www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13865 TAHUN XLl
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 21 JULI 2016 l 24 Hlm.
Bank Lampung Kembali Rebut Gelar Terbaik PT Bank Lampung kembali terpilih sebagai Bank Terbaik Nasional Tahun Buku 2015. Setelah sebelumnya dinobat kan sebagai Bank Terbaik Na sional versi majalah Investor, kini untuk tahun buku yang sama majalah Info Bank juga menempatkan Bank Lam pung dalam posisi teratas. Bank Lampung menem pati peringkat teratas nasional pada tiga kategori, yakni aset Rp5 triliun ke atas, bank swasta nasional nondevisa, dan bank pembangunan daerah. Hal itu berdasarkan penilaian terhadap pertumbuhan atau posisi aset, modal inti, profil
n ISTIMEWA
JAJARAN DIREKSI. Foto bersama jajaran direksi PT Bank Lampung. (Dari kiri) Direktur Bisnis Muhammad Syahroni, Direktur Operasional Mustopa Endi Saputra Hasibuan, Direktur Utama Mangkoe Sasmito, dan Direktur Kepatuhan Yuzar Herrysontama. risiko, dan peringkat komposit risiko, termasuk permodal
an, kualitas aset, retabilitas, likuiditas, dan efisiensi.
Menurut Direktur Utama PT Bank Lampung Mang koe Sasmito, Bank Lampung mampu mencetak angka pertumbuhan positif untuk pos-pos kinerja keuangan pada 2015. Kinerja positif ini yang kemudian mengantar kan Bank Lampung meraih predikat sangat bagus dalam rating 118 bank versi Info Bank 2016. Dia mengakui pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari berbagai strategi yang diterapkan Bank Lampung selama 2015. “Peningkatan pelayanan kepada nasabah menjadi strategi utama, termasuk
pengembangan jaringan melalui penambahan kan tor dan ATM juga terus di lakukan,” kata Mangkoe, Rabu (20/7). Dia menambahkan hal lain yang menjadi priori tas penting ialah peningkat an sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, Bank Lampung tidak pernah ab sen melakukan sertifikasi bagi SDM, baik yang terkait dengan manajemen risiko maupun profesi. Bank ini juga aktif berpartisipasi di berbagai event, baik yang terkait dengan penghimpunan DPK maupun kredit. (VER/E2)
Jampidsus Kawal Reklamasi Pemkot Segel Lahan Bukit Kunyit Dasar penutupan area reklamasi adalah Surat Perintah Tugas (SPT) No. 800/144/ VII.3/2016 yang isinya menyetop aktivitas dan penyegelan lahan.
Yos Sudarso, Kelurahan Sukaraja, Bumiwaras. Dasar penutupan itu adalah Surat Perintah Tugas (SPT) No. 800/144/VII.3/2016 tentang penyetopan seluruh aktivi tas dan penyegelan rekla masi pantai di wilayah teluk pesisir Lampung. Kepala Distako Bandar Lampung Efendi Yunus mengatakan izin reklamasi TWL diperpanjang Pemkot Bandar Lampung pada 2010 kemudian 2015. “Itu dari pemerintah sebelumnya,” kata Effendi, kemarin.
ASRUL S MALIK
J
AKSA Agung Muda Pi dana Khusus (Jampid sus) langsung mengawal pengusutan kasus perizin an reklamasi pesisir Teluk Lampung. Tim penyelidik sudah berada di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk menelusuri dugaan korupsi itu. Jampidsus Arminsyah mengungkapkan pihaknya telah menunjuk tim penye lidik guna mencari keterang an berbagai pihak yang di duga mengetahui soal per izinan reklamasi Teluk Lam pung. “Tim sudah bekerja, berangkat (ke Lampung) itu bisa bekerja untuk itu (telu suri perizinan),” kata dia, di Jakarta, Rabu (20/7). Saat ini, lanjut Armin syah, status soal dugaan korupsi perizinan rekla masi Teluk Lampung masih dalam tahap penyelidikan. “Perizinan reklamasi (Lam pung) masih penyelidikan,” ujarnya. Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Yulianto menam bahkan hingga kini tim penyelidik masih berada di Lampung untuk mengung kap dugaan korupsi ini. Na mun, terkait hasil sementara tim itu, Yulianto mengaku belum mendapatkan lapor an dari tim penyidik. “Tim belum lapor kepada saya (hasil apa yang diperoleh di Lampung),” kata dia. Ini tim kedua yang da tang ke Lampung untuk mengusut kasus dugaan korupsi perizinan reklamasi
“
Perizinan reklamasi (Lampung) masih penyelidikan.
