www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13965 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l selasa, 1 november 2016 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Investasi Tersandera Listrik
JOKOWI KUNJUNGI PRABOWO Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri) menyapa wartawan saat menunggang kuda di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Senin (31/10). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas masalah bangsa, politik, dan ekonomi. n ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Lampung Apresiasi
Jokowi-Prabowo MUI selalu mengarahkan agar permasalahan itu diselesaikan dengan cara yang baik dan damai. EFFRAN KURNIAWAN
P
ERTEMUAN antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, Senin (31/10), mendapat kan apresiasi dari berbagai tokoh di Lampung. Terlebih, pembahasan dalam silaturahmi tentang kesatu an dan persatuan bangsa terkait digelarnya demo besar di Jakarta pada 4 November 2016. Ketua DPRD Lampung Dedy Af rizal menjelaskan pertemuan itu merupakan langkah yang sangat arif dan bijaksana diambil oleh dua tokoh besar di Indonesia. Sebab, turut memberikan contoh kepada masyarakat agar dapat selalu menyelesaikan masalah. “Saya sendiri tidak tahu persis isi pertemuan mereka, tetapi kalau pembahasan dalam pertemuan mereka adalah hal untuk mengan tisipasi aksi demo besar nanti, saya pikir ini adalah cara yang arif dan bijaksana sebagai putra terbaik bangsa ini untuk menjaga kondu sivitas dan menjaga NKRI tetap aman,” kata Dedy melalui telepon, Senin (31/10) malam. Meski demikian, dia menang gapi jika aksi gabungan di Jakarta itu merupakan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Namun,
diharapkan agar tetap tidak ada kegiatan anarki. “Aksi itu saya harap harus dilaksanakan dengan cara baik tanpa keributan,” ujarnya. Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim menilai kedatangan Presiden Joko Widodo ke kediaman Prabowo Subianto sangat wajar. Dia yakin pertemuan itu tidak terkait dengan rencana demonstrasi umat Islam terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan salah satu kon testan dalam Pilkada DKI Jakarta. “Pertemuan itu wajar-wajar saja.
“
Pilkada penting, pemilu penting, pilpres penting. Tapi itu semua kalah pentingnya dibanding persatuan dan kesatuan Indonesia. Meski agak terlambat kita lihat positif nya saja. Mungkin Presiden minta masukan atau saran dari Pak Prabo wo soal pembangunan bangsa ini. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan demo 4 November,” kata Gunadi. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Khoirudin Tah mid juga turut menyambut baik pertemuan kedua sosok yang pernah bersaing memperebut kan kursi presiden RI itu. Hal tersebut perlu diapresiasi untuk menurunkan ketegangan sehingga kondisi negara menjadi aman.
PP 18/2016 PERANGKAT DAERAH Bagian Ke-1
Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Pasal 94 (1) Sekretaris daerah provinsi merupakan jabatan eselon I-B atau jabatan pimpinan tinggi madya. (2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur daerah provinsi, asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas daerah provinsi, kepala badan daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon II-A atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Kepala biro sekretariat daerah provinsi merupakan jabatan eselon II-B atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (4) Sekretaris Inspektorat daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah provinsi, sekretaris badan daerah provinsi, kepala badan penghubung daerah provinsi, kepala bagian, dan kepala bidang merupakan jabatan eselon III-A atau jabatan administrator. (5) Kepala cabang dinas daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon III-B atau jabatan administrator. (6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah provinsi kelas B merupakan jabatan eselon IV-A atau jabatan pengawas. (7) Kepala subbagian pada cabang dinas daerah provinsi kelas B dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan daerah provinsi kelas B, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IV-B atau jabatan pengawas. (8) Kepala unit pelaksana teknis daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Kepala unit pelaksana teknis daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
“Saya kira kalau komunikasi dan silaturahmi dan berunding itu lebih baik, dengan saling me mahami dan menghargai sehingga hasilnya pun dapat lebih baik. Saya rasa pertemuan itu juga cara yang baik, karena itu adalah nilai luhur yang harus kita kembang kan,” kata Khoirudin Tahmid.
