www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13971 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l senin, 7 november 2016 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Bansos Anak Jalanan
n MI/ANGGA YUNIAR
LOKASI SURFING ASIAN GAMES. Wisatawan asing menikmati berselancar di Tanjungsetia, Kabupaten Pesisir Barat, beberapa waktu yang lalu. Tiga pantai di Provinsi Lampung masuk nominasi lokasi pertandingan cabang olahraga surfing Asian Games XVIII 2018. Pantai Tanjungsetia menjadi nominasi pertama.
Tanjungsetia Prioritas Surfing Asian Games TIGA pantai di Provinsi Lam pung masuk nominasi lokasi per tandingan cabang olahraga (cabor) surfing Asian Games XVIII 2018. Pantai Tanjungsetia, Kabupaten Pesisir Barat, bahkan menjadi nominasi pertama. Tip Jabrik Noventin dari Peng urus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB PSOI) meng ungkapkan hal itu di ruang rapat Bupati Pesisir Barat, Kamis (3/11). Tip merupakan satu dari tiga tim survei lapangan pesiapan Asian Games XVIII. Tim survei tersebut, yaitu Timo thy Hain, Tom Chaminade dari Asian Surfing Championships (ASC), dan Tip Jabrik Noventin dari Pengurus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB PSOI). Survei telah dilakukan sejak Rabu—Kamis (2—3/11). “Sementara untuk pertanding an surfing persiapan menyambut Asian Games, yakni ada tiga pilihan lokasi, tetapi kami akan memilih Pantai Tanjungsetia se bagai lokasi utama, sedangkan di Pantai Berandai dan Labuhanju kung sebagai lokasi cadangan,” ujar Tip. Ia menyampaikan dalam survei yang dilaksanakan dalam dua hari berturut-turut tersebut mencakup dua hal, yakni venue dan non-venue atau terkait ombak dan kesiapan pendukung lainnya. Dia menjelas kan tim meninjau beberapa lokasi surfing, yakni di Pantai Labuhanju kung, Kecamatan Pesisir Tengah; Pantai Berandai, Pekon Mandirise jati, Kecamatan Krui Selatan; dan Pantai Tanjungsetia, Kecamatan Pesisir Selatan. “Selain itu, melihat kondisi om bak dan pantai yang banyak di jadikan lokasi surfing. Kami juga melakukan pengecekan kesiapan hotel atau penginapan di sekitar lokasi surfing.” Terpisah, rombongan Pemkab Pesisir Barat, yakni Bupati Agus Istiqlal, Wakil Bupati Erlina, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Audi Marfi, serta Kepala Dispora Azhari, juga meninjau Bandara Udara Taufik Kiemas, terkait kesiapan kabupaten ini sebagai tuan rumah surfing Asian Games XVIII. Bupati menyatakan Pemkab terus berpacu menggenjot persiapan pen dukung terselenggaranya pertan dingan cabang olahraga surfing Asian Games XVIII 2018. Salah satunya ialah saat ini tengah merencanakan program pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dibutuhkan. (CK10/D1)
Umat Diajak
Tebar Perdamaian Umat Islam dalam keadaan apa pun harus mampu memberikan uswah hasanah atau suri teladan yang baik. Triyadi Isworo
U
MAT Islam diajak tidak ber henti menebar perdamaian dalam kehidupan berbang sa dan bernegara di Indonesia. Hal itu termasuk dalam menanggapi aksi damai 4 November lalu, ter utama umat Islam di Lampung. Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Lampung Sudarman mengatakan aksi damai tidak semestinya diwarnai dengan hal-hal yang tidak diinginkan. “Kalau memang benar dari pendemo, maka harus diberikan pelajaran. Namun jika itu dilakukan penyusup, maka harus dicari tau apa motifnya kemu dian diselesaikan secara tuntas,” kata Sudarman, saat dihubungi Lampung Post, Minggu (6/11). Di sisi lain, ia juga berpendapat bahwa aksi kemarin secara umum berjalan tertib tapi sangat disayang kan ada beberapa oknum yang membuat ulah, sebab itu terjadi bentrok. “Oknum tersebut saya kira yang tidak paham terkait esensi aksi. Kami juga mengecam orang-orang yang berbuat kegaduhan sehingga membuat suasana kacau,” ujarnya.
