Lampung Post Rabu, 2 Agustus 2017

Page 1

rabu, 02 08 2017 NO. 14224 Tahun xlii TERBIT SEJAK 1974 24 Halaman Rp3.000/eks

T ERUJI T EP ERC AYA

facebook.com/ lampungpost

ig@lampost

Tentu saja praktik kotor tersebut bisa berjalan lancar dengan mudah karena ada keterlibatan aparat penegak hukum dalam bisnis ini.“

Polair Gagalkan Penye­ lun­dupan Lobster

Penerima Bosda Ditentukan Disdik

Kasus Pencurian Domi­nasi Kejahatan di Lamtim

DIREKTORAT Kepolisian Perairan Polda Lampung mengamankan 8.891 ekor anak lobster asal Lampung Barat dan Kotaagung yang diduga akan diselundupkan ke luar Lampung.

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Lampung akan memutuskan siswa yang layak menjadi penerima bantuan operasional daerah atau bosda.

SEPANJANG Mei—Juli 2017 di Lampung Timur terdapat 71 kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) atau C3.

Angelina Jolie

Tajuk | Hlm 2

Bandar Lampung | Hlm 7

Pendidikan | Hlm 14

Ruwa Jurai | Hlm 17

Populer | Hlm 11

Bachtiar Prihatin Pemkot Abaikan Izin Flyover Kemenpu-Pera meminta proyek itu dihentikan sampai readiness criteria dipenuhi dan izin pelaksanaan pada aset nasional terbit. EFFRAN KURNIAWAN

P

EMBANGUNAN flyover depan Mal Boemi Kedaton (MBK) terus menuai polemik akibat perizinan dilanggar Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengaku prihatin atas pengabaian izin pembangunan itu, terakhir diabaikan Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera) Nomor HK.05.02-Mn/656 pada 27 Juli 2017. Surat yang ditujukan kepada Wali Kota Bandar Lampung dan ditembuskan ke Gubernur itu jelas memin­ ta pemberhentian pembangun­an flyover di Jalan Teuku Umar-Zainal Abidin Pagaralam sementara waktu. Pembangunan dapat mulai setelah Pemkot melengkapi seluruh syarat dan izinnya. “Kalau betul surat dari menteri PUPera sudah dikeluarkan, seharus­nya selaku bupati, wali kota, ataupun gubernur wajib menaatinya. Siapa pun yang menandatangani, apakah itu sekjen kementerian dan meng­ atasnamakan menteri berarti sudah mewakili menteri itu,” kata Bachtiar usai rapat paripurna di gedung DPRD provinsi, Selasa (1/8). Bachtiar menjelaskan seluruh pimpinan daerah sudah sepantasnya untuk menaati peraturan yang berlaku. Terlebih, dengan dikeluarkannya surat perintah dari KemenpuPera patut pula untuk diikuti. Menurutnya, menteri merupakan jajaran pemerintahan yang menjadi perpanjangan tangan presiden dan mewakili tugas pada tiap bidangnya. “Namanya menteri itu mewakili presiden. Menteri kan pembantu dan mewakili presiden karena tidak mungkin presiden langsung yang turun menangani persoalan seperti itu,” kata dia. Dalam persoalan proyek yang memakan anggaran hingga miliaran rupiah itu, ujarnya, Pemprov tidak pernah melarang pembangunannya. Gubernur yang menjadi perwakilan Pemerintah Pusat di daerah hanya melakukan tugas mengawasi pembangunan di wilayahnya. “Kalau Pemprov tidak pernah melarang pembangunan flyover

“Saya hanya ingin bisa sarapan pagi dengan tenang dan mengurus rumah.”

