www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13979 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l selasa, 15 november 2016 l 24 Hlm.
Naik Tipe A, Polda Kembangkan Brimob Lampung
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW
DIARAK SATUAN. Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa digendong dan diarak oleh anggota Satuan Brimob Polda Lampung saat peringatan HUT ke-71 Brimob di Lapangan Mako Brimob Polda Lampung, Senin (14/11). Pada peringatan tersebut, Mustafa menerima penganugerahan warga kehormatan dari Korps Brimob terkait program rondanya. KENAIKAN tipe Kepoli sian Daerah (Polda) Lam pung menjadi A menuntut seluruh unsur di insti tusi kepolisian itu ikut berkembang. Salah sa tunya S atuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda Lampung yang menam bah jumlah b atalionnya dengan jumlah personel yang juga bertambah. Komandan Satuan Bri mob Polda Lampung Kom bes Imam mengatakan saat tipe B, Polda sudah mem punyai satu Datasemen Gegana dan dua Batalion Pelopor. “Kalau sudah tipe A akan ditambah satu bata lion,” kata Imam di sela-sela peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-71 Brimob di Mako Brimob Rawalaut, Bandar Lampung, Senin (14/11). Pembangunan bata lion itu, ujarnya, sudah direncanakan dan menda pat lahan yang dibantu pemerintah daerah. Se dang dibangun Batalion C di Lampung Utara yang akan membantu Way Ka nan, Lampung Barat, dan Lampung Utara. “Dari batalion yang ada pun personelnya masih kurang standar. Seharus nya satu batalion ada 650
personel, saat ini baru 400 orang. Secara perlahan akan dipenuhi menyesuaikan ke mampuan Polri,” kata dia. Terkait kinerja Brimobda Lampung, Kapolda Brigjen Sudjarno berharap insti tusi itu senantiasa hadir, meningkatkan pengabdian dan loyalitas di mana pun bertugas. “Pertajam inteli jen Brimob, ini harus men jadi bagian keterampilan khas Brimob. Brimob seba gai satuan elite Polri,” kata Kapolda di Mako Brimob, kemarin. Sementara pada peringata n itu, Brimob Lampung menambah satu warga kehormatan, yakni Bupati Lampung Tengah Mustafa, setelah sebelum nya Gubernur M Ridho Ficardo dan Brigjen Ed ward Syah Pernong juga pernah diangkat menjadi warga kehormatan. Peng anugerahan itu tertuang dalam surat keputusan Kepala Korp Brimob Polri Kep: 157/XI/2016 bersama sejumlah kepala daerah lainnya se-Indonesia. Pemberian penghargaan itu bersamaan dengan peringatan HUT Brimob, kemarin. (DEN/R5)
AKTIF RONDA... Hlm. 24
Kembangkan Bisnis Kue di Mal-Mal Hlm. 16
Dua Kabupaten Terjadi Sembilan Pelanggaran PANITIA Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Pringsewu dan Lampung Barat menemukan total sembilan dugaan pelang garan sepanjang tahapan Pilkada 2017. Namun, se muanya belum mengarah pada pelanggaran calon maupun tim pemenangan atau parpol pengusung yang dapat menyebabkan dis kualifikasi pasangan calon. Anggota Panwaskab Pringsewu, Azis Amriwan, mengungkapkan pihaknya menemukan empat dugaan pelanggaran. Dugaan perta ma terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) di luar jadwal atas nama ketiga pasangan calon. Ia menga takan masing-masing calon sudah memenuhi undangan klarifikasi dan ketiga dugaan tersebut tidak terbukti atau memenuhi unsur pelang garan pidana.
“Dugaan kedua terkait kampanye di tempat pen didikan atas nama salah satu calon. Dugaan terse but sudah diklarifikasi dan tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur,” kata dia, kemarin. Dugaan ketiga, yakni terkait kampanye bagibagi uang atas nama salah satu pasangan calon. Na mun, dugaan tersebut tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur pelang garan kampanye. “Dugaan pelanggaran ke empat terkait penggantian penjabat enam bulan sebe lum penetapan calon atas nama Handitya Narapati SZP, wakil bupati. Dugaan tersebut tidak terbukti me menuhi unsur pidana dan kami rekomendasikan ad ministrasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara,” ujarnya. (*9/U2)
Pengembang Ancam
Ketahanan Pangan Pengembang yang tidak mematuhi tata ruang dapat dikenakan pidana berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. UMAR WIRAHADIKUSUMA
P
ENGEMBANG peru mahan mengancam ketahanan pangan. Hal itu terkait banyaknya areal sawah yang digusur mereka tanpa ada penggantian. Pada hal, dalam aturan tentang pe nataan ruang dan perlindung an areal pertanian, dijelaskan syarat untuk mengalihfungsi kan lahan pertanian. Pengamat pertanian Uni versitas Lampung, Wan Ab bas Zakaria, mengatakan dili hat dari kondisi yang ada, alih fungsi lahan sudah berjalan dengan cepat. Sebaiknya para pengembang, baik in frastruktur, perumahan, dan lain sebagainya, mengevalua si kembali membangun di areal pertanian. Apalagi di sawah yang masuk kategori kelas satu. “Kalau lahan-lahan margi nal atau kering masih dimung kinkan untuk digarap oleh para pengembang. Tapi, tentu nya harus ada pertimbangan yang matang. Hal itu akan mengancam ketahanan pangan yang ada di Lampung khususnya,” kata Wan Abbas yang juga guru besar sosial ekonomi pertanian Unila, saat dihubungi, Senin (14/11). Oleh karena itu, upayaupaya pencegahan dan
pengendalian alih fungsi lahan harus segera dilaku kan. Kalaupun masih, pihak pengembang harus menye diakan lahan pengganti yang cukup untuk itu semua. “Tentunya tindak tegas dari pihak yang berwajib harus berperan aktif,” kata anggota Dewan Ketahanan Pangan Lampung itu.