Dari Jakarta, Ketua Umum Pimpin an Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengajak umat Islam tidak berhenti menebarkan per damaian pascaaksi unjuk rasa pe nyampaian sikap 4 November 2016. “Seluruh umat Islam harus menun jukkan iktikad dan sikap yang baik dan tepercaya, bahwa pesan demo tersebut telah sampai pada tujuan nya,” kata Haedar, kemarin.
“
Ketua MPR dan pihak DPRpun akan ikut mengawal proses hukum itu. Kepada umat Islam, kata dia, hen daknya menurunkan tensi kemarah an agar tetap mampu menunjukkan sikap ihsan (kebajikan yang utama) sebagaimana tuntunan ajaran Islam yang dicontohkan Nabi Muham mad saw. “Tunjukkan sikap damai yang menebarkan suasana aman, tenang dan sejuk. Buktikan kepada masyarakat luas bahwa umat Islam dalam keadaan apa pun mampu memberikan uswah hasanah atau suri teladan yang baik,” kata dia. Menurut dia, ke depan masih banyak agenda strategis umat Islam yang harus dilakukan secara kolek tif untuk menjadi umat terbaik di negeri tercinta ini. Pemerintah
dan penegak hukum, kata dia, harus menjauhi hal-hal yang da pat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan publik. “Ketua MPR dan pihak DPR-pun akan ikut mengawal proses hukum itu. Kepada kapolri dan jajarannya hendaknya penanganan kasus terse but benar-benar dilakukan tegas, cepat, dan transparan,” kata dia.
Usut Rusuh Pada bagian lain, polisi terus mengusut kericuhan pada aksi damai itu. Polisi menduga adanya kelompok tertentu yang sengaja membuat kerusuhan pada aksi demo lalu. “Penyidik mengum pulkan alat bukti, benang merah kejadian tersebut. Minimal ada dua alat bukti yang cukup,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, kemarin. Awi mengatakan untuk 10 orang yang diamankan pada kericuhan di depan Istana Negara sudah dibebaskan. Namun, tiga orang di antaranya terindikasi melakukan tindak pidana. “Dari 10 orang, tujuh tidak cukup bukti perbuatan pidana. Yang tiga ada perbuatan pidana, kami masih dalami, masih kumpulkan alat buktinya. Ke sepuluh orang itu belum ditetapkan tersangka,” ujarnya. (ANT/MI/R5) triyadi@lampungpost.co.id
kolom pakar
Pilkada tanpa KTP Elektronik PADA 15 Februari 2017 akan dilak sanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Provinsi Lampung ada lima kabupaten yang akan melak sanakan, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Tulangbawang, Mesuji, Tulang bawang Barat, dan Pringsewu. Tujuan dalam melaksanakan pilkada adalah pemilihan pemimpin berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta ber dasarkan asas jujur dan adil (jurdil). Pelaksanaan pilkada yang sudah biasa dan sering dilakukan di Provinsi Lampung, bukan berarti dengan pengalaman yang panjang tersebut dapat mengurangi masalah yang tim bul dari berbagai tingkatan, antara lain kekeliruan dana pemilih, penghitung
n LAMPUNG POST/DOK.
