah k

ub lik

Aprihandono;------------------------------------------------------------------------------

Bahwa keseluruhan Obyek Sengketa tersebut diperoleh Para Tergugat II

In do ne si

Intervensi berdasarkan :----------------------------------------------------------------------

A gu ng

1) Sertipikat Hak Milik No. 311/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 11-07-2012

No. 26/Tajur/2012 tanggal 20 Juli 2012, luas 5.045 M 2 (lima ribu empat puluh lima meter persegi) atas nama Sri Hartati;---------------------------------

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 237/2011 tanggal 03-03-2011,

bekas tanah milik adat C No. 1553 Persil 157 D.III;-----------------------------

lik

No. 34/Tajur/2012 tanggal 31 Agustus 2012, luas 1.963 M 2 (seribu ratus

enam

puluh

meter

Sugiono;-------

tiga

persegi)

Sembilan

atas

nama

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 4.988/2012 tanggal 31-12yang

dibuat

oleh

Makbul

Suhada,

S.H.

selaku

2012

In d

Halaman 48 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

PPAT;--------------------------

2) Sertipikat Hak Milik No. 318/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012

Halaman 48

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sertipikat Hak Milik No. 319/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012

No. 39/Tajur/2012 tanggal 31 Agustus 2012, luas 5.820 M 2 (lima ribu

delapan ratus dua puluh meter persegi) atas nama Sugiono;----------------

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 193/2012 tanggal 14-11-2012 yang dibuat oleh Muhammad Dalwan ginting, S.H. selaku PPAT;-----------

4) Sertipikat Hak Milik No. 232/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012

No. 35/Tajur/2012 tanggal 31 Agustus 2012, luas 4.000 M 2 (empat ribu atas

nama

Sugiono;--------------------------------------------------

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 192/2012 tanggal 14-11-2012 yang dibuat oleh Mohamad Dalwan Ginting, S.H. selaku PPAT;-------------

ah k

persegi)

ub lik

meter

5) Sertipikat Hak Milik No. 234/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-08-2012

In do ne si

No. 29/Tajur/2012 tanggal 31 Agustus 2012, luas 5.045 M 2 (lima

A gu ng

ribuempat puluh lima meter persegi) atas nama Sugiono;---------------------

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 4.991/2012 tanggal 31-12-

2012

yang

dibuat

oleh

Makbul

Suhada,

S.H.

PPAT;--------------------------

selaku

lik

No. 68/Tajur/2015 tanggal 20 November 2015, luas 5.416 M 2 (lima ribu empat ratus enam belas meter persegi) atas nama Sandra Ramadhieta;-

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 246/2011 tanggal 03-03-2011,

bekas tanah milik adat C. No. 53/653 Persil 126 D III;------------------------7) Sertipikat Hak Milik No. 411/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015

No. 69/Tajur/2015 tanggal 20 November 2015, luas 8.289 M 2 (delapan

In d

ng A

Halaman 49 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

ribu dua ratus delapan puluh Sembilan meter persegi atas nama Edwin

6) Sertipikat Hak Milik No. 410/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015

Halaman 49

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprihandono;------------------------------------------------------------------------------

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 251/2011 tanggal 03-03-2011,

bekas tanah milik adat C. No. 30/510 Persil 129 D.III;-------------------------

8) Sertipikat Hak Milik No. 412/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 03-11-2015

No. 70/Tajur/2015 tanggal 20 November 2015, luas 11.600 M 2 (sebelah

ub lik

Diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 241/2011 tanggal 03-03-2011, bekas tanah milik adat C No. 380/616 Persil 129 D.III;------------------------

3. Bahwa perolehan tanah Obyek Sengketa tersebut oleh Para Tergugat II Intervensi telah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

ah k

ribu enam ratus meter persegi) atas nama Sandra Ramadhieta;------------

dan melalui prosedur serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

In do ne si

sehingga dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah

A gu ng

sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Bogor, dimana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dengan teliti baik mengenai data fisik maupun data yuridis sebagai dasar terbitnya Obyek Sengketa;------------------------------------------------------------------------------------

lik

4. Bahwa sementara Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Akta

dan 1 (satu) bidang dari Ade Irawan berdasarkan jual beli sesuai dengan Jual

Beli

sebagai

Akta Jual Beli No. 150/2013, tanggal 15 Mei 2013 dibuat dihadapan

berikut :------------------------------------------------------------------

Trimedi, S.H. Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor,

In d

Halaman 50 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Ponteng, Kohir

Penggugat telah membeli 8 (delapan) bidang tanah kepada H.M. Sukandi

Halaman 50

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

C Nomor 2008, luas lebih kurang 3.000 M 2 (tiga ribu meter persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Propinsi

Jawa Barat dengan batas batas sebagai berikut:-------------------------------

: tanah milik Ulung;---------------------------

- Sebelah Timur

: Tanah milik Dayat;--------------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik Udin;-----------------------------

- Sebelah Barat

: tanah milik Bandi;--------------------------

ub lik

Akta Jual Beli No. 151/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Trimedi, S.H. Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor,

- Sebelah utara

sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Ponteng, Kohir

ah k

C Nomor 2008, luas lebih kurang 3.520 M 2 (tiga ribu lima ratus dua

puluh meter persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup

In do ne si

Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan batas batas sebagai

: tanah milik Pardi;----------------------------

- Sebelah Timur

: Tanah milik Mamit;--------------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik H. Muhtarudin;----------------

- Sebelah Barat

: tanah milik H. Hasbullah;------------------

Akta Jual Beli No. 152/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Trimedi, S.H. Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor,

- Sebelah utara

lik

A gu ng

berikut :----------

sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Ponteng, Kohir

C Nomor 2008, luas lebih kurang 3.572 M 2 (tiga ribu lima ratus tujuh

puluh dua meter persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup

Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan batas batas sebagai

In d

Halaman 51 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

berikut:-------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 51

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : tanah milik H. Bahrudin;------------------

- Sebelah utara

: Tanah milik Sarta;---------------------------

- Sebelah Timur

- Sebelah Selatan

: tanah milik Idim;-----------------------------

- Sebelah Barat

: tanah milik H. Bahrudin;-------------------

Akta Jual Beli No. 153/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan

Trimedi, S.H. Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Ponteng, Kohir

ub lik

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

C Nomor 2008, luas lebih kurang 4.398 m2 (empat ribu tiga ratus

Sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan

A gu ng

- Sebelah Timur

: tanah milik Sakim;--------------------------

- Sebelah utara

In do ne si

ah k

batas batas sebagai berikut:----------------------------------------------------------

: Tanah milik Abd Toib;----------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik Samsudin;---------------------

- Sebelah Barat

: tanah milik Bandi;---------------------------

Akta Jual Beli No. 154/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan

Trimedi, S.H. Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor,

lik

C Nomor 2008, luas lebih kurang 6.950 M 2 (enam ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup

sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Ponteng, Kohir

Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan batas batas sebagai

berikut:------------------------------------------------------------------------------------: tanah milik Apip;-----------------------------

: Tanah milik Ulung;--------------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik Hasim;--------------------------

In d

Halaman 52 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

- Sebelah Timur

- Sebelah utara

Halaman 52

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akta Jual Beli No. 155/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan

: tanah milik Apip;-----------------------------

- Sebelah Barat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Trimedi, S.H. Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor,

sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Ponteng, Kohir

C Nomor 2008, luas lebih kurang 7.500 M 2 (tujuh ribu lima ratus meter

persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa

Barat

dengan

sebagai

ub lik

batas

- Sebelah utara

: tanah milik Alio Handoyo;-----------------

- Sebelah Timur

: Tanah milik Sarta;---------------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik Ating;---------------------------: tanah milik Anta;-----------------------------

In do ne si

- Sebelah Barat 7)

batas

berikut:--------------------

ah k

Propinsi

Akta Jual Beli No. 156/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan

A gu ng

Trimedi, S.H. Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Ponteng, Kohir

C Nomor 2008, luas lebih kurang 8.240 M 2 (delapan ribu dua ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup

lik

berikut:-------------------------------------------------------------------------------------

: tanah milik Maja;----------------------------

- Sebelah Timur

: Tanah milik Anta;----------------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik Madsowi;-----------------------

- Sebelah utara

Akta Jual Beli No. 157/2013, tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan

: tanah milik Jalan;----------------------------

- Sebelah Barat

In d

Halaman 53 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Trimedi, S.H. Pejabata Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Bogor,

Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan batas batas sebagai

Halaman 53

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Persil Nomor 134, Blok Haruman Parung Ponteng, Kohir

C Nomor 2008, luas lebih kurang 10.820 M 2 (sepuluh ribu delapan ratus

dua puluh meter persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan batas batas sebagai

- Sebelah utara

: tanah milik Ispan;---------------------------

- Sebelah Timur

: Tanah milik Dayat;--------------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik Selokan;------------------------

- Sebelah Barat

: tanah milik Sarta;----------------------------

ub lik

Akta Jual Beli No. 89/2013, tanggal 7 Juni 2013 dibuat dihadapan

Novidia Suwarko, S.H. MKn. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

ah k

berikut:-------------------------------------------------------------------------------------

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Persil Nomor 157 DII, Blok Haruman

In do ne si

Parung Ponteng, Kohir C Nomor 1440, luas lebih kurang 12.000 m2

A gu ng

(dua belas ribu meter persegi) terletak di Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan batas batas sebagai

: tanah milik Ispan;---------------------------

- Sebelah Timur

: Tanah milik Dayat;--------------------------

- Sebelah Selatan

: tanah milik Selokan;------------------------

- Sebelah Barat

: tanah milik Sarta;----------------------------

lik

- Sebelah utara

Bahwa dilihat dari waktu perolehan tanah Obyek Sengketa oleh Para

Tergugat II Intervensi jelas lebih dulu daripada peroleh tanah oleh

Tergugat menolak

Penggugat sehingga hal yang wajar apabila

In d

Halaman 54 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

berikut:-------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 54

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat untuk mendaftarkan hak atas tanah miliknya karena overlap dengan tanah Obyek Sengketa;---------------------------------

Bahwa selain hal tersebut diatas tanah yang dibeli Penggugat

berdasarkan Akta Jual Beli berasal dari Kohir C Nomor 2008 Persil 134

sehingga berbeda dengan Obyek Sengketa milik Para Tergugat II

Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat;---------------------------------------

terperinci

ub lik

lain dan selebihnya, meskipun tidak disebutkan satu persatu secara

dan

tegas

didalam

jawaban

ini;-------------------------------------------------------

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat II Intervensi

ah k

Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalil dalil Penggugat yang

dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Tata usaha Negara

In do ne si

Bandung/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan yang akan memutus

A gu ng

perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :-------------------------------------------

Dalam Eksepsi :------------------------------------------------------------------------------------1.

