Lampung Post Kamis, 12 Mei 2016

Page 1

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost

I

24 Hlm. kamis 12 MEI 2016

l TAHUN XLl Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 No. 13801

TERUJI TEPERCAYA

www.lampost.co

Lampung Ekspor 15 Ton Kerapu ke Hong Kong SEBANYAK 15 ton ikan kera­ pu hidup hasil budi daya di Lampung senilai Rp1,65 miliar diekspor ke Hong Kong menggunakan kapal Charter Wide CM64185A-D melalui Dermaga Siuncal, Pesawaran, Rabu (10/5). Ekspor tersebut merupakan yang perdana se ­ telah terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 15/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Setiato mengatakan ekspor kerapu ke Hong Kong rencananya akan dilakukan enam kali dalam setahun. “Untuk yang perdana ini ada 15 ton yang diekspor. Harganya Rp110 ribu per kilo,” kata Setiato, di sela-sela pengiriman ikan kerapu tersebut, kemarin. Turut hadir menyaksikan ekspor perdana ikan kerapu hasil budi daya Lampung itu, di antaranya Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Slamet Soebjakto dan anggota Komisi IV DPR Sudin. Menurut Slamet, Lampung merupakan daerah yang menjadi basis budi daya laut. Dari total produksi ke­ rapu di Indonesia sebanyak 11.800 ton, 30% di antaranya merupakan kontribusi dari Lampung. Slamet berjanji akan memberikan perhatian khusus supaya produksi perikanan Lampung lebih meningkat. “Kami akan berikan program-program bantuan, seperti keramba jaring apung. Selain kerapu, diharapkan Lampung juga bisa mengembangkan kakap putih,” ujarnya. Ia menjelaskan dengan diterbitkannya Permen No. 15/2016, pembudidaya ikan bisa mengekspor langsung hasil budi dayanya ke luar negeri. Namun, kapal asing nantinya tidak diperbolehkan untuk langsung mendatangi sentra budi daya, tetapi harus bersandar di check point terakhir atau di satu tempat yang telah ditetapkan. “Seperti di Lampung, salah satunya di Dermaga Siuncal. Kebijakan ini diberlakukan karena ada beberapa kapal asing yang sebelumnya langsung masuk ke tempat budi daya,” kata dia. (YAR/AJI/K2)

TAJUK

Mengubur Bangsa Sendiri

n LAMPUNG POST/IYAR JARKASIH

EKSPOR PERDANA KERAPU. Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto (dua kiri) didampingi anggota Komisi IV DPR Sudin (empat kiri) melihat hasil budi daya ikan kerapu saat ekspor perdana hasil pembudidayaan Lampung di Dermaga Singgah Siuncal, Pesawaran, Rabu (11/5). Sebanyak 15 ton ikan kerapu dari keramba jaring apung Siuncal diekspor menuju Hong Kong.

Jokowi Ancam Kepala Daerah Mainkan DAK Daerah-daerah yang tidak membelanjakan anggaran dengan produktif, nantinya akan diumumkan secara terbuka. IYAR JARKASIH

P

RESIDEN Joko Widodo mengancam kepala daerah yang mempermainkan anggar­ an, terutama dana alokasi khusus (DAK). Presiden bahkan menginginkan agar mekanisme tata kelola dana yang dikucurkan melalui APBN itu segera dibenahi. Menurut Presiden, peng­ anggaran yang tidak berdasarkan prioritas akan membuat penyerapan DAK tidak maksimal hingga menyisakan kas anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. “Penganggaran (DAK) yang tidak didasarkan pada prioritas atau kebutuh­ an, dalam praktiknya juga kurang transparan karena ada lobi-lobi dan politisasi,” kata Presiden, saat menutup Musrenbangnas 2016 yang dihadiri para kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5). Jokowi mengingatkan agar alokasi DAK harus money follow program, bukan money follow function. Selain itu, pengawasan juga harus di-

Perppu Kejahatan Seksual segera Terbit KEJAHATAN seksual, ter­utama pada anak, bakal dijerat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dengan hukuman lebih berat. Pemerintah segera menerbitkan perppu itu. “Dalam rapat terbatas tadi diputuskan bahwa berkaitan dengan perlin­ dungan kejahatan sek­ sual terhadap anak, maka payung hukumnya akan dikeluarkan segera perppu,” ujar Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, usai rapat terbatas tentang pencegah­ an kekerasan terhadap anak di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5). Puan menjelaskan perppu itu berisi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yakni hukuman pokok maksimal 20 tahun penjara

dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan yang dimaksud adalah dilakukan kebiri dan pemberian cip bagi pelaku agar bisa dipantau. Ia menyampaikan ada beberapa perbedaan pandang­ an dari sejumlah kementerian yang terungkap dalam rapat tersebut. Namun, hukum­ an kebiri sudah menjadi pertimbangan Presiden dan akan diberlakukan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. “Serta publikasi identitas sebagai pemberian hukum­a n sosial. Hal ini sebagai komitmen peme­ rintah bahwa tindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa dan kami mengutuk kejadian tersebut. Maka harus diberikan efek jera,” kata Puan. (MI/R5)

lakukan dengan ketat agar jangan sampai di akhir tahun hanya rampung 30 persen. “Saya tidak ada tawar-menawar dan lobi untuk masalah DAK ini. Untuk menjamin itu, saya minta laporan pengguna­ an DAK dan pemanfaatan pengawasan,” kata dia. Jokowi mengancam para kepala daerah yang lalai melakukan kewajibannya dalam penggunaan ang-

