Indo n e si a 20
er
b a ik
Berba
sa
17
ha
SERTIFIKAT STANDAR PERUSAHAAN PERS
LAMPUNG POST PERINGKAT V PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DI MEDIA MASSA CETAK
T
DALAM RANGKA BULAN BAHASA DAN SASTRA 2017 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERINGKAT V NASIONAL
SELASA, 21 11 2017
24 Halaman
Rp3.000/eks NO. 14332 Tahun xliiI TERBIT SEJAK 1974
T ERUJI T EP ERC AYA
facebook.com/ lampungpost
ig@lampost
@lampostonline @buraslampost
DPP Jamin Rekomendasi Cagub Tidak Berubah
n LAMPUNG POST/DOK.
Idrus Marham Sekjen Partai Golkar D EWA N P i m p i n a n P u s a t (DPP) Partai Golkar menja
min rekomendasi calon yang mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah asal partainya tidak akan berubah. Rekomendasi itu termasuk untuk calon gubernur (cagub) Lampung tetap untuk Arinal Djunaidi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan tidak akan ada perubahan rekomendasi calon kepala daerah walaupun Ke tua Umum Partai Golkar Setya Novanto lengser dari jabatan
nya. “Itu adalah keputusan lembaga, bukan keputusan perorangan,” kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (20/11). Menurut dia, perubahan kepemimpinan di Golkar tidak akan memengaruhi keputusan yang telah dibuat. Termasuk soal rekomendasi pencalonan yang sudah dikeluarkan untuk bertarung di pilkada. Pihaknya meminta semua kader atau tokoh yang telah diberikan rekomendasi Golkar
untuk tidak ragu dan khawatir terhadap persoalan internal. Idrus menjamin rekomendasi itu tidak akan berubah. Ketua Forum Penyelamat Kewibawaan Partai Golkar Lampung (FPKPGL), Indra Karyadi, mendorong DPP Golkar untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa setelah adanya pena hanan Setya Novanto oleh KPK. “Demi menjaga muruah partai, sebaiknya Setya No vanto mundur dari jabatan
ketua DPP Golkar dan DPR. Setnov berkonsentrasi saja dalam kasus hukumnya,” kata Indra di kantor DPD I Golkar Lampung, Senin (20/11). FPKPGL mendeklarasikan diri sebagai kepengurusan Golkar Lampung yang sah di bawah kepemimpinan M Alzi er Dianis Thabranie dan siap berkantor di DPD I. Forum ini merujuk pada keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-69/ DPP/GOLKAR/XII/2015 dengan masa bakti 2015—2020 yang
KPK Sorot
Jalan Suoh Mulus Wujud Sinergi Pemda
Aset PT KAI
Lampung Targetnya akhir 2025 seluruh lahan se-Indonesia terinventarisasi sehingga tidak ada lagi masalah sengketa. EFFRAN KURNIAWAN
K
OMISI Pemberantasan Korup si (KPK) menyoroti aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Lampung. Salah satunya dengan melakukan supervisi memastikan aset PT KAI mempunyai kekuatan hukum dan tidak disalahgunakan. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan tugas institusi yang di pimpinnya tidak hanya mengungkap kasus korupsi, tetapi terdapat empat tugas lainnya, seperti koordinasi, supervisi, monitoring, dan bersaing. Kerja sama dengan PT KAI merupakan tugas supervisi menjaga aset negara. “KPK masuk ke PT KAI sebagai su pervisi dalam membangun peradab an. KPK akan menjaga PT KAI mem bangun kesejahteraan. Sebab, bangsa ini tidak bisa terbebas dari korupsi jika tidak sustainable. Untuk itu, kami patut menjaga PT KAI dan membangunnya dengan sustainable,” kata Saut dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Status Batas dan Pengelolaan Aset PT KAI di Novotel, Senin (20/11). Menurut dia, pengembangan usaha kereta sangat diperlukan di era ini. Sebab, saat ini di Jakarta pun terda pat satu juta orang yang naik kereta setiap harinya. “Langkah awalnya harus memastikan aset PT KAI punya kekuatan hukum,” ujar dia.
Dalam diskusi itu, KPK bersama PT KAI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen menjaga, mengawasi, dan mengin ventarisasi seluruh aset perusahaan milik negara itu. Sebab, sejumlah permasalahan kerap dihadapi dalam melaksanakan komitmen tersebut. Kepala PT KAI Divisi Regional IV Tanjungkarang Suryawan menjelaskan sejumlah poin yang dihadapi dalam per soalan itu adalah lahan dan rumah pe rusahaan ditempati warga tanpa ikatan kontrak. Selain itu ada juga aset lahan PT KAI diperjualbelikan oknum warga dan banyaknya lahan yang bersertifikat hak milik atas nama warga. “Lalu penolakan warga saat sosia lisasi dan pengukuran aset, keinginan masyarakat menguasai dan memiliki lahan, serta belum sama persepsi antara PT KAI dan stakeholder tentang grondkaart (peta tanah) sebagai dasar kepemi likan aset,” kata Suryawan, kemarin.
Inventarisasi Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki mengung kapkan pada 2017, pihaknya menda pat tugas mendaftarkan lima juta lahan dan delapan juta bidang lahan. Targetnya akhir 2025 seluruh lahan se-Indonesia terinventarisasi sehingga tidak ada lagi masalah sengketa. “Memang itu cuma selembar serti fikat, tetapi dampaknya luar biasa. Ka lau aset kita tidak mau diambil orang lain, harus dijaga,” ujarnya. (K1)
n LAMPUNG POST/ARIPSAH
JALAN SUOH. Pengendara motor melintas di jalan rigid beton Sukabumi—Suoh, Lampung Barat, Senin (20/11). Jalan menuju Suoh sepanjang 33 kilometer kini sudah mulus dengan dibangun jalan beton.
effran@lampungpost.co.id
Aparat keamanan makin gencar melakukan operasi penangkapan dan penggerebekan di tengah kelimun penyalahguna narkoba yang makin banyak.”
