Lampung Post Senin, 5 Desember 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13999 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l senin, 5 desember 2016 l 24 Hlm.

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

Campur Aduk Dana Pendidikan

n ANTARA/YUDHI MAHATMA

AKSI KITA INDONESIA. Massa yang tergabung dalam Aliansi Kebhinnekaan mengikuti parade Kita Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/12). Parade yang yang dimeriahkan atraksi budaya itu bertujuan mengawal dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla serta mengingatkan masyarakat Indonesia yang hidup dalam keberagaman, termasuk dalam kehidupan beragama.

Parade Kebudayaan Menggema di Bundaran HI DIARAK puluhan orang, bendera Merah Putih berukuran raksasa tidak hentihentinya berkeliling Bundaran Hotel In­ donesia (HI). Dari atas jembatan penye­ berangan di depan Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin, sang saka tampak gagah dikawal puluhan barongsai serta rombongan penari reog ponorogo. Seakan menyemangati para peng­ usung bendera, lagu-lagu kebangsaan dikumandangkan dari pengeras suara yang dipasang di dua panggung utama. Ribuan orang—mayoritas mengena­ kan pakaian adat serta atribut Partai NasDem dan Golkar—yang memadati Bundaran HI bahkan sempat koor ke­ tika Indonesia Raya bergema. Begitulah gambaran salah satu momen dalam rangkaian parade kebu­ dayaan bertajuk #Kita Indonesia yang dihelat di Bundaran HI, Minggu (4/12). Dihadiri sejumlah pimpinan parpol, aksi tersebut menyerukan persatuan di tengah keberagaman. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan pentingnya mera­ wat kebhinnekaan sebagai perekat ke­ satuan bangsa. Potensi besar Indonesia, kata Surya, hanya bisa dimaksimalkan jika seluruh bangsa bersikap toleran dan menghormati satu sama lain. “Kita memiliki semua persyaratan un­ tuk membuat bangsa yang kokoh dengan memegang teguh anugerah Yang Maha Esa. Namun, (potensi itu) tidak akan ter­ capai kalau saling menghujat, kalau kita tidak percaya satu sama lain, kalau kami menistakan satu sama lain,” ujar Surya. Perbedaan dan keberagaman, ujar dia, bukanlah musuh bangsa. Penjahat bangsa yang utama ialah kebodohan dan kemiskinan. “Kita jangan menjadi bangsa miskin di negeri sendiri. Agar jadi warga yang berdaulat sepenuhnya dan dihargai bangsa lain, persyaratannya kita harus bersatu,” ujar Surya penuh semangat. Di sisi lain, Surya mengaku siap mene­ rima konsekuensi bila benar melanggar Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Ber­ motor (HBKB) dalam penyelenggaraan aksi Kita Indonesia, kemarin. “Tanyakan ke Plt (Gubernur DKI Jakar­ ta Sumarsono). Barangkali kalau melang­ gar, kami siap menerima konsekuensinya untuk kebaikan yang kita rasakan.” Selain Surya, Ketua Umum Partai Gol­ kar Setya Novanto, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, Wakil Ketua MPR Osman Sapta Odang, sejumlah politikus, dan perwakilan dari berbagai organisasi keagamaan juga hadir dalam aksi tersebut. (MI/K1)

Intan Aletrino TOP 10 Miss Supranational Hlm. 16

Aparat Bergeming soal Dana Sertifikasi Pemkot harus memberi klarifikasi dan penjelasan terperinci terkait mandeknya tunjangan sertifikasi guru lima bulan terakhir. FATHUL MU’IN

A

PARAT penegak hukum di Lampung bergeming terkait mandeknya pen­ cairan dana sertifikasi guru di Kota Bandar Lampung. Pasalnya, sejak awal Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menya­ takan sudah memantau kasus ini, tetapi tidak juga ada pergerakan. Pada Juni 2016, kedua institusi penegak hukum itu mengaku sudah mengintai kasus tunggakan dana ser­ tifikasi di Pemkot Bandar Lampung. Keseriusan pemantuan itu karena terkait uang negara yang menjadi hak guru itu belum dibayarkan. Walau yang dipantau sejak tri­ wulan I dan II sudah dibayarkan Pemkot, ternyata kini triwulan tiga hanya dibayarkan satu bulan. Se­ mentara untuk pembayaran hingga triwulan keempat 2016, paling akhir harus dibayarkan pada 16 Desember 2016. Namun, sejak awal, baik Kejati maupun Polda Lampung, beralasan menunggu laporan dari yang dirugi­ kan, karena hal itu menurut mereka adalah delik aduan. Berdasarkan informasi yang di­ himpun Lampung Post, tunjangan