Duit akan hilang begitu saja kalau dibagi-bagi tanpa program yang jelas. garan. Daerah-daerah yang tidak membelanjakan anggaran dengan produktif, nantinya akan diumumkan secara terbuka. “Kalau tidak bergerak, suatu saat saya akan umumkan.” Presiden secara tegas mengingatkan kepala daerah agar dana APBN yang telah disalurkan dapat segera

dibelan­jakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur. “Duit akan hilang begitu saja kalau dibagi-bagi tanpa program yang jelas. Fokus saja, tahun pertama fisik jalan, kontrol yang baik, pasti jadi. Kedua pembangunan pasar, setahun akan jadi,” ujarnya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan fokus belanja DAK ke depan akan dikonsentrasikan ke beberapa sektor, seperti air, listrik, dan perumahan. Pramono mengatakan peng­ aturan DAK akan diatur secara khusus sehingga tidak memberi ruang untuk negosiasi dengan siapa pun dalam pelaksanaannya.

Ia mengatakan sejumlah lelang proyek pembangunan telah berjalan dan sudah kontrak. “Tapi memang lelangnya belum semua. Kalau konstruksi kan konsultannya dulu yang dilelang,” kata dia. Menurutnya, pada tahun ini serapan APBD Lampung sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 25 persen pada triwulan I. Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat mengatakan serapan dana APBD Provinsi Lampung yang baru 30 per­ sen lantaran dana yang diterima dari Pemerintah Pusat juga masih rendah. “Artinya kemarin enggak sekaligus kami terima, bertahap juga,” kata Taufik. (MAN/R5)

Dana Mengendap... Hlm. 11

Sesuai Standar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Lampung Zainal Abidin menjelaskan pada triwulan I periode 1 Januari—30 April 2016, dari APBD sebesar Rp5 triliun le­ bih, sudah terserap 30 persen. Jumlah tersebut sudah sesuai standar dan tidak terlalu rendah. “Sudah standar, 30 persen. Artinya realisasi ini sudah sesuai dengan rencana yang sebelumnya ditetapkan,” kata Zainal, melalui telepon, kemarin.

iyar@lampungpost.co.id

oasis

Blueberry Perangi Kanker Payudara Megan Fox Ogah Berakting Konyol Hlm. 16

Lampung Peringkat 10 IIUN SMK Nasional

n LAMPUNG POST/DOK.

Anies Baswedan Mendikbud LAMPUNG mendapat peringkat kesepuluh indeks integritas ujian nasional (IIUN) tingkat nasional 2016 untuk kategori sekolah menengah kejuruan (SMK). Penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Bumi Ruwa Jurai mendapat skor 75,89. Secara perinci, perolehan skor IIUN adalah Kepulauan Riau peringkat pertama dengan skor 79,07, DI Yogyakarta (78,87), Kalimantan Utara (78,17), Bangka Belitung (77,59), Kaliman-

tan Barat (77,52), Bengkulu (77,17), Kalimantan Tengah (76,51), Jawa Barat (76,42), dan Jambi (76,00). Untuk tingkat SMA pada kelompok IPA, Yogyakarta menempati posisi pertama dengan skor IIUN 78,36. Sementara untuk SMA di ke­ lompok IPS, Yogyakarta juga peringkat pertama dengan skor IIUN 78,21. Lampung tidak masuk 10 besar dalam dua kategori itu. “Dengan prestasi IIUN ini, Yogyakarta telah memiliki ekosistem pendidikan yang baik dan pantas menjadi contoh provinsi lain,” kata Mendikbud Anies Baswedan pada konferensi pers di Kemendikbud, Rabu (11/5). Turut mendampingi Kepala BSNP Zainal Arifin Hasibuan dan Kepala Puspendik Nizam. Menurut Anies, contoh ekosistem pendidikan yang telah berjalan baik juga terjadi di Kota Malang, Jawa Timur.

