Lampung Post Rabu, 22 Juni 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13841 TAHUN XLl

facebook.com/ lampungpost

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 22 JUNI 2016 l 24 Hlm.

@lampostonline @buraslampost

JADWAL IMSAKIAH RAMADAN 1437 H Magrib 17.58 17.58

Imsak 04.35 04.35

17-18 Ramadan

Subuh 04.45 04.45

Sumber: Badan Hisab Rukyat Provinsi Lampung

TAJUK

Pilah-pilih Aturan Daerah

n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO

DIRESMIKAN. Suasana Kapal Mutiara Sentosa III milik PT Atosim Lampung Pelayaran berada di perairan Teluk Lampung, Selasa (21/6). Rencananya, hari ini kapal dengan rute Pelabuhan Panjang—Tanjung Priok akan mulai diresmikan.

Tol Laut Panjang-Priok Layani Dua Trip PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) hari ini (22/6) resmi beropera­ si. Trayek Panjang, Lampung— Tanjung Priok, Jakarta, ataupun sebaliknya melayani dua trip yakni pagi dan sore. Sebanyak tiga kapal, KM Mutiara Timur I, KM Mutiara Sentosa II, dan KM Mutiara Sentosa III, disiapkan untuk mengangkut para penum­ pang dan barang. “Penumpang akan merasakan kenyamanan dan fasilitas lengkap selama perjalanan melalui tol laut ini,” kata Direktur Komersial PT ALP Asep Suparman, di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Selasa (21/6). Menurutnya, dengan tiga kapal roro, pihaknya dapat memberikan kenyamanan bagi para penumpang dan masyarakat yang ingin menggunakan jasa pelayaran. Penumpang dapat beristirahat sekitar 7—8 jam sehingga tidak menguras tenaga dan biaya untuk perjalanan transportasi. “Untuk jadwal keberangkatan normal, setiap harinya dua kali pagi dan sore secara reguler,” kata dia. Hadirnya PT ALP juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang ingin membuka agen penjualan tiket. “Untuk saat ini sudah tersedia sebanyak 14 loket penjualan tiket yang tersebar di wilayah Lampung dan juga tiket dapat dibeli melalui online,” ujarnya. Asep menjelaskan Kapal Mutiara Timur I jenis roro merupakan kapal yang paling mewah dan terbesar se-Indonesia. Pada kapal tersebut tersedia fasilitas lebih dibandingkan kapal lainnya, seperti kolam air panas, kamar eksekutif, ruang permainan, serta restoran yang besar. “Kenyamanan selama pelayaran dapat dinikmati di kapal ini,” kata dia. Kapal ini memiliki kapasitas 434 orang, truk campur 128 unit, dan kendaraan kecil 75 unit. Sementara KM Mutiara Sentosa II dan III berkapasitas 804 orang, truk campur 160 unit, dan kendaraan kecil 100 unit. “Kapal ini memiliki waktu tempuh delapan jam, waktu sandar tiga jam, dan jarak tempuh 120 nautical mile,” kata dia. (WIR/K2)

Lampung Zona Satu

Prioritas Mudik Selain antisipasi lalu lintas arus mudik, Polda Lampung juga mengantisipasi aksi pemalakan dengan operasi preman. DENI ZULNIYADI

J

ALUR mudik di Lampung menjadi zona satu prioritas Operasi Ramadania 2016 mengantisipasi arus mudik Lebaran. Selain Lampung, seluruh jalur mudik di Jawa dan Bali menjadi prioritas sutama Polri, sementara 24 Polda lainnya masuk zona dua. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat persiapan penanganan arus mudik di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/6). Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin memaparkan kondisi terkini kesiapan mudik dan pengamanan Lebaran di depan Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri. “Lampung masuk zona satu prioritas operasi Korlnatas Polri itu. Diprediksi, puncak arus mudik dari H-5 (1 Juli) sampai H-3 (3 Juli), namun harapannya H-4 sudah mulai menurun,” kata Ike Edwin dalam sambung­ an telepon, tadi malam (21/6). Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada Sabtu 9 Juli (H+3) dan Minggu 10 Juli (H+4). Sebab, tahun ini liburan Lebaran agak panjang sampai satu pekan. Total personel yang

diterjunkan sebanyak 159.315, terdiri atas sejumlah polisi dari Mabes Polri dan 32 polda serta sejumlah personel dari instansi terkait. “Di Lampung juga akan disebar 3.306 personel, termasuk di dalamnya 60 sniper dalam operasi untuk pengamanan mudik dan Lebaran itu,” ujar Ike yang juga Perdana Menteri Kerajaan Adat Sekala Brak itu. Selain itu, Polda Lampung juga melaksanakan operasi preman yang meresahkan pengguna jalan mulai dari Bakauheni—perbatasan Lampung

