facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
I
24 Hlm. kamis 19 MEI 2016 www.lampost.co
Lampung Perangi Narkoba
n LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO
MERESMIKAN SATGAS ANTINARKOBA. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kiri) membacakan ikrar Satgas Antinarkoba saat meresmikan Satgas Antinarkoba Lampung, didampingi Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, di GSG Universitas Lampung, Rabu (18/5). Sebanyak 10 ribu anggota satgas diresmikan pada hari itu. (insert) Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kanan) menyerahkan piagam penghargaan rekor Muri kepada Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin (kiri) atas rekor pelantikan Satgas Antinarkoba terbanyak.
Satgas Antinarkoba ini bisa menjadi contoh daerah lain dalam upaya pemberantasan narkoba. DENI ZULNIYADI
P
ELANTIKAN Satuan Tugas (Satgas) Antinarkoba menjadi momentum Lampung memerangi narkoba. Perang itu dimulai dari pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga oleh masyarakat hingga penindakan oleh aparat kepolisian. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan narkoba menjadi perhatian utama kepolisian untuk diberantas, selain korupsi, komunisme, terorisme, dan radikalisme. “Ada tiga poin yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan Satgas Antinarkoba,” kata Kapolri kepada 19 perwakilan satgas yang baru dilantik di Gedung Serbaguna (GSG) Unila, Rabu (18/5). Menurut Kapolri, poin pertama satgas harus mencegah penyalahgunaan narkoba mulai dari lingkungan keluarga masing-masing, serta menjadi informan terdepan bagi aparat kepolisian. Kedua, bisa sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba. “Misal kalau ada pengajian, arisan RT, atau lingkungan di sana bisa dijelaskan bahaya penyalahgunaan narkoba,” kata orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu. Ketiga, tindakan kepada para penyalahgunaan narkoba tidak harus diasingkan atau dikucilkan. Di sinilah peran satgas ini dapat memberikan penyadaran dan melakukan pendekatan serta kasih sayang. “Saya yakin akan
berhasil. Kalau dari keluarga, lingkungan, sampai ke provinsi dilakukan, akan menurunkan peredaran narkoba,” ujar dia. Badrodin juga mengungkapkan Satgas Antinarkoba hendaknya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebab, pembentukan satgas itu merupakan suatu gerakan massal yang dilakukan Polda di tingkat provinsi. “Baru kali ini saya laksanakan. Inisiatif ini cukup baik dan perlu didukung dan dikembangkan. Lampung bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” katanya.
berapa kali. Siapa saja PNS yang mengonsumsi narkoba akan dipecat secara tidak hormat, sehingga seluruh aparatur sipil negara bebas dari narkoba,” kata dia.
Muri Kedua Pengukuhan dan pelantikan Satgas Antinarkoba itu pun membuat Polda Lampung mendapat penghargaan Muri. Dengan begitu, ini menjadi rekor Muri kedua, setelah sebelumnya Polda mendapatkannya melalui program Excellent Police Service (EPS) atau layanan prima kepolisian. Kapolda Lampung Brigjen Ike
Ikrar Satgas Antinarkoba 1. Kami setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami menolak adanya narkoba di bumi Lampung. 3. Kami perang melawan narkoba. 4. Kami jadikan narkoba musuh bersama. 5. Kami generasi pemimpin bangsa yang bebas dari narkoba. Untuk diketahui, 19 perwakil an satgas yang dilantik Kapolri itu adalah Wakil Gubernur, 15 bupati/wali kota se-Lampung, dan tiga pemimpin redaksi. Usai dilantik, mereka mengucapkan ikrar yang dipimpin Kapolri. Hadir dalam pelantikan dan deklarasi Satgas Antinarkoba itu Ketua DPR Zulkifli Hasan, Ketua Umum Granat Hendry Yosodiningrat, Danrem 043/Gatam Lampung, Wakabareskrim, serta sejumlah pejabat Mabes Polri dan Polda Lampung. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Bachtiar Basri menga takan pelantikan itu menjadi momentum untuk bersama menyatakan perang pada narkoba. Wagub juga menegaskan akan memecat pegawai negeri sipil yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. “Saya sudah sampaikan be-
