facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. jumat 26 februari 2016
l TAHUN XLl Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 No. 13730
TERUJI TEPERCAYA
www.lampost.co
Warga-Polisi Debat Tilang di Depan Ike PEMANDANGAN tidak lazim terjadi saat Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin membuka kantor layanan excellent police service di depan Bambu Kuning Square, Kamis (25/2). Warga dan petugas Polisi Lalu Lintas (Polantas) berdebat dengan sengit di hadapan Kapolda. Kepala Lingkungan Raja basa Nunyai M Susil berkeras jika Bripka Haidir telah meni langnya dengan cara yang tidak sopan. Susil juga mengaku tidak melakukan pelanggaran apa pun. “Saya ditilang karena tidak pakai sabuk pengaman, padahal saya pakai. Bahkan, dia mengeluarkan kata-kata kasar,” kata Susil di hadapan Kapolda, kemarin. Mendapat laporan tersebut, Kapolda langsung memanggil Bripka Haidir. Di hadapan Ka polda, Bripka Haidir mengaku menilang Susil karena tidak memakai sabuk pengaman. “Dia juga mengeluarkan kata tidak sopan kepada saya dan mengajak berkelahi,” kata Haidir, diamini tiga rekannya. Mendengar pernyataan Bripka Haidir, Susil langsung membantahnya. “Saya sum pah, Pak. Demi Allah saya pakai sabuk pengaman. Mati anak dan istri saya kalau saya bohong. Berani sumpah po cong saya. Ketabrak DAMRI kalau saya bohong,” ujar dia. Kapolda kemudian segera bersikap tegas dan meng hentikan perdebatan tersebut. “Anggota saya dikuatkan kesak sian anggota lainnya, sedang kan Bapak dikuatkan dengan sumpah membawa Tuhan. Saya dihadapi dua masalah yang tidak saya lihat,” kata Kapolda yang langsung menye lesaikan permasalahan itu. Pembukaan kantor layanan excellent police service (EPS)itu sangat ditunggu warga Lam pung. Setidaknya ada 48 aduan warga dalam dua kali EPS, kemarin 28 warga mengadu langsung kepada Kapolda. Sebe lumnya pada agenda yang sama Jumat (19/2), ada 20 laporan warga. Mayoritas laporan yang diterima Kapolda, yakni soal tidak selesainya beragam kasus yang ditangani kepolisian, se perti penipuan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, hingga sengketa tanah. Banyaknya penanganan perkara yang mangkrak mem buat Kapolda geram dengan ki nerja jajarannya. “Mengungkap suatu perkara menggunakan teknik-teknik kepolisian. Jangan omong doang, menonton tele visi, ngopi. Tidak ada polisi yang seperti itu.,” ujar Ike. (DEN/K1)
TAJUK
Berharap RSP Unila
n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
MENGADU KE KAPOLDA. M Susil (kiri), kepala Lingkungan Rajabasa Nunyai, mengadukan masalahnya di hadapan Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin (kanan) saat Kapolda membuka kantor di Bambu Kuning Square, Kamis (25/2). Susil mengadukan seorang polantas karena menilangnya tidak menggunakan sabuk pengaman saat melintas di Jalan ZA Pagaralam, Rajabasa, Bandar Lampung.
