Lampung Post Rabu, 16 November 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13980 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l rabu, 16 november 2016 l 24 Hlm.

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

Aroma Korupsi Jalan Kota KETERSEDIAAN infrastruktur memadai merupakan syarat mutlak kemajuan suatu daerah. Karena itu, tidak aneh jika pe­ merintah, baik daerah maupun pusat, mengalokasikan anggar­ an tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur. Besarnya anggaran infrastruktur pun menjadi celah pihak tak bertanggung jawab melakukan korupsi. Tidak sedikit kontraktor, pejabat pembuat komitmen, hingga pejabat yang terjerat kasus korupsi infrastruktur, ter­ masuk proyek pembangunan jalan. Yang anyar di tingkat nasional, tiga mantan anggota DPR Komisi V, yakni Damayanti, Budi Supriyanto, dan Andi Taufan Tiro, terjerat korupsi lantaran menerima suap 328 ribu dolar AS dari Abdul Khoir, rekanan, agar proyek pembangunan jalan di Maluku dari dana aspirasi milik Damayanti dikerjakan Khoir. Di Lampung, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung membidik tersangka dugaan korupsi proyek peningkatan dan pelebaran Jalan Sentot Alibasa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada 2014. Proyek pembangunan Jalan Sentot Alibasa terindikasi volume hasil pekerjaan yang tidak sesuai nilai kontrak. Proyek jalan yang dianggarkan Rp14 miliar dalam APBD itu ditemukan kerugian negara hingga Rp600 juta. Peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan oleh Kejari Bandar Lampung suatu kemajuan. Apalagi, jalan itu dikeluhkan warga. Belum setahun pembangun­ an, kondisinya sudah rusak lagi. Padahal, Pemkot Bandar Lampung menghabiskan anggaran hingga Rp9,12 miliar (2014) dan Rp5,21 miliar (2015). Korupsi proyek infrastruktur memang terbuka lebar di negeri ini. Praktik korupsi itu dimulai dari pemilihan rekanan atau kontraktor. Padahal, penetapan rekanan proyek sesung­ guhnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, dalam praktiknya, sistem penetapan rekanan melalui tender online pun dengan mudah diakali manusiamanusia bermental koruptor. Seandainya pejabat ber­ wenang jeli memilih kontraktor dan tidak memen­tingkan keuntungan pribadi, tentunya pengerjaan proyek pun bisa lebih baik dan hasilnya lebih berkualitas. Kita mendukung kejaksaan segera menuntaskan kasus korupsi ini. Kejaksaan harus gerak cepat agar kasus ko­ rupsi tidak berlarut-larut. Publik mengapresiasi Korps Adhyaksa jika sudah menemukan tersangka. Korupsi di bumi Nusantara ini harus dibumihanguskan karena sudah merusak tatanan kehidupan. Impian menjadikan Indonesia negara bebas korupsi sangat didukung berbagai pihak karena penyakit wabah itu sudah mengakar di negeri ini. Saatnya kita mem­ bangun budaya malu korupsi dalam diri untuk Bandar Lampung lebih baik! n R

p

R

p

Rp

HASIL gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan diumumkan Bareskrim Polri pada hari ini (16/11). Dari gelar perkara yang dilaksanakan di Mabes Polri, Selasa (15/11), baik pihak pelapor dan terlapor berharap Bareskrim membuat keputusan yang tepat. “Insya Allah besok (hari ini) akan disampaikan rumusan dari tim penyi­ dik terkait status perkara ini, apakah bisa ditingkatkan penyidikan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, kemarin. Sementara kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna, mengatakan se­ lama pemaparan saat gelar perkara, Bareskrim jelas sudah sangat pro­ fesional dan transparan dalam melakukan penyelidikan. “Kita tunggu saja satu atau dua hari ini, apa kesimpulan dari Bareskrim. Namun, soal ada tindak pidana atau tidak, jangan berandai-andai dululah. Ini kan doa namanya. Kita lihat saja nanti prosesnya. Sabar saja dulu,” kata Sirra usai gelar perkara yang berakhir pada pukul 18.30. Ketua Umum Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengatakan Bareskrim sudah memiliki bahan yang lengkap dari hasil penyelidikan selama se­ pekan lalu. Keterangan juga sudah dirangkum dari 14 saksi pelapor, 19 saksi fakta, 39 ahli, dan 16 alat bukti. Oleh karena itu, ia menilai sudah tidak ada alasan lagi bagi Bareskrim untuk tidak menetapkan Ahok seba­ gai tersangka. “Juga secepatnya agar Ahok ditahan karena ancaman hu­ kumannya 5 tahun. Selain itu agar yang bersangkutan tidak melarikan diri,” kata Rizieq. Kepala Bareskrim Polri Komisa­ ris Jenderal Ari Dono Sukmanto mengatakan dalam gelar perkara, penyelidik hanya menyampai­ kan seluruh keterangan saksi di hadapan para ahli, kuasa hukum terlapor, dan pelapor. (MI/U2)

