www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 14003 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 9 desember 2016 l 24 Hlm.
Pemerintah Siapkan Anggaran Gempa Aceh MENTERI Keuangan Sri Mul yani Indrawati mengungkapkan pemerintah sedang menyiapkan anggaran cadang an untuk bencana gempa bumi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Menurut dia, anggaran untuk bencana gempa bumi ini memiliki kekhususan sehingga memerlukan waktu lebih panjang dari biasanya. “Biasanya emergency butuh waktu sometimes-lah. Emergency kan seperti saya tadi pagi report-nya masih berlangsung, jadi menolong fokus dalam satu sampai tiga hari. Kalau earthquake, kan beda sekali dengan yang lainnya,” ujar Sri Mulyani usai menghadiri Internasional Forum on Economic Development and Public Policy, di Bali, Kamis (8/11). Dia melanjutkan gempa Aceh yang berkekuatan 6,4 SR merupakan kejadian luar biasa yang masuk penganggaran cadangan. Menurut dia, sebagai bendahara umum negara, Menteri Keuangan harus meng alokasikan dana cadangan yang sebetulnya setiap tahun harus dianggarkan. “Itu untuk berbagai keperluan mengurus Republik ini yang tidak terduga, seperti bencana alam, atau tiba-tiba ada pengungsi, dan pengirim an pasukan di negara lain. Indonesia sebagai warga dunia, sebagai negara yang dianggap cukup besar dari sisi size ekonominya, kadang kami diminta berperan.” Kepala Badan Nasional Penangg ulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan jumlah korban gempa Aceh mencapai 646 jiwa, di antaranya 99 orang meninggal, 127 luka berat, dan 462 luka ringan. Perinciannya, meninggal di Pidie Jaya sebanyak 96 orang, Bireuen (2), dan Pidie (1), sedangkan yang belum teridentifikasi hingga sekarang sebanyak 12 orang. “Soal jumlah korban, dirilis jumlah yang dikeluarkan oleh BNPB 96 orang totalnya. Biar tidak terjadi simpang siur soal jumlah,” katanya. Willem melanjutkan pengungsi sebanyak 10.024 jiwa tersebar di beberapa titik. Ada juga sebagian berada di rumah keluarga mereka yang rumahnya tidak rusak. (MI/D2).
DOA UNTUK ACEH HLM. 7
Galang Donasi untuk... Hlm. 16
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Praktik Culas Tunjangan Guru
n ANTARA/IRSAN MULYADI
KERUSAKAN GEMPA ACEH. Salah satu kawasan yang terkena dampak gempa diambil dari dalam pesawat Susi Air, di Pidie Jaya, Aceh, Kamis (8/12). Gempa 6,5 SR yang berpusat di Pidie Jaya pada Rabu (7/12) mengakibatkan 102 orang tewas, ratusan orang luka-luka, dan ratusan bangunan rusak berat.
Usut Sertifikasi Tidak Perlu Tunggu Laporan Kalau ada indikasi korupsi, polisi dan kejaksaan harus gerak. Kalau soal administrasi negara, harus diselesaikan. EFFRAN KURNIAWAN
P
ENGUSUTAN pengalihan dana sertifikasi sehingga pembayaran yang dilakukan Pemkot Bandar Lampung ke guru setempat berpolemik tidak perlu menunggu laporan. Pasalnya, kasus yang berhubungan dengan anggaran bukan delik aduan. Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila), Wahyu Sasongko, mengatakan dalam penyelidikan yang dilakukan aparat, cukup meminta audit dari institusi berwenang untuk menguatkan penetapan. Audit dalam dilakukan oleh Badan Pemer iksa Keuangan (BPK) atau dimintakan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Aparat mengauditnya, nanti hasilnya baru ketahuan apakah pengalihan dana itu hanya administrasi atau merupakan tindak pidana,” kata Wahyu saat dihubungi, Kamis (8/12). Menurutnya, dalam proses hukum nya kasus itu dapat berjalan tanpa adanya laporan dari masyarakat. Sebab, kasus yang berhubungan dengan anggaran itu bukanlah delik aduan yang disinyalir mengandung
unsur korupsi. “Secara hukumnya itu delik umum dan bukan delik aduan. Kalau informasinya sudah tersiar di surat kabar, sudah bisa menjadi bahan bagi penegak hukum,” ujar Wahyu. Hal senada dikatakan pengamat hukum Unila lainnya, Heni Siswanto. Dia mendorong kepolisian dan kejaksaan serius menangani permasalahan itu untuk memberi tekanan lebih masif kepada Pemkot setempat agar memenuhi hak-hak guru.