Data Luas LP2B 2015 (Sementara) Metro 1.567,58 Ha Lampung Utara 18.870 Ha Lampung Timur baru dua kecamatan, yakni Way Jepara (2.837,5 Ha) dan Batanghari (3.193,56 Ha) Lampung Tengah baru Kecamatan Punggur (593 Ha) Way Kanan 13.969 Ha Bandar Lampung 409 Ha Pesawaran baru dua kecamatan, yaitu Tegineneng dan Gedongtataan (369,24 Ha) Catatan: Daerah lain belum mengajukan datanya ke BPN Lampung Sumber: BPN Lampung
Pengamat konservasi tanah Unila, Irwan Sukri Banuwa, mengatakan upaya dan lang kah tepat harus segera di lakukan pemerintah daerah dan kepolisian terhadap para pengembang yang tidak meng indahkan aturan. “Alih fungsi lahan, khususnya lahan kelas satu, harus segara dibatasi, minimal melalui perda. Kare na UU pencegahan alih fungsi lahannya jelas sudah ada. Ini harus segera diterbitkan,”
kata Irwan yang juga Dekan Fakultas Pertanian Unila. Jika alih fungsi lahan dibiarkan, menurutnya, jelas sangat mengancam ketahan an pangan di Provinsi Lam pung. “Kalau memang pener bitan perda prosesnya agak panjang, pemda harus mem buat surat edaran yang sifat nya melarang aktivitas para pengembang,” ujarnya.
Evaluasi Menanggapi perlindung an lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam Perda No. 17/2013, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo berpendapat perda itu masih layak dijadikan acuan. “Ta hun 2013 kan belum lama, artinya perda ini memang diproyeksikan untuk bebera pa tahun ke depan. Jadi kami masih mengacu itu saja,” kata Gubernur, kemarin. Menurutnya, yang per lu dievaluasi adalah pada pelaksanaan perda tersebut. “Pelaksanaannya akan kami evaluasi. Kalau perdanya belum perlu,” ujarnya. Kepala BPN Lampung Iing Sarkim menegaskan pemohon yang tidak mengindahkan aturan tata ruang dapat dike nakan pidana berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. “Sanksinya pidana penjara minimal 3 tahun dan denda paling kecil Rp500 juta,” kata Iing. (MAN/R5) wira@lampungpost.co.id
Jaksa Bidik Tersangka Korupsi Proyek Jalan KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Bandar Lampung segera me netapkan tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan dan pelebaran Jalan Sen tot Alibasa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada 2014. Pekerjaan proyek tersebut terindikasi merugikan negara sebesar Rp600 juta. Kepala Kejari Bandar Lampung Hentoro Cahyono menjelaskan dalam pen anganan kasus tersebut, sejauh ini pihaknya me mang belum menetapkan tersangka. Hal itu lantaran tim penyidik masih mem pelajari kasus tersebut dan
n LAMPUNG POST/DOK.
Hentoro Cahyono Kepala Kejari Bandar Lampung memeriksa sejumlah saksi. Meski demikian, Hentoro meyakini penetapan ter sangka tidak akan berlang sung lama. “Tersangkanya segera ditetapkan. Namun, kalau sekarang memang belum ada. Penyidik kan masih melakukan peme riksaan,” kata dia di ruang kerjanya, Senin (14/11).