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi;--------

Menyatakan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak

berwenang

(absolut)

memeriksa

dan

mengadili

quo;------------------

lik

Menyatakan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

tidak berwenang (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara

aquo;----------

Dalam Pokok Perkara :----------------------------------------------------------------------------

1. Menolak atau setidak tidaknya tidak menerima seluruh gugatan dari

In d

ng A

Halaman 55 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Penggugat;--------------------------------------------------------------------------------------

perkara

Halaman 55

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini;---------------------------------------------------------------------------------------

Atau :--------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);------------------------------------------------------------------------------------Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

ub lik

mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan

persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 93, dengan perincian sebagai berikut: -------------

Bukti P - 1

ah k

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau salinannya di

: Akta Jual Beli No. 150 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat

In do ne si

Bukti P - 2

dengan salinan resmi) ;-------------------------------------------: Akta Jual Beli No. 151 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat

A gu ng

oleh Trimedi, S.H., PPAT Kabupaten Bogor (bukti sesuai

Bukti P - 3

dengan salinan resmi) ;-------------------------------------------: Akta Jual Beli No. 152, tanggal 16 Mei 2013, yang

dibuat oleh Trimedi, S.H., PPAT Kabupaten Bogor (bukti

resmi) ;-------------------------------------------: Akta Jual Beli No. 153 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat oleh Trimedi, S.H., PPAT Kabupaten Bogor (bukti sesuai

Bukti P - 5

dengan salinan resmi) ;-------------------------------------------: Akta Jual Beli No. 154 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat

Bukti P - 6

dengan salinan resmi) ;-------------------------------------------: Akta Jual Beli No. 155 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat

oleh Trimedi, S.H., PPAT Kabupaten Bogor (bukti sesuai

In d

Halaman 56 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

dengan salinan resmi) ;--------------------------------------------

salinan

lik

Bukti P - 4

dengan

sesuai

Halaman 56

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bukti P - 7

: Akta Jual Beli No. 156 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Trimedi, S.H., PPAT Kabupaten Bogor (bukti sesuai

dengan salinan resmi) ;------------------------------------------: Akta Jual Beli No. 157 tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat

Bukti P - 8

Bukti P - 9

A ah

dibuat oleh Novinda Suwarko, S.H.,M.Kn, S.H., PPAT

10. Bukti P - 10

Kabupaten Bogor (bukti sesuai dengan salinan resmi) ;-: Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 26 April 2013

yang dibuat oleh H.M. Sukandi yang dicatat di Kantor

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada register No. 593.2/100/IV/2013 (bukti sesuai dengan asli) : Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 26 April 2013

11. Bukti P - 11

ah k

dengan salinan resmi) ;-------------------------------------------: Akta Jual Beli No. 89/2013 tanggal 7 Juni 2013 yang

ub lik

oleh Trimedi, S.H., PPAT Kabupaten Bogor (bukti sesuai

In do ne si

yang dibuat oleh H.M. Sukandi yang dicatat di Kantor

A gu ng

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada register No. 593.2/90/IV/2013 (bukti sesuai dengan

12. Bukti P - 12

asli); : Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 26 April 2013

yang dibuat oleh H.M. Sukandi yang dicatat di Kantor

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

yang dibuat oleh H.M. Sukandi yang dicatat di Kantor

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada register No. 593.2/89/IV/2013 (bukti sesuai dengan asli) ; : Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 26 April 2013

14. Bukti P - 14

In d

Halaman 57 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

yang dibuat oleh H.M. Sukandi yang dicatat di Kantor

asli) ; : Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 26 April 2013

13. Bukti P - 13

lik

pada register No. 593.2/88/IV/2013 (bukti sesuai dengan

Halaman 57

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada register No. 593.2/87/IV/2013 (bukti sesuai dengan asli) ; : Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 26 April 2013

15. Bukti P - 15

yang dibuat oleh H.M. Sukandi yang dicatat di Kantor

asli) ; : Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 26 April 2013

yang dibuat oleh H.M. Sukandi yang dicatat di Kantor Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

pada register No. 593.2/86/IV/2013 (bukti sesuai dengan 17. Bukti P - 17

asli) ; : Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 26 April 2013

ah k

pada register No. 593.2/85/IV/2013 (bukti sesuai dengan

ub lik

16. Bukti P - 16

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor

In do ne si

yang dibuat oleh H.M. Sukandi yang dicatat di Kantor

A gu ng

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada register No. 593.2/101/IV/2013 (bukti sesuai

18. Bukti P - 18

dengan asli) : Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/45/V/2013, tanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti

tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa

Tahur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti

20. Bukti P - 20

dengan

sesuai

sesuai dengan foto copy) ;---------------------------------------: Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/100/IV/2013

lik

19. Bukti P - 19

asli) ;-----------------------------------------------: Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/90/IV/2013

tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa

sesuai

dengan

In d

Halaman 58 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Tahur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti

Halaman 58

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia asli) ;-----------------------------------------------: Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/88/IV/2013

21. Bukti P - 21

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tahur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti

22. Bukti P - 22

tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa

sesuai dengan ali) ;------------------------------------------------: Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/87/IV/2013

ub lik

Tahur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti

23. Bukti P - 23

tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa

Tahur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti sesuai

asli) ;-----------------------------------------------: Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/85/IV/2013

24. Bukti P - 24

dengan

ah k

sesuai dengan asli) ;---------------------------------------------: Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/89/IV/2013

In do ne si

tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa

A gu ng

Tahur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti sesuai

25. Bukti P - 25

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/ /IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa Tahur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti

asli) ;-----------------------------------------------: Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 593.2/101/IV/2013

tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Kepala Desa

Tahur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (bukti sesuai

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Surat Keterangan Tidak Sengketa tanggal 23 Mei 2013 oleh Ade Irawan yang dicatat di Kantor

In d

Halaman 59 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

yang dibuat

27. Bukti P - 27

dengan

26. Bukti P - 26

lik

sesuai

Halaman 59

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Tajur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor pada register No. 593.2/45/V/2013 (bukti sesuai dengan

foto

28. Bukti P - 28

26 Februari 2018, No. 339/KET-300/ll/2018, Perihal:

Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr. Elvin (bukti

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Surat dari Elvin tertanggal 27 Februari 2018 Perihal:

ub lik

29. Bukti P - 29

Permohonan Mediasi

yang ditujukan kepada Kepala

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (bukti

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan

In do ne si

30. Bukti P - 30

dengan

sesuai

ah k

copy) ;-----------------------------------------------------------------: Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal

sesuai

A gu ng

49476/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Elvin (bukti sesuai

31. Bukti P - 31

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan

49477/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Elvin (bukti sesuai

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan

49478/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Elvin (bukti dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan

33. Bukti P - 33

sesuai

49479/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Elvin (bukti

In d

Halaman 60 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan

34. Bukti P - 34

dengan

sesuai

dengan

lik

31. Bukti P - 32

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

49481/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Elvin (bukti sesuai

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan

35. Bukti P - 35

49482/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Elvin (bukti

36. Bukti P - 36

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan

ub lik

49483/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Elvin (bukti

sesuai

37. Bukti P - 37

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 49484/2013, tanggal 28 Mei 2013 atas nama Elvin (bukti

sesuai

asli) ;-----------------------------------------------: Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan

38. Bukti P - 38

dengan

In do ne si

ah k

sesuai

A gu ng

61715/2013, tanggal 4 Juli 2013 atas nama Elvin (bukti sesuai

39. Bukti P - 39

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan (SSPD â&#x20AC;&#x201C; BPHTB), luas 3000 M 2

dilegalisir) ;-------------------------------------------------------------: Girik/kikitir No. 2008 atas nama H.M. Sukandi (bukti foto

copy

yang

dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Darat Sebelum

41. Bukti P - 41

dengan

sesuai

Diaktakan atas nama Ucep, No. 593.2/ /IV/1996, tanggal

dengan

copy

yang

foto

April 1996, luas 3000 M2 (bukti sesuai dengan asli) ;-------: Girik/Kikitir No. 1987 atas nama Ucep (bukti sesuai

42. Bukti P - 42

In d

Halaman 61 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

dilegalisir) ;------------------------------------------

40. Bukti P - 40

lik

atas nama Elvin (bukti sesuai dengan foto copy yang

Halaman 61

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah

43. Bukti P - 43

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 134 luas 10.820 M2 atas nama Elvin (bukti sesuai dengan asli) ;----------------------------------------------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

44. Bukti P - 44

Tanah Dan Bangunan (SSPD â&#x20AC;&#x201C; BPHTB), luas 10.820 M 2

45. Bukti P - 45

copy

yang

dilegalisir) ;---------------------: Girik/kikitir No. 1679 atas nama Udin B. Taufik (bukti sesuai

47. Bukti P - 47

foto

dengan

foto

copy

yang

dilegalisir) ;---------------------: Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah Persil 134, luas 8.240 M2 atas nama Elvin (bukti sesuai

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

A gu ng

48. Bukti P - 48

dengan

In do ne si

dengan

ub lik

sesuai

46. Bukti P - 46

ah k

(bukti sesuai dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------: Girik/kikitir No. 2008 atas nama H.M. Sukandi (bukti

Tanah Dan Bangunan (SSPD â&#x20AC;&#x201C; BPHTB), luas 8.240 M 2 atas nama Elvin (bukti sesuai dengan foto copy yang

49. Bukti P - 49

dilegalisir) ;-------------------------------------------------------------: Girik/kikitir No. 2008 atas nama H.M. Sukandi (bukti sesuai

yang

dilegalisir) ;---------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Darat Sebelum

No. 593.2/

â&#x20AC;Ś /IV/1996, tanggal April 1996 (bukti sesuai dengan asli) ;--: Ipeda atas nama Daen Rainan No. 1674 (bukti sesuai

52. Bukti P - 52

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah

51. Bukti P - 51

copy

Diaktakan atas nama Daen, luas 8.240 M 2

Persil 134, luas 3.520 M2 atas nama Elvin (bukti sesuai

In d

Halaman 62 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

dengan

foto

lik

50. Bukti P - 50

dengan

Halaman 62

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

53. Bukti P - 53

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dan Bangunan (SSPD â&#x20AC;&#x201C; BPHTB), luas 3.520 M 2 atas nama Elvin (bukti sesuai dengan foto copy yang

dilegalisir) ;-------------------------------------------------------------: Ipeda atas nama H.M. Sukandi No. 2008 (bukti sesuai

55. Bukti P - 55

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Darat Sebelum

54. Bukti P - 54

Hasan, luas 3.520 M 2 No.

ub lik

atas nama

593.2/05/IV/1996, tanggal dengan

April 1996 (bukti sesuai

56. Bukti P - 56

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Ipeda atas nama Hasan No. 1877 (bukti sesuai dengan

57. Bukti P - 57

foto copy yang dilegalisir) ;-----------------------------------------: Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah

ah k

Diaktakan

In do ne si

Persil 134, luas 3.572 M2 atas nama Elvin (bukti sesuai

A gu ng

dengan 58. Bukti P - 58

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan (SSPD â&#x20AC;&#x201C; BPHTB), luas 3.572 M 2 atas nama Elvin (bukti sesuai dengan foto copy yang

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Darat Sebelum atas nama

Udin Topik, luas 3.572 M 2 No.

dengan

April 1996 (bukti sesuai

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Ipeda atas nama Udin B. Taufik No. 1679 (bukti sesuai

62. Bukti P - 62

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah

61. Bukti P - 61

In d

Halaman 63 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

593.2/05/IV/1996, tanggal

Diaktakan

lik

60. Bukti P - 60

dilegalisir) ;-------------------------------------------------------------: Ipeda atas nama H.M. Sukandi No. 2008 (bukti sesuai

59. Bukti P - 59

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 63

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 134, luas 4.398 M2 atas nama Elvin (bukti sesuai dengan

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

63. Bukti P - 63

Tanah Dan Bangunan (SSPD â&#x20AC;&#x201C; BPHTB), luas 4.398 M 2

copy

yang

65. Bukti P - 65

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Darat Sebelum

ub lik

dilegalisir) ;------------------------------------------------------: Ipeda atas nama H.M. Sukandi No. 2008 (bukti sesuai

