:: LAMPUNG POST :: Selasa, 21 April 2015

Page 1

±

±

CMYK

± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

I

24 Hlm. selasa 21 april 2015

TERUJI TEPERCAYA www.lampost.co

±

i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp3000 No. 13463

Korupsi

KPU Pertaruhkan

Optimalisasi Faedah Aset Daerah

Integritas PPK-PPS

Jika ditemukan adanya calon-calon penyelenggara ad hoc yang dinilai tidak kapabel dan cacat hukum bisa langsung dieliminasi. EKA SETIAWAN

B

ADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mengimbau Komisi Pemilihan Umum memperhati­ kan integritas dalam perekrut­ an Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), PPS (tingkat desa), dan KPPS. Sebab, penyelenggara tingkat bawah merupakan titik rawan pelanggaran dalam setiap pelaksanaan hajat demokrasi, baik lokal maupun nasional. “Titik beratnya harus personal yang memiliki kapasitas dan berintegritas. Jika merefleksi pada pemilu sebelumnya, justru penyelenggara tingkat bawah yang banyak ditemukan melakukan ke­ salahan,” ujar Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah, saat dihubungi Lampung Post, Senin (20/4).

nya merupakan sumber daya manusia yang up-date ter­ hadap regulasi terbaru. Jangan sampai terjadi kesalahan yang dianggap sepele, tetapi justru fatal dalam penyelenggaraan pemilu. “Misalnya, salah penulisan dan lainnya. Ini juga berlaku bagi pengawas ad hoc nantinya.”

Akuntabel

Pada bagian lain, akademisi FISIP Unila, Dedi Hermawan, berharap proses rekrutmen penyelenggara ad hoc bisa berlangsung akuntabel dan transparan. Terlebih secara aturan lurah maupun kepala desa memang diizinkan meng­ usulkan sejumlah calon panitia pemungutan suara (PPS) kepada KPU. “Prosesnya harus transparan dan yang terpen­ ting ada pedoman kriteria siapa-siapa saja yang bisa diusulkan. Jadi harus ada aturan dan kriteria yang jelas,” ujar dia. Kabupaten PPK PPS Menurut dia, Pesisir Barat 55 354 j i k a p r o s e s ­n ya Bandar Lampung 100 378 berlangsung terb u k a , h a s i l n ya Way Kanan 70 681 akuntabel. Selain Pesawaran 55 432 itu, tentunya juga Lampung Selatan 85 660 peng­awasan harus Metro 25 66 dilakukan secara intens, baik oleh Lampung Timur 120 792 Panwaslu maupun Lampung Tengah 140 960 masyarakat. Catatan: “Ha­rus diawasi Personel PPK 5 oleh semua pihak orang, PPS 3 orang agar prosesnya Sumber: Data Pemberitaan berjalan sesuai aturan,” katanya. Apalagi dalam Peraturan Masyarakat juga diimbau KPU Nomor 3/2015 tentang Tata kritis terhadap proses rekrutKerja Penyelenggara Pemilu men. Jika nantinya ditemukan jelas mensyaratkan agar tidak ada calon-calon penyelenglagi meloloskan penyeleng- gara ad hoc yang dinilai tidak gara yang pernah dua kali kapabel dan cacat hukum menjabat posisi yang sama. Itu bisa langsung dieliminasi. semangatnya agar tidak lagi Jadi, ada minimalisasi moterjadi penyimpangan dalam dus kepenting­an yang tidak penyelenggaraan pemilukada. sesuai semangat pemilukada. “Sebab, dikhawatirkan mereka “KPU harus merekrut orangyang telah berpengalaman jus- orang yang berintegritas dan tru mengetahui celah aman da- rekrutmen ini harus betullam melakukan penyimpang­ betul se­s uai kriteria,” kata an,” kata dia. Dedi. (U1) Khoiriyah juga berharap penyelenggara ad hoc nanti- ekasetiawan@lampungpost.co.id

PPK-PPS Se-Lampung

±

Jumlah Total

4.975

±

n AFP/MOHAMMED HUWAIS

KONFLIK YAMAN. Asap membubung dari Bukit Faj Attan, Yaman, menyusul serangan udara oleh koalisi yang dipimpin Arab Saudi untuk menghancurkan gudang senjata yang di bawah kendali pemberontak Houthi, Senin (20/4). Serangan koalisi juga menghancurkan gedung KBRI di Sana’a.

