www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
l
No. 13989 TAHUN XLll
l Terbit Sejak 1974 l Rp3.000 l jumat, 25 november 2016 l 24 Hlm.
Lampung
Cinta Damai
Polresta Bandar Lampung menerima permohonan izin aksi yang diikuti 700 orang di Tugu Adipura hari ini. DENI ZULNIYADI
W
ARGA Lampung menjunjung tinggi toleransi dan cinta damai yang per nah ditunjukkan dengan kegiatan tokoh lintas agama dan umat bahu-membahu dalam kegiatan Lampung Mengaji 99 pada Ramadan 1437 Hijriah lalu. Untuk itu, Kapolda Lampung Brigjen Sudjarno mengeluarkan maklumat untuk melin dungi warga Lampung dari tindak pidana dalam pe nyampaian aspirasi. Kemarin (24/11), mak lumat bernomor MAK/01/ XI/2016 tentang penyam paian pendapat di muka umum oleh masyarakat Lampung dirilis. Kapolda
“
Ini sifatnya menjaga, melindungi, dan mencegah masya rakat Lampung untuk melakukan pelanggaran. mengatakan maklumat dikeluarkan untuk menjaga, mencegah, dan melindungi masyarakat Lampung dari tindak pidana dalam me nyampaikan aspirasi. “Ini adalah bagian dari upay a untuk menjaga Provinsi Lampung, mak lumat ini sesuai kearifan lokal dan karakteristik masyarakat Lampung, ber beda dengan daerah-daerah lain,” kata Kapolda saat meng gelar pertemuan dengan awak media di Mapolda Lampung, kemarin. Kapolda menjelaskan maklumat tersebut bersifat mengimbau, mengajak, dan meminta, bahkan melarang masyarakat Lampung un tuk melakukan aksi di Ja karta, baik pada 25 Novem ber maupun 2 Desember. Hal itu dilakukan agar masyarakat Lampung ter
hindar dari tindakan yang sifatnya melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. “Ini sifatnya menjaga, melindungi, dan mencegah masyarakat Lampung untuk melakukan pelanggaran. Seperti menutup jalan dan tindak kekerasan, itu kan pe langgaran hukum,” kata dia. Di sisi lain, Kapolda mengatakan akan mem fasilitasi masyarakat Lam pung yang melakukan aksi unjuk rasa di Bumi Ruwa Jurai. “Kami akan fasilitasi unjuk rasa di Lampung, akan kami layani dengan baik,” ujarnya. Bahkan, aksi unjuk rasa bakal digelar hari ini (25/11) di Tugu Adipura, Bandar Lampung, yang diikuti 700an orang. Kapolda menga takan pihaknya sudah men erima permohonan izin di Mapolresta Bandar Lam pung terkait aksi itu. “Kalau pengajuannya, katanya 700 orang untuk besok, setelah salat jumat,” kata Kapolda. Ia berjanji akan melayani dan mengawal aksi itu dan menampung aspirasi yang disampaikan. “Kami layani unjuk rasa dengan baik dan akan kami tampung aspirasinya dan disampai kan ke pusat,” kata dia.
Jangan Anarki Pada bagian lain, Sekreta ris Pengurus Muhammadi yah Lampung Sudarman mengatakan proses hukum (kasus penistaan agama, red) yang saat ini sedang berlangsung harus dipantau. Jika ada hal yang janggal, kata dia, umat Islam bisa melakukan upaya yang baik agar proses hukum kembali berjalan sesuai koridor. “Adapun aksi-aksi yang dilakukan ya silakan saja, tetapi dengan cara yang baik, santun, tidak anarkis, dan tidak memaksakan kehendak,” kata dia, tadi malam. (AJI/R5) deni@lampungpost.co.id
Maklumat Kapolda Lampung No. MAK/01/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh politik, dan tokoh pemuda serta seluruh komponen masyarakat lainnya, untuk turut berperan aktif membantu dan menjaga kondisi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Lampung.
