facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. kamis 7 april 2016
l TAHUN XLl Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 No. 13769
TERUJI TEPERCAYA
www.lampost.co
Bea Cukai Sita Produk Berbahaya Rp2,3 Miliar KANTOR Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung menyita produk berbahaya dan beracun jenis merkurium sebanyak 300 drum senilai Rp2,3 miliar yang akan diekspor ke Vietnam, serta dua kontainer batu obsidian senilai Rp133 juta ke Jepang. Kepala KPP Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Beni Novri menjelaskan pada 15 Maret 2016 pihaknya menggagalkan pengiriman barang berbahaya yang dilakukan PT JM. Hal itu diketahui setelah perusahaan tersebut mengajukan pemberitahuan ekspor barang (PEB). Dari PEB itu, kata Beni, pihaknya kemudian melakukan penelitian untuk mengecek kebenaran pemberitahuan dan perizinan ekspor. Hasilnya, komoditas tersebut termasuk barang yang dibatasi ekspornya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Menurut dia, PT JM tidak dapat menunjukkan persetujuan dari instansi terkait dan bahkan belum memberikan pemberitahuan serta persetujuan dari negara tujuan. “Ini menjadi syarat untuk dapat melakukan eksportasi B3 berupa merkurium,” kata Beni saat ekspos di kantornya, Rabu (6/4). Beni menjelaskan PT JM telah melanggar Pasal 7 PP No. 74 Tahun 2001 karena melakukan eksportasi barang bahan berbahaya dan beracun berupa merkurium dan tidak dilengkapi dengan izin pihak terkait. “Tidak memiliki izin lengkap barang itu artinya ilegal dan negara berpotensi meng alami kerugian Rp2,3 miliar,” ujarnya. Untuk sementara, kata dia, merkurium sebanyak 300 drum itu diserahkan ke Badan Pengelola Lingkung an Hidup Daerah (BPLHD) Lampung. (EBI/ANT/K1)
Pidato Rihanna Menginspirasi... Hlm. 16
TAJUK
Menutup Lubang Anggaran
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
SITA BATU OBSIDIAN. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung Beni Novri menunjukkan batu obsidian yang disita dalam ekspos di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Rabu (6/4). Selain batu obsidian seberat 40 metrik ton (MT), Bea Cukai juga menyita 300 drum berisikan merkurium beracun.
Konflik Lampung Harus Selesai Konflik bisa dengan mudah diselesaikan bila semua pihak duduk bersama memecahkan masalah. FIRMAN LUQMANULHAKIM
K
EMENTERIAN Dal a m Ne ge r i m e nyoroti konflik horizontal yang terjadi di Lampung beberapa tahun terakhir. Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen Soedarmo melontarkan tiga solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik. Ketiga solusi itu ialah memperkuat sinergi antarinstansi terkait membangun kesiagaan bangsa yang memiliki kemampuan deteksi dini terhadap munculnya konflik. Kemudian, perlunya program konkret menyelesaikan persoalan yang menyentuh akar-akar penyebab konflik. Selanjutnya, pemantapan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara untuk kepentingan nasional dan kesatuan bangsa. Melalui tiga langkah tersebut, Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri menilai potensi konflik di Lampung dapat segera diakhiri dan tak lagi terjadi. “Terkait itu, jejaring sosial, media massa, online, dan lainnya dapat berperan
mengampanyekan cinta tanah air dan gerakan perdamaian,” kata Soedarmo dalam rapat koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan penanganan konflik sosial di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/4). Contoh konflik horizontal yang diungkap Soedarmo ialah kerusuhan pada 27 Maret 2016 di wilayah Simpang D, Register 45, Lampung. Di sana terjadi keribut an antarwarga d engan pemicu perebutan lahan di Simpang D, Register 45. “Akibat bentrokan, satu orang korban mengalami luka bacok atas nama Tias (35), warga Simpang D, dan pihak warga Pematangpanggang satu orang meninggal dan satu orang luka bacok,” ujar dia. Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin dalam forum itu mengatakan Polda Lampung bersama instansi terkait dan masyarakat secara bersama-sama harus menjaga perdamaian agar tidak ada konflik di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dang Ike memastikan tidak ada kendala dalam penyelesaian masalah jika semuanya
duduk bersama-sama. Konflik bisa dengan mudah di selesaikan bila semua pihak duduk bersama memecahkan masalah. “Dulu kan kita menyelesaikannya sendirisendiri. Sekarang harus bersama-sama.” Kapolda mengatakan konflik antarwarga memang kerap dipicu perebutan lahan, misalnya permasalahan di Register 45 Kabupaten Mesuji pada
“
Diperlukan sinergi bersama pemda, TNI/Polri, masyarakat, serta para pihak terkait lainnya. 2006. ”Kami memberikan ultimatum dan peringatan warga yang menduduki lahan Register 45 tanpa izin sah dari Kementerian Kehutanan,” kata Kapolda.