Kantor KBRI di Yaman Dibombardir KANTOR Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sana’a, Yaman, hancur terkena serangan udara koalisi Arab. Akibatnya, sekitar 70 persen bangunan rusak dan dua staf kedutaan terluka. Serangan Aliansi Arab Saudi pada Senin (20/4) itu ditujukan pada pangkalan rudal Scud di Sana’a, Yaman. Namun, serangan rudal tersebut berdampak pada hancurnya gedung KBRI yang dekat dengan wilayah tersebut. Ledakan juga menyasar rumah warga hingga hancur. “Kaca pecah semua,

jendela berjatuhan. Diplomat kita yang terluka terkena pecahan kaca. Sekitar 70 persen bangunan rusak,” kata Juru Bicara Kementeri­ an Luar Negeri Arrmanatha Nasir, di sela-sela Konferensi Asia Afrika 2015 di Jakarta Korupsi Convention Center, Jakarta, Senin (20/4). Menurutnya, sebanyak 17 WNI saat ini sudah dievakuasi ke Wisma Duta di Sana’a. Tim evakuasi sedang mengupayakan untuk mengungsikan WNI ke Hudaidah. “Kami sudah menghubungi tim kami di sana, dan memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Raisa Penggemar adalah Segalanya... Hlm. 16

Menlu Retno mengecam keras serangan koalisi negara Arab di Sana’a. Pasalnya, serangan terhadap gudang senjata tersebut meleset dan mendarat di tempat lain, berimbas pada hancurnya gedung KBRI dan wilayah sekitar. Arab Saudi dan negara Teluk lainnya memulai serangan udara terhadap pemberontak Houthi di Yaman pada 26 Maret lalu. Houthi telah menguasai Sana’a pada September lalu dan memperluas kekuasaannya ke berbagai kota lain di Yaman. Presiden Joko Widodo belum mau berkomentar banyak terkait insiden tersebut. Namun, dia meminta kepada Kemenlu untuk memastikan keselamatan para WNI di Yaman. “Terkait gedung KBRI Yaman yang mendapat serangan, saya belum bisa berkomentar lebih banyak,” ujar Presiden Jokowi. (MI/U2)

Nyepi, Lampung Mengenang Tragedi Balinuraga DHARMA SANTI. (Dari kiri) Wakapolda Kombes Bonifasius Tampoi, Dirjen Bimmas Agama Hindu Kemenag I Ketut Widya, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Aspidum Kejati Susanto, dan anggota DPRD Lampung I Komang Koheri memanjatkan doa untuk keamanan Lampung pada acara peringatan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1937/2015, di lapangan SPN Polda Lampung, Senin (20/4). n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

PEREMPUAN setengah baya dengan kebaya putih, tapih batik soka, dan selendang ku­ning yang diikatkan di pinggang itu terlihat bersemangat saat turun dari mobil di lapangan parkir Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Senin (20/4). Perjalanan hampir dua jam dari Balinuraga, Kecamatan

±

Way Panji, Lampung Selatan, memang melelahkan. Namun, tenaga Ni Made Suwartini, wanita Bali itu, seperti diisi kembali saat gamelan khas menyambut pada acara perayaan Dharma Santi Nyepi hari itu. Irama musik Bali yang didominasi saron, kecrek, bonang, dan gendang mengalun

CMYK

±

TAJUK

dinamis. Warna budaya Hindu begitu kental. Para pendeta Hindu putih-putih dan umat yang mengenakan udeng (ikat kepala), juga kaum ibu yang berpakaian tradisional Bali mendominasi. Juga aneka sesaji­an persembahan untuk para dewa tergelar di tempat yang diposisikan sebagai altar.

Alunan puji-pujian berkumandang. Umat mengikuti setiap sesi sembahyangan memaknai Hari Raya Nyepi sekaligus perayaan Tahun Baru Saka 1937 yang dihelat umat Hindu dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Lampung ini. Sejumlah pejabat hadir. Ada Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Dirjen Bimmas Hindu Kementerian Agama I Ketut Swidnya, Wakapolda Lampung Bonafius Tampoi, dan lainnya. Bagi Made Suwartini dan ratusan umat Hindu dari Balinuraga, kehadiran di SPN Kemiling itu memang bukan yang pertama. Hari itu, me­ reka amat antusias datang ikut sembahyang sekaligus mengenang tragedi kerusuhan Balinuraga yang mengantar