Pariwisata Jadi Sektor Ekonomi Potensial
Tajuk | Hlm 2
Ragam | Hlm 8
Pariwisata bisa menjadi andalan perekonomian saat ini karena sektor itu stabil bahkan justru meningkat secara perlahan.
Sukses Gerbang Saburai, Gubernur Ridho Perkenalkan Gerbang Pelana SETELAH sukses menggulirkan pro gram Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai (Gerbang Desa Sabu rai) dengan mendapat penghargaan Upakarya Wanua Nugraha (UWN) dari Kementerian Dalam Negeri pada 2 Oktober 2017, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo kembali memperkenalkan program baru, kali ini Gerakan Membangun Pesisir Lam pung Berdaya Guna (Gerbang Pelana) yang digulirkan mulai 2018. Tahap pertama, Gerbang Pelana difokuskan pada wilayah yang be rada di teluk Lampung. Menurut Gubernur, Gerbang Pelana merupa kan pendamping Gerbang Saburai. “Permasalahannya Pesisir Lam pung belum banyak tersentuh secara terpadu. Wilayah pesisir menjadi sumber kemiskinan karena akses
ditandatangani oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. Sekretaris DPD I Golkar Lampung Supriadi Hamzah mengatakan pihaknya akan menggelar rapat terlebih d a h u l u b e r s a m a j a j a ra n p e n g u r u s n y a . P i h a k n y a akan berkomunikasi dengan FPKPGL. “Mereka j angan coba-coba membangun opi ni di Lampung,” kata dia, kemarin. (TRI/U1)
pendidikan rendah, dan pemanfaatan daya beli rendah, dan daerah pantai yang tingkat kesehatan juga tidak sesuai potensi. masih rendah,” kata “Jangan sampai Ridho dalam rilis yang terjadi kesenjangan diterima Lampung antara desa yang ada Post, Senin (20/11). di darat dan di pesisir. Permasalahan pem Di darat sejak 2016, Pemprovmembangun bangunan wilayah pe n LAMPUNG POST/DOK. desa melalui Gerbang sisir, menurut Ridho, Saburai. Nah, di ka karena pengelolaan Muhammad Ridho Ficardo wasan pesisir, kami bersifat sektoral. Ins Gubernur Lampung coba bangun lewat tansi dan institusi bergerak secara sektoral dengan program Gerbang Pelana,” ujarnya. Untuk diketahui, Provinsi Lam koordinasi yang lemah. Kemudian, pung memiliki garis pantai sepanjang peran masyarakat masih rendah. Demikian halnya pada bidang 1.105 km dengan 132 pulau besar dan infrastruktur, seperti keterbatasan air kecil. Sumber daya pantai yang da bersih dan sanitasi. Permukiman tidak pat dikembangkan, antara lain sum teratur dan cenderung kumuh, erosi ber daya perikanan, hutan bakau, pantai, sedimentasi, infiltrasi air laut, terumbu karang, dan bahan bioaktif.
Kemudian, sumber daya mineral dan geologi mineral, seperti mineral strategis, vital, dan industri. Garis pantai Lampung juga da pat dikembangkan untuk kawasan pariwisata, transportasi, komu nikasi, sumber energi, konservasi, sarana pendidikan, penelitian, dan pertahanan keamanan. Saat ini, program Gerbang Pelana tengah dimatangkan di Badan Pene litian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Pusat Ka jian Sumber Daya Pesisir dan Lau tan, Institut Pertanian Bogor. Menu rut Kepala Balitbangda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, Gerbang Pelana merupakan program per cepatan sinergisitas pembangunan wilayah pesisir Lampung. (K10)
JALAN menuju Suoh, Lampung Barat, sepanjang 33 kilometer kini sudah mulus dengan dibangun jalan rigid atau pembetonan. Kondisi jalan itu menjadi wujud sinergi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Sekretaris Provinsi Lampung Sutono mengatakan pihaknya tetap memprio ritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Pasalnya, kegiatan itu akan ber dampak pada pertumbuhan perekono mian masyarakat Bumi Ruwa Jurai. “Infrastruktur konektivitas adalah sesuai program dari Gubernur M Ridho Ficardo,” kata Sutono, kemarin (20/11). Salah satu pemantapan infrastruk tur jalan di Lampung itu adalah pembangunan jalan ruas Sukabumi— Suoh, Lampung Barat. Akhir Desember mendatang hampir dipastikan kondisi jalan mulus. Jalan sepanjang lebih dari 33 km yang menjadi akses utama menuju daerah potensi panas bumi dan pariwisata itu dulu harus ditempuh dengan waktu sekitar lima jam menggunakan mobil dobel gardan atau motor trail. Namun kini bisa dijangkau hanya dalam 1,5 jam menggunakan minibus dan sepeda motor jenis lainnya. Warga Suoh kini berharap Gubernur Lampung bersama Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri dapat mencoba ruas jalan Sukabumi—Suoh meng gunakan minibus. “Ini katanya jalan provinsi, pembangunannya bersamasama provinsi dan kabupaten. Kami berharap pak Gubernur dan pak Bupati bersama-sama bawa mobil sedan men coba jalan ke suoh,” kata Haris, warga Pekon Hantatai, Kecamatan Bandarne geri Suoh, kemarin. Sebelumnya, Pemprov Lampung menggelontorkan anggaran Rp438 miliar khusus membuat jalan, jembatan, gorong-gorong, dan drainase dari total Rp463 miliar anggaran infrastruktur Lampung. (RAN/RIP/R5)