Lampung Post Rabu, 9 November 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13973 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 9 november 2016 l 24 Hlm.

Jokowi Janji Tidak akan Lindungi Ahok

Memaknai Pertumbuhan Ekonomi

n ANTARA/YUDHI MAHATMA

KPUD Dinilai Lamban Fasilitasi Kampanye Alat peraga kampanye (APK) menjadi tanggung jawab penyelenggara pilkada untuk menyediakannya, terkait unsur keadilan. TRIYADI ISWORO

K

belum melakukan pemasangan, pasangan calon tersebut segan un­ tuk memasang. “Biasanya para pasangan calon ini kan sudah siap dana untuk per­ cetakan bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Saya rasa KPU harus segera melakukan pemasang­ an,” katanya. Toni juga mengatakan kondisi masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya di lima kabupaten yang menggelar pilkada, masih butuh pemahaman terkait pelaksanaan

nyelenggara pemilu dan pasangan calon. Kalau di sisi penyelenggaraan bisa berpengaruh pada kesalahan teknis yang terjadi di masyarakat perdesaan terkait tata cara pemilih yang nantinya berpengaruh pada tingkat partisipasi. Kalau untuk calon dikhawatirkan ada ­kesalah­an dukungan atau salah memilih calon. “Jangan sampai sudah sebulan kampanye, APK belum juga ter­ pasang. APK masih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini lebih ke arah komunikasi politik antarpe­ (APK) nyelenggara,” kata dia.

OMISI Pemilihan Umum (KPU) di lima kabupaten di Lampung yang menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai lamban dalam memfasili­ tasi kampanye. Salah satunya adalah pengadaan alat peraga Alat Peraga Kampanye kampanye (APK) untuk para Kabupaten Pringsewu Proses Selesai pasangan calon yang berkom­ a. Baliho : 5 buah = Rp75 juta Ketua KPU Kabupaten Me­ petisi. b. Umbul-umbul : 202 buah = Rp30.300.000 Pasalnya, hingga hampir c. Spanduk : 393 buah = Rp110.040.000 suji Saiful Anwar mengatakan terkait APK sudah selesai se­ dua pekan masa kampanye Kabupaten Tulangbawang mua dan tinggal dilakukan se­ sejak 28 Oktober 2016, alat a. Baliho : 5 buah = Rp5.400.000 rah terima kepada calon kepala peraga calon yang dibuat KPU b. Umbul-umbul : 300 buah = Rp101.250.000 daerah. Kemudian dilakukan daerah belum juga selesai c. Spanduk : 302 buah = Rp183.465.000 pemasangan di lokasi. dan belum diserahterimakan “APK dari percetakan ting­ kepada para calon untuk digu­ Kabupaten Mesuji a. Baliho : 8 buah = Rp12 juta gal dikemas dan selanjutnya nakan dalam berkampanye. kami serah terimakan,” kata Pengamat politik Universitas b. Umbul-umbul : 140 buah = Rp52.500.000 c. Spanduk : 210 buah = Rp157.500.00 dia, kemarin. Lampung, Toni Wijaya, ber­ Sumber: KPU Pringsewu, Tulangbawang, dan Mesuji Hal senada dikatakan Ketua pendapat KPU sebagai penye­ lenggara, khususnya Divisi Logistik, pemilihan agar tidak terjadi keke­ KPU Tulangbawang Barat Ismanto, segera menyelesaikan persoalan liruan. Oleh sebab itu, diperlukan Ketua KPU Tulangbawang Reka APK. “KPU yang menawarkan diri sekali adanya media yang bisa Punnata, Ketua KPU Lampung Barat untuk membuat APK, tetapi sampai memberikan informasi, salah satu­ Imtizal, dan Ketua KPU Pringsewu A Andoyo. “APK dari KPU masih sekarang belum juga terpasang,” nya APK itu. kata akademisi Ilmu Komunikasi “Yang namanya APK masih sangat dalam proses, belum selesai. Kami FISIP Unila itu, Selasa (8/11). diperlukan dan dianggap penting juga berharap bisa selesai secepat­ Ia sedikit curiga untuk APK dari sebagai media yang bisa memberi­ nya dan mudah-mudahan dalam pasangan calon sendiri yang belum kan pemahaman dan informasi,” minggu ini dapat terselesaikan,” kata Ismanto. (R5) terpasang. Dia beranggapan ke­ ujarnya. mungkinan pasangan calon sudah Toni menilai keterlambatan pe­ siap. Namun, karena pihak KPU masangan APK bisa merugikan pe­ triyadi@lampungpost.co.id

Pemprov Gandeng BPKP Cari Tambahan PAD

n LAMPUNG POST/DOK.