±

APALAH gunanya kekayaan jika tidak mengerti hendak diapakan kekayaan itu. Agak aneh memang. Bagaimana bisa aset-aset negara dibiarkan Pos terbengkalai atau Ronda tidak maksimal dikelola. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2007 silam pernah membuat kesimpulan mengejutkan terkait pengelolaan aset negara. Lembaga ini menyatakan banyak aset yang dikuasai negara belum jelas status hukum kepemilikannya. Bahkan, ada pula yang tidak wajar nilainya. Fakta itulah yang menjadi salah satu penyebab BPK menyatakan disclaimer atau tidak memberikan penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bak kebakaran jenggot, pemerintahan kala itu merespons cepat dengan mengeluarkan kebijakan penataan ulang aset negara, baik di pusat maupun daerah. Seberapa serius sikap pemerintah menata kembali aset-aset yang dimiliki negara, akhirnya waktu pula yang membuktikan. Kenyataannya, hingga kini banyak aset negara yang tidak juga jelas kepemilikan dan pengelolaannya. Akibatnya, aset senilai ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah menjadi mubazir. Contoh miris adalah nasib dari empat gedung Balai Penelitian dan Pengembangan Industri yang telah diresmikan sejak 15 Agustus 1991. Akibat tidak juga difungsikan setelah 24 tahun berdiri, bangunan di jalan lintas Sumatera, Gang HI, Desa Candimas, Natar, Lampung Selatan, itu kini dimanfaatkan menjadi gudang barang rongsokan oleh masyarakat sekitar. Kondisi serupa juga terjadi Gedung Pasar Ikan Higienis di Jalan RE Martadinata Nomor 6, Telukbetung Barat. Aset negara yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan itu juga terbengkalai sejak dibangun 2009. Akibat tidak difungsikan, kondisi kedua gedung ini rusak parah dan tentu saja membutuhkan dana tidak sedikit untuk kembali layak digunakan. Pengelolaan aset negara semestinya bukanlah persoalan remeh-temeh. Sebab, pengelolaan aset negara jelas dan tegas menjadi amanat konstitusi negeri ini. Dalam UUD 1945 dikatakan tugas negara adalah mengelola kekayaan negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apalagi, aset negara berupa barang milik negara atau daerah tersebut nyata-nyata dibangun menggunakan uang rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dengan jumlah yang tidak sedikit. Menelantarkan aset milik negara atau daerah tidak hanya mengangkangi amanat konstitusi, tetapi juga menyebabkan ratusan juta hingga miliaran uang rakyat menguap per lahan tanpa faedah. Sangat salah jika spirit penataan kembali aset negara dan daerah semata-mata ditujukan menghindari pernyataan disclaimer oleh BPK. Semangat menata ulang kembali aset negara substansinya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tranparan. Muara dari pengeloaan aset yang baik adalah agar pemerintah dapat menggunakan kekayaan negara sebaik-baiknya bagi peningkatan kemajuan dan ke­ sejahteraan rakyat. n

±

oasis

Autisme Anak dan Ibu Diabetes WANITA hamil yang menderita diabetes dapat melahirkan anak yang autis. Sebuah penelitian mengungkapkan diabetes yang berkembang pada awal kehamilan dapat meningkatkan peluang peremPos Ronda puan untuk memiliki anak dengan autisme. Untuk studi ini, peneliti Edward Curry menelisik catatan medis lebih dari 322 ribu anak-anak yang lahir di rumah sakit Kaiser Permanente di California Selatan dalam periode 1995—2010. Ibu yang menderita diabetes gestasional pada 26 minggu kehamilan memiliki kemungkin­ an 40% lebih besar melahirkan anak dengan autisme. Dari sekitar 3.400 anak-anak autis, 130 anak di antaranya terekspos diabetes di awal masa kehamilan. Peneliti me­ nyarankan agar ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, termasuk pemeriksaan diabetes dan pengobatan awal kehamilan. Penelitian ini diterbitkan di Journal of the American Medical Association. (MI/R6)

mereka meng­ungsi di sekolah polisi tersebut. “Mengingat peristiwa itu saya sangat sedih, Mas. Kami dibawa ke sini supaya aman. Memang kami dilayani segala kebutuhannya, tetapi kan waktu itu suasananya sedang berduka. Saudara kami di kampung ba­ nyak yang meninggal,” kata dia me­ngenang drama berdarah akhir Oktober 2012 lalu. Penyelenggaraan perayaan Dharma Santi Nyepi di SPN Kemiling memang terasa khusus. Prosesi juga diisi doa sekaligus peringatan untuk mengenang dan introspeksi agar peristiwa yang memilukan hati serta rugi fisik dan psikis itu tidak terulang kembali. (R6) n Deni Zulfiadi

n BERSAMBUNG ke Hlm. 7

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.