Mengimbau kepada masyarakat Lampung untuk tidak berangkat dan terlibat dalam penyampaian pendapat di muka umum pada 25 November 2016 maupun 2 Desember 2016 di Jakarta.
Apabila dalam penyampaian pendapat di muka umum terjadi pelanggaran hukum, akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka menjaga dan melindungi serta mencegah masyarakat Lampung tidak terlibat dalam penyampaian pendapat di muka umum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum:
A B
Masyarakat Lampung agar tidak terprovokasi dan terpengaruh terhadap berita/informasi yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.
D
Aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan cara menyampaikan pendapat di muka umum di wilayah Lampung dan dilarang mengganggu ketertiban umum, membawa senjata tajam, senjata api, dan benda-benda berbahaya lainnya.
C E
Maklumat untuk mencegah adanya penyusupan dan kepentingan lain dalam kasus dugaan penistaan agama. Brigjen Sudjarno Kapolda Lampung
Pada aksi damai sebelumnya tuntutan proses hukum Ahok sudah dituruti dan telah menjadi tersangka. Supriyatna
Umat untuk tetap menghormati dan menyerahkan proses keputusan kepada hukum yang berlaku. Khaeruddin Tahmid
Danrem 043/ Garuda Hitam
Ketua MUI Lampung
Siasati Isu Rush Money, BI Siapkan 300% Uang Beredar BANK Indonesia (BI) Per wakilan Lampung menyiap kan 300% dari uang yang beredar di Lampung untuk menyiasati isu rush money. Penyiapan itu termasuk yang kuat di antara kantor BI se-Indonesia. “Rata-rata nasional hanya siapkan 202%, Lampung le bih kuat cadangannya,” ujar Kepala Bank Indonesia Per wakilan Lampung Arief Har tawan, saat berkunjung ke Lampung Post, Kamis (24/11). Saat ada nasabah menarik uang besar, dia meminta pihak bank dimaksud mem beritahu dirinya atau kantor BI Lampung. “BI siaga terus, the worst, kesiapan in case it happen,” kata dia. Arief juga ikut rapat di Jakarta membahas rush money beberapa hari lalu. Ia menambahkan tak putus komunikasi dengan BMPD Lampung. “Saya ikut di grup WA (WhatsApp) BMPD (Ba dan Musyawarah Perbankan
n LAMPUNG POST/DOK.
Arief Hartawan Kepala BI Perwakilan Lampung
Daerah), temen-temen kalau ada nasabah yang tiba-tiba menarik uang dalam jumlah besar saya diberitahu, situasi saat ini Lampung aman,” kata Arief. Ia mengimbau warga un tuk tidak khawatir dengan isu rush money karena uang baru di BI Lampung sudah ada tiga kali lipat dari uang beredar. “Tapi individu bank saat ini diawasi OJK, BI me mantau dengan menerima laporan, OJK yang tahu persis
kesehatan bank,” ujarnya. Ke p a l a O t o r i t a s J a s a Keuangan (OJK) Lampung Untung Nugroho menga takan hingga saat ini rush money yang sudah ramai dikabarkan tidak memen garuhi kinerja dan aktivitas perbankan di Lampung. “Rush money tidak ada, ha nya isu. Dan kami bekerja seperti biasa. Masyarakat tidak usah khawatir karena kegiatan perbankan masih normal dan lancar.” Pada bagian lain, Arief me nilai pertumbuhan ekonomi Lampung 5,26% di triwulan III 2016 harus bisa menam bah lapangan kerja baru dan investasi yang meluas. Dia menilai bila Pemerintah Pusat tak banyak alokasi anggaran dana, lebih baik sederhanakan proses per izinan, seperti yang sudah dibahas di 14 kebijakan ekonomi. “As simple as that, keamanan juga perlu ter jaga,” ujarnya. (IAN/ADI/R5)
facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost
TAJUK
