www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13996 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 2 desember 2016 l 24 Hlm.
Massa Asal Lampung Pastikan 212 Kondusif
Aksi Superdamai untuk Indonesia
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW
Banting Setir Jadi... Hlm. 16
Guru Tolak
Sertifikasi Dicicil Mendikbud memberi batas akhir pembayaran sertifikasi triwulan keempat pada 16 Desember. Umar Wirahadikusuma
S
EJUMLAH guru di Ban dar Lampung menolak menandatangani pen cairan tunjangan sertifikasi yang dicicil satu bulan. Pen cicilan pembayaran dana sertifikasi itu meliputi jenjang TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Padahal, guru di Lampung Selatan dan Pesawaran sudah menerima dana sertifikasi triwulan ketiga. Para guru menuntut Peme rintah Kota Bandar Lampung memberikan kejelasan ten tang pembayaran tunjangan yang lima bulan lainnya. “Kemarin, teman-teman dewan guru se-Bandar Lam pung sudah sepakat kalau cairnya cuma sebulan kami enggak mau tanda tangan,” kata salah satu guru SMA di Bandar Lampung yang eng gan disebutkan namanya, Kamis (1/12). Menurut dia, seharusnya Pemerintah Kota mencair kan tunjangan sertifikasi triwulan ketiga yang sudah tertunda dua bulan. Dia mengaku empat hari lalu sudah berkonsultasi ke Dis dikbud Bandar Lampung
menanyakan kejelasan pen cairan dana sertifikasi. “Tapi kata Bagian Keuang an Disdikbud uangnya eng gak ada. Kalaupun cair, bisanya cuma satu bulan. Kami jangan dizalimi. Uang itu sedikit menurut para pe jabat, tapi bagi kami sangat berharga, kebutuhan anak sekolah dan lain sebagainya belum tercukupi,” kata dia. Hal senada disampaikan salah satu guru SMP yang belum menandatangani pencairan sertifikasi. Menu rutnya, setelah SK Dirjen tentang pencairan tunjang an profesi guru keluar, oto matis pihak Pemkot Bandar Lampung sudah bisa me nyalurkan dana sertifikasi ke rekening para guru. “Data guru penerima serti fikasi itu kan sudah ada di dapodik, jadi kenapa harus meminta tanda tangan guru segala. Tanpa tanda tangan pun sudah wajib dicairkan karena sudah ada SK dari Dirjen,” ujarnya. Dia mempertanyakan pe runtukan dana sertifikasi yang sudah dicairkan pusat ke kas daerah. “Terus dana dari pusat itu ke mana?”
Batas Akhir Ketua I Federasi Guru In dependen Indonesia (FGII) Provinsi Lampung Par wono mengatakan banyak guru yang menolak me nandatangani pencairan sertifikasi karena tidak ada kejelasan dari Pemkot ten tang pencairan yang lima bulan lainnya. Parwono mengaku me nandatangani pencairan untuk satu bulan untuk me nyambut niat baik Pemkot membayar tunjangan serti fikasi. Selanjutnya pihaknya
“
Nah, apakah nanti Pemkot akan melunasi semuanya atau tidak, kita lihat nanti menunggu hingga batas akhir pada 16 Desember. “Mendikbud memberi batas akhir pembayaran sertifikasi pada 16 Desember, itu untuk pencairan hingga triwulan keempat. Nah, apakah nanti Pemkot akan melunasi se muanya atau tidak, kita lihat nanti,” kata dia. Jika pada batas waktu terse but belum dilunasi, lanjut Parwono, para guru akan
mendesak Komisi IV DPRD Bandar Lampung untuk hearing dengan Disdikbud dan Pemkot tentang kejelasan pencairan hak guru tersebut. Untuk mengonfirmasi hal ini, Lampung Post berupaya menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bandar Lampung Trisno Andreas. Saat ditanya melalui pesan singkat, Trisno meminta Lampung Post me nanyakan hal tersebut ke Dis dikbud. “Ya, konfirmasi dengan Diknas saja, trims,” kata Trisno lewat pesan pendek. Sementara itu, ponsel Kepala Disdikbud Bandar Lampung Suhendar tidak aktif. Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumar na Surapranata mengatakan Kemendikbud memperce pat pencairan tunjangan profesi guru untuk menjadi percontohan bagi pemerin tah kabupaten dan kota. Dia berharap pemda secepatnya memproses pencairan TPG triwulan ketiga untuk seluruh PNS yang berhak menerima. Dia menegaskan pemerin tah sudah menetapkan batas waktu pencairan sertifikasi bagi guru PNS hingga 16 Desember 2016. (EBI/S1) wira@lampungpost.co.id
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
