www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13966 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 2 november 2016 l 24 Hlm.
AICIS Lampung Beri Sumbangsih Perkembangan Islam Dunia
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW
MENYERAHKAN BUKU AICIS. Rektor IAIN Raden Intan Lampung Moh Mukri menyerahkan buku Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disaksikan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, saat pembukaan AICIS di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (1/11) malam. MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin membuka Annual International Conference on Islamic Stu dies (AICIS) ke-16 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (1/11) malam. Forum para peniliti dan pakar itu akan memberikan sumbangsih pemikiran dan peradab an Islam dunia. “Forum ini harus mampu merumuskan secara komprehensif bagaimana Islam Indonesia sehingga menjadi sumbangsih untuk perkembangan Islam di dunia,” kata Lukman dalam sambutannya. Menag menawarkan hasil konferensi tersebut diberi nama deklarasi Lampung. Sebagai sumbangan pemikiran tentang keislaman Indonesia yang dirancang di Lampung. Selain itu, Lukman menyebut tiga ciri utama Islam Indonesia, yaitu pertama modernitas Islam yang berkembang di Tanah Air adalah Islam yang moderat. Kedua, mampu menjaga tradisi yang berkembang sebelumnya sehingga tradisi Indonesia justru terjaga dan nilai Islam masuk secara inklusif ke tradisi tersebut. Pembukaan AICIS dihadiri Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Rektor IAIN Raden Intan Lampung Moh Mukri, Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Lampung Suhaili, para peserta undang an dari perguruan tinggi Islam di Indonesia dan belahan dunia. AICIS digelar mulai 1—4 November 2016. Gubernur M Ridho Ficardo dalam sambutannya menyampaikan kebanggaannya Lampung berkesempatan menjadi tuan rumah AICIS. Karena melalui kegiatan internasional tersebut akan menjadi ajang mempromosikan Lampung untuk lebih dikenal secara nasional maupun internasional. Rektor IAIN Raden Intan Lampung Moh Mukri menga takan Lampung memiliki kekayaan tradisi, nilai-nilai adat, budaya dan spiritual, serta destinasi pariwisata. “Semoga forum ini memberi kontribusi signifikan bagi peradaban Lampung, Indonesia, dan dunia,” kata Mukri. (*1/UIN/R5) PRESENTASIKAN 350... Hlm. 14
Lady Gaga Rekor di Puncak... Hlm. 16
Lampung Antisipasi Demo Jakarta
Langkah hukum yang dilakukan bukan dengan cara di-pressure dan turun ke jalan, belum tentu bernilai positif. Deni Zulniyadi
E
LEMEN Lampung mengantisipasi ekses negatif dari aksi demonstrasi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Salah satunya Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengirimkan dua satuan setingkat kompi (SSK) atau 200 personel Brimob untuk membantu pengamanan aksi di Jakarta yang rencananya pada 4 November 2016. Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno mengaku hingga kini belum ditemukan adanya indikasi akan ada aksi demo
serupa di Lampung. Namun, polisi tetap mengantisipasi segala kemungkinan. “Sedangkan di Lampung mudahmudahan tidak ada apa-apa,” kata Kapolda saat berkunjung ke kantor Lampung Post, Selasa (1/11). Terlepas dari itu, Kapolda mengaku akan mengadakan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan koordinasi dengan aparat TNI. “Walaupun tenang tetap kami siapkan,” kata dia. Kunjungan Sudjarno ke Lampung Post untuk pertama kalinya ini didam pingi Wakapolda Lampung Kombes Bonifasius Tampoi, Dirintelkam Kombes Rodjak
Sulaeli, Dirbinmas Kom bes Prihartono, Dirnarkoba Kombes Augustinus Barlianto Pangaribuan, Dirreskrimum Kombes Za rialdi, Wadir Krimsus AKBP Anwar, dan Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih. Kombes Rodjak Sulaeli mengatakan hingga kini belum ada informasi kelompok masyarakat atau ormas mengirim massa ke Jakarta. “Kami tetap monitor, apa kah ada atau tidak yang aksi di Lampung dan ngirim ke Jakarta,” kata dia. Sementara itu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan Korem 043/Gatam dan Polda Lampung terkait antisipasi aksi unjuk rasa itu. “Kami sudah antisipasi, berkoordi-
n LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
TERIMA CENDERA MATA. Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno (dua kiri) menerima cendera mata dari Pemimpin Redaksi Lampung Post Iskandar Zulkarnain disaksikan Wakapolda Lampung Kombes Bonifasius Tampoi (kanan) dan Pemimpin Perusahaan Lampung Post Priyanto A Suryono (kiri), saat bersilaturahmi ke kantor Lampung Post, Selasa (1/11).
