:: LAMPUNG POST :: Sabtu, 18 April 2015

Page 1

±

±

CMYK

± facebook.com/lampungpost @lampostonline @buraslampost

I

24 Hlm. sabtu 18 april 2015

TERUJI TEPERCAYA www.lampost.co

±

i TAHUN XL Terbit Sejak 1974 i Rp3000 No. 13460

Korupsi

KPU Awali Tahapan Pemilukada Adanya konflik dualisme partai dan kurangnya anggaran menjadi masalah tersendiri bagi KPU. EKA SETIAWAN

K

±

OMISI Pemilihan Umum (KPU) mengawa­ li tahapan pemilihan umum kepala daerah (pemi­ lukada) serentak 2015, Jumat (17/4). Ketua KPU Husni Kamil Manik secara simbolis memu­ kul gong sebanyak sembilan kali menandakan dimulainya tahapan pemilukada yang akan digelar 9 Desember 2015. Husni mengatakan untuk tahap awal KPU Pusat akan melakukan konsolidasi de­ngan KPU provinsi, kabupaten, atau kota. Ia menekankan agar pe­ nyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Banwaslu, harus menjaga integritas pribadinya yang juga merupakan integri­ tas kelembagaan. “Pemilu adalah utang dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Satu saja penyelengga­ ra pemilu melakukan penyim­ pangan, bisa menjelekkan lem­ baga pemilu,” ujar Husni. Dalam peresmian kemarin, Husni juga menjelaskan me­ ngenai draf rancangan pera­ turan komisi pemilihan umum (PKPU). Dari 10 draf yang telah diajukan, baru tiga peraturan yang telah disepakati. Ketiga PKPU itu resmi menjadi pera­ turan pada 9 April 2015. Husni berjanji KPU, Banwaslu, serta pemerintah akan berupaya lebih keras sehingga rancangan PKPU bisa selesai dalam waktu yang singkat. “Sekarang tinggal ada tujuh draf peraturan yang dijadwalkan pembahasannya yang akan dilanjutkan pada Senin, 20 April. Sebagai komit­ men panitia kerja (panja), pe­ nyelesaian paling lambat pada 23 April,” kata dia.

n ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

PELAKSANAAN PEMILUKADA SERENTAK. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (kedua kiri), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri), Ketua Bawaslu Muhammad (kedua kanan), dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan), mengangkat tangan bersama pada peresmian pelaksanaan pemilukada serentak di gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4).

Februari—Maret 2015 Penyusunan peraturan KPU

Oktober 2015 Penetapan daftar pemilih tetap

April—Mei 2015 Pembentukan PPS dan PPK April 2015 Sosialisasi bimbingan teknis Juni 2015 Penyerahan dukungan calon perseorangan 26—28 Juli 2015 Pendaftaran pasangan calon Dalam acara peresmian ini hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo mengaku optimistis dan memercayakan sepenuhnya penyelenggaraan pemilukada serentak kali ini kepada KPU. “Kami optimistis pemilukada kali ini akan kem­ bali sukses,” katanya. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydon­ nyzar Moenoek mengatakan

Setelah penetapan calon hingga menjelang pemilihan Masa kampanye 24 Agustus 2015 Penetapan pasangan calon

Tahapan Penting Pemilukada

Serentak 2015

28 Juli—3 Agustus 2015 Penelitian syarat pencalonan 26 Juli—1 Agustus 2015 Pemeriksaan kesehatan pasangan calon

Kemendagri segera merevisi Permendagri 57/2009 me­ngenai penggunaan anggaran daerah guna mempermudah pencairan dana pemilukada serentak. ”Kami sedang merevisi Per­ mendagri 44/2007 yang diubah menjadi 57/2009 tentang pedo­ man pengelolaan belanja pilka­ da. Kami sesuaikan dengan UU No. 8/2015 tentang Pilkada. Intinya, guna membantu dan

memudahkan KPU, Mendagri mengambil terobosan,” kata Donny usai penyerahan data agregat kependudukan per kecamatan kepada KPU di Jakarta, kemarin.

Maksimal Pada bagian lain, KPU Lam­ pung memastikan tahapan pemilukada delapan kabupa­ ten/kota di wilayahnya akan di­

laksanakan maksimal. Sebab, dari sisi anggaran, pemerin­ tah daerah masing-masing telah menganggarkan pada APBD 2015. Kekurangannya dialokasikan pada APBD Pe­ rubahan 2015. “Dari delapan kabupaten/ kota, sebagian besar anggaran (pemilukada) sudah dikover di APBD 2015, tapi tetap ada kekurangan yang harus di­ kover di APBDP, kecuali Lam­ pung Tengah,” kata anggota KPU Lampung, Sholihin, di kantornya, kemarin. Bahkan, untuk KPU Lam­ pung Tengah, menurutnya, anggaran yang disediakan Pemkab setempat sudah men­ cukupi, yakni Rp25 miliar. “Pemda punya cadangan yang dulunya anggaran untuk pu­ taran kedua,” kata dia. (MI/U1) ekasetiawan@lampungpost.co.id