PEMERINTAH serius menyikapi munculnya organisasi berpaham antiPancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Simbol-simbol yang berkaitan dengan komunisme, Marxis, Leninisme, atau paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa diwaspadai. Sikap waspada dari pemerintah itu dibuktikan dengan ditangkapnya sejumlah orang yang mengenakan kaus bergambar palu arit, gambar identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai yang telah berkali-kali merongrong NKRI dan Pancasila. Ancaman berat pun diingatkan Menteri Pertahanan Ryami­ zard Ryacudu bagi siapa pun yang mengibarkan anti-NKRI. Berdasarkan UU No. 27/1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, ancaman maksimalnya bisa 20 tahun. Bukan hanya menangkap warga penyebar simbol-simbol tersebut, Menteri Dalam Negeri juga telah mengirimkan surat ke Kapolri terkait keberadaan organisasi kemasyarakat­ an (ormas) penganut paham anti-Pancasila. Kapolri diminta mencermati pengganggu kedaulatan ne­ gara dan stabilitas nasional. Kemendagri juga berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian guna membahas pembubar­ an ormas berpaham radikal dan anti-Pancasila. Di Lampung, minggu ini seorang pemuda ditangkap karena memakai baju berlambang palu arit saat menonton konser ini menandakan paham komunis sudah terang-terangan masuk ke jantung Tanah Lada. Belum lagi gerakan yang menyeleweng dari ajaran agama. Harus diakui, bahwa selama ini ada kelompok-ke­ lompok anti-NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok tersebut bisa saja muncul karena ketidakpuasan terhadap apa yang terjadi di negeri ini. Sejak 1981, kedaulatan negara ini berkali-kali diguncang beragam aksi teror. Dengan akumulasi kasus mencapai 32 serangan plus jatuhnya ratusan korban. Tragedi bom Thamrin, Selasa (2/2), adalah kasus teranyar aksi teror. Salah satu alasan kelompok-kelompok radikal menolak NKRI adalah karena sistem kenegaraan dan hukum yang tidak berdasarkan asas agama. Sayangnya, bukannya mematahkan tudingan itu, melainkan banyak elite di republik ini yang justru terjebak perilaku zalim. Bila kelompok teroris kerap melakukan kekejaman atas nama agama, sebagian besar elite melakukan kejahatan luar biasa lewat perilaku korupsi yang terus menggila. Perilaku itu menghancurkan sendi-sendi bangsa lantaran menipiskan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara. Agar kelompok itu tidak semakin kuat, sudah seharusnya para elite bangsa ini membuktikan kebenaran dari sistem hukum dan kenegaraan yang ada. Jangan malah sewenangwenang, otoriter dan mengabaikan kepentingan umum hanya demi kepentingan kelompok tertentu apalagi individu. Semua pihak harus membuktikan bahwa walaupun tidak mengatasnamakan agama, sistem hukum dan kenegaraan yang digunakan di Indonesia tetap berdasarkan nilai-nilai luhur, tidak terkecuali nilai luhur yang bersumber dari berbagai ajaran agama. Pembuktian itu menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa yang menjadi citacita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Pembuktian ini dapat mengikis keraguan warga terhadap negara. Masyarakat tidak bisa terus-menerus diberi janji kesejahteraan oleh rezim demi rezim korup, sementara mereka selalu jauh dari kesejahteraan dan kemajuan. Bila tidak, ini sama dengan menggali kubur untuk bangsa sendiri. n

“Untuk wilayah kota dan kabupaten yang mempunyai IIUN tinggi nanti akan kami sampaikan berikutnya,” ujarnya. Nizam, yang juga guru besar UGM Yogyakarta, menambahkan berhasilnya wilayah yang sekolahnya memiliki IIUN tinggi dan terus mempertahankan kejujuran ka­ rena berhasil membangun zona integritas. Untuk UN SMP hingga hari ketiga, Irjen Kemendikbud Daryanto mengatakan pihaknya telah menerima 23 laporan pengaduan berupa kebocoran atau kecurangan. “Kami akan tindak lanjuti la­poran itu dengan saksama dan komprehensif,” kata dia. Daryanto juga mengaku akan menindaklanjuti temuan laporan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) terkait peng­ awas mendapat kunci jawab­ an dari peserta. “Ya kami akan dalami laporan FSGI tersebut,” ujarnya. (MI/R5)

Studi oleh Massey University ini melakukan analisis dengan memberikan blueberry kepada hewan sebagai bagian dari diet. Tim menemukan hewan-hewan tersebut memiliki tingkat insiden 50% lebih rendah dari tumor mammae atau tumor yang menyerang payudara. Blueberry mengandung phytochemical yang disebut anthocyanin (pigmen alami yang terdapat pada tanaman yang memberikan warna biru dan merah), yang bertanggung jawab untuk manfaat kesehatan blueberry. Senyawa anthocyanin mengurangi radikal bebas dalam sistem tubuh, menurunkan pembentukan pembuluh darah baru, dan meningkatkan jumlah bakteri yang menguntungkan. Semua elemen tersebut membantu dalam memerangi kanker payudara. (MI/R5)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Lampung Post Kamis, 12 Mei 2016 by Lampung Post - Issuu