www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13881 TAHUN XLl
facebook.com/ lampungpost
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l sabtu, 6 AGUSTUS 2016 l 24 Hlm.
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Jalan Lurus Lelang Jabatan
n ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
PICU PEREKONOMIAN LAMPUNG. Petugas melakukan monitoring di area Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu, Tanggamus, Rabu (3/8). Dalam rilis BPS Lampung, pengadaan listrik dan gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 22,47%.
Listrik dan Gas Picu Perekonomian Lampung PERTUMBUHAN ekonomi Lampung pada triwulan II 2016 menguat dibandingkan triwulan II 2015. Perekonomian Lam pung triwulan II 2016 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp70,63 triliun. Kepala BPS Lampung Yeane Irmaning rum menuturkan sektor migas dan indus tri paling berkontribusi pada pertumbu han ekonomi di Lampung. Perekonomian Lampung triwulan II 2016 year on year tumbuh sebesar 5,21% bersumber dari pertumbuhan positif yang dicapai seluruh lapangan usaha. “Pengadaan listrik dan gas meru pakan lapangan usaha yang meng alami pertumbuhan tertinggi mencapai 22,47%,” kata dia, dalam konferensi pers di kantor BPS Lampung, Jumat (5/8). Lapangan usaha lainnya yang ber tumbuh meliputi jasa keuangan, jasa pendidikan, transportasi, dan pergudang an yang meningkat di atas 10%. Selain itu, informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 9,68%, diikuti perdagangan dan konstruksi yang tumbuh di kisaran 8%. Ia menambahkan pada triwulan ini kegiatan real estate turut menggeliat dengan laju peningkatan 7,29% diban ding triwulan yang sama tahun lalu. Untuk sumber pertumbuhan ekonomi Lampung, pada triwulan II 2016 (year on year) sektor pertanian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi, yakni 1,13%, diikuti perdagangan besar/eceran dan reparasi mobil/sepeda motor sebesar 1,00%, dan konstruksi sebesar 0,63%. “Pada triwulan II ada panen raya itu memengaruhi indeks tendensi konsumen masih di atas 100 atau lebih tinggi,” kata dia. BPS memperkirakan pada triwulan III 2016 mendatang indeks tendensi konsumen masih optimistis dan meningkat di atas 100. Saat ini indeks tendensi konsumen Lampung menempati peringkat ke tujuh se-Sumatera, tapi masih di bawah nasional. (AJI/E1)
Kandidat Sekprov Optimistis Seleksi dilakukan pansel berakhir pada 19 Agustus dengan mengeluarkan tiga nama yang lulus seluruh tahapan. Firman Luqmanulhakim
K
ANDIDAT yang mengikuti seleksi menjadi sekretaris provinsi (sekprov) Lam pung optimistis dengan hasil lelang jabatan. Kelima kandidat bersiap menghadapi setiap tahapan yang digelar panitia seleksi (pansel) untuk merekomendasi tiga sosok yang akan diajukan Gubernur Lam pung Muhammad Ridho Ficardo ke Presiden. Kelimanya adalah Asisten II Set prov Lampung Adeham, Kadis Kehu tanan Lampung Sutono, Kadis Pen didikan dan Kebudayaan Lampung Hery Suliyanto, Kepala Badan Arsip dan Dekomentasi Daerah Lampung Herlina Warganegara, dan Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat. Mereka masih menghitung peluang lolos pada seleksi itu. Herlina Warganegara, misal nya, yang mengakui pesaingnya merupakan PNS sarat pengalam an. Untuk itu, dia terus bersiap dengan membaca buku tentang pemerintahan. “Semuanya orang hebat dan berpengalaman, mu dah-mudahan yang terpilih yang terbaik,” kata satu-satunya kandi dat perempuan yang ikut lelang jabatan itu, Jumat (5/8).
Hal senada dikatakan Adeham, bahwa persiapan yang dilakukan biasa-biasa saja, sembari tetap menjalankan aktivitasnya saat ini. “Ya sama saja jalani semua tahapan seleksinya. Enggak ada persiapan khusus, paling perbanyak mem baca saja. Sama ibadah salat dan berdoa,” kata Adeham, kemarin. Sementara Hery Suliyanto akan mengedepankan komunikasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan membantu program gu bernur jika terpilih sebagai sekprov.
“
Enggak ada persiapan khusus, paling perbanyak membaca saja. Sama ibadah salat dan berdoa. Hery pun mengaku fokus mengikuti prosedur yang ada. “Ya saya ikut-ikut aja, sesuai prosedur, peluang kami enggak tahu, hehehe,” ujarnya. Taufik Hidayat mengaku tidak banyak persiapan yang dilakukan dalam menghadapi tes lelang jabat an sekprov. “Yang jelas badan harus sehat. Itu dulu yang penting. Kalau tidak sehat ya bagaimana mau ikut tes. Selain menyiapkan waktu di selasela waktu kerja,” kata Taufik. Hanya Sutono yang menyebut persentase peluangnya, itu pun dibagi rata ke lima kandidat lain nya, yakni 20%. Namun, setelah
pencalonan itu, dia akan memper banyak istirahat dan berolahraga agar tetap prima ketika menjalani rangkaian tes dan juga menjabat sebagai penjabat sekprov. “Semua sama, tapi saya nanti perbanyak istirahat sama olahraga, biar fit ikut rangkaian tes,” kata Sutono.