“
Untuk diketahui, Kementerian Keuangan mengeluarkan edaran pembayaran dana sertifikasi guru 2016 menggunakan sisa anggaran sertifikasi selama lima tahun terakhir. M e n t e r i Ke u a n g a n m e m i n t a kelebihan anggaran sertifikasi yang tidak dikembalikan Pemkot untuk pembayaran 2016 sesuai aturan dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK). Sesuai aturan, sisa pengelola an DAK digunakan untuk pelaksana an DAK tahun berikutnya.
KEMENTERIAN Keuangan memangkas tunjangan profesi guru pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Pemangkasan dana sertifikasi Rp23,4 triliun itu merupakan bagian penghematan transfer ke daerah sebesar Rp70,1 triliun. Kebijakan pemangkasan sertifikasi guru bukan tanpa musabab. Berdasarkan rekonsiliasi data Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah, diketahui penganggaran sertifikasi guru over-budgeting. Kelebihan dana sertifikasi itu disebabkan jumlah guru yang berhak menerima tunjangan profesi tidak sesuai dengan jumlah saat penganggaran. Dari 1.300.758 guru yang diajukan, ternyata hanya 1.221.947 orang yang berhak memeroleh dana sertifikasi. Atas temuan itu, pada triwulan II, pemerintah menghentikan penyaluran sertifikasi Rp790 miliar untuk 49 daerah. Kemudian triwulan III Rp9‚35 triliun untuk 289 daerah. Terakhir, triwulan IV sebesar Rp13,2 triliun untuk 472 daerah. Penghentian itu juga bukan kebijakan lepas tangan. Berdasarkan hitungan Pemerintah Pusat dan audit, dana sertifikasi mengendap di daerah Rp19,6 triliun. Dana itu merupakan sisa uang sertifikasi selama lima tahun. Praktik culas itu terungkap. Daerah tidak transparan menyalurkan dana hak guru. Publik mencibir, tata kelola anggaran amburadul! Kita percaya, kebijakan Menteri Keuangan Sri Mul yani mengefektifkan anggaran termasuk menghentikan penyaluran sertifikasi guru di daerah merupakan langkah tepat bin cermat yang tidak mengebiri guru untuk memeroleh haknya. Sebab, pemerintah daerah harus taat asas menggunakan anggaran, termasuk tidak menggunakan dana sisa sertifikasi guru untuk kepentingan lain. Pelanggaran hukum jika dialihkan untuk membangun proyek pencitraan untuk melanggengkan jabatan. Guru akan marah jika haknya tidak diterima tepat waktu, karena dana sertifikasi itu hasil keringat peningkatan kompetensi profesi. Karena itu pula, kita menolak dengan tegas sikap Peme rintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengambinghitamkan, menyalahkan Pemerintah Pusat dalam kasus tertunggaknya pembayaran dana sertifikasi periode triwulan III dan IV tahun ini. Berbeda dengan pemerintah kabupaten lain di Lampung, kepala daerahnya ramai-ramai mencairkan dana kesejahteraan guru, minggu depan. Untuk guru Bandar Lampung, hingga “lebaran kuda” sekalipun, kita yakin Pemerintah Pusat tidak mengucurkan dana profesi. Sebab, kementerian memiliki alasan kuat, terdapat sisa lebih dana sertifikasi guru di kas Pemkot. Ketiadaan sisa dana itu harus dipertanyakan. Guru tidak perlu diintimidasi karena mereka mengancam berunjuk rasa akibat haknya dibayar secara cicil. Tabiat berbau busuk itu dapat menjadi alasan kuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit forensik keuangan Pemkot. Hasil audit merupakan pintu masuk aparat penegak hukum mengusut penggunaan dana guru untuk kepentingan lain. Secara kasat mata, ketidakberdayaan Pemkot membayar dana hak guru secara cicil sebuah kejahatan anggaran. n
Terus Dalami
Secara hukumnya itu delik umum, bukan delik aduan. Kalau informasinya sudah tersiar di surat kabar, bisa menjadi bahan penegak hukum. “Polisi dan kejaksaan tidak tinggal diam, harus memosisikan diri melihat hal ini. Itu yang penting. Punya intel, bermain, mencari duduk permasalah an ini,” kata Heni, kemarin. Menurutnya, jika ada unsur kerugian negara, ini bisa masuk pidana. Untuk itu, harus tahu duduk permasalahannya. “Ini kan delik umum, tidak perlu ada laporan pun harus ada tindakan penanganan kepolisian dan kejaksaan.”
