facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. jumat 1 april 2016
l TAHUN XLl Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 No. 13763
TERUJI TEPERCAYA
www.lampost.co
TAJUK
Dialog Akhiri Konflik
n ANTARA/MN KANWA
ANGKAT BANGKAI PESAWAT. Anggota Samapta Polresta Barelang mengangkat pesawat tanpa awak bernomor lambung T1 6217 saat diamankan dan akan diperiksa di Pelabuhan Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (31/3). Pesawat tanpa awak yang belum diketahui asal usulnya tersebut ditemukan seorang kapten kapal tujuan Batam—Singapura di perairan Selat Philip, Batam.
Polda Kepri Amankan Pesawat Nirawak Asing KEPOLISIAN Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) masih mendalami temuan benda yang menyerupai pesawat nirawak asing yang ditemukan di perairan Batam, kemarin (31/3). Pesawat kecil bermerek Banshee itu ditemukan di perairan Selat Philip, Batam, sekitar pukul 14.00. “Kami masih mendalami atas temuan benda menyerupai pesawat tersebut,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri AKBP Hartono di Batam, Kamis malam. Berdasarkan keterangan di laman Pol da Kepri, benda dengan warna oranye itu ditemukan Kapten Kapal MV Pintas 9 Lambok Tampubolon saat berlayar. Kemudian, benda tersebut dibawanya ke Pelabuhan Internasional Batam Center Kota Batam. Pihak Pelabuhan Internasional Batam Centre bersama kepolisian langsung me lihat dan memeriksa benda yang ditemu kan itu. Diketahui, pesawat tanpa awak yang ditemukan adalah buatan Inggris dan di Asia Tenggara hanya dimiliki Ma laysia dan Brunei Darussalam, sedang kan Singapura memiliki agen saja. Banshee Target merupakan pesawat tanpa awak yang mulai diproduksi pada 1983 sebagai bagian dari sistem latihan perang pertahanan udara. Pesawat ini menggunakan bahan ter diri dari komposit Kevlar dan kaca yang diperkuat plastik. Berkinerja 35—185 kt dengan daya tahan 1—3 jam. Pe ngontrolan penerbangan menggunakan remote jarak jauh. Pesawat ini juga bisa dilengkapi perangkat tambahan seperti radar, flare, dan arm target. Meski biasa dijadikan target sasaran, bisa juga berfungsi sebagai UAV pengin tai dengan kamera. “Kami masih menye lidiki dari mana benda tersebut berasal dan akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, karena benda tersebut tampak mencurigakan untuk keamanan wilayah negara Indonesia,” katanya. (ANT/R6)
Penetapan Tersangka Mantan Bupati Layak Konsekuensi dinaikkannya status perkara berimplikasi adanya pelaku tindak pidana yang disebut tersangka. FIRMAN LUQMANULHAKIM
P
ENETAPAN tersangka pada mantan Bupati Lampung Timur EA dinilai sudah layak. Sebab, polisi sudah me naikkan status perkara yang menimpanya menjadi penyidikan dengan alat bukti yang cukup. Pengamat hukum Universitas Lampung, Wahyu Sasongko, setuju dengan penetapan tersangka pada kasus penipuan izin pertambangan yang melibatkan EA dan pejabat di Badan Perizinan Lamtim itu. “Kalau mengarah ke pidana, bisa saja, lalu ditingkatkan dari penyelidikan jadi penyidikan. Da lam status itu berarti secara hukum acaranya alat bukti sudah cukup. Lalu, bisa ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya,” kata Wahyu saat dihubungi tadi malam (31/3). Menurut dia, penyelidikan secara hukum dilakukan untuk memastikan suatu peristiwa atau perbuatan adalah tindak pidana atau bukan. Jika hasil penyelidik an berdasarkan bukti yang ada mengarah kepada tindak pidana, bisa ditingkatkan statusnya men jadi penyidikan. Dengan peningkatan status, artinya polisi mengantongi minimal dua alat bukti. “Dengan demikian, penetapan tersangka oleh Polda Lampung sudah layak,” kata dia.
Dari peningkatan status terse but, penyidik bukan hanya dapat menetapkan satu tersangka, me lainkan juga dapat menetapkan tersangka lainnya yang dianggap terlibat. Penyidik yang bisa me mastikan apakah tindak pidana dilakukan sendirian atau bersa ma-sama. “Kalau izin itu di depan yang ngurusin dan secara prosedural birokrasi, bupati adalah yang paling belakang. Yang di depan kan petugas duluan. Terus dinas tambangnya ke mana itu. Kan logikanya sebelum ke bupati, di periksa dulu persyaratan adminis trasinya,” ujar mantan anggota Pansel KPU Lampung itu.
