12
EKONOMI
RABU 27 MARET 2013 NO. 0084 | TAHUN II
EKONOMI
Bubble Properti di Depan Mata JAKARTAPemerintah diminta meningkatkan kewaspadaannya mengenai ancaman ‘gelembung ekonomi’ alias bubble seiring derasnya modal masuk. Salah satu yang diwaspadai yakni sektor properti yang ternyata mengalami sedikit gejolak harga. Bank Dunia (World Bank) memperingatkan akan potensi terjadinya penggelembungan (bubble) di sektor properti. Hal ini ditengarai tingginya pinjaman atau kredit yang diberikan perbankan dan semakin tingginya harga properti di Tanah Air. Dalam laporan Indonesia Economic Quarterly 2013 yang dirilis Bank Dunia, terdapat dua faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya bubble properti di Indonesia, terutama di Jakarta. Pengamat ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqin menilai indikasi bubble properti sudah nyata terlihat. Hal ini terbukti dari kenaikan harga properti melampaui pendapatan masyarakat. Dia menilai, kenaikan harga properti ini akibat ulah developer nakal. Karena dengan menaikan harga setinggi-tingginya seolah-olah properti prospektif, padahal kondisi sebenarnya bubble. “Harga naik karena permainan spekulasi. Termasuk iming-iming developer bahwa properti yang mereka bangun sangat menjanjikan dan akan naik nilainya dalam waktu singkat. Seperti tayangan advetorial properti di TV,” jelas dia di Jakarta, Selasa (26/3). Menurut dia, kenaikan harga properti dan perkembangan jumlah kredit perbankan di sektor ini merupakan dua faktor utama yang menjadi sebab “bubble property”. Sehingga untuk melihat apakah terjadi “bubble property” atau tidak adalah dengan memperhatikan perubahan tingkat harga properti rata-rata dan jumlah kredit yang disalurkan perbankan. “Jika terjadi kenaikan harga properti dengan cepat, maka ini sudah mengindikasikan “bubble property”,” ujar dia. Cepatnya perubahan harga properti tersebut akibat kegiatan spekulatif yang dilakukan oleh para investor. Banyak orang yang membeli properti sebagai aset untuk dijual kembali atau disewakan dan mereka bukanlah “end user”. Langkah-langkah spekulasi investor properti selain menaikkan harga juga mendorong terjadinya kenaikan kredit bank di sektor properti. Sebab para investor tersebut membeli aset-aset properti dengan dana dari kredit bank. Dia menjelaskan, ada dua bahaya “bubble property”. Pertama, dari sisi konsumen “end user” kenaikan harga properti yang tinggi sangat menyulitkan mereka untuk
memperoleh tempat tinggal. Dan kedua, “bubble property” dapat menjadi sumber krisis ekonomi. Sebab jika “bubble property” meledak, maka ledakan di sektor ini akan ditransmisikan melalui krisis perbankan dengan terjadinya kredit macet secara masif. Sehingga jika “bubble property” pada hari ini tidak berhasil diredam, maka dalam waktu ke depan berpotensi menjadi sumber krisis ekonomi. Bank Dunia dalam laporannya menyebut pasar properti Indonesia telah mengalami pertumbuhan harga yang sangat pesat. Salah satu indikatornya adalah harga perumahan secara nasional yang diukur berdasarkan indeks 14 kota oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan ratarata 4 persen per tahun sejak awal 2010. Tak Rasional Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, Purbayu Budi Santoso menilai kenaikan harga properti di Indonesia sudah tidak rasional lagi sehingga jika tidak dibuat regulasi yang tegas maka bubble properti besarbesaran akan terjadi. “Amerika mencari relatif yang cari aman dan Indonesia relatif posisi yang aman. Jadi kalau nggak hati-hati akan terjadi bubble juga,” jelas dia. Purbayu menilai, potensi bubble properti di Indonesia cukup besar. Karena itu, memang perlu adanya regulasi yang ketat. Salah satu bentuk regulasinya adalah pembatasan pembangunan properti untuk daerah-daerah tertentu. “Perlu juga diatur kepemilikannya supaya tidak dimiliki asing semua. Nanti kita malah menjadi penontonnya, mungkin perlu ada sharing untuk kepemilikannya.Misalnya, jangan sampai ada pihak luar yang menguasai properti kita,” tutur