Lampung Post Kamis, 1 Desember 2016

Page 1

www.lampost.co

TERUJI TEPERCAYA

l

No. 13995 TAHUN XLll

l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l kamis, 1 desember 2016 l 24 Hlm.

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

TAJUK

Menghukum Dewan Pemalas

n LAMPUNG POST/ZAINUDDIN

APEL NUSANTARA BERSATU. (Dari kiri) Kajati Lampung Safrudin, Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel Supriyatna, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno, Ketua Veteran Lampung Karsak, dan Danlanal Lampung Kolonel Kelik berbaur dengan para undangan menyanyikan lagu nasional pada apel Nusantara Bersatu di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, yang dihadiri ribuan peserta, Rabu (30/11).

Warga Lampung Panjatkan Doa Nusantara Bersatu RIBUAN warga Lampung dengan khid­mat berkumpul menengadahkan ­tangan, memanjatkan doa untuk per­ satuan dan keutuhan NKRI pada perge­ laran tablig akbar Nusantara Bersatu di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, Rabu (30/11). Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Kapolda Brigjen Sudjarno, Danrem 043/ Gatam Kolonel (Kav) Supriyatna, Kajati Syafrudin, Ketua MUI Lampung Khairu­ din Tahmid, dan Ketua Muhammadiyah Lampung Marzuki Noor merapat dalam barisan bersama masyarakat serta ratus­an anggota TNI-Polri. “Kita seharusnya wajib bersyukur karena Indonesia dengan negara kepu­ lauan dan umat Islam terbesar di dunia, tetapi tidak tampak perbedaannya. Sekarang saya nyatakan kalau anakanak Lampung siap untuk menjaga dan menegakkan NKRI,” ujar Gubernur. Tokoh agama, KH Mahfud Effendi Nasir, mengungkapkan rasa syukurnya karena Lampung memiliki pemimpin seperti Gubernur, Kapolda, dan Danrem yang dapat merangkul warganya untuk tetap menjaga kesatuan. Pemuka agama, KH Khairudin Yusuf, juga mengatakan semua permasalahan di negara ini tidak akan terjadi kemelut jika rakyat dan pemimpinnya cerdas. “Pesan saya agar pejabat dan masyarakat dapat ikhlas dan cerdas dalam menghada­ pi masalah, khususnya pada kasus Ahok itu. Namun, agar rakyat bisa ikhlas, Ahok harus ditahan,” kata dia. Terpisah, Ketua PWNU Lampung Soleh Bajuri mengimbau seluruh warga nahdliyin agar tidak ikut dalam aksi 2 Desember. “Indonesia sedang menangis hanya dipicu satu orang, tetapi melebar ke mana-mana. Kami mengimbau tidak ikut dalam aksi 2 Desember. Kami se­ rahkan kepada Kapolri selaku penegak hukum,” ujar dia saat istigasah di kantor GP Ansor Lampung, kemarin. Di lain pihak, puluhan perwakilan massa mengatasnamakan Front Pem­ bela Islam (FPI) Laskar Singa Aceh dari Bereun, Nangroe Aceh Darussalam, pimpinan Surya Dharma, mulai me­ masuki Pelabuhan Bakauheni, kemarin siang. “Tujuan kami ke Jakarta hanya satu, aksi damai untuk bela Islam,” kata Surya di pos pemeriksaan SI Pelabuhan Bakauheni, Rabu (30/11). Pemantauan Lampung Post di pintu masuk pos pemeriksaan Seaport Interdic­ tion (SI), aparat kepolisian dibantu ang­ gota Batalion Infanteri (Yonif) 143/TWEJ Natar secara intensif memeriksa setiap kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. (RAN/KRI/U2)

NKRI BERSATU HLM. 21 NUSANTARA BERSATU HLM. 22

Belajar Mengaji dari Aplikasi Ponsel Hlm. 16

Tanggamus Stagnan Sanksi administrasi bagi kepala daerah dan DPRD jika tidak menyepakati APBD adalah hak keuangannya terpotong selama enam bulan. ABU UMARALY

