www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 14001 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 7 desember 2016 l 24 Hlm.
Polda Usut Sertifikasi Guru Hampir seluruh guru di Kota Bandar Lampung, mulai dari guru SD hingga SMA, mengalami nasib yang sama.
POLEMIK DANA SERTIFIKASI GURU
DENI ZULNIYADI
K
EPOLISIAN Daerah (Polda) Lampung terus mengusut tertundanya pembayaran dana sertifikasi bagi guru di Kota Bandar Lampung. Hingga kini poli si menyelidiki penggunaan anggar an yang diduga m enyimpang. Kapolda Lampung Brigjen Sud jarno mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki informasi tersebut. Hingga kini mengum pulkan keterangan di lapangan masih dilakukan. “Itu masih dalam penelusuran,” kata Kapolda saat ditemui di Mapolda, kemarin. Kapolda mengaku masih melaku kan pendalaman dan penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran yang diduga dilakukan pemkot Bandar Lampung terkait dana sertifikasi guru. Jika itu benar terjadi, penyalah gunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya, dipastikan Peme rintah Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran hukum. “Soal dugaan itu (penyalahgunaan anggaran), masih lidik,” kata dia. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyatakan tengah menelaah penyaluran dana sertifikasi guru di Kota Bandar Lampung yang diduga terjadi pe nyimpangan. “Pelanggaran terjadi jika dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya atau menyimpang dari aturan yang ada. Kalau me mang betul ada dugaan tersebut ter jadi di Lampung, penegak hukum seperti Kejati Lampung atau Polda Lampung pasti akan mengusut kasus tersebut,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Lampung Yadi Rachmat. Di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, guru kembali menanyakan aduan mereka ke kantor itu. “Kami ke sini ingin mempertanyakan langkah kepada LBH seperti dulu lagi, tapi ketuanya lagi ke Jakarta, saya tele pon tadi,” ujar salah seorang guru SMAN di Bandar Lampung yang enggan disebut namanya. Sebelumnya, anggota Komisi IV Bandar Lampung, Syarif Hidayat, menuturkan berdasarkan data yang diterimanya, pemerintah masih perlu dana Rp102 miliar yang harus disiapkan untuk melu
Surat Edaran Menkeu Sisa dana sertifikasi terdahulu yang tidak dikembalikan ke pusat digunakan untuk pembayaran sertifikasi saat ini. Sisa itu mulai 2010—2015. Utang dana sertifikasi Pemkot: Rp102
miliar
Seorang guru mengaku tunjangan yang seharusnya diterima Rp3.450.000 per bulan berdasarkan NCR, tapi blangko yang disodorkan Disdikbud Rp3,2 juta.
Brigjen Sudjarno Trisno Andreas
Kasi Penkum Kejati Lampung
“Sampai saat ini Pemerintah Pusat belum mengirim dana sertifikasi ke kasda Bandar Lampung.”
“Penegak hukum seperti Kejati Lampung atau Polda Lampung pasti akan mengusut kasus tersebut.”
Salahkan Pusat Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dae rah (BPKAD) Bandar Lampung Tris no Andreas tidak dapat menjelaskan lebih jauh kapan dana sertifikasi tersebut dibayarkan kepada guru. Sebab, dia tidak mengetahui penundaannya hingga kapan. “Saya belum tahu sampai kapan penundaannya, tunggu saja,” kata
Presiden Sebut 70% PNS Sibuk SPj PRESIDEN Joko Widodo me nyoroti terlalu banyaknya laporan surat pertanggung jawaban (SPj) yang membuat pegawai negeri sipil (PNS), baik struktural maupun fung sional, tidak ubahnya seperti administrasi birokrasi. Da lam banyak kunjungannya ke berbagai daerah di Indone sia, Presiden mengaku kerap kesulitan menemui birokrat, pejabat, hingga penyuluh setempat lantaran tengah sibuk mengurus SPj. “Hampir 60%—70% birokrat kita energinya habis untuk urus SPj. Saya ke lapangan, ke sawah, ketemu PPL (penyuluh pertanian lapangan) sulit seka li. Semuanya ada di kantor, saya tanya kenapa, menyiap kan SPj, Pak,” kata Jokowi saat Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12). Bahkan, ujar Jokowi, saat melakukan kunjungan me mantau proyek infrastruk tur, dia kesulitan menemui pengawas proyek dengan alasan yang sama. “Kenapa tidak ada pengawas proyek
“Soal dugaan itu (penyalahgunaan anggaran) masih lidik.” Sumber: Data Pemberitaan
nasi. “Rp102 miliar untuk tingkat SD dan SMP. Belum lagi tingkat atasnya,” kata Syarif. Politikus PKS itu mengaku mengetahui jika Kementerian Keuangan mengeluarkan edaran mengenai dana sertifikasi dibayar kan menggunakan sisa anggaran terdahulu yang dihitung sejak 2010—2015. “Edarannya saya pe gang,” ujar Syarif.