AKSI MENUJU MONAS. Massa Aksi Damai Bela Islam 2 Desember (212) dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Lampung berkumpul di Museum Lampung sebelum berangkat menuju Jakarta untuk mengikuti aksi yang terpusat di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/12). KOORDINATOR Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indone sia (MUI) Lampung Bukhori Abdul Somad memastikan keberangkatan ribuan orang asal Lampung bukan dalam rangka makar, melainkan untuk istigasah, berzikir, dan berdoa bersama umat Islam lainnya di Monas, Jakarta. “Kalau ada tudingan akan terjadi makar, buat kami sama sekali tidak ada,” ujar dia saat ditemui di pelataran parkir Mu seum Lampung, Kamis (1/12). Pengamatan Lampung Post, di tempat itu berkum pul ribuan umat Islam yang akan turut Aksi Damai Bela Islam 2 Desember (212). Me reka menanti kedatangan bus yang telah disewa. Ironinya, perusahaan bus tiba-tiba membatalkan secara sepihak, hingga membuat mereka sempat terbengkalai. “Kami sudah booking bus, tetapi tadi malam semua bus membatalkan pemesanan kami, sehingga teman-teman panitia bingung mengenda likan massa yang mencapai ribuan ini,” ujar Bukhori. Tidak patah semangat, mas sa akhirnya menyewa pulu han mobil angkutan umum, termasuk bus rapid transit (BRT) Bandar Lampung untuk mengangkut mereka menuju Panjang. Namun, hanya ter dapat empat bus yang bersedia memberangkatkan mereka. “Saya harapkan jangan sampai ada anarki, karena ini membawa nama Islam. Teman-teman harus ikhlas karena ini cobaan dalam dakwah kita,” ujar Bukhori. Di Jakarta, sebagai persiap an sebanyak 3.539 personel petugas gabungan dari Ke polisian Daerah Metro Jaya, TNI AD, AL, serta Brimob menggelar apel bersama di Monumen Nasional, ke marin (1/12) pagi. Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menga takan pihaknya meyakini aksi damai berjalan secara aman dan tertib sesuai aturan. Tidak ditemukan in formasi yang didapat petugas adanya gerakan-gerakan dari pihak tertentu yang memicu kericuhan. (RAN/MI/U2)
facebook.com/ lampungpost
HARI ini (2/12), umat Islam berkum pul di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat jiga di pelosok negeri. Mereka akan berzikir dan doa bersama menuntut penahanan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah menjadi tersangka penistaan agama. Aksi itu diorganisasi Gerakan Nasional Pengawal Fat wa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), yang dipimpin oleh Front Pembela Islam (FPI) dan diikuti sejumlah organisasi massa lain. Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memberikan izin aksi yang disebut Aksi Bela Islam III di lapangan Monas dan akan berakhir setelah salat jumat. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan untuk keselamatan jiwa para peserta aksi. Antisipasi keselamatan dan kerusuhan memang harus dilakukan. Belajar dari aksi sebelumnya yang digelar 4 November lalu, Aksi Bela Islam I berakhir dengan kericuhan bahkan hingga jatuh korban. Pada aksi kali ini, Polri dan GNPF-MUI bermufakat menjamin aksi berjalan damai. Polri akan mengawal aksi tanpa genggaman senjata. Penjagaan lengkap hanya berlaku di beberapa pusat perekonomian untuk mengan tisipasi terjadi kericuhan. Sebanyak 3.539 personel aparat gabungan Kepolisian Daerah Metro Jaya, TNI AD, TNI AL, serta Brimob telah menggelar apel bersama di Monas untuk mengecek kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta teknis pengamanan aksi. Termasuk di Lampung, persiapan sudah maksimal. Kita berharap aksi hari ini yang juga disebut Aksi 212 berjalan tertib, aman, dan damai. Peserta harus mampu menjaga diri dan tidak terprovokasi jika ada pihak-pihak luar yang mencoba menyulut konflik. Peserta aksi harus memahami, kegiatan 212 adalah berdoa untuk keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jangan aksi yang direncanakan damai ini dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Jangan sampai pula aspirasi penuntutan penahanan calon gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama berubah jadi luapan emosi, kemudian menjadikan pe serta aksi lepas kendali. Proses hukum kasus Ahok sudah berjalan, aparat juga telah bergerak cepat. Kepada