dia. Namun Bank Indonesia (BI) kembali memastikan kondisi kredit properti di Indonesia dalam keadaan aman. Bank sentral memastikan, potensi pengelembungan alias bubble masih jauh dari kondisi properti di Indonesia walaupun terjadi kenaikan kredit untuk apartemen. Kenaikan KPA bukan bubble, tetapi karena adanya kenaikan permintaan riil terutama dari kalangan menengah yang sedang naik cukup tinggi. Hasil analisa BI tersebut diperoleh setelah merujuk penyaluran kredit untuk properti di perbankan yang sudah masih ikut ketentuan aturan uang muka, untuk kredit kepemilikan apartemen minimal 30% dari harga flat atau apartemen. “Kami (BI) mencatat, rata-rata tidak menonjol pinjaman bank untuk apartemen, artinya tidak melonjak atau bubble,” ucap Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah. (gam)
ant/rohan
SIAP PANEN. Mentan Suswono memetik Cabai saat mengunjungi sentra produksi cabai siap panen seluas 3 ha di wilayah Caringin, Bogor, Senin (25/3). Petani di Bogor dan Sukabumi mulai memasuki panen awal cabai yang puncaknya diperkirakan mulai April-Mei. Menurut petani, sepanjang maret harga cabai masih relatif stabil Rp 14-15 ribu di tingkat petani dan Rp 18-20 ribu per kg.
Mentan Pastikan Harga Cabai Turun
Musim Panen Diyakini akan Tekan Harga Cabai Akhir Maret ini JAKARTA - Kementerian Pertanian menjamin produksi cabai dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan bahkan diperkirakan akan surplus. Karena itu, dipastikan harga cabai akan turun mulai akhir Maret ini, seiring dengan tibanya musim panen. “Kenaikan harga cabai dimulai pada awal Maret tahun ini hingga pekan ketiga. Ini karena belum ada panen. Kenaikan harga cabai yang tertinggi adalah cabai rawit merah sebesar 10 persen, sementara untuk kenaikan cabai lainnya itu tidak terlalu besar,” papar Menteri Pertanian, Suswono di Gedung DPR Jakarta, Selasa (26/3). Suswono memperkirakan, harga semua jenis cabai
akan kembali normal pasca musim panen yang akan berlangsung di akhir Maret sampai Juni dan berlanjut pada Agustus-September. “Harga cabai diperkirakan akan kembali normal dan stabil seiring dengan berlangsungnya masa panen,” kata Suswono. Dia menjelaskan, siklus panen besar cabai keriting akan berlangsung sejak April sampai Oktober. “Berdasarkan pola panen tersebut produksi
cabai domestik akan mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan diperkirakan akan surplus,” jelas Suswono. Berdasarkan data Ditjen Hortikultura Kementan di 2013, kata Suswono, total sasaran produksi cabai merah sebesar 578,5 ribu ton, sedangkan total sasaran produksi cabai rawit sebesar 894,8 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 561,6 ribu ton. “Pada 26 Maret ini, harga cabai rawit merah Rp36.371 per kilogram, rawit hijau Rp21.874/ kg, merah kriting Rp24.317 dan merah besar Rp23.672,” kata Suswono. Menyinggung soal kenaikan harga bawang, menurut
FSI Peka Fund Donasikan Rp900 Juta
Rp9,1 Triliun di 2012 David, kinerja keuangan Jasa Marga mengalami peningkatan laba usaha sebesar 28 persen. Dia menambahkan, kenaikan itu menggambarkan adanya upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi di aspek beban usaha. Hal itu terlihat pula dari pertumbuhan beban usaha yang relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan usaha (diluar pendapatan dan beban konstruksi). Laba bersih mencapai Rp1,602 triliun, meningkat sebesar 34 persen jika dibandingkan tahun 2011 dan EBITDA sebesar Rp3,8 triliun. David memaparkan, salah satu faktor penambah penghasilan Jasa Marga adalah penjualan saham Citra Marga Nusaphala Persada. (bud/beth)
JAKARTA-Reksa Dana First State IndoEquity Peka Fund (FSI Peka Fund) mendonasikan Rp900 juta kepada Yayasan Kelola dan The Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) sebagai bentuk dukungan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. Donasi ini berasal dari 0,5% nilai investasi yang dikelola di dalam FSI Peka Fund. FSI Peka Fund yang dikelola oleh First State Investments Indonesia (FSI Indonesia) dengan Citibank Indonesia sebagai distributor eksklusif dan bank kustodian, merupakan reksa dana pertama yang mengusung konsep tanggung jawab sosial di Indonesia. “FSI Indonesia dan Citibank Indonesia berinisiatif untuk menetapkan biaya pengelolaan reksa dana FSI Peka Fund yang lebih rendah, agar para investor dapat