Khomsahrial Romli Guru Besar Komunikasi dan Dekan FDIK an surat suara yang terlambat, tidak memiliki KTP, dan distribusi peralatan pilkada yang tidak maksimal. Dengan mempertimbangkan masalah yang terjadi pada pilkada dan kemungkinan penggunaan teknologi informasi, yang dikhusus
kan untuk membantu pemilu dengan menggunakan pemilih melalui KTP elektronik (KTP-el). KTP memiliki fungsi yang banyak. Selain berfungsi sebagai data pen duduk yang berdomisili di satu tempat, KTP juga berfungsi sebagai database yang digunakan dalam penentuan daf tar pemilihan tetap dalam pilkada. Selain itu, KTP juga memiliki kekuat an hukum tetap. Sebab, KTP juga digunakan sebagai tanda pengenal dalam berbagai permasalah hukum. Contohnya, dalam permasalahan hu kum keperdataan pada saat seseorang ingin mendaftarkan perkaranya di pengadilan, alat kelengkapan berkas perkaranya yang harus dimasukkan salah satunya KTP.
BERSAMBUNG KE Hlm. 12
KEBERADAAN anak jalanan (anjal) hampir terlihat di sekitar lampu pengatur lalu lintas (traffic light) di Bandar Lampung. Aktivitas mereka meminta-minta kepada pengendara. Aksinya menuai keluhan masyarakat. Anak jalanan merupakan fenomena mondial. Mereka pun menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bermain sambil meminta-minta. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar dari mereka menyatakan senang dengan kehidupan yang dijalaninya. Apa pun alasannya, berkeliaran di jalan, apalagi di usia anak-anak, adalah pelanggaran hukum. Tindakan penertiban harus dilakukan sebagai sarana pendidikan. Upaya penertiban juga pembinaan adalah bentuk per hatian negara kepada mereka. Maraknya anak jalanan di Bandar Lampung menun jukkan ada pembiaran dari pemerintah. Ketidakpedulian pemerintah kota untuk mengatasi anak jalanan juga terlihat dari minimnya dana untuk Dinas Sosial dalam mengatasi persoalan ini. Padahal, dalam undang-undang ditegaskan fakir miskin dan anak telantar, termasuk anjal, dipelihara negara. Dinas Sosial harus peduli. Bentuknya dengan meng alokasikan dana hingga memberikan perhatian berupa program binaan. Wajar jika kemudian parlemen mengaku geram dengan langkah Pemerintah Kota (Pem kot). Anak jalanan dan pengemis kini jumlahnya kian bertambah di Kota Tapis Berseri. Jujur kita akui, setiap razia dan pembinaan pasti membu tuhkan biaya tidak sedikit. Oleh karena itu, persoalan dana pembinaan jangan menjadi wacana. Pemkot harus meng alokasikan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah. Dana itu untuk menuntaskan persoalan anak jalanan bukan untuk ke pentingan lain yang tidak jelas alamat dan juntrungannya. Pemkot pun tidak akan menuai laporan negatif dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jika dana sebesar Rp60,3 miliar pada 2015 untuk menun taskan persoalan anak jalanan dengan berbagai program pembinaan. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, tegas menyatakan anak-anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, berpartisipasi, perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi. Pembiaran anak-anak hidup dan berkembang di jalanan, bisa dikatakan pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang. Oleh karena itu, jangan me langgar undang-undang dengan mempertontonkan sikap cuek terhadap anak di jalanan. n
Rindukan Peran Petinju Hlm. 16 oasis
Bersepeda dan Jantung SEBUAH penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal Circulation American Heart Association menemukan bersepeda dalam kegiatan sehari-hari seperti be kerja dapat mengurangi risiko terkena obesitas, hipertensi, bahkan penyakit jantung. Penelitian ini menemukan 45 ribu orang dewasa di Denmark berusia 50—65 tahun yang secara teratur bersepeda untuk bekerja atau ber santai berisiko 11%—18% lebih rendah terkena serangan jantung dibanding yang tidak bersepeda. Mereka juga mengalami penurunan risiko obesitas sebesar 39%, 11% lebih rendah berisiko terkena hiper tensi, 20% lebih rendah berisiko terkena kolesterol tinggi, dan mengalami penurunan risiko diabetes hingga 18%. Para peneliti menemukan perlindungan terhadap penyakit jantung dan penyakit lainnya tersebut bisa dicapai dengan bersepeda selama 30 menit setiap seminggu. (MI/R5)