Lampung Post Rabu, 19 Juli 2017

Page 1

rabu, 19 07 2017

facebook.com/ lampungpost

NO. 14210 Tahun xlii TERBIT SEJAK 1974

ig@lampost @lampostonline @buraslampost

24 Halaman Rp3.000/eks

T ERUJI T EP ERC AYA

Polda Percepat Densus Antikorupsi Detasemen itu dilibatkan, termasuk penanganan perkara pangan, seperti penekanan mafia, kartel, dan tengkulak, khususnya beras.

PENANGANAN KORUPSI DI POLDA LAMPUNG Januari—November 2016

19 kasus

20

Kerugian negara Rp7,713 miliar Yang diselamatkan Rp243,589 juta Biaya satu perkara Rp208 juta

17 kasus

15

2015

2016

ASRUL SEPTIAN MALIK

K

Ridho Ajak PDIP Bangun Lampung GUBERNUR Lampung petahana M Ridho Ficardo resmi berkompetisi ­dengan delapan bakal calon gubernur lainnya yang juga ingin diusung PDI Perjuangan pada Pilgub 2018. Hal itu ditandai dengan pengembalian berkas dan pendalaman visi-misi yang dilakukan Ridho di sekretariat DPD PDIP Lampung, Selasa (18/7) petang. Ketua DPD Partai Demokrat Lampung itu dikawal jajaran pengurus DPD Partai Demokrat, di antaranya Sekretaris DPD Fajrun Nadjah Ahmad, Bendahara Yandri Nazril, Ketua Fraksi Imer Darius, Levi Tuzaidi, Toni Mahasan, Martalena, Agus Revolusi, dan pengurus lainnya. Ridho bersama tim tiba sekitar pukul 16.00 disam­but oleh Ketua Tim Penjaring­an DPD PDI Perjuangan Watoni Noerdin, Yanuar Irawan, Bambang Suryadi, Apriliati, beserta jajaran lainnya. Diskusi pun berlangsung hingga pukul 18.20. Ridho menyatakan tidak ingin banyak janji kepada PDIP. Ia hanya mema-

Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

parkan bukti-bukti yang telah dikerjakan selama kepemimpinannya dan selalu siap bersinergi dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo. “Iya, kami kan bicara bukti, bukan janji dan siap ber sinergi dengan Pemerintah Pusat,” kata dia. Menurutnya, PDIP bisa menjadi salah satu pilar untuk menjadi gerakan bersama dalam pemenang an utama, bila meng­usung dirinya sebagai calon gubernur Lampung pada Pilgub 2018. Disinggung soal kesiapan­nya untuk disan­ dingkan dengan kader PDIP, Ridho menegaskan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan Wakil Gubernur Bachtiar Basri. “Wakil bisa kami bicarakan secara bersama. Namun, sebelum saya menentukan wakil, saya berkomunikasi dan saya sampaikan terlebih dahulu dengan Wagub Pak Bachtiar, sebagai saran dan masukan karena beliau se­ sepuh dan senior di Peme­ rintah Provinsi Lampung,” ujar Ridho. (TRI/U2)

OASIS

EPOLISIAN Daerah (Polda) Lampung mempercepat implementasi Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Hal itu sebagai tanggapan positif Polda atas rencana Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang pembentukan Densus itu. “Nanti ada organisasi (Detasemen Antikorupsi, red) dari Mabes Polri dibentuk rencananya sampai tingkat Polda, kami apresiasi rencana tersebut,” kata Kapolda Lampung Irjen Sudjarno saat di wawancarai di Mapolda setempat, Selasa (18/7). Apalagi, kata dia, Polda Lampung juga telah memiliki penyidik dan petugas yang andal untuk menangani tindak pidana khusus itu. Namun, Kapolda masih menunggu instruksi lanjutan dari Kapolri terkait personel, apakah menggunakan Ditreskrimsus atau rekrutmen baru. “Kami juga kan ada Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung yang khusus menangani korupsi, jadi memang personel adalah yang sudah siap jika nanti resmi dibentuk,” kata mantan Kabid Propam Polda Jabar itu. Detasemen itu juga dilibatkan, termasuk penanganan perkara ­pangan, seperti penekanan mafia, kartel, dan tengkulak, khususnya beras. Sudjarno menilai hal itu juga sangat diperlukan untuk menekan disparitas harga dan kuota kebutuhan pokok yang kini masih menjadi masalah. “Ya, kami tunggu saja nanti gimana mekanismenya, sekarang juga sudah

