www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13873 TAHUN XLl
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 29 JULI 2016 l 24 Hlm.
Pemkot Sia-siakan Dana Publik P
E M E R I N TA H Ko t a (Pemkot) Bandar Lampung dinilai lalai dalam membuat program terkait pembangunan dan perombakan aset tiga jalan nasional di daerah setem pat. Hal itu tentu membuat dana atau anggaran publik yang telah dikeluarkan un tuk melaksanakan program itu sia-sia. Pengamat kebijakan pub lik, Dedi Hermawan, menga takan dalam pembuatan kebijakan untuk jalan nasio nal, provinsi, maupun kota/ kabupaten harus memiliki koordinasi dan sinergisitas di antara ketiganya. “Prinsipnya jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota semuanya itu untuk kepentingan masyarakat dan satu-kesatuan. Dalam proyek median jalan itu, koordi nasi itu harus jalan antara nasional, provinsi, dan kota,”
“
Dilihat dari fakta yang ada, adanya rekayasa penambahan seperti taman tentu menyalahi aturan. kata Dedi, saat dihubungi melalui sambungan telepon, tadi malam (28/7). Menurut akademisi Uni versitas lampung itu, hal itu agar tidak adanya kebijakan yang dianggap tumpang tindih dan tidak menyalahi kewenangannya. Demikian pula dengan penganggaran sesuai dengan peruntukan nya yang harus digunakan dengan efektif dan efisien. “Kalau Pemkot mengang garkan untuk jalan yang bukan punya kota, ngapain dianggarkan. Apa tujuan nya sehingga dana itu tidak sia-sia,” kata dosen FISIP Unila itu. Dia melanjutkan kebi jakan proyek pengadaan
median jalan itu sepatutnya ditinjau kembali. Selain itu, masyarakat dan DPRD juga harusnya bisa mem pertanyakan itu, mengapa Pemkot menganggarkan untuk jalan yang bukan kewenangannya. “Supaya tidak salah sasaran, karena sayang anggarannya kalau salah sasaran,” ujar Dedi. Hal senada dikatakan pengamat Hukum Univer sitas Lampung, Yusdianto. Dia juga meminta Pemkot mengembalikan kondisi jalan nasional seperti se mula, karena tindakannya sudah kelewat batas. “Dilihat dari fakta yang ada, adanya rekayasa pe nambahan seperti taman tentu ini menyalahi aturan wewenang yang ada. Jangan dibiarkan terus-menerus salah. Aset yang diubah harus dikembalikan kepada peruntukannya,” kata dosen Fakultas Hukum Unila itu. Yusdianto juga me nyayangkan begitu gegabah nya rekayasa lalu lintas yang dilakukan, sementara jalan itu bukan ranah Pemkot. “Arus kendaraan di Ban dar Lampung ini masih di angka kewajaran walau ada peningkatan jumlah. Tapi, bukan berarti jalan tidak mampu menampung lagi,” ujarnya.
Berani Intervensi Untuk itu, Yusdianto men desak Pemprov Lampung untuk intervensi dalam me nyelesaikan problem lalu lintas yang terjadi. “Pem prov harus memberi te guran ke Pemerintah Kota. Kenapa membuat rekayasa lalu lintas yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku,” kata dia. Dalam UU Lalu Lintas juga dijelaskan bahwa rekayasa jalan nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. “Karena Pemkot jelas melampaui batas kewenang an yang dimiliki,” ujar Yus dianto. (MAN) effran@lampungpost.co.id
@lampostonline @buraslampost
TAJUK
Perang Membunuh Narkoba
Pemkot sudah melangkah terlalu jauh dalam hal pengaturan lalu lintas. Tentu ini menyalahi wewenang yang ada. EFFRAN KURNIAWAN
facebook.com/ lampungpost
n LAMPUNG POST/UMARUDDIN MAKOWAGOW/IKHSAN DWI NUR SATRIO
JALAN NASIONAL. Suasana dua jalan nasional yang ada di Kota Bandar Lampung, Jalan Kartini (atas) dan Jalan Yos Sudarso (bawah), yang telah dibangun median jalan dan taman, Kamis (28/7). Pembangunan taman dan median jalan oleh Pemkot Bandar Lampung di kedua jalan nasional tersebut menyalahi kewenangan.