Lokasi Rawan Longsor Pringsewu: Ambarawa Tanggamus: Sedayu, Wonosobo, dan Kotaagung Lampung Barat: Liwa, Krui, dan Sumberjaya Pesisir Barat: Ruas jalan Bengkunat—Krui (zona merah longsor) Sumber: BPBD Provinsi Lampung

Timur. Operasi yang berkaitan dengan arus mudik Lebaran 1437 H ini akan digelar mulai H-10 sampai H+10. “Kami membentuk tim yang terdiri dari 30 personel berpakaian preman. Tim ini khusus, tidak termasuk dalam 3.306 personel Operasi Ramadania,” kata Dirkrimum Polda Lampung Kombes Zarialdi, kemarin.

Cara kerja tim ini, lanjut Direktur, dengan penyamaran. “Tujuannya, mengantisipasi maraknya pemalak­ an menjelang dan pasca-Lebaran. Tim ini akan bergerak, mobile, tidak diam di satu tempat.”

Posko Bencana Pada bagian lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk meng­ antisipasi titik-titik rawan bencana di sepanjang jalur mudik. “Untuk mengantisipasi arus mudik, kami sudah siapkan posko penanggulangan bencana di tiap kabupaten/kota. Posko ini siaga 24 jam. Kami juga berkoordinasi dengan RAPI untuk memantau informasi lewat jaringan radio,” kata Kepala BPBD Lampung Sena Adhi Witarta, melalui Sekretaris Muhammad Fadli, kemarin. Di titik rawan itu juga akan disiapkan alat berat dari Dinas Bina Marga Lampung dan daerah. “Kan di setiap UPTD pemeliharaan jalan itu ada alat beratnya, khususnya jalan lintas barat melewati Pesisir Barat dan Lampung Barat,” ujarnya. (MAN/ELI/R5) MUDIK, JEMBATAN TIMBANG... Hlm.4 ENAM DERMAGA... Hlm. 6 deni@lampungpost.co.id

TAFSIR AL-MISHBAH

Keikhlasan dan Cinta dari Allah Swt TAFSIR kali ini membahas Kala itu Firaun meSurah Al-Qasas yang secara merintahkan semua garis besar mengisahkan bayi laki-laki yang sejarah perjuangan Nabi lahir segera dibunuh. Musa di masa pemerintah­ Itu dilakukan semataan Firaun. Begitu banyak mata meng­h indari ancaman terhadap hal yang dapat diambil n MI/DOK. kekuasaan Firaun. Di dari kisah itu, di antaranya M Quraish Shihab sinilah pengaturan keikhlasan dan rasa cinta. Musa dilahirkan di sebuah zaman raja Tuhan ditetapkan. Bantuan Allah swt datang kepada Yokhebed, ibunyang kejam, Firaun.

da Musa melalui sebuah ilham. Seperti tertuang pada Ayat 7, “Susuilah dia (Musa), dan jika engkau khawatir terhadapnya, hanyutkanlah dia ke Sungai (Nil), dan janganlah engkau khawatir dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya (salah seorang) rasul.” (MI/S1) BERSAMBUNG KE Hlm. 16

Akibat Biling, Sekolah Swasta Gulung Tikar PROGRAM bina lingkungan (biling) Pemerintah Kota Bandar Lampung berimbas pada tutupnya puluhan sekolah swasta di Tapis Berseri. Minimnya siswa menjadi alasan lembaga pendidikan itu harus gulung tikar. “Akibat program biling yang digulirkan Pemkot, ba­ nyak sekolah tutup. Terlebih, dalam dua tahun terakhir, Pemkot tidak memberikan

batasan jumlah penerima siswa biling,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Swasta (MKKS-SMP) Munziri, Selasa (21/6). Adapun sejumlah sekolah yang terancam tutup di antaranya SMP Baitul Jannah Panjang, SMP Dharma Utama, SMP PGRI 2, SMP PGRI 4, SMP Penyimbang, SMP Gotong Royong, SMP Islamiyah, dan SMP Pahlawan.