n Bawaslu Lampung... Hlm. 3

Perkuat Sinergisitas Polri-Penegak Hukum

±

KEPALA Kepolisian RI (Ka­ polri) Jenderal Badrodin Haiti berkomitmen pemberan­ tasan korupsi sebagai salah satu prioritas yang akan di­ lakukannya. Langkah konk­ retnya, ia akan menambah penyidik Komisi Pemberan­ tasan Korupsi (KPK). Selain KPK, Polri juga akan menggandeng Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Pusat Pelapor­ an dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperkuat sinergisitas Polri dan penegak hukum. Usai dilantik sebagai Kapol­ ri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (17/5), Badrodin juga berjanji akan memperkuat konsolidasi di tubuh Polri sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan komando. “Kasus korupsi bukan hanya tantangan KPK, melainkan semua aparat pe­ negak hukum dan bangsa Indonesia. Karena itu, pen­ egak hukum tidak bisa secara parsial dilakukan tanpa koor­ dinasi yang baik,” ujarnya. Pada kesempatan itu, ia me­ negaskan akan tetap melanjut­ kan kasus yang menjerat dua pimpinan nonaktif

KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto. “Tetap dilanjutkan karena kesepakat­ an awalnya seperti itu,” kata mantan Kapolda Sumatera Utara itu. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi ber­ harap Kapolri Badrodin mampu membawa kerja sama antarpenegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejak­ saan ke arah yang lebih baik. Pasalnya, saling bersinergi antarpenegak hukum meru­ pakan keniscayaan. “Meningkatkan kerja sama tak hanya konteks peninda­ kan, tapi juga pencegahan. Misalnya terkit minerba,” kata Johan di Istana Negara. Menurutnya, KPK percaya kepolisian di bawah koman­ do Badrodin bisa bersinergi dalam menyelematkan aset negara dari tangan para ko­ ruptor. Demikian juga kerja sama pencegahan untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi bisa ditingkatkan. Harapan sama diungkap­ kan Ketua DPR Setya Novanto. Apalagi, menurut dia, menje­ lang Konferensi Asia Afrika yang membutuhkan keha­ diran Kapolri sebagai ujung tombak pengamanan kepala negara yang hadir. (MI/R5)

Laudya Cynthia Bella Kebanjiran Job ... Hlm. 16

±

CMYK

±

TAJUK

Meneguhkan Komitmen Pegawai Negeri PEMERINTAHAN (daerah) akan berjalan dan berfungsi de­ ngan baik jika didukung oleh aparatur negara yang memiliki kualifikasi ter­ Pos baik, disiplin,Ronda dan memiliki komitmen untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Saat pengangkatan dan pelantikan menduduki posisi tertentu dalam sebuah sistem birokrasi pemerintahan, para PNS sudah me­ nyatakan kesediaan mereka untuk beraktivitas sesuai tupoksi masing-masing. Mereka juga telah berjanji dan bersumpah untuk menjalankan fungsi dan tugas yang dibebankan ke­ pada mereka. Namun, inilah fakta yang terjadi. Ada saja PNS yang melang­ gar janji/sumpah jabatan dan tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka ini alih-alih mem­ bantu kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, sebaliknya mereka justru menjadi beban pemda setempat karena harus menggaji pegawai yang tidak produktif. Mengingat itu, kita sangat setuju dengan tindakan tegas Bu­ pati Mesuji Khamamik yang memberhentikan seorang pegawai ne­geri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji. Pegawai Inspektorat Mesuji yang diberhentikan itu indisipliner. Lebih dari 100 hari ia tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas. Meskipun sudah diingatkan, ia tidak menggubris. Setelah itu seorang lagi menyusul akan dipecat Pemkab Me­ suji. Mantan Sekretaris Dinas Sosial Mesuji sudah tidak pernah masuk kantor sejak terbentur kasus penipuan penerimaan CPNS dan sempat menjadi buronan Polda Lampung pada 2014. Selain tidak disiplin, ada persoalan kepegawaian di kabu­ paten yang agak terisolasi seperti Mesuji. Khamamik menga­ kui banyak sekali pengajuan mutasi oleh PNS daerah ini. Mesuji seperti dijadikan batu loncatan saja untuk menjadi PNS, kemudian pindah ke daerah lain yang dianggap lebih nyaman bagi yang bersangkutan. Sangat dipahami jika Pemkab Mesuji melakukan hal ini. Sulit dipahami bagaimana seorang PNS yang mendapatkan SK pengangkatan dari Bupati kok tidak menjalankan tugas­ nya. Kecenderungan di kalangan PNS untuk makan gaji buta tentu sangat merisaukan. Terlebih bagi Pemkab Mesuji yang sampai saat ini masih tercatat sebagai kabupaten miskin. Un­ tuk mengejar kemajuan dari kabupaten/kota lainnya, daerah otonomi baru ini perlu bekerja keras. Hingga kini, kondisi kabupaten ini memang sangat mem­ prihatinkan. Sarana dan prasarana di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan ini masih sangat minim. Wajar jika Bupati sangat bersemangat untuk mengangkat keterbelakangan Mesuji menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Tentu saja semangat kepala daerah tidak cukup. Ia mesti dibantu oleh berbagai pihak, terutama jajaran PNS yang mengisi berbagai jabatan penting dalam pemerintahan. Bagaimana pun birokrasi menjadi penggerak utama bagi jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Repotnya, seperti dikeluhkan Sang Bupati, ternyata se­ mangat ini tidak sepenuhnya dipahami PNS. Sudah saatnya PNS—tidak terkecuali di Mesuji—untuk kembali meneguhkan komitmen sebagai abdi negara dan masyarakat di mana pun mereka bertugas. n