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW/ISKANDAR ZULKARNAIN
PENYEGELAN PROYEK REKLAMASI. Anggota Pol PP Kota Bandar Lampung memasang garis kuning Pemerintah Kota di sebuah alat berat yang digunakan untuk mengerjakan proyek reklamasi pantai Gunung Kunyit, kerja sama antara Pemkot Bandar Lampung dan PT Teluk Wisata Lampung (TWL), Rabu (20/7). Teluk Lampung. Sebelum nya, Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Kejakgung juga memeriksa Wali Kota Ban dar Lampung Herman HN dan sejumlah pejabat terkait lainnya akhir Juni. Mereka adalah Asisten I
Bidang Pemerintahan Sek kot Dedi Amruloh, Kepala Bappeda Ibrahim (mantan Kadis PU), Kepala BPPLH Re jab, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Wan Abdurahman, Kepala Bagian Pemerintahan Sah
Kasus Pasir Mulai Seret Pejabat Lamtim KASUS dugaan pemalsuan izin tambang pasir mulai menyeret pejabat Lam pung Timur. Mantan Kabag Perizinan Lampung Timur Reki telah ditetapkan Polda Lampung sebagai tersang ka. Mantan Bupati Lamtim Erwin Arifin sebelumnya juga disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. Kasubdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung AKBP Eko Supriyadi mengatakan Reki ditetapkan sebagai ter sangka dengan tuduhan pe malsuan dan penggelapan terkait izin tambang pasir yang dikeluarkan untuk
PT Jaya Pasifik Propertindo (JPP). Reki bakal dijerat Pasal 378 dan 372 dengan ancaman 4 tahun penjara. Menurut Eko, pihaknya masih melengkapi berkas tersangka dari P19 ke P21. “Kami masih melengkapi berkas tersangka Reki atas petunjuk jaksa,” kata Eko, di ruang kerjanya, Rabu (20/7). Adapun berkas yang harus dilengkapi, lanjut dia, yakni uji lab surat izin tambang yang dimiliki PT JPP. Selain itu, Polda juga akan ber koordinasi dengan Telkom sel terkait adanya temuan Reki pernah mengirimkan pesan singkat kepada An
dreas selaku pelapor dari pihak PT JPP. “Kami harus melaku kan uji lab kepada surat izin yang diserahkan Reki k epada PT JPP. Itu me nyangkut tanda tangan penerbit izin, dalam hal ini Erwin Arifin,” ujar dia. Eko menjelaskan tersang ka Reki yang saat itu menja bat kabag perizinan Lamtim diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap surat izin tambang pasir yang dikeluarkan untuk PT JPP. “Dulu Reki ini kabag perizin an, tetapi saat ini nonjob,” kata dia. (DEN/K1)
facebook.com/ lampungpost
riwansyah, dan Kepala Dis tako Efendi Yunus.
Disegel Kemarin, Wali Kota Ban dar Lampung menutup area reklamasi Teluk Wisata Lampung (TWL) di Jalan
Sementara itu, Kasatpol PP Kota Bandar Lampung Cik Raden mengatakan pihaknya hanya bertugas untuk mem-back-up dan pengamanan eksekusi lokasi reklamasi. Pihaknya menu runkan 25 personel Satpol PP. “Ini saya cuma diminta untuk mem-back-up Dis tako,” ujarnya, kemarin. Untuk diketahui, sejum lah izin berdasar Keputusan Wali Kota Bandar Lampung No. 790/I.01/HK/2015 pada 14 Juli 2015 untuk izin rekla masi di Bumiwaras kepada PT TWL dan No. 799/III.24/ HK/2015 pada 5 Agustus 2015 untuk perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit ke PT TWL. Selain itu, Keputusan Wali Kota No. 887/I.01/HK/2015 pada 7 September 2015 untuk izin reklamasi di Way Lunik kepada PT BLS dan Keputusan No. 842/III.24/HK/2015 pada 9 September 2015 untuk izin reklamasi di Pantai Jalan Yos Sudarso ke PT BLS. (ANT/R5) asrul@lampungpost.co.id
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Akreditasi Kartu Mati PTS PENDIDIKAN harusnya menjadi jalan terang setiap bangsa, termasuk Indonesia, menggapai kemajuan. Lewat sektor ini kualitas anak bangsa ditentukan. Pendidikan ber mutu menciptakan generasi berdaya saing. Sebaliknya, pendidikan asalasalan hanya akan menghasilkan generasi abal-abal. Dalam konteks itulah pemerintah membentuk lembaga independen nonstruktural Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT). Melalui lembaga inilah mutu pendidikan tinggi di Tanah Air dikontrol. Tujuan nya jelas agar masyarakat mendapat kepastian mutu layanan pendidikan. Payung hukum keberadaan BAN PT juga amat jelas, di antaranya UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Mendiknas (Permendiknas) No. 28/2005 tentang BAN-PT. Sayangnya, meski BAN PT telah 21 tahun lebih berdiri, masih ada saja penyelenggara pendidikan tinggi tak acuh dalam hal akreditasi. Data terbaru lembaga ini menyebut kan lebih dari 3.000 program studi (prodi) pada perguruan tinggi swasta (PTS) beroperasi tanpa akreditasi. Berdasarkan data dihimpun Lampung Post pada 2012, dari 224 prodi PTS