n LAMPUNG POST/DOK.
Presiden Joko Widodo rutin yang ada di lapangan, kualitas jalan, dan jembatan. Sama. Lembur tengah malam pada ngerjain SPj. Guru dan kepala sekolah juga sama. Sampai tengah malam, saya pikir menyiapkan kegiat an belajar anak, ternyata mengerjakan SPj.” Kegusaran soal maraknya laporan SPj tersebut mem buat Jokowi menemui Men teri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menanya kan SPj apa yang dimaksud birokrat di daerah-daerah tersebut. “Saya suruh Menteri Keuangan menelusuri SPj ini apa sih. Semuanya birokrasi kita 60%—70% rajinnya ngerjain SPj,” ujarnya.
Jokowi mengaku heran satu barang harus disertai SPj se banyak 16 sampai dengan 40. Dalam setahun jumlahnya bisa menggunung dan itu menjadi tidak efisien. “Ini apa toh, Bu? Masak laporan sampai 16. Ini apa, dibaca enggak sih sampai 44 laporan satu barang? Ini inefisiensi birokasi kita ter masuk di sini,” kata dia. Jokowi memerintahkan kepada Menkeu dan birokrat berkepentingan untuk mene kan jumlah SPj yang harus dibuat menjadi dua buah da lam setahun. Ini dinilai lebih memberi ruang pada birokrat dan pengguna anggaran untuk mengalihkan kinerjanya pada hal yang lebih produktif. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mul yani Indrawati menjelaskan SPj yang dimaksud adalah surat pertanggungjawaban. “(Yakni) Jumlah dari pengguna anggaran. Uangnya bisa dari Pemerintah Pusat, kemente rian/lembaga, maupun peme rintah daerah. Jumlahnya bisa 70 laporan dalam satu tahun,” kata Sri Mulyani. (MI/K1)
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Pilkada tanpa Cela PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak 2017 tengah mengarungi tahapan kampanye. Tahapan ini meru pakan masa krusial dan menentukan. Tidak hanya penentu kemenangan, tetapi juga salah satu barometer kuali tas pilkada secara keseluruhan. Kompetisi dalam pilkada akan mencapai periode paling hebat, paling ketat pada saat-saat kampanye ini. Pada tahapan ini, hampir seluruh cara dilakukan pasang an calon untuk meraih simpati pemilih. Baik cara-cara legal maupun cara-cara culas. Di Lampung, lima daerah menggelar pilkada serentak pada Februari 2017. Kelimanya yakni Kabupaten Pring sewu, Lampung Barat, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Pesta demokrasi di daerah itu diikuti 11 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati. Masyarakat Lampung berharap pada masa kampanye saat ini, pasangan calon kepala daerah di lima kabupaten itu mampu menunjukkan kadar pesta demokrasi yang bermutu juga bermartabat, serta jauh dari penyimpang an apalagi kecurangan. Kontestasi politik dalam balutan kampanye yang ber mutu dapat terjadi manakala semua pihak mampu beradu gagasan cerdas. Membawa masyarakat ke arah lebih baik, bukan saling menjelekkan juga menjatuhkan. Upaya menjelekkan dan menjatuhkan lawan itulah yang kini santer pada tahapan kampanye pilkada di Lampung Barat. Salah satu pasangan calon dilaporkan lawan politiknya karena diduga melontarkan kata kata tidak elok saat kampanye. Dikatakan tidak elok karena mengandung unsur penghinaan kepada seseorang, kelompok tertentu, saat berkampanye, seperti menuding kandidat lain main curang yang masih perlu dibuktikan. Dalam konteks itulah perlu kita ingatkan kembali, tidak hanya bagi pasangan calon yang berkompetisi, tetapi di semua wilayah penyelenggara pilkada untuk berkompetisi secara sehat dan taat aturan. Kita berharap Pilkada 2017 dilaksanakan dengan bersih, jujur, dan penuh etika. Para calon melakukannya dengan cara-cara legal, bukan sebaliknya. Mereka beradu gagasan, bukan saling menebar cela dan fitnah. Masyarakat butuh pemimpin yang mem berikan kesejahteraan serta rasa aman, bukan sekadar janji manis saat kampanye tanpa memedulikan akhlak dan regulasi. Mutu demokrasi Lampung amat ditentukan lewat proses pilkada tanpa cela. n