Aparat Bidik

Pengembang Nakal Aturan alih fungsi lahan diperketat dengan mengefektifkan penerapan Perda LP2B di seluruh daerah di Lampung. DENI ZULNIYADI

A

PARAT penegak hukum mu­ lai membidik para pengem­ bang nakal yang melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan. Selain membuat keru­ gian besar dalam produksi perta­ nian, para pengembang itu juga mengancam ketahanan pangan. Kepolisian Daerah (Polda) Lam­ pung kini sedang mendalami pe­ langgaran pidana terkait pengalih­ fungsian lahan untuk perumahan di Lampung. Wakil Direktur Kriminal Khusus (Wadirkrimsus) AKBP Muh Anwar mengaku masih melakukan penyelidik­an. Namun, dia enggan membeberkan sejauh mana penye­ lidikan yang telah dilakukan timnya. “Penyidik yang menanganinya se­ dang lidik di lapangan, belum laporan ke saya,” kata Anwar, Selasa (15/11). Anwar mengaku hasil penyelidikan sebelumnya memang segera dilaku­ kan gelar perkara guna menentukan langkah apa yang akan diambil selan­ jutnya. Namun, gelar perkara tersebut ditunda karena sedang ada kegiatan lainnya. “Kemarin mau digelarkan, sayanya sedang ada keperluan peker­ jaan lainnya,” ujarnya. Sementara DPRD Lampung men­ desak Pemprov Lampung untuk melindungi lahan pertanian, khusus­ nya lahan persawahan, yang terus digerus menjadi lokasi perumahan. Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni menyatakan Pemprov Lampung

harus memperhatikan persoalan ini dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Bumi Ruwa Jurai. “Mestinya aturan alih fungsi lahan diperketat. Penerapan Perda LP2B juga harus diefektifkan lagi,” kata Ismet, kemarin. Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Lampung Hantoni Hasan mene­ gaskan meskipun Perda Nomor 17/2013 telah mengatur luasan

terhadap masalah ini. Sebab, la­ han pertanian terus berkurang dan dapat berdampak terhadap produksi pangan. Jika ada pelang­ garan, aparat yang berwenang juga semestinya tegas,” ujarnya.

Ancaman Sebelumnya, alih fungsi lahan oleh pengembang perumahan meng­ ancam ketahanan pangan. Hal itu

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta

LP2B, pihaknya mendorong peme­ rintah kabupaten/kota untuk menin­ daklanjuti perda tersebut. “Semestinya perda itu ditindak­ lanjuti di daerah. Bagi yang sudah ada perdanya berarti sudah ada keinginan baik untuk melindungi lahan tanaman pangan,” kata poli­ tikus PKS itu, Selasa (15/11). Pemkab dan pemkot setempat juga diminta tegas dan peduli ter­ hadap persoalan alih fungsi lahan. “Pemda kabupaten/kota peduli

benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 73 (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

terkait banyaknya areal sawah yang digusur tanpa ada penggantian. Pengamat pertanian Universitas Lampung, Wan Abbas Zakaria, menga­takan alih fungsi lahan su­ dah berjalan dengan cepat. “Hal itu akan mengancam ketahanan pangan yang ada di Lampung khususnya,” kata Wan Abbas yang juga guru besar sosial ekonomi per­ tanian Unila itu. (MAN/R5) deni@lampungpost.co.id