Jika sudah selesai memerik sa pihak yang terlibat, kata Hentoro, Kejari akan melaku kan ekspos perkara secara internal. “Ekspos perkara juga akan dilakukan bersama Kejati karena penyelidikan awalnya di sana. Setelah itu barulah di Kejati ditetapkan tersangkanya,” ujarnya. Ia menambahkan saat ini tim penyidik masih me meriksa sejumlah pihak dalam keterkaitan kasus tersebut, khususnya jajaran Dinas PU Bandar Lampung yang merupakan pengguna anggaran pekerjaan terse but. “Namun, saya belum mendapatkan laporan soal hasil pemeriksaannya se cara detail.” (RAN/K1)
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Laut Lumbung PAD PENDAPATAN daerah pada APBD Provinsi Lampung 2017 dipatok sekitar Rp6,033 triliun, meningkat dibanding target pendapatan pada perubahan APBD 2016 sebesar lebih dari Rp5,9 triliun. Anggaran tahun 2017 itu ditutupi pendapatan asli daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp2,4 triliun lebih, dana perimbangan Rp3,5 triliun, dan komponen lain-lain pendapatan yang sah Rp17,5 miliar lebih. Besarnya peningkatan APBD itu tentu harus didukung peningkatan pendapatan asli daerah. Karena itu, wajar jika Pemprov Lampung menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencari tambahan pendapatan. Sektor yang bisa digali sebagai sumber PAD adalah perikanan melalui 18 dermaga di Lampung. Menurut Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lam pung Aswarodi, potensi PAD dari 18 dermaga tersebut mencapai Rp155 miliar. Berdasarkan kajian BPKP Lampung, dari kisaran 5% total tangkapan, sejauh ini yang masuk ke PAD provinsi hanya sekitar 1%. Artinya, potensi PAD yang sesungguh nya jauh lebih besar dari jumlah riil yang bisa masuk ke kas pemerintah. Pendek kata, simpulan BPKP Lampung adalah provinsi ini berpeluang merengkuh pendapatan asli daerah cukup besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dari sektor perikanan. Sayangnya, hal itu ibarat lahan tidur yang belum terolah maksimal. Pendapatan sektor jasa infrastruktur perikanan dermaga dapat maksimal manakala produksi ikan laut tangkap juga optimal. Sebaliknya, manakala produksi tangkap menurun, maka pendapatan sektor dermaga juga menyusut. Faktanya, produksi ikan laut tangkap di Lampung justru terus menurun. Pada 2014, produktivitas nelayan Lampung mencapai 164.155,59 ton, sedangkan hingga Juni 2015 hanya 45.580,67 ton atau baru 27% dari hasil produksi 2014. Bahkan, dibanding produksi 2013 sebesar 169.360,85 ton, angka pada 2014 pun menurun. Harus diakui, menurunnya tangkapan ikan nelayan secara nasional atau bahkan di Lampung terjadi lantaran illegal fishing oleh nelayan asing. Karena itu, upaya menjaga kedaulatan nelayan di perarian Lampung patut dijaga dan dipertahankan dengan memperketat peng amanan perairan Lampung. Pemerintah daerah (pemda) di Lampung harus mendo rong peningkatan sumber daya manusia (SDM) nelayan, da lam hal ini pengolahan sumber daya perikanan. Ekonomi kreatif sektor ini harus tumbuh dan berkembang agar taraf kesejahteraan nelayan juga meningkat. Tak kalah penting upaya mendatangkan investor besar di sektor pengolahan hasil perikanan dan kelaut an. Selain menyerap tenaga kerja masyarakat pesisir, produksi nelayan juga dapat menjadi bahan olahan bernilai tambah. Apalah arti potensi 18 dermaga di Lampung senilai Rp155 miliar manakala pemerintah tidak jeli dan kreatif mengubah angka pemasukan rill dari sektor perikanan dan kelautan. n
oasis
Tahun Lahir dan Virus Flu STUDI dari Universitas Arizona, Tucson, dan Universitas California, Los Angeles, menemukan bahwa tahun lahir memengaruhi risiko seseorang terjangkit virus flu, se perti H5N1 atau H7N9 (jenis flu burung). Dalam studi yang diterbitkan di US Journal Science itu, infeksi pertama akibat virus flu burung akan menentu kan ketahanan tubuh pada virus yang telah berevolusi. Ketika seseorang terpapar virus untuk pertama kali, sistem kekebalan tubuh membuat antibodi menargetkan hemoaglutinasi, protein reseptor yang berbentuk seperti permen lolipop yang keluar dari permukaan virus. Ketua Bidang Ekologi dan Biologi Evolusioner Universitas Arizona, Michael Worobey, mengatakan untuk orang-orang yang lahir sebelum 1960 dan terkena H1 dan H2, mereka tahan akan H5N1, tetapi sering meninggal akibat H7N9. Sebaliknya, untuk orang-orang yang lahir akhir dan setelah 1960 dan terkena H3, mereka tahan pada H7N9, tetapi meninggal akibat virus H5. Proteksi itu mencapai 75% dari penyakit parah dan 80% dari kematian. (MI/R5)