nasi dengan Polda Lampung sebagai leading sector. Untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan cegah tangkal dini,” kata Ridho, kemarin. P i h a k ny a j u g a t i d a k melarang masyarakat Lampung untuk menyampaikan ekspresi dan pendapatnya. “ Ya n g p e n t i n g s e s u a i dengan aturan dan tidak merugikan kepentingan umum lainnya. Apalagi kalau sampai menghambat pembangunan,” ujar dia.
Ketertiban Dari Jakarta, Presiden Joko Widodo yang menerima peng urus MUI, Muhammadiyah, dan PBNU telah membahas isu terkini, termasuk pene gakan hukum dan pengutamaan ketertiban di Indonesia. “Kami sepakat bahwa kita memang siap untuk membela negara dan bagi kami NKRI final,” kata Ketua MUI Ma’ruf Amin, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, kemarin. Menurut Ma’ruf, dalam pertemuan itu sejumlah pengurus ormas Islam menyampaikan adanya ke gaduhan yang diakibatkan pernyataan salah satu kepala daerah dengan dugaan penistaan agama. “Kita sepakat bahwa semua ini diproses secara terhormat, proporsional, melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan intervensi terhadap masalah ini,” kata dia. (MAN/*9/MI/R5) deni@lampungpost.co.id
Panwaskab Cek Pemilih Transmigran PANITIA Pengawas Kabupa ten (Panwaskab) Mesuji mengawasi sinkronisasi daftar pemilih secara ketat sebelum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, di wilayah itu banyak penduduk transmigran dan berpindah tempat tinggal. “Ada beberapa desa tua yang dimekarkan, seperti Simpang Pematang dipecah menjadi Desa Simpang Mesuji. Secara otomatis, KTP-nya juga berpindah, jadi harus benar-benar dicocokkan dan di-cross
check di lapangan untuk sinkronisasi,” kata Ketua Panwaskab Mesuji Apri Susanto kepada Lampung Post, Selasa (1/11). Ia mengungkapkan sejauh ini ada beberapa laporan dari panitia pengawas kecamatan (panwascam) ke p a d a j a j a ra n ny a , d i antaranya temuan perbedaan data jumlah pemilih, salah penulisan nama, dan data yang belum dimasukkan sistem. “Waktu coklit ditemukan ada beberapa pemilih yang
belum ter-input dan orang yang meninggal masih terdata. Kami juga pada saat pleno DPS siap memberikan masukan pada KPU. Tujuan kami kan DPT nantinya bisa sempurna, paling tidak mendekati sempurna,” ujar dia. Panwaskab juga mewaspadai terjadinya pemanfaatan surat keterangan dari Disdukcapil, mengingat banyak masyarakat luar daerah yang bekerja di Kabupaten Mesuji. Untuk itu, Apri mengungkapkan akan mengecek keabsahan dan
kebenaran data pemilih setelah pleno DPS di KPU hari ini (2/11). “Nanti kami pantau benar terkait hal tersebut, misalnya di Kecamatan Tanjungraya, banyak PNS dari Bandar Lampung yang tinggal di sana. Maka nanti kami akan cek satu per satu data tersebut. Jangan sampai memanfaatkan keadaan dengan surat Disdukcapil tersebut karena ada sanksi pidana, jika terjadi pemalsuan dokumen itu,” kata dia. (*9/U2)
