facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
No. 14062 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | jumat, 10 FEBRuari 2017 | 24 Hlm.
Proyek Tol di Tubaba Mulai Dikerjakan PROYEK pembangunan jalan tol transSumatera (JTTS) Lampung ruas Terbanggibesar—Pematangpanggang mulai dikerjakan. Padahal, sejumlah warga pemilik lahan di Kabupaten Tulangbawang Barat dan Tulangbawang belum menerima ganti rugi. Pekerjaan diawali dari pembersihan lahan di sekitar lintasan Tiyuh Wonokerto, Tulangbawang Tengah, dan Kampung Kagunganrahayu Menggala, Tulangbawang, tepatnya di STA 36. “Ya Mas, sudah seminggu ini PT Waskita melakukan pengusuran lahan yang dilintasi jalan tol di sekitar STA 36 ini,” ujar Yakin, salah seorang warga setempat yang ditemui di lokasi penggusuran, kemarin (9/2). Yakin mengatakan lahan yang digusur sekitar 7 km dengan lebar 60 meter. Lahan yang digusur sebagian besar lahan perkebunan karet dan singkong. “Untuk lahan singkong kami dijanjikan ganti rugi sebesar Rp3.000 per batang dan pohon karet Rp45 ribu per batang. Untuk lahannya akan disesuaikan,” kata dia. Dia mengakui meskipun telah digusur, warga pemilik lahan sampai saat ini belum ada yang menerima ganti rugi. “Ada kesepakatan warga dan tim. Proses ganti rugi berjalan dan pembersihan lahan berjalan,” ujarnya. Penjabat Bupati Tulangbawang Barat Adeham, yang juga ketua tim percepatan pembebasan lahan jalan tol Lampung, sempat kaget saat mendengar informasi itu. Sebab, dia mengaku tidak mengetahui sudah ada pekerjaan di lahan tol. “Enggak mungkin ah, masa sudah digusur, kan belum ada ganti rugi,” kata dia, kemarin. Namun, setelah dirinya mengonfirmasi PT Waskita Karya—rekanan pengerjaan jalan tol, land clearing sudah dilakukan. “Oh, ya. PT Waskita melakukan percepatan pembangunan dengan melakukan kesepakatan dengan warga pemilik lahan,” kata dia. (MER/R5)
Madonna Adopsi Anak Kembar... Hlm. 22
Merger PT Disambut Positif PEMERINTAH akan mengeluarkan surat edaran yang mendorong perguruan tinggi yang berakreditasi C atau yang belum terakreditasi untuk merger. Tujuannya adalah mengurangi jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai 4.405. Jika dibandingkan negara lain, seperti Tiongkok yang hanya memiliki 2.824 perguruan tinggi dengan total jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar, jumlah perguruan tinggi di Tanah Air relatif berlebih dengan total 250 juta penduduk. “Terlalu banyak perguruan tinggi juga enggak baik. Karena itu kami dorong perguruan tinggi yang kecil-kecil bersatu (merger), efektifnya tahun depan tapi sekarang sudah boleh,” ujar Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo usai rapat kerja Pusat Unggulan Iptek (PUI) di Jakarta, kemarin. Menurut dia, proses merger akan diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Pemerintah tidak mensyaratkan perguruan tinggi yang akan merger harus serumpun karena untuk bisa menjadi sebuah universitas minimal harus ada 10 program studi (prodi). Ketua Yayasan Mitra Lampung Andi Surya menilai merger perguruan tinggi akreditasi C dan yang belum terakreditasi memiliki dampak positif. Bagi perguruan tinggi yang tidak mampu beroperasi atau sepi peminat bisa bergabung sesuai dengan jurusan dan program studi yang cocok. Penggabungan ini sepenuhnya diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing. “Asal bisa mencoba untuk memperbaiki kualitas, tidak mesti merger,” kata anggota DPD asal Lampung ini, kemarin. Rektor Universitas Malhayati Muhamamad Kadafi mengatakan perguruan tinggi yang sulit bersaing, belum terkreditasi, dan sepi peminat, harus bisa mencari ide agar tetap bertahan. Salah satunya dengan peleburan yang diwacanakan oleh Kemenristek dan Dikti. (RUL/S1)
TAJUK
Setop Kebijakan Diskriminatif
n LAMPUNG POST/MERWAN
PROYEK JTTS DI TULANGBAWANG. Pengendara sepeda motor melintas di lokasi proyek pembangunan jalan tol transSumatera (JTTS) Lampung ruas Terbanggibesar—Pematangpanggang di sekitar lintasan Tiyuh Wonokerto, Tulangbawang Tengah, dan Kampung Kagunganrahayu Menggala, Tulangbawang, tepatnya di STA 36, Kamis (9/2).