“Itu SMP yang sudah hampir mati karena tidak ada murid, sedangkan SMP Dirgantara itu sudah tutup,” kata dia. Menurutnya, kondisi sekolah tersebut saat ini hanya memiliki jumlah siswa di bawah ratarata. “SMP yang saya sebutkan tadi itu dari kelas VII—IX ratarata muridnya tidak lebih dari 50 siswa. Dalam satu kelas sekolah kadang ada 15 siswa,” ujar Munziri.

Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta Bandar Lampung Pitoewas juga menyatakan penerimaan biling tanpa batasan menjadi faktor se­ pinya peminat sekolah swasta. Selain itu, rasionalisasi antara lulusan SMP dan jumlah SMA/ SMK juga tidak sesuai. “Penerimaan biling yang tidak pakai batasan, hingga SMA/SMK negeri harus menambah kelas juga salah

satu faktor,” kata dia. Menanggapi itu, Kabid Dikmen Disdik Bandar Lampung Eka Afriana menerangkan pihaknya tetap berkomunikasi dan memberi motivasi agar sekolah swasta meningkatan kualitas daripada menyalahkan biling. “Ini kan baru pengumuman, nanti adalah yang daftar, lebih baik fokus tingkatin kualitas dan ­sarana-prasarana,” ujarnya. (NUR/RUL/U2)

PEMERINTAH terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Antara lain membuat belasan paket kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk membatalkan ribuan peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi di pusat dan daerah. Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan 3.143 perda bermasalah penyumbat keran penanaman modal di Tanah Air. Pemangkasan itu dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 13 Juni 2016 lalu. Pembatalan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI No. 582/476/SJ tentang Pencabut­ an/Perubahan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. Ke-3.143 perda yang dibatalkan terdiri 1.765 peraturan di provinsi, 1.276 peraturan di kabupaten/kota, dan 111 Peraturan Mendagri. Pembatalan itu termasuk 103 perda dari Tanah Lada. Pemerintah Provinsi Lampung mencabut 85 perda kabupaten/kota dan 18 perda provinsi. Perda kabupaten/kota yang diajukan ke pusat untuk dibatalkan itu juga dinilai menghambat birokrasi dan perizinan investasi di bumi Lampung. Pembatalan perda oleh Kemendagri bukanlah tanpa dasar. Mendagri memang mempunyai kewenangan membatalkan perda sesuai dengan ketentuan Pasal 251 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perda yang dibatalkan memiliki parameter agar tidak menghambat investasi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak menghambat percepatan pelayanan publik, termasuk percepatan pelayanan investasi dan bisnis. Pembatalan perda itu dilakukan untuk menjaga konsistensi dengan peraturan di atasnya. Namun, pembatalan perda juga harus sesuai aturan. Jangan keputusan sepihak dan sewenang-wenang yang merusak hukum negara. Pemerintah juga wajib memublikasikan perda yang dibatalkan sehingga masyarakat mengetahui dan tidak sakwasangka, terlebih memublikasikan perda yang dicabut itu sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kita berharap pencabutan perda tidak dilakukan gegabah. Pemerintah kabupaten/kota dan DPRD harus menimbang masak-masak perda yang memang pantas dicabut atau direvisi. Tujuan pencabutan perda mendorong investasi dan bisnis juga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Dari 85 perda kabupaten/kota yang dicabut, sebagian besar merupakan perda retribusi. Idealnya, perda retribusi harus dievaluasi, mengingat perda ini mayoritas memberatkan masyarakat dan pelaku usaha. Perda retribusi juga dibuat atas persengkongkolan eksekutif dan legislatif untuk mengeruk uang masyarakat. Hasilnya? Target pendapatan dari retribusi banyaklah bocornya. Pemerintah kabupaten/kota bersama DPRD patut meng­ evaluasi kembali perda-perda yang telah diajukan untuk dibatalkan. Bupati/wali kota memiliki waktu tujuh hari setelah menerima keputusan gubernur terhadap perda bermasalah. Ini menjadi pelajaran terbaik untuk pemerintah daerah agar tidak sewenang membuat peraturan yang menguras dana rakyat untuk mengisi kantong pejabat. n

Safari Ramadan KNRP Galang Donasi Palestina Hlm. 15


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.