Indonesia peringkat ke-88 Skor CPI 36 dari maksimal 100 Indonesia masih di bawah rata-rata dunia

Kapolda Lampung Irjen Soedjarno

USUT KASUS DENGAN KERUGIAN NEGARA Rp1,759 miliar Rp42,7 juta

Polres Lampung Timur

Sebanyak 11 program prioritas Polri, di antaranya mewujudkan antikorupsi dan menguatkan pakta integritas, disiplin, dan penegakan hukum. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ada satgas kalau di Polda,” ujar Wakapolda Metro Jaya. Senada dengan Kapolda Lampung, Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar Murbani Budi Pitono menga­takan rencana itu menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya tubuh Polri, untuk menegakkan tindak pidana korupsi guna kemajuan bangsa. “Saya setuju dan itu bagus, dan siap kalau dibentuk sampai tingkat Polresta,” ujarnya, kemarin. Sebelumnya, salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR

Rp382,759 juta

Polres Lampung Selatan

Rp400 juta

Polres Tanggamus Polres Tulangbawang

Rp55 juta Rp355,967 juta

Polres Lampung Utara

Rp363,716 juta

Polres Lampung Tengah

Rp129 juta

Polres Lampung Barat

Rp362,517 juta Rp142,540 juta

Polres Metro Polres Way Kanan

bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian Mei lalu adalah optimalisasi peran dan tugas Polri dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, Komisi III mendukung sepenuhnya alokasi anggaran dan akan diberikan kewenangan yang sama dengan KPK.

Koordinasi Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak khawatir dengan rencana pembentukan Densus Antikorupsi dan malah mengapresiasi langkah

Rp153 juta

Polres Mesuji 0

Sumber: Data Pemberitaan

1M

2M

3M

4M

kepolisian. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi malah akan meningkatkan efektivitas kerja kepolisian dalam rangka pemberantasan korupsi. Dia juga berharap KPK dan Polri bisa berkoordinasi lebih baik. “KPK tidak merasa tersaingi dengan akan dibentuknya Densus Antikorupsi,” kata Syarif saat dikonfirmasi, kemarin. (MI/R5) asrul@lampungpost.co.id

Pasca-Novanto Tersangka, Partai Golkar Rapatkan Barisan

Pengalaman dan Kondisi Otak PENGALAMAN atau peristiwa yang menyedihkan dalam hidup, seperti kematian anak, perceraian, atau dipecat, dapat menyebabkan otak menua setidaknya dalam empat tahun, kata periset Amerika Serikat. Temuan tersebut dipresentasikan di Alzheimer’s Association International Conference di London, Inggris. Studi oleh University of Wisconsin School of Medicine ini menganalisis kinerja dalam memori dan tes berpikir terhadap 1.300 orang berusia 50-an untuk mengukur ke­ sehatan otak. Studi tersebut tidak melihat risiko demensia dan para ahli mengatakan mungkin ada banyak faktor yang berbeda yang bermain. Meskipun penelitian ini tidak dapat menemukan hubung­ an langsung antara stres dan peningkatan risiko demensia, pengalaman stres diketahui berdampak pada fungsi otak, yang kemudian dapat menyebabkan demensia dalam jangka panjang. (MI/R5)

PARTAI Golkar merapatkan barisan pasca-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkanKetua Umumnya, Setya Novanto, sebagai tersangka dalam kasus korup si proyek pengadaan KTP-el. Para pengurus diharapkan tetap solid menjalankan roda organisasi. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lampung meminta jajaran pengurus, kader, simpatisan, sampai akar rumput agar tetap solid. “Untuk di daerah pasti

memberikan dampak, kami memantapkan konsolidasi partai bersama pengurus DPD I dan DPD II untuk tetap tenang dan melakukan konsolidasi sambil menunggu petunjuk dari pusat,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Supriyadi Hamzah, kemarin. Rapat pleno DPP Partai Golkar menetapkan tujuh poin kebijakan yang harus dijalankan kader. Pertama, DPP konsisten melaksanakan keputusan Musyawarah Na-

Lambatnya laju peningkatan kemiskinan di daerah disebabkan pola pengentasan kemiskinan hanya menguntit program pusat.”

NPHD Pilgub Diteken Pekan Depan

Kapolri Beri Reward Banit Polres Way Kanan

KPU se-Lampung mulai mutakhirkan data pemilih berkelanjutan.

Pemberian penghargaan dimaksudkan agar anggota kepolisian lebih termotivasi dan mau mencontoh teladan dari para anggota polisi yang berprestasi.

