facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. selasa 26 april 2016
l TAHUN XLl Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 No. 13788
TERUJI TEPERCAYA
www.lampost.co
TAJUK
Turunkan Harga Daging
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
PEMBANGUNAN JALAN TOL. Pekerja membangun jalan tol trans-Sumatera di Sabahbalau, Lampung Selatan, Senin (25/4). Hingga kini pembangunan jalan tol masih 8 km, sejumlah lokasi belum selesai proses ganti rugi lahan. Padahal sertifikat warga untuk lahan tol akan diputihkan pemerintak.
Musa Jadi Kapoksi untuk Terima Suap Rp8 Miliar PROYEK dana aspirasi di Maluku yang sedang disidik KPK seharusnya diberikan kepada anggota DPR Alamuddin Dimyati Rois. Namun, karena Musa Zainudin merebut posisi ketua Ke lompok Fraksi (Kapoksi), dana tersebut diambil alih Ketua DPW PKB Lampung tersebut. Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (25/4). Menurut jaksa, Damayanti memberi tahu Alamuddin bahwa proyek itu seharusnya diberikan ke Alamuddin. Tetapi, diberikan kepada anggota Fraksi PKB lainnya, Musa Zainudin, karena Musa berposisi sebagai Kapoksi yang sebelumnya dijabat Muhammad Toha. Jaksa juga menanyakan hal itu kepada saksi, Toha yang posisinya digantikan oleh Musa. “Kenapa marah ke Musa?” tanya Jaksa KPK kepada Toha yang menjadi saksi untuk Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. “Karena diganti sebagai Kapoksi,” jawab Toha. “Apa untung jadi Kapoksi? Kata Damayanti jatahnya (proyek dana aspirasi) lebih besar sampai Rp100 miliar benar?” tanya Jaksa. Dalam dakwaan, Abdul Khoir pernah bertemu Musa dan Toha pada September 2015. Pada pertemuan itu Toha mengalihkan program aspirasi Rp250 miliar kepada Musa. Dalam dua persidangan sebelumnya, Musa disebut menerima suap Rp8 miliar. “Uang diserahkan bertahap pada November ke saya. Total untuk Pak Musa Rp8 miliar, Pak Andi Taufan Tiro Rp4 miliar, semuanya cash,” kata Staf Ahli Anggota DPR, Jaelani. Sementara itu, pengamat hukum Universitas Lampung, Yusdiyanto, mengatakan Musa Zainudin perlu dihadirkan dalam persidangan karena sering disebut menerima suap. “Sudah disebut ada aliran dana kepada Musa, maka KPK harus menelusuri nya,” kata Yusdiyanto, kemarin. (MI/MAN/K2)
Arti Nama Putri Sulung Tantri Hlm. 16
PNS Mengikuti PUPNS 2015 Instansi Induk Jumlah PNS Belum PUPNS (Versi BKD) Provinsi Lampung 8.934 Bandar Lampung 11.601 Metro 4.814 Lampung Selatan 9.361 Lampung Barat 4.371 Lampung Timur 10.224 Lampung Utara 10.022 Lampung Tengah 13.777 Pesawaran 5.241 Pesisir Barat 2.173 Pringsewu 5.778 Tanggamus 6.709 Tulangbawang 4.730 Tubaba 3.144 Mesuji 2.509 Way Kanan 5.801
(Versi BKN) 8 1 173 38 181 13 7 34 6 10 13 74
109.189
558
Jumlah
Sumber: BKD Lampung (Data per 31 Maret 2016)
Polemik Reklamasi Dilaporkan ke KKP Polda Panggil Mantan Wali Kota Sebelum melakukan reklamasi, harus ada dua aturan yang dipenuhi, yakni perda wilayah pesisir dan perda zonasi. FEBI HERUMANIKA
S
IMPANG siur perizinan proyek reklamasi kawasan Teluk Lampung di Bandar Lampung membuat geram DPRD setempat. Kini DPRD bakal melaporkan keruwetan itu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Peme riksa Keuangan (BPK). Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi mengatakan jika Pemkot tidak melakukan penghentian operasional, pihaknya siap melapor ke pusat. “Memang hearing lanjutan tentang reklamasi digelar pekan depan, tetapi setidaknya Pemkot merespons rekomendasi penutupan dari DPRD,” kata politikus PDI Perjuangan itu di ruang kerjanya, kemarin (25/4). Alasan DPRD merekomendasikan penyetopan izin PT SKL, katanya, karena status tanah di lokasi reklamasi belum jelas. Kejelasan itu mestinya dicantumkan berupa peta batasan, koordinat garis sempadan laut. “Di tanah reklamasi itu juga ada usaha PT Sumber Niaga, yang tanpa izin usaha yang jelas. Pemkot sudah dirugikan berkali-kali,” katanya.
