Putusan PT TUN Kepala Desa Bojong Klapa Nunggal Bogor by H. LAVA SEMBADA, S.H., M.H.

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor: 25/B/2014/PT.TUN.JKT.

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus

sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di

Gedung Sekretariat

ub lik

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SURYADI KUSUMAH , Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Wiraswasta

Tempat Tinggal : Di Kampung Bojong RT. 08, RW. 04 Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;---------

ah k

Mahkamah Agung RI. Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah

In do ne si

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :------------------------------

A gu ng

DR. Y. A. Setyono, S.H., M.H., Warganegara Indonesia, pekerjaan

Advokad, berkantor di YAS Law Office, di Graha Gabah Pertani, Lantai UG Jalan Raya Pasar Minggu No.1, Pejaten, Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2014, Untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat / PEMBANDING;

lik

M E L A W A N

--------------------------------------

BUPATI BOGOR ; berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong

Bogor, Kabupaten Bogor ;---------------------------------------------------------

on In d

gu A

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.25/B/2014/PT.TUN.JKT.

ADE HARDI, SH., M.Si ; ------------------------------------------

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya ;-------------------------------

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

ep u

hk am

2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;----------------------------------------------------

RATIH PURNAMA SARI, SH.,MH ; ----------------------------

Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan

OCKTAVIANSYAH DWI ANANDA, SH ; ---------------------

Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ; 4

ub lik

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ; --

HANNY SEPTIANIE, SH ; ----------------------------------------

Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ;

ah k

5. VITA PUSPITASARI, SH ;----------------------------------------Bantuan

In do ne si

Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ; -

RENA PERMANA, SH ;--------------------------------------------

A gu ng

Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor berkedudukan di

lik

Jalan Tegar Beriman â&#x20AC;&#x201C; Kecamatan Cibinong, Bogor, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No. 183.14/44-Banhuk, tertanggal 4 Juni

2013, Untuk selanjutnya disebut sebagai

es on In d

TERBANDING;

TERGUGAT /

Halaman 2

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

H. SANAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Bojong,

beralamat di Kp. Rawaragas RT. 017, RW. 008, Desa Bojong,

Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ; ----------------------------

LAVA SAMBADA, SH.,MH ; ------------------------------------

USEP SUPRATMAN, SH ;----------------------------------------

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dari

beralamat di Jalan Pandega No. 35

Halang Bogor

Mess POMAD Kedung

berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30

November 2013, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI /TERBANDING ; ------------------

ah k

ub lik

Kantor Advokat LAVA SEMBADA, SH.,MH & REKAN,

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 25/B/2014/

A gu ng

In do ne si

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

PT.TUN.JKT. tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa

dan

memutus

sengketa

ini

tingkat

Banding;------------------------------------------------------------------------------------------

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/G/2013/

Berkas perkara Nomor 49/G/2013/PTUN.BDG, beserta surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini;-------------------------- ----------------------

PTUN.BDG, tanggal 30 Oktober 2013;------------------------------------

lik

es on

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.25/B/2014/PT.TUN.JKT.

In d

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Halaman 3

ep u

hk am

4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa

ini seperti tecantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 49/

berikut:

G/2013/PTUN.BDG. tertanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:---------------------------------------------------------------------------------Menolak

Eksepsi

Tergugat

dan

Tergugat

ub lik

Intervensi;------------------------------

DALAM POKOK PERKARA;--------------------------------------------------------------------â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Menolak

gugatan

ah k

â&#x20AC;˘

Penggugat;-------------------------------------------------------------Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.

305.000,-

(

tiga

ratus

lima

ribu

In do ne si

sebesar

A gu ng

rupiah);---------------------------------------------

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013

dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi /Terbanding maupun Kuasa

lik

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

tersebut,

Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04

Nopember 2013 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 49/G/2013.PTUN.BDG. tanggal 04 Nopember 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

on In d

kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan

Hukumnya. -----------------------------------------------------

Halaman 4

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 49/G/2013.PTUN.BDG. yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 11

Nopember 2013; ----------

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2014 oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari

2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

ub lik

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 49/G/2013/PTUN.BDG tanggal 05 Pebruari 2014----------------------------------------------------------------------------------------------------

ah k

tanggal 03 Pebruari 2014; -----------------------------------------

In do ne si

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding

A gu ng

tertanggal 25 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Pebruari 2014; -----------------------------

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat/Tergugat tersebut telah

diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 49/

lik

Bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori

Banding tertanggal 21 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 Pebruari 2014; -----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Tergugat tersebut

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.25/B/2014/PT.TUN.JKT.