Kapolda Lampung
Yadi Rachmat
Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung
facebook.com/ lampungpost
Trisno usai hearing bersama II DPRD setempat, kemarin. Dia juga berkukuh jika hingga kini Pemerintah Pusat belum mengirim kan dana sertifikasi guru ke Pemkot Bandar Lampung. “Sampai saat ini Pemerintah Pusat belum mengirim dana sertifikasi ke kasda Bandar Lampung.” (RAN/EBI/R5) deni@lampungpost.co.id
Waspada, Angin Kencang hingga Akhir Desember BADAN Meteorologi, Kli matologi, dan Geofisika (BMKG) Maritim Lampung memprediksi potensi cuaca ekstrem, khususnya angin kencang, akan melanda sebagian wilayah Lampung hingga akhir Desember 2016. Masyarakat diimbau waspada, utamanya bagi para nelayan maupun peng guna jasa transportasi laut. “Jika kondisi dinamika at mosfer masih seperti seka rang ini, pontensi cuaca ekstrem, khususnya angin kencang, bisa terjadi hingga akhir Desember 2016,” kata Kepala Stasiun Meteologi BMKG Maritim Lampung Sugiyono kepada Lampung Post, Selasa (6/12). Ia menjelaskan wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan, sementara an gin kencang saat ini dipenga ruhi adanya angin baratan. “Yaitu perbedaan tekanan udara memicu pergerakan angin dari tekanan udara tinggi menuju tekanan udara rendah,” ujar Sugiyono.
Selain itu, potensi angin kencangjugabisadipengaruhi adanya awan kumulonim bus, berupa hempasan angin kencang dengan kecepatan angin normal 3—10 not dan pada kondisi tertentu tidak normal mencapai 15—35 not, setara dengan 28—65 kilometer/jam. “Kondisi angin kencang tersebut sangat berbahaya bagi para pengguna jasa transportasi laut, seperti para nelayan dan jasa transportasi lainnya. Angin kencang da pat menyebabkan terjadinya gelombang tinggi,” kata dia. Khusus wilayah pesisir Pe sawaran dan Pesisir Barat, Sugiyono memperkirakan ketinggian gelombang bisa mencapai 2 meter. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat Lampung agar selalu waspada terhadap kemungkinan yang dapat sewaktu-waktu terjadi nya akibat cuaca ekstrem, khususnya angin kencang dan hujan lebat. (AMR/U2)
Ribuan Nelayan... Hlm 22
Kampanyekan Gizi Seimbang Hlm. 16
oasis
Pernapasan dan Wanita Tua SEBUAH studi menemukan wanita menopause cenderung mengalami percepatan penurunan fungsi paruparu. Hal tersebut akan menimbul kan beberapa gangguan kesehatan, seperti napas memendek, kapasitas kerja organ menurun, dan pusing. Masalah pernapasan obstruk sif membuat seseorang kesulitan mengeluarkan udara dari paru-paru. Sementara masalah pernapasan restriktif adalah kesulitan untuk mengisi udara secara penuh saat menarik napas. Studi yang dipublikasikan dalam American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine tersebut menganalisis data 1.438 wanita berusia 25—48 tahun yang melakukan survei kesehatan pernapasan di Eropa. Saat studi tersebut dimulai, para partisipan belum mengalami menopause. Mereka mengikuti studi selama 20 tahun, para partisi pan melalui masa transisi menopausal menjadi postmenopausal. Ada beberapa penjelasan dalam hasil temuan, yaitu menopause membawa perubahan hormonal yang dapat berkaitan dengan sistem inflamasi sehingga me nyebabkan penurunan fungsi paru-paru. (MI/R5)