Lampung Waspadai Narkoba Jenis Baru UNTUK mencegah narkoba jenis baru seperti flakka maupun tembakau gorilla yang baru-baru ini heboh di media massa maupun barang haram jenis apa pun, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung selalu bersinergi dengan Ditres Narkoba Polda Lampung, Kejaksaan, maupun masyarakat umum, dan juga peme­ rintah. BNNP juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis narkoba dan bahayanya, termasuk jenis baru yang diduga sudah beredar. “Kami terus sinergi ­dengan Polda. Terutama, razia rutin terus kami galakkan. Sosialisasi juga ke masyarakat, terutama kandungan berbahaya dan jenisnya harus dikenali,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Lampung Ahmad Alamsyah, Selasa (1/8).

Menurut Alamsyah, ber­ edarnya narkoba di Indonesia sekitar 53 jenis, dan baru 40 jenis yang tercantum dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Meski telah beredar di Indonesia, BNN memastikan narkoba tersebut belum masuk wilayah Lampung. Tetapi harus disikapi serius oleh semua pihak terkait karena Lampung dekat dengan DKI Jakarta, serta gerbang transit Pulau Sumatera. Peluang tersebut selalu ada,” kata dia. Ahmad menambahkan BNN pusat tidak tinggal diam. Saat ini, BNN pusat sedang mengupayakan regulasi agar BNN yang langsung berwenang menentukan apakah suatu zat bisa dikategorikan sebagai narkoba atau bukan. “Diperkirakan awal 2018 BNN telah memiliki payung hukum. Ini sedang dikebut penyusunan regulasinya,” kata dia. (RUL/K2)

Relawan Mustafa Terus Meluas

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

TERUS DIKERJAKAN. Median jalan di Jalan ZA Pagaralam yang mulai diratakan untuk pembangunan flyover Jalan Teuku Umar—ZA Pagaralam Bandar Lampung, Selasa (1/8). Pengerjaan proyek flyover tersebut terus berjalan meski ada surat Kemenpu-Pera untuk menghentikan pembangunan flyover. dari dulu. Harus diingat kalau Gubernur tidak pernah melarang flyover. Sudah beberapa flyover yang dibangun, tidak pernah ada Pemprov melarangnya. Hanya saja prosedur pembangunan­nya tolong dilengkapi. Jadi kalau sudah dapat izin, silakan saja bangunlah itu,” kata dia.

Jangan Dipolitisasi Pengamat kebijakan publik Unila, Dedy Hermawan, mengatakan

pernyataan Wali Kota terkait surat Kemenpu-Pera palsu merupakan kegalauan sikap atas kebijakan Pemerintah Pusat. “Dia menyadari pelaksanaan flyover itu banyak kesalahan dan kemudian menjadi sorotan masyarakat dan Pemerintah Pusat,” kata Dedy saat dihubungi, kemarin. Karena mendapat tekanan surat perintah terus-menerus, Wali Kota kemudian menyatakan bahwa

surat itu palsu. Hal ini, ujar Dedy, merupakan upaya perlawanan yang semestinya tidak layak ditampilkan Wali Kota yang merepresentasikan Pemerintah Kota. “Apa salahnya Pemkot memenuhi apa yang diminta. Ini sudah bercampur ego pribadi dan negatif thinking ke Pemerintah Pusat sehingga reaksinya tidak rasional,” ujarnya. (MAN/R5) effran@lampungpost.co.id

Minat Masuk SMK Pertanian Pembangunan Lampung Melonjak KEPUTUSAN Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memindahkan Sekolah Menengah ­K ejuruan Pertanian Pembangun­a n (SMK PP) Lampung dari M a s g a r P e s a w a ra n , ke ­H ajimena, Lampung Selatan, berdampak positif. Sejak pindah pada 2015, jumlah siswa meningkat tiga kali lipat. Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Edi Yanto peningkatan jumlah siswa itu berkat upaya menambah fasilitas belajar dan meningkatkan gaji guru. “Awalnya, sekolah

@lampostonline @buraslampost

ini kurang diminati. Siswa per angkatan hanya 58. Gubernur memutuskan lokasi sekolah dipindah dan fasilitasnya ditambah,” kata Edi Yanto di Bandar Lampung, Selasa (1/8). Gubernur Ridho mengatakan Pemprov merancang masterplan pengembang­ an SMK PP untuk kurun waktu lima tahun ke depan. “Jangan sampai minat anak-anak muda bertani menurun. Pemprov harus mendorong perbaikan mutu belajar di SMK ini karena prioritas pembangunan Lampung ada di sektor pertanian, indutri, dan pari-

n LAMPUNG POST/DOK.