Sutono Sekprov Lampung ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 yang diproyeksikan Rp6,033 triliun diprediksi mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, Pemer­ intah Provinsi Lampung meng­

gandeng Badan Peme­riksa Keuangan dan Pembangun­an (BPKP) untuk mencari tambah­ an pendapatan. “Kami minta masukan dari BPKP yang selama ini mendalami banyak bidang, seperti bidang kelautan dan Dinas Pendapatan. Agar Pemprov mengetahui sektor mana yang dapat ditekan,” kata Ketua Tim Anggaran Pemprov Lampung, Sutono di kantornya, Selasa (8/11). Menurut dia, potensi PAD meliputi retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labu­ hanmaringgai, retribusi per­

ikanan tangkap, retribusi pe­ manfaatan aset tetap, bagi hasil provinsi, sumber daya hutan, dan pajak alat alat be­ rat. “Pemprov belum dapat pa­ parkan nilai masuknya karena masih terus dikaji. Selanjutnya akan diambil keputusan mana sektor yang dapat ditingkatkan PAD-nya berikut strateginya,” ujar Sekprov Lampung itu. Berdasarkan kajian se­ mentara, kata Sutono, ada potensi peningkatan PAD melalui perikanan tangkap di daerah Labuhanmaring­ gai, Lampung Timur. “Perikanan tangkap da­

pat meningkatkan potensi PAD sekitar Rp100 miliar per tahun, Pemprov akan mengkaji kemungkinan un­ tuk memperbaiki kolam der­ maga,” ujarnya. Penurunan PAD Lampung sekitar Rp2,44 tri­liun pada 2016 menjadi Rp2,42 triliun pada 2017. Sementara itu, meskipun Perda tentang Sistem Organi­ sasi Tata Kerja Perangkat Daerah (OPD) masih dievalua­ si di Kemendagri, Pemprov Lampung bersama DPRD me­ mastikan tetap akan memba­ has APBD 2017. “Target­nya akhir bulan ini selesai, kalau

@lampostonline @buraslampost

TAJUK

PENANGANAN HUKUM KASUS UJARAN KEBENCIAN. Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelum memberikan keterangan pers tentang tindak pidana ujaran kebencian saat orasi demontrasi 4 November, di Jakarta, Selasa (8/11). Presiden memerintahkan Polri untuk mengusut tindak pidana ujaran kebencian kepada simbol negara (Presiden) saat demo 4 November. PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus dugaan pe­ nistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Ba­ suki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diproses secara tegas dan trans­ paran. Jokowi berjanji tidak akan mengintervensi proses hukum atau berupaya melindungi Ahok. “Saya tekankan sekali lagi, ini juga rakyat perlu tahu, bahwa saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Pur­ nama karena sudah masuk pada proses hukum,” kata Jokowi, usai bertemu pimpinan PP Muham­ madiyah di Pusat Dakwah Mu­ hammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/11). Kunjungan Jokowi ke PP Mu­ hammadiyah tersebut masih dalam rangka konsolidasi dengan sejumlah ormas Islam pascademo 4 November 2016. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengapresiasi peran PP Mu­ hammadiyah yang ikut memberi­ kan kesejukan dan mendingin­kan suasana menjelang aksi unjuk rasa 4 November sehingga aksi massa relatif berjalan damai dari siang hingga petang. “Kami memberikan penghargaan yang tinggi karena demo pada saat itu berjalan tertib dan damai,” ujar Jokowi. Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta publik dan aparat penegak tidak ber­ spekulasi dan memunculkan tafsir-tafsir baru atau spekulasi terkait kasus tersebut. “Semua pihak mohon tidak mengembang­ kan kembali spekulasi-spekulasi yang bisa menimbulkan reaksi baru,” ujarnya. Haedar juga meminta publik tetap mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. “Kami mengajak umat Islam mengembangkan suasana damai dan mengawal proses hukum ini dengan demokratis, konstitusional, dan bermartabat.” (MI/K1)

facebook.com/ lampungpost

enggak ada persoalan, dan semua sudah kelar,” kata Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni, kemarin. DPRD juga telah bersepakat untuk terus menindaklanjuti pembahasan APBD 2017 se­ suai jadwal yang telah diten­ tukan. Mengenai struktur ang­ garan yang diajukan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) oleh Pemprov beberapa waktu lalu, pihaknya menyatakan masih ada kemungkinan pe­ rubahan dalam tahapan yang akan dilalui nanti. (MAN/K2)