64. Bukti P - 64

Diaktakan atas nama Udin Topik, luas 4.398 M 2 No. 593.2/17/IV/1996, tanggal dengan

In do ne si

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Ipeda atas nama Udin B. Taufik No. 1679 (bukti sesuai

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah

A gu ng

66. Bukti P - 66

April 1996 (bukti sesuai

ah k

atas nama wajib pajak Elvin (bukti sesuai dengan foto

67. Bukti P - 67

Persil 134, luas 6.950 M2 atas nama Elvin (bukti sesuai dengan

68. Bukti P - 68

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

lik

Elvin luas 6. 950 M 2 (bukti sesuai dengan foto

pajak

copy); : Ipeda atas nama H.M. Sukandi No. 2008 (bukti sesuai

70. Bukti P - 70

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Darat Sebelum

April 1996 (bukti sesuai

dengan

593.2/09/IV/1996, tanggal

Udin, luas 6.950 M 2 No.

atas nama

In d

Halaman 64 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Diaktakan

69. Bukti P - 69

Tanah Dan Bangunan (SSPD â&#x20AC;&#x201C; BPHTB), atas nama wajib

Halaman 64

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia asli) ;---------------------------------------------------------------------: Ipeda atas nama Udin Ahyat No. 1680 (bukti sesuai

72. Bukti P - 72

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah

71. Bukti P - 71

Persil 134, luas 7.500 M2

73. Bukti P - 73

atas nama Elvin (bukti sesuai

dengan

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

ub lik

Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB), atas nama wajib

pajak Elvin luas 7.500 M 2 (bukti sesuai dengan foto copy

74. Bukti P - 74

yang dilegalisir) ;------------------------------------------------------: Ipeda atas nama H.M. Sukandi No. 2008 (bukti sesuai

75. Bukti P - 75

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Darat Sebelum

ah k

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Diaktakan atas nama Edi Tamin, luas 7.500 M 2 No. 593.2/

In do ne si

/IV/1996, tanggal April 1996 (bukti sesuai dengan asli) ;--: Ipeda atas nama Edi Tamin No. 1684 (bukti sesuai

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pemilikan Dan Penguasaan Tanah

A gu ng

76. Bukti P - 76 77. Bukti P - 77

Persil 157, luas 14.800 M2 atas nama Elvin (bukti sesuai dengan

78. Bukti P - 78

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang

lik

Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB),

80. Bukti P - 80

12.000

nama wajib

M 2 (bukti sesuai dengan

pajak Elvin, luas

asli) ;----------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB), nama wajib

In d

Halaman 65 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

pajak Ade Irawan, luas 12.000 M 2 (bukti sesuai dengan

79. Bukti P - 79

luas 12.000 M2 (bukti sesuai dengan asli) ;--------------------: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas

Tanah Dan Perbedaan atas nama Elvin Luas Persil 157,

Halaman 65

asli) ;-: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBBTahun 2013 dan

81. Bukti P - 81

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Terima Setoran PBB Tahun 2013 atas nama wajib

pajak Ade Irawan (bukti sesuai dengan foto copy yang

83. Bukti P - 83

Sobana, tanggal 19 April 2013 (bukti sesuai dengan asli) ; : Surat Kuasa Waris alm. Udin Sobana, tanggal 19 April

84. Bukti P - 84

2013 (bukti sesuai dengan asli) ;---------------------------------: Girik/kikitir atas nama Udin Sobana No. 1440 (bukti

A ah

sesuai

85. Bukti P - 85

dengan

foto

copy

yang

dilegalisir) ;------------------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Sebidang Tanah Hak Milik Adat Sementara Diakta dari Bohin Bin Saku kepada

ah k

ub lik

dilegalisir) ;-------------------------------------------------------------: Surat Keterangan Ahli Waris atas nama alm. Udin

82. Bukti P - 82

Udin Sobana tanggal 15 Juli 1996 (bukti sesuai dengan asli) ;---------------------------------------------------------------------: Girik/Kikitir atas nama Bohim No. 1665 (bukti sesuai

In do ne si

86. Bukti P - 86

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Girik/Kikitir atas nama H. Hasbulah No. 1309 (bukti sesuai

88. Bukti P - 88

dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------------------------: Formulir Permohonan Pedaftaran Hak atas nama Elvin,

89. Bukti P - 89

tanggal 27-5-2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;--------: Formulir Permohonan Sertipikat atas nama Elvin, tanggal

90. Bukti P - 90

2-7-2013 (foto copy sesuai dengan asli) ;----------------------: Tanda Terima dari TPT Yayasan Tirasa, tanggal 20

lik

Desember 2000

(bukti sesuai dengan foto copy yang

dilegalisir) ;-------------------------------------------------------------: Surat Pernyataan atas nama Purnomo tanggal 7-5-2013

92. Bukti P - 92

(bukti sesuai dengan foto copy yang dilegalisir) ;------------: Peta Floting yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Seksi

91. Bukti P - 91

Pengukuran

A gu ng

87. Bukti P - 87

dan

Pemetaan

Kantor

Pertanahan

In d

Halaman 66 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

foto copy) ;-: Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No.

93. Bukti P - 93

Kabupaten Bogor tanggal 3-5-2013 (bukti sesuai dengan

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 66

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal

7-5-2013,

3251/Ket-200.3/V/2013,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal

Permohonan Pengukuran/Penelitian (bukti sesuai dengan

foto

copy) ;--------------------------------------------------------------Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau salinannya di

tanda T - 1

sampai dengan T - 26, dengan perincian sebagai berikut:

Bukti T - 1

: Buku Tanah Hak Milik No. 311/Tajur, terbit tanggal 29 Juli

2012,

Surat

Ukur

ah k

--------------

ub lik

persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi

tanggal

11-07-2012,

No.

26/TAJUR/2012, luas 5.045 M 2 atas nama Sri Hartati (bukti sesuai dengan asli);---------------------------------------: Buku Tanah Hak Milik No. 318/Tajur, terbit tanggal 31

A gu ng

Agustus

In do ne si

Bukti T - 2

2012, Surat Ukur tanggal 28-8-2012, No.

34/Tajur/2012, luas 1.963 M 2 atas nama Sugiono (bukti sesuai

Bukti T - 3

asli) ;-----------------------------------------------: Buku Tanah Hak Milik No. 319/Tajur, terbit tanggal 31

lik

sesuai dengan asli) ;----------------------------------------------: Buku Tanah Hak Milik No. 323/Tajur, terbit tanggal 31

Bukti T - 4

Agustus 2012, Surat Ukur tanggal 28-8-2012, No.

39/Tajur/2012, luas 5.820 M 2 atas nama Sugiono (bukti

Bukti T - 5

asli) ;-----------------------------------------------: Buku Tanah Hak Milik No. 324/Tajur, terbit tanggal 31

dengan

sesuai

In d

Halaman 67 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Agustus 2012, Surat Ukur tanggal 28-8-2012, No.

2012, Surat Ukur tanggal 28-8-2012, No.

35/Tajur/2012, luas 4.000 M 2 atas nama Sugiono (bukti

Agustus

dengan

Halaman 67

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29/Tajur/2012, luas 3.000 M 2 atas nama Sugiono (bukti sesuai

dengan

asli) ;-----------------------------------------------: Buku Tanah Hak Milik No. 410/Tajur, terbit tanggal 20

Bukti T - 6

November 2015, Surat Ukur tanggal 03-11-2015, No.

Bukti T - 7

Ramadhieta (bukti sesuai dengan asli) ;---------------------: Buku Tanah Hak Milik No. 411/Tajur, terbit tanggal 20

ub lik

69/TAJUR/2012, luas 8.289 M2 atas nama Edwin Aprihandono

Bukti T - 8

(bukti

sesuai

dengan

asli) ;---------------------: Buku Tanah Hak Milik No. 412/Tajur, terbit tanggal 20

ah k

68/TAJUR/2015, luas 5.416 M2 atas nama Sandra

November 2015, Surat Ukur tanggal 03-11-2015, No.

In do ne si

Bukti T - 9

Ramadhieta (bukti sesuai dengan asli) ;---------------------: Warkah balik nama SHM No. 323/Tajur, Surat Ukur

A gu ng

70/TAJUR/2012, luas 11.600 M2 atas nama Sandra

tanggal 28-8-2012, No. 35/Tajur/2012, terbit tanggal 31

Agustus 2012, luas 4000 M2 dari H. Ijan Nawawi kepada Sugiono

10. Bukti T - 10

(bukti

sesuai

dengan

asli) ;--------------------------Warkah Penerbitan SHM No. 411/Tajur, Surat Ukur

lik

tanggal 3-11-2015, No. 69/Tajur/2015, terbit tanggal 20 November 2015, luas 8.289 M2 atas nama Edwin sesuai

dengan

asli) ;---------------------: Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No.

11. Bukti T - 11

(bukti

Aprihandono

339/KET-300/II/2018, tanggal 26 Februari 2018, Perihal: Pemberitahun (bukti sesuai dengan asli) ;------------------: Foto peta floting (bkti sesuai dengan asli) ;--------------------: Surat Ukur SHM No. 311/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

1. Bukti T - 12 2. Bukti T - 13

In d

Halaman 68 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

11-7-2012, No. 26/Tajur/2012, terbit tanggal 20 Juli 2012,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 68

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

asli) ;---------------------------------------------------------------------: Surat Ukur SHM No. 318/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

3. Bukti T - 14

luas 5.045 M2 atas nama Sri Hartati (bukti sesuai dengan

28-8-2012, No. 34/Tajur/2012, terbit tanggal 31 Agustus

2012, luas 1.963 M2 atas nama Sugiono (bukti sesuai

4. Bukti T - 15

28-8-2012, No. 39/Tajur/2012, terbit tanggal 31 Agustus

ub lik

2012, luas 5.820 M2 atas nama Sugiono (bukti sesuai

5. Bukti T - 16

dengan asli) ;----------------------------------------------------------: Surat Ukur SHM No. 323/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 28-8-2012, No. 35Tajur/2012, terbit tanggal 31 Agustus 2012, luas 4.000 M2 atas nama Sugiono (bukti sesuai dengan asli) ;----------------------------------------------------------: Surat Ukur SHM No. 324/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

6. Bukti T - 17

ah k

dengan asli) ;----------------------------------------------------------: Surat Ukur SHM No. 319/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

In do ne si

28-8-2012, No. 29/Tajur/2012, terbit tanggal 31 Agustus

A gu ng

2012, luas 5.045 M2 atas nama Sugiono (bukti sesuai

7. Bukti T - 18

dengan asli) ;----------------------------------------------------------: Surat Ukur SHM No. 410/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal 3-11-2015, No. 68/Tajur/2015, terbit tanggal 20 November

2015, luas 5.416 M2 atas nama Sandra Rhamadieta

8. Bukti T - 19

dengan

asli) ;-------------------------------------------------: Surat Ukur SHM No. 411/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

3-11-2015, No. 69/Tajur/2015, terbit tanggal 20 November 2015, luas 8.289 M2 atas nama Edwin Aprihandono (bukti sesuai dengan asli) ;-------------------------------------------------: Surat Ukur SHM No. 412/Desa Tajur, Surat Ukur tanggal

November 2015,

Rhamadieta

70/Tajur/2015,

terbit

tanggal

luas 11.600 M2 atas nama Sandra (bukti

sesuai

dengan

In d

Halaman 69 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

No.

