Lampung Post Jumat, 22 Januari 2016

Page 1

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

I

24 Hlm. jumat 22 januari 2016

l TAHUN XLl Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 No. 13696

TERUJI TEPERCAYA

www.lampost.co

Kemendikbud Larang Buku PAUD Berbau Radikalisme KEMENTERIAN Pendidik­ an dan Kebudayaan (Ke­ mendikbud) resmi melarang beredarnya buku untuk ta­ man kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) berjudul Anak Islam Suka Membaca karya Nurani Mustain, yang dinilai meng­ ajarkan unsur kekerasan dan tidak tepat diajarkan bagi anak usia tersebut. “Berdasar laporan masya­ rakat, kajian terhadap buku karya Nurani Mustain menum­ buhkan ajaran kekerasan sehingga tidak diperkenan­ kan bagi anak usia dini,” kata Dirjen PAUD Kemendikbud Harris Iskandar dalam surat edarannya, Kamis (21/1). Menurut Harris, buku yang

n ANTARA/SIGID KURNIAWAN

BUKU BERISI UNSUR RADIKALISME. Anggota GP Ansor menunjukkan tulisan yang berbunyi “selesai, raih, bantai, dan kiai” dari sebuah buku pelajaran di kantor GP Ansor, Jakarta, Rabu (20/1). diterbitkan Penerbit Pusa­ ka Amanah, di Jalan Cakra, Kauman, Surakarta, Jawa Te­ ngah, tersebut tidak memenuhi

kelayakan bahan ajar prakeak­ saraan anak usia dini, sehingga tidak diperkenankan untuk di­ gunakan sebagai bahan ajar.

Dia menjelaskan anak usia dini merupakan masa yang tepat pembentukan karak­ ter karena informasi yang diterima secara lisan, tulisan, maupun tayangan harus be­ bas dari unsur kekerasan, pa­ ham kebencian, radikalisme, SARA, serta pornografi. Surat edaran yang ditandatangani Dirjen PAUD Kemendikbud pada 21 Juni 2015 tersebut ditujukan ke seluruh Dinas Pendidikan provinsi, kabu­ paten, dan kota. Sebelumnya, pengurus Ger­ akan Pemuda (GP) Ansor yang menemukan temuan buku berpaham radikal itu telah mengirim surat ke Kemendik­ bud untuk menarik buku-buku tersebut. Contohnya pada jilid

lima, terdapat kata-kata “sahid di medan jihad” dan “selesai raih, bantai kiai”. Pada jilid empat, ada katakata “munafik, bom, dan hati hati manhaj batil”. Pada jilid ketiga, kata-kata mengandung ajaran radikalisme seperti “gegana ada di mana, rela mati demi agama, kita semua bela agama, bazoka dibawa lari, dan hati-hati zona bahaya”. Terhadap langkah ini, Wakil Ketua GP Anshor Benny Rhamdani dan Koor­ dinator Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Sukro Muhab mengapresiasi Ke­ mendikbud. “Ini langkah tepat guna mengurangi ke­ resahan di masyarakat,” kata Sukro. (MI/U1)

144 Gafatar Lampung di Kalbar Dari seluruh warga Gafatar asal Lampung di Kalbar, ada yang teridentifikasi menggunakan surat pindah asli tapi palsu. DENI ZULNIYADI

W

ARGA asal Lam­ pung yang ber­ gabung dengan organisasi terlarang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) juga berada di lokasi pengungsian Kota Pontianak, Provinsi Ka­ limantan Barat (Kalbar). Polda Lampung telah mengidenti­ fikasi setidaknya ada 144 warga asal Bumi Ruwa Jurai di sana. Tiga di antaranya keluarga pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Perhubungan Pem­ kot Bandar Lampung yang dikabarkan menghilang sejak pertengahan 2015. PNS itu ialah Nirma Thano, meng­