Edwin mengatakan para anggota satgas nantinya memberi penyuluhan di desanya masingmasing, juga membantu polisi menangkap siapa saja yang terlibat dalam kasus narkotika. “Mereka ini akan memberikan pengarahan, penyuluhan, juga bersama dengan polisi membantu jika ada yang tertangkap tangan kemudian menyerahkan langsung ke polisi,” kata Kapolda. (*11/R5) deni@lampungpost.co.id
Sissy Priscillia Sekolahkan... Hlm. 16
KPPU Sidangkan 17 Perusahaan Ayam KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidangkan kasus 17 perusahaan pembibit an ayam yang melakukan apkir dini. Sebab, gabungan perusahaan itu diduga melakukan kesepakatan dan kartel. KPPU menilai target apkir dini sebanyak 6 juta ekor ayam parent stock merupakan hasil ke sepakatan para perusahaan tersebut. Adapun 17 perusahaan tersebut, yakni PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Bibit Indonesia (PT Malindo Feedmill dan PT Leong Ayam Satu), PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, dan PT Hybro Indonesia. Selain itu, PT Cibadak Ibdah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo Jaya, PT Karya Indah Pertiwi, PT Panca Patriot, PT Kerta Mulya Sejahtera, PT Sierad Produce, dan PT Silga Perkasa. Dalam mengusut kasus kartel itu, KPPU mendengarkan kesaksian Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno. Sejumlah fakta yang terungkap adalah sebelum dikeluarkannya keputusan pengapkiran indukan ayam, pemerintah telah melakukan 42 kali pertemuan, melibatkan tim ad hoc yang dibentuk pemerintah-pengusaha, dengan para pengusaha peternakan ayam. Menurut Muladno, kebijakan apkir dini merupakan jalan satu-satunya untuk memangkas jumlah ayam grand parent stock (GPS) yang berlebihan diimpor. Karena oversuplainya jumlah ayam sekitar 6% per tahun, harga ayam siap potong di tingkat peternak jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP). Namun, Muladno enggan menyebut ke sepakatan 17 perusahaan yang melakukan apkir dini itu sebagai tindakan kartel. Dia lebih memilih istilah konsolidasi. Majelis Komisi KPPU Sukarmi mengatakan pemerintah tidak semestinya memfasilitasi apkir dini yang dilakukan 17 perusahaan pembibit an ayam. Menurutnya, bila difasilitasi dan ada kesepakatan, KPPU akan menduga kebijakan itu menimbulkan kartel ayam. (MI/K2)
Korupsi Dana Pendidikan karena Lemah Manajemen
n LAMPUNG POST/DOK.
Daryanto Irjen Kemendikbud INSPEKTUR Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Daryanto menyatakan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap korupsi dana alokasi khusus (DAK) di sektor pen-
l TAHUN XLl Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 No. 13808
TERUJI TEPERCAYA
didikan merupakan hal yang sudah diketahui Pemerintah Pusat. Pasalnya, temuan tersebut merupakan kasus yang terjadi sejak 2006 hingga 2015 dan sudah ditangani aparat penegak hukum. Meskipun demikian, Dar yanto mengatakan bukan berarti ada pembiaran. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan percepatan untuk memberikan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan. “Tapi, kami tidak bisa kerja sendiri, perlu kerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan pengawasan tersebut,” katanya, Rabu (18/5).