3-11-2015,

9. Bukti T - 20

sesuai

lik

(bukti

Halaman 69

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia asli) ;-----------------------------------------: Surat Ijin Peralihan Hak atas

21. Bukti T - 21

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah

No.

420/33/IPH/LR/III/2015, tanggal 19-3-2015, SHM No. 323/Desa Tajur, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur

tanggal 28-8-2012, No. 39/Tajur/ 2012, luas 5.820 M 2 dari

22. Bukti T - 22

(bukti

sesuai dengan asli) ;-------------------------------------------------: Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM No. 324/Desa

ub lik

Tajur, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur tanggal 28

Agustus 2012, No. 29/Tajur/2012, luas 3000 M 2 dari Hamidi

kepada

Sugiono

asli) ;------------------: Surat Ijin Peralihan

(bukti

Hak

sesuai

atas

dengan

Tanah

No.

23. Bukti T - 23

ah k

Hj. Aminah (istri H. Ijan Nawawi) kepada Sugiono

420/12/IPH/LR/III/2015, tanggal 23-1-2015, SHM No.

In do ne si

324/Desa Tajur, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur

A gu ng

tanggal 28-8-2012, No. 29/Tajur/ 2012, luas 3.000 M 2 dari 24. Bukti T - 24

Hamidi kepada Sugiono (bukti sesuai dengan asli) ;-------: Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM No. 318/Desa

Tajur, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur tanggal 28

Agustus 2012, No. 34/Tajur/2012, luas 1.963 M 2 dari Ocim

25. Bukti T - 25

lik

420/07/IPH/LR/III/2015, tanggal 20-1-2015, SHM No. 318/Desa Tajur, tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur

tanggal 28-8-2012, No. 34/Tajur/ 2012, luas 1.963 M 2 dari

26. Bukti T - 26

Ocim Bin Sukma kepada Sugiono (bukti sesuai dengan

Bin Sukma kepada Sugiono (bukti sesuai dengan asli) ;---: Surat Ijin Peralihan Hak atas Tanah No.

asli) ;--------------------------------------------------------------------: Warkah Peralihan Hak Atas Tanah SHM No. 311/Desa

Tajur, tanggal 20-7-2012, Surat Ukur tanggal 11-7- 2012,

No. 26/Tajur/2012, luas 5.045 M 2 terdaftar atas nama Sri

In d

Halaman 70 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Hartati (bukti sesuai dengan asli) ;--------------------------------

Halaman 70

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi.1 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang

telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau

salinannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat

dan diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai dengan T.II.Int.1 - 17, dengan perincian berikut

sebagai

:-------------------------------------------------------------------------------------

tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur tanggal 288-2012, No. 39/Tajur/2012, luas 5.820 M 2, atas Bukti T.II.Int.1 - 2

nama Sugiono (bukti sesuai dengan asli) ;---------: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

ah k

: SHM No. 323/Tajur, Kecamatan Citerureup terbit

ub lik

Bukti T.II.Int.1 - 1

32.03.120.003.009-0472.0, tanggal 2-1-2018 atas

Bukti T.II.Int.1 - 3

sesuai

dengan

asli) ;--------: SHM No. 318/Tajur, Kecamatan Citerureup terbit

A gu ng

(bukti

In do ne si

Sugiono

nama

tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur tanggal 28-

8-2012, No. 34/Tajur/2012, luas 1.963 M 2, atas

Bukti T.II.Int.1 - 4

nama Sugiono (bukti sesuai dengan asli) ;---------: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

Bukti T.II.Int.1 - 5

nama Sugiono (bukti sesuai dengan asli) ;---------: SHM No. 324/Tajur, Kecamatan Citerureup terbit tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur tanggal 28-

8-2012, No. 29/Tajur/2012, luas 3.000 M 2, atas nama Sugiono (bukti sesuai dengan asli) ;---------: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

32.03.120.003.009-0474.0, tanggal (bukti

sesuai

dengan

Sugiono

atas nama

Bukti T.II.Int.1 - 6

lik

32.03.120.003.009-0478.0, tanggal 2-1-2018 atas

In d

Halaman 71 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

asli) ;-------------------

Halaman 71

Bukti T.II.Int.1 - 7

: SHM No. 319/Tajur, terbit tanggal 31 Agustus

Surat

Ukur

tanggal

28-8-2012,

35/Tajur/2012, atas nama Sugiono

Bukti T.II.Int.1 - 8

Poros Tengah Timur (bukti sesuai dengan foto

ub lik

copy) ;--: Surat Pernyataan tertanggal 31-8-2018 yang dibuat oleh Dendi Fahmi (bukti sesuai dengan

asli) 10. Bukti T.II.Int.1 - : Surat Pernyataan tertanggal 29-8-2018 yang 10 dibuat oleh Mansur (bukti sesuai dengan asli) ;--11. Bukti T.II.Int.1 - : Surat Pernyataan tertanggal 3-8-2018 yang oleh

Hamidi

A gu ng

asli) ;-------------12. Bukti T.II.Int.1 - : Surat Pernyataan 12

(bukti

tertanggal

sesuai

dengan

In do ne si

dibuat

ah k

(bukti sesuai

Milik untuk kepentingan pembangunan Jalan

Bukti T.II.Int.1 - 9

No.

dengan asli) ;-----------------------------------------------: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

2012,

3-8-2018

yang

dibuat oleh Ocim Sukma (bukti sesuai dengan

asli) ;-----13. Bukti T.II.Int.1 - : Surat Pernyataan 13

tertanggal

3-8-2018

yang

dibuat oleh Dr. Yulia Erma Rosmiati Binti H. Ijan Nawawi

(bukti

sesuai

dengan

lik

asli) ;------------------------------14. Bukti T.II.Int.1 - : Berita Acara tanggal 4 Juli 2018 (bukti sesuai

5 April 2005 yang dibuat oleh Yayasan Bhakti

Putra Bangsa (bukti sesuai dengan foto copy) ;---16. Bukti T.II.Int.1 - : Surat Pernyataan tertanggal 19-5-1998 yang 16

dibuat oleh H.M. Sukandi (bukti sesuai dengan

14 dengan asli) ;-----------------------------------------------15. Bukti T.II.Int.1 - : Surat Pernyataan No. 170/YBPB/IV/2005, tanggal

147/

/V/2017, yang dibuat oleh H.M. Sukandi,

In d

Halaman 72 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

asli) ;----------------------------------------------------------17. Bukti T.II.Int.1 - : Surat Pernyataan tertanggal 21 Juni 2017 No.

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 72

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Don Ateng.S. dan Bohim (bukti sesuai dengan

asli) ;---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi.2 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau

salinannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat

dan diberi tanda T.II.Int.2 - 1 sampai dengan T.II.Int.2 - 2, dengan perincian

berikut

ub lik

sebagai

Bukti T.II.Int.2 - 1

: SHM No. 311/Tajur, Kecamatan Citerureup terbit tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur tanggal 11-7-

2012, No. 26/Tajur/2012, Bukti T.II.Int.2 - 2

nama Sri Hartati (bukti sesuai dengan asli) ;------: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

luas 5.045 M 2, atas

A gu ng

32.03.120.003.009-0347.0, tanggal

In do ne si

ah k

:-------------------------------------------------------------------------------------

atas nama

Sri Hartati (bukti sesuai dengan asli) ;---------------Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi.3 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau

salinannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat

lik

dan diberi tanda T.II.Int.3 - 1 sampai dengan T.II.Int.3 - 3, dengan perincian

berikut

:------------------------------------------------------------------------------------Bukti T.II.Int.3 - 1

: SHM No. 411/Tajur, Kecamatan Citerureup terbit

tanggal 20 November 2015, Surat Ukur tanggal

sebagai

Edwin Aprihandono (bukti sesuai

atas nama

3-11-2015, No. 69/Tajur/2015, luas 8.289 M 2,

In d

gu A

dengan asli) ;----------------------------------------------

Halaman 73 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Halaman 73

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bukti T.II.Int.3 - 2

: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

32.03.120.003.009-0521.0, tanggal atas nama

Edwin Aprihandono (bukti sesuai dengan asli) ;-: Akta Jual Beli No. 251, tanggal 3-3-2011 yang

Bukti T.II.Int.3 - 3

dibuat dihadapan Mohamad Dalwan Ginting, S.H., Sp.N. (bukti sesuai dengan asli) ;-------------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

ub lik

Intervensi.4 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang

salinannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.II.Int.4 - 1 sampai dengan T.II.Int.4 - 5, dengan perincian

ah k

telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau

sebagai

berikut

In do ne si

Bukti T.II.Int.4 - 1

: SHM No. 401/Tajur, Kecamatan Citerureup terbit

A gu ng

:-------------------------------------------------------------------------------------

tanggal 20 November 2015, Surat Ukur tanggal 3-

11-2015, No. 68/Tajur/2015, luas 5.416 M 2, atas nama

Bukti T.II.Int.4 - 2

asli) : Surat

Sandra Ramadhieta (bukti sesuai dengan Pemberitahuan

Pajak

Terhutang

atas nama

2-1-2018

Sandra Ramadhieta (bukti sesuai

dengan

asli) ;-------------------------------------------------------------Bukti T.II.Int.4 - 3

: SHM No. 412/Tajur, Kecamatan Citerureup terbit

tanggal 20 November 2015, Surat Ukur tanggal 3-

tanggal

lik

32.03.120.003.003.010-0526.0,

NOP.

Sandra Ramadhieta (bukti sesuai dengan

In d

Halaman 74 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

nama

11-2015, No. 70/Tajur/2015, luas 11.600 M 2, atas

Halaman 74

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia asli) : Akta Jual Beli No. 241, tanggal 3-3-2011 yang

Bukti T.II.Int.4 - 4

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti

sesuai

dengan

dibuat dihadapan Mohamad Dalwan Ginting, S.H., Sp.N.

(bukti

sesuai

dengan

asli) ;---------------------------------Bahwa selain bukti-bukti surat a quo, untuk menguatkan dalil-dalil

ub lik

Sp.N.

asli) ;---------------------------------: Akta Jual Beli No. 246, tanggal 3-3-2011 yang

Bukti T.II.Int.4 - 5

dibuat dihadapan Mohamad Dalwan Ginting, S.H.,

keterangannya sebagai Saksi, yaitu H.M. SUKANDI, SYAMSUDIN, BARUJEN SUJANA, DHANNY RIANDO, S.H. dan AJA SUKARJA ;--------------------------------

ah k

gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula 5 (lima) orang untuk didengar

Bahwa H.M SUKANDI, menerangkan di bawah sumpah, yang pada memberikan

keterangan

A gu ng

berikut :------------------------------

sebagai

In do ne si

telah

pokoknya

Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu

terletak di Blok Haruman, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor ;--------------------------------------------------------------------

Bahwa Saksi telah membeli tanah milik adat dari masyarakat pada

lik

tahun 1994, yang kemudian dijual kepada Yayasan Tirasa akan tetapi

Yayasan Tirasa tidak jadi membeli kemudian dikembalikan lagi

tahun

2013

pada

seluas

hekatare ;----------------------------------------------------------

kepada Saksi dan selanjutnya oleh Saksi dijual kepada Penggugat

Bahwa pada saat Saksi menjual tanah kepada Penggugat dasarnya

diatas

tanah

tersebut

dan

belum

Saksi

adalah Pernyataan Pelepasan Hak dari para pemilik tanah kepada

In d

Halaman 75 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

bersertipikat ;-----------------------

Halaman 75

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi dari masyarakat telah dilunasi

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

semua oleh Saksi, tetapi Saksi tidak memberikan kwitansi maupun

surat-surat tanahnya kepada Penggugat karena surat-surat tersebut ada di Pak Bohim ;--------------------------------------------------------------------

Sebelum dilakukan jual beli antara Saksi dengan Penggugat telah

telah

mengeluarkan

floting

untuk

tanah

sengketa ;-------------------------

obyek

ub lik

dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti T.II.Int.1 - 16 dan T.II.Int.1 - 17

akan tetapi Saksi mengakui tanda tangan yang ada di bukti tersebut adalah tanda tangan Saksi dan bukti tersebut adalah untuk tanah terletak

ah k

yang

Blok

Cibogo

In do ne si

Bodas ;----------------------------------------------------

A gu ng

Bahwa SYAMSUDIN, menerangkan di bawah sumpah, yang pada

pokoknya

telah

memberikan

keterangan

berikut :------------------------------

sebagai

Bahwa Saksi adalah yang mengurus jual beli tanah antara H.M.