M Ridho Ficardo Gubernur Lampung wisata,” kata Ridho seperti dalam rilis yang diterima Lampung Post, kemarin. Kemajuan pertanian, kata Ridho, tak lepas dari sumber daya manusia. Tingginya minat masuk SMK PP merupakan bukti anak muda

masih berminat masuk sektor pertanian. “Pemprov dan Kementan terus melengkapi sarana belajar seperti ­laboratorium pascapanen, kultur jaringan, bahasa, dan perpustakaan. Semua ini bertujuan agar anak muda bangga jadi petani karena seberapa besar pun target produksi pertanian tanpa didukung sumber daya manusia yang baik, tidak akan tercapai,” kata Ridho. Lulusan SMK PP Lampung banyak diterima bekerja di perkebunan swasta, baik di Lampung maupun luar Lampung. Sebagian berprofesi sebagai penyuluh. Gubernur

Ridho ingin mengembalikan pamor sekolah menengah pertanian atas (SPMA) yang pernah jaya pada masa lalu. Apresiasi dari Kementan itu dengan menggelontorkan dana Rp5,3 miliar pada 2016 dan 2017 (Rp5 miliar). Hasilnya, 2016 jumlah siswa naik menjadi 90 dan pada 2017 naik tajam menjadi 135 siswa. Menurut Kepala SMK PP Lampung Amrullah untuk menampung tingginya minat itu, tahun depan kapasitas kelas ditambah dan dilengkapi asrama. “Dukungan Pak Gubernur diberikan dalam bentuk kenaikan gaji,” kata Amrullah. (R10)

RIBUAN Relawan Mustafa terus terbentuk dan berikrar mengucapkan janji setia siap memenangkan ketua DPW Partai NasDem Lampung tersebut menjadi gubernur Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se­ rentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018 mendatang. Bupati Lampung ­Tengah tersebut terus merang­kul masyarakat sampai akar rumput atau grassroot. Bertempat di Lapangan Desa Mergodadi, Jatiagung, Lampung Selatan, Selasa (1/8), Mustafa bertemu masyarakat dari beberapa wilayah Lampung Selatan. Masyarakat yang tergabung dalam Relawan Mustafa diberikan pembekalan dan sangat antusias meneriakkan Mustafa menjadi gubernur Lampung. “Bapak, ibu, saudarasaudara jangan khawatir, keamanan saya jamin. Saya meminta polisi/TNI bila ada begal dan maling langsung tembak di tempat. Itu agar Lampung ini menjadi ten-

teram dan aman,” kata dia di depan ribuan masyarakat dari desa setempat, Desa Sinar Rezeki, Kotabaru, dan Tanjungbintang. Dari pemantauan Lampung Post, Bupati Kece tersebut tampak berbaur dengan seluruh sukare­ lawan yang hadir. Satu per satu masyarakat dipeluknya sambil berjoget bersama sembari me­nyerap aspirasi dan keinginan masyarakat yang ada. “Hari ini saya hadir untuk bersilaturahmi, men­ dengar aspirasi, dan menjaga masyarakat. Jadi gubernur bukan keinginan saya tapi kare­ na masyarakat,” ujarnya. Orasi Mustafa juga dihadiri salah satu loyalis dan orang dekat Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Resmen Kadafi yang pernah menjadi liaison officer (LO) atau tim penghubung Herman HN—Yusuf Kohar pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada 9 Desember 2015 yang lalu. (TRI/K1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Lampung Post Rabu, 2 Agustus 2017 by Lampung Post - Issuu