±

oasis

Hindari Depresi dengan Tomat

n ANTARA/WIDODO S JUSUF

PELANTIKAN KAPOLRI. Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) dan istri, Ny. Tejaningsih Haiti (kedua kiri), usai pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/4).

SEBUAH studi memperlihatkan makan tomat berkali-kali dalam seminggu dapat mengurangi separuh dari risiko terserang depresi. Tomat kaya akan antioksidan yang dipercaya melindungi Anda dari ber­ bagai penyakit. Sebuah tim peneliti dari Tiongkok dan Jepang, yang dipimpin Kaijun Niu dari China Tianjin Medical University, menyelidiki laporan awal bahwa lycopene mungkin juga meningkatkan ke­ sehatan psikologi serta fisik dengan mengurangi stres oksidatif. Peneliti memeriksa catatan kesehatan mental dan kebi­ asaan diet dari 1.000 pria dan wanita, berusia 70 tahun ke atas. Hasilnya, ditemukan orang yang makan tomat dua hingga enam kali seminggu memiliki 46% lebih kecil kemung­ kinan menderita depresi ketimbang mereka yang makan tomat kurang dari sekali seminggu atau tidak sama sekali. Sementara itu, makan tomat setiap hari mengurangi risiko sebesar 52% persen. “Hasil ini menunjukkan bahwa diet kaya tomat memiliki efek menguntungkan pada pencegahan gejala depresi. Sebaliknya, ada hubungan yang diamati dengan asupan jenis lain dari sayuran,” kata peneliti. (MI/U1)

Kejati Lampung Buru Sembilan DPO Kasus Korupsi KEJAKSAAN Tinggi Lampung mengeluarkan rilis daftar sembilan orang paling di­ cari di Lampung terkait ka­ sus korupsi. Para tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) itu, antara lain 3 dari Kejati Lampung, 3 dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 2 dari Kejari Ko­ taagung, dan 1 dari Cabang Kejaksaan Negeri Panjang, Bandar Lampung. Kasi Penkum Kejati Lam­ pung Yadi Rachmat menjelas­ kan ketiga tersangka yang pe­n anganan perkaranya di

Kejati, di antaranya M Andi, tersangka penyimpangan da­ lam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) re­ guler dalam pembelian ma­ jalah Cerdas pada Dinas Pen­ didikan Provinsi Lampung. Kemudian, Husri Aminudin dan Kohar Ayub, keduanya tersangka dugaan tipikor pada pengadaan buku perpusta­ kaan, alat peraga, dan alat labora­t orium bahasa pada Dinas Pendidikan Lampung Tengah tahun anggaran 2010. Adapun untuk DPO yang penanganan perkaranya ada

±

di Kejari Kotaagung, yakni Toni Haryanto dan Ahzam Muhammad Zuhri, keduanya tersangka dugaan tipikor pada kegiatan rehabilitasi saranaprasarana pasar los terbuka empat unit Pasar Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabu­ paten Pringsewu, pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindus­ trian, dan Perdagangan Pring­ sewu. Sementara DPO dari Cab­ j a r i P a n j a n g , k a t a Ya d i , atas nama Lukmanudin, tersangka dugaan perkara tipikor dana bantuan lang­

sung mandiri pemberdayaan usaha mina perdesaan (BLMPUMP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung. Tiga DPO dari Kejari Ban­ dar Lampung adalah Haidar Tihang, Satono, dan Sugiarto Wiharjo alias Alay. Untuk Haidar, lanjut Yadi, terbukti dalam tindak pidana menyang­ kut tanah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap putusan Mahkamah Agung No. 1659 K/ PID/2007 tertanggal 30 Maret 2009. Sementara Satono dan Alay adalah dua terpidana ko­

rupsi APBD Lampung Timur. Yadi menjelaskan kesem­­ bilan DPO ini sebenarnya sudah disebarluaskan melalui monitoring center Kejaksaan Agung. Selain itu, Kejati juga berkoordinasi dengan kepoli­ sian dan instansi terkait lain­ nya untuk pencarian. “Untuk sementara ini, baru inilah. Ketua DPRD Lampung Utara Rahmat juga belum dimasukkan DPO karena Ke­ jari Kotabumi belum bisa mengumpulkan berkasnya,” kata Yadi di kantornya, Jumat (17/4). (BOY/K2)

±

±


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.