www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 14002 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 8 desember 2016 l 24 Hlm.
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
Warga meng gunakan kendaraan melaju di jalanan yang rusak akibat gempa 6,4 SR di Meuredu, Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12). Warga bersama tim Basarnas dibantu aparat TNI/Polri mencari korban yang tertimbun bangunan yang roboh akibat gempa di Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12).
Sejumlah warga melihat masjid yang runtuh akibat gempa 6,4 SR di Meuredu, Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12).
Warga berjalan di atas bangunan ruko yang runtuh akibat gempa 6,4 SR di Meuredu, Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12). n ANTARA/IRWANSYAH PUTRA
EVAKUASI KORBAN GEMPA. Warga bersama tim Basarnas dibantu aparat TNI/Polri mencari korban yang tertimbun bangunan Pasar Meuredu, yang roboh akibat gempa di Mereudu, Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12). Data sementara Pemprov Aceh hingga Rabu (7/12), sekitar pukul 17.00, gempa berkekuatan 6,4 SR itu mengakibatkan 91 orang meninggal dunia, 86 unit rumah, 105 ruko, dan 13 masjid rusak berat, serta 536 orang luka-luka. n ANTARA/IRWANSYAH PUTRA
Rumah Sementara Jadi Prioritas Korban Gempa TANAH dengan julukan Serambi Mekah itu kembali terguncang. Lagi, gempa berkekuatan 6,4 skala Richter (SR) meluluhlantakkan ratusan bangunan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12) pagi. Kini, tempat tinggal menjadi yang paling dibutuhkan para korban terdampak gempa. “Karena rumahnya sudah tidak ada. Kemudian bantuan seperti tempat tidur dan lain-lain ini yang kami butuhkan sekarang ini,” kata Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, melalui telepon kepada MetroTV (grup Lampung Post), Rabu (7/12). Dia mengaku belum mendapatkan data ke mana para korban yang rumahnya hancur tersebut bakal diungsikan. Aiyub sedang berkoordinasi dengan jajarannya soal perkembangan terkini terkait kondisi para korban yang harus mengungsi. Dia juga mengungkapkan makanan dan minuman untuk dikonsumsi sementara ini cukup. Tetapi, dipastikan bantuan makanan ataupun minuman masih tetap dibutuhkan. “Karena ini baru sehari, mereka butuh berapa hari lagi. Kami belum tahu berapa lama, kami harap bantuan dari siapa saja.” Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa dampak gempa bumi berupa guncang an kuat terjadi di daerah Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukorumpuet,
Panteraja, Angkieng, dan Pohroh pada skala intensitas III SIG-BMKG (VI MMI). Seluruh wilayah itu diperkirakan berpotensi meng alami dampak kerusakan bangunan. Menurut BMKG, gempa menimbulkan kerugian material berupa 161 b angunan rumah rusak berat, 105 bangunan rumah toko roboh, 14 masjid roboh, 1 sekolah roboh, dan 1 RSUD roboh. Korban manusia terdiri 94 jiwa meninggal, 1 orang hilang, 128 orang menderita luka berat, dan 489 mengalami luka ringan. Dari hasil analisis BMKG, gempa ini tidak memicu tsunami. Di sisi lain, Kementerian Sosial telah menyiapkan berbagai bantuan logistik bagi warga Aceh yang menjadi korban gempa. Total nilai bantuan yang akan disalurkan senilai Rp2 miliar lebih. Direktur Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanggap Bencana (BTB) Ahmad Fikri mengatakan tim BTB yang terjun ke lokasi berasal dari berbagai daerah telah melakukan tindakan darurat. (MTVN/MI/ANT/D2)
Video Masa Kecil... Hlm. 16
oasis