Tersangka Korupsi Jalan Pemkot Lebih dari Satu TERSANGKA kasus dugaan korupsi proyek peningkatan dan pelebaran Jalan Sentot Alibasa, Panjang, bisa lebih dari satu. Pekerjaan yang didanai dari APBD Pemkot Bandar Lampung senilai Rp5,2 miliar itu kini masih diusut pihak kejaksaan. “Untuk calon tersangka masih dikembangkan terus dan kemungkinan bisa lebih dari satu. Namun, saat ini masih didalami lagi pihakpihak yang turut bertang­ gung jawab,” kata Andrie W Setiawan, kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung, melalui telepon, Selasa (15/11).

Tim jaksa pidana khusus (pidsus) telah memiliki calon tersangka untuk memper­ tanggungjawabkan proyek yang merugikan negara sebesar Rp600 juta tersebut. Namun, untuk penetapan tersangka, Kejari masih terus mengumpulkan alat bukti. “Pastinya ada calon tersangkanya. Namun, kami belum bisa sampaikan.” Andrie juga mengaku be­ lum bisa memastikan kapan penetapan tersangka bisa di­ lakukan. “Kami masih men­ cari bukti-bukti yang kuat dulu untuk menjeratnya. Jadi ketika nanti ditetapkan tersangka tidak dapat lepas

n LAMPUNG POST/DOK.

Syafrudin Kepala Kejati Lampung lagi,” kata dia. Terkait pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik, Andrie juga masih enggan menyebutkan pihak-pihak yang dipanggil untuk di­ minta keterangan. “Proses hukumnya masih dalam

penyidikan. Kami masih mendalami. Penyidikannya masih memeriksa saksisaksi dari berbagai pihak, termasuk akan memeriksa saksi ahli,” ujar dia. Kepala Kejari Bandar Lampung Hentoro Cahyono sebelumnya meyakini pene­ tapan tersangka tidak akan berlangsung lama. “Ter­ sangkanya segera ditetap­ kan. Namun, kalau sekarang memang belum ada. Penyi­ dik kan masih memeriksa,” kata Hentoro. Menurut dia, perkara ini sebelumnya ditangani Kejati Lampung dan kemudian di­ limpahkan ke Kejari. Status ka­

sus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sebelumnya, Kepala Keja­ ti Lampung Syafrudin men­ jelaskan dalam pengusutan perkara itu, tim penyidik menemukan adanya vo­ lume hasil pekerjaan yang tidak sesuai nilai kontrak. Syafrudin menambah­ kan penyidik Pidsus Ke­ jari saat ini masih mencari bukti-bukti yang kuat untuk menjerat tersangka. Selain itu, Kejari juga telah ber­ koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lam­ pung guna penghitungan kerugian negara. (RAN/K1)

p

p

R

Hasil Gelar Perkara Ahok Dinanti

Rp

Rp Rp Rp

R

n ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

GELAR PERKARA. Suasana gelar perkara dugaan kasus penistaan agama di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/11). Gelar perkara dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut dilakukan secara terbuka dengan menghadirkan sejumlah ahli, baik dari pihak pelapor maupun terlapor.

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Tantangan Menggarap Soundtrack Film Hlm. 16 oasis

Ganja dan Otot Jantung SEBUAH studi terbaru yang disampaikan American Heart Association’s Scientific Sessions 2016 di New Orleans, LA, menyebutkan penggunaan ganja dapat menyebabkan kerusakan pada otot jantung yang tidak biasa. Ganja juga menyebabkan “sindrom patah hati” karena menyebab­ kan stres emosional yang ekstrem seperti kesedihan, ketakutan, terkejut, dan kemarahan. Kepala Kardiologi di St Luke’s University Health Network di Bethlehem, Amitoj Singh, yang memimpin penelitian ini, mengatakan bahwa dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengguna ganja bisa dua kali lebih mungkin mengalami stres kardiomio­ pati dibandingkan mereka yang tidak memakai ganja. Gejala kardiomiopati stres sangat mirip dengan serangan jantung. Mereka juga mengalami nyeri dada, sesak napas, pu­ sing, dan jantung berdebar. Hal ini disebabkan ketidakmam­ puan sementara jantung untuk memompa darah. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.