Pengalihan Lalu Lintas Abaikan Akses Publik Setiap menetapkan kebijakan, pemerintah mestinya memperhatikan masukan setiap pemangku kepentingan yang terkait kebijakan itu. DENI ZULNIYADI
P
ENGALIHAN arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar—Jalan RA Kartini dinilai meng abaikan akses publik. Hal itu disebabkan tidak ada nya koordinasi yang baik dalam membuat kebijakan tersebut, bahkan terkesan terburu-buru dijalankan. Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung (Unila), Dedi Hermawan, menga takan pengalihan lalu lintas itu mengabaikan akses pub lik sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Salah satunya akses ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dan area kemanan militer Makorem 043/Garuda Hitam. “Berarti dalam mereka yasa ini tidak melibatkan banyak stakeholder dan instansi terkait. Sepertinya,
pemerintah belum tuntas, perlu dievaluasi lagi,” kata dosen FISIP Unila itu, saat dihubungi, Kamis (25/2) malam. Menurut Dedi, simulasi atau kajian serta desain rekayasa lalu lintas yang diterapkan Pemkot Bandar Lampung belum matang, sehingga dalam penerapan nya menimbulkan banyak efek kebingungan bagi masyarakat. “Yang merancang ini se pertinya tidak mempertim bangkan hal itu, termasuk akses menuju rumah sakit. Di situ memang jadi sedikit agak kacau, tidak hanya yang menuju ke sana (RSU DAM),” ujarnya. Bahkan, untuk masya rakat umum, lanjut Dedi, lampu lalu lintas yang ter pasang di simpang Jalan Teuku Umar—Jalan dr Rivai menuju RSUDAM menjadi
tidak berfungsi dan harus dibantu petugas. Jika tidak ada petugas, dipastikan menimbulkan kekacauan. “Ini bakal menghambat warga yang harus cepat mengantar kerabatnya masuk rumah sakit.”
“
Ini bakal menghambat warga yang harus cepat mengantar kerabatnya masuk rumah sakit. Untuk itu, Pemkot jangan m e n g a m b i l ke p u t u s a n pengalihan lalu lintas itu secara terburu-buru, kare na banyak pengusaha yang mengeluh. “Perlu ada evalu asi tidak untuk waktu sing kat. Pemerintah itu mem buat kebijakan seharusnya yang dapat berdampak pan jang dan berdampak kepada kepentingan masyarakat
untuk jangka panjang. Na mun, kita patut menghargai upaya pemerintah mengurai kemacetan dengan pengalih an jalur ini,” kata dia.
Evaluasi M e n a n g g a pi ha l i t u, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub Bandar Lam pung Iskandar mengatakan pihaknya sejauh ini masih melakukan kajian untuk evaluasi kebijakan itu. “Senin nanti kami rapatkan kemba li dengan semua stakeholder, supaya lebih baik dan tidak menimbulkan titik kema cetan di lokasi lain,” ujar Iskandar, kemarin. Pada bagian lain, Kadis hub setempat I Kadek Su marta mengatakan untuk para pedagang yang merugi di Jalan Pangkal Pinang dan Jalan Pemuda tinggal ber gantung pada pengelolanya. “Kalau tokonya terkenal, di tempat yang nyelip-nyelip tetap dicari orang,” kata Kadek, kemarin. (EBI/R6) deni@lampungpost.co.id
AWAL Februari lalu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) M Nasir meng utarakan niatan untuk menerus kan kembali pembangunan rumah sakit pendidikan perguruan tinggi negeri (RSP-PTN) di Indonesia. Saat ini, menurut Menteri, terdapat 24 fakultas kedokter an (FK) yang telah merintis dan membangun RSP-PTN. Dari jumlah tersebut, baru enam RSP-PTN yang telah beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam pembangunan atau telah selesai dibangun tetapi belum beroperasi penuh. RSP-PTN yang telah beroperasi meliputi RS Universitas Hasanuddin (Makassar), RS Universitas Diponegoro (Sema rang), dan RS Universitas Airlangga (Surabaya). Lalu, RS Univeristas Gadjah Mada (Yogyakarta), RS Univeritas Udayana (Bali), dan RS Univeritas Andalas (Sumatera Barat). Tidak rampungnya belasan pembangunan RSP-PTN di Indonesia adalah persoalan dana, lantaran anggaran yang dibutuhkan memang tidaklah sedikit. Tengoklah RS UI yang hingga kini telah menyerap anggaran hingga Rp869 miliar dari Japan International Cooporation (JICA). Di Lampung, RSP Universitas Lampung (Unila) mang krak tiga tahun. Rencana awal, pembangunannya pada 2011—2014. Pagu anggaran tahap I mencapai Rp55 miliar. Sayang, tahap lanjutnya tertunda sejak 