P

Tahun 2014, apabila APBD tidak dise­ tujui bersama oleh DPRD dan bupati sampai batas waktu yang ditentukan, kedua pihak tidak mendapat hak-hak keuangan selama enam bulan. “Ka­ lau kesalahannya itu ada di DPRD, eksekutif telah mengajukan, tetapi tidak dibahas atau disetujui, berarti kepala daerah tetap mendapatkan haknya,” ujar dia. Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan menegaskan hubung­ an antara lembaga eksekutif dan legislatif berjalan harmonis. Ini merupakan ulah segelintir oknum yang dengan sengaja dan sistematis mencoba menggagalkan pengesah­

aturan kepala daerah. Rencananya hasil pembahasan tersebut diserah­ kan pada Senin (5/12).

Lebih Besar Untuk diketahui, RAPBD Tang­ gamus 2017 sebesar Rp1,555 triliun, sedangkan APBD 2016 sebesar Rp1,684 triliun. Berarti dengan menggunakan pagu APBD 2016 nilainya akan lebih besar. “Jadi secara garis besar, kami tidak akan menemukan masalah pada pelaksanaan pembangunan di 2017,” kata Bambang. Pengaturan penggunaan per­ aturan kepala daerah itu diatur

EMBANGUNAN Kabupaten Tanggamus bakal stagnan setelah DPRD setempat tidak juga mampu menggelar paripurna pengesahan APBD 2017. Pasalnya, dengan tidak dise­tujuinya rancangan APBD Tanggamus 2017, pembiayaan pembangun­an ­dianggarkan mela­ lui peraturan kepala Paripurna Selasa (29/11) SAKIT IZIN TANPA KETERANGAN daerah yang nilainya 20 Absen sebesar APBD 2016. Irwandi Suralaga Irwandi Suralaga Mukhtar Kemarin (30/11), ter­ Mukhtar Heri Ermawan Nuzul Irsan Nursyahbana hitung dua kali rapat Hailina paripurna pengesah­ Imron Agus Munada Nuzul Irsan Tri Wahyuningsih an APBD Tanggamus Hailina Teguh Ciptawan Kurnain Anggota DPRD Farizal 2017 gagal disidang­ Heri Ermawan Tanggamus Absen Sumiyati Nursyahbana kan kare­na anggota Paripurna Diki Fauzi Agus Munada Sumiyati Budi Sehantri Rabu (30/11) DPRD Tanggamus Munawir Khoirul Basri Herlan Adianto 21 Absen Tahzani yang hadir tidak men­ Farizal Tri Wahyuningsih Budi Sehantri capai kuorum. Sehari Diki Fauzi Kurnain Imron sebelumnya, Selasa Pahlawan Usman Pahlawan Usman Basuki (29/11), paripurna itu Fakhruddin Nugraha Zulki Qurnain Basuki juga tidak kuorum se­ Munawir Khoirul Basri Sumber: Data Pemberitaan Zulki Qurniawan Tahzani hingga ditunda pada Rabu, yang juga kemudian gagal. an APBD. “Kami tidak menyebut ini dalam UU 23/2014 pada Pasal 313 Ketua DPRD Tanggamus Heri ulah Dewan, saya tegaskan ini ulah Ayat (1), apabila kepala daerah dan Agus Setiawan mengakui gagal­ oknum. Kalau secara kelembagaan DPRD tidak mengambil persetujuan nya paripurna karena banyaknya kami tidak ada masalah,” kata Bam­ bersama dalam waktu 60 hari sejak anggota DPRD yang tidak hadir. bang, Rabu (30/11). disampaikan rancangan perda ten­ Hasil pembahasan APBD Tang­ Menurut dia, setelah tidak di­ tang APBD oleh kepala daerah kepa­ gamus 2017 itu akan diserahkan sahkannya APBD Tanggamus 2017, da DPRD, kepala daerah menyusun kepada Gubernur. pihaknya akan menyusun pera­ dan menetapkan peraturan kepala “Karena tidak bisa mengambil turan kepala daerah APBD 2017 daerah tentang APBD paling tinggi keputusan, kami serahkan kepada dengan nilai anggaran mengguna­ sebesar angka APBD tahun anggar­ Gubernur untuk penyelesaian­ kan pagu APBD 2016. Mekanisme­ an sebelumnya untuk membiayai nya seperti apa, nanti akan kami nya, eksekutif akan menyerahkan keperluan setiap bulan. (R5) ikuti,” kata Heri, kemarin. hasil pembahasan APBD 2017 ke Menurut Undang-Undang No. 23 Gubernur bersama rancangan per­ abu@lampungpost.co.id