di Lampung, tak satu pun terakreditasi A. Sebanyak 67 prodi terakreditasi B dan 90 prodi PTS terakreditasi C. Kemudian 17,9% akreditasi prodi kedalu warsa dan 27,7% prodi belum terakreditasi. Menurut BAN-PT, sejak awal 2016 baru sekitar 108 per guruan tinggi yang mengajukan akreditasi. Padahal, dari total anggaran akreditasi yang diberikan pemerintah sekitar Rp200 miliar, BAN-PT menargetkan bisa mem proses akreditasi 980 perguruan tinggi, termasuk PTS. Perguruan tinggi enggan mengakreditasi prodinya lantaran takut mendapatkan nilai rendah. Padahal, perguruan tinggi hanya perlu memenuhi standar, di antaranya rencana strategi (renstra), tata kelola, adminis trasi dosen, penelitian, serta pengabdian masyarakat, kerja sama, dan finansial. Akreditasi menjadi hal penting bagi PTS agar para lulu sannya dapat bersaing di pasar kerja penuh percaya diri. Akreditasi juga menjadi acuan masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan agar kelak setelah lulus ijazahnya tidak diragukan lantaran prodinya tidak terakreditasi. Namun, memastikan prodi PTS yang tidak terakreditasi juga bukan langkah bijak. Pemerintah Pusat maupun daerah harus proaktif memberi dukungan PTS agar mampu tumbuh dan berkembang baik. Jasa PTS turut mencerdaskan bangsa ini juga merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Di sisi lain, pengelola PTS juga harus diingatkan, tujuan utama membuka layanan pendidikan tinggi bu kan semata-mata menumpuk keuntungan. Upaya keras meningkatkan layanan mutu lewat akreditasi adalah jalan yang harus ditempuh. Jangan sampai akreditasi menjadi kartu mati bagi PTS. Mengakreditasi ribuan prodi PTS tentu bukan langkah mudah sekaligus memakan waktu lama. Dalam proses itu, masyarakat juga harus cerdas dan teliti menentu kan pendidikan tinggi pilihannya agar tak menyesal di kemudian hari. n
oasis
Kolesterol dan Kemampuan Berpikir PENELITIAN Leiden University Medical Center di Leiden, Belanda, memaparkan kolesterol berdampak buruk pada kemampuan berpikir seseorang. Kolesterol yang dimaksud adalah kolesterol buruk atau low-density (LDL) karena LDL memperkental dan menyebabkan plak yang dapat memblok aliran darah dan membuat pembuluh darah kaku. Penelitian ini melibatkan 4.428 partisipan berusia 70—82 tahun yang memiliki masalah pada pembuluh darah. Kemudian, partisipan menjalani tes membaca kata yang bertuliskan sebuah nama warna pada kotak dengan warna berbeda. Indikator kecepatan dalam memproses informasi juga diuji melalui dua tes memori verbal. Hasilnya, partisipan yang memiliki variabilitas koles terol tertinggi membutuhkan 2,7 detik lebih lama untuk menyelesaikan tes kata berwarna dibanding dengan partisipan dengan LDL rendah. (MI/R5)
Berkas SMKN 9 Dikaji Biro Hukum Kemendikbud KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Hery Suliyanto me nyatakan hingga kini berkasberkas terkait SMKN 9 Bandar Lampung sedang dikaji Biro Hukum Kemendikbud. Hal ini sehubungan dengan per temuan dengan Kemendik bud pada 15 Juli lalu terkait polemik yang terjadi di SMKN 9 Bandar Lampung. “Dari hasil komunikasi terakhir, berkas-berkas terkait perizinan dan gam baran kondisi SMKN 9 Ban dar Lampung sedang dikaji Tim Biro Hukum Kemendik bud. Hasilnya nanti langsung diberikan ke Dirjen untuk
ditindaklanjuti,” kata dia kepada Lampung Post saat diwawancarai di lantai II ge dung Rektorat Unila, Bandar Lampung, Rabu (20/7). Menurut Hery, Kemendik bud segera turun ke Lampung untuk mengurai masalah SMKN 9 ini. Tim dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Me nengah rencananya men datangi secepatnya sekolah kejuruan yang terletak di Kelurahan Susunanbaru, Kecamatan Tanjungkarang Barat, tersebut. Namun, dia masih eng gan berkomentar perihal substansi pertemuan antara pihak Pemprov Lampung
dan Kemendikbud. “Ber sabar saja, Kemendikbud segera datang secepatnya, tanggalnya belum bisa di pastikan,” ujarnya. Terkait rencana para ele men pendukung keberadaan SMKN 9 yang ingin berto lak ke Jakarta menemui Ke mendikbud dan Presiden Joko Widodo, Hery tidak melarang keinginan mereka untuk me nyuarakan aspirasi langsung ke Jakarta. Namun, ia meminta agar bersabar karena pada dasarnya Kemendikbud pasti akan turun. “Saya enggak melarang mereka karena tujuan kami sama, tapi hendaknya bersa
bar karena pasti Kemendik bud turun. Nanti terlihatnya seakan-akan mereka ada yang mensponsori, padahal niatnya untuk keberadaan SMKN 9 Bandar Lampung,” ujarnya. (RUL/O2)
Ashanty Ajari Arsy Mengaji Sejak Dini Hlm. 16