Diet Yoyo dan Asumsi Otak SEBUAH penelitian terbaru memaparkan ternyata otak menafsirkan diet yang dilakukan secara berulang-ulang atau diet yoyo sebagai periode kekurangan sehingga mendorong tubuh untuk menyimpan lebih banyak lemak yang akhirnya mengakibatkan kenaikan berat badan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Evolution, Medicine, and Public Health tersebut dilakukan dengan memanfaatkan model hewan, seperti burung, yang tahu kapan makanan berlimpah ataukah langka. Hasilnya, hewan yang menghadapi kekurangan asupan atau periode diet ternyata menghadapinya dengan menyimpan lebih banyak energi dan mengalami kenaikan berat badan selama proses tersebut. (MI/R5)
Pemkot Tidak Sanggup
Bayar Sertifikasi DPRD terus berupaya meminta kepastian pihak Pemkot Bandar Lampung untuk bisa mencairkan tunjangan itu. UMAR WIRAHADIKUSUMA
P
EMERINTAH Kota Bandar Lampung tidak sanggup membayar tunggakan dana sertifikasi guru pegawai negeri sipil (PNS) 2016. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengaku menyerah sebab anggaran itu belum juga ditransfer Pemerintah Pusat ke kas Pemkot. “Ini suratnya dari Kementerian Keuangan RI, bahwa ada 476 daerah se-Indonesia yang sampai saat ini belum ditransfer oleh pusat. Jadi, bukan karena Herman,” kata Herman HN, saat mengumpulkan para kepala SD, SMP, SMA sederajat di GSG SMAN 2 Bandar Lampung, Rabu (7/12). Padahal, dalam edaran itu dijelaskan pembayaran dana sertifikasi guru 2016 menggunakan sisa anggaran sertifikasi selama lima tahun terakhir. Menteri Keuangan meminta kelebihan anggaran sertifikasi yang tidak dikembalikan Pemkot untuk pembayaran 2016 sesuai aturan dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK). Sesuai aturan sisa pengelolaan DAK, digunakan untuk pelaksanaan DAK tahun berikutnya. Namun, justru Pemkot memasukkan sisa kelebihan dana itu ke sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD. Terbukti Wali Kota menjanjikan pembayaran hak guru itu diupayakan dari pendapatan asli daerah (PAD). Tidak dikembalikannya sisa dana sertifikasi selama lima tahun terakhir itu juga dikatakan DPRD Bandar
Lampung. Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi menga takan tertundanya tunjang an sertifikasi guru menjadi sorotan lembaganya. “Itu berdasarkan keterang an Komisi IV yang baru kemarin sudah komunikasi dengan pihak Pemkot,” kata Wiyadi, kemarin. Setelah anggaran tersebut dipergunakan Pemkot, saat ini Kemenkeu tidak mau mentransfer kembali tunjangan sertifikasi di periode
dana sertifikasi guru yang ditangani Pemkot Bandar Lampung seperti benang kusut. Pasalnya, hampir setiap pencairan terus menuai sorotan publik. “Harus diaudit forensik dari BPK Lampung untuk memperkuat data penyelidikan yang dilakukan aparat,” ujar Wahyu, tadi malam. Ia mengatakan Pemkot harus menjelaskan berapa dana sisa yang masih ada. Kemudian yang menjadi pertanyaan, betulkah dana sisa pembayaran sertifikasi sejak 2010—2015 tidak ada kas khusus untuk dana sertifikasi.
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
BAHAS SERTIFIKASI GURU. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menunjukkan surat dari Menteri Keuangan terkait sertifikasi guru dalam pertemuan dengan seluruh kepala sekolah se-Bandar Lampung di GSG SMAN 2 Bandar Lampung, Rabu (7/12). ketiga dan keempat. Sebab, sisa itu dianggap cukup untuk penyaluran sertifikasi pada triwulan ketiga dan keempat. “Karena uang sudah dipakai, pencairan tunjangan tersebut dibebankan kepada masyarakat. Karena tidak ada lagi dana transfer dari pusat,” ujarnya.