Di Pemkot, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat tidak mengetahui prosedur untuk melakukan reklamasi. Saat dimintai tanggapannya, Kepala Bappeda Ibrahim menolak menjelaskan lebih detail persoalan izin reklamasi yang selama ini terjadi. “Saya enggak mengerti seperti apa, apa lagi izinnya. Nanti dululah soal itu, saya lagi mempelajarinya sekarang,” kata dia usai rapat di kantor DPRD, kemarin.
“
Kami sudah mengumpulkan data dan keterangan, pekan ini mantan wali kota dan pejabat Pemkot akan dipanggil. Sementara Polda Lampung terus menyelidiki polemik perizinan reklamasi itu. Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda bakal memanggil mantan Wali Kota, yakni Suharto dan Eddy Sutrisno, serta pejabat yang mengetahui asal-usul izin reklamasi itu. “Sekarang kami sudah mengumpulkan data dan keterangan, pekan ini mantan wali kota dan pejabat Pemkot akan dipanggil,”
kata Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Dicky Patria Negara, saat dihubungi, tadi malam.
Banyak Aspek Pada bagian lain, Direktur Mitra Bentala Mashabi mengatakan reklamasi bukan semudah itu dikerjakan di Bandar Lampung. Banyak aspek yang harus diperhatikan, seperti perekonomian masyarakat dan pencemaran lingkungan. “Reklamasi itu bukan sekadar mengangkut tanah kemudian menimbun laut. Kalau begitu semua juga bisa, tetapi itu sudah masuk pencemaran lingkungan,” ujar Mashabi, kemarin. Dia mengatakan pihaknya selalu mengikuti perkembangan reklamasi yang ada di Bandar Lampung sejak berpuluh tahun lalu. Menurut dia, setidaknya ada lima perusahaan yang melakukan reklamasi selama ini. Padahal, hingga kini Pemkot Bandar Lampung dan Pemprov Lampung belum mempunyai dua perda yang mengatur rekamasi itu. “Bicara soal izin, ada banyak aturan yang dilanggar. Sebelum melakukan reklamasi harus ada dua perda yang dipenuhi, yakni perda pesisir dan perda zonasi. Nah di sini publik bisa melihat apakah sudah ada perda itu. Mengapa rekalamsi tetap jalan,” katanya. (R5) febi@lampungpost.co.id
558 PNS Lampung Diduga Fiktif SEBANYAK 558 pegawai negeri sipil (PNS) yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Sai Bumi Ruwa Jurai diduga fiktif. Hal itu diketahui berdasarkan penelusuran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung. “Dari penelusuran kami ada 558 PNS. Namun, kami belum berani bilang (fiktif), bisa saja mereka belum daftar ulang ( E-PUPNS) isi datanya atau k arena pensiun atau dalam proses pindah,” kata Kepala BKD Lampung Zaini Nurman di ruang kerjanya, Senin (25/4). Zaini meminta seluruh BKD kabupaten/kota untuk menelusuri 558 PNS tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordi-
nasi kepada BKN soal kepastian jumlah PNS di Lampung yang masuk 57 ribu PNS fiktif secara nasional. “Kami akan konfirmasi ke pusat ada berapa jumlah sebenarnya dari 57 ribu itu yang di Lampung. Kalau ternyata dari BKN ada 1.000 PNS, misalnya, ya kami akan telusuri mereka ada di mana saja,” kata dia. Zaini kembali menegaskan belum bisa memastikan apakah 558 PNS tersebut fiktif atau bukan. “Sebab, ketika menerima gaji, semua PNS itu kan tanda tangan. Jika ternyata ada nama yang tidak ada orangnya, pasti kan dikoreksi,” kata dia. Mengenai pemberian gaji
558 PNS tersebut, ia mengaku tetap diberikan sesuai prosedur. “Ya tetap kalau gajinya, kalau itu kan sebenarnya tidak ada masalah.” Sementara itu, jumlah PNS berdasarkan versi BKD Kota Bandar Lampung, yakni sebanyak 11.601 orang. Namun, saat mendaftar ulang ke BKD provinsi jumlahnya bertambah 20 orang, menjadi 11.621 orang. “Setelah kami konfirmasi, yang kota informasinya salah, nyasar datanya. Jadi, bukan pegawai Bandar Lampung, tetapi daftar ulangnya nyasar ke Bandar Lampung,” kata Kabid Pendataan BKD Lampung Purnomo. (MAN/K1)