Yang pasti, anggota saya akan ke sana lagi untuk menyelidiki lebih dalam. hilang dengan istri, Rika Karo­ lin (29), dan putrinya, Cinde Serena Maherdeka (2). Direktur Intelkam Polda Lampung Kombes Kombes Mochamad Rodjak Sulaeli mengatakan hasil penyelidik­ an pihaknya dan Polda Kali­ mantan Barat, telah teridenti­ fikasi warga asal Lampung di sana yang tersebar di Kabu­ paten Mentawah, Ketapang, dan Kayong Utara. “Dari 144 itu, tiga di antara­ nya keluarga PNS Dishub kota yang dikabarkan hilang. Belum tahu apakah Gafatar atau bukan. Yang jelas, orangorang itu yang mengaku dari Lampung,” kata Rodjak, saat dihubungi, Kamis (21/1).

Namun, lanjut dia, dari selu­ ruh warga yang teidentifikasi itu, ditemukan satu keluarga yang diduga menggunakan surat pindah asli tapi palsu. Keluarga tersebut berasal dari Lampung Utara. “Kemungki­ nan masih banyak orang yang memakai surat pindah palsu dan belum tentu asli orang Lampung semuanya. Kami terus selidiki itu,” kata dia. Namun, untuk keluarga Tha­ no, polisi menyatakan positif masuk organisasi terlarang Gafatar. Polda Lampung akan berkoordisasi dengan Peme­ rintah Provinsi Lampung terkait proses pemulangan ketiganya dari Kalimantan Barat. “Terkait pemulangannya, bergantung Pemprov, apakah akan menjemputnya. Yang pasti, anggota saya akan ke sana lagi untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi,” ujar Rodjak.

n ANTARA/JESSICA HELENA WUYSANG

TNI AL EVAKUASI EKS GAFATAR. Sejumlah anak buah kapal berjalan di sekitar KRI Teluk Gilimanuk 531, satu dari tiga kapal perang TNI AL yang akan mengevakuasi warga eks Gafatar, di Dermaga Mako Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XII Pontianak, Kalbar, Kamis (21/1).

denizulniyadi@lampungpost.co.id

Bukan Bandara Mubazir SALAH satu kebijakan Pemerintah Pusat meng­ hadapi bencana adalah pengurang­an bencana yang dipadukan dengan program ­p embangunan. Itu sesuai mandat Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penang­ gulangan Bencana. Di lapangan, penyediaan sarana penanggulangan bencana menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam klausul program pem­ bangunannya harus bertalian sarana pengembangan ekonomi daerah. Keterpaduan antara tanggap bencana dan semangat membangun perekonomian daerah itulah yang menjadi dasar pembangunan Bandar Udara (Bandara) Serai di Kecamatan Pesisir Tengah beberapa tahun silam. Selain berfungsi sebagai fasilitas tanggap bencana, bandara tersebut diharap mampu mendorong pariwisata. Kini pembangunannya mendapat bantuan dari Kemenhub senilai Rp50 miliar dari APBN 2016. Bandara dengan landasan pacu 974 meter dan lebar 23 meter itu masih belum efektif digunakan. Sebab, menu­ rut Kepala Dinas Perhubungan Lampung Idrus Effendi, landasannya hanya mampu melayani pesawat kecil. Wajar jika Pemprov Lampung mengusulkan pengelo­ laan bandara itu diambil alih Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab, pengelolaan oleh Pemkab setempat dengan dana APBD-nya tentu menjadi beban berat. Tujuan utama bandara itu adalah sarana evakuasi di daerah bencana, seperti Lampung Barat dan Pesisir Ba­ rat. Penggunaan komersialnya belum begitu efektif dan tidak bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Jika dikelola Kemenhub dengan dana APBN, perkem­ bangan fasilitas bandara diharapkan lebih maksimal, sehingga dapat mendukung pariwisata Pesisir Barat yang kini dikenal sebagai salah satu arena surfing terbaik di Indonesia. Wisatawan mancanegara mulai mengincar daerah wisata di Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat. Namun, untuk ke pantai itu, wisatawan masih harus melalui jalur darat, yakni jalan lintas Sumatera. Daya tempuh ke Pantai Tanjung Setia lewat jalur darat menghabiskan waktu enam hingga delapan jam dari ibu kota provinsi. Artinya, biaya perjalanan mereka pun ber­ tambah, di samping waktu berlibur mereka berkurang. Bandara Serai berfasilitas lengkap pasti menambah jumlah trip penerbangan, apalagi jika pesawat berbadan lebar mampu beroperasi. Hal ini menambah daya tarik wisatawan berkunjung. Penanganan Bandara Serai oleh Pemerintah Pusat be­ rarti mendatangkan dana besar ke Pesisir Barat. Namun, hal itu tidak bisa menjadi alasan Pemprov dan Pemkab Pesisir Barat berpangku tangan. Pemkab harus berinovasi mendorong pembangunan, utamanya sektor pariwisata. Kelak jangan sampai ban­ dara yang sudah berfasilitas baik malah tidak berarti bagi kemajuan perekonomian daerah alias mubazir. n