Calon Maksimalkan Kampanye Terakhir Pemprov segera menggelar serah-terima nota kesepakatan untuk petahana yang masa jabatannya belum berakhir. Triyadi Isworo
P
ASANGAN calon kepala daerah yang berkompetisi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di lima kabupa ten se-Lampung makin memaksimalkan kampanyenya. Pasalnya, masa kampanye yang disediakan jadwalnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berakhir besok Sabtu (11/2). Pasangan calon dan tim pemenangannya dilarang kampanye dan alat peraga kampanye (APK) mereka pun dibersihkan selama masa tenang, yakni 12—14 Februari 2017. Calon bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, mengatakan dirinya terus melakukan kampanye bertemu konstituennya sampai jadwal kampanye berakhir. Ia juga mengatakan saat masa tenang dirinya akan berkumpul bersama keluarga dan berdoa. “Kami terus memaksimalkan kampanye sampai Sabtu dan esok hari nya memasuki masa tenang. Kami juga akan evaluasi terhadap per gerakan yang telah dilakukan. Kami juga serahkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Mahakuasa gimana hasilnya,” kata dia, saat dihubungi Lampung Post, Kamis (9/2). Senada juga yang dikatakan calon wakil bupati Pringsewu, Fauzi. Menurutnya, pihaknya akan memperkuat tim agar tetap
@lampostonline @buraslampost
solid dan mengajak pendukung untuk berdoa. “Kami memperkuat tim agar tetap solid dan mengajak pendukung kami untuk memperbanyak doa dan ibadah agar dipermudah untuk mencapai kemenangan,” ujarnya. Begitu juga dengan calon bupati Pringsewu lainnya, Edi Agus Yanto, yang mengatakan sampai hari terakhir masa kampanye pihaknya terus keliling desa menyosialisasikan visi, misi, dan program. Kemudian akan ditutup dengan doa bersama di posko kemenangan. “Pada masa tenang seluruh tim kampanye akan melakukan ronda untuk mencegah adanya money politics yang akan merusak proses demokrasi,” kata dia. Kemudian, calon bupati petahana Mesuji, Khamami, akan memaksimalkan pergerakannya menyapa dan berdialog bersama masyarakat. “Saya juga sejak tanggal 12 nanti sudah aktif kembali di pemerintah daerah, kemudian
pada Senin menghadap gubernur untuk melapor dan akan melaksanakan tugas kembali,” ujarnya.
Kembali Aktif Pada bagian lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera serah-terima nota jabatan dari pelaksana tugas (plt) kepada bupati definitif yang masa jabatannya belum berakhir. Para petahana yang kembali ditugaskan, yakni di Bupati Mesuji Khamami (wakilnya wafat beberapa waktu lalu, red) yang berakhir 13 April 2017 dan Bupati Tulangbawang Hanan A Razak dan Wakil Bupati Heri Wardoyo pada 17 Desember 2017 Untuk Lampung Barat, sang bupati dan wakilnya tidak mencalonkan diri kembali dan berakhir pada 10 Desember 2017. Untuk Tulangbawang Barat, AMJ pada 14 November 2016 dan Pringsewu pada 23 November 2016. (R5) triyadi@lampungpost.co.id
n LAMPUNG POST/M RIDWAN ANAS
PERSIAPAN PENGAMANAN PILKADA. Kapolres Mesuji AKBP Purwanto Puji Sutan (tengah) memimpin jalannya apel persiapan pengamanan dan simulasi Pilkada Mesuji, yang dihadiri KPU, panwas, polisi, TNI AD, dan linmas, di Lapangan Nusa Indah Brabasan, Kamis (9/2).
KEBIJAKAN pembatasan penerimaan CPNS dari lulusan perguruan tinggi berakreditasi C dinilai mendiskriminasikan sejumlah kampus. Bagaimana tidak, regulasi ini membuat harapan untuk menjadi abdi negara sirna. Akhirnya, hanya jebolan perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B yang bisa menjadi aparatur sipil negara. Kita pun mempertanyakan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pembatasan ini mengesankan bahwa pemerintah meragukan sarjana yang dihasilkan oleh kampus berakreditasi C. Padahal, mereka juga memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi pamong praja. Bisa jadi lulusannya bisa bersaing dengan kampus ternama di kota-kota besar. Berdasarkan data Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi, dari ribuan kampus yang sudah terakreditasi, masih banyak perguruan tinggi yang nilainya C. Begitupun di Lampung, kampus berakreditasi masih mendominasi dan hanya satu perguruan tinggi yang predikatnya A. Tidak menutup kemungkinan ada daerah yang sama sekali tidak memiliki kampus berakreditasi B. Lantas apakah kebutuhan akan PNS harus dipenuhi oleh sarjana dari daerah lain. Akan dikemanakan lulusan kampus tersebut pada zaman yang memang sulit mencari peluang kerja. Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 Tahun 2014 membuka peluang bagi semua warga negara yang ingin menjadi pegawai negeri selama masih memegang teguh ideologi Pancasila. Kebijakan menpan RB sangat mengada-ada dan sangat membatasi seleksi serta kompetisi dalam pemilihan abdi negara. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-B Lampung menentang keras kebijakan Kemenpan-RB ini. Lembaga beranggotakan PTS siap mengajukan petisi terkait aturan menteri ini yang dinilai bisa mengurangi penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan ini secara perlahan-lahan bisa menutup perguruan tinggi menengah. Minat lulusan SMA sederjat pasti akan berkurang terhadap kampus akreditasi C ini. Dan dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan akan ada kampus yang tutup. Kondisi ini sangat berkebalikan dengan upaya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menginginkan peningkatan kualitas dan akreditasi. Pemerintah punya tanggung jawab untuk membantu perbaikan pendidikan tinggi sehingga semakin banyak kampus berakreditasi A dan B di seluruh daerah di Indonesia. Sebaiknya kebijakan ini ditunda sampai PTS dan PTN serta pemerintah mampu meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Pusat melalui Kemenristek dan Dikti harus lebih fokus untuk membantu dan memfasilitasi perguruan tinggi agar bisa berkembang dan mampu menjawab tantangan globalisasi. Saat ini pun pemerintah mengampanyekan pendidik an vokasi untuk tingkat sekolah menengah kejuruan hingga ke perguruan tinggi (politeknik). Pendidikan vokasi ini menciptakan lulusan terampil dan siap kerja sehingga bisa diterima industri. Lewat kebijakan pendidikan yang tepat sasaran dan fokus, lulusan perguruan tinggi bisa diterima di banyak sektor atau membuka lapangan kerja sendiri tanpa harus sibuk-sibuk menunggu pembukaan CPNS. n
OASIS
Angkat Beban dan Fertilitas STUDI yang dipublikasikan dalam Occupational and Enviromental Medicine dari TH Chan School di Boston menemukan angkat beban berat saat bekerja dan waktu kerja pada malam hari secara rutin dapat memengaruhi fertilitas pada perempuan. Para peneliti menguji indikator cadangan ovarium pada 473 perempuan dan respons ovarium pada 313 perempuan dalam pengobatan infertilitas di Rumah Sakit Umum Massachusetts. Para perempuan dengan usia rata-rata 35 tahun itu ditanya mengenai tuntutan fisik dalam pekerjaan dan waktu kerja lalu dianalisis. Empat dari 10 perempuan harus mengangkat beban berat secara rutin dan satu dari empat memiliki tuntutan kerja fisik tinggi. Hasilnya, perempuan yang sering mengangkat beban memiliki cadangan ovarium lebih rendah 8,8% dan perempuan yang bekerja pada malam hari 14,1% lebih sedikit memiliki sel telur matang. Penurunan kesuburan akan lebih signifikan jika perempuan mengalami obesitas. (MI/R5)
Menkopolhukam Jamin Aksi 112 Aman AKSI ormas Islam pada 11 Februari 2017 dipastikan digelar di Masjid Istiqlal. Aksi yang di inisiasi Gerakan Nasional Peng awal Fatwa MUI (GNPF-MUI) juga sepakat tidak melakukan long march karena pada hari yang sama ada dua pasangan peserta Pilkada DKI Jakarta yang menggelar kampanye. “Akan ada dua pasangan calon yang akan melakukan kampanye terakhir yang membawa massa besar. Karena itu, kami memutuskan memindahkan di Masjid Istiqlal,” ujar Menkopolhukam
Wiranto dalam konferensi pers usai pertemuan dengan petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh ormas Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI di rumah dinasnya, Jalan Denpasar, Jakarta, Kamis (9/2). Rizieq menambahkan pemin dahan lokasi aksi juga untuk menjaga situasi politik nasional yang tengah menghangat menjelang hari pencoblosan pilkada serentak pada 15 Februari. Ormas Islam, kata dia, tidak ingin terjebak dalam hiruk pikuk pilkada. “Aksi nanti akan diisi tausiah dan
zikir bersama,” ujarnya. Wiranto menegaskan aksi 11 Februari akan berjalan damai dan meminta masyarakat tidak khawatir. Dengan demikian, pilkada serentak bisa berjalan aman dan tertib. “Silakan ada aktivitas, tapi jangan melanggar hukum,” ujarnya. Kepada para tokoh ormas Islam itu, Wiranto mengatakan pemerintah saat ini mewujudkan penegakan hukum yang seadil-adilnya, tidak tebang pilih, proporsional, dan antirekayasa. Sementara pengurus wilayah
Muhammadiyah Lampung menyebutkan pihaknya tidak mere komendasikan anggotanya ikut aksi 112 sesuai dengan instruksi pimpinan pusat. Namun, apabila ada yang ikut aksi tidak boleh membawa institusi Muhammadiyah alias membawa nama pribadi. “Kami sudah bulat secara perserikatan sama sekali tidak merekomendasi ikutan. Kalaupun ada saudara kita yang ikut itu membawa nama pribadi bukan instansi,” kata Bendahara PW Muhammadiyah Marzuki saat dihubungi melalui telepon, semalam.
Dalam upaya mengantisipasi rombongan masyarakat Lampung yang hendak mengikuti aksi 112, kepolisian di Lampung melakukan pendekatan kepada para ulama di setiap daerah. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Murbani Budi Pitono menjelaskan dalam mengantispasi kegiatan aksi 112, pihaknya terus mendatangi pondok pesantren guna bersilaturahmi kepada ulama dan pemuka agama agar tetap menahan diri untuk tidak pergi ke Jakarta. (MI/RAN/K1)