2012 hingga kini lantaran tidak ada kucuran APBN. Angin segar pembangunan RSP Unila kembali berhembus setelah tim Nawacita memastikan siap mengawal pembangun an melalui kunjungannya awal pekan ini. Menurut mereka, RSP Unila sejalan dengan program Presiden Joko Widodo. Tim Nawacita bahkan mengirim surat kepada Presi den Jokowi pada 20 Januari lalu terkait percepatan pembangunan RSP Unila. Tujuannya tentu agar RSP Unila kembali memperoleh kucuran anggaran dari APBN mela lui Kemenristek-Dikti dan Kementerian Kesehatan. Publik Lampung tentu berharap pembangunan RSP Unila berlanjut. Sebab, keberadaannya menambah dan meningkatkan layanankesehatandiBumiRuwaJurai.Terlebih,RSP-PTNberfungsi mengembangkan riset dan teknologi kesehatan dan kedokteran mumpuni. Namun, menyandarkan sepenuhnya asa tersebut kepada tim Nawacita juga bukan langkah bijak. Terlebih, dana yang diharap lagi-lagi bersumber dari APBN, yang tentunya amatlah terbatas. Kita berharap Unila juga mampu melakukan inovasi lain dalam hal penggalangan dana. Unila dapat mencari jalan lain, seperti UI dan Unand yang berhasil mendapatkan bantuan dari JICA ataupun Islamic Deve lopmnet Bank (IDB). Jika hanya berharap pada APBN, cerita lama pembangunanRSPdiKampusHijauamatmungkinkembaliterjadi masalah lagi alias mandek. Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara dengan keunggulan komparatif bidang kesehatan, obat-obatan, maupun kedokteran tentu mampu bersaing ketat. Sementara yang tertinggal makin tercecer di jalur persaingan. Oleh karena itu, beroperasinya RSP Unila di Lampung adalah keharusan jika ingin rakyat sehat dan pintar. n
oasis
Keputusan Saat Kurang Tidur PENELITIAN dari Michigan State University, AS, menye but saat kurang tidur orang umumnya lima kali berisiko menyampaikan pengakuan dan keputusan yang salah. Penelitian ini diuji menggunakan puzzle logika dan tes komputer bagi para partisipan. Setelah terjaga selama 24 jam, partisipan diminta fokus dan diminta untuk tidak menekan tombol keluar atau me reka akan kehilangan informasi penting. Pada pagi harinya, mereka diminta untuk merangkum pengalaman mereka. Tiap pasien diminta membuktikan bahwa mereka tidak menekan tombol keluar. Hasilnya, partisipan yang tidak menekan tombol keluar itu lebih bisa berpikir jernih bahwa mereka menekan tombol keluar. Setelah dua kali diminta mengaku, 38,6% yang tidur cukup selama 8 jam setuju mengaku adanya kesalahan dibandingkan 68,2% lain yang terjaga 24 jam. Partisipan yang menilai tingkat kantuk di skala 6 atau 7 berdasarkan Stanford Sleepiness Scale 4,5 kali lipat menyampaikan pengakuan yang salah. (MI/R6)
Cik Raden Didesak Mundur
Banjir Semaka Sebabkan Kerugian Ratusan Juta
DESAKAN penonaktifan Cik Raden dari kepala Badan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung mengalir. Sebab, status tersangka perekayasa penutupan pusat kebugaran yang disandangnya bisa meng hambat kinerja lembaga itu. Desakan disampaikan Om budsman Perwakilan Lam pung. Lembaga pengawas pe layanan publik itu melayang kan surat rekomendasi kepada Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, untuk mengam bil langkah strategis mengge lar sidang disiplin atau kode etik PNS atas nama Cik Raden serta menonaktifkannya. “Kami imbau agar Wali Kota bertindak. Penegakan disiplin terhadap PNS sesuai PP 53/2010, harus tegas. Kepala Pol PP yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung harus dinonaktif kan,” kata Pelaksana Tugas (Plt)
BENCANA banjir yang me landa sejumlah desa di Ke camatan Semaka dan Ban darnegeri Semoung, Tangga mus, Rabu (24/2) malam, me nyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Meski tidak memakan korban jiwa, banjir akibat meluapnya Way Semong itu merendam ratusan rumah dan lahan sawah di dua kecamatan. Peristiwa ini diawali dengan meluapnya Way Semong yang melintasi sejumlah desa di dua kecamatan itu, sekitar pukul 20.00. Luapan itu disebabkan hujan yang mengguyur di area Gunung Doh, sehingga menyebabkan debit air di hulu sungai meningkat. Tanggul penahan bajir dipastikan jebol di dua titik Pekon Banding, Kecamatan Bandarnegeri Semoung, karena tidak mampu me nahan luapan air.