Lebih Penting Pada bagian lain, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menga takan persatuan dan kesatuan ne geri merupakan hal yang jauh lebih penting ketimbang kemenangan di dalam pilkada. “Pilkada penting, pemilu penting, pilpres penting. Tapi itu semua kalah pentingnya dibanding persatuan dan kesatuan Indonesia,” ujar Surya saat ber pidato di hadapan ribuan kader NasDem di Banten, kemarin. Menurutnya, esensi yang paling utama dalam berdemokrasi adalah dengan tetap mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan bangsa. Surya mengatakan konstitusi menja min hak berpendapat setiap individu. Termasuk di dalamnya kebebasan menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan berdemonstrasi. (UIN/R5) effran@lampungpost.co.id
Katy Perry Tampil ala... Hlm. 16
Mekanisme Pilih Calon Tunggal Disosialisasikan KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Tulangbawang Barat meminta tim pemenangan pasangan calon tung gal Umar Ahmad-Fauzi Hasan tidak perlu mengkhawatirkan model surat suara. Sebab, mereka akan menyo sialisasikan kepada pemilih tentang mekanisme memilih yang sah. “Kami akan memberikan pemaham an kepada masyarakat mengenai teknis sah atau tidaknya dalam melakukan pemilihan,” kata Ketua KPU Tulang bawang Barat (Tubaba) Ismanto kepada Lampung Post, Senin (31/10). Selain itu, ujarnya, KPU Tubaba juga memiliki tanggung jawab untuk me ningkatkan partisipasi pemilih. Bahkan, mereka berharap partisipasi pemilih bisa lebih dari 80%. Cara meraihnya tentu hanya dengan sosialisasi. Terkait mekanisme menang, Is manto kembali mengingatkan bila pasangan calon tunggal dapat ditetap kan sebagai pemenang jika mendapat suara 50% + 1 dari suara sah. “Jadi bukan 50% + 1 suara dari total DPT (daftar pemilih tetap),” kata dia. Sebelumnya, Sunarsih, warga Suku satu Dayaasri, Tubaba, mengaku bingung dengan model dan desain surat suara yang akan dipakai untuk Pilkada Tubaba yang kini beredar luas di masyarakat. “Saya masih bingung di mana tem pat yang akan saya coblos, yang ini jelas ada gambarnya, lha ini gambar siapa,” ujar Sunarsih, sambil menun juk kotak kosong sebelah kanan gam bar pasangan petahana di surat suara versi contoh yang beredar. Githo, juru kampanye (jurkam) pasangan Umar Ahmad-Fauzi Hasan, juga mengkhawatirkan terjadinya kesalahan dalam memilih hingga b erakibat kertas suara rusak atau tidak sah. (*9/U2)
Gubernur Belum akan Rombak Kabinet GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo belum akan m e r o m b a k k a b i n e t ny a meskipun pengesahan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengakibatkan pe rubahan nomenklatur. Perubahan itu mulai dari penambahan dinas baru dan perubahan nama dinas men jadi badan atau sebaliknya. Selain itu, beberapa jabatan juga sebelumnya telah kosong ditinggal pensiun, di antaranya Inspektur Provinsi Lampung dan Asisten III Bidang Ke sejahteraan Rakyat. Ditambah lagi ada jabatan yang masih dijabat sementara seperti plt sekretaris DPRD dan plh Biro Perekonomian. Ditambah lagi hari ini (1/11) dua pejabat memasuki masa pensiun, yaitu Kepala Badan
Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu (BPMPT) Gul livar dan Asisten I Bidang Pe merintahan Rifki Wiriawan. Gubernur belum dapat memastikan kapan akan menempatkan pejabat untuk mengisi posisi yang kosong tersebut. “Hanya Tuhan yang tahu. Karena saya juga belum tahu kapan pengisian jabat an. Belum kepikiran juga,” kata Ridho, kemarin. Namun, dia mengaku segera menyiapkan peng isian jabatan. “Tapi karena saya sudah diingatkan, jadi saya pikirkan juga pengisian jabatan,” ujarnya. Sekretaris Provinsi Lampung Sutono mengatakan pihaknya telah menyiapkan nama-na ma untuk pengisian jabatan ini sambil menunggu proses