Sukadi dengan Penggugat pengurusan jual beli tersebut telah

pengukuran

dan

telah

keluar

flotingnya ;----------------------------------------

lik

dilakukan

dilakukan sampai ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan pernah

Bahwa Tanah yang dibeli oleh Penggugat asalnya dari Pak H.M.

Sukandi, sedangkan tanah yang dibeli oleh Pak Sugiono (Tergugat

es In d

Halaman 76 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Intervensi) asalnya dari Pak Asep ;-----------------------------------------------

Halaman 76

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi mempunyai gambar floting yang dukeluarkan oleh

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dan sudah ada

NIBnya;

Bahwa peralihan tanah dari Pak H.M. Sukandi kepada Penggugat

yaitu dilakukan setelah Yayasan Tirasa mengembalikan tanahnya

kepada

H.M.

Sukandi ;-------------------------------------------------------------------Bahwa

setelah pihak Notaris mengurus surat-suratnya ke Kantor

ub lik

Pak

Desa kemudian Saksi melakukan transaksi di hadapan Notaris dan

telah dibuatkan Akta Jual Belinya selanjutnya oleh Saksi diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahun 2013 untuk

ah k

dibuatkan sertipikatnya namun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

In do ne si

A gu ng

proses ;--------

Bogor sampai dengan tahun 2016 belum ada tanggapan dan belum di

Bahwa BARUJEN SUJANA, menerangkan di bawah sumpah, yang

pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :----------------------

Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa terletak di

Kabupaten

lik

Citeureup,

Bogor ;--------------------------------------------------------------------

Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa sebelum dijual oleh H.M. Sukandi

kepada

Penggugat pernah dijual kepada Yayasan

Bahwa Saksi mengetahuinya tanah tanah Pak H.M. Sukandi dibelinya

Tirasa akan tetapi telah dibatalkan ;----------------------------------------------

dari tanah masyarakat pada tahun 2013 akan tetapi Saksi tidak

In d

Halaman 77 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

mengetahui surat-suratnya ;--------------------------------------------------------

Persil 134 Blok Haruman Rt. 02, Rw. 07, Desa Tajur, Kecamatan

Halaman 77

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa tanah Pak H.M. Sukandi yang dijual kepada Penggugat belum

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sertipikatnya ;--------------------------------------------------------------------Bahwa di lokasi obyek sengketa Saksi mengetahui ada sebagai tanah

Negara dan tanah milik adat ;------------------------------------------------------

Bahwa DHANNY RIANDO, S.H., menerangkan di bawah sumpah,

yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :--------------Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Staf di Kantor Notaris/PPAT

ub lik

Trimedi,S.H. ;---------------------------------------------------------------------------

Bahwa Saksi dikenalkan oleh Pak Syamsudin kepada Penggugat

pada saat Penggugat akan melaukan jual beli tanah dengan Pak H.M.

ah k

Sukandi, dan setelah ada floting dari Kantor Pertanahan Kabupaten

In do ne si

Bogor Saksi yang melakukan pengurusan ke Kantor Desa Tajur dan setelah dilakukan pengecekan di Kantor Desa Tajur tanah yang akan

A gu ng

dibeli oleh Penggugat tercatat atas nama H.M. Sukandi atas dasar jual

beli

dengan

masyrakat

berdasarkan

surat

hak ;---------------

Bahwa setelah

dari Kantor Desa Tajur diperlihatkan

pelepasan

surat-surat

dan

93 ;----------------------------------------------------------------------------Bahwa Saksi tidak mendapatkan penjelasan dari Tergugat bahwa di

atas tanah obyek sengketa tersebut terlah terbit sertipikat atas nama

Bahwa Saksi mengetahui bukti P â&#x20AC;&#x201C; 40, P - 41, P - 90, P - 91, P -

lik

oleh Saksi dikonfirmasikan kepada Notaris/PPAT Trimedi, S.H.;---------

berupa surat keterangan riwayat tanah dan surat sporadic kemudian

es In d

Halaman 78 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Para Tergugat II Intervensi ;--------------------------------------------------------

Halaman 78

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada

pokoknya

telah

menerangkan

di bawah sumpah, yang

memberikan

keterangan

Bahwa Saksi

menjabat sebagai

sebagai

Kepala Desa Tajur, Kecamatan

berikut :------------------------------

Citeureup, Kabupaten Bogor ;-----------------------------------------------------

Bahwa Saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yang diakui oleh

Penggugat

dan

Para

Tergugat

ub lik

Intervensi ;-----------------------------------

Bahwa Saksi kenal dengan Pak H.M. Sukandi dan pernah datang ke Kantor Desa untuk verifikasi tanah obyek sengketa dan tanah yang

dimaksud tercatat di dalam buku C Desa terletak di blok Haruman

Bahwa untuk persil 134 dan persil 137 tidak ada peta bloknya ;----------

Bahwa tanah obyek sengketa menurut informasi dari Rt. Rw. dikuasai

In do ne si

ah k

persil 134 dan persil 137 ;-----------------------------------------------------------

A gu ng

oleh Para Tergugat II Intervensi terbukti dengan adanya papan plang yang bertuliskan nama Tergugat II Intervensi ;-------------------------------

Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya tanah negara dijual

pada

yang telah

tahun

lik

Bahwa bukti P - 42, P - 45, P - 46 dan P - 54 nomornya tertulis di

buku C Desa, akan tetapi jika dikeluarkan untuk pemiliknya adalah petikannya sehingga tidak percis seperti yang tertulis didalam buku C

2015 ;---------------------------------------------------------------------

Desa ;------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah

In d

Halaman 79 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya di

Bahwa AJA SUKARJA,

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 79

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

perkara

ini;

persidangan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

-----------------------------------------------------------------

Bahwa selain bukti-bukti surat a quo, untuk menguatkan dalil-dalil

bantahannya, Tergugat II Intervensi.1, Tergugat II Intervensi.2, Terrgugat II

Intervensi.3 dan Tergugat II Intervensi.4 telah mengajukan 4 (empat) orang

untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, yaitu ASEP WAHYUDIN, BOHIM BIN

SUKRONI,

SAMRONI

dan

ub lik

Bahwa ASEP WAHYUDIN, menerangkan di bawah sumpah, yang

pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :---------------------Bahwa Saksi di rumahnya pernah kedatangan Pak Syamsudin dan

ah k

ZAENUDIN ;------------------------------------------------------

Pak Jajang (anak dari Pak H.M. Sukandi)

didalam pertemuan

In do ne si

tersebut membicarakan bahwa setelah tanah obyek sengketa di

A gu ng

lakukan floting ternyata tanah obyek sengketa tersebut telah

bersertipikat atas nama Pak Sugiono dan kemudian disarankan oleh

Kepala Desa kepada Pak Sayamsudin untuk membeli tanah Pak Sugiono melalui Saksi akan tetapi Pak Sugiono tidak mau menjualnya ;------------------------------------

lik

Bahwa Pak Sugiono membeli tanah melalui Saksi sebanyak 4 bidang dan melalui Pak Samroni sebanyak 4 bidang tanah,

tanah-tanah

tersebut terdiri dari 4 bidang tanah yang sudah bersertipikat dan 4 bidang

tanah

masih

tanah

Bahwa Saksi ikut adil juga didalam pembelian tanah atas nama Sri

girik ;---------------------------------------------------

In d

Halaman 80 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Hartati dan Sandra Rhamadieta ;-------------------------------------------------

Bahwa tanah milik Pak Sugiono telah bersertipikat sebelum dibeli oleh Pak Sugiono pada tahun 2012 yaitu SHM No. 318 ;-------------------------

Halaman 80

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa BOHIM BIN H. SUKRONI menerangkan di bawah sumpah,

Bahwa Saksi kenal dengan Pak H.M. Sukandi dan pada tahun 1998

yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :---------------

dan Saksi disuruh membebaskan tanah di blok Haruman dan Cibogo

Bodas seluas 68 hektare dan diberi uang sebesar Rp. 150.000.000,-

akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan kepada H.M. Sukandi

ub lik

sehingga jual belinya dibatalkan ;------------------------------------------------Bahwa uang yang dikembalikan oleh Saksi kepada Pak H.M. Sukandi tersebut adalah untuk tanah yang di blok Cibogo Bodas bukan untuk

ah k

tanah yang di blok Haruman ;-----------------------------------------------------Bahwa Saksi mengetahui bukti T.II.Int.-16 dan Saksi tidak pernah

In do ne si

menanda tangani bukti T.II.Int.1-17 ;--------------------------------------------Bahwa Saksi mengatakan Pak H.M. Sukandi tidak pernah membeli

A gu ng

tanah, Saksi juga tidak mengetahui pemilik tanah yang di blok Haruman;--------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Saksi tidak mengetahui Yayasan Tirasa dan Saksi bukan koordinator dari Yayasan Tirasa ;-------------------------------------------------

memberikan

sebagai

berikut :------------------------------

keterangan

Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kepala Desa Tajur sejak

tahun 1995 sampai dengan 2002 ;-----------------------------------------------

Bahwa Saksi pernah ada kerjasama dengan Pak Asep pada saat

telah

lik

Bahwa S A M R O N I menerangkan di bawah sumpah, yang pada

pokoknya

In d

Halaman 81 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Bahwa Saksi mengetahui bukti T.II.Int.1-16 ;---------------------------------

pembebasan tanah milik Pak Sugiono ;-----------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 81

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi mengetahui bukti P - 41 dan surat seperti bukti P-41

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat 22 berkas yang artinya sudah legalitas pelepasan

haknya ;---------------------------------------------------------------------------------Bahwa P - 40 dan P - 42 diakui oleh Saksi sebagai foto copy dari

buku

Bahwa setahu Saksi Pak H.M. Sukandi adalah sebagai ketua

kelompok pembebasan tanah, sedangkan Pak Bohim sebagai

ub lik

Desa ;----------------------------------------------------------------------------------

koordinator

lapangan ;-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kepala Desa tidak

ah k

pernah terjadi pembuatan sertipikat secara masal dan Saksi tidak

In do ne si

pernah tahu ada tanah redis/Negara di Desa Tajur tersebut ;-------------

A gu ng

Bahwa Z A E N U D I N menerangkan di bawah sumpah, yang

pada

pokoknya

telah

memberikan

keterangan

berikut :------------------------------

sebagai

Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor

Bahwa tahun 2012 di Desa Tajur terdapat tanah yang diberikan

lik

kepada masyarakat (tanah redis) kurang lebih sebanyak 20

pemilik ;-------------

Bahwa Saksi membantu pada saat proses pensertipikatan

tanah

Bahwa Saksi mengetahui bukti T.II.Int.3 - 3,

T.II.Int.4 - 3 dan

seluas 27 hektare ke atas nama Para Tergugat II Intervensi ;-------------

In d

Halaman 82 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

T.II.Int.4- 5 ;-----------------------------------------------------------------------------