oasis

Pemprov Siap Terkait pemulangan warga Lampung itu, Pemprov siap memfasilitasi kepulangan war­ ga Gafatar dari penampungan. Namun, Kepala Dinas Sosial Lampung Satria Alam ­mengaku belum bisa memastikan ke­ beradaan warga asal daerah­ nya karena masih diveri­fikasi Kemensos. “Kalau ada, pasti kami jemput,” kata Satria, saat dihubungi tadi malam. Terkait evakuasi dan pe­ mulangan warga eks Gafatar itu, TNI AL menurunkan tiga Kapal Republik Indonesia (KRI). Namun, warga Lam­ pung tidak termasuk dalam pemulangan yang dilakukan kali ini. (MAN/ANT/R6)

TAJUK

Ikan dan Otak Bayi

n MI/ARIES MUNANDAR

HIBUR ANAK WARGA EKS GAFATAR. Sejumlah anak warga eks Gafatar bermain bersama dua badut Upin-Ipin di tempat penampungan di Detasemen Pembekalan dan Angkutan Kodam XII/Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (21/1).

MENGONSUMSI ikan laut pada masa kehamilan baik untuk otak anak pada masa-masa pertumbuhan. Nutrisi ikan laut, seperti ikan tuna, makarel, sarden, ikan teri, salmon, dan kerang memberi nutrisi pada otak janin. Penelitian dilakukan Pusat Penelitian Lingkungan Epi­ demiologi di Barcelona itu melibatkan 2.000 perempuan yang tengah hamil tiga bulan. Penelitian berlanjut hingga bayi berusia 5 tahun. Pasalnya, efek ini baru akan terlihat saat anak berusia 5 tahun. Rata-rata wanita mengonsumsi makanan laut sekitar 500 gram per minggu. Namun, dengan penambahan 10 gram per minggu, secara bertahap (hingga 600 gram) nilai tes sang anak ketika berusia 5 tahun akan lebih baik. Penelitian ini juga melihat adanya pengurangan secara konsisten risiko autisme. Meskipun demikian, dengan mengonsumsi ikan laut, ibu hamil juga berisiko terpengaruh buruk dari merkuri dan polutan lain berasal dari ikan. Tapi, peneliti ini menyebut saat wanita hamil mengonsumsi ikan laut 600 gram pun tidak ada tanda-tanda buruk yang terjadi. (MI/R6)