Tiga Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung Zaini Nurman me mastikan proses seleksi yang dilaku kan pansel berakhir pada 19 Agustus dengan mengeluarkan tiga nama yang lulus seluruh tahapan. Tiga nama itulah yang nanti direkomendasikan ke Gubernur Lampung. “Pak Gub (Gubernur, red) me nyerahkan nama ketiga kandidat ke sekretaris kabinet. Dari situ Presiden yang akan menyetu juinya,” kata Zaini, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Kemarin pansel telah menyerah kan berkas pendaftar yang akan di seleksi tim dari Universitas Lampung. “Mereka teliti yang dinyatakan lolos tahap verifikasi berkas dan melaju ke tahap berikutnya,” ujarnya. (RUL/R5) firman@lampungpost.co.id
KOLUSI, korupsi, dan nepo tisme (KKN) telah lama menjadi penyakit birokrasi di Republik ini. Karena itu, ketika angin pe rubahan tahun 1998 berhembus, dorongan mereformasi birokrasi kuat menggelora. Rakyat ber harap akan terjadi perubahan. Menjawab harapan itu, pemerintah terus melakukan terobosan, salah satunya menerapkan lelang jabatan publik. Mekanisme ini diharap menghasilkan pejabat publik berkompetensi, bukan atas dasar praktik kolusi atau nepotisme dan atas dasar suka tidak suka. Lelang jabatan juga diyakini memotong praktik jual beli kursi pejabat publik. Praktik busuk seperti ini amat berbahaya dan menumbuhsuburkan birokrat korup dan menyisihkan mereka yang sesungguhnya berkom peten. Praktik busuk hanya menghasilkan kebusukan beri kutnya. Sebab itu, penempatan pejabat publik haruslah bersih dari KKN. Dengan sistem yang bersih diharapkan pejabat yang dihasilkan juga bersih dalam bekerja. Kita mendukung langkah Gubernur Lampung M Ridho Ficardo melelang jabatan sekretaris provinsi (sekprov). Makin tinggi jabatan publik, makin tinggi pula amanah maupun tanggung jawab yang diemban. Begitu pula dengan jabatan sekprov yang berkategori jabatan tinggi madya. Sesuai UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sekprov punya tanggung jawab besar membantu gubernur memberikan pe layanan publik. Saat ini ada lima calon sekprov yang mendaftar pada panitia seleksi untuk dipilih menjadi tiga orang. Kemu dian, ketiga orang itu diserahkan ke Gubernur untuk diajukan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Presiden kemudian menetapkan satu orang yang dinilai paling kompeten. Rumit memang. Namun, hal ini amat sebanding dengan beratnya tugas seorang sekre taris provinsi dalam menafsirkan dan mengejawantah kan kebijakan gubernur membangun daerah. Melihat lima calon yang ada, kita patut mengapungkan optimisme. Para calon bukanlah birokrat sembarang an. Secara kepangkatan mereka rata-rata berpangkat/ golongan IV/d. Selain telah lama malang melintang di jabatan struktur di Pemprov, latar belakang pendidikan mereka juga mumpuni. Mereka adalah Adeham (Asisten II Setprov Lampung), Herlina Warganegara (Kepala Badan Arsip dan Doku mentasi Daerah Lampung), Hery Suliyanto (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung), Sutono (Kepala Dinas Kehutanan Lampung sekaligus Pj Sekprov), dan Taufik Hidayat (Kepala Bappeda Lampung). Kesemuanya menduduki jabatan di eselon II. Jalan lurus untuk memilih sekprov telah dibentang kan Ridho Ficardo. Kini tinggal kredibilitas tim seleksi memilih tiga terbaik di antara lima sosok terbaik. Dan, satu calon pilihan yang mumpuni akan dipilih Gubernur. Sosok terbaik itu harus mampu menjadi figur menjem batani komunikasi lintas birokrasi yang melayani 10 juta penduduk Lampung. n
oasis
Infeksi Gigi dan Jantung PENELITIAN terbaru menunjukkan rendahnya kesehatan gigi turut menjadi faktor yang memengaruhi sakit jantung. Peneliti dari University of Helsinki di Finlandia menemu kan infeksi pada akar gigi atau apical periodontitis berisiko tinggi menyebabkan sakit jantung karena infeksi tersebut akan menghambat aliran darah ke arteri koroner. Penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Dental Research ini melibatkan 508 pasien berusia sekitar 62 tahun yang menderita sejumlah masalah jantung. Hasilnya, 58% pasien memiliki setidaknya satu infeksi gigi yang tidak dirawat, yang artinya pasien dengan infeksi gigi memiliki 2,7 kali lebih berisiko mengalami sakit jantung. Penelitian ini juga menemukan pasien dengan infeksi gigi memiliki kadar antibodi yang terhubung dengan bakteri lain dalam darahnya sehingga infeksi pada gigi sangat berpengaruh terhadap bagian tubuh lainnya. (MI/R5)