Disdikbud Minta Bukti Pungli Dana Sertifikasi KASI Pendidikan Dasar (Dik das) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Khairul Athar membantah tuduhan pungut an liar (pungli) terhadap guru-guru yang menerima tunjangan sertifikasi. “Enggak ada itu, enggak bener, kami transfer utuh tidak ada potongan, tidak ada pungutan,” kata Athar, saat dikonfirmasi, Kamis (28/7). Menurut dia, pihaknya mentransfer utuh tunjangan sertifikasi ke rekening ma sing-masing guru. Dia meng klaim potongan dan pungli tunjangan sertifikasi guru hanya isu. “Kalau memang ada oknumnya, sebutkan namanya siapa dan bawa buktinya ke kami biar kami tindak lanjuti,” kata dia. Sebelumnya, guru-guru SMA di Kota Bandar Lam pung mengeluhkan pung li yang dilakukan pihak sekolah. Saat tunjangan sertifikasi cair, mereka harus menyumbang Rp100
ribu kepada operator atau bendahara sekolah untuk disetorkan ke pihak Disdik bud Bandar Lampung. “Katanya itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada dinas, tapi kan kami jadi dile ma. Kalau tidak dituruti, nanti pencairan sertifikasi kami dipersulit,” kata guru yang meminta namanya tidak diko rankan, Rabu (27/7) lalu. Bahkan, ujarnya, pihak sekolah sudah membuat lis nama-nama guru yang mendapatkan tunjangan sertifikasi dalam selembar kertas. Bagi guru yang sudah membayar ditandai dengan coretan, tapi guru yang belum menyetor akan terus ditagih. Pungutan serupa juga terjadi pada pencairan gaji ke-13 beberapa waktu lalu. Setiap guru diminta mem bayar sumbangan Rp20 ribu ke bendahara sekolah. Guru tersebut mengaku tidak mempermasalahkan jumlah uang yang diminta,
tapi dia berharap tradisi pungutan liar ini diberan tas. Dia khawatir jika su dah menjadi kebiasaan akan sulit dihilangkan. Pengamat hukum Uni versitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengatakan pungutan dana sertifikasi ataupun gaji ke-13 yang menjadi hak guru merupa kan pemerasan. “Itu sudah masuk kategori pungutan liar (pungli, red). Saya rasa kalau melihat dari kasus ini tidak mungkin atas inisiatif oknum, bisa jadi atas perintah atasan bah kan bisa jadi pejabat yang menyuruh langsung,” kata Yusdianto. (NUR/S1)
JAKSA Agung HM Prasetyo memas tikan 14 terpidana mati narkoba yang telah diisolasi di Nusakam bangan, Cilacap, Jawa Tengah, segera dieksekusi mati. Kejakgung memberi sinyal eksekusi berlang sung Jumat (29/7) dini hari. Para terpidana menunggu maut itu di antaranya Freddy Budiman (WNI), Merry Utami (WNI), Zulfiqar Ali (Pakistan), Gurdip Singh (India), dan Onkonkwo Nonso Kingsley (Nigeria). Eksekusi kepada penjahat narkoba kakap ini merupakan ketiga kalinya di Tanah Air. Eksekusi pertama berlangsung pada 18 Januari. Enam terpidana ditembak mati, di antaranya Namaona Denis (Malawi). Kemudian, sebanyak delapan orang dieksekusi pada tahap kedua, 29 April. Mereka di antaranya yakni An drew Chan (Australia), Myuran Sukumaran (Australia). Seperti tahap sebelumnya, eksekusi kali ini menuai protes semisal dari Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Kelompok Hak Asasi Manusia/Amnesty International. Mereka keberatan atas hukuman mati di Indonesia dengan menyatakan hukuman tersebut tidak mencegah kejahatan. Atas protes itu, Presiden Joko Widodo tak bergeming dengan satu alasan amat jelas, Indonesia kini menjadi pasar utama atau terbesar narkoba di Asia bahkan dunia. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan 1 juta lebih penduduk menjadi penyalah guna barang haram ini. Jika Juni 2015 jumlahnya mencapai 4,2 juta orang, pada November 2015 naik menjadi 5,9 juta orang. Jutaan orang ini menjadi konsumen para mafia pengedar narkoba. Me reka menyelundupkan barang haram itu menggunakan beragam cara hingga sampai ke pasar Tanah Air. Di Lampung, peredaran dan pemakaian narkoba masuk kategori darurat. Daerah ini berada di urutan keenam di Indonesia dan urutan ketiga di Sumatera setelah Sumatera Utara dan Jambi, sedangkan Aceh, tempat tumbuhnya tanam an ganja, bisa terjauh dari peredaran barang haram itu. Sikap teguh Presiden layak diacungi jempol. Karena itu, tanpa ragu kita semua harus mendukung penuh sikap tegas tersebut. Seluruh elemen bangsa harus segaris da lam perang ini. Terlebih, kita bukan satu-satunya negara yang berlaku tegas terhadap mafia narkoba. Data Amnesty International mencatat setidaknya 2.466 orang di 55 negara telah dijatuhi mati pada 2014. Angka ini meningkat 28% dibandingkan 2013, dengan catatan 1.925 orang divonis mati di 57 negara. Artinya, narkoba telah menjadi musuh besar seperempat lebih negara di dunia. Kita sepakat hukuman mati bandar narkoba adalah bentuk penegakan hukum. Hukuman tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional dan hak hidup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih, kejahatan luar biasa ini telah merongrong kedaulatan dan masa depan bangsa. Eksekusi ketiga kalinya ini sekaligus menjadi peringatan keras kepada para gembong atau pengedar narkoba. Bangsa ini tidak akan pernah surut langkah apalagi sampai kalah dan bertekuk lutut dalam perang terhadap narkoba. Sebab, masa depan anak cucu kita jadi taruhannya. n
oasis
Aktivasi Obati Depresi STUDI terbaru menunjukkan terapi aktivasi perilaku atau behavioural activation bisa mengobati depresi. Orang yang depresi diajak melakukan hal yang disukai. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Lancet itu melibatkan 440 pasien depresi dari Devon, Durham, dan Leeds. Setengah dari mereka menerima terapi behavioural activation dan sisanya mendapatkan cognitive behavioural therapy (CBT). “Behavioural activation merupakan sebuah bentuk terapi sederhana yang mendorong kegiatan positif dan menghen tikan perilaku negatif, seperti bermalas-malasan di tempat tidur sepanjang hari, mengonsumsi alkohol berlebihan, atau menegak obat,” kata tim University of Exeter, Inggris Raya. Tim menemukan behavioural activation efektif meng obati depresi seperti halnya CBT. (MI/R5)