berpartisipasi dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan lingkungan di Indonesia, tanpa mempengaruhi kinerja reksa dana yang bersangkutan,” jelas Presiden Direktur FSI Indonesia, Hario Soeprobo di Jakarta, Selasa (26/3). Peningkatan dana kelolaan FSI Peka Fund ujar dia tidak luput dari keberhasilan Citibank dalam memberikan edukasi komprehensif mengenai berbagai macam aspek kegiatan investasi melalui reksa dana sesuai dengan profil risiko setiap nasabah. Lebih lanjut dia menjelaskan, FSI Indonesia juga berhasil menginvestasikan dana nasabah ke dalam sahamsaham yang dipilih berdasarkan kualitas, kapitalisasi dan nilai. “Kami berkomitmen untuk dapat terus memberi
Buruk Sementara, Ketua Komisi IV Romahurmuziy mengatakan tata niaga importasi hortikultura Indonesia memang buruk. “Hal ini yang menyebabkan produk hortikultura lokal sulit bersaing,” katanya saat membuka rapat. Karena itu, kata Romahurmuziy, sudah saatnya diberlakukan one stop service alias pelayanan perizinan dalam satu atap. Anggota Komisi Pangan dan Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat, Habib Nabiel Al Musawa, mengatakan, tanggung jawab masalah kenaikan harga komoditas ini tidak bisa hanya ditanggung oleh satu kementerian. Sebab, keputusan mengenai kebutuhan impor, termasuk distribusinya, dibahas melalui lintas kementerian. “Harus ada tanggung jawab bersama. Percepat pelayanan satu atap,” ujar Habi (gam/bud)
GUBERNUR BI
COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Pendapatan Jasa Marga
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil membukukan pendapatan usaha di 2012 sebesar Rp9,1 triliun yang terdiri dari pendapatan tol sebesar Rp5,6 triliun, pendapatan konstruksi Rp3,3 triliun dan pendapatan usaha lainnya sebesar Rp143 miliar. Menurut Sekretaris Perusahaan Jasa Marga, David Wijayatno, pendapatan konstruksi 2012 sebesar Rp3,3 triliun tersebut meningkat jika dibandingkan setahun lalu sebesar Rp1,5 triliun. “Peningkatan ini menunjukkan tingginya pertumbuhan konstruksi pembangunan, sejalan dengan target perseroan untuk mengoperasikan seluruh ruas baru pada tahun 2015,” ujar David di Jakarta, (26/3). Sepanjang 2012, kata
Suswono, selain dipengaruhi kebijakan pembatasan impor produk hortikultura, hal tersebut juga dipengaruhi oleh kekosongan posisi Dirjen Pengolahan dan Pengembangan Hasil Pertanian (PPHP) selama dua tahun terakhir yang hanya dijabat seorang Pelaksana Tugas (Plt). Menurut Suswono, pemberlakukan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura telah menyebabkan keterlambatan proses pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Dengan demikian, lanjut dia, hal ini memunculkan permasalahan baru terkait ban-
yaknya permohonan RIPH, sehingga diperlukan kehatihatian untuk melakukan verifikasi. “Saya sendiri kaget ketika mengetahui seorang Dirjen PPHP harus menandatangani 3.300 dokumen (RIPH). Dan satu item komoditas memerlukan satu SK. Betapa tidak efektif. Demikian juga penomorannya harus dilakukan berbeda tempat,” papar Suswono. Kondisi tersebut, harap Suswono, perlu disikapi Sekretaris Kabinet untuk mengisi posisi Dirjen PPHP. “Kami sudah mengajukan usul, tetapi oleh Sekretaris Kabinet belum diproses,” kata Suswono sembari menambahkan, untuk mengatasi kelambatan proses RIPH, Kementan akan melakukan revisi terhadap Permentan No 60 tahun 2012 tentang RIPH. Dia menambahkan, sebelumnya Kementan telah menggelar pertemuan bilateral dengan Kemendag dan menyepakati untuk membangun dan mengintegrasikan sistem pelayanan secara elektronik. “Kami akan mengkaji kemungkinan proses pelayanan satu atap dan menyempurnakan Tim RIPH dan Tim Surat Persetujuan Impor (SPI) Kemendag,” katanya.