segenap aparat yang bertugas pun, kita ber harap mereka menunaikan tugas dengan baik dan sesuai prosedur. Jangan sampai mereka menjadi ikan yang terpancing para provokator yang sigap mengintai emosi dan rasa lelah aparat di lapangan. Sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat, peserta demonstrasi juga aparat, untuk bersama-sama mengawal aksi hari ini menjadi aksi superdamai. Sebab, nama baik juga masa depan bangsa jadi taruhannya. Jika aksi hari ini berlangsung damai, itu adalah prestasi kita semua, bagi bangsa ini. Sebaliknya, kericuhan hanya memosisikan bangsa ini buruk di mata internasional, ter lebih para investor asing. Dan itu sulit untuk dipulihkan. Semoga aksi yang digelar hari ini, murni diisi dengan zikir dan doa bersama serta kegiatan peningkatan ke imanan lainnya sehingga tidak menimbulkan konflik. Damailah Indonesia. Damailah Lampungku. n
oasis
Gen untuk Membatasi Alkohol SEJUMLAH peneliti di University of West Texas dan di Eropa berhasil menemukan “gen” yang bisa membatasi keinginan seseorang untuk meminum minuman beralkohol. Gen yang ditemukan itu mereka sebut Beta Klotho. Dalam penelitian itu juga ditemukan bahwa orang dengan satu versi Beta Klotho memiliki sedikit saja kecenderungan untuk meminum minuman alkohol. Hasil penelitian yang dimuat di Proceedings of the National Academy of Sciences, Mangelsdorf mengatakan konsumsi alkohol yang berlebihan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Tercatat di seluruh dunia, kematian karena minuman alkohol mencapai 3,3 juta pada 2012. Temuan itu didasarkan pada hasil studi asosiasi genome dan meta-analisis serta studi replikasi untuk pemetaan tanggal dan membandingkan genetika—DNA—lebih dari 105 ribu peminum alkohol kategori berat. (MI/R5)
Korupsi di Pusat dan Daerah Masih Masif JAKSA Agung M Prasetyo menilai praktik korupsi masih berlang sung masif di tingkat pusat dan daerah. Korps Adhyaksa pun berupaya mencegah berulangnya kasus serupa dengan melakukan reformasi pada sisi regulasi, birokrasi, dan budaya hukum. “Banyak yang lebih menekankan kepada upaya pencegahan. Ini juga yang menjadi latar belakang Presi den ingin porsi pencegahan lebih besar daripada penindakan,” ujar dia usai Konferensi Nasional Pem berantasan Korupsi (KNPK) 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12). Kemarin merupakan Hari Antikorupsi Sedunia. Prasetyo menjelaskan acara KNKP dinilai sangat tepat untuk menjawab dan mencoba me
nekan indikasi korupsi seren dah mungkin. Namun, untuk merealisasikannya, kejaksaan tetap membutuhkan kerja sama dengan KPK. Menurut dia, reformasi birokrasi meliputi integritas dan kompetensi personalitas. Sementara faktor reg ulasi menyangkut pada peraturan yang dianggap kerap tumpang tin dih, bahkan cenderung membuka celah terjadinya korupsi. “Sedangkan reformasi buda ya hukum, masyarakat banyak yang mendapatkan kemudahan dengan mengambil jalan pintas, baik itu gratifikasi, pungli, mau pun lainnya. Apalagi sekarang ada kecenderungan perlawanan balik dari koruptor,” ujar alum nus Fakultas Hukum Universitas
Lampung tersebut. Sementara itu, Menteri Keuang an Sri Mulyani Indrawati ber harap peringatan Hari Antiko rupsi Sedunia bisa menjadikan pegawai dan pejabat Kemente rian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak, setia melaksanakan tugas mengumpulkan penerimaan pa jak dengan integritas. “Harus berusaha keras me menuhi target penerimaan pa jak, menjalankan program tax amnesty untuk menciptakan kepercayaan wajib pajak kepada negara,” kata Sri Mulyani. Selain itu, ia juga meminta Ditjen Pajak terus memperbaiki dan memperkuat sistem peng awasan internal dan whistleblower system untuk menghindari
n ANTARA/YUDHI MAHATMA
PEMBERANTASAN KORUPSI. Presiden Joko Widodo bersama Menko Polhukam Wiranto (kanan) serta Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) secara simbolis membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016, Jakarta, Kamis (1/12). praktik korupsi. Dengan adanya sistem itu, semua pegawai pajak bisa melaporkan indikasi korup
si di internal institusi. Bahkan, masyarakat juga bisa melakukan hal yang sama. (MI/K2)