Tajuk | Hlm 2

Pilkada | Hlm 2

Berita Utama | Hlm 5

n LAMPUNG POST/DOK.

Setya Novanto sional Luar Biasa (Munaslub) 2016, khususnya dukungan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kedua, DPP Partai Golkar

Pemkot Diminta Carikan Solusi SMP Swasta Pola penerimaan siswa baru jenjang SMA/SMK saat ini jauh lebih terarah.

Humaniora | Hlm 14

Jalan Pramuka Bukan Kewenangan Pemprov Lampung JALAN Pramuka, Rajabasa, Bandar Lampung, sepanjang 3,725 km bukan lagi kewenang an Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Jalan yang menghubungkan Rajabasa dan Langkapura—Kemiling itu tercantum dalam SK Wali Kota Bandar Lampung No. 182/ III.03/HK/2017 pada 15 Maret 2017 sebagai jalan kota. Seperti dalam rilis yang diterima Lampung Post, Selasa (18/7), secara perinci SK itu menetapkan daftar induk jaringan jalan Kota Bandar Lampung, salah satunya yang disebutnya Jalan Pramuka menjadi kewenangan Pemkot Bandar

Rp3,593 miliar

Polda Lampung Polresta Bandar Lampung

Lampung. Namun, Pemprov tetap berkomitmen membantu perbaikan jalan itu. “Jalan Pramuka tidak lagi termasuk dalam ruas jalan kewenangan Pemprov. Namun, Pemprov Lampung dapat membantu memperbaikinya melalui program penanganan jalan strategis bila Pemkot Bandar Lampung meminta bantuan Pemprov,” kata Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-Pera) Lampung Rony Witono, di Bandar Lampung, kemarin. Awalnya, di Bandar Lampung ada empat ruas jalan yang menjadi kewenangan

n LAMPUNG POST/DOK.

M Ridho Ficardo Gubernur Lampung Pemprov Lampung, yakni Jalan Rajabasa, Jalan Ryacudu, Jalan Ikan Tenggiri, dan Jalan RE Martadinata. Sejak 2017, Jalan Pramuka tidak lagi masuk daftar perawatan jalan Pemprov Lampung.

Hal itu berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/243.a/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi. Menurut Rony, SK Gubernur tersebut ditetapkan setelah melalui penataan ruas jalan bersama Dinas PU yang membidangi jalan utusan dari kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung. Menurut Rony, kerusak­ an di Jalan Pramuka yang terjadi sekarang, bukan lagi tanggung jawab Pemprov Lampung. “Ini sekaligus mengklarifikasi banyaknya informasi di berbagai media termasuk media sosial

yang masih menyebutkan Jalan Pramuka tanggung jawab provinsi,” kata Rony Witono. Berdasarkan pemantauan di lapangan, Jalan Pramuka yang menjadi akses menuju Kabupaten Pesawaran dan Pringsewu dari Bandar Lampung itu, di sejumlah titik tampak rusak karena ter gerus air hujan. Kerusakan berat tampak di depan Universitas Malahayati. Akibat sering rusak, di beberapa ruas kini tidak lagi diperbaiki dengan lapis aspal beton (laston), seperti di depan SPBU Rajabasa yang diganti dengan beton. (R10)

tetap melaksanakan keputus­ an Rapimnas 2016 terkait pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. “Ketiga, DPP Partai Golkar tidak akan melaksanakan munaslub sesuai keputusan Rapimnas 2017,” ujar Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid saat membacakan keputusan rapat pleno. Keempat, DPP Partai Golkar menugaskan ketua ha­ rian dan sekretaris jenderal Partai Golkar berkoordinasi menjalankan fungsi dan

Neymar Diisukan Hengkang ke PSG Koran AS menyebut ayah Neymar akan ke Paris untuk membahas langkah besar dengan pemilik PSG, Nasser Al-Khelaifi, pekan ini. Sepak Bola | Hlm 24

tugas organisasi. Kelima, terkait proses pengambilan keputusan terhadap UU Pemilu 20 Juli 2017 mendatang, DPP Golkar mewajibkam seluruh anggota fraksi memperjuangkan penugasan Partai Golkar. Keenam, seluruh anggota fraksi pemenang­ an melakukan sosialisasi kepada seluruh kader. Terakhir, DPP Golkar tetap berpegang teguh kepada AD/ ART serta seluruh peraturan pelaksanaannya. (TRI/MI/K1)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Lampung Post Rabu, 19 Juli 2017 by Lampung Post - Issuu