Desa Tajur sejak tahun 2007 sampai dengan 2014 ;------------------------

Halaman 82

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa Saksi seluas

mengetahui di blok Haruman terdapat tanah redis

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

7,2

hektare

yang

bersertipikat ;----------------------------------------

sudah

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23

Oktober 2018, sedangkan Tergugat, Tergugagat II Intervensi.1, Tergugat II

Intervensi.2, Tergugat II Intervensi.3 dan Tergugat II Intervensi.4 telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2018, yang

masing-masing isi Kesimpulan selengkapnya sebagaimana

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang terpisahkan

dengan

merupakan bagian tidak

Putusan

ini;

-------------------------------------------------------------------------------

ah k

2018, yang

ub lik

diterima didalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober

In do ne si

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon Putusan; ------------

A gu ng

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut di atas; --------------------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini

yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :---------------------

lik

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Juli

atas nama Sri Hartati (vide bukti T-1=T.II.Int.2-1); -----------------------------------

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus

2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, Luas 1.963 M 2 atas nama Sugiono

In d

Halaman 83 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

(vide bukti T-2=T.II.Int.1-3); ----------------------------------------------------------------

2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11 Juli 2012, Luas 5.045 M 2

Halaman 83

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 319/Tajur diterbitkan tanggal 31 Agustus

2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, Luas 4.000 M 2 atas nama Sugiono

(vide bukti T-3=T.II.Int.1-7); ----------------------------------------------------------------

4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus

2012, Surat Ukur Nomor : 39/Tajur/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Luas

5.820 M2 atas nama Sigiono (vide bukti T-4=T.II.Int.1-1); --------------------------

3.000

atas

ub lik

2012, Surat Ukur Nomor : 29/Tajur/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Luas nama

Sugiono

---------------------------------

(vide

bukti

T-5=T.II.Int.1-5);

6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor 68/Tajur/2015, tanggal 3 November

ah k

5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus

6=T.II.Int.4-1);

In do ne si

2015, Luas 5.416 M2 atas nama Sandra Ramadhieta (vide bukti T-

A gu ng

-------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor : 69/Tajur/2015 tanggal 3 November 2015 Luas 8.289 M2 atas nama Edwin Aprihandono (vide bukti T-7=T II Int.31); ---

lik

8. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor 70/Tajur/2015 tanggal 3 November 2015

--------

ini, Majelis Hakim telah

Menimbang, bahwa dalam perkara

mengambil sikap terhadap permohonan pihak ke-tiga yaitu 1. Sugiono 2. Sri

Luas 11.600 M2 atas nama Sandra Ramadhieta (vide bukti T-8=T II Int.4-3);

Hartati 3. Edwin Aprihandono 4. Sandra Rhamadieta Sebagai Pemohon

In d

Halaman 84 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Intervensi sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 43/G/2018/PTUN-

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 84

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BDG tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan 1. Sugiono 2. Sri Hartati 3. Edwin Aprihandono 4. Sandra Rhamadieta untuk ikut

serta dalam perkara a quo dan menetapkannya sebagai Tergugat II Intervensi 1,

2, 3 dan 4; --------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan jawaban tertanggal 18 Juli 2018 dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3

dan 4 mengajukan jawaban tertanggal 15 Agustus 2018 dan didalam jawaban

ub lik

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan

Tergugat II Intervensi memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

ah k

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat mengenai eksepsi-eksepsi;

mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -------

In do ne si

DALAM

A gu ng

EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi yang diajukan pihak

Tergugat dan Tergugat II Intervensi, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Eksepsi tentang Kualitas Penggugat (Onbevoeg); -----------------------------------

lik

2. Tentang Kewenangan Mengadili; ---------------------------------------------------------

4. Tentang Gugatan Error in Objecto;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim

3. Tentang Gugatan Daluarsa;----------------------------------------------------------------

tidak menguraikan lagi dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II

Intervensi, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam perkara

tersebut

duduk

In d

Halaman 85 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

diatas;---------------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 85

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari eksepsieksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas

Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi kompetensi

absolut sebagai berikut;---------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, hal tersebut diatur dalam

ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha

Negara

yang

menyebutkan

ub lik

bahwa :--------------------------------------------------

waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

ah k

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap

karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang yang

In do ne si

mengadili

A gu ng

bersangkutan;---------------------------------------------------------------------------------2. Eksepsi

tentang

kewenangan

relatif

pengadilan

diajukan

sebelum

disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;--------------------------------------------

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat bersama

dengan

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi pada pokoknya mempermasalahkan bahwa â&#x20AC;&#x153;Pengadilan

Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena substansi permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh

Penggugat senyatanya adalah merupakan persoalan yang termasuk dalam

In d

ng A

Halaman 86 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

lingkup hukum keperdataanâ&#x20AC;?;--------------------------------------------------------------------

sengketa;----------------------------------------------

pokok

lik

diputus

Halaman 86

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat 1

diatas, Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi,

maka terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;----------------------------

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan

obyek sengketa a quo dapat disimpulkan bahwa persengketaan dalam perkara

ub lik

ini timbul karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah â&#x20AC;&#x153;Apakah sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan

ah k

diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat; ---

absolut Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, dan

In do ne si

memutus

A gu ng

menyelesaikan?â&#x20AC;?;-----------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam

Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang

lik

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undangundang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

tingkat pertama;--

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

â&#x20AC;&#x153;Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata

In d

Halaman 87 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 87

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------bahwa

yang

menjadi

kompetensi

Menimbang,

absolut

dari

Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang

Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara

Pidana

dan

ditingkat

ub lik

Perdata

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan

mengenai eksepsi absolut lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai asal hak tanah objek sengketa a quo;----------------------

ah k

pertama;----------------------------------

perkara

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai asal hak objek sengketa

Bahwa sertipikat objek sengketa nomor 2, 3, 4 dan 5 yang kesemuanya

A gu ng

In do ne si

adalah sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------

terdaftar atas nama Sugiono, yang sebelum dibeli beralih kepada Tergugat

II Intervensi 1 in casu Sugiono telah bersertipikat dan asal tanahnya adalah tanah

Negara ;----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sertipikat objek sengketa 1, 6, 7, dan 8 dibeli oleh Tergugat II

lik

kemudian dilakukan permohonan proses pensertipikatan;-----------------------Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan saksi Para Pihak terhadap

objek sengketa 1,6, 7 dan 8, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai

In d

Halaman 88 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervensi 2, 3 dan 4 kesemuanya berasal dari Bekas tanah Milik Adat dan

Halaman 88

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa bukti T-1=T.II.Int.2-1 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012,

tanggal 11 Juli 2012, Luas 5.045 M2 atas nama Sri Hartati ; ----------------------

2. Bahwa Bukti T-6=T.II.Int.4-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 410 atas nama

Sandra Ramadhieta in casu T II Intervensi 4, berasal dari Bekas tanah Milik

Adat C. No. 53/653 P.126 D.III AJB 246/2011 tanggal 3 Maret 2011 ;----------

ub lik

Edwin Aprihandono in casu T II Intervensi 3, berasal dari Bekas Tanah Milik Adat C. No. 30/510 P.129 D.III AJB 251/2011 tanggal 3 Maret 2011 ;----------

4. Bahwa bukti T-8=T.II.Int.4-3 berupa Sertipikat Hak Milik No. 412 atas nama Sandra Ramadhieta in casu T II Intervensi 4, berasal dari Bekas Tanah Milik Adat C. No. 380/616 P.129 D.III AJB 241/2011 tanggal 3 Maret 2011 ;--------

ah k

3. Bahwa bukti P-7=T.II.Int.3-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 411 atas nama

5. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P-30 sampai dengan

A gu ng

Persil

In do ne si

bukti P-38, ke delapan tanah milik Penggugat terletak di Persil 134 dan

157;-----------------------------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa pada pemeriksaan setempat baik pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 menunjuk pada lokasi tanah yang sama;----------------

7. Bahwa T-12 berupa Peta Plotting yang dikeluarkan oleh Tergugat

lik

menunjukkan bahwa tanah yang didalilkan dan dimohonkan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, dapat

disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4

berasal dari persil yang berbeda namun menunjuk pada lokasi yang sama oleh karenanya harus ditentukan terlebih dahulu batas-batas kepemilikan tanah dari

berada pada tanah objek sengketa (overlapping);------------------------------------

masing-masing pihak. Gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah batas-

In d

Halaman 89 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

batas atas sebidang tanah, oleh karena itu harus diuji terlebih dahulu terkait

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 89

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

kewenangan

letak dan siapa yang berhak atas tanah-tanah tersebut dan untuk mengujinya absolut

dari

peradilan

umum

Perdata);-----------------------i

(peradilan

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara terhadap objek sengketa no. 1, 6, 7 dan 8, maka Majelis Hakim tidak

perlu mempertimbangkan eksepsi selebihnya terhadap objek-objek sengketa

ub lik

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa no. 2, 3, 4 dan 5,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan

berikut :-----------------------------------------

sebagai

ah k

tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan saksi Para pihak terhadap

In do ne si

objek sengketa 2,3,4 dan 5, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai

A gu ng

berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa bukti T-2=T.II.Int.1-3 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor

34/Tajur/2012, Luas 1.963 M2 atas nama Sugiono;-----------------------------------

2. Bahwa bukti T-3=T.II.Int.1-7 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :

319/Tajur diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor

lik

35/Tajur/2012, Luas 4.000 M2 atas nama Sugiono;-----------------------------------

323/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor :

39/Tajur/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Luas 5.820 M 2 atas nama Sugiono; 4. Bahwa bukti T-5=T.II.Int.1-5 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :

324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor :

In d

ng A

Halaman 90 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

29/Tajur/2012 tanggal 28 Agustus 2012 Luas 3.000 M 2 atas nama Sugiono; -

3. Bahwa bukti T-4=T.II.Int.1-1 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :

Halaman 90

Bahwa bukti T-9, bukti T-22 dan bukti T-26 kesemuanya adalah warkah dari

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama atas objek sengketa atas nama Sugiono;--------------------------------

Menimbang, bahwa objek sengketa 2, 3, 4 dan 5 berasal dari tanah

negara dimana dalam persidangan terungkap bahwa tanah tersebut diperoleh

dari tanah redistribusi, sehingga selanjutnya Majelis Hakim untuk mencari

kebenaran Materiil dan fungsi peradilan Tata usaha negara dalam putusannya yang juga bersifat korektif, oleh karenanya akan menguji apakah secara hukum

ub lik

tanah yang diperoleh melalui redistribusi dapat dialihkan Majelis Hakim akan

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara kewenangan kedua badan peradilan

tersebut

dengan

dalil

dalam

gugatan

Penggugat,

yang

ah k

mempertimbangkannya dalam pokok perkaranya; ----------------------------------------

mempersengketakan mengenai soal sah atau tidaknya (legalitas/keabsahan)