sertifikasi guru di Bandar Lampung sudah ditransfer oleh pusat. Bahkan, sejak 2011 hingga 2015, dananya selalu sisa. Pemkot Bandar Lampung pun menggunakan sisa anggaran itu untuk program lainnya. Pemkot mengira dana itu adalah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). “Semenjak Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani, dana sertifikasi itu dinyatakan bukan silpa sehingga harus dikembalikan. Sementara kondisi keuangan Pemkot sedang defisit, jadinya kacau begini,” ujar seorang sumber pejabat di Pemkot Bandar Lampung, Minggu (4/12).

Semenjak Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani, dana sertifikasi itu dinyatakan bukan silpa sehingga harus dikembalikan. Berbeda dengan pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuang­ an dan Aset Daerah (BPKAD) Ban­ dar Lampung Trisno Andreas. Saat dihubungi akhir November lalu, Trisno mengatakan pencairan sertifikasi triwulan III tertunda karena ada penundaan penyalur­ an anggaran dari Kementerian Keuangan untuk triwulan III dan IV. “Kami koordinasi terus sama

kementerian karena penundaan penyaluran ini hampir di seluruh Indonesia,” katanya.

Klarifikasi Perinci Pada bagian lain, pengamat hu­ kum Universitas Lampung (Unila), Heni Siswanto, meminta Pemkot Bandar Lampung memberikan klarifikasi dan penjelasan secara ter­ perinci terkait tunjangan sertifikasi guru. Sebab, pada triwulan III dan IV hingga kini belum bisa dicairkan. “Kami minta Pemkot harus me­ maparkan ke publik kenapa hing­ ga saat ini belum bisa dicarikan sertifikasi, harus perinci. Kenapa enggak, apakah memang belum dicarikan dari pusat,” ujarnya saat dihubungi, tadi malam. Dosen Hukum Pidana Unila itu mengatakan terkait adanya indikasi pidana, belum bisa dibuktikan secara konkret. Sebab, masih perlu ditelusuri dulu secara detail, apakah ada pelang­ garan atau maladministrasi atau me­ mang adanya pengalihan anggaran sertifikasi ke pos yang lain. Dalam hal ini, Heni memasti­ kan memang dan sertifikasi yang bersumber dari pusat tidak bisa digunakan atau dialihkan ke pospos yang lain. “Ada teori ultimum remidium yang menyebutkan hukum pidana merupakan proses terakhir, masih ada perdata atau adminis­ trasi negara,” kata dia. (RUL/R5) muin@lampungpost.co.id

kolom pakar

Perekonomian Lampung 2017 PERTUMBUHAN ekonomi menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat perkembangan ekonomi. Harapan­ nya, ekonomi selalu tumbuh dan pertumbuhannya selalu mening­ kat minimal stabil. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi, yang berarti adanya peningkatan hasil. Dengan demikian, penda­ patan akan meningkat dan akan berdampak pada meningkatnya ke­ mampuan memenuhi kebutuhan. Semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi, kesejahteraan akan se­ makin meningkat. Itulah sebabnya, pertumbuhan mendapat legitimasi sebagai salah satu indikator keber­ hasilan pembangunan. Bahkan, perencanaan pembangunan salah satunya dimulai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dica­ pai. Hal ini tecermin pada APBN dan juga APBD.

n LAMPUNG POST/DOK.

Asrian Hendi Caya Dosen FEB Unila Krisis global telah berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Namun, perekonomian Lampung tidak meng­ alami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Perlambatan ekonomi ada­ lah kondisi ekonomi tetap tumbuh, hanya saja tingkat pertumbuhannya makin mengecil/menurun. Dalam dua tahun terahir, per­

tumbuhan ekonomi Lampung terus menguat. Pada 2014 ekonomi Lam­ pung tumbuh 5,08% dan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi sebesar 5,13%. Semen­ tara secara nasional pertumbuhan ekonomi terus turun sejak 2011 (6,17%) sampai 2015 (4,79%). Pertumbuhan ekonomi adalah konsep perbandingan (point to point). Hal ini dimaksudkan membanding­ kan hal yang sama pada waktu yang berbeda. Itulah sebabnya konsep pertumbuhan didasarkan atas pe­ riode tahunan (year on year). Artinya, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 adalah terhadap tahun 2014. Untuk 2016, pertumbuhan ekono­ mi baru memasuki triwulan III. Per­ tumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan III 2016 sebesar 5,26% (yoy), yaitu PDRB triwulan III 2016 diban­ dingkan PDRB triwulan III 2015.