Daryanto menuturkan adanya korupsi DAK tersebut karena lemahnya manajemen di tingkat daerah, baik penge lola maupun penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, ke depannya pemerintah akan melakukan pengawasan lebih ketat di tingkat manajemen penggunaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap meng ungkap korupsi di bidang pendidikan selama 10 tahun terakhir yang sempat diungkap ICW. Namun, KPK belum menerima laporan tersebut. “KPK tentu akan menindaklanjuti laporan
tersebut,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Rabu (18/5). Menurutnya, KPK akan menindaklanjuti dugaan korupsi itu apabila sudah dilaporkan ke KPK. Namun, pihaknya belum menerima adanya lapor an dugaan korupsi seperti diungkap ICW. “Belum ada laporan tersebut.” Khusus di Lampung, barubaru ini proyek panas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah menjerat empat tersangka, yakni Edward Hakim (mantan Kasubbag Pe rencanaan Disdik Lampung)
dan Aria Sukma S Rizal (PNS pemberdayaan masyarakat Lampung), Tauhidi (mantan Kepala Disdik Lampung era Gubernur Sjachroedin ZP), dan Hendrawan (rekanan). Keempatnya ditahan Kejaksaan Tinggi di Rutan Way Huwi, Lampung Selatan, atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus proyek pengadaan 93 paket perlengkapan sekolah untuk SD/MI/ SMP/MTs di Disdik Lampung tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp17,7 miliar, dengan kerugian negara sekitar Rp8,9 miliar. (MI/*12/O2)
TAJUK
Senyum Murah di Gedung Mewah RUMAH sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan penting meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai benteng utama kesehatan, pelayanan rumah sakit haruslah berjalan optimal. Namun disayangkan, pe layanan rumah sakit di Indonesia belum bisa dikatakan baik. Pelayanan yang diberikan fasilitas kesehatan di negeri ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Padahal, pemerintah selalu berupaya meningkatkan fasilitas rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung setiap tahunnya berkecukupan dana, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Tahun 2016 ini saja, Pemerintah Provinsi Lampung mengucurkan dana Rp155 miliar untuk pembenahan sarana dan prasarana fisik RSUDAM. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2015 lalu senilai Rp85,69 miliar. Dana senilai Rp155 miliar itu untuk pembangunan dan rehabilitasi fisik enam fasilitas RSUDAM. Di antaranya pembangunan gedung rawat telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), mata, serta kemoterapi. Pemerintah Provinsi juga mencukupi alat-alat ke sehatan kedokteran RSUDAM. Tapi, apalah arti gedung megah dan fasilitas mumpuni itu jika pelayanan tetap buruk. Bahkan, senyuman tenaga medis suatu yang amatlah mahal. Oleh karena itu, selain perbaikan fasilitas, peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia juga sangat penting. Pelayanan dari hati seperti baju yang dipakai berwarna putih itu, lebih dibutuhkan pasien untuk kesembuhannya, di samping fasilitas dan peralatan yang berkecukupan. Jangan sampai ada lagi pandangan buruk masyarakat terhadap pelayanan di RSUDAM, terutama pasien miskin yang kerap diabaikan. Apalagi RSUDAM merupakan rumah sakit tipe B yang rujukan bagi pasien BPJS Ke sehatan dari rumah sakit tipe C dari 15 kabupaten/kota se-Lampung. Setidaknya 300—400 pasien BPJS dirujuk ke RSUDAM setiap harinya. Karena itu, kita tentu mendukung RSUDAM mewujudkan visinya menjadi rumah sakit unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan di Sumatera. Namun, tidaklah mudah untuk mencapai tujuan itu. Masyarakat berharap dana yang digelontorkan peme rintah tidaklah menjadi sia-sia. Berbagai fasilitas harus sebanding dengan pelayanan yang diberikan sehingga ke depan tak ada lagi keluhan rakyat terhadap fasilitas dan pelayanan rumah sakit pemerintah. Tidak hanya fasilitas yang harus dipenuhi rumah sakit, tapi juga kelengkapan lain seperti tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan ruang. Rakyat berharap RSUDAM benar-benar menjadi rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan prima di gedung megahnya. n
oasis
Olahraga dan Risiko Kanker SEBUAH studi besar mengungkapkan berolahraga dapat mengurangi risiko 13 jenis kanker, termasuk kanker hati dan payudara. Dalam penelitian ini, Steven Moore dari National Cancer Institute, AS, dan rekan meneliti data dari 1,44 juta orang di AS dan Eropa, berusia 19 sampai 98 tahun, yang diikuti selama ratarata 11 tahun. Peserta dimintai keterangan apakah mereka melakukan kegiatan intensitas sedang atau tinggi di waktu luang mereka, seperti berjalan, berlari, atau berenang, dan sejumlah aktivitas fisik lainnya. Selama periode studi, sekitar 187 ribu kasus kanker baru terjadi pada peserta. Hasilnya, olahraga berkaitan dengan risiko yang lebih rendah terkena kanker usus (16%), payudara (10%), dan endometrium (21%). Selain itu, juga mampu mereduksi risiko kanker adenokarsinoma esofagus (42%), hati (27%), kardia lambung (22%), ginjal (23%), dan leukemia myeloid (20%). Secara keseluruhan, intensitas latihan fisik atau olahraga yang tinggi dikaitkan dengan risiko 7% lebih rendah dari kanker. (MI/R5)