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Upah Pekerja untuk Semua PENETAPAN upah minimum telah menjadi perseteruan antara pengusaha dan pekerja saban akhir tahun. Para pekerja, tidak terkecuali di Lampung, menggelar berbagai aksi menuntut adanya perbaikan upah. Rp Senin (1/11), puluhan buruh berdemonstrasi di lapangan Korpri Pemprov Lampung. Aksi para pekerja itu adalah wajar. Mereka tentu khawatir, tanpa menuntut, hak mereka untuk mendapatkan penghidupan layak dapat terbengkalai. Terlebih, data International Labour Organization’s (ILO) menyatakan upah pekerja di Tanah Air tergolong paling rendah di dunia. ILO mencatat satu dari tiga pekerja di Indonesia mendapat upah di bawah upah minimum setempat. Atas dasar itu, serikat buruh mendesak Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar 15% atau Rp2.043.305. Mereka menolak penetapan UMP/UMK berdasarkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Harus kita katakan, memberi upah golongan pekerja terbawah dengan upah di atas minimum bukan perkara tabu. Perilaku seperti itu bahkan dapat berpeluang memperluas pasar dalam negeri sebagai dampak dari meningkatnya daya beli pekerja. Namun, perlu diingat, penetapan upah minimum juga seharusnya mempertimbangkan keberlangsung an usaha. Mendorong penetapan upah berlebihan tentu akan mendorong praktik pemutusan hubung an kerja (PHK) lantaran melambungnya cost per usahaan. Oleh sebab itu, kebijakan Gubernur menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1.908.447 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. G/633/III.05/HK/2016 tentang Penetap an UMP Lampung Tahun 2017 tertanggal 1 November 2016 harus dimaknai positif. Kebijakan itu telah sesuai dengan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Produk kebijakan ekonomi tahap IV tersebut sejatinya telah memberikan kepastian penghitungan upah pekerja. Dengan demikian, hak pekerja terlindungi oleh regulasi. Regulasi itu memformulasikan penetapan upah harus berdasarkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap provinsi. Dengan demikian, pengusaha di daerah wajib melindungi para pekerjanya dari dampak penaikan harga-harga kebutuhan pokok. Penetapan upah berdasarkan situasi ekonomi makro itu seharusnya adil bagi semua pihak. Ketika pertumbuh an ekonomi melesat, upah pekerja tentu ikut meningkat. Ekonomi melambat, pekerja pun patut memaklumi tingkat upah yang ada. Jika semua pihak telah dimenangkan, demonstrasi, terlebih oleh pekerja, tidak lagi harus dilakukan. Selain dapat memunculkan kecemasan publik, energi yang ada dapat disalurkan untuk lebih produktif memacu pertumbuhan. n
oasis
Perempuan Muda dan Stroke SEBUAH penelitian terbaru yang dipublikasikan di jurnal JAMA Neurology menemukan perempuan hamil di usia muda berisiko dua kali lebih besar terkena stroke dibandingkan perempuan yang hamil di usia yang lebih tua. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 19.146 data perempuan berusia 12—55 tahun dari Departemen Perencanaan Kesehatan seluruh negara bagian dan Penelitian Sistem Kerja Sama (SPARCS) New York yang menderita stroke tahun 2003—2012. Hasilnya, perempuan muda yang tengah hamil berisiko dua kali lebih besar terkena stroke dibandingkan perempuan di usia yang sama atau perempuan yang lebih tua tetapi dalam keadaan hamil. “Namun, perempuan berusia di bawah 35 tahun dan tengah hamil berisiko secara signifikan meningkatkan risiko stroke. Bahkan satu dari lima perempuan yang terkena stroke di usia tersebut terkait dengan kehamilan,” ujar peneliti dari Columbia University Medical Center (CUMC), New York. (MI/R5)