facebook.com/ lampungpost
www.lampost.co
TERUJI TEPERCAYA
No. 14038 | TAHUN XLii | Terbit Sejak 1974 | Rp3.000 | senin, 16 januari 2017 | 24 Hlm.
Pertamina Abaikan Pengawasan BBM
TAJUK
Mafia Pupuk Musuh Negara
n LAMPUNG POST/M UMARUDINSYAH MOKOAGOW
KEBAKARAN GUDANG BBM. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang melahap tujuh rumah yang diduga akibat salah satu bangunan yang merupakan gudang BBM jenis solar, di Jalan Umbul Kunci, Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Minggu (15/1). PERTAMINA, selaku penguasa eksplo rasi, distribusi, dan pemasaran energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), dituntut melakukan evaluasi dan penindakan terkait maraknya penim bunan maupun pengoplosan BBM. Pengamat hukum Universitas Lampung, Yusdianto, mengatakan tindakan ilegal itu mengindikasikan Pertamina telah mengabaikan pengawasan. “Itu menjadi tanggung jawab Pertamina sampai pada penyaluran BBM ini, walaupun dilakukan pihak ketiga. Pertamina harus mengevaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM, penataan, dan semacam. Kemudian menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,” kata Yusdianto, semalam (15/1). Di sisi lain, kepolisian juga dituntut mengungkap siapa pelakunya karena hingga kini belum ada langkah kon kret dari yang dilakukan. “Apakah ada oknum atau pihak ketiga yang terlibat, ini harus diungkap dan ditindak. Harus ada sanksi dan hukuman tegas, pidana, kepada pelaku. Kepolisian harus segera menyelidikinya,” kata Yusdianto. Peristiwa meledaknya gudang BBM jenis solar di Jalan Umbul Kunci, Kelurahan Keteguhan, Telukbetung Timur, Minggu (15/1) siang, menjadi salah satu yang patut mendapat perhatian aparat terkait. Selain gudang, kejadian itu mengakibatkan enam rumah semipermanen milik Jarwo (40), Aminah (60), Retno (32), Badri (45), Wati (38), dan Sarmin (23), turut terbakar. Menurut Pei, warga sekitar, gudang yang terbakar milik Slamet dan sudah lima tahun beroperasi. “Yang punya rumah gudang itu namanya Slamet. Dia warga sini tapi sudah meninggal,” kata dia. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih mengatakan kebakaran terjadi saat Colt Diesel memindahkan solar dari dalam gudang ke mobil tangki menggunakan mesin pompa. “Tiba-tiba terjadi percikan api yang mengakibatkan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter itu terbakar dan menjalar ke mobil lainnya yang sedang memindahkan muatannya ke gudang,” kata Sulis melalui pesan WhatApps, kemarin. (DEN/HAN/K1)
Debat Kandidat Kurang Gereget Debat kandidat yang merupakan rangkaian proses kampanye seharusnya tidak sebatas normatif. TRIYADI ISWORO
D
E BAT k a n d i d a t d a l a m pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lampung kurang gereget. Debat yang seharusnya menjadi momentum rakyat melihat performa calon dan programnya, hanya berisi orasi penajaman janji. Penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon bupati dan wakil bupati diatur dalam Peraturan KPU 12/2016 tentang Kampanye, dilaksanakan sebanyak tiga kali pada masa kampanye. Tema debat secara spesifik menga ngkat beberapa hal. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Kedua, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan daerah. Ketiga, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerhati politik dan akademisi hukum Unila, Yusdianto, berpendapat pelaksanaan debat publik yang dilaksanakan oleh KPU hanya sebatas seremonial. Ia juga mengatakan pihak KPU harus merangkul media untuk membantu menyosialisasikan pergelaran pesta rakyat tersebut. “Visi-misi dan program dari seluruh pasangan calon ini kan harus diketahui oleh semua masyarakat.
Sehingga, masyarakat pada saat memilih tidak seperti membeli ku cing dalam karung. Oleh sebab itu, KPU dan pasangan calon mendorong semua elemen untuk meramaikan pilkada, seperti menggandeng pers atau media,” kata dia saat dihubungi Lampung Post, Minggu (15/1).