KPU Tetapkan Herman, Tobroni Legawa

Kenaikan Pajak Perbesar Volume Impor Daging

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung akan menetapkan pasangan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung terpi­ lih, Herman HN-Yusuf Kohar (Herman Yuk), di Gedung Semergou, Pemkot Bandar Lampung, hari ini (22/1), sekitar pukul 14.00. Langkah itu menyusul Keputusan Mahkamah Kon­ stitusi (MK) No. 69/PHP. KOT-XIV/2016 yang meno­ lak gugatan pasangan To­ broni Harun-Komarunizar (Broniz), Kamis (21/1). “Sidang sudah diputuskan tidak untuk dilanjutkan. Jumat (22/1), pukul 14.00 ini, akan diselenggarakan

PEMBERLAKUAN pajak pertambahan nilai (PPN) 10% pada sapi bakalan yang diimpor dinilai akan men­ jadikan importir daging merajalela di Indonesia. Hingga saat ini, pengusaha feedloter di Lampung juga masih kebingung­an dengan penerapan aturan baru itu. “Kami masih memper­ tanya­kan apa sebenarnya tujuan dari pengenaan pajak tersebut. Apakah mungkin tujuan dari kebijakan ialah pemerintah ingin memberi kesempatan bagi importir daging yang tidak memiliki nilah tambah merajalela di Indonesia,” ujar pimpinan perusahaan feedloter di

(penetapan) di Gedung Se­ mergou, Pemkot Bandar Lampung,” kata Komisioner KPU Bandar Lampung, Dedy Triadi, kemarin. Ketua Panwaslu setem­ pat Adek Asari juga turut senang atas putusan MK yang menguatkan keputus­ an pihaknya yang digugat pasangan Broniz. Komisioner KPU Lampung, M Tio Aliansyah, menerang­ kan sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri 100/140/ SJ tertanggal 19 Januari 2016 tentang Pengesahan, Pengang­katan, dan Pember­ hentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ter­ pilih, pascapenetapan KPU

setempat meminta DPRD untuk meminta pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota terpilih ke mendagri melalui gubernur. “Sangat memungkinkan dilantik bersamaan tujuh kabupaten/kota lainnya,” ujarnya. Di lain pihak, Tobroni Ha­ run legawa atas keputusan MK dan mengucapkan selamat kepada pasangan Herman HN–Yusuf Kohar. “Permohon­ an kami tidak bisa dipertim­ bangkan. Putusan MK sudah jelas final dan mengikat, jadi kami legawa dan ini adalah realitas politik yang harus diterima apa adanya,” kata dia. (EKA/*9/AJI/U1)

Lampung yang tidak ingin disebutkan namanya, saat dihubungi, Kamis (21/1). Dia mengaku kebijakan pemerintah itu membuat pengusaha feedloter di Lam­ pung diliputi kebingungan. Pasalnya, impor daging yang tidak memiliki nilai tambah tidak dikenakan PPN, justru sapi bakalan yang memiliki nilai tambah di Lampung dikenakan PPN. Ia mengatakan jika pe­ merintah tetap menerapkan kebijakan pengenaan pajak 10%, terpaksa peternak akan meneruskannya kepada konsumen. “Kami perusaha­ an hanya sebagai kasir yang

bertugas menyetorkan pajak tersebut kepada pemerin­ tah,” kata dia. Dia memastikan penge­ naan pajak tersebut akan menyebabkan kenaikan harga dan tentunya mem­ beratkan konsumen. Kebi­ jakan tersebut sangat ber­ tentangan dengan tujuan pemerintah menurunkan harga daging sapi di tingkat konsumen. “Kalau memang mau menurunkan harga, kenapa pemerintah malah menerapkan PPN untuk sapi bakalan. Sementara impor daging yang tidak memiliki nilai tambah tidak dikenakan PPN,” ujarnya. Selain itu, kata dia, kebi­

jakan tersebut juga telah menurunkan penjualan sapi di perusahaannya. Menurutnya, sudah dua hari ini pihaknya tidak menjual sapi sama sekali. Padahal, hari sebelumnya perusahaannya biasa men­ jual 12—20 ekor untuk dae­ rah Lampung.(*4/ADI/E1)

Katie Holmes Fokus... Hlm. 16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.