In d

ng gu A

telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding sesuai

G/2013/PTUN.BDG. tanggal 04 Maret 2014.-

Halaman 5

ep u

hk am

6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 49/ G/2013/PTUN.BDG. tanggal 24 Pebruari 2014.-

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk

memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat Berkas Perkara Nomor 49/G/2013/PTUN.BDG. masing-masing tanggal 27 Desember 2013;--------------

ub lik

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2013/PTUN.BDG adalah sebagaimana tersebut diatas;-------------Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2013/PTUN.BDG. telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

ah k

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

pada tanggal 30 Oktober 2013 dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

In do ne si

Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun Kuasa Hukumnya;

A gu ng

--------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada

tanggal 04 Nopember 2013 sebagaimana terlihat pada Akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Nopember 2013, oleh karena itu Penggugat tersebut dalam tingkat banding ini disebut sebagai

Intervensi

disebut

Terbanding;---------------------------------------

sebagai

lik

Tergugat

Intervensi/

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding hadir pada saat

dari Penggugat/Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggal pengucapan putusan

In d

ng gu A

pengucapan putusan pengadilan, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan banding

dan

Penggugat/Pembanding. Selanjutnya Tergugat disebut sebagai Tergugat / Terbanding

Halaman 6

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

tersebut yakni sejak tanggal 30 Oktober 2013. Oleh karena permohonan banding

diajukan Penggugat/pembanding pada tanggal 04 Nopember 2013 sedangkan putusan

pengadilan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2013, maka pengajuan banding tersebut belum melebihi tenggang waktu14

(empat belas) hari, dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi

persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat

ub lik

tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima.-------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya

ah k

(1), Pasal 125 ayat (2) danPasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tertanggal 28 Januari 2014 menyatakan keberatan atas Pertimbangan hukum dan amar

In do ne si

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohon banding tersebut,

A gu ng

sehingga memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar

membatalkan Putusan Pengadilan tersebut dan memutus dengan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang

2013 yang dimohonkan banding, berita acara

Pemeriksaan Persiapan, berita acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para

Januari 2014

pihak yang bersengketan, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 28 serta Kontra Memori banding dari Tergugat /Terbanding tertanggal 25

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.25/B/2014/PT.TUN.JKT.

In d

ng gu A

Pebruari 2014, Kontra Memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tertanggal

PTUN.BDG. tanggal 30 Oktober

lik

terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/G/2013/

Halaman 7

ep u

hk am

8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

21 Pebruari 2014 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum

dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan

ub lik

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/G/2013 /PTUN.BDG, tanggal 30 Oktober 2013 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

ah k

tingkat banding;

In do ne si

Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang

A gu ng

untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan

dengan perkara ini.

Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding; ------------

es on In d

MENGADILI

lik

-------------------------------------------------------------------------------

Halaman 8

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN-BDG.

tanggal

Oktober

2013

In do ne si a

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/

yang

dimohon

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua

banding;--------------------------------------------------------------------------------------

tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar

RP. 250.000, (Dua

ub lik

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terdiri dari DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.,M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, serta NURNAENI

MANURUNG, SH.M.Hum dan H. ISWAN HERWIN SH.MH.

ah k

ratus lima puluh ribu rupiah)-----------------------------------

masing-masing sebagai Hakaim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam

In do ne si

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

A gu ng

dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh HARSONO,

SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, dengan

tidak dihadiri oleh para

pihak yang bersengketa maupun

hukumnya;--------------------------------

lik

ttd

KETUA MAJELIS,

kuasa

es on

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.25/B/2014/PT.TUN.JKT.

In d

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum.

Halaman 9

ep u

hk am

10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si a

HAKIM ANGGOTA 2

HAKIM ANGGOTA 1

ttd

H. ISWAN HERWIN, SH.MH.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.hum.

ttd

ub lik

PANITERA PENGGANTI,

A gu ng

In do ne si

ah k

HARSONO, SH.

lik

: Rp. 20.500.-

2. Redaksi …………………………..……...

: Rp.

5.000.-

3. Materai ………………………………….. : Rp.

6.000.-

4. Leges ………… ..…………....................

: Rp.

5.000.-

5. BiayaProses Banding ..........................

: Rp. 213.500.-

1. Surat Pemberitahuan …………..…….

Jumlah :

Rp. 250.000.-

on In d

Terbilang : ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PerincianBiayaPerkara :

Halaman 10

ep u

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ub lik

Catatan :

* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan

ah k

In do ne si a

putusan.mahkamahagung.go.id

In do ne si

es on

Hal.11 dari 10 hal.Put.No.25/B/2014/PT.TUN.JKT.

In d

lik

A gu ng

kepada para pihak.

putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Halaman 11