PERTUMBUHAN ekonomi dan tingkat pengangguran merupa­ kan dua hal yang bertalian erat. Manakala pertumbuhan ekonomi suatu daerah naik, diharapkan tingkat penganggurannya meng­ alami penurunan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memili­ ki manfaat bagi masyarakat. Bilamana ekonomi tumbuh tinggi, tetapi pengangguran meningkat, dapat kita kata­ kan laju pertumbuhan tersebut belumlah berkualitas. Sayang, kualitas ekonomi nasional sejak 2009 belum terkategori baik. Indikatornya, saat ini 1% pertumbuhan hanya mampu menyerap 200 ribu—300 ribu tenaga ker­ ja. Sebelumnya, 1% pertumbuhan ekonomi kita mampu menyerap 300 ribu—400 ribu pekerja. Oleh karena itu, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Senin (7/11), harus menjadi perhatian bersama. Sebab, di balik capaian pertumbuhan ekonomi Lampung 5,26% (yoy), angka pengangguran di Lampung naik 4,54% menjadi 4,62%. Harus kita akui, komitmen dan kesungguhan duet kepemimpinan pemerintahan Lampung M Ridho Ficar­ do-Bachtiar Basri telah berbuah hasil. Ekonomi Lampung triwulan III 2016 mampu tumbuh 5,26%. Hebatnya, angka itu bahkan di atas pertumbuhan nasional 5,02%. Namun, dapat pula kita ingatkan, peningkatan per­ tumbuhan ekonomi harus terdistribusikan dengan baik pula, terutama manfaatnya bagi masyarakat. Caranya memperluas lapangan pekerjaan dan terus berupaya menekan angka pengangguran. Struktur perekonomian Lampung menurut lapangan usaha triwulan III 2016 masih didominasi tiga lapangan usaha utama. Ketiganya, bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan pengaruh sebesar 33,30%. Merosotnya kualitas pertumbuhan dapat terjadi manakala struktur utama lapangan usaha tidak berkese­ suaian dengan rata-rata pendidikan tenaga kerja terse­ dia. Itu mengapa, meski sektor tersebut terus tumbuh, tenaga kerja tidak terserap. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dituntut untuk lebih serius memperhatikan kualitas tenaga kerja tiga sektor utama tersebut. Jika tidak, pengaruh tiga sektor utama itu terus berkurang dalam menopang laju pertumbuhan daerah. Rakyat Lampung berharap perekonomian daerah terus tumbuh. Kemajuan dan keberhasilan program pemerin­ tah bukan diukur dengan persentasi pertumbuhan ekonomi tanpa makna. Apalah arti pertumbuhan tinggi, tetapi rakyat tidak mandiri akibat menganggur dan tidak berpenghasilan. n

Ini Bonus Kerja Keras! Hlm. 16

oasis

Hormon Cinta dan Empati PENELITIAN dari Universitas Car­ diff, Inggris, menyebutkan ka­ dar hormon cinta atau oksitoksin memengaruhi empati seseorang, terutama dalam kondisi medis. Penelitian dilakukan kepada 55 orang, 20 penderita CDI (cranial diabetes insipidus), 20 penderita HP (hipopituitarisme), dan 15 orang sehat. Mereka dinilai berdasarkan ekspresi mata dan wajah. Hasilnya, pasien HP dan CDI memiliki hasil tes yang buruk atas keduanya ketimbang individu yang tergo­ long sehat. Pasien HP dan CDI memiliki ekspresi wajah cenderung tegang dan ekspresi mata yang tajam karena produksi oksitoksin rendah. Oksitoksin juga ditengarai dapat meningkatkan em­ pati dan adaptasi sosial pasien ASD (autism spectrum disorder). Sebanyak 13 partisipan dengan autis yang telah menghirup oksitoksin menunjukkan interaksi kuat, lebih kooperatif, dan memiliki kepercayaan lebih besar. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Lampung Post Rabu, 9 November 2016 by Lampung Post - Issuu