Sementara itu, Polda Lampung masih mendalami permasalahan penyaluran dana sertifikasi guru di Kota Bandar Lampung yang diduga terjadi penyimpangan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dicky Patrianegara mengatakan hingga kini pihaknya masih mendalami permasalahan itu. “Kami masih dalami,” kata Dicky, kemarin. Pada bagian lain, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar berharap dana sertifikasi guru segera dibayarkan. Salah satu caranya dengan memangkas anggaran yang tidak perlu untuk dialihkan ke sektor prioritas. “Sertifikasi harus segera dibayarkan, sebab termasuk yang prioritas,” ujarnya. (DEN/UIN/R5) effran@lampungpost.co.id
oasis
Perempuan Gemuk Sulit Hamil DOKTER harus berhenti malu meminta calon ibu muda untuk menurunkan berat badan sebelum memiliki bayi. Demikian penuturan Profesor The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Lesley Regan, dalam penelitiannya yang dipublikasikan di British Journal of Sports Medicine, Oktober lalu. Banyak perempuan muda menganggap lapisan lemak tubuhnya akan melindungi bayi dalam kandungan. Namun, kenyataannya kegemukan berisiko sulit hamil, keguguran, diabetes saat hamil, dan kesehatan bayi terganggu. Hampir 20% perempuan hamil tercatat kelebihan berat badan atau kegemukan. Olahraga secara teratur mulai dari 15 menit hingga 30 menit tiga kali seminggu dianjurkan oleh Regan untuk menurunkan risiko sulit hamil atau kelahiran secara caesar. “Bahkan olahraga berat lebih aman. Namun, untuk penderita diabetes, hipertensi, atau komplikasi lain harus berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai latihan,” kata dia. (MI/R5)
Lahan Register Hambat Pembangunan Tol PEMBEBASAN lahan di kawasan hutan atau register menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan jalan tol transSumatera (JTTS). Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Iing Sarkim mengatakan sejumlah lokasi jalan tol yang melewati kawasan register proses penyelesaiannya sampai saat ini masih sekitar 40%. Di antaranya, STA 08.900—23.000 melalui kawasan hutan di Lampung Selatan sepanjang 14,1 km (selesai 25%), STA 38.000—64.000 sepanjang 15 km di areal Register 40 di Desa Neglasari dan Desa Batuliman Indah (selesai 40%). Begitu juga dengan STA 64.000—
74.975 sepanjang 10,975 km masuk kawasan Register 40 (selesai 40%). “Sekarang masih kami terus koordinasikan dengan Pemprov melalui Dinas Kehutanan. Pada prinsipnya bekerja sama supaya tidak ada hambatan. Kami upayakan di akhir 2016 ini dapat dibebaskan sebanyak-banyaknya,” kata Iing melalui telepon, Kamis (8/12). Sementara itu, pembebasan lahan ruas Bakauheni—Terbanggibesar hingga kini masih terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera). Pejabat pembuat komitmen (PPK) tol titik 0—38 km, Syahrial Riza Pahlevi, mengatakan pihaknya akan kembali membe-
baskan lahan tol sepanjang 6 km dengan luas lahan kurang lebih 72 hektare yang tersebar di enam desa di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. “Sejauh ini sudah bebas 16 km, ditambah 6 km minggu depan, jadi total 22 km. Di akhir tahun kami targetkan bisa 80% terbebaskan atau 30 km,” ujar Syahrial, kemarin. Mengenai pergeseran pintu tol di wilayah Lampung Selatan dari Desa Kalianda ke Desa Tajimalela, ia berharap semua pihak dapat menerima keputus an tersebut. “Pembebasannya di bulan Januari 2017. Ini kan untuk kepentingan yang lebih
besar, jadi kami harap semua bisa legawa,” ujarnya. Di sisi lain, proses pembangun an tol paket III dan IV yang dikerjakan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya saat ini baru mencapai 18%. Pimpinan Produksi Hutama Karya Tori, kemarin, mengatakan berdasarkan laporan terbaru yang diterimanya, untuk pekerjaan yang dilakukan PT Adhi Karya hingga kini lahan yang dibebaskan sudah 51,71% dan konstruksi sudah 12,78%. Untuk yang digarap PT Wijaya Karya, lahan sepanjang 71,37 telah dibebaskan dengan pembangunan konstruksi mencapai 5,22%. (MAN/K1)
n LAMPUNG POST/WAHYU PAMUNGKAS
PEMBANGUNAN JTTS. Pengendara sepeda motor melintas di lokasi jalan tol di Lampung Tengah, beberapa waktu lalu. Pembebasan lahan di kawasan hutan atau register menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan jalan tol trans-Sumatera (JTTS).