SEPERTI dugaan banyak pihak, melonjaknya harga daging sapi sebelum Idulfitri 2015 lalu adalah akibat praktik kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah membuktikan dugaan tersebut. KPPU memutuskan 32 feedloter atau perusahaan penggemukan sapi terbukti melakukan kartel yang membuat harga komoditas tersebut melambung tinggi. Seluruh feedloter terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 Ayat c UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pengusaha penggemukan sapi ini terbukti tidak merealisasikan kuota impor yang telah disepakati pemerintah pada triwulan pertama 2015, sebanyak 50 ribu ekor sapi. Tindakan ini membuat penaikan harga meroket. Pengusaha bersepakat menahan penjualan sapi impor ke wilayah Jabodetabek, termasuk di Lampung ini dengan tidak merealisasikan kuota impor. Feedloter terbukti memainkan harga daging sapi semaunya sehingga harga menjadi tidak wajar sejak Agustus 2015. Harga normal daging sapi di tingkat feedloter sendiri hanya Rp24 ribu/kg. Tapi, pengusaha sapi menetapkan harga jual sebesar Rp26 ribu/kg. Praktik monopoli dagang, feedloter memperoleh keuntungan Rp2.200—Rp3.200/kg. KPPU memutuskan 32 feedloter, 10 diantara beroperasi di Lampung. Mereka diberi sanksi administratif berupa denda antara Rp71,414 juta hingga Rp21,398 miliar. Keuntungan yang diraup itu mencekik leher rakyat di tengah anak bangsa ingin merayakan Idulfitri. Keputusan KPPU yang menjerat hukuman untuk feedloter membuka ruang bagi pemerintah harus mengembalikan harga pada kisaran Rp100 ribu/kg. Patut dicatat, harga daging pada 2013 di pasar dalam negeri cuma Rp40 ribu—Rp50 ribu/kg, atau setara 5 dolar AS. Dalam dua tahun terjadi kenaikan harga dua kali lipat. Lonjakan harga itu akibat kebijakan pemerintah membatasi impor sapi bakalan sebesar 50% dengan alasan kebutuhan daging dalam negeri bisa dipenuhi oleh sapi lokal. Pada kenyataan, konsumsi daging terus melonjak, sementara sapi dalam negeri tidak mampu menutupi kekurangan kebutuhan rakyat menjelang Idulfitri. Krisis pasokan daging di pasaran itu kemudian berhasil diatasi dengan membuka kembali keran impor sapi bakalan sesuai kebutuhan. Ketika pasokan sudah mampu menyeimbangkan kebutuhan, ternyata harga daging sapi tidak kunjung normal kembali. Praktik dagang feedloter menguatkan dugaan terjadi monopoli harga. Tudingan itu akhirnya dibuktikan KPPU. Pembuktian saja tidak cukup. Dengan keputusan itu, pemerintah harus menurunkan harga daging sapi ke level yang sangat wajar. Jika tidak, kepercayaan publik merosot karena keputusan KPPU tidak dieksekusi. Monopoli usaha ini membuat rakyat terus menjadi korban. Jika rakyat sudah tak mampu lagi membeli makanan berprotein tinggi, jangan harap otak anak bangsa menjadi cerdas. n
oasis
Kurang Tidur dan Kolesterol STUDI terbaru yang diterbitkan jurnal Scientific Reports mengatakan kurang tidur berakibat negatif pada kadar kolesterol dalam tubuh. Kurang tidur berisiko pada perubahan gen-gen tubuh yang mengatur kolesterol. Dalam penelitiannya, para peneliti menemukan pada orang yang waktu tidurnya kurang, kadar lipoproteins tinggi (HDL)—yang dikenal sebagai “kolesterol baik”— lebih sedikit dari mereka yang waktu tidurnya cukup. Padahal, HDL kolesterol membantu manusia untuk mengusir kolesterol jahat atau yang dikenal dengan nama low-density lipoproteins (LDL). Dalam penelitian ini, partisipan yang diteliti adalah mereka yang waktu tidurnya hanya 4 jam per hari dan mereka yang memiliki waktu tidur cukup 6—8 jam. Penelitian ini juga membuktikan bahwa hanya satu minggu kita mengalami waktu tidur yang kurang sudah bisa mengubah respons kekebalan tubuh dan metabolisme. (MI/R6)