Situasi Kondusif Masih di forum yang sama, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menegaskan program strategis pembangunan di Provinsi Lampung tidak akan berjalan tanpa sinergi antarlemba-
ga. Selain itu, situasi daerah yang kondusif juga menentukan berhasil-tidaknya program pembangunan yang akan dilaksanakan. “Sebagai contoh, konflik horizontal dan vertikal merupakan ancaman nyata proses pembangunan Provinsi Lampung. Perlu ada strategi penanganan konflik sosial serta penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah yang matang dan ter koordinasi,” kata Gubernur. Ridho menegaskan menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan daerah dapat ditunjang beberapa hal, di antaranya pe ningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas seperti program yang telah dilakukan, yaitu program strategis Provinsi Lampung dan program-program lainnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. “Diperlukan sinergi bersama pemda, TNI/Polri, masyarakat, serta para pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk menjaga kondusivitas iklim di daerah bekerja sama dengan unsur pertahanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pem bangunan,” ujar Ridho. (D1) firman@lampungpost.co.id
DALAM melaksanakan pembangunan, pemerintah menyusun program yang akan dijalankan. Masing-masing program tersebut tentulah memerlukan anggaran untuk melaksanakannya. Namun, tidak semua program berjalan mulus sesuai rencana. Tidak sedikit program-program tersebut bahkan disa lahgunakan, disimpangkan, diselewengkan, alias menjadi bancakan bagi oknum pejabat daerah. Pada 2014, berdasarkan laporan keuangan berbagai pemerintah daerah, uang rakyat yang ditilap mencapai Rp1,42 triliun. Itulah yang menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Keprihatinan itu Menteri sampaikan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lampung 2017 di Bandar Lampung, Selasa (5/4) lalu. Mendagri menyoroti lima program rawan dikorupsi. Kelima program itu yakni program penerimaan pajak dan retribusi, program penyusunan anggaran bantuan sosial (bansos), penyusunan anggaran hibah, perjalanan dinas, serta program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dari lima celah itu, uang rakyat dijarah secara sistematis oleh birokrat korupsi. Faktanya, sudah terlampau banyak temuan kasus penyelewengan program-program ini oleh birokrat berwatak culas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, dari tahun 2005 hingga Agustus 2014, sebanyak 1.221 PNS terjerat korupsi. Dari jumlah itu, banyak terungkap korupsi bansos dan hibah. Di Lampung, semisal kasus belanja hibah dan dana bansos Kabupaten Pringsewu 2014 dan 2015, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung menemukan aliran dana hibah dan bansos tidak jelas juntrungannya. Perkara penyelewengan dana bansos juga terjadi di Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Tak berbeda jauh, penyelewengan anggaran juga terjadi di program retribusi dan pajak. Jadi, tidak salah jika Mendagri memberikan warning terhadap lima program ini sebagai rawan penyelewengan. Sudah semestinya pemerintah daerah menutup celah korupsi di program-program rawan ini. Jangan justru pembuat kebijakan kongkalikong pejabat mencari keuntungan sendiri. UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur pengetatan dana bansos dan hibah harus benar-benar dijalankan. Menilik berbagai kasus korupsi, paling tidak ada lima modus umum yang sering digunakan pejabat publik melahap uang rakyat lewat dana APBD, yakni mark-up, mark-down, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan. Korupsi terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Karena itu, penerapan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU No. 30/2002 tentang KPK yang mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan harus dijalankan. Hal ini juga untuk transparansi anggaran dan mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat. Sudah menjadi tugas KPK dan BPKP mengawasi APBD untuk mencegah tindakan korupsi. Namun, pencegahan korupsi bukan hanya kewajiban KPK dan BPKP, setiap warga negara juga wajib melapor jika ada kecurigaan penyelewengan anggaran. Bukankah kita menginginkan negara ini bebas dari korupsi. n
oasis