BEKERJA untuk kepentingan rakyat merupakan harga mati bagi para anggota Dewan. Sejak terpilih hingga mengucap sumpah dan janji jabatan, para wakil rakyat itu telah meneken kontrak politik berjangka lima tahun, yakni bekerja untuk rakyat. Sebagai wakil rakyat, anggota Dewan merupakan perpanjangan tangan kepentingan rakyat merencanakan pembangunan daerahnya. Wujudnya, DPRD bersama kepala daerah menyusun APBD setiap tahun yang sudah barang tentu berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal itu tertuang jelas dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 Ayat (1) bahwa DPRD kabupaten/kota bertugas dan berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan bupati/wali kota. APBD merupakan sumber segala kebijakan pembangunan di daerah. Dalam hal ini, APBD disahkan setelah melalui persetu­ juan antara eksekutif dan legislatif daerah sebagai wakil rakyat. Di sinilah asas demokrasi keterwakilan itu berjalan. Dengan tidak disahkan persetujuan DPRD dalam paripurna menjadi peraturan daerah, APBD itu tidak bisa digunakan. Alhasil, pembangunan tahun berjalan menggunakan anggaran tahun lalu sehingga membuat pembangunan di daerah stagnan. Stagnasi itu terjadi di Kabupaten Tanggamus. Dalam dua hari agenda sidang paripurna pengesahan persetu­ juan APBD Tanggamus 2017, DPRD tidak pernah kuorum. Pada sidang Rabu (30/11), tingkat kehadiran para wakil rakyat itu hanya 20 dari 45 orang legislator. Dari 45 politikus partai yang terpilih dalam pemilu legislatif menjadi wakil rakyat itu, sebagian besar tidak hadir tanpa alasan. Pada sidang hari itu, hanya 3 orang beralasan sakit dan 3 orang izin, sementara selebihnya tanpa keterangan. Alhasil, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan pun menyerah dengan kelakuan mbalelo anggotanya. Menurutnya, karena Dewan tidak bisa mengambil kepu­ tusan, DPRD Tanggamus menyerahkan kepada gubernur untuk penyelesaiannya seperti apa. Sudah bisa ditebak, APBD yang tidak disepakati pengesahannya oleh daerah tidak dapat berlaku. Kon­ sekuensinya, pembangunan di Tanggamus menggunakan anggaran tahun lalu. Ini akibat tingkah wakil rakyat yang tidak menetapi sumpahnya. Para anggota Dewan itu seharusnya sadar, menjadi Dewan yang terhormat bukan berarti mereka dapat berlaku suka-suka, semisal tidak menghadiri rapat ma­ hapenting untuk kepentingan rakyat. Ketidakhadiran itu tentu melukai hati rakyat. Adalah wajar bagi masyarakat Tanggamus untuk menimbang-nimbang kembali kontrak politik yang telah mereka percayakan. Bagi anggota Dewan yang berkiner­ ja baik, patutlah kontrak itu diperpanjang pada pemliu legislatif mendatang. Untuk Dewan pemalas, tentu tak perlu dipilih kembali. Sebab, kita yakin dan percaya, masih banyak politikus lain yang patut diberi kesempatan bekerja dengan sepenuh hati mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok hanya untuk menghadiri rapat. n