Ketua Ombudsman Lampung Ahmad Saleh David Faranto di kantornya, Kamis (25/2). David meminta Wali Kota segera menunjuk pejabat se mentara yang berkompeten untuk menggantikan posisi Cik Raden. Pasalnya, posisi yang telah dijabat Cik Raden selama tujuh tahun itu terjadi penyalahgunaan kewenang an yang dilakukan Pol PP. Selain kasus rekayasa pe nutupan tempat kebugaran, Ombudsman juga menemu kan pelanggaran baru yang dilakukan Pol PP di bawah naungan Cik Raden. Seperti kasus pembongkaran pa meran lukisan milik Toko House of Grace Gallery pada September tahun lalu. Berdasarkan pengaduan, ada enam pelanggaran Pol PP. Da lam sejumlah kegiatan pener tiban yang dilakukan atas ken dali Cik Raden tidak memiliki
landasan yang kuat. Penertiban tidak sesuai Perda Nomor 8 Ta hun 2000. Oleh sebab itu, kami meminta Wali Kota mengambil langkah tegas. Cik Raden, Andi, dan Budi, hari ini (26/2), diperiksa un tuk pertama kalinya sebagai tersangka oleh penyidik Pol da Lampung. “Jumat (26/2), ketiganya diperiksa sebagai tersangka,” kata Dirkrimum Polda Lampung Kombes Zari aldi. (EBI/AJI/DEN/K2)
Lampung Target Lewati Sumsel. Hlm. 16
n LAMPUNG POST/ABU UMARALY
BANJIR BANDANG. Rumah terendam akibat banjir bandang di Pekon Rajabasa, Kecamatan Bandarnegeri Semoung, Tanggamus, Kamis (25/2) dini hari. Banjir bandang tersebut disebabkan jebolnya tanggul penahan banjir. Sekretaris BPBD Tangga mus Suwandi, berdasarkan pendataan yang sudah dilaku kan di wilayah Kecamatan Bandarnegri Semoung, terda pat 507 rumah ikut terendam: di Pekon Doh sebanyak 275 rumah, Pekon Banding (178),
dan Pekon Rajabasa (54). Hingga sore kemarin, banjir mulai berangsur surut. “Banjir yang merendam di tiga desa ini setinggi pinggang orang dewasa. Sekarang banjir sudah mulai surut. Bantuan berupa makanan siap saji su
dah dialirkan kepada para kor ban,” kata dia di sekitar lokasi kejadian, Kamis (25/2). Camat Semaka Herman syah mengatakan enam desa di daerahnya turut disapu banjir bandang, yakni Pekon Sripurnomo, Sudimoro Bangun, Kanoman, Sidodadi, Garut, dan Karangrejo. Kondisi terparah di Pekon Karangrejo. Banjir merendam ratusan rumah dan menyapu batang padi yang baru saja dipanen. “Posko kesehatan sudah didirikan di setiap desa dengan memanfaatkan posyandu,” ujarnya. Bupati Tanggamus Bam bang Kurniawan datang ke lokasi tanggul jebol pagi kemarin. Dinas PU Tangga mus pun yang telah menu runkan alat berat guna membenahi dan member sihkan material yang ikut terbawa banjir. (ABU/R6)