“
Keberadaan tersangka dipandang penting dalam kelengkapan sebuah perkara pidana. Pengamat lainnya, Heni Siswan to, mengatakan dinaikkannya status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan karena telah keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan minimal dua alat bukti. Kemu dian, konsekuensi dinaikkannya status perkara tentunya berim plikasi adanya pelaku tindak pidana yang disebut tersangka. “Keberadaan tersangka dipan dang penting dalam kelengkapan sebuah perkara pidana bersama
KPK Tangkap Tangan Jaksa Kejati DKI
n LAMPUNG POST/DOK.
Saut Situmorang Wakil Ketua KPK KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap oknum jaksa dalam operasi tangkap t angan (OTT) di sebuah hotel di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (31/3), sekitar pukul 09.00. Selain menangkap oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta, juga diamankan se
orang yang diduga pegawai salah satu BUMN, PT Bran tas Berdikari Abipraya, beserta sejumlah uang. Operasi penangkapan tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. “Benar (KPK telah lakukan OTT dan menangkap se orang jaksa),” ujar Saut saat dikonfirmasi, kemarin. Operasi ini pun dikuat kan Ketua KPK Agus Ra hardjo yang menyatakan KPK akan memberikan keterangan resmi pada Jumat (1/4), pukul 09.00. Diketahui, waktu tersebut merupakan 24 jam setelah OTT ini menangkap dua orang tersebut di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat,
dan sesuai prosedur peme riksaan 1 x 24 jam. “Besok (hari ini, red), konferensi pers pukul 09.00.” Terkait hal itu, Kejaksaan Agung lewat Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan M Jasman Panjaitan dan Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegsrisman langsung ber koordinasi dengan KPK. M Jasman mengatakan OTT dilakukan bersama Kejaksaan Agung dalam rangka pember antasan korupsi penegak hukum. “Jadi, ini operasi gabungan antara KPK dan Kejaksaan Agung dan betul ada ope rasi itu (OTT),” kata dia. Namun, Jaksa Agung M Prasetyo membantah in
formasi yang menyebut oknum jaksa di Kejati DKI ditangkap KPK. Pihak Korps Adhyaksa itu menegaskan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ter hadap tiga warga sipil. “Tidak ada jaksa ditang kap. Jadi begini, KPK laku kan OTT dan ada tiga orang ditangkap, tidak ada satu pun jaksa (ditangkap),” ujar M Prasetyo kepada wartawan, kemarin. Bantahan juga diungkap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah. “Selu ruh jaksa yang bertugas di Kejati DKI masih lengkap dan tidak ada yang keluar kantor. Enggak tahu kalau jaksa lain,” kata dia. (MI/O1)
keterpenuhan unsur tindak pi dana yang dikuatkan dua alat bukti,” kata Heni, tadi malam.
Petambang Ilegal Pada bagian lain, Wahyu juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melaporkan pemilik tambang tidak berizin itu ke polisi. Sebab, kerusakan lingkungan terjadi. Karena ilegal, mereka tidak mau membenahi lokasi eks tambang mereka. “Ini malah Pemprov suruh mereka perbaiki izin,” ujar Wahyu. Dengan adanya ketegasan Pem prov yang melaporkan perusa haan tambang ke pihak kepoli sian, ada efek jera bagi penam bang ilegal ini, apalagi ada UU lingkungan yang mengatur itu. “Kalau enggak ada sanksi pidana, penambang yang dapat untung, tetapi merusak lingkungan hanya disuruh perbaikan izin. Lingkungan yang ditambang tidak direklamasi. Jika hanya urus izin baru, alangkah enaknya pelaku,” katanya. (DEN/R6) firman@lampungpost.co.id
Excellent Police Service Raih Rekor Muri. Hlm. 5
SALAH satu ciri bangsa ber adab ialah mampu mengatasi berbagai persoalan dengan cara-cara beradab pula, bu kan dengan kekerasan. Sebab, kekerasan hanya mendulang kekerasan demi kekerasan berikutnya. Itulah yang disadari betul Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin. Oleh karena itu, dalam mengatasi berbagai persoalan konflik yang terjadi di Sai Bumi Rua Jurai, Kapolda Ike tak hanya mampu bertindak tegas, tetapi juga mau mengedepankan dialog bersama warga masyarakat. Kapolda pun membuktikan tekadnya itu dengan me nyelesaikan konflik di wilayah Register 45 Mesuji melalui dialog. Forum terbuka tersebut Kapolda lakukan dalam anjau silau ke perambah di Kelompok 5 Pancajaya, Re gister 45, Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji, Rabu (30/3). Untuk mendapatkan penyelesaian, Kapolda meng harapkan semua pihak hadir