haji 2016
Harus Kerja Ekstra Ungkap Kasus Pansor Money Changer di Asrama Haji Ditertibkan KEJAKSAAN Tinggi (Ke jati) Lampung meminta tim penyidik Polda Lam pung dapat bekerja ekstra untuk mengungkap kasus pembunuhan disertai muti lasi terhadap anggota DPRD Bandar Lampung, Muham mad Pansor. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lam pung Yadi Rachmat me nilai p enanganan kasus pembunuhan Pansor cukup sulit. Oleh sebab itu, penyi dik Polda harus lebih jeli sehingga ke depannya tidak menimbulkan kerawanan pada tahap penuntutan yang dilakukan tim kejaksaan. “Artinya harus bekerja ek stralah dalam penanganan
kasus ini. Kami yakin penyidik Polda bisa melakukannya karena setiap hari terus mene mukan bukti baru,” kata Yadi, melalui telepon, Jumat (5/8). Menurutnya, Kejati terus berkoordinasi dengan Polda guna melengkapi berkas ka sus tersebut. Bahkan, jaksa yang menangani perkara itu juga diikutsertakan da lam pelaksanaan prarekon struksi. Sementara itu, Polda Lam pung kembali menggelar prarekonstruksi ketiga dalam kasus pembunuhan Pansor di Merak, Banten, kemarin. Salah seorang kuasa hu kum tersangka Brigadir Medi Andika dari Sopian Sitepu & Partner, Firdaus, menuturkan
prarekonstruksi yang ketiga tersebut diawali dari Bandar Lampung, saat kliennya dan tersangka lainnya, Tarmidi (sebelumnya ditulis Tarmizi), hendak menuju Pelabuhan Merak menggunakan mo bil Pansor. Sesampainya di Merak, keduanya telah di tunggu dua orang. Dari hasil prarekonstruk si, lanjut Firdaus, menurut Tarmidi kedua orang yang menunggu untuk membeli mobil milik Pansor sudah dikenal sebelumnya. “Iya, kata Tarmidi dalam BAP-nya itu memang mereka sudah saling mengenal semuanya,” kata Firdaus yang mengaku tengah mendampingi kliennya, ke marin. (RAN/DEN/K1)
n LAMPUNG POST/DOK.
Elya Muchtar Asisten III Sekprov Lampung PEMERINTAh Provinsi (Pem prov) Lampung mendorong pelayanan prima untuk ke nyamanan jemaah calon haji (calhaj). Salah satunya dengan bakal menertibkan keberadaan money changer atau penukaran uang di ling kungan Asrama Haji Bandar
Lampung dan membebaskan ongkos transit daerah (OTD). Asisten III Bidang Ke sejahteraan Rakyat Sekprov Lampung Elya Muchtar mengatakan Pemprov sudah berkoordinasi dengan Ke menag dalam peningkatan pelayanan dan kenyaman an jemaah. Salah satunya dengan cara menertibkan pengunjung yang mengun jungi jemaah di asrama. Hal itu untuk meminimal isasi kemungkinan pihakpihak yang tidak bertang gung jawab memanfaatkan keadaan untuk tindakan kriminal. “Kami juga akan menertibkan keberadaan money changer di lingkung
an asrama,” ujar Elya. Kemudian, sesuai Pergub No. G/467/B.VII/HK/2016 me mutuskan OTD haji Provinsi Lampung dari ibu kota provinsi ke Halim Perdana kusuma, Jakarta, pergi-pu lang (PP) serta biaya lainnya di luar biaya perjalanan haji akan disubsidi pemerintah. Jemaah tidak lagi dibe bankan biaya penyeleng garaan haji daerah dengan adanya subsidi Rp4 juta per calhaj dari Pemprov. “Dana ini akan ditanggung oleh Pemprov sebesar Rp2 juta per jemaah dan pem kab/pemkot akan menang gung Rp2 juta per jemaah,” kata Elya, seusai rapat koor
dinasi di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/8). Kepala Biro Bina Men tal Setprov Lampung Isron mengatakan rapat yang di gagas Pemprov Lampung melalui Biro Bina Mental ini bertujuan mengoordinasi kan pihak kabupaten/kota, Kementerian Agama, dan Pemprov mengenai waktu dan mekanisme pembayaran OTD dari pemkab/pemkot ke pada kas umun daerah. “Koordinasi dilakukan su paya regulasi dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan haji 2016 berjalan lancar dan tidak mengganggu kekhusyukan jemaah dalam beribadah,” ujarnya. (MAN/R5)