Cuka Apel dan Berat Badan CUKA apel dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk diet, cuka apel membantu menurunkan berat badan. Meski memiliki efek membuat perut menjadi tak nyaman, cuka apel berkhasiat menurunkan berat badan. Laporan studi yang dilakukan di Jepang menemukan orang dewasa yang mengalami obesitas berhasil turun berat badannya sebanyak 1—4 kilogram dalam 12 minggu setelah mengonsumsi cuka apel secara rutin. “Cuka bisa membantu menurunkan berat badan, jika Anda sabar,” ujar ahli gizi Carol Johnston, sebagaimana dilansir Foxnews. Johnston menambahkan dalam cuka terkandung enzim yang membantu mengurangi keinginan mengonsumsi pati. Cuka juga mencegah lonjakan gula darah setelah makan karbohidrat. (MTVN/R6)
Organda Pastikan Tarif Bus Turun
Tiga Pasien Meninggal Diduga Malapraktik
ORGANISASI Gabungan Angkutan Darat (Organda) Lampung memastikan tarif bus AKDP akan turun. Namun, belum ada kepastian berapa persentase penurunan tarif tersebut. Ketua Organda Lampung I Ketut Pasek mengaku pihaknya belum bisa menentukan persentase penurunan tarif bus AKDP karena belum ada pembahasan terkait hal tersebut dengan Dishub Lampung. “Yang pasti turun, tapi memang tidak signifikan karena faktor penentu tarif bukan dari BBM saja. Beberapa daerah itu range turunnya 3% sampai 3,5%,” kata Pasek melalui telepon, Rabu (6/4). Dia menambahkan di sejumlah daerah seperti Riau dan Jawa Timur te-
TIGA pasien Rumah Sakit Umum Mitra Husada diduga meninggal karena malapraktik. Atas dugaan tersebut, pihak Polda Lampung, khususnya Subdirektorat IV Kriminal Khusus Polda, telah meme riksa dan menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) di RSU Mitra Husada (MH) Pringsewu untuk menindaklanjuti pihak-pihak terkait atas kematian tiga pasien setelah menjalankan operasi. Tim dipimpin langsung Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung AKBP M Taufik Tohir. Pihak kepolisian hingga kini telah menyelidiki dan memeriksa sejumlah petugas medis yang menangani tiga pasien meninggal akibat dugaan malapraktik. Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung didampingi
lah melakukan rapat dan disep akati menurunkan tarif bus AKDP 3%—3,5%. Di Lampung, belum ada rapat membahas tarif angkutan sesudah turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2016. “Soalnya dari Dishub Lampung belum ada undangannya. Nanti kami akan kon firmasi ulang ke mereka,” ujar Pasek. Kadishub Lampung Idrus Effendi mengaku belum dapat memastikan waktu rapat penurunan tarif tersebut dilakukan. Sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Belum ada surat dari Kemenhub. Se pertinya Menteri juga masih mengkaji karena ada anca-
man demo dari pengusaha angkutan,” kata Idrus. Warga Kecamatan Kalianda, Abadi (41), mengaku tarif angkutan umum jurusan Kalianda—Sidomulyo sampai kini masih menggunakan tarif lama, yakni Rp7.000. “Masih tarif lama. Setiap hari saya menggunakan jasa angkutan tersebut.” Hal senada diungkapkan warga lainnya, Sandi (23). Menurutnya, tarif angkutan umum jurusan Kalianda— Palas masih memakai tarif lama Rp10 ribu, sementara jurusan Sidomulyo—Panjang tarifnya Rp12 ribu. “Kami harap bisa secepatnya ada penyesuaian tarif. Apalagi saya ini kan cuma pegawai biasa, setiap hari saya mengandalkan jasa angkutan umum,” kata dia. (MAN/HAN/K1)
n LAMPUNG POST/SUDIONO
PEMERIKSAAN RUMAH SAKIT. Tim Krimsus Polda Lampung melakukan pemeriksaan di Ruang IGD Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu terkait kasus meninggalnya tiga pasien setelah dilakukan operasi bedah, Rabu (6/4). Kapolsek Pringsewu Kompol Maimun Karim belum dapat menjelaskan hasil pemeriksaan petugas medis (dokter spesialis) RS Mitra Husada yang menangani pasien korban sampai proses ad-
ministrasi di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). “Nanti ke humas saja dari hasil pemeriksaan,” kata Taufik saat ditemui di Ruang IGD rumah sakit setempat, Rabu (6/4). Ia menjelaskan hingga
kini Polda terus menyelidiki kasus tersebut dan belum memastikan penyebab me ninggalnya ketiga pasien. Di sisi lain, Ketua Komite Medis Rumah Sakit Mitra Husada Agung Mudapati membenarkan ada tiga pasien yang me ninggal setelah menjalankan operasi. Namun, ia belum dapat memberikan keterangan secara detail karena tengah mendampingi tim Polda. “Mohon maaf kami belum bisa memberikan keterang an karena masih mendam pingi tim Polda Lampung, besok saja,” ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Purhadi menjelaskan pihaknya sudah turun ke lapangan untuk me nindaklanjuti adanya dugaan malapraktik di RS Mitra Husada Pringsewu. (ONO/WIR/DEN/D2)