UU 10/2016 tentang Pilkada Pasal 68 (1) Debat publik /debat terbuka antarcalon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak tiga kali oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. (2) Debat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik. (3) Moderator debat dipilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon. (4) Materi debat adalah visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dalam rangka: a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, b. memajukan daerah, c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, d. menyelesaikan persoalan daerah, e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, dan f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. (5) Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apa pun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon.
Selanjutnya, dia menilai bahwa pilkada serentak gelombang kedua belum terasa semaraknya. Seharusnya yang namanya pesta rakyat, masyarakat yang merasakannya. Debat kandidat yang merupakan rangkaian dalam proses kampanye juga seharunya tidak hanya sebatas normatif.
Sementara itu, pengamat politik Unila, Himawan Indrajat, mengatakan seharusnya puncaknya saat debat publik dan kampanye jelang pencoblosan, pasangan calon harus habishabisan mengerahkan segala sumber daya untuk memenangi pilkada. “Di awal saja terlihat kurang ramai, tetapi begitu penentuan nomor urut pasangan calon sudah seharusnya terlihat ramai dan tensinya sedikit panas,” kata akademisi Ilmu Pemerintahan FISIP itu, kemarin.
Tiga Kali Pada bagian lain, Ketua KPU Mesuji Saiful Anwar mengatakan debat publik terakhir di sana digelar hari ini (16/1), di aula pemkab setempat. “Kami berharap acara tersebut akan berlangsung menarik,” kata dia saat dihubungi Lampost, Minggu (15/1). Di Pringsewu, Ketua KPU A Andoyo mengatakan di daerahnya juga telah digelar tiga kali debat kandidat. Kemudian di Tulangbawang juga digelar tiga kali. “Kami rencananya pada 26 Januari 2017. Untuk lokasinya belum ditentukan,” ujar Ketua KPU Tulangbawang Reka Punnata, kemarin. Sementara untuk Lampung Barat dan Tubaba, hanya digelar satu kali. Ketua KPU Lampung Barat Imtizal mengatakan pihaknya hanya menggelar satu kali agenda debat publik. “Hal itu (debat satu kali) boleh dilakukan sesuai undang-undang untuk mengupas visi-misi dan program calon,” katanya, kemarin. (R5) triyadi@lampungpost.co.id
kolom pakar
Awan Mendung Pemberantasan Korupsi di Lampung
n LAMPUNG POST/DOK.
Rudy Peneliti Senior Nusantara Institute INDONESIA adalah negara hukum. Ketentuan ini sudah
jauh hari menjadi jantung dalam cita-cita kemerdekaan Indonesia. Namun, cita negara hukum sampai saat ini masih menjadi impian belaka. Dalam hal ini, langit Indonesia masih dipenuhi awan mendung pemberantasan korupsi. Potret buram tersebut terlihat dari banyak terungkapnya tindak pidana korupsi mulai melalui operasi tangkap tangan, laporan dari masyarakat, maupun melalui penyidikan biasa. Selain dari
jumlah yang terus meningkat, skala maupun karakter tindak pidana korupsi semakin masif dan beragam. Kanker korupsi tersebut terus menyebar dari tingkat pusat hingga daerah, dari eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Termasuk juga melibatkan para petinggi partai penguasa, pejabat, sampai level rakyat. Tulisan ini secara khusus akan mengulas mengenai pemberantasan korupsi
@lampostonline @buraslampost
tahun 2016 dan melakukan proyeksi akan masa depan pemberantasan korupsi di masa depan, termasuk model pemberantasan yang harus diinisiasi.
Catatan Tahun 2016 Di tingkat internasional, Lembaga Transparency International (TI) menempatkan Indonesia di peringkat ke-88 dengan skor CPI 36 dari skor maksimal 100. Skor ini menempatkan Indo-
nesia masih di bawah ratarata skor persepsi dunia. Gambaran nasional kuantitatif yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai awal November 2016 menunjukkan kenaik an tajam perkara korupsi dibandingkan 2015. Misalnya, penanganan tindak pidana korupsi tahap penyidik an naik dari 57 menjadi 81 kasus dan penuntutan naik dari 62 menjadi 70 kasus.
