Putusan Kasasi Letjend Pur Sugiono Cs

Page 1

ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

PUTUSAN Nomor 347 K/TUN/2019

ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

A

gu

sebagai berikut dalam perkara:

E L V I N, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Jalan Brawijaya I-B Nomor 90, RT 006/RW 002, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Dalam

hal

ini

ub lik

ah

Selatan, pekerjaan Swasta; diwakili

oleh

kuasa

Rifai

Ali,

S.H.,

am

kewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada Law office Rifai Ali & Partners, beralamat di Kotamadya Depok, Jawa Barat 16413, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret

ep

ah k

2019;

KEPALA

KANTOR

Lawan

In do ne si

I.

R

Pemohon Kasasi;

PERTANAHAN

KABUPATEN

A gu ng

BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jani Levinus Loupatty, A.Ptnh, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor

Termohon Kasasi I;

1. S U G I O N O, kewarganegaraan Indonesia,

ub

m

II.

lik

ah

1187/SKU-600.13/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018;

tempat tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04, RW

ka

11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

R

ah

ep

Timur, pekerjaan Purnawirawan;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2. SRI HARTATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat

ng

tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04, RW 11,

Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

gu

3. EDWIN

APRIHANDONO,

kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04, RW

11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan

A

Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta; 4. SANDRA

RAMADHIETA,

kewarganegaraan

ub lik

ah

Indonesia, tempat tinggal di Bukit Permai Blok S 20, RT 04, RW 11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan

am

Ciracas, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Lava Sembada, S.H.,

ah k

ep

M.H., dan kawan, para Advokat, pada Law Office Lava Sembada & Associates, beralamat di Bogor, 29 Agustus 2018;

A gu ng

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

In do ne si

R

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat

dalam

gugatannya

memohon

kepada

untuk

lik

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 

ub

m

ah

memberikan putusan sebagai berikut:

Pengadilan

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20

ep

ka

Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, luas

R

ah

Hartati;

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

5.045 m² (lima ribu empat puluh lima meter persegi), atas nama Sri

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, luas 1.963 m2

ng

(seribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Sugiono;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31

gu

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, luas 4.000 m2

A

(empat ribu meter persegi), atas nama Sugiono;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 39/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012,

ub lik

ah

luas 5.820 m2 (lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama Sugiono;

am

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 29/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012,

ep

ah k

luas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi), atas nama Sugiono; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20 2015,

Surat

Ukur

Nomor

68/Tajur/2015,

R

November

tanggal

In do ne si

03-11-2015, luas 5.416 m2 (lima ribu empat ratus lima belas meter

A gu ng

persegi), atas nama Sandra Ramadhieta;

Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor 69/Tajur/2015, luas 8.289 m2 (delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Edwin Aprihandono;

Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 2015,

Surat

Ukur

Nomor

70/Tajur/2015,

tanggal

lik

03-11-2015, luas 11.600 m2 (sebelas ribu enam ratus meter persegi), atas nama Sandra Ramadhieta; 

ub

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa: Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, luas

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

R

ah

ep

ka

m

ah

November

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartati;

R

5.045 m2 (lima ribu empat puluh lima meter persegi), atas nama Sri

ng

 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, luas 1.963 m2

gu

(seribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Sugiono;

A

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, luas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi), atas nama Sugiono;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/Tajur, diterbitkan tanggal 31

ub lik

ah

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 39/Tajur/2012, tanggal 28-08-2012,

am

luas 5.820 m2 (lima ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), atas nama Sugiono;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31

ep

ah k

Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 29/Tajur/2012 tanggal 28-08-2012,

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Tajur, diterbitkan tanggal 20 2015,

Surat

Ukur

Nomor

68/Tajur/2015,

A gu ng

November

In do ne si

R

luas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi), atas nama Sugiono; tanggal

03-11-2015, luas 5.416 m2 (lima ribu empat ratus lima belas meter persegi), atas nama Sandra Ramadhieta;

Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor 411/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor 69/Tajur/2015, luas 8.289 m2 (delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), Edwin Aprihandono; November

2015,

Surat

Ukur

lik

Sertifkat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 Nomor

70/Tajur/2015,

tanggal

atas nama Sandra Ramadhieta;

ub

03-11-2015, luas 11.600 m2 (sebelas ribu enam ratus meter persegi),

ep

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

R

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

sengketa Tata Usaha Negara ini;

ah

ka

m

ah

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;

ng

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4 mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi Tergugat:

gu

1. Tentang kualitas Penggugat (onbevoeg); 2. Tentang kewenangan mengadili;

A

3. Tentang gugatan daluwarsa; 4. Tentang gugatan error in objecto;

ub lik

ah

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, dan 4:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk

am

memeriksa dan mengadili masalah perkara a quo ( kewenangan absolut); 2. Gugatan error in objecto;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh

ah k

ep

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 43/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 7 November 2018, kemudian di tingkat

In do ne si

R

banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 26/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26

A gu ng

Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2019, kemudian

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2019, permohonan tersebut diikuti dengan

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan bahwa

permohonan

kasasi

a

quo

lik

Menimbang,

beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

ub

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

R

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

ep

dapat diterima;

ah

ka

m

ah

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 April 2019;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada

tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan

ng

ini, Pemohon Kasasi meminta agar: MENGADILI

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat;

gu

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 43/G/2018/PTUN-BDG, tanggal 7 November 2018;

ub lik

ah

A

Nomor 26/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Februari 2019 Juncto Putusan

MENGADILI SENDIRI

am

Dalam Eksepsi:

 Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II Intervensi/Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

ep

ah k

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;

In do ne si

R

2. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa: 2.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Tajur, diterbitkan tanggal