In do ne si

suatu penetapan tertulis in casu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa khususnya objek sengketa no. 2, 3, 4 dan 5 yang diterbitkan Tergugat dan

A gu ng

bukan mempersoalkan hak-hak keperdataan kepemilikan hak atas tanah Penggugat, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya

sepanjang mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa; Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku (onrechtmatigeheid) dan/atau tidak melanggar Asas-asas Umum

lik

Pemerintahan yang Baik, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur

Umum

(Pengadilan

memutusnya ;-------------------------------

Negeri)

untuk

memeriksa

dan

Peradilan

mengenai hak-hak keperdataan yang merupakan kewenangan absolut dari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh

maupun substansinya dan bukan menyangkut mengenai kepemilikan atau

karena yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai soal sah atau

In d

Halaman 91 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

tidaknya (legalitas/keabsahan) suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 91

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 318/Tajur, 319/Tajur, 323/Tajur dan

324/Tajur yang kesemuanya atas nama Sugiono, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan

Tata Usaha Negara Bandung secara absolut berwenang untuk memeriksa, dan

menyelesaikan

memutus

sengketa

dalam

ini;-------------------------------------------

perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

ub lik

maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat dan

dan

dinyatakan

tidak

diterima ;-----------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

ah k

Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut atas objek sengketa no. 2,

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan eksepsi mengenai Penggugat tidak berkwalitas yang

In do ne si

diajukan Tergugat di dalam jawabannya;-----------------------------------------------------

A gu ng

Menimbang, bahwa rumusan pasal 53 ayat (1) Undang-undang

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Usaha

Negara;

bahwa

secara

negasi

lik

Menimbang,

dikatakan

tanpa

adanya

kepentingan tidak akan ada gugatan (poinâ&#x20AC;&#x2122;t dâ&#x20AC;&#x2122;interet, poinâ&#x20AC;&#x2122;t dâ&#x20AC;&#x2122;action) oleh karenanya unsur kepentingan (interest, belang) merupakan syarat untuk adanya

standing to the sue yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang

In d

Halaman 92 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

-----------

atau badan hukum untuk mencapai kwalitas/kapasitas mengajukan gugatan;

--------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 92

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihubungkan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para pihak serta

dengan

alat-alat

bukti

yang

diajukan

para

pihak

dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa berdasarkan akta

jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT (vide bukti P-1 sampai dengan P-

9);----

ub lik

sertipikat kepada Tergugat sejak tahun 2013 (vide bukti P-30 sampai dengan

P-

38);---------------------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa bukti P-28 = T-11 adalah surat Pemberitahuan dari Tergugat Nomor 339/Ket-300/II/2018 yang menyatakan bahwa diatas tanah Penggugat

ah k

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan proses pembuatan

tumpang tindih (overlapping) dengan tanah objek sengketa;----------------------

In do ne si

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9, bukti

A gu ng

P-30 sampai dengan P-38 dan bukti P-28=T-11, Majelis Hakim berdasarkan

hukum berpendapat bahwa diterbitkannya objek sengketa a quo memiliki hubungan

kausalitas

langsung

dengan

kepentingan

Penggugat

yang

mendalilkan sebagai pemilik tanah yang sah berdasarkan akta jual beli yang telah

dilakukan

dihadapan

lik

maka

Penggugat

memiliki

kepentingan

hukum/kwalitas

mengajukan

gugatan

untuk a

quo;----------------------------------------------------------------------

diatas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut

PPAT ;-----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan,

maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat

In d

Halaman 93 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

tentang Kualitas Penggugat (ONBEVOEG);-------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 93

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai

berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 (vide bukti T-2) , 3 (vide bukti

T-3), 4 (vide bukti T-3) dan T-5 (vide bukti T-5) diterbitkan pada tanggal 31

Agustus 2012 dan gugatan telah didaftarkan pada tanggal 25 Mei 2018 di

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di

ub lik

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;--------------------------------

Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa

ah k

Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55

â&#x20AC;&#x153;Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari

A gu ng

Usaha

In do ne si

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Negaraâ&#x20AC;?;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terkait dengan diterbitkannya suatu Keputusan

Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat TUN, ada beberapa metoda saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk

lik

mengajukan gugatan sebagai berikut :--------------------------------------------------------

1. Teori Penerimaan (ontvangstheori) yaitu bagi pihak yang namanya

hari

diterimanya

------------------------------------------

sejak

Keputusan

dimulai

Tata

Usaha

Negara;

2. Teori Publikasi, yaitu dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan maka sejak

hari

pengumuman;

------------------------------

dimulai

waktu

In d

Halaman 94 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

penghitungan

tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara penghitungan waktu

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 94

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Teori Pengetahuan (vernemingstheori) yaitu bagi pihak ketiga yang namanya tidak dituju/tercantum dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara waktu

penghitungan

dimulai

secara

kasuistis

sejak

merasa

kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya obyek sengketa;

---------------------------------

bahwa

berdasarkan

uraian

tersebut,

Menimbang,

akan

dipertimbangkan posisi waktu Penggugat terhadap obyek sengketa sehingga ditemukan

saat

menghitung

gugatan

tenggang

waktu

bagi

untuk

Penggugat;

------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatan

ah k

mengajukan

dimulainya

ub lik

dapat

halaman 3 angka romawi III bahwa obyek sengketa baru diketahui secara

In do ne si

kasuistis keberadaannya pada tanggal 25 Mei 2018, melalui surat No. 339/KET300/II/2018 (vide bukti P-28=T-11), yang dikirimkan oleh Kepala Kantor

A gu ng

Pertanahan Kabupaten Bogor in casu Tergugat, dimana dalam isi surat menyebutkan

obyek

sengketa

quo;----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa keberadaan Penggugat terhadap obyek sengketa

adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung obyek sengketa, oleh

lik

karena obyek sengketa tersebut ditujukan langsung kepada Sugiono in casu

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa

metode dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk

mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa

Tergugat II Intervensi 1;---------------------------------------------------------------------------

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui

In d

Halaman 95 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

keputusan tersebut (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 95

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 1993 yo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yo Putusan MA RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002);-----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi yang terungkap di persidangan,

Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti dan keterangan saksi yang dapat

menunjukkan waktu lain Penggugat mengetahui tanggal penerbitan obyek

sengketa a quo selain tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana diuraikan di atas,

ub lik

sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat

saat tanggal 26 Februari 2018, dengan demikian jika dihubungkan dengan tanggal didaftarkannya gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Mei 2018, maka gugatan Para

ah k

mengetahui secara kasuistis dan merasa kepentingannya dirugikan adalah pada

Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

In do ne si

sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

A gu ng

Peradilan Tata Usaha Negara jo. Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yo Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yo Putusan MA RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;-----------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

tentang

gugatan

tenggang

waktu;

-----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selanjutnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan

lik

maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat

sebagai error in objecto berdasarkan bahwa tanah yang didalilkan milik

Penggugat berasal dari kohir C. Nomor 2008 dengan Persil Nomor 134, terletak

di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sedangkan berdasarkan

In d

Halaman 96 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

data yang ada pada Tergugat terhadap tanah obyek sengketa a quo berasal dari

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 96

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bekas Tanah Milik Adat C. No. 380/616, P. 129. Oleh karena itu terdapat

perbedaan alas hak antara bidang tanah milik penggugat dengan obyek

Peraturan

sengketa dan Pemberian Hak yang dalam penerbitannya telah sesuai dengan

yang

berlaku;-----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan

setempat pada tanah objek sengketa. Fakta di persidangan setempat

ub lik

menunjukkan bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tercantum dalam Berita Acara Sidang);------------------------------------------------------Menimbang, bahwa bukti T-12 berupa peta Plotting menunjukkan bahwa tanah yang didalilkan penggugat dan dimohonkan untuk sertipikat areal

tanah

objek

sengketa

overlapping);---------------------------------

(adanya

In do ne si

pada

berada

ah k

menunjuk pada lokasi yang sama dan tidak ada lokasi lain (selengkapnya

A gu ng

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menunjuk pada lokasi

yang sama sekalipun dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan berbeda lokasi karena nomor persil yang berbeda, Majelis Hakim

melihat tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa

dalam

perkara

quo

salah

objek

(error

lik

objecto);---------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

tentang

gugatan

Penggugat

error

objecto;-----------------------------------------------------------

maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut

Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak sebagian dan eksepsi-

eksepsi lain dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima

In d

Halaman 97 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 97

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :-----------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK SENGKETA :-----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada

pokoknya adalah sebagai berikut;--------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah sebagai

berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa a quo karena

ub lik

Penggugat telah membeli 8 (delapan) bidang tanah kepada H.M Sukandi sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 150/2013, 151/2013, 152/2013, 153/2013, 154/2013, 155/2013, 156/2013, 157/2013 tanggal 16 Mei 2013

ah k

dibuat dihadapan Trimedi, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Kabupaten Bogor dan 1 (satu) bidang tanah dibeli kepada Ade Irawan

In do ne si

sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 89/2013 dihadapan Novidia

A gu ng

Suwarko, SH., Mkn, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten

Bogor dengan total luas kurang lebih 60.000 M 2 (vide bukti P-1 sampai dengan P-9);---------

Bahwa setelah proses jual beli melalui Pejabat Pembuat Akta Jual Beli

(AJB) selesai, maka Penggugat meningkatkan proses untuk mengurus

permohonan

pengajuan

Penggugat

49476/2013,

dengan

49477/2013,

lik

Berkas

nomor

permohonan

49478/2013,

penerbitan sertipikat hak milik kepada Tergugat pada tanggal 28 Mei 2013.

atau

49479/2013,

49481/2013, 49482/2013, 49483/2013, 49484/2013, 49485/2013, telah diterima

oleh

Tergugat

(vide

38);-------------------------------------

P-30

sampai

dengan

P-

Bahwa setelah menunggu sekitar 5 (lima) tahun, permohonan penerbitan

bukti

sertipikat hak milik yang Penggugat ajukan tidak diterbitkan oleh Tergugat,

In d

Halaman 98 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

justru yang disampaikan Tergugat adalah surat Pemberitahuan No.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 98

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

339/KET-300/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang mengatakan setelah

dilakukan plotting, tanah Penggugat overlap dengan sertipikat hak milik sengketa

objek

quo;---------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-93 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yang bernama 1.

ub lik

H.M. Sukandi 2. Syamsudin 3. Barujen Sujana 4. Dhanny Riando, S.H dan 5.

Sukarja;-----------------------------------------------------------------------------------------------

ah k

Aja

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat

In do ne si

telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda tanda bukti T-1 sampai dengan T-26 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan

A gu ng

untuk

itu;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II

Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T.II.Int.1-1

sampai dengan T.II.Int.1-17. Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti

lik

surat yang diberi tanda T.II.Int.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-2. Tergugat II

sampai dengan T.II.Int.3-3. Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti T.II.Int.4-1 sampai dengan T.II.Int.4-5.

Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 telah mengajukan 4 orang saksi yang

In d

Halaman 99 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

Zaenudin;----------------------

bernama 1. Asep Wahyudin 2. Bohim bin H. Sukroni 3. Samroni dan 4.

Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Int.3-1

Halaman 99

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat

dan menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-

asas

umum

pemerintahan

yang

baik;----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam jawabannya

ub lik

mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah pemilik dari

324 yang dibeli Tergugat II Intervensi in casu Sugiono, selaku Pembeli dari Ocim Sukna, Adang Jumadi, H.Ijan Nawawi dan Hamidi, masing-masing sebagai penjual (vide bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5);----------------------------------------------------

ah k

tanah objek sengketa berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 318, 319, 323 dan

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak serta

In do ne si

berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun

A gu ng

2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang perlu dibuktikan dan merupakan

pokok persengketaan dalam sengketa a quo adalah, Apakah penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

dinyatakan

lik

ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi sehingga harus batal

atau

tidak

Menimbang,

bahwa

pertama-tama

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan dari aspek kewenangan, Apakah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor in casu Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam Keputusan

Tata

Usaha

objek

sengketa,

Majelis

Hakim

menerbitkan

sah?;--------------------------------------------------------------------------------------------

In d

Halaman 100 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

mempertimbangkannya sebagai berikut;-----------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 100

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang dan wewenang pemerintahan menurut

sifatnya selalu terikat kepada suatu masa (waktu) tertentu (ratione temporis) artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha negara tidak

boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya

(premateur) maupun sesudah lewat waktu (kadaluarsa) kemudian mencakup batas wilayah (tempat) yang ditentukan (ratione loci) artinya dari segi wilayah

ub lik

atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang

seorang pejabat mengeluarkan Keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain;--

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat berdasarkan ketentuan

ah k

bersangkutan dan batas cakupan materi (isi, pokok, obyek) artinya tidak boleh

Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-dua Undang-

In do ne si

undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Tergugat adalah badan

A gu ng

atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat

oleh orang atau badan hukum perdata”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Apakah Tergugat mempunyai kewenangan

untuk

mengeluarkan

surat

keputusan

obyek

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 dari PP No. 24 tahun 1997 tanah

menyatakan

bahwa

Pendaftaran

tanah

Pendaftaran

diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dan Pasal 6 ayat (1)

menyatakan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah

In d

Halaman 101 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, …..”;-------------------------------------------

tentang

lik

quo ?;------------------------

sengket

Halaman 101

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan tersebut di atas jelas

bahwa Kepala Kantor Pertanahan berwenang berdasarkan kewenangan atribusi

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah.; -------------------------------------

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini terletak

di Kecamatan Citeureup, Bogor dan dihubungkan dengan ketentuan mengenai kewenangan seperti yang diuraikan diatas maka lokasi tanah obyek sengketa

ub lik

terletak dalam kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor

untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti T2, T-3, T-4 dan T-5);-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedural/formal, apakah

ah k

maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor in casu Tergugat berwenang

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut telah

In do ne si

menurut prosedur yang ditentukan dan dari aspek substansi/materi isi dari

A gu ng

keputusan yang disengketakan itu, apakah telah sesuai dengan norma hukum materiil yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa 2, 3, 4 dan 5 berasal dari

tanah negara yang peruntukkannya untuk tanah Pertanian yang diatur dalam

ketentuan Undang-undang No. 56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas

lik

Tanah Pertanian, yang diterbitkan Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan

Menimbang, bahwa maksud diberikannya tanah pertanian yang diatur

didalam Pasal 8 UU No. 56 PRP tahun 1960 adalah Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian

Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Agustus 2012;---------------------------------------

minimum 2 hektar;----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 pada bagian i)

Penunjuk mencatat bahwa Penggunaan dan Pemanfaatan tanah ini adalah

In d

Halaman 102 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

untuk Pertanian dan Hak Milik yang diberikan atas tanah tersebut dilarang

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 102

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali diperoleh izin

dari

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Bogor;------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan tersebut di dalam objek

sengketa a quo secara tegas menyatakan bahwa objek tersebut dilarang untuk

dialihkan atau dijual belikan kecuali adanya izin dari Kepala Kantor. Terhadap

izin sebagai syarat peralihan tersebut fakta dipersidangan menunjukkan

Bahwa objek sengketa 2, 3, 4 dan 5 diterbitkan

oleh Tergugat in casu

Kepala

tanggal

Kantor

Pertanahan

Kabupaten

2012;-----------------

Bogor

31 Agustus

Bahwa peralihan hak atas obyek sengketa 2 dan 5 kepada Tergugat II

ah k

ub lik

bahwa :-----

Intervensi 1 in casu Sugiono dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012

Suhada,

selaku

A gu ng

Makbul

PPAT

(vide

bukti

In do ne si

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 4991/2012 yang dibuat dihadapan

5);----------------------------------

T-2

dan

T-

Bahwa peralihan hak atas obyek sengketa 3 dan 4 kepada Tergugat II

Intervensi 1 in casu Sugiono dilakukan pada tanggal 14 November 2012

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 193/2012 yang dibuat dihadapan

lik

Mohammad Dalwan Ginting, SH selaku PPAT (vide bukti T-3 dan T-4);--------

Bahwa Peralihan obyek sengketa a quo dilakukan tanpa adanya ijin dari

Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-21, T-23 dan T-25 berupa Ijin Peralihan Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 19 Maret 2015, 23 Januari dan

2015

Januari

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----------------------------------------

In d

Halaman 103 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

2015;------------------------------------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 103

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa peralihan hak atas objek sengketa tidak melalui

Kabupaten

prosedur yang diatur yaitu tanpa adanya ijin dari Kepala Kantor Pertanahan

Bogor;-----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3b ayat 1 Peraturan

Pemerintah No. 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan

ub lik

Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Angkatan Bersenjata serta orang lain yang dipersamakan dengan mereka, yang telah berhenti dalam menjalankan tugas Negara dan yang mempunyai hak milik atas tanah pertanian diluar Kecamatan tempat tinggalnya dalam waktu 1(satu)

ah k

Pemberian Ganti Kerugian menyebutkan bahwa â&#x20AC;&#x153;Pegawai Negeri dan Anggota

tahun terhitung sejak ia mengakhiri tugasnya tersebut diwajibkan pindah ke

In do ne si

Kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada

A gu ng

orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan di mana tanah itu terletakâ&#x20AC;?;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat pada

perkara a quo dan data yang diserahkan, Tergugat II Intervensi 1 tidak

bertempat tinggal di wilayah objek sengketa melainkan bertempat tinggal di

Kecamatan

lik

Jalan Wanggame Blok S. 20 Bukit Permai Rt. 004, RW 11, Kelurahan Cibubur, Ciracas,

Jakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa warkah balik nama SHM 323/Tajur, bukti T-22 berupa warkah balik nama SHM 324/Tajur dan bukti

Timur;----------------------------------------------------------------------------------------

T-24 berupa warkah balik nama SHM 318/Tajur. Kesemuanya terdapat Surat

Pernyataan dibawah materai yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas

tanah tersebut tidak melanggar ketentuan maksimal kepemilikan tanah

In d

Halaman 104 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

pertanian (UU No. 56/Prp/1960) dan tidak menjadi pemegang hak/guntai (Pasal

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 104

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau

3 PP No. 224/1961 jo PP. 41/1964). Jika hal tersebut dilanggar maka tanah kelebihan

absentee

tersebut

dengan

sendirinya

menjadi

landreform;----------------------

objek

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut dihubungkan

dengan fakta hukumnya, maka peralihan hak atas objek sengketa no. 2, 3, 4

dan 5 terbukti telah melanggar aturan UU N0. 56/Prp/1960 dan pasal 3b ayat 1

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan

ub lik

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 serta keluar dari maksud dan tujuan

ah k

dilakukannya penetapan tanah bagi pertanian;---------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penerbitannya terbukti

In do ne si

telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat cukup

A gu ng

alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan batal Sertipikat objek sengketa khusus no 2, 3, 4, 5 dan oleh karena itu kepada Tergugat haruslah dibebankan kewajiban

untuk

mencabut

obyek

sengketa

------------------------------------------------------

quo;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan

lik

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Pokok

Perkara dikabulkan untuk sebagian, karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi.1, 2, 3 dan 4, berada di pihak yang kalah dan berdasarkan pada

Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;---------------------------

ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar

In d

Halaman 105 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

putusan ini;-----------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 105

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis

Hakim dalam memutus sengketa a quo telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi dalam merumuskan putusan ini

hanya mempergunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan alat bukti yang

tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan

ub lik

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jis. Undang-

undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun

ah k

ini;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

lainnya

yang

berkaitan

dengan

A gu ng

ini;------------------------------------

DALAM

EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan

absolut terhadap objek sengketa no 1, 6, 7 dan 8; ---------------------------------Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi.1, 2, 3 dan 4 untuk selebihnya;--------------------------------------------------------------------------------------

m ka

lik

:---------------------------------------------------------------------------------

perkara

In do ne si

perundang-undangan

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA :-------------------------------------------------------------------

In d

Halaman 106 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----------------------------------------

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 106

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia batal

Surat

Keputusan

2. Menyatakan

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :-------------------------------------------

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31

2.1.

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, Luas 1.963 M 2 atas

nama Sugiono ;------------------------------------------------------------------------

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, Luas 4.000 M 2 atas nama Sugiono ;------------------------------------------------------------------------

ub lik

2.3.

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 319/Tajur diterbitkan tanggal 31

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 39/Tajur/2012, tanggal 28 Agustus 2012, Luas 5.820 M2 atas nama Sugiono ;-------------------------------------

2.4.

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31

ah k

2.2.

Luas

3.000

atas

A gu ng

Sugiono ;--------------------------------------

nama

In do ne si

2012

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 29/Tajur/2012 tanggal 28 Agustus

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :----3.1.

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, Luas 1.963 M 2 atas

lik

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 319/Tajur diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, Luas 4.000 M 2 atas nama Sugiono ;-----------------------------------------------------------------------Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31

3.3.

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 39/Tajur/2012, tanggal 28 Agustus

3.2.

nama Sugiono ;------------------------------------------------------------------------

es In d

Halaman 107 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

2012, Luas 5.820 M2 atas nama Sugiono ;-------------------------------------

Halaman 107

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31

3.4.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor : 29/Tajur/2012 tanggal 28 Agustus

4. Menolak

2012 Luas 3.000 M2 atas nama Sugiono ;-------------------------------------gugatan

Penggugat

untuk

selebihnya ;---------------------------------------

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 dan 4 untuk

ub lik

puluh lima ribu rupiah) ;----------------------------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

ah k

membayar biaya perkara sebesar 5.855.000,- (Lima juta delapan ratus lima

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari SELASA pada tanggal

In do ne si

30 OKTOBER 2018 oleh kami DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUSAK SINDAR, S.H., dan DEWI ASIMAH, S.H., masing-

A gu ng

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 NOVEMBER 2018 oleh majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh R. AZHARYANTI, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh

dihadiri

tanpa

Tergugat

lik

Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.1, 2, 3 dan 4

maupun

In d

Halaman 108 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

DANAN PRIAMBADA, S.H.M.H.

JUSAK SINDAR, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Kuasanya ;-------------------------------------------------------------------

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 108

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEWI ASIMAH,S.H.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ub lik

Perincian biaya perkara : : : : : : : : : :

Rp. 30.000,Rp. 125.000,Rp. 180.000,Rp. 5.000.500,Rp. 5.000,Rp. 3.000,Rp. 6.000 Rp. 6.000,Rp. 5.855.000,-

es In d

Halaman 109 dari 109 halaman Putusan No. 43/G/2018/PTUN.BDG

lik

In do ne si

Pendaftaran gugatan AT K Panggilan-panggilan Pemeriksaan Setenpat Redaksi Leges Meterai Penetapan Meterai Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A gu ng

ah k

R. AZHARYANTI,S.H.

Halaman 109