BERSAMBUNG KE HLM. 12
PUPUK merupakan salah satu mempercepat produksi pertanian. Anehnya tiap musim tanam tiba, petani selalu saja gelisah ketersediaan pupuk bersubsidi untuk tanaman mereka. Fenomena itu amat kontras dengan jargon Indonesia sebagai salah satu negara agraris, dengan sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Lampung pun mengambil bagian menjadi daerah agraris. Bumi Ruwa Jurai memberanikan diri untuk menjadi sentra produksi pangan, salah satunya mengan dalkan lahan pertanian yang ada. Tiap tahun lahan pertanian yang ditanami petani terus meningkat, berbanding lurus dengan produksinya. Untuk padi misalnya, pada 2017 ditargetkan luas tanam 863.772 ha dengan target luasan panen 833.886 ha. Dari luasan itu dan produktivitas 52,78 kuintal/ha menghasilkan 4,4 juta ton gabah. Sebelumnya pada 2016, luas tanam 820.597 ha dengan luas panen 808.588 ha menghasilkan 4,04 juta ton. Untuk jagung, luas tanam dari 348.913 ha pada 2016 menjadi 474.418 ha pada 2017. Komoditas kedelai yang turun, dari luas tanam 9.218 ha pada 2016, menjadi 7.338 ha pada 2017. Dari gambaran luas lahan pertanian tanam pangan di Lampung, bisa dihitung kebutuhan pupuk agar target produksinya meningkat. Namun, tetap saja sepanjang tahun ada masalah distribusi pupuk bersubsidi. Untuk itu, kini Pemprov Lampung memberlakukan sistem distribusi pupuk digital atau billing system. Sistem itu diyakini memangkas makelar pupuk subsidi dari produsen ke petani. Sebab, petani tergabung dalam kelompok tani bisa langsung menyusun kebutuhannya dan dipesan ke produsen. Sistem pembayarannya pun langsung ke rekening produsen. Sayang di sayang. Setelah billing system berjalan, masih ada petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Lampung Selatan dan Tulangbawang. Ini bearti masih ada masalah mulai dari sosialisasi hingga infrastruktur belum sempurna. Akibatnya, perjalanan sistem yang mengadopsi perkembangan teknologi informasi masih belum maksimal menggencet mafia pupuk. Sebab, mafia tidak respek dengan sistem ini. Mafia ingin menggagalkannya. Negara harus harus membantu petani. Selain itu, perlu ada sosialisasi, edukasi, dan rehabilitasi infrastruktur serta sumber daya manusia di bidang pertanian tanaman pangan. Pupuk bersubsidi di Lampung harus sesuai enam tepat, yakni tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. n
BCL Isi Suara Film Animasi Hlm. 22
OASIS
Serangan Jantung STUDI dari The Lancet Amerika Serikat menunjukkan tekanan stres konstan dan terus-menerus mening katkan risiko serangan jantung. Sejak lama stres dihubungkan dengan peningkatan CVD (cardiovascular disease) yang berdampak pada jantung dan pembuluh darah. Studi yang dilakukan Ahmed Tawakol dan tim dari Sekolah Kedokteran Harvard kepada 293 pasien CVD dan ditemukan 22 orang memiliki aktivitas tinggi pada bagian otak yang mengatur reaksi emosional, amigdala. Lalu studi kecil untuk melihat hubungan stres dengan tingkat peradangan dalam tubuh juga dilakukan kepada 13 pasien. Hasilnya, mereka yang sangat tertekan memiliki aktivitas amigdala tertinggi dan peradangan dalam darah dan arteri. “Ini meningkatkan kemungkinan bahwa mengurangi stres dapat memberi manfaat ke sehatan secara psikologis,” ujar Tawakol. (MI/R5)