oasis

Akkermansia dan Obesitas PARA peneliti di University of Louvain di Belgia membuat terobosan dengan menemukan sebuah protein yang bisa segera menghentikan perkembangan diabetes dan obesi­ tas pada manusia. Selama 10 tahun terakhir, para peneliti yang dipimpin Patrice Cani, seorang peneliti WELBIO di University of Louvain, dan Willem de Vos, profesor di University of Wageningen di Belanda, telah meneliti bakteri yang disebut Akkermansia muciniphila. Akkermansia adalah salah satu bakteri yang paling umum dan strain bakteri usus yang diyakini memiliki efek antiinflamasi pada manusia. Dalam percobaan pada tikus, Cani dan tim menunjukkan Akkermansia muciniphila pen­ ting dalam memerangi obesitas dan diabetes tipe 2. Sekarang, para peneliti telah memutuskan untuk mem­ produksi Akkermansia dan mengujinya pada manusia. Untuk tahap awal, para peneliti telah menyatakan peng­ gunaan bakteri tersebut pada manusia aman. (MI/R5)

UIN Raden Intan Tingkatkan Mutu SDM Lampung PRESIDEN Joko Widodo sudah menandatangani izin prinsip peralihan status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), Rabu (30/11) di Jakarta. Pengamat pendidikan Lam­ pung, Bujang Rahman, menga­ takan peralihan status IAIN menjadi UIN menambah kampus bereputasi tinggi di Lampung. “A r t i n y a , m e m p e r l u a s akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Lampung. APK (ang­ ka partisipasi kasar) pendidikan tinggi Lampung semakin me­ ningkat karena alternatifnya ber­ tambah,” kata Bujang, kemarin. Peningkatan APK pendidikan tinggi tersebut otomatis men­

dongkrak mutu SDM di Lampung. Menurutnya, dengan peralihan status ini, UIN Raden Intan harus menyejajarkan diri sebagai pergu­ ruan tinggi yang tidak lagi khusus di bidang prodi Islam, tapi juga umum. Namun, di sisi lain, tidak meminggirkan dan melupakan misi keagamaan. “Kalau bukan UIN, siapa lagi yang mengemban misi ke­ agamaan ini? Untuk itu, harus diperkuat kajian-kajian bidang keislamannya. Ini tantangan,” kata Wakil Rektor I Bidang Aka­ demik Universitas Lampung (Unila) itu. Sebagai salah satu unsur pimpinan di Unila, Bujang mengaku turut senang dengan peralihan status IAIN karena

n LAMPUNG POST/DOK.

Moh Mukri Rektor IAIN Raden Intan Lampung

menjadi penyeimbang bagi Unila. Namun, dia mengin­ gatkan agar UIN membuka ­program studi yang dibutuhkan masyarakat tapi belum tersedia di perguruan tinggi lain. Begitu juga dengan Unila untuk tidak membuka prodi yang menjadi rival. “Sehingga

variasi pilihan masyarakat un­ tuk pendidikan tinggi semakin banyak,” kata dia. Akademisi IAIN Raden Intan Lampung, Khomsahrial Romli, mengatakan peralihan status IAIN menjadi UIN menambah kesempatan masyarakat un­ tuk kuliah tanpa perlu jauhjauh ke luar provinsi. “Nanti akan ada penambahan lima fakultas baru dan 16 prodi. Misalnya, Fakultas Ilmu Komu­ nikasi yang tadinya tidak ada sekarang sudah ada sehingga pendidikan di Lampung akan semakin berkembang,” ujar Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung itu. Rektor IAIN Raden Intan Lampung Moh Mukri menga­

takan peralihan status menjadi UIN merupakan kado terindah dies natalis ke-48 IAIN Raden Intan yang digelar dua hari lalu. “Sekarang saya sedang di Bappenas penandatanganan MoU dengan pihak IDB (Islamic Development Bank, red) untuk bantuan pembangunan saranaprasarana UIN sebesar Rp650 miliar,” kata Mukri. Menurutnya, perubahan sta­ tus IAIN Raden Intan Lam­ pung menjadi UIN bersamaan ­dengan lima IAIN lainnya, yaitu IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Antasari Banjarmasin, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dan IAIN Ma­ taram. (RIN/UIN/S2)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.