Kepastian Hukum Way Dadi ASAS kepastian hukum ialah ja minan perangkat hukum berjalan dengan cara baik dan tepat. Begitu juga persoalan penglepasan aset tanah Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, seluas 89 hektare milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung harus mem berikan jaminan kepastian hukum. Kepastian itu telah ada sejak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyetujui peng lepasan hak pengelolaan (HPL) di wilayah tersebut pada rapat paripurna DPRD pada November tahun lalu. Tanpa persetujuan Dewan dan surat keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI tertanggal 11 Januari 2013 tentang status tanah, maka hidup anak bangsa di Way Dadi terus terkatung-katung. Pemprov Lampung pun berlapang hati melepas aset nya setelah mendapat persetujuan Dewan. Persetujuan itu tentu dengan syarat sesuai aturan. Sayangnya, lang kah Pemprov melepas lahan Way Dadi mendapat peno lakan dari warga setempat. Penolakan itu ditunjukkan dengan menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (24/11). Jangan ada penumpang gelap di penglepasan tanah milik negara itu. Penumpang gelap mengajak masyarakat menolak membayar ganti rugi lahan tanah yang telah diduduki selama puluhan tahun. Tidak ada yang gratis di negeri ini. Kita sepakat persoalan lahan Way Dadi harus ber muara pada kepastian hukum. Dengan begitu, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu lah, kita ingatkan, baik Pemprov maupun masyarakat, agar berhati-hati dan cermat mencari jalan keluar meng atasi persoalan tanah agar sesuai koridor hukum. Penguasaan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara, harus memenuhi persyaratan dan kewajiban berdasarkan su rat keputusan yang diterbitkan oleh badan yang berwenang. Pemprov Lampung telah mengeluarkan kepastian hukum kepada warga Way Dadi melalui ganti rugi. Warga harus mengeluarkan rupiah untuk setiap tanah yang ditempatinya sesuai dengan luas tanah yang didudukinya. Penolakan warga atas mekanisme penetapan hak membuat persoalan mundur lagi. Masyarakat diminta taat asas peraturan yang telah ada dan diatur dalam undang-undang. Soal besaran ganti rugi yang harus dibayar ke negera, Pemprov sejatinya memiliki kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan rakyatnya. Ingat! Pemprov bukanlah lembaga bisnis, melainkan lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat sesuai peraturan hukum yang berlaku. Jika tidak taat hukum, banyak pejabat masuk bui karena kasus tanah di negeri ini. Karena itu, negara hadir dan selalu menjunjung asas keadilan dalam menyelesai kan penglepasan lahan untuk rakyat di Way Dadi. n
Bagindas Rilis Album Baru Hlm. 16 oasis
Permusuhan dan Jantung Sehat SEBUAH studi terbaru mengungkapkan permusuhan berkaitan dengan buruknya kesehatan jantung. Para ilmuwan telah mengetahui bahwa pada wanita, optimisme dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan pemusuhan atau ketidakpercayaan pada orang lain, berhubungan dengan risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Dalam studi terbaru, peneliti melihat data lebih dari 2.600 wanita yang terdaftar dalam Myocardial Ischemia and Mi graine Study. Usia rata-rata wanita dalam penelitian ini, yaitu 63 tahun. Dalam penelitian tersebut, aktivitas jantung diukur dengan menggunakan tes electrocardiogram (ECG). Ini juga digunakan menghitung variabilitas detak jantung mereka. Hasil penelitian menunjukkan wanita yang terlibat per musuhan tinggi memiliki variabilitas jantung yang lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang terlibat lebih sedikit permusuhan. Permusuhan dapat meningkatkan aktivitas dari bagian sistem saraf yang meningkatkan per lawanan atau respons tingkah laku seseorang. (MI/R5)