A gu ng

20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, luas 5.045 m² (lima ribu empat puluh lima) meter persegi, atas nama Sri Hartati;

2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Tajur, diterbitkan tanggal

31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, luas1.963 m²

(seribu sembilan ratus enam puluh tiga) meter persegi, atas nama

lik

2.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Tajur, diterbitkan tanggal

31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, luas 4.000 m² (empat ribu) meter persegi, atas nama Sugiono;

ub

m

ah

Sugiono;

2.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/Tajur, diterbitkan tanggal

ka

31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor

39/Tajur/2012, tanggal

ep

28-08-2012, luas 5.820 m² (lima ribu delapan ratus dua puluh) meter

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

R

ah

persegi, atas nama Sugiono;

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

2.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012,

Surat Ukur Nomor 29/Tajur/2012 tanggal (tiga ribu) meter persegi, atas nama

ng

28-08-2012, luas 3.000 m² Sugiono;

2.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Tajur, diterbitkan tanggal

gu

20 November 2015, Surat Ukur Nomor 68/Tajur/2015, tanggal

A

03-11-2015, luas 5.416 m² (lima ribu empat ratus enam belas) meter persegi, atas nama Sandra Ramadhieta;

2.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 411/Tajur, diterbitkan tanggal

ub lik

ah

20 November 2015, Surat Ukur Nomor 69/Tajur/2015, Luas 8.289

m² (Delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan) meter persegi,

am

Edwin Aprihandono;

2.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor

70/Tajur/2015, tanggal

ah k

ep

03-11-2015, luas 11.600 m² (sebelas ribu enam ratus) meter persegi, atas nama Sandra Ramadhieta;

In do ne si

Keputusan berupa:

R

3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Surat

A gu ng

3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 311/Tajur, diterbitkan tanggal

20 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 26/Tajur/2012, tanggal 11-07-2012, Luas 5.045 m² (lima ribu empat puluh lima) meter persegi, atas nama Sri Hartati;

3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318/Tajur, diterbitkan tanggal

31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 34/Tajur/2012, luas 1.963 m²

lik

Sugiono;

3.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 35/Tajur/2012, luas 4.000 m²

ub

m

ah

(seribu sembilan ratus enam puluh tiga) meter persegi, atas nama

(empat ribu) meter persegi, atas nama Sugiono;

ka

3.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 323/Tajur, diterbitkan tanggal

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

R

ah

ep

31 Agustus 2012, Surat Ukur Nomor 39/Tajur/2012, tanggal

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

28-08-2012, luas 5.820 m² (lima ribu delapan ratus dua puluh) meter persegi, atas nama Yuyun Yaniarsih;

ng

3.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 324/Tajur, diterbitkan tanggal 31 Agustus 2012,

Surat Ukur Nomor 29/Tajur/2012, tanggal

28-08-2012, luas 3.000 m² (tiga ribu) meter persegi, atas nama

gu

Sugiono;

A

3.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 410/Tajur, diterbitkan tanggal

20 November 2015, Surat Ukur Nomor 68/Tajur/2015, tanggal

03-11-2015, luas 5.416 m² (lima ribu empat ratus enam belas) meter

ub lik

ah

persegi, atas nama Sandra Ramadhieta;

3.7. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 411/Tajur, diterbitkan tanggal

am

20 November 2015, Surat Ukur Nomor 69/Tajur/2015, luas 8.289 m² (delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan) meter persegi, Edwin Aprihandono;

ah k

ep

3.8. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Tajur, diterbitkan tanggal 20 November 2015, Surat Ukur Nomor

70/Tajur/2015, tanggal

atas nama Sandra Ramadhieta;

In do ne si

R

03-11-2015, luas 11.600 m² (sebelas ribu enam ratus) meter persegi,

A gu ng

4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II Intervensi II/ Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung/Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;

lik

Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 3 Mei 2019 Menimbang,

bahwa

ub

yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; terhadap

Mahkamah Agung berpendapat:

alasan-alasan

kasasi

tersebut

ep

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,

R

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah

ah

ka

m

ah

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur

ng



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

gu

angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

A

Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi substansi yang

dipermasalahkan dalam sengketa a quo adalah menyangkut masalah

ub lik

ah

keperdataan terkait kepemilikan hak atas tanah oleh karenanya objek sengketa a quo dalam perkara ini belum dapat diuji sebelum sengketa

am

haknya lebih dahulu diuji melalui peradilan perdata yang berwenang sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

ah k

ep

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

In do ne si

R

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

A gu ng

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

lik

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak

ub

yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

ep

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

R

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

ah

ka

m

ah

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

R

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

ng

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan

gu

lain yang terkait;

MENGADILI:

A

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ELVIN;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat

ub lik

ah

kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

am

pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

ah k

ep

Dr. Yosran, S.H., M.Hum,

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

In do ne si

R

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis,

A gu ng

Anggota Majelis: ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

lik ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

In d

on

ng gu A

es

R

ep

ub

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya: 1. Meterai Rp 6.000,00 2. Redaksi Rp 10.000,00 3. Administrasi kasasi Rp 484.000,00 Jumlah Rp 500.000,00

M

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ik

ah

ka

m

ah

Panitera Pengganti,

Halaman 10


ep u

b

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

A

gu

ng

R

Untuk salinan Mahkamah Agung RI atas nama Panitera Muda Tata Usaha Negara,

on In d

A

gu

ng

M

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 347 K/TUN/2019

es

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A gu ng

In do ne si

R

ah k

ep

am

ub lik

ah

H. Ashadi, S.H. NIP 19540924 198403 1 001

ik

h

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.