dukungan terhadap perkembangan produkproduk investasi bertanggung jawab sosial di masa yang akan datang bersama Citibank Indonesia, tentunya dengan harapan dapat menumbuh-kembangkan baik para nasabah maupun dampak positif yang dapat disalurkan ke masyarakat sekitar,” ungkap Hario Sementara itu, Director Retail Investment & Consumer Treasury Head Citi Indonesia,” Harsya Prasetyo mengatakan dana dari FSI Peka Fund ikut mendukung dan mempromosikan seniman-seniman Indonesia melalui Yayasan Kelola. “Tahun lalu salah satu kelompok kesenian yang didanai oleh FSI Peka Fund di tahun 2011, kelompok tari kontemporer berbasis pencak silat asal Padang, Nan Jombang, terpilih dari ratusan kelompok seni
seluruh dunia untuk pertunjukan keliling Amerika Serikat selama sebulan sebagai bagian dari program diplomasi kebudayaan Hillary Clinton yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS,” jelas dia. Dan di tahun 2013 ini, lanjut dia FSI Peka Fund meningkatkan jumlah donasi kepada Yayasan Kelola dari Rp400 juta di tahun lalu menjadi Rp500 juta serta memperluas distribusi donasi sejumlah Rp400 juta kepada Yayasan BOS. “FSI Peka Fund secara aktif selalu mencari organisasi atau yayasan yang bergerak dalam pengembangan masyarakat dan lingkungan,” ujar Director - Retail Investment & Consumer Treasury Head Citi Indonesia,” Harsya Prasetyo,. Hingga akhir 2012 kata dia, dana kelolaan FSI Peka Fund melebihi Rp979 miliar, melonjak hampir enam kali lipat dibanding dengan Rp166 miliar yang dicapai di akhir tahun 2011.“Saat ini terdapat semakin banyak masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan komunitas di sekitar mereka serta semakin banyak pula masyarakat yang tertarik kepada produk keuangan yang mendatangkan keuntungan bagi investor dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” tambah dia. Namun demikian kata dia FSI Peka Fund ini lebih berfokus kepada organisasi atau yayasan yang bersifat action-based, bukan yang campaign-based. “Karena tujuan pendanaan kami adalah untuk mendatangkan perubahan konkrit dan nyata bagi masyarakat,” pungkas dia. (gam)
Agus Marto Akhirnya Terpilih JAKARTA - Komisi XI DPR akhirnya sepakat menetapkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2013-2018 menggantikan Darmin Nasution yang memasuki masa pensiun.Keputusan ini diambil parlemen melalui mekanisme pemungutan suara (voting) yang dihadiri 54 anggota Dewan dari sembilan fraksi. Sebelumnya, rapat internal yang pada akhirnya memutuskan voting dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis. Dari seluruh anggota dewan yang memberikan hak suaranya, sebanyak 46 suara menyatakan setuju Agus Marto menjadi Gubernur BI dan tujuh suara tidak setuju serta satu suara abstain. “Dengan demikian Saudara Agus Martowardojo kita putuskan sebagai Gubernur BI periode 2013-2018. Selama 12 tahun di DPR, ini merupakan pengambilan keputusan yang paling berat,” kata Emir di Gedung DPR Jakarta, Selasa (26/3). Sebagaimana diketahui, Agus Marto merupakan calon tunggal Gubernur BI yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Darmin Nasution yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 22 Mei 2013. Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada, Tonny Prasetyantono menilai keputusan Komisi XI DPR memilih Agus Martowardoyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) sudah tepat. “Memang kompetensi Agus Martowardoyo dalam bidang moneter tidak cukup besar. Namun pengalaman sebagai Menkeu 3 tahun memberinya banyak pemahaman makro,” ujar dia di Jakarta, Selasa (26/3). (gam/bud/beth)