BERSAMBUNG KE HLM. 12

KONSTITUSI kita mengamanatkan empat tujuan bernegara, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya itu membutuhkan pembiayaan. Tanpa pengelolaan keuangan negara, cita-cita itu hanya omong kosong. Oleh karena itu, keuangan dalam pemerintahan ber­ peran sentral. Ia merupakan darah pembangunan dan jalannya pemerintahan, termasuk program pendidikan. Tanpa dukungan anggaran, upaya mencerdaskan anak bangsa niscaya cuma angan-angan. Sayang, pada praktiknya anggaran pendidikan di Re­ publik ini justru kerap jadi persoalan. Kasus teranyar terjadi di Bandar Lampung. Tunjangan sertifikasi guru di Kota Tapis Berseri pada triwulan III dan IV 2016 terjadi kemacetan bahkan terpaksa dicicil. Persoalan itu menuai pertanyaan. Sebab, di daerah lain, semisal Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesawaran, dana serupa telah dicairkan. Amat mustahil jika Pemerintah Pusat lalai menyalurkan dana sertifikasi bagi guru di Bandar Lampung. Belum tuntas cerita Pemkot Bandar Lampung menung­ gak dana sertifikasi guru, belakangan muncul tunggakan lainnya. DPRD Provinsi Lampung menagih Pemkot me­ lunasi dana bina lingkungan SMA/SMK sebelum proses pengalihan ke Pemprov Lampung tuntas. Pimpinan DPRD mengingatkan Pemkot masih memiliki tunggakan dana program bina lingkungan. Utangnya cu­ kup besar. Kuat dugaan Pemkot mengulang cerita serupa tahun lalu. Berutang dana pendidikan kepada sekolah. Pada 2015, Pemkot menganggarkan program bina lingkungan senilai Rp19,5 miliar. Meski memiliki pagu anggaran jelas, Pemkot baru membayarkan triwulan pertama tahun pelajaran 2015 di Maret 2016. Atas rupa-rupa tunggakan itu, wajar jika publik kini mempertanyakan pengelolaan anggaran Pemkot. Peng­ alokasian anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis. Harusnya Pemkot taat asas umum dalam pengelolaan keuangan negara dengan menyalurkan dana sesuai alokasi. Peruntukannya jelas sudah disepakati bersama pihak legislatif saat pembahasan APBD. Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menyatakan asas-asas umum itu, di antaranya asas ta­ hunan, universalitas, kesatuan, spesialitas, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan asas pemeriksaan keuangan. Asas-asas itu bertujuan menjamin pengelolaan keuangan negara menuju good governance. Perlu kita ingatkan, agar anggaran tidak karut-­marut, pengelolaan keuangan harus cermat, tidak main cam­ pur aduk anggaran dengan belanja lain peruntukkan. Jika pengelolaan keuangan dana pendidikan Pemkot berjalan sesuai asas, program bina lingkungan tidak akan merana. Seperti juga dengan sertifikasi guru harusnya membuat semangat mengabdi, bukan bikin gigit jari apalagi sakit hati. n

oasis

Olahraga Raket dan Umur SEBUAH penelitian terbaru meng­ ungkapkan bahwa olahraga yang menggunakan raket, seperti tenis dan bulu tangkis, ternyata bisa membuat seseorang terhindar dari risiko penyakit jantung dan berumur panjang. Penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal British Sports of Medicine ini melakukan review data dari 80.306 orang dewasa dengan kelompok usia 52 tahun dalam survei tahunan kesehatan untuk Inggris dan Skotlandia tahun 1994—2008. Mereka mengumpulkan informasi tipe olahraga seper­ ti bersepeda, berenang, aerobik, lari atau joging, sepak bola, dan olahraga raket termasuk tenis, bulu tangkis, dan squash, serta kegiatan fisik seperti berkebun. Hasilnya, 47% yang melakukan olahraga raket lebih rendah berisiko terkena serangan jantung dan kematian. Sementara kelompok yang melakukan olahraga renang 28%, aerobik 27%, dan bersepeda 15% berisiko lebih rendah terkena serangan jantung. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.