14 Terpidana Mati
BNN Minta Semua Pihak Hormati Hukum Eksekusi Mati
1. Ozias Sibanda (Zimbabwe) Ozias kedapatan menyembunyikan heroin dalam perutnya.
REGU tembak mengeksekusi mati 14 terpidana narkoba pada Jumat (29/7) dini hari pukul 00.23 WIB di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah. (selengkapnya lihat tabel). Kepala Badan Narkotika Na sional (BNN) Komjen Budi Waseso mengat akan eksekusi hukuman mati perlu dihormati semua pihak. Indonesia, lanjut Buwas, satu di antara beberapa negara yang mener apkan hukuman mati ke pada pelaku kejahatan luar biasa seperti narkoba. “Setelah melalui proses yang pajang dalam penegakan hukum di Indonesia, eksekusi mati perlu dihormati semua pihak,” kata Bu was, kemarin. Hampir semua kerabat terpidana mati hadir, kecuali terpidana Agus Hadi. “Keluarga Freddy Budiman, Marry Utami, Pudjo Lestari, dan terpidana mati dari negara lain hadir, kecuali kerabat dari Agus Hadi yang absen,” ujar salah se orang kerabat narapidana di Kejari
2. Obina Nwajagu (Nigeria) Nwajagu ditangkap saat hendak membeli 45 pil heroin seberat 400 gram dari seorang warga Thailand. 3. Fredderik Luttar (Zimbabwe) Fredderik dihukum mati karena menyelundupkan 1 kilogram heroin pada 2006. 4. Humphrey Ejike alias Doctor (Nigeria) Humphrey merupakan otak dari peredaran gelap narkoba oleh sindikat narkoba di Depok pada 2003. 5. Seck Osmane (Senegal) Osmane tertangkap tangan memiliki 2,4 kilogram heroin di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. 6. Freddy Budiman (Indonesia) Ter tangkap pada 20 09 karena kepemilikan 500 gram sabu, ia kembali kedapatan menyimpan ratusan gram sabu-sabu pada 2011. 7. Agus Hadi (Indonesia) Agus menyelundupkan 25.499 butir pil ekstasi dari Malaysia ke Batam pada 2006.
8. Pujo Lestari (Indonesia) Pujo merupakan rekan Agus Hadi yang menyelundupkan 25.499 butir pil ekstasi dari Malaysia ke Batam pada 2006. 9. Zulfiqar Ali (Pakistan) Zulfiqar divonis hukuman mati oleh Peng adilan Negeri Tangerang pada 2005 atas kasus kepemilikan 300 gram heroin.
10. Gurdip Singh (India) Gurdip Singh alias Dishal divonis hukum an mati dalam kasus penyelundupan 300 gram heroin pada Agustus 2004. 11. Merry Utami (Indonesia) Merr y ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena membawa 1,1 kilogram heroin. 12. Michael Titus Igweh (Nigeria) Michael divonis hukuman mati lantaran terlibat dalam jaringan narkotika internasional. 13. Okonkwo Nongso Kingsley (Nigeria) Okonkwo menyimpan belasan kapsul berisi heroin seberat 1,18 kilogram di perutnya.
14. Eugene Ape (Nigeria) Eugene divonis mati oleh PN Jakarta Pusat pada 2003.
n ANTARA/IDHAD ZAKARIA
ROHANIWAN MASUKI NUSAKAMBANGAN. Rohaniwan pendamping narapidana Hasan Makarim (tengah) dikawal petugas saat akan menyeberang ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jateng, Kamis (28/7). Cilacap, Jawa Tengah, kemarin petang. Namun, sejumlah keluarga dan kuasa hukum para terpidana mati menyatakan eksekusi di laksankan Jumat (29/7) dini hari. Untuk itu, mereka telah menyiap
kan penjemputan jenazah hingga emakamannya. p Misalnya, keluarga terpidana Merry Utami berencana membawa jenazah untuk dimakamkan bersa ma keluarganya. “Kami akan mem bawa jenazah Ibu Merry Utami ber
sama dengan anaknya Ibu Devi serta Romo Antonius yang akan dibawa ke suatu tempat untuk dimakamkan,” kata Arinta Dea dari Lembaga Ban tuan Hukum (LBH) Masyarakat, yang menjadi kuasa hukum Merry Utami, ditemui di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Kamis malam. Terpisah, tempat pemakaman para terpidana mati yang dieksekusi diserahkan kepada pihak keluarga. Nantinya keluarga yang akan me mastikan tempat pemakaman. Kepala Subbagian Humas Polres Cilacap Ajun Komisaris Bintoro Wasono mengatakan keluarga yang menetapkan di mana bakal dikuburkan. “Kalau soal penguburan itu se muanya tergantung keluarga. Bia san ya ada yang minta di mana nanti akan dikuburkan. Namun, kepolisian juga menyiapkan tempat di Cilacap. Tetapi itu semua masih belum pasti, apakah ada yang di kuburkan di Cilacap atau tidak,” katanya, kemarin. (MI/ANT/R5)