evaluasi Perda OPD selesai. “Sudah kami naikkan perda yang sudah disahkan DPRD ke Kemendagri. Baper jakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) saat ini sudah mempersiapkan apakah nama-nama yang diplt-kan untuk sementara atau nanti didefinitifkan langsung. Saat ini masih digodok,” kata Sutono, kemarin. Ia menjelaskan untuk meng isi jabatan tersebut tidak diper lukan proses lelang jabatan. “Karena ini kan bukan untuk naik jabatan, misalnya dari eselon III lalu isi ke eselon II. Jadi cukup rapat Baperjakat, diajukan ke Gubernur untuk disetujui dan dikirimkan ke Mendagri. Mudah-mudahan penempatannya dalam waktu dekat,” kata Sutono. (MAN/K2)
LISTRIK bukan lagi sekadar persoal an penerangan untuk rakyat semata. Lebih primer lagi, pasokan energi listrik menjadi organ vital dalam pertumbuhan ekonomi. Ia menjadi syarat mutlak gerak perekonomian suatu bangsa. Sebab, listrik memiliki korelasi sangat kuat dengan investasi. Selain keamanan dan kemudahan regulasi, ke tersediaan energi listrik menjadi syarat lain yang harus terpenuhi agar kapital para pemodal mengalir deras. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam diskusi pekan lalu, ada empat penghalang investasi di Tanah Air. Empat penghalang tersebut membuat investasi di Indonesia masih terbilang mahal meski sudah ada pe rubahan, terutama kemudahan perizinan. Pertama, biaya modal melalui bunga kredit bank. Kemudian, infrastruktur energi belum tersedia dengan memadai. Lalu, birokrasi yang perilakunya korupsi dan gemar pungli. Berikutnya, harga energi di Indonesia yang terbilang mahal. Karena itulah, peringatan Hari Listrik Nasional yang jatuh kemarin patut kita cermati bersama untuk lebih giat lagi memajukan perekonomian bangsa, terutama memerdekakan sektor investasi dari kekangan keter batasan infrastruktur energi. Adalah benar bahwa dalam dua tahun terakhir rasio elektrifikasi berhasil ditingkatkan dari 82% pada akhir 2014 menjadi 87,5%. Jumlah pelanggan PLN juga mening kat dari 57 juta pelanggan pada 2014 menjadi 62,5 juta pelanggan sampai pertengahan 2016. Namun, pertambahan pelanggan listrik di Tanah Air itu tak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan lis trik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menyatakan kebutuhan listrik per tahun 5.000 mw, sementara kemampuan PLN hanya 4.000 mw. Indonesia defisit 1.000 mw. Lembaga yang sama pun mencatat, dari 23 sistem kelistrikan nasional, 11 di antaranya mengalami defisit atau kekurangan pasokan listrik. Untuk region Sumatera Selatan, Bengkulu, juga Lampung berkebutuhan 1.721 mw, tapi defisit 8,19%. Akibatnya, sebagian daerah defisit listrik itu kerap mengalami byarpet atau pemadaman bergilir, tidak terkecuali di Lampung. Jika terus begini, tidak hanya masyarakat yang terus-menerus mengeluh, para calon investor pun akan urung menginvestasikan modalnya. Karena itu, pemerintah harus berpikir keras meng atasi krisis listrik. Terlebih, provinsi ini memiliki potensi energi panas bumi sebesar 2.867 megawatt equivalent (mwe) atau 10% dari potensi nasional. Kapan lagi potensi itu dibangkitkan, sementara kebutuhan listrik kian ber tambah setiap tahun. Jangan sampai setelah berbagai megaproyek infrastruk tur di Lampung rampung serta keamanan tercipta de mikian kondusif, investasi di Lampung justru tidak men ingkat signifikan lantaran tersandera listrik. Akibatnya, laju ekonomi tak bergerak kencang hingga kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tak kunjung datang. n
oasis
Polusi dan Tekanan Darah PAPARAN polusi udara dalam jangka panjang terkait dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi (hipertensi). Demikian ke simpulan penelitian terbesar yang menyelidiki efek polusi udara dan kebisingan lalu lintas, yang meli batkan lebih dari 41 orang di lima negara berbeda di Eropa selama 5—9 tahun. Penelitian yang dipublikasikan dalam European Heart Journal itu menemukan orang dewasa dalam kelompok usia sama yang tinggal di area dengan tingkat polusi tinggi lebih rentan terkena tekanan darah tinggi, diban dingkan mereka yang tinggal di daerah dengan polusi minim. Risiko ini setara dengan efek obesitas dengan indeks massa tubuh antara 25—30. Di samping itu, secara bersamaan studi ini juga meneli ti tentang dampak kebisingan lalu lintas dan menemukan bahwa hal tersebut juga terkait dengan peningkatan kasus tekanan darah tinggi. (MI/R5)