dalam forum dialog terbuka, baik bupati, kapolres, Dandim 0426, maupun pimpinan tertinggi PT Silva Inhutani sebagai pemegang hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI) re gister harus berdialog dengan warga. Pola dialog itu tidak Kapolda lakukan sekali itu saja. Sebelum mengurai kekisruhan di Mesuji, Polda telah berkali-kali menggelar dialog bersama warga lewat program berkantor di luar Mapolda Lampung. Dialog telah menjadi pola layanan prima Korps Bhayangkara Lampung. Hal itu harus diakui dan diapresiasi sebagai bentuk inovasi brilian polisi Lam pung menjawab tugas pokok, fungsi, dan peran Polri sebagaimana amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pelayanan terbuka polisi kepada masyarakat melalui dialog dan berkantor di luar markas patut menjadi contoh. Tidak hanya di lingkup kepolisian, tetapi juga seluruh para pemegang amanah sebagai pemimpin. Ike Edwin mengingatkan kita bagaimana seharusnya menjadi pemimpin. Pemimpin sejatinya adalah pelayan atau abdi masyarakat. Sebab itu, amat wajar atau bahkan seharus nya pemimpinlah yang datang kepada rakyat dan hadir di tengah-tengah rakyat. Pola pemimpin bergaya priayi, feodalistik, serta ingin dilayani harus diakhiri. Berdialog di lapangan terbuka ala polisi Lampung telah menempatkan warga pada tempat semestinya, yakni sejajar dengan pemimpin. Kesejajaran itu diharapkan membawa rakyat pada suasana lebih jujur dan terbuka memaparkan persoalannya tanpa sekat, jarak, atau bahkan rasa takut. Lampung sebagai provinsi berlimpah potensi harus keluar dari predikat wilayah hukum dengan tingkat kriminalitas tinggi atau daerah rawan konflik horizontal. Tanpa ragu kita berharap upaya dialog terbuka polisi bersama warga adalah langkah tepat menuju Lampung tenteram, damai, juga sejahtera. n
oasis
Ketidakpastian Stres P E N E L I T I A N te r b a r u ya n g dimuat di Nature Communications mengatakan menghadapi ketidakpastian bisa lebih memicu stres, bahkan jika dibandingkan dengan situasi-situasi buruk yang kita hadapi. Menurut penelitian ini, sesuatu yang buruk akan terjadi adalah lebih baik daripada tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Lebih baik mengetahui sesuatu, yang buruk sekalipun, ketimbang terus berada dalam kondisi ketidakpastian. Melibatkan 45 orang sukarelawan, peneliti dari Univer sity College London (UCL), meminta mereka mengukur tingkat stres melalui simulasi bermain game di komputer. Untuk mengukur stres, para peneliti melihat pelebaran pupil, keringat, dan laporan peserta. Ternyata ditemu kan, makin tinggi tingkat ketidakpastian, makin tinggi tingkat stres yang dialami. (MI/R6)
Dana Desa 2016 Capai Rp1,5 Triliun PEMERINTAH Pusat, melalui Kementerian Desa Pemba ngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), meng anggarkan dana desa (DD) Rp1,536 triliun dari APBN 2016 untuk Provinsi Lampung. Kepala Badan Pember dayaan Masyarakat dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung Yuda Setiawan me ngatakan dana ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp684,727 miliar. “Dana ini untuk 2.435 desa yang tersebar di kabupaten/ kota Provinsi Lampung. Diper kirakan, satu desa bisa menda patkan Rp565 juta lebih,” kata Yuda saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/3).
Rencananya pencairan dana desa 2016 ini akan dilakukan dalam dua tahap, sebelumnya di 2015 pen cairan terbagi dalam tiga tahap. Yuda mengatakan seharusnya dana desa tahap pertama telah berjalan di awal April, tepatnya di ming gu kedua, tetapi hingga kini pihaknya masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang masih direvisi. “Tahun ini rencananya dua tahap, 90% dahulu, baru 10% di tahap kedua. Namun, PP Nomor 22 Tahun 2015 belum direvisi sampai sekarang, jadi kami masih menunggu per ubahan PP tersebut. Sebab, nanti dibuatkan peraturan bupati dan wali kota untuk
membagi dana desa ini,” ujar Yuda. Sementara itu, Kabid Pe merintahan Desa BPMPD Lampung I Wayan Gunawan mengatakan pada April ini akan dilaksanakan tahapan peluncuran Gerbang Desa Saburai Pemprov Lampung. Untuk itu, pihaknya masih menyusun petunjuk teknis operasional program Ger bang Desa ini. “Gerbang Desa Sabu rai di April ini bisa me mulai tahapan peluncuran. Masyarakat diberikan kele luasaan dan wewenang untuk merencanakan pem bangunan dalam menanga ni desa tertinggal,” kata Wayan. (MAN/O2)