Tim Saber Tangkap Jaksa Kasus Dahlan Robot Terbang di KRTI Harus Diaplikasikan TIM Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pung li) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap seorang jaksa berinisial AF. Pelaku ditangkap karena diduga menerima suap terkait pe nanganan perkara penjualan tanah senilai Rp1,5 miliar. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan oknum jaksa AF yang ditangkap Tim Sapu Bersih Pungli Jatim, yakni anggota tim jaksa perkara Dahlan Iskan. “Iya, salah satu jaksa yang menanga ni perkara Dahlan Iskan, tetapi saya tidak tahu apa kah ada kaitannya,” kata dia, di sela acara Rakernas Kejaksaan Bogor, Jawa Ba rat, kemarin (24/11). Ia mengaku pihaknya te lah memerintahkan untuk ditangkap karena terbukti
melakukan penyimpangan. “Saya sudah perintahkan untuk ditangkap karena terbukti penyimpangan,” ujar Prasetyo. Menurutnya, AF diduga sebagai pelaku tunggal. Tidak hanya itu, tim pe nyidik pun menduga uang yang berada di tangan pelaku tidak sempat men galir ke pihak lain. Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Suraba ya, Ferdinandus, menolak permohonan praperadi lan yang diajukan Dahlan Iskan selaku tersangka kasus dugaan korupsi pen glepasan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, yakni PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim. “Menyatakan praperadil an pemohon gugur demi
hukum,” kata Hakim Fer dinandus, dalam sidang putusa n praperadilan di Ruang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya, kemarin. Dalam persidangan tersebut, hakim tunggal itu juga menolak praper adilan pihak Dahlan selu ruhnya dan menyatakan surat perintah penyidikan kasus aset PWU dengan tersangka Dahlan Iskan sah secara hukum. “Mene rima eksepsi termohon (Kejati Jatim) seluruhnya,” ujarnya. Salah satu tim penasi hat hukum Dahlan Iskan, Pieter Tallaway, mengaku kecewa atas putusan praperadilan itu. Ia menilai hakim tidak mengindah kan keseluruhan materi praperadilan. (ANT/O2)
DIREKTUR Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Ke mahasiswaan Kemenristek Dikti, Didin Wahidin, men dorong karya para maha siswa di ajang Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) untuk diaplikasikan oleh negara dan masyarakat. “Empat kategori robot ter bang yang digelar di KRTI tahun ini diharapkan dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guna membantu kerja manusia dan mencip takan daya saing teknologi dengan negara lain,” kata Didin saat membuka ajang ro botik tingkat nasional, di Kota Baru, Jatiagung, Lampung Selatan, Kamis (24/11). Sebagai tuan rumah, hadir Rektor Universitas Lampung (Unila) Hasriadi Mat Akin beserta jajaran dan panitia
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW
PEMBUKAAN KRTI 2016. Rektor Universitas Lampung Hasriadi Mat Akin (tengah) bersama Direktur Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kemenristek Dikti Didin Wahidin (kanan) melihat robot terbang usai pembukaan Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2016 di Kota Baru, Jatiagung, Lampung Selatan, Kamis (24/11). KRTI 2016. Ajang ini diikuti 73 peserta dari 29 perguruan tinggi di 31 provinsi. Didin mencontohkan saat ini WHO di Amerika digu
nakan robot terbang yang diberi sensor penangkap ikan. Menurutnya, pemanfaatan robotik serupa ini diharapkan dapat terwujud di Indonesia.
“Semisalnya robot terbang pemadam kebakaran, ini tentunya dapat membantu kita dalam memadamkan kebakaran hutan, rumah, dan lainnya,” kata Didin. Menurutnya, KRTI ini juga memacu kompetisi para ma hasiswa agar memiliki mental bersaing dengan bangsa lain. Khususnya dalam pengem bangan dan penggunaan teknologi dan mengasah soft skill, seperti kerja sama kelompok, ketekunan, pan tang menyerah, dan kreativi tas serta inovasi. Sementara itu, Hasriadi Mat Akin mengatakan sangat bangga Unila dipercaya oleh pusat menjadi tuan rumah KRTI. Ini merupakan yang pertama kali Lampung men jadi tuan rumah ajang robotik tingkat nasional. (RUL/S1)