Benang Kusut Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila), Wahyu Sasongko, menilai persoalan
“Jika betul dana yang berasal dari APBN disimpan Pemkot ke kas APBD, hal itu tidak dibenarkan. Kan sudah jelas dana itu asalnya dari pusat untuk guru, kenapa dicampur ke kas APBD dan tentunya ada aturan atau panduan dari kementerian, dana itu akan seperti apa jika sisa, apakah mau dipulangkan atau disimpan ke mana,” kata dia. (EBI/R5) wira@lampungpost.co.id
TAJUK
Banyak Laporan Sedikit Hasil ERA reformasi sudah 18 tahun bergulir, tetapi belum sepenuhnya diikuti perubahan sikap, mentalitas, dan cara kerja. Di jajaran pemerintahan, mentalitas lama aparatur sipil negara sebagai birokrat tetap bercokol kuat. Birokrat yang terbiasa memberi dan menerima laporan di atas meja. Presiden Joko Widodo menyadari mentalitas birokrasi masih tertanam kuat di jajaran PNS struktural maupun fungsional, termasuk dalam sistem pelaporan kegiatan kerja. Dua hari lalu, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyederhanakan format penyusunan surat pertanggungjawaban (SPj) di kementerian/ lembaga dan pemerintahan daerah. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12). Menurut Presiden, hampir 60%—70% energi para birokrat habis untuk mengurusi SPj. Ia mencontohkan penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang seharusnya lebih banyak bekerja di sawah, justru lebih sering menghabiskan waktu di kantor untuk membuat SPj. Sebagai konsultan pertanian, seharusnya PPL lebih sering berinteraksi dengan petani untuk meningkatkan produksi. Guru yang seharusnya sibuk mengajar di dalam kelas dan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, malah sering kerja lembur di rumah membuat SPj. Demikian pula pengawas proyek yang seharusnya lebih banyak bekerja mengawasi proyek gedung atau infrastruktur, lebih sering berkutat di dalam ruang kerja ber-AC, juga untuk membuat SPj. Selain PNS struktural dan fungsional, gubernur, bupati, dan wali kota juga pusing harus membuat 16—44 SPj. Ini bukan pertama kali Presiden Jokowi menyoroti soal ribetnya pembuatan SPj. Pada Juli dan Oktober lalu, Presiden juga mengajak semua pihak untuk berinovasi dalam pembuatan laporan yang sederhana, tetapi tetap mudah diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Era persaingan antarnegara dewasa ini semakin sengit. Negeri ini membutuhkan birokrasi yang bukan hanya bisa bekerja cepat, gesit, melainkan lebih berorientasi pada hasil. Bukan hanya disibukkan pekerjaan adminis tratif. Semua kegiatan memang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Tetapi, hendaknya proses penyusunan laporan itu tidak sampai mengganggu kegiatan pokok. Berburu opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan memang penting, jangan sampai mendapat opini disclaimer. Transparansi dan akuntabilitas anggaran sangat penting. Namun, efektivitas penggunaan anggaran juga tetap harus diprioritaskan. Faktanya, banyak juga daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, tetapi serapan anggarannya sangat rendah. Laporan pertanggungjawaban yang bagus juga tidak menjamin pengelolaan keuangan berjalan bagus. Banyak daerah yang meraih predikat keuangan yang baik dari BPK, tetapi kepala daerahnya berikut jajaran terjerat kasus korupsi. Hingga Desember 2016, kasus korupsi menjerat 17 gubernur, 51 bupati/wali kota, 25 menteri/kepala lembaga, 130 pejabat eselon I—III, 4 duta besar, 14 hakim, dan 122 anggota DPR/DPRD. Setidaknya, fakta itu menunjukkan mutu dan jumlah laporan pertanggungjawaban belum tentu menunjukkan realitas efektivitas anggaran publik. Instruksi Presiden Jokowi untuk menyederhanakan format penyusunan SPj hendaknya dipahami sebagai usaha meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara. Format laporan tidak perlu berpanjang-panjang. Cukup yang ringkas, asalkan sesuai dengan target tanpa mengurangi unsur transparansi dan akuntabilitas. Percuma banyak laporan kalau hasilnya cuma sedikit. n